ALL CATEGORY
Perebutan Kekuasaan Megawati -Mahfud vs Jokowi-Luhut
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SKANDAL korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan -- yang disertai manuver politik Jokowi setela itu -- nampaknya merupakan perebutan kekuasaan antara Megawati-Mahfud melawan Jokowi-Luhut. Sejak awal wacana perpanjangan masa jabatan presiden -- yang diduga kuat berasal dari istana (baca: Jokowi-Luhut) -- telah ditentang keras oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Menko Polhukam Mahfud MD juga juga tak mendukung gagasan yang berbahaya itu, baik lantaran berpotensi melanggar konstitusi maupun keos sosial. Dalam obrolannya dengan Mahfud pada 1 Januarin lalu, pakar hukum naranegara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan Mahfud mengaku tidak tahu apakah pilpres jadi dilaksanakan tahun depan. Pernyataan ini mengisyaratkan, ada usaha pihak istana untuk menunda pilpres. Pada 2 Maret, sekonyong-konyong PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU terkait proses verifikasi parpol di mana Prima dicoret dari peserta peserta karena tak memenuhi persyaratan administratif. PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu hingga dua tahun empat bulan ke depan. Periode ini sama dengan usulan awal tiga ketua umum parpol, termasuk Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Bagaimanapun, keputusan pengadilan itu kontroversial. Karena itu, nyaris semua pakar hukum tatanegara, termasuk Mahfud yang merupakan profesor hukum tatanegara, melihat keputusan PN itu salah kamar, melanggar wewenangnya. Seharusnya isu ini ditangani Bawaslu atau badan yang terkait dengan pemilu, bukan pengadilan umum. Publik, pakar, bahkan juga SBY mencurigai ada tangan istana di baliknya untuk menjustifikasi penundaan pemilu. Isu ini menjadi isu panas dan ramai diperbincangkan semua kalangan, yang mengganggu stabilitas politik karena pilpres menjadi tidak pasti. Pada 7 Maret, Mahfud melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa tengah malam tadi Mega menelponnya dengan marah-marah terkait kasus Partai Prima yang dicurigai sebagai manuver Jokowi-Luhut untuk membatalkan pilpres. Kecurigaan ini masuk akal karena baik Luhut maupun Jokowi memperlihatkan gelagat ingin berkuasa lebih lama. Gagasan ini kemudian disuruh diorkestrasi oleh relawan, kepala desa, menteri, parpol, bahkan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Lanyalla Mahmud Mattalitti. Menurut Yusril Ihza Mahendra yang diketahui dekat dengan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan presiden bisa dilakukan oleh MPR. Tentu ini mengkhawatirkan Mega. Sehari setelah konferensi pers tentang marah-marahnya Mega, Mahfud membongkar skandal kementerian keuangan yang melibatkan dana jumbo bernilai Rp 300 triliun ketika ia bicara di UGM dan UII. Skandal ini melibatkan 400-an pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan dan berlangsung setidaknya sejak 2009. Menurut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), kasus ini telah ia laporkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selama paling kurang 200 kali. Namun, tak digubris. Ajaib, Jokowi yang sering menyerukan para pembantunya untuk berhemat, buta terhadap korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan yang begitu telanjang. Padahal, selaku presiden, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap skandal ini. Bukan mustahil skandal ini melibatkan orang dalam. Toh, beberapa waktu lalu, Luhut memprotes KPK yang masih juga melakukan OTT. Tidak baik untuk citra negara, katanya. Pada era pemerintahan SBY (2004-2009), SMI adalah Menteri Keuangan dan pada era ini juga terjadi skandal BLBI dan Bank Century. Hubungan Mega-SBY tak harmonis sejak SBY mengalahkannya dalam pilpres 2004. Maka, sepanjang dua periode presidensi SBY, PDI-P menjadi partai oposisi yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah, ternasuk kasus BLBI dan Bank Century yang ditangani SMI. Sehari setelah skandal kementerian keuangan meledak, Jokowi dan SMI \"kabur\" ke Solo. Aneh, peristiwa terjadi di Jakarta, sementara presiden dan menterinya menyidak kantor pajak di Solo. Tujuannya memberi pesan ke publik bahwa mereka \"peduli\" pada kasus itu. SMI bilang ia tak tahu apa-apa tentang transaksi yang mencurigakan itu. Tapi drama di Solo dan pengakuan SMI justru menguatkan dugaan ada tangan-tangan kekuasaan dalam kasus skandal itu. Terlebih, Jokowi tidak marah pada menteri kesayangannya itu. Padahal, Jokowi terbiasa melempar tanggung jawab kepada pembantunya untuk menjaga citranya sebagai pemimpin sederhana, bersih, dan kerakyatan. Sekembali dari Solo, SMI tak dapat menyembunyikan kekecewaannya pada Mahfud. Sementara Jokowi, terlebih Luhut yang biasa tampil di depan seperti pendekar sakti tiap kali pemerintah menghadapi kesulitan, justru diam seribu bahasa. Anehnya, mereka tak menegur, apalagi menghentikan Mahfud, yang terus saja memperlebar kasus ini. Tak berkutiknya Jokowi dan Luhut hanya mungkin terjadi karena ada beking Mega terhadap Mahfud. Penolakan Jokowi terhadap reshuffle kabinet, yang berarti mencopot Mahfud dan SMI, nampaknya berdasarkan pada pertimbangan berikut. Pertama, tak mau bermasalah lebih jauh dengan Mega yang akan semakin menghancurkan basis pendukung Jokowi. Kedua, Mahfud punya banyak info sensitif terkait kebobrokan pemmerintahan Jokowi. Ketiga, pemecatan akan membuat populeritas Mahfud kian melejit, yang memang diharapkan PDI-P untuk keperluan pilpres mendatang. Nampaknya, Mahfud akan dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai bakal capres. Terkait SMI, mestinya Jokowi memecat menteri keuangan itu untuk mencuci tangan dan mengembalikan kepercayaan publik. Fakta bahwa ia tidak melakukan itu mungkin karena SMI hanya menjalankan apa yang diminta istana. Memecatnya sama artinya membuka kotak pandora istana. Dus, skandal ini merupakan upaya Mega-Mahfud untuk menghancurkan skenario penundaan pemilu. Dan nampaknya mereka berhasil. Tidak mungkin lagi pemerintahan Jokowi yang telah kehilangan keteladanan, bisa mewujudkan wacana itu. Kehendak memperpanjang masa jabatan presiden didasarkan pada pertimbangan berikut. Bila pilpres diselenggarakan secara jujur dan adil, serta sesuai jadwal, maka Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi berpeluang untuk menang. Ia kini telah menjadi ikon pro-perubahan. Bakal capres yang dianggap sebagai kompetitor serius Anies hanyalah Ganjar Pranowo. Sayangnya, Mega tak bakal mengusungnya, meskipun dia adalah kader PDI-P, karena hanya dilihat sebagai pion istana. Luhut adalah musuh besar Mega. Kendati tak berjasa bagi kemenangan Jokowi dalam dua pilpres, kekuasaan Luhut di pemerintahan sungguh luar biasa. Jokowi bahkan terlihat hanya sebagai bonekanya. Maka bila ambisi memperpanjang kekuasaan pemerintahan Jokowi terwujud, sama artinya dengan memperpanjang kekuasaan Luhut. Sementara PDI-P akan dikecam publik karena mendukung skenario Luhut. Karena gagasan itu kini terkubur, sementara istana ingin program pembangunannya dilanjutkan pemerintahan berikut -- serta juga kebobrokan pemerintahan Jokowi-Luhut tersimpan rapat dan kepentingan mereka terjaga -- maka mereka membentuk bakal capres-cawapres baru. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dipasangkan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres. Maka kita menyaksikan manuver baru Jokowi untuk menjawab realitas politik yang berubah. Setelah di Solo, Jokowi membawa Prabowo dan Ganjar ke Kebumen untuk acara panen raya petani pada 9 Maret. Inilah untuk pertama kalinya Prabowo dan Ganjar tampil bersama. Di sana ketiga tokoh berfoto ria. Sekembali dari Kebumen, Prabowo menyatakan membuka peluang berpasangan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres. Untuk menegaskan kedekatan Prabowo dengan Jokowi, bobot Prabowo, dan memastikan Prabowo-Ganjar akan melanjutkan program pembangunan Jokowi-Luhut, Hashim Djojohadikysumo (Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus adik kandung Prabowo) menyatakan 99 persen program pembangunan pemerintahan Jokowi -- yang sesungguhnya dirancang Luhut -- sejak 2014 berasal dari Prabowo. Pernyataan Hashim tentu saja tidak masuk akal. Tapi itu penting untuk menarik pemilih Jokowi-Ma\'ruf Amin ke pasangan Prabowo Ganjar. Menurut hasil survey Litbang Kompas pada Januari lalu, pemilih Jokowi-Ma\'ruf dlm pilpres 2019, sekitar 30 persen akan memberikan suaranya pada Ganjar, 15 persen pada Prabowo, dan 10 persen kepada Anies. Indikasi kuat bahwa Jokowi mendukung Prabowo-Ganjar, terlihat dari deklarasi Jokowi Mania (Joman) mendukung Prabowo. Realitas ini menunjukkan Gerindra telah sampai pada kesimpulan bahwa berkoalisi dengan PDI-P dengan Prabowo sebagai bakal capres tidak akan terwujud. Itu terlihat dari pernyataan terkini Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa partainya akan mengusung bakal capres dari kadernya sendiri. Tentu saja bukan Ganjar. Kalau tidak, tak mungkin Ganjar menerima tawaran Jokowi untuk menjadi bakal cawapres bagi Prabowo. Lalu, kalau bukan Ganjar, siapa bakal capres PDI-P? Tidak bisa lain kecuali putri Mega sendiri: Puan Maharani. Selain Mega telah persiapkannya sejak lama untuk menduduki kursi RI1 sekaligus calon penggantinya, tak ada lagi calon potensial PDI-P di luar Ganjar, kecuali Puan. Karena PKB di bawah Ketum Muhaimin Iskandar tak memperlihatkan minat membangun koalisi dengan PDI-P kalau Puan sebagai bakal capres, sementara PDI-P butuh suara Nahdliyin, maka pilihan pada Mahfud sebagai bakal cawapres Puan masuk akal. Dengan populeritasnya yang meningkat saat ini, Mahfud dapat berkontribusi pada peraihan suara Nahdliyin. Ia adalah tokoh Madura, basis suara Nahdliyin. Dia juga bagian dari Jaringan GusDurian Indonesia pimpinan Alissa Wahid, putri Gus Dur. Yang juga penting, kendati berseberangan dengan Cak Imin, Mahfud dekat dengan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, pengikut Gus Dur yang loyal, yang dikenal sebagai \"musuh\" Cak Imin. Menurut hasil survey Litbang Kompas tahun lalu, di luar PKB, mayoritas suara Nahdliyin akan diberikan kepada PDI-P. Juga diketahui, elektabilitas PDI-P (satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres-cawapres tanpa perlu berkoalisi) terus meningkat. Fakta ini dengan sendirinya meningkatkan kepercayaan diri PDI-P untuk mencapreskan Puan meskipun saat ini elektabilitasnya masih rendah. Di pihak kain, menurut hasil survey Libang Kompas Januari silam, sekutar 50 persen pemilih Prabowo-Sandi di pilpres 2019 mengalihkan suara mereka ke Anies. Bagaimanapun, realitas baru ini memunculkan masalah di kubu Prabowo. Sekiranya pasangan Prabowo-Ganjar adalah harga mati, mungkinkah PKB mempertahankan koalisinya dengan Gerindra ketika Cak Imin tidak menjadi apa-apa? Sementara Munas PKB memutuskan Cak Imin sebagai bakal capres. Tentu saja bakal capres bukan harga mati, tp minimal sebagai bakal cawapres. Apalagi posisi PKB adalah penentu pencapresan Prabowo. Tanpa PKB, tak mungkin pasangan bakal capres-cawapres Prabowo-Ganjar terwujud. Bahkan keinginan Prabowo menjadi bakal capres pun menjadi hal yang sia-sia karena Gerindra sendirian tak bisa mengusung bakal capres-cawapres. Tak heran, Hashim menyatakan pasangan Prabowo-Ganjar hanya mungkin kalau PKB menyetujuinya. PKB sendiri tak punya banyak pilihan. \"Fakta\" bhw Mega memilih Mahfud, bukan Cak Imin, menunjukkan harapan PDI-P membangun koalisi bersama PKB dengan pasangan Puan-Cak Imin ditolak Cak Imin, kecuali posisi pasangan dibalik dengan Cak Imin sebagai bakal capres. Karena tak mungkin PKB bergabung dengan Koalisi Perubahan yang telah mantap mengusung Anies, sementara bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) tidak menjanjikan -- belum tentu juga KIB bersedia kalau Cak Imin adalah bakal capresnya karena elektabilitas Cak Imin jeblok -- maka cukup beralasan kalau kita berasumsi koalisi Gerindra-PKB hanya mungkin bertahan kalau Ganjar dibuang untuk digantikan Cak Imin. Kalau demikian, Mega-Mahfud berhasil menaklukkan Jokowi-Luhut. Bagaimanapun, pasangan Prabowo-Cak Imin bukan pasangan yang bisa dipercaya untuk melanjutkan pembangunan Jokowi-Luhut sambil menjaga kepentingan dan keselamatan mereka. Tetapi kemenangan Mega-Mahfud tak menjamin kemenangan pasangan Puan-Mahfud atas pasangan Anies dan pasangannya ataupun pasangan Prabowo-Cak Imin dalam pilpres mendatang. Malah kubu Anies mendapat keuntungan dari skandal kementerian keuangan karena sedikit banyak menghancurkan kepercayaan rakyat pada kubu status quo, yang dalam hal ini diwakili oleh \"Puan-Mahfud\" dan \"Prabowo-Muhaimin\". Sementara Anies dan pasangannya mewakili kubu pro-perubahan yang saat ini didambakan publik untuk memulihkan keadaan negara yang porak poranda akibat KKN, utang menumpuk, dan salah urus pemerintahan Jokowi-Luhut. Wallahu\'alam bissawab! Tangsel, 15 Maret 2023
Gibran Lebih Berambisi pada Hasil Kerja daripada Jabatan
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengakui lebih berambisi pada hasil kerja daripada pada jabatan, karena menurutnya program pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.Gibran menyampaikan hal itu di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) pada acara Demi Indonesia Goes to Campus di Auditorium UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu. Oleh karena itu, jika ditanya terkait dengan langkah politiknya ke depan, maka Gibran mengaku tidak tahu pasti.\"Kalau ditanya mau ke mana, ya nggak tahu. Kalau warga menginginkan saya tetap di Solo, ya saya di Solo. Kalau kerja kurang baik, ya saya bisa kembali ke pekerjaan lama. Nothing to lose aja, sesuai keinginan warga,\" kata Gibran.Terkait dengan kondisi Kota Surakarta, menurut Gibran saat ini situasi di kota tersebut sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.\"Intinya, apa yang sudah dilakukan bersama tahun lalu sudah benar. Banyakin event, genjot pembangunan fisik yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,\" tambahnya.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengapresiasi kinerja Gibran sebagai Wali Kota Surakarta.\"Sebagai wali kota muda, Solo tidak hanya dikelola dengan cara biasa. Meloncat, melenting tinggi ke angkasa. Bahkan, dari tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan minus menjadi 6,2 persen saat ini, itu luar biasa,\" kata Jamal.Menurut Jamal, Kota Surakarta yang hanya terdiri atas lima kecamatan merupakan daerah kecil jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya.\"Ibaratnya, Solo kayak Singapura, berkeliling satu jam saja selesai. Bayangkan dengan Wonogiri, yang sehari saja nggak selesai,\" imbuhnya.Oleh karena itu, dia mengatakan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Surakarta memang harus berbeda.\"Misalnya, pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Saya setuju dengan event setiap Sabtu dan Minggu. Dengan begitu, UMKM gerak, hotel gerak, transportasi gerak. Saya juga sangat setuju banyak pemimpin muda di Indonesia. Dalam hal ini, UNS menyiapkan kader terbaik,\" ujar Jamal.(ida/ANTARA)
Bisa Dipastikan Ada Negosiasi Antara Meneruskan Anies atau Meneruskan Kasus Johnny G. Plate di Balik Makan Siang Surya Paloh dan Luhut
Jakarta, FNN – Rencananya, hari ini Menkominfo, Johnny G. Plate, akan kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini merupakan panggilan yang kedua kalinya terhadap menteri dari Nasdem tersebut. Sedangkan adiknya yang juga terkait dalam kasus tersebut sudah dua kali diperiksa, bahkan sudah mengembalikan dana sebesar 500 juta. Itu artinya, ada pengakuan bahwa dia menerima dana. Tetapi, ada yang menarik di balik rencana pemanggilan kembali Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung tersebut, yaitu pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower dan makan siang bersama. Meski mereka mengatakan bahwa itu pertemuan biasa atau silaturahmi kenegaraan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa momen-momen pertemuan penting Pak Surya Paloh sering berdekatan waktunya dengan event-event penting. Pertemuan dua tokoh politik Pak Luhut dan Surya Paloh yang dianggap sebagai pertemuan biasa itu mengingatkan kita pada adagium dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa in politics, nothing happens by accident ‘dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan’. Jadi, hampir bisa dipastikan bahwa pertemuan keduanya bukan pertemuan biasa. “Betul itu, di dalam politik, urutan peristiwa itu menentukan isi peristiwa. Kira-kira begitu. Kita tahu urutan-urutannya sehingga dengan mudah kita baca bahwa konteks dari pertemuan itu sudah pasti tentang Johnny G. Plate,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (15/3/23), dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky juga mengatakan bahwa pemanggilan kembali Johnny Plate untuk yang kedua kalinya merupakan hal yang ajaib. Artinya, memang ada hal yang serius di situ. Kemungkinan dia dipanggil untuk menentukan apakah dia terlibat pada kasus yang melibatkan adiknya. Sementara adiknya sudah jelas mengembalikan dana sebesar 500 juta. Mengembalikan artinya ada sesuatu yang berlangsung, ada sesuatu yang sebetulnya karena jadi causa celebra, karena jadi kasus yang kemudian diselebrasikan maka dia harus kembalikan. Kalau tidak, tidak akan dikembalikan. Pertanyaannya, tambah Rocky, conflict of interest-nya ada di mana? Apakah adik Johnny G. Plate itu bebas sangat independen sehingga bisa berbisnis di wilayah yang dikuasai oleh abangnya yang adalah menteri, yang adalah juga pengurus Nasdem? “Saya kira kalau kita hitung dari awal, Surya Paloh kelihatannya memang mulai mendua, karena dia mesti hitung daya lawan dia terhadap Jokowi seberapa besar. Itu saya kira yang dikenali oleh Pak Luhut. Pak Luhut kan punya kemampuan juga untuk mengukur kekuatan lawannya. Jadi, kira-kira itu sinyalnya. Jadi, bisa dipastikan bahwa ada negosiasi antara meneruskan Anies atau meneruskan kasus Jhonny Plate. Kira-kira begitu,” ungkap Rocky. Betul prinsip dari Franklin D. Roosevelt yang mengatakan bahwa dalam politik tidak ada bagian yang tidak direncanakan. Bahkan, kalaupun pertemuan antara Pak Luhut dengan Surya Paloh dinyatakan sebagai pertemuan biasa-biasa saja, itu pun pasti direncanakan.(ida)
Komisi VI DPR Minta Hentikan Politisasi Kasus Depo Plumpang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta semua pihak untuk menghentikan politisasi terhadap insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada 3 Maret 2023. \"Saya minta kepada semua pihak, please stop (tolong hentikan) politisasi supaya kami bisa ambil keputusan yang terbaik,\" ujar Martin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, politisasi terhadap kasus tersebut hanya membuat situasi menjadi lebih rumit sehingga para pihak terkait pun menjadi sulit mengambil keputusan-keputusan terbaik berdasarkan pertimbangan yang objektif. \"Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang harus diambil karena (pertimbangannya), kemudian menjadi populis atau tidak,\" ujar dia. Menurut dia, persoalan permukiman masyarakat yang berada di dekat lokasi Depo Pertamina Plumpang telah berlangsung lama, bahkan berpuluh-puluh tahun. Semua pihak mengetahui adanya risiko yang mengancam keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitarnya, seperti potensi terjadi kebakaran. \"Hal itu karena memang dekat sekali risikonya terhadap sumber bahaya itu. Nah, keputusan-keputusan yang benar walaupun pahit, tidak bisa diambil karena menjadi politis,\" katanya. Diungkapkan pula bahwa dari peta yang disampaikan oleh PT Pertamina, sejak 1986 sudah ada masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi Depo Pertamina Plumpang. Selain itu, ada informasi di berbagai pemberitaan bahwa sudah ada masyarakat yang bermukim di sana dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak 1986. Martin lantas meminta Pertamina untuk melakukan audit atau kajian terhadap keamanan dari seluruh fasilitas yang mereka miliki, khususnya kilang, depo BBM, dan sejenisnya.Dengan demikian, kata dia, Pertama dapat mengetahui fasilitas yang berisiko tinggi, sedang, dan aman, terutama untuk keselamatan masyarakat di sekitarnya. Setelah itu, mereka bisa mencari solusi untuk mengatasi risiko bahaya yang ada. Meskipun mengakui langkah-langkah seperti itu memiliki konsekuensi biaya yang tinggi, Martin menekankan hal tersebut tetap perlu agar kejadian seperti kebakaran di Depo Pertamina Plumpang tidak terulang. \"Ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, tetapi selesai masalahnya daripada kemudian ini terus-menerus secara populis dan tidak menyelesaikan masalah,” kata Ia pun mengajak seluruh pihak terkait untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan di sekitar Depo Pertamina Plumpang. \"Jadi, ayo kita hadapi, ayo kita atasi, dan juga kami minta seluruh lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Lima Tersangka Ditetapkan Kejaksaan dalam Kasus Kepemilikan KTP WNA di Bali
Denpasar, FNN - Kejaksaan Negeri Denpasar di Bali, Rabu, menetapkan lima tersangka terkait kasus kepemilikan KTP, KK dan akta kelahiran oleh seorang warga negara Ukraina berinisial KR dan seorang warga negara Suriah berinisial MNZ.Lima tersangka itu, yang telah ditahan oleh Kejaksaan, Rabu, terdiri atas tiga warga negara Indonesia masing-masing berinisial IWS, IKS, NKM, dan dua WNA berinisial MNZ dan KR.“Tim penyidik Kejaksaan Negeri Denpasar menemukan bukti permulaan untuk dapat menentukan pihak-pihak yang kami akan mintakan pertanggungjawaban,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Rudy Hartono saat jumpa pers di kantornya di Denpasar, Bali, Rabu.Rudy menyampaikan Kejaksaan menjerat ketiganya dengan pasal suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.“Untuk selanjutnya tim penyidik Kejaksaan Negeri akan memanggil para tersangka secara patut, dan segera membuat berkas perkaranya, kami teliti, kemudian penuntut umum akan melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar,” kata Rudy.Dalam jumpa pers penetapan tersangka itu, Kejaksaan menghadirkan WNA Suriah berinisial MNZ yang nama di KTP-nya Agung Nizar Santoso, kemudian Kepala Dusun Sidakarya di Denpasar Selatan berinisial IWS, yang diketahui bernama I Wayan Sunarya, kemudian IKS, seorang pegawai honorer di Kecamatan Denpasar Utara, dan seorang perempuan warga negara Indonesia berinisial NKM.Kejaksaan tidak menghadirkan WNA Ukraina saat jumpa pers karena dia masih diperiksa oleh Polda Bali. WNA Ukraina itu, yang diketahui bernama Kryinin Rodion, juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali, Selasa (14/3), terkait kasus pemalsuan dokumen untuk kepemilikan KTP, KK, dan akta kelahiran. Walaupun demikian, berkas perkara WNA Ukraina di Polda Bali itu berbeda dengan berkas perkara penetapan lima tersangka dari Kejaksaan Negeri Denpasar.Sementara itu, WNA Suriah berinisial MNZ, yang diketahui bernama Mohamad Zghaib bin Nizar, pada Rabu pagi diserahkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar ke Kejaksaan Negeri Denpasar untuk pemeriksaan kasus kepemilikan KTP, KK, dan akta kelahiran Indonesia.NKM, yang berperan sebagai calo atau penghubung, tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar sekitar pukul 11.00 WITA mengendarai motor trail. Ia pun langsung diperiksa dan ditahan untuk keperluan pemeriksaan.Kasus kepemilikan KTP oleh dua WNA itu muncul ke publik setelah Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) yang terdiri atas anggota kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara, BAIS TNI, dan Imigrasi menggelar operasi gabungan di Bali pada 15 Februari 2023.Hasil operasi itu, Tim PORA menemukan kejanggalan karena dua WNA MNZ dan KR memiliki KTP Indonesia, sementara keduanya bukan pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan mereka juga tidak pernah kawin dengan WNI.Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Tedy Riyandi menyampaikan WNA Suriah MNZ merupakan pemegang Izin Tinggal Satu Kali Kunjungan (B211).Hasil pemeriksaan awal menunjukkan MNZ telah memiliki KTP, KK, dan akta kelahiran Indonesia sejak 19 September 2022, sementara KR yang nama KTP-nya Alexandre Nur Hadi sejak akhir November 2022.WNA Suriah kepada penyidik mengaku memberikan uang Rp15 juta, dan WNA Ukraina mengaku memberi uang Rp31 juta untuk pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran Indonesia.Dua WNA itu juga mengaku mereka membuat tiga dokumen tersebut untuk membuka rekening bank, dan berbisnis di Indonesia.(ida/ANTARA)
Untuk Menekan Angka Kecelakaan, BUMN Menyediakan 65 Ribu Kuota Mudik Gratis
Bandung, FNN - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan 65 ribu lebih kuota mudik gratis dalam program \"Mudik Gratis bersama BUMN\" di bawah koordinasi PT Jasa Raharja untuk menekan angka kecelakaan pada momen mudik Idul Fitri 2023 atau 1444 Hijriah.Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono di Bandung, Jawa Barat, Rabu, mengatakan kuota mudik gratis itu bertambah dari program serupa sebelumnya di 2022 yang sebanyak 40 ribu.\"Ini akan kami siapkan seluruhnya dan lebih dari 60 BUMN nantinya bersama-sama berkolaborasi,\" kata Rivan di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Dia menyebutkan kuota mudik gratis sebanyak 65 ribu lebih itu rinciannya 46.523 penumpang dengan 1.009 bus, 15.658 penumpang dengan 30 rangkaian kereta api, serta 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.Penambahan kuota mudik gratis dari 40 ribu menjadi 65 ribu itu disesuaikan dengan prediksi jumlah pemudik di 2023 yang melonjak 123 juta orang dari 85 juta orang di 2022.Guna memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas, Rivan mengimbau masyarakat yang mudik, khususnya dengan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program \"Mudik Gratis bersama BUMN\" ini supaya lebih aman dan nyaman.Dia menambahkan sebagian besar kendaraan yang terlibat kecelakaan pada mudik Idul Fitri 2022 ialah kendaraan roda dua atau sepeda motor, yakni sebesar 77,4 persen.\"Kalau ingin memaksakan kehendak, mengendarai sepeda motor lebih dari enam jam tentu tidak baik, apalagi sama keluarga,\" jelas Rivan.Dalam program mudik gratis oleh BUMN itu, tambahnya, setiap satu keluarga bisa mendaftarkan maksimal empat orang. Titik keberangkatan pun akan terpusat di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, serta sejumlah wilayah lainnya.Selain program mudik gratis itu, Jasa Raharja juga terlibat dengan berbagai kegiatan persiapan mudik, salah satunya ialah meminimalkan kendaraan jenis truk melintasi jalan raya saat momen mudik.\"Maka, lebaran nanti jalur truk harus dibebaskan dari jalur masyarakat. Itu rekomendasi Jasa Raharja karena kita punya data kecelakaan,\" katanya.Sementara itu, Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono mengatakan pendaftaran Mudik Bersama BUMN Tahun 2023 mulai dibuka secara daring pada Rabu. Mekanisme pendaftaran dapat dilihat di kanal resmi Kementerian BUMN.\"Masyarakat dapat terus meng-update informasi melalui saluran website dan berbagai media sosial resmi Kementerian BUMN,\" ujar Edi.(ida/ANTARA)
Menkopolhukam Mengajak Australia Meningkatkan Komitmen Keamanan Maritim
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak Australia untuk meningkatkan komitmen kerja sama dalam menjaga keamanan maritim.Mahfud menyampaikan hal itu dalam sesi pembahasan keamanan maritim di Pertemuan Dewan Kementerian Australia-Indonesia (MCM) Ke-9 di Melbourne, Australia, berdasarkan keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.\"Luasnya wilayah perairan laut selain memberikan keuntungan, juga menghadirkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk berbagai kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut, eksploitasi ilegal sumber daya alam, dan aktivitas pihak-pihak yang menjadi ancaman kedaulatan, dan keamanan maritim,\" ujar Mahfud dalam pertemuan yang berlangsung Selasa (14/3).Mahfud menyampaikan Indonesia menaruh perhatian terhadap dua isu utama tantangan keamanan maritim secara domestik dan kawasan.Pertama, pergerakan orang yang tidak teratur atau irregular movement of people yang memanfaatkan perairan Indonesia, khususnya gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut pada 2022-2023.Hal itu sempat dibahas dalam Bali Process Ministerial Conference Ke-8 di Adelaide, Australia, Februari 2023 yang menyebut gelombang tersebut merupakan bentuk pergerakan kedua dengan indikasi penyelundupan orang.Kedua, aktivitas perikanan yang tidak teratur, tidak terlapor, dan tidak teregulasi (IUU Fishing). Aktivitas tersebut dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta mengurangi penghasilan nelayan pesisir yang mata pencariannya sangat bergantung kepada kekayaan laut.Aktivitas IUU Fishing diyakini sangat erat berkaitan dan banyak dikendalikan sindikat organisasi kejahatan lintas negara atau transnasional.\"Saya mengapresiasi kesepakatan Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam upaya menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan di kawasan,\" kata Mahfud yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.Indonesia-Australia telah memiliki berbagai kerja sama bilateral baik melalui forum dialog, pendidikan, pelatihan, dan latihan bersama terkait isu keamanan maritim dengan memanfaatkan berbagai mekanisme baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.Mahfud menyatakan dukungannya atas kelanjutan kerja sama konkret antara kementerian dan lembaga pemerintah (K/L) kedua negara di bidang kemaritiman.\"Tidak hanya di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut RI, namun antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait bidang kemaritiman lainnya dengan counterpart (mitra, red.) masing-masing di Australia,\" katanya.Mahfud menekankan pentingnya komitmen bersama kedua negara dalam memerangi IUU Fishing sesuai kesepakatan Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia 2020-2024.Mahfud mengapresiasi dukungan Australia terhadap Indonesia selaku pemimpin bersama untuk pembahasan isu pergerakan orang yang tidak teratur dalam konteks pengungsi Rohingya di Forum Bali Process.Mahfud menekankan bahwa Indonesia berkomitmen dan berharap Australia terus mendukung prinsip burden-sharing and shared responsibility atau berbagi beban dan tanggung jawab bersama serta perlunya kerja sama yang erat di antara negara asal, transit, dan tujuan migrasi ireguler.Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Australia Dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Menteri Keamanan Siber Clare O\'Neil.(ida/ANTARA)
Pemda Diminta Segera Menyelesaikan Penetapan Batas Desa
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan penetapan batas desa dan melaporkan kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes).Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan penyelesaian batas desa itu dapat memberikan kepastian hukum terhadap desa-desa di daerah.\"Penyelesaian batas desa akan memberikan kepastian hukum kepada desa-desa,\" kata Eko saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penyelesaian Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jakarta, Selasa (14/3).Dia menyebutkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberikan 304 kode desa kepada desa pemekaran.Oleh karena itu, Eko meminta para bupati dan wali kota yang telah menerima kode desa itu segera melakukan penegasan batas pada desa-desa tersebut dan melaporkan kepada tim PPBDes tingkat provinsi, untuk kemudian disampaikan kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.Eko menjelaskan visi Indonesia dalam hal pembangunan salah satunya ialah pembangunan administrasi desa. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.\"Dalam rapat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan dua tahun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Peta, khususnya terkait kondisi peta batas desa,\" katanya.Dia berharap kegiatan itu mampu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian batas desa. Selain itu, dia juga berharap kapasitas aparatur desa dalam pelaksanaan penyelesaian batas desa meningkat.Dengan demikian, hal itu akan memberikan kepastian hukum dan status suatu wilayah desa, serta terlaksananya penegasan batas desa dengan penggunaan metode kartometrik sesuai tahapan yang diatur di Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.\"Melalui forum Rapat Koordinasi Nasional ini, maka sebagai langkah percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa diharapkan menghasilkan rekomendasi, rencana tindak lanjut, serta komitmen bersama dalam rangka percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa,\" ujar Eko.(ida/ANTARA)
Mengukur Konsistensi Surya Paloh
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KAWAN saya, seorang yang sangat berintegritas bilang: \"Jika Surya Paloh sudah keluarkan pernyataan, dia tak akan mencabutnya\". Salah atau benar menurut orang lain, kalau Surya Paloh sudah keluarkan kata-kata dari mulutnya, dia tak akan mencabutnya. Ketua Umum Nasdem ini orang yang sangat berkomitmen kepada perkataannya. Lepas orang setuju atau tidak setuju terhadap pernyataannya. Sekali dia katakan, dia komit dengan perkataannya itu. Dia gak akan cabut. Coba anda lihat record Surya Paloh. Pernah dia cabut parnyataanya? Meski banyak orang menilai bahwa itu salah, dia tetap komitmen terhadap apa yang diucapkannya. Dan dia all out. Berani hadapi semua risiko. Pernah Surya Paloh mencabut apa yang sudah diputuskannya? Sederhananya, pernah Surya Paloh cabut dukungan ketika dia sudah menyatakan dukungan? Bandingkan dengan umumnya tokoh dan politisi lain. Terlihat lembut, bicaranya sangat santun, tapi soal komitmen, sering mencla mencle. Itulah karakter mayoritas para politisi. Hari ini bilang koalisi dengan si A, tahu-tahu pindah ke si-B. Padahal pemilu masih jauh. Entah sudah berapa kali pindah gerbong koalisi. Koalisi dengan partai C, tapi hanya kerja untuk partainya sendiri, bukan untuk koalisinya. Banyak tokoh dan partai seperti itu. Tidak bagi Surya Paloh. Ketika membuat satu pilihan, dia komit dan all out. Meski banyak orang menilai itu keputusan yang tidak tepat dan bahkan dianggap salah. Ini track record. Orang bisa dibaca dari track recordnya. Tidak bisa dibaca dari satu kasus. Dan kita sering menilai orang menggunakan perasaan \"like and dislike\". Apalagi jika orang itu kita anggap punya dosa masa lalu terhadap kita. Sering kita tidak mampu obyektif. Ketika tanggal 3 oktober 2022 Surya Paloh deklarasikan Anies, banyak orang tidak percaya. Kenapa? Karena Surya Paloh tidak dukung Anies di pilgub 2017. Nasdem usung Ahok. Metro TV, media kepunyaan Surya Paloh all out dukung Ahok. Hadapi semua lawan Ahok. Totalitas. Meski banyak tuduhan terhadap Surya Paloh dan Metro TV, media ini tetap konsisten mengadapi lawan Ahok. Berada di baris terdepan dukung Ahok. Ini komitmen Surya Paloh kepada Jokowi yang saat itu mati-matian kerja untuk dukung Ahok. Satu kata: yaitu komitmen. Ini yang dimiliki Surya Paloh ketika sudah membuat keputusan. Pantang dia mencabut dan mundur. Semua risiko dihadapinya. Tidak peduli orang mau ngomong apa, keputusan jalan terus. Kira-kira bisa dibilang, sampai dunia runtuh sekalipun, dia tak akan mencabut keputusannya. Ketika Surya Paloh putuskan usung Anies di pilpres 2024, dia tahu konsekuensinya, dan dia hadapi semua risikonya. Sejumlah kader keluar dari Nasdem, dia terima. Para menteri dari Nasdem mau diresuffle, bahkan berulangkali dipanggil kejaksaan, dia hadapi. Banyak yang curiga dan fitnah Nasdem kalau langkahnya dukung Anies itu hanya manuver, dia juga harus berlapang dada. Nasdem sudah ambil risiko politik dan keluar banyak logistik, masih dicurigai sebagai manuver, itu adalah bagian dari konsekuensi sebuah pilihan. Sampai-sampai untuk menghadapi ini semua, Surya Paloh harus bersumpah dan mubahalah. Lepas itu memenuhi kriteria mubahalah atau tidak dalam pandangan para ulama, tapi dia ingin meyakinkan kepada publik bahwa dia komitmen bahwa apa yang diputuskannya dalam mengusung Anies adalah tepat untuk masa depan bangsa dan negara. Surya Paloh akan mengawal ini sampai ujung dan sekuat tenaga. Ini akan menjadi ujian bagi Nasdem, khususnya Surya Paloh. Dapat serangan dari pihak non koalisi, dicurigai dari sebagian internal pendukung Anies. Sebagai seorang politisi senior yang matang dengan pengalaman, pasti Surya Paloh tahu apa yang dia harus lakukan. Ini bukan soal benar salah. Ini bukan soal tepat atau tidak tepat. Tapi, tulisan ini ingin mengajak setiap orang untuk membaca seorang tokoh dari track recordnya. Apakah orang itu \"satu kata dan perbuatan?\" Atau dia tokoh yang mencla mencle? Semua itu bisa dilihat dari rekam jejaknya. Saya bukan kawan Surya Paloh. Dia jauh lebih tua dari saya. Saya tidak kenal Surya Paloh, kecuali lewat media. Surya Paloh pasti tidak kenal saya, karena gak ada kepentingannya kenal dengan saya. Saya juga bukan kader dan simpatisan Nasdem. Karena saya tidak berpartai. Saya hanya ingin meluruskan cara berpikir yang obyektif dan benar, terutama bagi para analis sosial dan politik. Cara menilai kepada setiap orang dari rekam jejak yang panjang itu mutlak dibutuhkan. Ketika analisa kita jernih dan obyektif terkait dengan para aktor sosial maupun politik, selain tentu saja data yang cukup, maka akan lebih mudah mendekati obyektivitas dan kebenaran. Jakarta, 15 Maret 2023
Kongres ke IX IKATSI Bandung, di Tengah Tantangan Global
Oleh Syafril Sofyan - Alumni STTT IKATAN Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) akan menyelenggarakan Kongres ke IX pada tanggal 18 – 19 Maret 2023 di hotel Asrilia Kota Bandung. IKATSI merupakan organisasi profesi yang anggotanya terdiri dari lulusan Perguruan Tinggi Tekstil di Indonesia Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) yang dulunya bernama Insitut Teknologi Tekstil (ITT) dengan beberapa Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Teknologi Tekstil seperti UPN Veteran Jakarta, UNIS Tanggerang, UII Yogyakarta, UNBAR, AITB. STTT-ITT merupakan Perguruan Tinggi Negeri satu-satunya yang dimiliki Departemen Perindustrian RI adalah Perguruan Tinggi Tekstil tertua. Pada tahun lalu merayakan 100 tahun (seabad) keberadaan Perguruan Tinggi Tekstil di Indonesia. Kini telah melahirkan tenaga ahli sebagai cikal bakal keberadaan Industri Tekstil & Produk Tekstil (TPT) di Indonesia. Alumni nya lebih dari 10.000 orang yang tersebar ke seantero penjuru industri Indonesia bahkan ke negara tetangga seperti Vietnam, Banglades dll. Para lulusan tersebut berprofesi sebagai industriawan, peneliti, bankir, dan pendidik yang mendirikan dan pengajar di beberapa perguruan tinggi swasta jurusan tekstil yang juga telah melahirkan ribuan tenaga ahli pertekstilan. IKATSI sebagai wadah SDM profesi ahli tekstil, pada Kongres ke IX di Bandung di samping membahas perubahan AD & ART, Organisasi & Kode Etik serta menyusun Program Kerja & Rekomendasi juga melakukan pemilihan Ketua Umum sekaligus sebagai Formatur untuk periode Kepengurusan IKATSI 2023 - 2027. Calon kuat untuk Ketua Umum IKATSI adalah Ir. H. M. Shobirin F. Hamid., A.T., S.E., M.M, alumnus STTT-ITT Bandung, yang pencalonannya di dukung oleh DPW IKATSI Jabar, Jateng, Jatim dan Jakarta. Serta mendapat dukungan selain alumnus STTT juga didukung para alumni Perguruan Tinggi Swasta, UPN, UII, UNBAR, UNIS dan AITB Pengalaman Shobirin di bidang industri tekstil selama 15 tahun berkecimpung pada Industri TPT di berbagai perusahaan seperti tahun 2016 - 2019 PT JP Synthetics Fiber Industry, Bandung Corporate Business Head 2015 PT Surya Alam Jaya, Jakarta Operational Advisor (Pemasaran & Produksi) 2015 PT Tri Berkat Anugerah, Bandung Direktur Eksekutif 2013 - 2015 PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Bekasi Direktur Operasional 2009- 2013 PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Bekasi Direktur Komersial 1995 - 2009 PT Indorama Synthetics, Tbk , Bandung Manager Pemasaran (Spun Yarn Business Division) 1994 - 1995 PT Pan Indonesia Bank, Tbk Bandung Account Executive (Treasury Division) Selain itu Shobirin juga lulusan Lemhanas Angkatan VI dan pada tahun 2020 - 2025 Koordinator Jawa Barat dan Banten Area (Alumni TapLaiSan LemHanNas RI - Angkatan VI / 2020) - Ikatan Alumni Lemhanas RI. Saat ini sebagai Dosen Luar Biasa Prodi Manajemen 2021 FEB Universitas Pasundan Bandung, Dosen Luar Biasa Prodi Manajemen dan Dosen Universitas Sangga Buana-YPKP Bandung serta sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar IKA ITT-STTT. Tantangan ke depan bagi para ahli tekstil Indonesia sangat besar, untuk itu IKATSI harus berkontribusi dengan keahlian pofesional yang dimiliki baik untuk kepentingan masyarakat tekstil, maupun bangsa dan negara. Menurut Ir. Shobirin “sepenuhnya siap menakhodai IKATSI untuk menjadi rujukan utama serta sebagai counterpart baik Legislatif maupun pemerintah yang independen dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk perkembangan industri tekstil nasional yang berdaulat dan mandiri”. “Sebenarnya kebutuhan tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dikenal dengan kata sandang, sangat utama bagi kehidupan manusia. Selama ini dikenal kata sandang, pangan dan papan. Dari bayi lahir dikenakan kain bedong, ketika meninggal dikenakan kain kafan. Artinya pendidikan dan indutri tekstil tidak akan pernah mati, akan hidup sepanjang masa kecuali manusia kembali ke jaman batu bertelanjang,\" lanjut Shobirin. “Jika pangan ada Kementerian Pertanian, Papan/Perumahan ada Kementerian PUPR, kenapa tidak untuk ke depan sandang juga akan ada. Potensi pasar 270 juta rakyat Indonesia butuh sandang, pangsa pasar ekspor tekstil dunia juga sangat besar, walaupun sekarang mendapat tantangan global dari beberapa negara seperti, China dan Vietnam. Indonesia pernah jaya tahun 80 -90 an di bidangTPT melalui kekuatan SDM ahli dan handal harus pula dapat dibangkitkan kembali” tutup Shobirin antusias. (*)
POPULER
