ALL CATEGORY
Syariat Versus Sekuler
NKRI yang sekuler, meski menampilkan etalase Pancasila dan UUD 1945 terbukti gagal dan kini menuju kehancuran. Konsep memisahkan negara dari agama yang telah berlangsung lama, bukan hanya menjadikan kejahatan secara terstruktur dan sistematis yang telah memimpin negara. Lebih dari itu secara masif telah melakukan deIslamisasi di negeri yang muasal energinya dari Pekik Merdeka dan Takbir. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Hampir 78 tahun usia proklamasi kemerdekaan, sepanjang masa itu NKRI bersandar pada konsep sekulerisme. Hasilnya bisa dirasakan sampai sekarang, republik jauh dari kemaslahatan, meski Pancasila dan UUD 1945 kerap dijadikan nilai adiluhung dan diagung-agungkan. Sementara nilai-nilai dan ghiroh Islam yang menghidupkan nasionalisme dan patriotisme, harus terpinggirkan dalam pembangunan konstruksi Indonesia. Islam yang menjadi mainstream dan dominan dari motif, proses dan tujuan berdirinya negara bangsa Indonesia terpaksa terkucil demi alasan keberagaman dan pluralitas. Bumi nusantara yang mayoritas penduduknya umat Islam, secara terstruktur, sistematif dan masif mulai menanggalkan substansi dan esensi keIslamannya baik secara personal maupun komunal dalam sistem ketatanegaraan. Tergerus oleh ideologi produk pemikiran manusia seperti kapitalis dan komunis, Indonesia semakin mengokohkan keberadaan dan eksistensinya sebagai sub koordinat globalisme yang berwatak penghambaan pada materi. Agama, khususnya Islam oleh dunia barat dan kalangan atheis cenderung dianggap sebagai candu masyarakat, menghalangi kebebasan individu dan anti demokrasi serta menghambat prinsip-prinsip rasionalitas. Menggunakan sistem politik yang memisahkan kehidupan negara dari agama, terbukti dan akan terus berlangsung lama, menyebabkan Indonesia tak mampu menghadirkan negara kesejahteraan. Alih-alih mewujudkan kemakmuran dan keaadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintahan dan tata kelola penyelenggaraan negara justu hanya mendatangkan mimpi buruk bagi kehidupan rakyat Indonesia terutama umat Islam. Kemudharatan jika tak mau disebut kebiadaban terus menonjol menyelimuti rakyat dalam pelbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama hanya menjadi status dan simbol, dipergunakan sebagai alat politik serta terus dieksploitasi demi kepentingan-kepentingan tertentu oleh para pemimpin maupun sebagian besar masyarakat. Amanat proklamasi kemerdekaan dan cita-cita para pendiri bangsa yang begitu mulia, terabaikan dan semakin terkubur oleh syahwat dunia. Berbangga diri dan angkuh memburu harta dan jabatan, menjadi karakter dan ciri khas dari para pegiat dan penggila hedonisme. Berabad-abad lamanya kehidupan kapitalisme dan komunisme melahirkan kejahatan kemanusiaan dan kemunduran peradaban manusia. Namun distorsi pemikiran dan moral itu semakin bertambah subur, membangun trah dan dinasti politik serta terus berkesinambungan dari rezim ke rezim dari generasi ke generasi. Seiring berlakunya otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22/99 yang membuka ruang berlakunya syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Meskipun memberi angin segar dan membawa harapan baru dengan kemunculan perda syariat di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Antitesis kejumudan umat Islam pada praktek-praktek kapitalisme dan komunisme masih belum maksimal karena baru bisa dilaksanakan secara parsial. Syariat Islam utamanya dalam perda syariah belum bisa dilaksanakan secara integral holistik dalam wilayah NKRI. Selain lebih karena akomodasi kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman kebhinnekaan. Penerapan syariat Islam baik dalam bentuk penerapan perda syariah maupun peraturan perundang- undangan yang jauh lebih tinggi dan luas, sering terbentur oleh maind set umat Islam sendiri. Faktor kebiasaan bersandar dan bergantung pada aturan negara yang mengadopsi sistem sekuler. Perpecahan umat Islam dalam soal khilafiah dan ubudiyah membuat kebanyakan umat Islam apatis dan apriori terhadap penerapan syariat Islam dalam negara. Secara internal umat Islam sering terjebak pada friksi aliran dan mahzab, sehingga realitas ini secara signifikan membonsai persatuan dan kekuatan umat Islam baik yang ada di Indonesia maupun korelasinya dengan muslim dunia. Keislaman yang kering pada kekuatan iman dan aqidah dalam umat Islam sendiri, menyebabkan Islam menjadi seperti asing dan eksklufif, dianggap bertentangan dan melawan hukum negara, semakin menguatkan pelaksanaan syariat Islam bisa dilaksanakan secara kaffah dalam kehidupan individual dan institusional. Takut dianggap berseberangan dengan spirit persatuan dan kesatuan nasional, enggan mempelajari dan memahami Islam secara utuh, semakin paralel dengan upaya framing jahat dan stigma negatif para buzzer, haters dan influencer bayaran terhadap Islam. Kebangkitan politik umat Islam sering diterpa konspirasi penggembosan oleh narasi politik identitas, intoleran, radikal dan fundamental. Ideologi kapitalis dan komunis global selalu punya banyak cara dan senjata untuk melakukan deislamisasi di muka bumi. Isu terorisme menjadi salah satu strategi primadona sekulerisasi, untuk menutupi kejayaan kembali umat Islam. Upaya dunia Barat blok kapitalis dan Timur blok komunis mengusung kampanye perdamian dunia, demokratisasi, HAM, lingkungan, kesetaraan gender, LGBT dlsb. Merupakan kamuflase dan manipulasi dari prox dan asimetris selain agresi, aneksasi dan kolonialisasi modern yang diperhalus. Di tengah kekacauan dunia akibat perang, eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa, Kapitalitalime dan komunisme global yang pada akhirnya telah menjadi induk dari liberalisasi dan sekulerasi, sejatinya telah berhadapan dengan Islam yang telah menjadi problem solving peradaban umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya. Kini, umat Islam di seluruh Indonesia seiring waktu kegagalan konsep sekulerisme pada negara, mampukan melakukan rekonstruksi Indonesia? Terlebih ketika situasi dan kondisi negara diambang kehancuran, akankah ada kesadaran dan kebangkitan umat Islam saat momentum pertarungan terjadi antara syariat versus sekuler? Wallahu a\'lam bishawab. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 23 Maret 2023/1 Ramadhan 1444 H.
Dewan Pengkhianat Rakyat
Oleh Ida N. Kudsianti - Presidium Aliansi Rakyat Menggugat 77 tahun kemerdekaan bangsa ini diraih, tetapi semu dan hanya beralih tangan dari penjajah lama ke penjajah baru. Bagaimana tidak, selama 77 lepas dari kolonialisme, nyatanya tak membuat rakyat menjadi sejahtera, bahkan jauh lebih buruk dan sengsara. Selain miskin materi, rakyatpun miskin akhlaq. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dimana hanya pejabat yang menikmati kemerdekaan. Mereka sungguh merdeka melahap semua kenikmatan, materi dan fasilitas berlimpah, kekuasaan tanpa batas. Semua itu mereka rengkuh dengan menghamba pada para oligarki atau kapitalis. Sementara rakyat hanya diperbolehkan menikmati limbah. Itupun hanya sisa dan harus diperoleh dengan persaingan yang keras dan sulit. Merdeka, mudah untuk diucapkan tetapi sulit didapatkan. Absolute power menjadi momok yang menakutkan bagi pengkhianat. Kemerdekaan hanya memberikan ruang kepada para pengkhianat bukan pada rakyat. Rakyat dibiarkan mengais sampah hanya sekadar untuk bertahan hidup. Sedangkan penguasa hidup mewah, bergaya glamour, dan pamer kekayaan. Kekayaan yang direbut dari tangan rakyat pemegang hak atas alam ini. Merekalah penjajah sesungguhnya. Biadab. Hanya kata ini yang cocok disematkan untuk para pengkhianat. Mereka mempertahankan kekuasaannya dengan cara membuat regulasi-regulasi jahat dan cacat. Seluruh energi pengkhianat dipakai untuk memeras rakyat. Pajak dinaikkan, subsidi dicabut, dan demokrasi dipasung agar rakyat tak berdaya lalu mati pelan-pelan. Selain pajak, rakyat dipaksa membayar berbagai pungutan. Tak peduli kesulitan rakyat. Keringat rakyat sudah kering, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jungkir balik untuk memenuhi kewajibannya. Akan tetapi setelah itu semua terkumpul, hasilnya dirampok secara terang-terangan oleh para pecundang. Apa yang mereka lakukan tak ada satupun untuk kepentingan rakyat. Mereka justru senang melihat ekonomi hancur, daya beli rendah, anak-anak dibodohkan dan kemiskinan semakin meluas dan meroket. Bukan solusi yang dikedepankan, mereka justru pamer kemewahan, obral kebobrokan moral, dan memproduksi kebohongan terus menerus. Atas nama tren, show perilaku binatang pun dianggap wajar dan biasa. Jangan tanya dosa pada mereka. Mereka tak kenal. Rakyat sudah muak dan capek dengan semua ini. Maka, akan sangat wajar jika saat ini sudah mulai muncul perlawanan dari rakyat walaupun masih sporadis. Tetapi percayalah, pada saatnya nanti kemarahan dan kekecewaan rakyat akan ada menyatu di satu titik kulminasi lalu meledak. Jika ada yang bertanya kenapa tidak melalui DPR untuk mengungkapkan rasa kekecewaan? Jawabannya adalah DPR sudah mandul, disfungsi, buta dan tuli. Jika ada yang masih mau bersuara atas nama rakyat itu tidak sampai 30 persen. DPR sudah lumpuh. Sebagian besar menjadi pengkhianat dan badut politik. Aneka RUU dibahas dan dipastikan akan lolos, UU KUHP, UU OMNIBUSLAW, dan yang teranyar paling menyakitkan adalah disetujuinya PERPPU CIPTA KERJA menjadi UU. Artinya inilah potret matinya hati legislatif terhadap rakyat. Dengan arogannya para pengkhianat itu membutatulikan diri, mematikan MIC saat persidangan dan akhirnya UU penindas rakyat disahkan. DPR menjadi tempat nyaman bagi para pengkhianat bangsa. Jika sudah seperti ini untuk apa ada DPR? Bubarkan segera, karena sudah tak berfungsi. Keberadaan DPR .hanya menghabiskan dana negara, menyakiti hati rakyat, dan menjadi pelacur politik melakukan perselingkuhan bersama rezim penguasa. DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat akan teapi Dewan Pengkhianat Rakyat. Dengan disahkannya UU CIPTA KERJA artinya jelas bahwa undang-undang ini neraka bagi buruh dan surga bagi bagi para taipan. ,Ini pertanda bahwa DPR bertindak sebagai agen penjajahan. Apa yang bisa dilakukan rakyat untuk membela nasib mereka sendiri di tengah kesemberawutan ini? Hanya satu kata, LAWAN. Tak ada pilihan lain. Hari ini tak ada lagi untuk berbasa basi, berdiskusi, dan bernegosiasi. Mereka hanya lips service belaka. Saatnya rakyat melawan secara nyata. Bangunlah akal sehat, dan mulailah bergerak. Jangan kalah langkah karena oligarki sudah mencuri start. Lonceng kehancuran sudah dibunyikan. Tak ada kata terlambat. Jangan takut mati. Mati hari ini, nanti malam, atau tahun 2050 sama saja. Berbuatlah! Do it, please. Sekali berarti setelah itu mati. Tuhan akan mencatat dengan cermat. (*)
Istana Melarang Buka Puasa Bersama, Ini Negara PKI?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan INDONESIA Negara PKI? Sungguh pertanyaan serius ini harus diungkapkan, karena di bulan suci Ramadhan ini ada sebuah surat arahan yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi yang menyinggung aspek keagamaan. Surat bernomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Surat yang ditujukan kepada Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan/Lembaga tersebut intinya adalah agar aparat pemerintahan tidak boleh mengadakan acara buka puasa bersama di bulan Ramadhan dengan alasan kehati-hatian terhadap Covid 19. Dengan jelas dinyatakan larangan ini adalah atas arahan Presiden tanggal 21 Maret 2023. Mendagri secara khusus diminta untuk meneruskan arahan Presiden tersebut. Surat seperti ini tentu aneh dan mengada-ada sebab dalam prakteknya sudah sering terjadi kumpulan dengan jumlah orang yang banyak. Itupun dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri saat pernikahan puteranya. Lalu penggalangan para Kades yang dikumpulkan di Senayan. Musyawarah Rakyat yang dihadiri Presiden. Belum lagi pertunjukan seperti Black Pink yang dihadiri puluhan ribu orang. Kebijakan munafik Pemerintahan Jokowi menimbulkan indikasi. Mengarahkan semata pada kegiatan keagamaan adalah sikap anti agama yang menjadi khas komunis atau PKI dahulu. Ini yang harus lebih diwaspadai ketimbang Covid 19 yang sudah mulai reda. Belum reda gonjang ganjing soal ejekan atau sindiran ibu-ibu yang mengikuti pengajian. Buka bersama puasa di lingkungan birokrasi itu sangat bermanfaat dan tidak mengganggu waktu kerja. Di samping mempererat silaturahmi juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memberi arahan membangun soliditas dan disiplin. Nilai spiritualias keagamaan sangat membantu. Menyediakan makan bersama dipastikan tidak akan membangkrutkan negara. Saat birokrasi pemerintahan Jokowi ini ambruk, diwarnai dengan gaya hidup hedonis dan angka kebocoran uang negara yang fantastis, saatnya pemerintah berbenah diri dengan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Bukan sebaliknya semakin menjauhkan dari nilai-nilai itu. Pancasila sebagai ideologi tidak diimplementasikan dengan baik akan tetapi digerus terus, dimanipulasikan bahkan dipinggirkan. Baru hari pertama puasa Jokowi sudah memberi kado pahit bagi umat Islam, khususnya aparat pemerintahan, dilarang buka puasa bersama. Pemerintah harus membuktikan bahwa PKI itu benar sudah tidak ada, jangan sampai penyusupan ideologi itu nyata terjadi. Efek dari larangan buka puasa bersama dengan alasan covid 19 dapat meluas pada peringatan nuzulul qur\'an, iedul fitri hingga mudik dan halal bihalal. Pemerintah terkesan memusuhi umat Islam. Cabut segera edaran Seskab dengan konten arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama. Jika tidak, wajar jika masyarakat menilai bahwa gaya dan kebijakan Pemerintah Jokowi itu bernuansa PKI. Bandung, 23 Maret 2023
Anis Matta: Ramadhan Saat yang Tepat Bicarakan Koalisi Rekonsiliasi
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Ramadhan di tahun politik bisa menjadi momentum yang tepat bagi seluruh komponen bangsa untuk membangun koalisi rekonsiliasi. Dimana semua pihak diharapkan dapat membangun soliditas dan meletakkan kepentingan bangsa lebih tinggi diatas kepentingan yang lainnya. \"Saya berpikir, terlepas dari kompetisi politik kita menuju 2024, kita harus tetap meletakkan kepentingan bangsa itu lebih tinggi dari semuanya,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa\', Rabu (22/3/2023). Menurut Anis Matta, pembentukan koalisi politik yang ada sekarang mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang sudah ada sejak dua Pilpres terakhir. Pembelahan saat ini diperdalam dengan adanya penetapan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024. Sehingga saat ini, yang diperlukan adalah membangun soliditas bersama dan mencegah ancaman disintegrasi bangsa yang semakin nyata akibat krisis global. \"Jadi puasa inikan semacam kondisi pengendalian, supaya kita semua solid dan memperkuat soliditas. Sehingga amaliyah yang paling afdal di bulan Ramadhan adalah membangun koalisi rekonsiliasi,\" katanya. Partai Gelora, partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini menilai dengan pengkosolidasian politik nasional dalam satu format koalisi rekonsiliasi baru tersebut, diharapkan semua pihak dapat menyatu menghadapi krisis dan mencegah supaya bangsa kita tidak terjebak dalam ancaman disintegrasi bangsa. \"Musuh kita sebenarnya adalah krisis, dan krisis inilah yang mengancam kita. Banyak anomali yang terjadi sekarang, yang disanksi Rusia, tapi yang bangkrut bank-bank Amerika dan Eropa,\" ujar Anis Matta Indonesia, kata Anis Matta, sebelumnya telah menjadi korban (collateral damage) dari adanya revolusi maritim dan industri di Eropa, menyebabkan penjajahan di tanah air dimulai pada abad 15-16. \"Pada abad 15 dan 16 kita sudah mulai dijajah, itu prosesnya sangat jauh, tapi bagaimana jika krisis terjadi di tengah dunia yang sangat terintegrasi seperti sekarang, tentu dampaknya akan sangat parah,\" katanya. Dampak dari krisis sekarang, menurut Anis Matta, tidak hanya soal kebangkrutan negara, tetapi juga ancaman disintegrasi bangsa. Karena itu, Anis Matta berharap aura kebajikan dan kelembutan Ramadhan dapat memberikan kebaikan dalam politik. \"Ramadhan itu bulan penuh berkah. Orang kitakan senangnya buka puasa bersama. Sambil buka puasa bersama , itu partai politik bisa membicarakan rekonsiliasi. Dan saya kira ini bisa menjadi amal politik kita,\" katanya. Anis Matta menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan peringatan agar tetap Indonesia waspada menghadapi krisis global saat ini, meski ekonomi terlihat dalam keadaan baik-baik saja. \"Ini tunggu giliran saja, semua akan kena termasuk Indonesia. Jadi di tengah krisis ini, kita perlu menyatukan dan mengkonsolidasi para elit politik, militer, ekonomi, akademisi dan budayawan agar semua bersiap menghadapi krisis ini. Ramadhan ini adalah momentum yang paling bagus untuk membuat format koalisi rekonsiliasi baru,\" pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Anwar Abbas mengkritik upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan agama dengan politik. Padahal agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena konstitusi negara diatur berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. \"Saya sampaikan, kalau agama tidak boleh dibawa dalam kehidupan politik, tentu itu jelas melanggar konstitusi dan ajaran agama. Kalau agama dianggap momok, itu sengaja dihembuskan oleh orang-orang sekuler, termasuk soal politik identitas itu,\" katanya. Menurut Anwar Abbas, justru orang-orang sekuler yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya. \"Mereka-mereka yang sebelumnya tidak pernah pakai baju koko dan tidak pernah pakai peci hitam, tetapi begitu mendekati tahun 2024 mereka mulai pakai baju koko dan juga pakai peci hitam. Mereka ini begitu sempurna memanfaatkan agama,\" katanya. Spiritualitas Refreshing dan Social Refreshing Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr Abdul Mu\'ti menyatakan sependapat dengan Anwar Abbas, bahwa agama dengan politik tidak bisa dipisahkan. Apalagi jika dilihat dalam konteks Indonesia, dimana agama adalah sumber ajaran dan sumber nilai, sehingga tidak bisa dibuatkan garis demarkasi antara agama dan politik \"Tetapi kalau saya mengikuti ceramah-ceramah Buya Abbas ini panas amat, gaspol, dan stamina sangat hebat. Saya setuju memisahkan agama dengan politik itu mustahil. Agama itu justru pemandu moral ketika berpolitik,\" kata Abdul Mu\'ti. Di dalam Ramadhan, kata Abdul Mu\'ti, adalah pentingnya spiritualitas refreshing di kedepankan. Sebab, spirilitulitas refreshing di dalam Ramadhan ini tidak hanya mengajarkan menahan makan, minum dan nafsu kita saja, tetapi juga harus bisa menahan diri. \"Menahan diri untuk tidak yang mencerca orang lain dengan berkata-kata kebencian atau mungkin perilaku-perilaku yang menurut saya, juga tidak mencerminkan nilai agama. Disinilah pentingnya bulan spiritualitas refreshing, bulan pengendalian diri,\" katanya. Dengan Ramadhan ini, lanjut Abdul Mu\'ti, pikiran dan jiwa kita akan dibersihkan, sehingga semua orang akan memiliki kedamaian, semangat dan bergelora untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang maju. \"Ramadhan ini juga sebagai bulan social refreshing menurut saya. Selain memperbanyak ibadah, kita juga melakukan sosial refreshing, memperbaiki relasi sosial satu dengan lainnya. Ramadhan ini akan menjadikan kita untuk memperkuat ukhuwah, memperkuat kerukunan,\" katanya. \"Kerukunan di Indonesia ini agak unik, kita bisa beda partai. Tapi kalau sudah shalat sama saja, apalagi kalau berbuka puasa juga bareng. Artinya, Ramadhan ini adalah sebuah realitas menarik yang bisa mempertemukan berbagai kalangan yang berbeda-beda pilihan politiknya, berbeda afiliasi, bahkan agamanya,\" tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini. Sedangkan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof Dr KH Nasaruddin Umar berharap dalam bulan suci Ramadhan ini agar semua pihak dapat melunakkan hatinya dan membersihkan jiwanya. \"Saya ingin menghimbaukan kepada segenap warga masyarakat bangsa, yang Islam ataupun temen-teman agama lain hendaklah saling menjaga toleransi.,\" kata Nasaruddin. Nasaradudin mengajak semua pihak agar menjadikan Indonesia sebagai Wisata Ramadhan dengan menyemarakkan bulan suci Ramadhan. Namun, ia mengingatkan agar tidak menyajikan tontotan-tontotan yang tidak baik, karena justru akan melecehkan bulan suci Ramadhan. \"Jangan ada tontotan yang buat tertawa terbahak-bahak, karena tidak menghargai bulan suci Ramadhan. Kalau seandainya tahu, kalian pasti lebih banyak menangis daripada ketawa-ketawa. Mari kita menghargai bulan suci Ramadhan ini, jangan diisi dengan lawakan,\" katanya. (Ida)
Lima Ketua GEA Berkumpul pada 11 Maret 2023, Ada Apa?
Jakarta, FNN – Empat mantan ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG) \"GEA\" Institut Teknologi Bandung (ITB) dan satu ketua GEA yang masih aktif berkumpul dalam acara \"Sumbangan Pemikiran Sebelas Maret\" yang digelar online, pada tanggal 11 Maret 2023 lalu. Acara ini digagas oleh Idham Maulana, alumni Teknik Geologi ITB angkatan 2010 yang digadang-gadang sebagai calon ketua Ikatan Alumni Teknik Geologi (IAGL) ITB. Kelima ketua GEA tersebut yakni Ananda Setyawan (angkatan 2020), Ahmad Fitra Alkautsar (angkatan 2019), M. Faiz Azka Siregar (angkatan 2018), Enggal Estuaji (angkatan 2017), dan M. Rizaldi Utomo (angkatan 2016). Idham mengatakan acara diselenggarakan dalam jaringan karena domisili peserta yang berbeda-beda, bahkan ada yang beda negara. \"Rencana semula pertemuan akan dilaksanakan offline agar supaya bonding kami lebih kuat. Akan tetapi karena ada yang sedang on site di Jambi dan S2 di Jepang, kami putuskan rapat via Zoom saja dulu. Yang penting output acara tetap sesuai harapan.\", jelas Idham. Idham menambahkan, forum ini adalah salah satu upaya untuk menjaring aspirasi sebanyak-banyaknya dari anggota. \"Salah satu implementasi demokrasi yang kita perjuangkan seperempat abad silam adalah membuka diri terhadap semua pendapat dari anggota. Semoga forum ini juga dapat membangun koridor program-program kerja sehingga tepat sasaran dan berdaya manfaat tinggi bagi anggota.\", tutur Idham. Dimulai dari yang termuda, Ananda Setyawan menyampaikan Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB merupakan ruang berkumpul bagi Alumni GL ITB yang telah bergiat pada jalan masing-masing pasca kuliah di almamater kebanggaannya. Nanda mengingatkan alumni tersebut tak hanya di dunia profesional geologi di Indonesia, banyak Alumni GL ITB yang juga berkarir di luar negeri. Dengan kondisi tersebut, dia berharap IAGL ITB dapat menjadi ruang pemersatu, dimana Alumni GL ITB yang telah tersebar luas dapat berkumpul kembali untuk bertemu rekan juangnya. Menyampaikan pandangan salah satu mahasiswa Teknik Geologi ITB, pengetahuan akan dunia profesional geologi adalah \"ilmu mahal\" yang selalu kita damba guna mempersiapkan langkah untuk meniti karir. Dia juga berharap bahwa IAGL ITB dapat senantiasa menjadi wadah penghubung dan penginformasian kepada mahasiswa Teknik Geologi ITB berkaitan dengan dunia kerja guna mempersiapkan geologis andal pembangun bangsa. \"Tak kalah penting, harapan terbesar dia adalah agar mahasiswa dan alumni senantiasa dapat terhubung secara harmonis melalui GEA, Prodi, maupun IAGL ITB.\", pungkasnya. Kemudian Fitra, ketua GEA 2019, mengutarakan harapannya bahwa IAGL ITB sebagai organisasi tempat bernaung alumni Teknik Gelogi ITB dapat menjadi motor kemajuan dunia geologi Indonesia, mengoptimalisasi kolaborasi, memajukan profesionalisme alumni, serta memperkuat solidaritas antar-alumni. Dia juga berharap bahwa hubungan IAGL ITB dengan para mahasiswa yang masih berada dalam bangku kuliah dalam naungan Prodi Teknik Geologi ITB dan HMTG “GEA” ITB semakin kuat dan memberikan efek yang nyata. \"Dukungan baik moril dan materil, taktis dan strategis kepada alumni muda, Prodi, dan Himpunan merupakan salah satu aksi untuk memupuk kebersamaan dan kejayaan IAGL ITB dalam waktu yang akan datang.\", tandasnya. Giliran Azka, eks ketua GEA yang saat ini sedang melanjutkan kuliah di Jepang, berpendapat bahwa sebagai suatu keluarga yang lahir dari satu rahim yang sama tentunya IAGL berkewajiban menjadi kolam bagi setiap alumni teknik geologi yang berkiprah dari berbagai macam sektor-sektor di dunia pekerjaan. \"Alhasil IAGL harus mampu menerapkan golden circlenya untuk menarik demand dari setiap alumni teknik geologi dan memberikan supply kedalam demand tersebut.\", sambungnya. Dia beranggapan IAGL harus mampu terlebih dahulu memberikan expossure yang kuat dimulai dari pertanyaan “WHY?” Atau kenapa IAGL hadir ditengah-tengah kita? Tentunya demi menjawab permasalahan maupun demand yang ada. Beberapa masukan yang dapat dipetakan untuk menjawab “HOW?” dari beberapa demand ataupun alasan yang ada seperti: 1. Pemetaan desain permasalahan yang ada di setiap entitas alumni teknik geologi akan pentingnya kehadiran IAGL. 2. IAGL sebagai Medium untuk menjuntai kembali tali persaudaraan dengan berbagai program menarik didalamnya. 3. IAGL diharapkan dapat melahirkan role model untuk dijadikan suatu pembelajaran, pengalaman berharga, dan tolak ukur untuk bergerak lebih maju. 4. IAGL sebagai pemantik sense of belonging akan pentingnya pengabdian dan bahu membahu membangun atmosfer himpunan maupun IAGL itu sendiri agar tercipta semangat saling belajar dan kolam aktualisasi bersama. \"Besar harapan kami IAGL dapat menjadi ujung tombak dan alasan kembali bagi seluruh alumni yang berada di berbagai penjuru dunia. Sebagai bentuk rasa kasih sayang, perjuangan, dan pengalamam yang dapat dijadikan pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Sehingga IAGL berhasil menjaga atmosfir ikatan alumni yang resilien hingga kapanpun.\", tutupnya. Mantan ketua GEA 2017, Enggal, menerangkan bahwa Alumni GL ITB secara mayoritas berkiprah di industri energi, teknik, dan ada juga yang shifting ke sektor industri lainnya. Pada zaman yang serba Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous (VUCA) ini, di berharap IAGL ITB bisa menjadi tempat para alumni untuk : 1. Belajar mempersiapkan diri secara hardskill dan softskill untuk yang baru saja lulus. 2. Giving back dalam bentuk bimbingan atau berbagi kesempatan kepada sesama alumni (untuk alumni yang sudah settle dan ingin mengaktualisasikan dirinya). Selain itu, dia juga berharap IAGL ITB dapat menjadi tempat singgah para alumni yang sudah melanglang buana ke seluruh dunia agar dapat kembali melepas rindu kepada sesama teman kuliah, dan menjadi sarana solidaritas yang saling membantu sesama alumni dalam aspek sosial lainnya. \"Semoga IAGL ITB bisa membentuk karakteristik alumni GL ITB yang pada akhirnya dapat mengharumkan nama Teknik Geologi ITB ke seluruh dunia.\", harapnya. Forum diakhiri oleh aspirasi dari Rizal yang menyarankan IAGL ITB, sebagai organisasi yang sudah cukup matang, perlu terus menjaga warna dan arah geraknya pada anggota dan masyarakat. \"Keistimewaan ikatan almamater, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membentuk jaringan-jaringan sumber daya manusia yang potensinya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia.\", ujarnya. Disamping itu dia meyakini menjaga relevansi organisasi terhadap perkembangan zaman menjadi sangat penting agar IAGL ITB bisa terus sehingga bisa terus berkontribusi untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater Tercinta. \"Namun, jangan pernah lupa bahwa jantung organisasi ini adalah esensi \'rumah untuk pulang\' bagi seluruh anggotanya. Semoga IAGL ITB terus jaya jaya jaya!\", pesannya. (sof)
Bubarkan DPR
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"INDONESIA itu negara persekongkolan istana dan senayan\". DPR saat ini tidak lebih hanya alat kekuasaan eksekutif, celakanya eksekutif juga boneka kekuatan yang lebih besar. DPR memiliki alam kosmis tersendiri, tidak ada lagi kaitan dengan fungsi wakil rakyat karena kontrak politiknya sudah putus di bilik suara. Rakyat berdemo meminta DPR mau mendengarkan aspirasinya semua menguap, akibat DPR sudah teralienasi ( terasing; terisolasi ) memalingkan wajahnya sendiri dari rakyat yang diwakilinya. Sudah tidak senyawa dalam fungsi dan peran DPR dengan rakyat . DPR sudah menjadi ilusi dalam sistem politik, terpapar menjadi lame duck karena sudah menjadi budak kapitalis, tereliminasi linglung total sebagai wakil rakyat . Dalam design peran fungsinya sebagai wakil rakyat tertutup dan digantikan menjadi boneka istana. Ketika istana saat bersamaan menjadi budak Taipan. Semua luluh lantak dengan amunisi dan senjata pundi pundi menutup semua nalar, pikiran dan membutakan peran dan fungsinya. Sudah sejak lama elemen mahasiswa dan sebagian rakyat Indonesia meneriakkan yal-yel \"Bubarkan DPR!\", Namun DPR masih tetap ada dan masih eksis dalam lingkaran kebencian rakyat. Ada pimpinan parpol meminta agar aspirasi di sampaikan dengan santun dan tidak anarkis. Lupa sopan santun adalah nilai yang justru sudah tidak dikenali lagi dan diabaikan oleh anggota DPR. DPR selalu mencatut nama rakyat, sekedar dleming basa basi politik, dengan nafsu politik gaya barbar. Pada manusia, yang dikendalikan oleh jiwa yang lembut dan iman, akan bisa mengatur diri kesiapan mental menyadari bahwa mereka \'lahir\'dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Semua sudah hampa, rakyat hanya bisa menerima keadaan dan harus pasrah apapun yang menimpanya. Sistem perwakilan sudah putus total. Prof. Sri Edi Swasono , saatnya sudah memaks DPR harus dibubarkan. Tanpa DPR saya kira Indonesia akan tetap ada dan rakyat masih bisa menghidupi diri sendiri. Kekuasaan akan diambil alih oleh kekuatan rakyat selalu bisa terjadi, jika rakyat menghendaki. Tentu saja melalui mekanisme yang tidak saya fahami DPR bisa dibubarkan. Dengan catatan, membubarkan DPR, jangan sampai meneteskan darah. Pembubaran DPR tetap konstitusional, dan menjadi syah dalam kondisi darurat dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara menghendakinya. Pertanyaannya apakah saat ini kondisi negara sudah darurat? Bisa saja dimaknai belum darurat atau sudah darurat, tapi moral DPR sudah sangat darurat. Lalu siapa yang akan menjadi wakil rakyat jika DPR bubar. Bersamaan kembali ke UUD 45 percepat pemilu. Para saatnya rombak total UU parpol yang menempatkan peran dan fungsi DPR sebagai wakil rakyat. Dan rakyatlah yang memiliki otoritas merecall anggota DPR. Rakyat sekalipun dalam kondisi kelelahan terus menabung harapan, walaupun harapan itu hanya akan menjadi– sekali lagi–sisyphus. Sungguh malang rakyat Indonesia, ber abad-abad lamanya hanya mereguk air mata. (*)
Wajah Demokrasi Indonesia Semakin Tidak Berkualitas
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Pilpres 2024 semakin dekat. Sejumlah kandidat muncul namanya. Berbagai survei dilakukan untuk menjaring nama-nama tersebut. Mulai dari menteri, ketum partai hingga gubernur, nama-nama ini muncul dalam persaingan di berbagai survei. Satu hal yang terlupakan, bahwa Survei hanya menjaring para tokoh berbasis elektabilitas. Survei menghasilkan angka-angka kuantitatif dari prosentase pemilih. Jadilah negeri ini, negeri yang melahirkan pemimpin semata-mata karena keberhasilannya mengumpulkan angka elektabilitas. Dan angka-angka ini akan sangat ditentukan oleh siapa yang bisa memikat hati rakyat. Siapa yang bagus pencitraannya dan memiliki dana besar untuk membayar buzzer menyebarkan pencitraan itu, peluangnya untuk menang cukup besar. Angka dalam demokrasi adalah bagian dari keniscayaan, dan ini tidak bisa dihindari. Tapi ironi, jika pemimpin itu lahir hanya berdasarkan angka-angka. Ironi jika pemimpin itu lahir semata-mata oleh survei elektabilitas dengan mengabaikan unsur integritas dan kapasitas. Perlu diubah. Survei mesti diawali basisnya dari aspek kualitatif, bukan kuantitatif. Jaring para tokoh yang memiliki syarat untuk memimpin. Apa itu? Syarat pemimpin itu pertama, punya integritas. Kedua, punya kapasitas. Kedua unsur ini bisa dilihat dari rekam jejaknya. Juga dari kemampuannya memetakan jalan (visi) bangsa ini kedepan. Lembaga-lembaga survei yang semakin banyak jumlahnya itu bisa menentukan indikator-indikator terkait integritas dan kapasitas. Termasuk standar yang terukur berbasis rekam jejak dari setiap tokoh yang akan dijaring. Siapa-siapa tokoh yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin bangsa, mereka inilah yang mestinya berhak untuk dilakukan survei elektabilitas. Setelah terjaring tokoh-tokoh yang berintegritas dan berkapasitas, baru kemudian dilakukan survei kuantitatif, atau elektabilitas. Sehingga, demokrasi kita berkualitas, karena menyiapkan ruang kompetisi bagi mereka yang memenuhi syarat secara kualitas untuk menjadi pemimpin. Jadi, lakukan dahulu survei kualitatif untuk menjaring calon-calon terbaik, punya integritas dan berkapasitas untuk memimpin bangsa ini, baru berikutnya adalah survei elektabilitas. Lembaga-lembaga survei, juga lembaga-lembaga kajian politik dan dunia kampus mesti bisa ikut ambil peran untuk memunculkan nama-nama yang layak dan diyakini akan mampu memimpin bangsa ini kedepan. Sehingga, kompetisi di pilpres adalah kompetisi orang-orang yang memiliki standar integritas dan kemampuan untuk memimpin bangsa kedepan. Bukan kompetisi yang hanya berbasis elektabilitas. Sebab, survei semata-mata berbasis elektabilitas akan melahirkan nama-nama yang tidak berstandar. Akibatnya, proses demokrasi menjadi tidak berkualitas. Adanya negatif dan black campaign (fitnah) yang dominan dalam kampanye kandidat presiden adalah indikator nyata bahwa kompetisi pilpres masih banyak diikuti oleh mereka yang tidak memiliki standar integritas dan kapasitas. Wajar jika kemudian kampanyenya tidak beradab, dan cenderung ngawur serta menghalalkan semua cara. Ini akan menambah wajah buruk bagi demokrasi di negeri ini. Hasilnya akan bisa sangat mengecewakan. Jika pilpres diikuti oleh mereka yang memenuhi syarat memimpin, maka, siapapun yang akan menang di pilpres dan terpilih menjadi presidan adalah tokoh terbaik bangsa. Bukan tokoh hasil pencitraan dan kerja buzzer. Negara ini harus dijauhkan dari pemimpin yang hanya mampu mengandalkan pencitraan dan buzzer. Caranya? Tokoh-tokoh yang terjaring ikut kompetisi adalah mereka yang punya rekam jejak yang jelas dari sisi integritas dan kapasitas. Sehingga, demokrasi akan menjadi tangga untuk memajukan bangsa. Karena demokrasi menyiapkan orang-orang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Tokyo, Jepang, 22 Maret 2023.
Mahfud Sengaja Bocorkan Data TPPU 349 T ke Media, DPR Kebakaran Jenggot
Jakarta, FNN – Selasa, (21/2/23), akhirnya PPATK memenuhi undangan Komisi III untuk hadir dalam rapat kerja bersama. Dalam rapat yang berlangsung panas itu, terjadi perdebatan antara Komisi III dengan Ketua PPATK, yang pada akhirnya hanya meributkan masalah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Mahfud MD, yang telah mengumumkan skadal 349 triliun itu ke publik. Dari rapat tersebut didapat gambaran bagaimana posisi DPR dan posisi parta-partai politik. Hampir semua anggota DPR dari Komisi III ini kompak melihat bahwa yang menjadi masalah adalah Mahfud yang sebenarnya tidak punya kewenangan membocorkan hal itu. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Rabu (22/3/23) yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengatakan, “Itu yang dipesoalkan kesalahan prosedur. Jadi memang, mungkin DPR tersinggung mengapa tidak melaporkan kepada mereka. Kan kalau PPATK lapor ke Komisi III itu bisa jadi transaksi juga, siapa yang mesti dipanggil, siapa yang mesti di-highlight, kan itu kira-kira,” kata Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa mungkin Ketua PPATK menganggap bahwa mending dibocorin ke Mahfud karena Mahfud juga ex officio Ketua Komite TPPU. “Jadi sebetulnya ini kan cuma soal, kita sebut aja, seksinya isu ini. Jadi, kalau ternyata PPATK memilih menyampaikan laporan itu kepada Pak Mahfud yang sebetulnya hak Pak Mahfud untuk mengetahui, lalu Pak Mahfud membocorkan pada pers, itu menunjukkan bahwa memang ini disengaja untuk diucapkan. Sebab kalau lewat DPR itu prosesnya lama,” ujar Rocky. Dalam pandangan Rocky, DPR kelihatannya cemburu karena yang pertama kali tahu isu itu adalah Mahfud. Padahal, Mahfud memang sebagai Ketua Komite TPPU, jadi dia pasti tahu. Dengan demikian, kalau DPR protes bahwa Ketua PPATK atau Ketua Komite TPPU membocorkan rahasia negara, Rocky mempertanyakan di mana rahasianya kalau betul-betul tercium bau penyelewengan atau bau manipulasi. “Jadi terlihat bahwa kebakaran jenggot di DPR tuh. Kecuali ini memang hal yang dari awal mau disodorkan ke DPR. Jadi, kita mesti anggap bahwa PPATK juga nggak percaya lagi pada DPR untuk hal yang bersifat strategis. Jadi, terpaksa dia pakai Pak Mahfud dan Mahfud menangkap itu,” ujar Rocky. Sementara itu, lanjut Rocky, Mahfud juga merasa bahwa kalau lewat dia pasti lebih efisien untuk menimbulkan kehebohan. “Kalau di DPR kan saling tutup menutupi. Karena itu, kita juga mencurigai angka 340 T ini juga sangat masuk akal kalau terlibat di situ partai-partai yang mencuci uang di situ dan partai-partai itu punya fraksi di DPR atau punya kursi DPR. Karena itu, mereka marah sama-sama. Ini cuma hipotesis untuk kita terangkan,” sambung Rocky. Mestinya, kata Rocky, DPR berterima kasih sudah dibantu oleh Mahfud sehingga publik langsung mengetahui, tinggal di-cc ke DPR. Tidak mesti lapor ke DPR dulu. “Padahal, kita tahu kombinasi dari partai-partai yang ada di situ dengan mudah bersepakat untuk memeras kembali tokoh-tokoh yang dilaporkan oleh PPATK. Karena itu, sudah baguslah Mahfud yang menjadi sahabat masyarakat sipil,” ujar Rocky.(ida)
Selama Ramadan, Pemkot Padang Melarang Tempat Hiburan Malam Beroperasi
Padang, FNN - Satpol PP Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat resmi melarang beroperasinya seluruh tempat hiburan malam yang ada di kota berpenduduk 900 ribu jiwa tersebut selama bulan Ramadan 1444 Hijriah.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Mursalim di Padang, Rabu mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha tempat hiburan malam di kota setempat sehingga larangan ini sudah diketahui secara menyeluruh oleh pemilik usaha hiburan.Ia mengatakan sosialisasi yang dilakukan Satpol PP terkait dengan aktifitas dan operasional tempat usaha hiburan malam selama bulan Ramadan di Kota Padang dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan umat Muslim yang melaksanakan ibadah di bulan puasa.“Pernyataan sikap bersama tokoh organisasi kemasyarakatan untuk sementara kegiatan usaha hiburan malam selama bulan Ramadan tidak diperbolehkan beroperasi,” kata diaIa mengatakan langkah pelarangan ini sesuai dengan pernyataan sikap bersama tokoh organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan di Kota Padang dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadan 2023 pada Jumat (17/3) lalu.Mursalim juga mengingatkan pemilik tempat hiburan malam agar bisa mematuhi larangan tersebut.Ia menegaskan Satpol PP Padang, tentu akan melakukan pengawasan dan penertiban, serta akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar.Pihaknya masih menunggu surat edaran Wali Kota Padang yang dibuat oleh Dinas Pariwisata, namun pemilik tempat usaha terlebih dahulu diedukasi agar tidak ada lagi pengusaha yang melanggar larangan tersebut.“Surat akan kami serahkan kepada pemilik usaha tempat hiburan malam nantinya, jika pemilik usaha nantinya melanggar, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 1 tahun 2020, jika masih didapati melanggar maka izin usaha bisa dicabut karena melanggar kearifan lokal oleh DPMPTSP, \"kata dia.(ida/ANTARA)
Hari Raya Nyepi, 1.466 Narapidana Beragama Hindu Menerima Remisi
Jakarta, FNN - Sebanyak 1.466 narapidana beragama Hindu yang tersebar di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia menerima Remisi Khusus (RK) Hari Raya Nyepi 2023. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan sebanyak 1.463 narapidana memperoleh RK I atau pengurangan masa pidana sebagian, di mana setelah memperoleh remisi yang bersangkutan masih harus menjalankan sisa pidana di dalam lapas dan rumah tahanan negara (rutan).\"Tiga orang lainnya memperoleh RK II atau langsung bebas setelah menerima remisi,\" terang Rika.Ia menjelaskan total ada 2.062 narapidana Hindu yang tersebar di seluruh Indonesia. Ditjenpas menyetujui remisi untuk 1.466 orang pada tahun 2023.Daerah dengan narapidana penerima remisi terbanyak, yaitu Bali sejumlah 1.018, disusul Kalimantan Tengah 82 orang , Nusa Tenggara Barat 69 orang, Sumatera Utara 64 orang, dan Sulawesi Selatan 43 orang.Rika menjelaskan remisi khusus ini merupakan hak warga binaan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.Pemberian remisi ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.\"Semua warga binaan yang menerima remisi telah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Rika.Ia menyebutkan pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi negara terhadap narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti berbagai kegiatan pembinaan di lapas dan rutan dengan baik.Selain itu, para warga binaan yang menerima remisi telah melewati penilaian pembinaan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).\"Semoga pemberian remisi ini dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi sebagai bekal diri hingga saatnya nanti kembali ke masyarakat,\" ujarnya.Rika menambahkan pemberian remisi ini dapat menghemat anggaran biaya makan narapidana hingga Rp705.840.000.Tidak hanya itu, kata dia, pemberian remisi dinilai dapat sedikit mengurai kondisi kelebihan penghuni yang terjadi di sebagian besar lapas dan rutan.Ia menyebutkan data per 16 Maret 2023 menunjukkan warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia berjumlah 265.405 orang, di mana 220.842 orang di antaranya narapidana dan 44.563 lainnya tahanan.(ida/ANTARA)
POPULER
