ALL CATEGORY
Queen of Pasang Badan, Kali Ini Tidak untuk Jokowi
Jakarta, FNN - Queen of Pasang Badang, Kali Ini Tidak untuk Jokowi Menyaksikan tayangan video youtube dalam kanal Hersubeno Point terasa ada yang berubah drastis dari sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam tayangan yang beredar pada Senin (6/3/23) pagi itu mengambil judul yang mengundang rasa ingin tahu lebih jauh, yakni “Megawati Kembali Pasang Badan, Halangi Ambisi Jokowi Perpanjang Masa Jabatan”. Maklum sejauh ini hubungan Jokowi dan Megawati saling menghormati dan menyayangi. Bahkan Megawati selalu pasang badan menjadi tokoh pelindung buat pemerintahan Jokowi. Tapi dalam kasus putusan PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu, sikap Megawati tegas, menolaknya. Pusat Data FNN menyebut ada banyak kasus yang membuat pemerintahan Jokowi selamat dari bully-an publik lantaran diback-up Megawati. Ketika Jokowi di-bully dan dianggap tidak harmonis dengan PDIP, Megawati muncul menetralisir isu tersebut. Ketika Menteri Nadiem Makarim digoyang isu reshuffle, Mega muncul bersama Nadiem. Ketika RUU Omnibus Law banyak ditentang masyarakat, Megawati dan PDIP justru mensupport dan ikut memperjuangkannya dengan alasan sudah menjadi amanat beberapa pemerintahan sebelumnya. Tak hanya itu, Megawati hadir sebagai penolong Jokowi saat RUU Ibu Kota Negara digulirkan, PDIP pun men-support penuh. Bahkan ketika kader PDIP, anggota DPR RI Ribka Tjiptaning protes dan menghambat program vaksin, dia pun langsung digeser dari Komisi IX yang menangani bidang Kesehatan ke Komisi lainnya di DPR. Yang paling melankolis adalah saat Megawati meneteskan air mata, mengungkapkan kesedihannya lantaran Presiden Jokowi yang kerap dihujat atau di-bully oleh banyak orang. Megawati tampil di depan publik menampakkan kesedihan yang mendalam. Megawati adalah King Maker. Dialah orang yang mencalonkan Jokowi mulai sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI hingga menjadi Presiden RI dua periode. Dari awal hingga saat ini, kedekatan antara Megawati dengan Jokowi tidak berubah. Dan ingat, dengan komposisi 20% suara di DPR, posisi Mega sangat kuat sebagai \"Queen of Pasang Badan\". Lalu bagaimana dengan sikap Megawati yang tak lagi membekingi Jokowi saat isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan terus bergulir? Hersu, demikian wartawan senior FNN ini biasa dipanggil, menganalisa penjelasan Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Zulkifli Atjo soal putusan menunda Pemilu. Hersu menyebut penjelasan Zulkifli ini, persis jawaban (ngeles) Abu Nawas. Argumen Zulkifli Atjo menurut Hersu seperti hikayat Abu Nawas. “Saya jadi teringat joke (lelucon), ada orang mencuri kambing, ketika ditanya hakim ‘mengapa kamu mencuri kambing?’ Si pencuri kambing itu mengatakan: Saya tidak mencuri kambing Pak Hakim. Saya hanya menarik tali, tapi kambingnya ikut,” tegas Hersu sambil tertawa lepas. Zulkifli, memang, membenarkan, putusan gugatan perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima yang salah satunya tergugat yakni KPU agar tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. “Jadi pada prinsipnya putusan itu dikabulkan adalah ya bunyi letterlek-nya itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari,” kata Zulkifli, Kamis (2/3/2023). Zulkifli berkilah tidak ada bahasa penundaan pemilu dalam putusan tersebut. PN Jakarta Pusat hanya memerintahkan pihak tergugat yakni KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024. “Tidak mengatakan menunda pemilu ya, tidak. Cuma itu bunyi putusannya seperti itu. Menurut saya, itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024,” ujar Zulkifli. Dampak dari putusan itu, PN Jakpus jadi bulan-bulanan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahkan menyebut sebagai ‘sensasi yang berlebihan’. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pun dengan tegas menolak penundaan pemilu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada kekuaan besar yang ingin mengacaukan jalannya demokrasi. Hersu kemudian memaparkan analisa PDIP, partai terbesar di republik ini. Menurut PDIP, ada kekuatan besar yang mendorong putusan PN Jakpus seperti itu. “Kalau PDIP (saja) mengatakan ada kekuatan besar, berarti bisa jadi lebih besar dari PDIP. Bisa jadi Istana atau oligarki,” tegas Hersu. Yang sungguh hebat tambah Hersu, Megawati tidak kepincut sama sekali. Padahal, kalau mau kalkulasi politik, penundaaan pemilu bisa menguntungkan PDIP. “Bukankah Presiden Jokowi – meminjam istilah Megawati – adalah petugas partai. Kalau ada penundaan 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, itu menguntungkan PDIP. Tetapi nyatanya Ibu Mega tidak tergiur itu, lebih memilih penegakan konstitusi. Ini bukti Ibu Mega sebagai negarawan,” tegas Hersu serius. Hersu kemudian menutup dengan analisa ‘plus-minus’ penundaan pemilu bagi PDIP. “Minus pertama, kalau PDI-P salah memilih koalisi, bisa jadi terpental dari kekuasaan. Kalau ada penundaan pemilu, perpanpajangan jabatan, PDIP untung, masih dalam kekuasaan. Kendati analisa pengamat PDIP akan memenangkan pemilu, tetapi belum tentu berhasil memenangkan kadernya atau calonnya menjadi presiden,” tegasnya. Minus kedua, jelas Hersu, kalau pun PDIP menang dalam Pilpres mengusung kadernya, Ganjar Pranowo misalnya, maka, kemungkinan besar Ganjar akan diatur oleh kekuatan lain selain PDIP, seperti Pak Jokowi selama ini. “Belum lagi kalau yang menang Ganjar, sementara usia Ibu Mega kian lanjut, maka, trah Soekarno untuk bisa berada di elit kekuasaan, bisa jadi berantakan. Yang lebih buruk lagi, kalau Ganjar menjadi presiden, bisa jadi dia akan mereka dorong untuk mengambil alih PDIP dari keluarga Bung Karno,” tegasnya. Sementara positifnya, kata Hersu, pertama dengan pasang badan menolak penundaan pemilu, maka, Ibu Megawati akan dikenang sebagai tokoh besar, seorang negawaran yang menjaga demokrasi. Tidak tergoda oleh iming-iming politik kekuasaan. “Ini akan menjadi legacy (warisan) sangat besar bagi Ibu Megawati dengan keluarga Bung Karno. Ini jauh lebih berharga ketimbang kenikmatan sesaat yang akan mereka peroleh dengan mendukung perpanjangan jabatan Jokowi.” Kedua, sikap tegas Megawati untuk menolak penundaan pemilu untuk ke sekian kalinya, saat ini saja, sudah menempatkan Ibu Mega sebagai negarawan yang pasti tersegani dan hormati oleh kawan mau pun lawan. “Saya yakin, Anda sendiri yang, mungkin sekarang ini anti kepada PDIP, akan mengakui bahwa Ibu Megawati berjasa besar dengan berani, bersedia memasang badan, menentang perpanjangan masa jabatan Jokowi. Saya yakin, warisan Ibu Megawati ini akan tercatat sebagai sejarah yang sangat besar dalam demokrasi, dalam berbangsa dan bernegara,”pungkas Hersu. Analisa Hersu ini mendapat jawaban banyak dari warganet. “Karena itu, lupakan dulu kritik pengajian Ibu Megawati. Saatnya kita angkat jempol untuk beliau, karena sudah berani pasang badan (untuk ke sekian kalinya red.) demi tegaknya demokrasi,” tulis warganet. Tidak mudah menjadi Megawati. Ia bisa lembut dan keras di saat yang tepat. Karir politiknya beranjak saat rezim otoriter berkuasa. Orang lain takut terhadap rezim Soeharto, namun Megawati justru melawan. Menyimak gaya bicara Megawati kadang gemes. Tetapi ia mampu menjadi Presiden Indonesia, sambil menjadi Ketua Umum PDIP dan menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Tak banyak perempuan sanggup seperti itu. Itulah Megawati. Ia punya karakter kuat terhadap NKRI. Jauh sekali dengan Jokowi. (sws)
Tolak Doktor Hadiah untuk Erick Thohir
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERIAKAN \"Tolak HC Erick Thohir !\" ramai disuarakan mahasiswa Universitas Brawijaya saat kedatangan Menteri BUMN ini ke kampus Universitas Brawijaya Malang untuk menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas yang dipimpin Prof Widodo S. Si, M.Si Phd sebagai Rektor. Pemberian sendiri dilakukan oleh Ketua Senat Universitas. Aksi yang sempat dihalangi aparat tersebut dilakukan sebagai protes mahasiswa agar Universitas Brawijaya tidak ikut terlibat dalam politik praktis dengan memberi gelar HC kepada Menteri yang aktif \"berkampanye\" Capres tersebut. Erick Thohir sendiri dianggap oleh mahasiswa tidak pantas mendapat gelar HC dari Universitas Brawijaya. Pemberian gelar Honoris Causa kepada pejabat dan politisi menjadi budaya akademik baru. Dari Doktor hingga Professor. Kampus menjadi institusi yang dapat diperjual belikan dengan deal-deal tertentu. Ujungnya proyek proposal. Pejabat dan politisi itu sebenarnya tidak berkualitas dan tidak memenuhi syarat untuk menyandang gelar Doktor atau Professor Honoris Causa. Meskipun begitu ternyata bisa atau mudah dibuat narasi kampus untuk alasan pembenarnya. Erick Thohir saja disebut Menteri Terbaik oleh Ketua Pelaksana pemberian gelar. Padahal, sejumlah BUMN yang menjadi institusi binaan dari Kementriannya justru jebol dan ambrol. Bangkrut dan terlilit hutang. Sulit menyebut BUMN yang sehat dan berprestasi di bawah Kementrian Erick Thohir. Erick itu Menteri buruk dan gagal. Erick Thohir juga Menteri yang melanggar Undang-Undang akibat merangkap sebagai Ketum PSSI. UU No 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara khususnya mengenai larangan perangkapan jabatan telah diinjak-injak dan disepaknya. Kanjuruhan dijadikan tuntutan dan dasar penolakan mahasiswa. Erick Ketum PSSI dinilai tidak memiliki agenda penanganan kasus Kanjuruhan Malang. Padahal banyak pihak berkeyakinan ada pelanggaran HAM berat disana. Pada tahun 2021 Erick Thohir bersama KH Ma\'ruf Amin diusulkan untuk mendapat gelar Doktor HC dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tetapi gagal karena ditolak oleh Aliansi Dosen UNJ. Erick Thohir dinilai tidak memenuhi syarat. Di samping pemberian gelar bagi pejabat dinilai sarat dengan nuansa politis dan berpengaruh terhadap wibawa institusi akademik. UNJ bertekad menjaga marwah. Tahun 2020 Erick gagal mendapatkan gelar DR HC dari UNJ. Pada pokoknya adalah bahwa Erick Thohir tidak memiliki jasa dan karya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Menurut Presidium Aliansi Dosen UNJ baik Erick Thohir maupun KH Ma\'ruf Amin tidak layak diberi penghargaan. Nah, ketika Senat Universitas Brawijaya menyerah pada kultur pragmatik dengan memberi gelar DR HC kepada Erick Thohir maka teriakan para mahasiswa adalah suara kejujuran dan hati nurani. Sejarah akan merekam dan mencatat suara itu : \"Tolak HC Erick Thohir, Tolak HC Erick Thohir..! \" Bandung, 6 Maret 2023.
Jokowi Wajib Sikapi Putusan PN Jakpus: Siapa Bermain Api?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BANYAK pihak menduga, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak murni masalah hukum. Tetapi, ada kekuatan besar yang ikut menentukan putusan PN Jakpus, yang intinya menunda pemilu. Selama ini, pusat kekuatan besar tersebut ada di sekitar kekuasaan. Hal ini sulit dibantah, rekam jejak untuk itu sangat jelas. Banyak pejabat negara secara sistematis menyuarakan penundaan pemilu. Ada Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Ketua DPD La Nyalla Matalitti, Ketua MPR Bambang Soesatyo. Pemilu merupakan masalah sangat serius. Masalah demokrasi. Masalah Kedaulatan Rakyat. Masalah nasib bangsa dan rakyat yang berjumlah hampir 280 juta jiwa. Karena itu tidak ada satu pihakpun yang boleh bermain-main dengan pemilu, apalagi dengan cara melanggar konstitusi. Dua mantan presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), langsung bereaksi keras terhadap putusan PN Jakpus. Keduanya menolak keras penundaan pemilu. Megawati yang juga Ketua Umum PDI-Perjuangan menegaskan “Atas dasar putusan MK maka berbagai upaya penundaan Pemilu adalah *inkonstitusional*. PDIP sikapnya sangat kokoh, taat konstitusi, dan mendukung KPU agar Pemilu berjalan tepat waktu. Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan Pemilu,\" kata Hasto dalam keterangannya, Kamis, 2 Maret 2023. Pernyataan Hasto/Megawati tersebut dapat diartikan, bahwa putusan PN Jakpus inkonstitusional sehingga batal demi hukum, dan silakan KPU lanjutkan seluruh tahapan pemilu. “… maka PDIP demi menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi secara periodik melalui Pemilu 5 tahunan, menolak segala bentuk penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan,” kata Hasto. Dengan demikian, konflik sedang terjadi: Putusan PN Jakpus yang menunda pemilu inkonstitusional. Tetapi, sepertinya ada yang sedang bermain api dan menabur angin, tetap mau menunda pemilu dan merusak bangsa ini, melalui PN. Untuk itu, SBY yang juga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengingatkan, “jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yang menabur angin, kena badai nanti. Let’s save our constitution and our beloved country\". SBY juga mencium ada aroma tidak sedap atas putusan PN Jakpus tersebut: \"Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (tentang Pemilu), rasanya ada yang aneh di negeri ini. Banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi? What is really going on (apa yang sebenarnya sedang terjadi)?\" kata SBY di akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono. Siapa yang coba-coba bermain api? Apakah nanti akan terbakar? Yang jelas, beberapa pejabat negara yang dekat dengan kekuasaan, dan yang sedang berkuasa, pernah bersuara lantang mengusulkan penundaan pemilu. Tidak heran, banyak pihak menduga mereka bagian dari api penundaan pemilu, yang sedang dimainkan di PN Jakpus ini, melalui KPU dan Partai Prima. Karena itu, Jokowi tidak bisa berdiam saja. Jokowi harus bersuara dan menunjukkan sikap tegas terhadap putusan penundaan pemilu PN Jakpus yang melanggar konstitusi, bahwa: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Semoga tidak ada yang bermain api, nanti terbakar! (*)
Partai Gelora Dapat Dukungan Penuh dari Paguyuban Pasundan Cirebon di Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Paguyuban Pasundan Cirebon dalam Pemilu 2024 mendatang. Paguyuban Pasundan Cirebon mendoakan Partai Gelora yang memiliki nomor urut 7 tersebut, bisa lolos ke Senayan dan mengawal berbagai kebijakan yang pro rakyat. Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon Hediyana Yusuf saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik di Sekretariat Pasundan Cirebon di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Sukapura, Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu (5/3/2023). Hediyana mengatakan sudah lama mengenal Mahfuz Sidik, bahkan dia mengaku kerap bertukar informasi maupun pemikiran mengenai pendidikan di Cirebon dan perpolitikan nasional. Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon pun mengakui bahwa Partai Gelora tersebut, merupakan sahabat karibnya. Karena itu, pertemuannya dengan Mahfuz Sidik dianggapnya sebagai nostalgia antar dua sahabat. \"Pak Mahfuz ini bukan orang lain bagi kami. Tentu kita yakin dan menaruh harapan kepada beliau agar bisa mengawal aspirasi kami di senayan nanti,\" kata Hediyana. \"Kami tentu doakan yang terbaik buat saudara saya ini agar banyak memberikan kontribusi bagi warga di wilayah Cirebon, khususnya pendidikan,\" imbuhnya. Hediyana mengatakan, saat ini terjadi pergeseran dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024. Yakni bergeser kearah kepentingan pragmatisme sesaat. \"Sehingga nilai demokrasi kian terkikis dan menghasilkan politisi karbitan. Bukan keilmuan dan kemampuannya mengelola potensi diri dari para kader partai, melainkan para pemilik modal yang lebih dominan untuk bisa merebut suara rakyat,\" ujarnya. Ia berharap agar Partai Gelora untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat dengan kemampuan dan segala potensi yang dimiliki serta menghindari pragmatisme semata. \"Saya optimis Partai Gelora mampu mewujudkan harapan masyarakat. Dan ini juga bagian dari tugas Partai Gelora agar menghindari pragmatisme dalam Pemilu. Supaya masyarakat kian cerdas menentukan pilihan para wakilnya nanti. Saya yakin, Pak Mahfuz bisa itu,\" paparnya. Sementara itu, Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik mengapresiasi harapan yang disampaikan Ketua Paguyuban Pasundan Cirebon Hediyana Yusuf kepada Partai Gelora. \"Pak Hediyana Yusuf ini sangat luar biasa dedikasi dan pengabdiannya dalam memajukan pendidikan di Cirebon. Ia jelas adalah tokoh yang luar biasa. Makanya, kami ajak kolaborasi untuk kemajuan pendidikan generasi masa depan,\" ujar Mahfuz. Mahfuz mengatakan, kehadiran Partai Gelora di Pemilu 2024 adalah dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia. Untuk mewujudkan hal itu, butuh kolaborasi semua pihak, tidak bisa hanya Partai Gelora saja. \"Semoga harapan dan doa-doa Ketua Paguyuban Pasundan bisa terkabul di Pemilu mendatang untuk Partai Gelora. Kami mengajak semua kalangan dan elemen masyarakat agar bersama-sama berkolaborasi mewujudkan apa yang menjadi salah satu cita-cita Ketua Paguyuban Pasundan ini,\" pungkas Mahfuz Sidik. (ida)
LaNyalla Harapkan Lahirnya Banyak Golfer Muda
SURABAYA, FNN – Pengurus Provinsi Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Timur menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang melaksanakan reses di Jawa Timur. Bertempat di Graha Kadin Jawa Timur, Sabtu (4/3), pengurus Pengprov PGI juga diwakili oleh Ketua PGI Jatim Deddy Suhayadi. Ia melaporkan hasil musyawarah nasional yang melahirkan nama Japto S Soerjosoemarno sebagai Ketua Umum PB PGI periode 2023-2027. Kepada LaNyalla, Deddy menyampaikan harapannya terhadap ketua umum terpilih tersebut. “Tentu saja di bawah kepemimpinan pak Japto, kita berharap akan hadir atlet-atlet nasional yang bisa meraih prestasi di mancanegara. Banyak lahir golfer-golfer muda,” kata Deddy. Selain itu, imbuh Deddy, di bawah kepengurusan pak Japto akan menggalakkan turnamen terbuka untuk perempuan, junior, amatir, sampai senior. “Kami dukung pak Japto karena mentargetkan bisa melahirkan golfer berkelas dunia bertaraf internasional. Karena kita di ASEAN saja belum bergeming, kami juga berharap bahwa golfernya nanti adalah dari Jawa Timur. Karena Atlet Jawa Timur, dari Jawa Timur untuk Indonesia dan untuk prestasi dunia. Alhamdulillah kita juga punya 10 lapangan golf, dan Jawa Timur salah satu daerah yang bergeliat melahirkan atlet,” beber Deddy. Dukungan juga disampaikan LaNyalla. Ia berharap PGI bisa lebih bersinar lagi di bawah kepemimpinan Japto. Kata LaNyalla, Japto merupakan sosok yang sangat tepat memimpin PGI. “Beliau punya leadership yang baik, setelah saya mendengar rogram-programnya juga fokus pada pembinaan usia dini bahkan di sekolah sekolah. Semoga saja dengan program pembinaan ini setidaknya kita bisa melahirkan satu pegolf juara dunia sebab kita belum pernah punya selama ini. Ini harus lahir di bawah kepemimpinan Pak Japto. Sekali lagi selamat,” tutur LaNyalla. Seperti diketahui, nama Japto Soelistyo Soerjosoemarno terpilih sebagai nahkoda atau Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) baru periode 2023-2027 dalam musyawarah nasional (Munas) di Intercontinental Jakarta Pondok Indah, 21 Februari 2023. Ia mengalahkan dua kandidat lainnya yakni Ahmad Sahroni dan Boy Rafli Amar. Japto menggantikan Murdaya Po yang selama dua periode terakhir menjadi ketua umum PB PGI yakni 2014-2018 dan 2018-2023. “Olahraga itu harus diurus sepenuh hati, karena tidak bisa mencari uang di olahraga itu, yang ada harus keluar uang. Selain itu, kepengurusan harus lahir dari orang-orang yang profesional. Selamat bekerja untuk pak Japto,” pungkas LaNyalla.(*)
Bertemu Ketua DPD RI, Asperapi Minta Kemenparekraf Buat Standar Biaya Perizinan Pameran
SURABAYA, FNN – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Jawa Timur mengeluhkan tidak adanya standar biaya perizinan pameran. Hal itu terungkap saat jajaran pengurus Asperapi bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang melakukan agenda reses di Jawa Timur, Sabtu (4/3/2023). Kepada LaNyalla, Ketua Asperapi Jawa Timur Yusuf Karim Ungsi berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerbitkan standar harga perizinan untuk menggelar pameran. “Semua unsur pentahelix terkait harus kolaborasi, Kemenparekraf sebagai leading sectornya menentukan standar biaya. Itu karena selama ini belum ada standar harga yang ditetapkan. Jadi, masing-masing daerah berbeda. Oleh karenanya, kami berharap ada standar yang pasti mengenai biaya perizinan pameran ini. Bukan dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Yusuf kepada LaNyalla di Kantor Kadin Jatim. Yusuf berharap LaNyalla dapat memperjuangkan aspirasi lembaganya. Sebab, selama ini biaya perizinan pameran tak memiliki basis yang jelas standar pembiayaannya. “Biaya perizinan itu tak jelas standar itemnya apa. Artinya rujukannya kemana. Sehingga, biaya perizinan pameran di satu kota dan kota lainnya di Jawa Timur ini bisa berbeda-beda,” kata Yusuf. Apalagi, selama ini setiap kali berurusan dengan biaya perizinan seringkali dihadapkan pada orang perorangan. Tentu saja standar biaya perizinannya akan berbeda-beda. “Maka harus ada batasan-batasan yang jelas dengan standar yang juga jelas. Jadi jelas kami harus berurusan dengan siapa, bukan orang perorangan saja,” tutur Yusuf. Menurut Yusuf perbaikan saat ini adalah momentum tepat kebangkitan pariwisata di Indonesia. “Ini adalah momentum kebangkitan pariwisata nasional secara menyeluruh. Tak hanya soal pameran, tapi juga Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dan juga konser-konser musik. Harus ada standar biaya yang jelas,” katanya. Menanggapi hal tersebut, LaNyalla sependapat jika harus ada batasan dan standar yang jelas dalam hal biaya perizinan pameran. “Tentu agar ada kepastian bagi penyelenggara terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka. Jangan mempersulit dan memberatkan industri. Pameran itu melibatkan banyak rakyat. Sektor pariwisata juga terangkat jika pameran berjalan dan banyak. Keterisian Hotel juga baik. Jadi saya akan dorong ini, “kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengaku Asperapi sejauh ini berkontribusi terhadap laju perputaran perekonomian di daerah. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi Asperapi. Kata LaNyalla, kontribusi positif ini jangan dihambat oleh tangan-tangan jahat. Karena dari pameran adalah suatu sarana yang efektif untuk tujuan promosi baik itu produk tertentu, sosialisasi program perusahaan, serta informasi tentang keunggulan suatu produk kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi pasar. “Jadi goalnya pergerakan ekonomi rakyat. Saya dulu juga berkarier di dunia pameran, jadi sudahlah, sekarang yang baik-baik saja kalau urusan rakyat itu. Pameran itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat Indonesia yang kita cintai ini,” pungkasnya.(*)
UUD 45 Diubah, Pancasila Dihapus
Dikutip oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih UUD 45 di rubah menjadi UUD 2002 dan dihapusnya Pancasila dari UUD diawal terjadi persekongkolan hapus Pancasila dalam UUD NRI terbaca dengan jelas dalam Penjelasan PAH-1 BP-MPR. Melalui diskusi Terbatas Pagugama dengan Tema \"UGM menyikapi Tuntutan Kembalikan Pancasila dan UUD 1945, Bulaksumur, 22 Desember 2022, semua terlacak dengan jelas. Melalui forum diskusi diatas, UGM memberikan pencerahan bahwa : Pembukaan UUD 45 merupakan dasar, rangka dan suasana yang meliputi seluruh kehidupan Bangsa dan Negara serta tertib hukum Indonesia, sehingga kebaikan hukum positif Indonesia termasuk (tubuh) Undang-Undang Dasar, harus diukur dengan asas asas yang tercantum dalam Pembukaan. Karena itu Pembukaan dan Pancasila harus dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal politik kenegaraan dan tertib hukum Indonesia. (Notonagoro. Pancasila DFN, 1974. h.xix). Bahwa atas dasar cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan dan Pancasila yang tidak menganggap sifat individu daripada manusia adalah yang primer, tapi sebaliknyan sifat mahluk social adalah yang primer, Negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai negara individualistis, atomistis, mekanis, tapi sebaliknya sebagai negara yang kolektif atau organis yang bersifat dwitunggal.(Notonagoro. 1974. Pancasila DFN. h.xix) Bung Hatta uraikan tentang Demokrasi Indonesia sbb: 1.Demokrasi Pancasila terdiri atas dua fundamen: fundamen moral y.i. Ketuhanan Yang Maha Esa, dan fundamen politik y.i. perikemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi permusyawaratan-perwakilan , dan ekonomi berkeadilan sosial. (KLBH, 2019. h 421). 2. Dalam UUD 1945 Ps 1:(2) tercantum ketentuan berikut: “kedaulatan rakyat adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada Haluan Negara, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden (KLBH, 2019. h. 422). 3. Pancasila bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, namun justru mengandung esensi nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, prinsip-prinsip musyawarah, dan keadilan adalah intisari ajaran Islam. (Syaikh Prof. Dr. Ahmad Thayyib, Imam Agung Masjid Al Azhar). Terjadilah proxy war, gunakan demokrasi, HAM, dan sistem Presidensiil. “Pemaksaan” terhadap Indonesia melalui amandemen untuk ganti UUD 1945 menjadi UUD 2002 dari negara adidaya. Presiden Barack Obama sampai mengatakan: ” I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years …. So let me be clear: No system of government can or should be improved upon one nation by any other.” Sejak saat itulah bencana datang \"Pancasila sampai di hapus dari UUD, kekuatan itu datang melalui Amandemen Keempat (2002) menetapkan penghapusan Pancasila\" Pada aturan tambahan pasal II dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini (diundangkan secara tidak sah) Undang-Undang Dasar Repubik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Keputusan Sidang Tahunan MPR tgl 1-11 Agustus 2002 menambah atau menghapus Bab dalam UUD 1945. Aturan Peralihan 4 pasal dan Aturan Tambahan pasal II yang berisi 21 hal penjelasan tentang Pancasila dengan UUD 1945, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari UUD, karena merupakan geistliche hintergrund (latar belakang kebatinan) dari UUD 1945, sehingga secara legal fungsi Pancasila sebagai norma dasar UUD hasil amandemen tanpa “ruh” dan pedoman moral dan etika bagi pejabat negara. Sejak itu \"Pancasila bukan lagi norma Dasar UUD ‘2002\" Locus Kedaulatan Rakyat tidak jelas. Demokrasi liberal melalui pemilihan langsung (bersemangat individualisme). MPR lembaga negara setingkat presiden, DPR, dan MA/MK. Sistim perekonomian pasar bebas. Sistem pemerintahan presidensiil. DPA dihapus dan diganti Wantimpres. Dari hasil amandemen keempat ini juga sangat dramatis : Menghapus Pancasila sebagai norma dasar UUD. Mengubah fungsi MPR yang mestinya kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Demokrasi permusyawaratan - perwakilan. MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat untuk tetapkan UUD, susun garis-garis besar haluan negara, dan angkat dan berhentikan Presiden dan Wapres. Semestinya Presiden melaksanakan GBHN yang ditetapkan MPR, dan bertanggung -jawab kepada MPR. Sistem pemerintahan sendiri (semi presidensiil), dan DPA sebagai lembaga penasihat Kepala Negara. Menyikapi Negara Republik Indonesia yang sudah lepas dari UUD 45 dan Pancasila, solusinya adalah : 1. Kembalikan Pancasila dan UUD 45 2. Tetapkan kembali sistem bernegara dan sistem ekonomi sesuai norma dasar negara RI. 3. Berlakukan kembali UUD yang di Dekritkan pada 5 Juli 1959, yang menetapkan kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Demokrasi Permusyawaratan perwakilan, sistem ekonomi berkeadilan sosial dan sistem pemerintahan sendiri (semi - presidensiil). 4. Presiden R.I terpilih pada 2024 untuk menetapkan Perpu tentang Pemberlakuan UUD-45 yang Negara, TNI/Polri, Ormas, dan Parpol, dan Tokoh Masyarakat, yang mewakili rakyat mendesak di-Dekrit-kan Presiden 5 Juli 1959. 5. Presiden terbitkan Perpu untuk cabut UU No. 6 Tahun 1999, dan pemberlakuan UU No. II. 5 tahun 1985 tentang Referendum. Referendum dilakukn pada Pemilu 2024 dengan hanya tambahan satu Surat Suara tentang persetujuan pemilih terhadap Pemberlakuan Kembali UUD 1945 yang di - Dekrit-kan pada 5 Juli 1959. 6. Membentuk MPR 2024-2029 yang terdiri dari DPR hasil Pemilu 2024, menetapkan Wakil Daerah yang diusulkan oleh Daerah, dan utusan Golongan yang diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan dan organisasi professional untuk ditetapkan oleh MPR. *) Artikel di atas diambil langsung dari hasil \"Diskusi Terbatas Pagugama dengan Tema \"UGM menyikapi Tuntutan Kembalikan Pancasila dan UUD 1945, Bulaksumur, 22 Desember 2022.\"
Rocky Gerung: Tunda Pemilu Bukan Isu Tiba tiba, Itu Wacana Lama
Jakarta, FNN - Respons terhadap putusan konyol PN Jakarta Pusat soal tunda pemilu, bukan ujug-ujug terjadi, melainkan wacana sejak lama yang terus dipelihara. Pernyataan ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung. Ia dan juga banyak pengamat langsung buka suara mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan Pemilu 2024. Ia menilai penundaan tersebut merupakan perencanaan kejahatan sejak lama. “Ya itu banyak cara untuk melakukan kejahatan, di dalam pepatah latin itu di dalam penundaan ada perencanaan kejahatan,” ujarnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (3/3/2023). Ia sudah menduga jelang tahun politik akan ada upaya untuk penundaan. Meski pemerintah menyanggah, tetapi akhirnya putusan tunda pemilu 2024 itu muncul. \"Dulu kita ulas itu (penundaan Pemilu 2024) orang bilang enggak lah, pasti ada upaya penundaan dan ujungnya. Ini udah terjadi dan menjadi polemik hukum,\" ungkapnya. Menurutnya, ujung permainan hukum ini memang ingin membatalkan Pemilu dan penundaan Pemilu 2024 itu bukan terjadi secara tiba-tiba. \"Jadi bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, ini ide konspirasi untuk menunda Pemilu,\" katanya. “Kita tonton ini sebagai upaya memanfaatkan sisa pikiran kita untuk menyimpulkan ambisi kekuasaan tidak pernah berhenti kasak kusuk dimana-mana,” lanjutnya. Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024. Putusan tersebut disampaikan usai Partai Prima memenangkan gugatan terhadap KPU. (ida)
Siapapun Capres, Asal Jangan AHY Jadi Cawapresnya (Bag-3)
Oleh Kisman Latumakulita - Wartawan Senior FNN PADA Pemilu 2019 lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Jendral TNI (Kehormatan) Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat. Kogasma ini semacam Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di partai politik pada umumnya. Tugasnya membuat Partai Demokrat mendapat kursi di DPR 5-10%. Nama Komandan Kogasma ini terbilang keren, karena menjadi istilah baru di partai politik. Nama istilah ini tidak umum di partai politik lain. Orang yang memimpinnya bukan disebut dengan “Kepala Kogasma atau Ketua Kogasma, tetapi Komandan Kogasma. Mungkan saja karena yang memimpin adalah Mayor purnawirawan. Komadan Kogasma ini tugas dan tanggung jawab yang dipikul sangat luar biasa. Ikut menentukan perolehan kursi Partai Demokrat di DPR antara 5-10%. Artinya tugas ini tidak bisa dipercayakan kepada kader Partai Demokrat yang lain. Tidak bisa untuk dijabat sembarang kader. Harus diemban oleh kader yang sangat luar biasa. Meskipun AHY di Partai Demokrat adalah pendatang baru, atau muka baru. Namun AHY memang pas dan cocok untuk menjadi Komandan Kogasma Partai Demokrat. Hasilnya sangat luar biasa. Patai Demokrat memperoleh 54 kursi DPR, yang berarti berhasil mencapai 9,39% dari 575 kursi DPR. Sebuah capaian yang hampir sempurna. Sayangnya AHY tidak ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Padahal kalau saja AHY menjadi anggota DPR, maka hampir dipastikan jabatan AHY hari ini adalah Wakil Ketua MPR. Hilanglah legacy AHY sebagai Mayor punawirawan, yang level kordinasi di pemerintahan hanya setingkat Kapolsek dan Camat itu. Berangkat dari prestasi besar sebagai Komandan Kogasma yang luar biasa itu, sehingga wajar saja kalau kader-kader Partai Demokrat, dan sang bapak SBY lalu mendorong AHY untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Hasilnya, pada Kongres Partai Demokrat yang kelima tanggal 15 Maret 2020 lalu di Jakarta Convesntion Center, AHY terpilih secara aklmasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sahlah AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan AHY tercatat dalam sejarah perpolitikan kekinian (sejak tahun 1966-1967) sebagai Ketua Umum Partai Politik termuda di Indonesia. Ketika menjabat Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang kelahiran 10 Agustus 1978 itu masih berusia 42 tahun. Salah satu kesuksesan dan keberhasilan politik SBY yang sangat luar biasa adalah menjadikan anaknya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pertanyaan menggelitik adalah apakah Pak Harto, penguasa Orde Baru selama 33 tahun tidak bisa menjadikan salah satu anaknya Mba Tutut atau Mba Titiek sebagai Ketua Umum DPP Golkar secara aklamasi? Tentu saja lebih dari bisa. Bahkan sangat sangat dan sangat bisa untuk Pak Harto. Ketua Dewan Pembina Golkar Pak Harto itu bisa memecat Pengurus DPP Golkar kapan saja bila mau. Kalau Pak Harto mau, pasti jadi. Tidak ada yang bisa membantah, menghambat, dan menghalangi. Hanya saja Pak Harto meskipun dalam posisi dan kedudukan sebagai Presiden dan Ketua Dewan Pembina DPP Golkar, namun masih punya banteng etika dan masih punya standar moral yang tinggi untuk urusan politik. Sikap moral dan etika politik yang berbeda antara langit dengan bumi cdengan SBY. Padahal SBY adalah salah satu keder terbaik Pak Harto yang disiapkan menjadi salah satu pimpinan nasional kelak. Bersamaan dengan sukses mendudukan AHY sebagai Komandan Kogasma Partai Demokrat di Pemilu 2019 lalu, SBY mencoba dan berusaha mendorong AHY sebagai Cawapres untuk Prabowo Subianto. Namun Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno untuk menjadi Cawapres. Akhirnya keluarlah kalimat “jendral bermental kardus” dari Andi Arief yang menjadi salah satu peluncur terbaik keluarga Cikeas. Gagal di Pemilu 2019 lalu, SBY kembali berusaha menjadikan Mayor Pernawirawan AHY sebagai Cawapres di Pemilu 2024 nanti. Kali ini diusahakan dan diupayakan agar AHY bisa berpasangan dengan Anies Baswedan yang diusung gabungan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan (Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat). Segala cara dan taktik mesti dilakukan SBY agar AHY bisa menjadi Cawapres Anies. Kalau tidak menjadi Cawapres Anies, maka tertutuplah semua peluang AHY menjadi Cawapres untuk Capres lain mengemuka hari ini. SBY dan Partai Demokrat tidak mungkin diterima gabung dengan Capres dari PDIP, yang hampir pasti usung Katua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kalau mau gabung ke PDIP mungkin saja boleh. Namun syaratnya jangan coba-coba minta AHY menjadi Cawapres saja. Hampir pasti ditolak. Mungkin saja SBY dan Partai Demokrat bisa bergabung ke kubu Prabowo. Namun lagi-lagi jangan coba-coba untuk minta AHY menjadi Cawapres untuk Prabowo. Hampir pasti permintaan agar AHY menjadi menjadi Cawapres untuk Prabowo itu ditolak. Tidak ada ruang Mayor Purnawirawan menjadi Cawapres untuk Letjen TNI (Purn.) yang hari ini esksis menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana kalau AHY yang punya 54 kursi Partai Demokrat di DPR itu bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), gabungan Partai Golkar, PAN dan PPP? Mungkin boleh-boleh saja gabung ke KIB. Mungkin juga bakal diterima. Bagaimana kalau SBY dan Partai Demokrat minta AHY menjadi Cawapres untuk siapa yang menjadi Capres dari KIB? Jawabannya hampir pasti ditolak. Kata anak betawi “elue itu siape? Elue kan anak kemarin sore di politik tong. Masa elue mau menjadi cawapres, hanya karena punya modal 54 kursi di DRP atau RDP itu ye tong? Jangan gitulah tong. Elue kan baru terlibat di politik empat tahun lalu, sejak 2019. Elue itu baiknya banyak belajar dulu, dengan ngumpul ame kite-kite masyarakat sipil ini tong. Ah elue ama babe elue yang benar dong tong. Apa kate dunia tong? Negara kite jangan dijadikan barang coba-coba untuk elue belajar di pemerintahan dong tong?” Jadi, AHY dan Partai Demokrat mau gabung kemna-mana saja, kemungkinan pasti mentok. Kemana-mana saja nokang. Apalagi minta menjadi Cawapres. Koalisi PDIP, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra itu kumpulan partai politik kader. Kadernya berangkat dari akar rumput. Merangkak dari bawah, dengan jam terbang di politik puluhan tahun. Tidak ada kader politik karbitan di PDIP, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra. Kalau mau menjadi Cawapres di koalisi PDIP, KIB, dan Gerindra, harus sudah punya jam terbang di politik dan pemerintahan yang jelas dan terukur. Paling kurang sudah pengalaman lebih dari sepuluh tahun. Bukan barang baru. Bukan juga dadakan dan karbitan. Kalau hasil karbitan, pasti matangnya juga asem sepat. (bersambung).
Adu Kuat Tunda Pemilu
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa MESKI tuntutan penundaan pemilu secara tegas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tetap muncul putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Partai Prima menggugat KPU, lalu gugatannya dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat. Inti putusannya: pemilu ditunda. Putusan aneh dan oleh para pakar hukum dianggap menciderai dunia hukum. Meski juru bicara istana terlihat membelanya. Sebelumnya, isu tunda pemilu secara intens dan masif terus diwacanakan oleh kelompok yang berafiliasi ke istana. Mulai dari partai koalisi, oknum di lembaga survei, hingga menggunakan jasa para buzzer. Publik paham siapa yang bermain dan menjadi aktor utama penundaan pemilu. Para pemain watak tetap terbaca melalui berbagai info yang di era digital ini mudah untuk diakses bocorannya. Sesuai jadual, pemilu dilaksanakan tahun 2024. Pilpres-pileg di bulan pebruari, dan pilkada di bulan oktober 2024. UU pemilu mengatur pelaksanakan pemilu tahun 2024. Semua seharusnya berpijak pada undang-undang. Ini logika normal dan sehat. Setiap kebijakan di luar ketentuan undang-undang yang berlaku, itu ilegal dan tidak memiliki legacy untuk diakui dan diterima. Harus ditolak secara massal sebagai sesuatu yang melanggar aturan. Di negara hukum, semua program dan kebijakan mesti taat aturan. Tahun depan (2024) akan digelar pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada. Mereka yang ikut jadual ini masuk dalam kelompok yang taat aturan. Kata Ibu Mega, mereka adalah kelompok konstitusional. Tunda pemilu, itu inkonstitusional. Di pilpres 2024 nanti, setidaknya ada dua hingga tiga pasang capres-cawapres. Pertama, Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Kedua, calon dari PDIP. Kemungkinan adalah Puan Maharani. Ketiga, Prabowo Subianto. Meski nasib Prabowo masih bergantung pada PKB. Dari tiga kandidat calon ini, Koalisi Perubahan memilih taat pada aturan. Koalisi Perubahan mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk berkontestasi secara fair di pilpres pebruari 2024. Kalau pemilu ditunda, Koalisi Perubahan, khususnya Anies Baswedan sebagai capresnya akan merasa paling dirugikan. Sebab, Anies di 2024 ini boleh dibilang Rising Star. Inilah \"Golden Moment\" bagi Anies. Bagaimana dengan PDIP? Sampai saat ini, PDIP konsisten dengan jadual pemilu 2024. Apa pertimbangannya? Jika pemilu ditunda, maka Jokowi akan makin berkuasa. Ini bahaya bagi PDIP di tengah sedang mempersiapkan suksesi kepemimpinan partai. Tunda pemilu sama artinya memberi peluang buat Jokowi untuk berkuasa lebih lama, bahkan bisa seumur hidup. Bagi PDIP, ini akan jadi ancaman. Sederhananya, kalau pemilu ditunda, Jokowi makin berkuasa, dan selanjutnya kepwmimpinan PDIP bisa diambil alih Jokowi. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa yang makin berkuasa. Apapun alasan realistisnya, PDIP dalam konteks ini konsisten dengan konstitusi. Lalu, bagaimana dengan Prabowo? Belum ada statemen. Apa ini artinya Prabowo juga sepakat pemilu ditunda? Rumor yang berkembang, sejumlah anak buah Prabowo di partai sepakat dengan penundaan pemilu. Benarkah? Undang-undang mewajibkan pemilu digelar tahun 2024. Tapi, ada pihak-pihak yang menginginkan pemilu diundur, lalu cari alasan dan landasan hukumnya. Ke MK gagal, lalu ke PN Jakarta Pusat. Kelompok ini gigih mengupayakan mundur pemilu dengan berbagai cara, meski ditolak MK dan berisiko terjadi keributan, bahkan terjadi ledakan politik. Nampaknya, nafsu dan ambisi kelompok ini mengabaikan aturan dan tidak peduli dengan semua risiko yang kemungkinan akan terjadi. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang diuntungkan jika pemilu ditunda. Mayoritas anggota DPR dan DPD senang jika pemilu ditunda. Mereka dapat tambahan waktu gratis, dengan gaji, tunjangan dan fasilitas yang tentu saja anda tahu. Selain anggota DPR dan DPD, tentu saja mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Mereka bisa berkuasa lebih lama dengan semua fasilitas yang mereka peroleh. Bahkan kalau beruntung bisa berkuasa seumur hidup. Enak bukan? Kelompok berikutnya adalah kelompok ketiga. Mereka menginginkan pemilu dipercepat, sebelum 2024. Pertama, mereka memang tidak pernah percaya kepada penguasa. Menurut mereka, ada sejumlah orang yang secara licik selalu mendorong tiga periode, tunda pemilu, calon boneka, jegal lawan, dan upaya-upaya kelicikan lainnya. Kedua, mereka tidak punya panggung kecuali jika terjadi ledakan. Maka, mereka menunggu trigger yang berpotensi menciptakan ledakan itu. Bagi kelompok ini, isu tunda pemilu dianggap momen yang tepat karena bisa jadi trigger ledakan politik, dan akhirnya pemilu bisa dipercepat. Ketika keputusan PN Jakarta Pusat meminta KPU menunda pemilu, maka kelompok ini merasa mendapat momentum. Mereka langsung melakukan konsolidasi, memantau situasi kapan yang tepat untuk diledakkan. Pada akhirnya, akan sangat bergantung kepada pihak penguasa itu sendiri. Kalau bersikap wajar, normal, dan konsisten terhadap undang-undang, maka kecil kemungkinan akan terjadi preseden di negeri ini. Tapi, jika mereka yang berada di lingkaran kekuasaan tetap ngotot tunda pemilu, ledakan sedang ditunggu oleh pihak-pihak tertentu. Kalau ini terjadi, maka akan bergantung siapa yang lebih kuat. Yang kuatlah yang akan menjadi pemenangnya Bagaimana dengan nasib rakyat dan bangsa ini? Lagi-lagi, rakyat dan bangsa ini yang akan selalu jadi korban. Jakarta, 5 Maret 2023
POPULER
