ALL CATEGORY
Standar Ganda DPR Menyikapi Dugaan Pencucian Uang Di Kemenkeu Vs Judi Online: Membela Kepentingan Siapa?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) 1. Komisi III DPR memanggil PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Selasa lalu, 21/3. Bukan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Tetapi, lebih mirip arena sidang pengadilan terhadap Kepala PPATK akibat terbongkarnya dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. 2. Pertemuan lebih didominasi untuk mencari tahu siapa yang bocorkan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun tersebut kepada publik, sambil menebar ancaman pidana 4 tahun bagi yang bocorkan. 3. Padahal semua pihak tahu bahwa Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang membuka informasi tersebut kepada publik. 4. Reaksi DPR sangat aneh. Publik awalnya berharap DPR mendalami kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun tersebut agar menjadi terang, dan memastikan proses hukum dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. 5. Ternyata DPR mengecewakan. Terkesan ingin menutupi dugaan mega skandal di kementerian keuangan, dengan dalih yang bocorkan informasi transaksi mencurigakan dapat dipidana. 6. Di lain sisi, rakyat sangat mendukung Mahfud MD membuka informasi tersebut kepada publik. Karena mega skandal ini sangat serius, membuat rakyat bertambah miskin: Kenapa wakil rakyat malah ingin mengkriminalisasinya? 7. Informasi yang dibuka kepada publik bukan informasi rahasia perorangan. Tetapi, informasi global terkait kondisi negara yang sedang menuju kehancuran, karena banyaknya transaksi mencurigakan atau ilegal yang diduga melibatkan pegawai kementerian keuangan. Nilainya sungguh fantastis, Rp349 triliun. 8. PPATK sudah melaporkan semua temuannya kepada Presiden dan DPR secara berkala setiap 6 bulan, sesuai kewajiban PPATK yang tertuang di Pasal 47 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. 9. Pertanyaannya, apakah DPR sudah menerima laporan tersebut? Kalau sudah, apa yang sudah dilakukan DPR sejauh ini, apakah sudah menindaklanjuti laporan PPATK? Atau didiamkan saja? 10. Ini bukan pertama kali, PPATK membuka informasi secara global terkait dugaan pencucian uang kepada publik. Ketika kasus Satgassus Ferdy Sambo terbongkar, PPATK juga mengungkapkan ada dana judi online ilegal mencapai Rp155 triliun. Pihak polisi cukup sigap, beberapa bandar judi ditangkap, termasuk boss judi besar asal Medan, Apin BK, tertangkap di Malaysia. Sikap polisi dalam hal ini sangat positif, tidak “mengadili” PPATK, meskipun PPATK mengatakan ada oknum polisi terlibat. Polisi bisa melakukan penangkapan bandar Judi dengan cepat karena PPATK sudah mengidentifikasi siapa saja yang mempunyai transaksi mencurigakan. Oleh karena itu, DPR dan masyarakat seharusnya memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada PPATK dan Mahfud MD. Bukan malah terkesan mengintimidasinya. 11. Standard Ganda DPR terlihat sangat menyolok di kedua kasus tersebut di atas: Kementerian Keuangan vs Judi online. DPR diduga kuat melakukan tebang pilih kasus, dan terkesan ingin menutupi dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220913183216-12-847363/ppatk-dana-judi-online-rp155-triliun-libatkan-polisi-dan-masyarakat/amp 12. Karena, kenapa ketika itu DPR tidak terusik dengan dibukanya informasi kepada publik terkait dugaan pencucian uang judi online? Kenapa tidak ada ancaman pidana bagi yang membuka informasi tersebut ke publik? 13. Kenapa sekarang DPR terusik dengan terbongkarnya informasi dugaan pencucian uang di kementerian keuangan? Siapa sebenarnya yang ingin dilindungi agar informasi ini tidak dibuka kepada publik? 14. Perlu diingat, laporan PPATK terkait dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sudah terakumulasi sejak 2009, tetapi nampaknya didiamkan oleh semua pihak. 15. Kalau tidak ada pemicu penganiayaan David oleh Mario, mungkin sampai saat ini laporan PPATK terkait dugaan pencucian uang Rp349 triliun di Kementerian Keuangan masih terpendam di dalam peti es. 16. Untuk itu, publik mendukung penuh Mahfud MD membongkar tuntas semua dugaan pencucian uang yang didiamkan oleh semua pihak. https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/arteria-yang-bocorin-transaksi-mencurigakan-rp-349-t-bisa-dipidana-4-tahun-203dnjTgGQJ
Kang Emil, Isin Atuh Ku Gubernur Bali
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SATU Kabupaten di Jawa Barat menjadi tempat pertandingan Sepakbola Dunia U-20 tepatnya di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Keikutsertaan Timnas U-20 Israel menjadi masalah. Umat Islam dan banyak elemen masyarakat menolak kehadiran Timnas Israel karena dianggap dan terbukti sebagai negara penjajah. Solidaritas ditunjukkan untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Gubernur Bali I Wayan Koster secara mengejutkan membuat surat penolakan kehadiran Tim U-20 Israel untuk bertanding di Indonesia. Gianyar adalah salah satu tempat yang ditunjuk PSSI sebagai tempat pertandingan. Mengingat menurutnya tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia, masalah serius politik regional serta tidak dimilikinya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Bali tegas menolak Israel. Nah, seharusnya Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat bersikap serupa. Mendahului lebih bagus tetapi tidak juga tidak apa apa. Ikut pada sikap Wayan Koster. Jika diam saja, maka \"isin atuh ku Gubernur Bali\". Jawa Barat yang banyak ulama dan pesantren serta mayoritas warganya adalah umat Islam tidak terepresentasikan oleh sikap politik dan keumatan dari Gubernur nya. Ayo, Kang Emil segera keluarkan surat penolakan. Soal Israel ini sangat serius bagi bangsa dan umat Islam. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sekurangnya kegaduhan demi kegaduhan akan terjadi. Jangan berpandangan bahwa tidak perlu mencampuradukkan olahraga dengan politik. Faktanya olahraga sering menjadi ajang kepentingan politik. Israel selalu mahir dalam memainkannya. MUI sudah tegas menolak, Muhammadiyah dan Ormas Islam lain juga telah bersikap. PDIP ternyata juga menolak. Lalu Gubernur Bali membuat kejutan. Gubernur Ridwan Kamil harus cepat mengambil sikap juga. Tunggu apalagi. Bukankan Jawa Barat itu juara dan selalu terdepan ? Gubernur yang kreatif dan inovatif. Jika tetap dilaksanakan pertandingan di Stadion Jalak Harupat, maka : Pertama, makna kepahlawanan Otto Iskandar Dinata yang bergelar Si Jalak Harupat telah tercemar karena \"terinjak\" oleh Israel penjajah atau Si Kolonial. Otto Iskandar Dinata adalah tokoh Sunda pemberani yang sangat anti pada penjajahan. Kedua, M Ridwan Kamil tercemar karena menjadi pemimpin Jawa Barat \"sieunan\" yang mengikuti saja kebijakan yang sudah jelas bertentangan dengan aspirasi dan Konstitusi. Menerima Israel adalah cacat moral, cacat mental dan cacat konstitusional. Ketiga, PDIP telah tegas menolak Israel maka jika Gubernur Jawa Barat yang menjadi tokoh \"ujug-ujug\" Golkar akan dipastikan kalah pamor. Rakyat Jawa Barat menjadikan ketidakberanian tokoh Golkar ini dapat sebagai bahan untuk menolak dan tidak memilihnya jika ia maju lagi menjadi Calon Gubernur. Agar tetap aktual ber-moto \"Jabar Juara\" maka kiranya atas rencana kehadiran Timnas U-20 Israel Gubernur Jawa Barat harus tegas dalam menolak. Cukup kuat alasan untuk itu. Mangga Kang Emil, \"isin atuh ku Gubernur Bali\". Bandung, 24 Maret 2023
Ketua DPD Minta Pemerintah Tuntaskan Kasus Dosen dan Tenaga Pendidik
MAKASSAR, FNN – Persoalan alih status dosen dan tenaga pendidik menyeruak ke permukaan menyusul aksi unjuk rasa para dosen yang tergabung dalam Ikatan Lintas Pegawai (ILP) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/3/2023) lalu. Mereka untuk dijadikan pegawai negeri sipil, setelah perubahan status perguruan tinggi mereka menjadi negeri (PTN). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan. “Kita meminta pemerintah serius dalam menyelesaikan masalah di dunia pendidikan. Apalagi terkait persoalan dosen atau tenaga kependidikan lainnya. Tidak bisa dianggap sepele, karena pasti akan mengganggu kinerja yang dapat berdampak pada turunnya kualitas pendidikan,” kata LaNyalla, Selasa (21/3/2023). LaNyalla menyatakan keprihatinan atas sikap pemerintah dalam mengakomodir status kepegawaian para dosen dan tenaga kependidikan (tendik). Oleh karena itu, dia mendorong kebijakan yang lebih rasional, seperti memperbanyak kuota pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi. Upaya ini akan menjadikan mereka fokus pada peningkatan kualitas pengajaran. Menurutnya, para dosen harus bekerja ekstra agar dapat memenuhi kebutuhan hidup namun jarang sekali mendapatkan perhatian pemerintah. “Selama ini para dosen dipaksa melakukan banyak penelitian dan penerbitan karya ilmiah, tetapi tingkat kesejahteraan di bawah standar. Sehingga mereka tidak fokus dan terdistraksi. Mereka terkesan hanya memenuhi kewajiban menulis dan mengejar sertifikasi karena honor mengajar yang sangat kecil dan tidak seimbang dengan jenjang akademik serta profesionalisme mereka,” papar dia. Sementara itu, berkaitan dengan status kampus yang sudah berubah menjadi PTN, dimana semua aset dan fasilitas infrastruktur ditarik pemerintah, seharusnya SDM di dalamnya termasuk dosen dan tenaga kependidikan ikut menjadi PNS. Bukan menjadi pegawai kontrak PPPK. “Seharusnya pemerintah memperhatikan hak dan kewajiban para dosen dan tenaga kependidikan di dalamnya. Semoga pemerintah memberikan rasa keadilan terhadap para dosen yang tugasnya mendidik sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutur LaNyalla.(*)
Klarifikasi Alasan Pelarangan Buka Bersama, Presiden Tampak Tak Berwawasan
Jakarta, FNN - Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menyatakan bahwa larangan buka puasa bersama yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya berlaku untuk kalangan pejabat pemerintah. Masyarakat umum kata Pramono tetap diperbolehkan untuk menggelar buka puasa bersama (bukber) dalam memperingati Ramadan tahun ini. \"Buka puasa atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah. Sehingga, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama,\" kata Pramono dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (23/3/2023). Menanggapi hal itu Direktur Eksekutif Indonesia Future Institure Studies (INFUS), Gde Siriana menyatakan alasan pelarangan Bukber mengada-ada. \"Alasan resiko pandemi mengada-ada karena Seskab menunjukkan larangan bukber hanya untuk instansi negara. Apakah resiko pandemi tidak ada pada masyarakat? Ini larangan yang pilih-pilih. Kerumunan banyak orang sekarang ada di mana-mana,\" katanya kepada FNN, Kamis (23/03/2023). Di samping mengada-ada, kata Gde alasan yang dibuat juga tidak relevan dengan keadaan. \"Alasan ASN buka puasa dengan sederhana juga gak relevan. Kesederhanaan ASN seharusnya tidak hanya di bulan Ramadhan. Tapi juga di masa-masa bukan Ramadhan, misalnya meeting ASN bukan di hotel mewah, di luar negeri, mendapatkan dan menggunakan fasilitas negara yang mewah. Yang terpenting, keserderhanaan ASN bukan berarti untuk ngumpetin hasil korupsinya,\" papar Gde. Lebih jauh Gde memaparkan bahwa ketika membaca surat Sekretaris Kabinet tersebut bahwa pemerintah tak punya visi yang jelas dan berwawasan. \"Jadi terlihat dari surat Seskab tersebut, bahwa pemerintah tidak punya road map yang jelas untuk berantas korupsi. Juga untuk merespons fenomena hidup mewah ASN, aksi-aksi pemerintah sangat reaktif,\" paparnya Aksi yang reaktif tersebut kata Gde ibarat ada mobil mogok, lalu montirnya bilang, \"Mobil ini mogok karena kaca spionnya jarang dicuci.\" Hal seperti ini kata Gde tidak akan menyentuh persoalan yang sistemik di pemerintahan, apalagi memperbaikinya. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan ada ketidaksesuaian antara larangan yang dibuat Presiden Jokowi saat ini dengan sikapnya sendiri. Sebab, beberapa waktu lalu mantan Walikota Solo itu menggelar acara pernikahan putra bungsunya dengan mengundang ribuan orang. \"Yang pertama ada paradoks. Karena pak Jokowi bisa mengundang orang banyak ke acara nikahan anaknya yang terakhir, Kaesang beberapa waktu lalu,\" katanya saat dihubungi wartawan pada Kamis (23/03/2023). Abbas lantas mempertanyakan dasar hukum pelarangan buka bersama tersebut. Jika alasannya karena masih ada Pandemi Covid-19 di Indonesia, Anwar menganggap hal tersebut kurang masuk akal. \"Atas dasar apa larangan ini dibuat? Kalau alasannya Covid-19, maka timbul pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa untuk pesta pernikahan anak beliau yang mengundang begitu banyak orang, larangan ini tidak berlaku?,\" tuturnya. \"Apakah virus ini hanya menyasar orang buka puasa bersama dan tidak menyerang orang pesta pernikahan? Ini kan menjadi suatu keheranan kita bersama,\" sambungnya. Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang kegiatan buka puasa bersama selama Ramadhan ini. Transisi Covid-19 dari pandemi ke endemi menjadi alasan Presiden melarang kegiatan tersebut. Informasi itu sebagaimana tertuang dalam surat bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang diterbitkan Sekretaris Kabinet pada 21 Maret 2023. Surat terkait ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan atau Lembaga yang nantinya akan dilanjutkan ke Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melalui Menteri Dalam Negeri. (sof)
Korupsi di Negara Ini Sudah Gila, Pengakuan Jujur Internal Pemerintahan
Jakarta, FNN – Upaya bongkar-bongkar terus dilakukan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Setelah sebelumnya membongkar mega skandal 349 T di Kementerian Keuangan, kini Mahfud MD mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah gila, karena terjadi di mana-mana, baik di darat, laut, maupun di udara. Dalam sambutannya pada acara Sarasehan Isu Strategis Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, Selasa (21/3 2023), Mahfud MD mengatakan: “Gilanya korupsi di negara kita ini, saudara sekarang noleh ke mana saja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara pada pesawat udara, ada korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah di asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Nah, ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi.” Dalam sambutan tersebut, Mahfud juga menceritakan bahwa pada tahun 2013-2014, ada informasi dari kepala PPATK, waktu Abraham Samad ketuanya, yang mengatakan bahwa kalau saja di dunia pertambangan Indonesia kita bisa menghapus celah-celah korupsi maka setiap kepala orang Indonesia setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah dari negara, tanpa kerja apa pun. Hal itu menunjukkan betapa besarnya korupsi di dunia pertambangan sejak saat itu dan sejak sebelumnya. Hal itu juga yang melatarbelakangi reformasi. “Itu 20 juta itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi lagi, gilanya korupsi di negara kita ini,” ujar Mahfud. “Jadi benar tesis yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi Direktorat Jenderal Pajak itu adalah fenomena gunung es dari Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan merupakan fenomena gunung es dari korupsi di pemerintahan atau di rezim pemerintahan Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal You Tube Hersubeno Poin edisi Rabu (22/3/23). Memang, jika merujuk pada pernyataan Mahfud MD, korupsi di Indonesia telah terjadi di hampir semua sektor, baik di darat, laut, maupun di udara. Dan masalah korupsi ini juga sudah bukan rahasia lagi karena umumnya masyarakat sudah tahu dari media bahwa setiap hari ada saja berita mengenai korupsi. Namun, pernyataan Mahfud menjadi menarik karena Mahfud sendiri adalah orang yang duduk dalam pemerintahan dengan jabatan Menkopolhukam. Lazimnya, kritik disampaikan oleh oposisi atau pengamat atau kritikus pemerintahan. “Jadi, ini bisa disebut sebagai pengakuan jujur dari internal pemerintahan,” ujar Hersu. Pernyataan Mahfud MD ini, lanjut Hersu, mengingatkan kita pada janji Jokowi pada awal pemerintahannya bahwa dia akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Tetapi, apa yang terjadi saat ini, pada 8 tahun rezim Jokowi berkuasa, janji itu tidak direalisasikan. Yang terjadi malah lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dilemahkan dengan undang-undang yang baru. Akibatnya, seperti dikatakan oleh Mahfud MD, menoleh ke mana pun, akan menemukan korupsi, baik di darat, laut, maupun di udara. “Ini sebuah Ironi dari pemerintahan Jokowi,” pungkas Hersu.(sof)
Istana Harusnya seperti Masjid, Pintunya Selalu Terbuka, Tidak Tertutup, Anis Matta: Kita akan Bawa Ruh Masjid ke Istana
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bertekad akan mengubah Istana Negara sebagai rumah rakyat, tidak hanya DPR RI, apabila diberikan kepercayaan atau mandat dari rakyat untuk memimpin bangsa ini. Partai Gelora, partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini, akan membawa ruh masjid ke istana, sehingga pintu istana akan selalu terbuka dan siapa saja boleh masuk. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spritualitas Bangsa\', Rabu (22/3/2023) sore. \"Kita harus mengubah istana itu, sebagai rumah rakyat, jangan cuma DPR saja yang dijadikan rumah rakyat. Rumah rakyat yang paling penting itu adalah Istana,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, perbedaan antara masjid dan istana itu, terletak pada pintunya. Masjid itu, pintunya tidak pernah tutup, sementara istana pintunya selalu tertutup, penjagaanya ketat dan tidak boleh sembarangan orang masuk. \"Tetapi kenapa sebagain besar kejahatan itu, dilakukan dari istana, bukan dari masjid yang pintunya tidak pernah tertutup. Karena masjid itu punya orang kebajikan, dan orang masuk ke sana itu tujuannya untuk berbuat baik,\" katanya. Sementara orang yang masuk istana adalah untuk merebut kekuasaan, sehingga pintu tersebut langsung ditutup ketika orang itu, sudah berhasil masuk ke istana. \"Karena di dalamnya sedang terjadi proses distribusi, sedang bagi-bagi kekuasaan, yang boleh masuk temennya saja, yang lain tidak boleh masuk,\" katanya. Namun, Anis Matta mengingatkan di tengah kompetisi menuju 2024 mendatang, dunia saat ini dilanda krisis global yang sistemik dan ancaman Perang Dunia III, yang membutuhkan perhatian serius agar Indonesia tidak masuk jurang resesi. \"Daripada kita berkelai sebelum masuk istana, mendingan kita bikin janji. Partai-partai yang ada kita sepakati saja, kalau nanti ada yang masuk ke istana, pintunya jangan ditutup. Tetap dibuka seperti masjid, dan ajak orang lain masuk Istana,\" katanya. Hal itulah, kata Anis Matta, cara membawa ruh masjid ke istana, dimana antara masjid dan istana pintunya sama-sama terbuka. Sehingga simbolisasi antara istana dan masjid itu tersambung. \"Kenapa Masjid Istiqlal itu didirikan dekat Istana Negara, tidak jauh-jauh amat. Itu karena antara masjid dengan istana itu, semestinya tidak ada jarak,\" jelas Anis Matta. Anis Matta menegaskan, DNA Indonesia adalah agama, adanya yaitu penyatuan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menjadi republik. Sehingga antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan, begitu pula halnya dengan masjid dan istana. \"Jadi fitrahnya Indonesia atau DNA-nya adalah agama. Tetapi, ini sekaligus ini menjadi tantangan bagi partai-partai yang membawa-bawa agama, seharusnya meningkatkan performanya, meningkatkan kualitasnya dan membawa ruh masjid ke Istana. Itulah yang akan diperjuangkan Partai Gelora,\" papar Anis Matta. Anis Matta mensyukuri kesadaran beragama masyarakat kita saat ini semakin meningkat bersamaan dengan kesadaran politiknya. Namun, hal itu saja ternyata tidak cukup, terbukti dari hasil Pemilu 2019 lalu. Dimana mobilisasi luar biasa umat Islam dalam Pilpres 2019 lalu, ternyata menyebabkan empat partai Islam di parlemen justru kehilangan lima kursi dibanding Pemilu 2014 sebelumnya. Artinya, mayoritas masyarakat setuju bahwa Indonesia yang berasaskan Pancasila, dan bisa diisi dengan nilai-nilai keIslaman, bukan berazaskan Islam. Sehingga banyak pihak yang mencegah terjadinya politisasi agama dalam berpolitik, sebagai bentuk kesadaran beragama masyarakat Indonesia. \"Jadi masyarakat sekarang sudah bisa membedakan antara performa partai-partai Islam dengan isu agama dalam politik. Kalau negaranya sekuler, maka agama tidak akan diberi ruang sama sekali, sementara DNA Indonesia adalah agama,\" ungkapnya. Jika DNA-nya Indonesia adalah agama, maka tidak yang ada memisahkan agama dan politik, namun jika performa partai Islam itu tidak bagus dan tidak bisa menjadi pemenang, itu adalah kesalahan partai Islam itu sendiri. \"Memangnya siapa yang bisa membawa bendera agama, bisa membuat Indonesia jadi lebih baik, tidak ada. Rezim di Indonesia jatuhnya juga tidak bagus seperti Bung Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), meski keduanya sangat berjasa. Mengenerasilasi itu sangat fatal, menurut saya,\" tegas Anis Matta. Namun, ia dapat menerima adanya pendapat yang mengatakan, bahwa politik identitas itu adalah stigma satu arah yang diberikan oleh kelompok tertentu. Namun, ketika ada orang berdandan religius kemudian menyerang kelompok lain dibolehkan. \"Jadi inilah sebenarnya agama hanya dijadikan alat saja,\" katanya. Anis Matta kemudian mencontohkan partai yang dianggap sekuler seperti Partai Golkar dan PDIP, yang juga memakai agama dan politik secara bersamaan. Hal itu terlihat dari organisasi sayap yang berbasis agama yang dimiliki kedua partai tersebut, maupun partai politik lainnya. \"Artinya, antara agama dan politik di Indonesia itu, tidak bisa dipisahkan, karena fitrah atau DNA-nya Indonesia adalah agama. Jadi yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas dan performanya agar kita menjadi pemenang politik. Hal ini yang harus disadari oleh partai-partai Islam,\" pungkasnya. (Ida)
Mulai Kamis, Kemenhub Membuka Pendaftaran Mudik Gratis Motor Dengan Kapal
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka pendaftaran mudik gratis sepeda motor dengan menggunakan kapal laut untuk periode Lebaran 2023 mulai Kamis ini.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, menyebutkan pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis akan dilakukan secara daring melalui https://mudikgratis.dephub.Pendaftaran dibuka pada 23 Maret-5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran akan dilakukan pada 25 Maret-7 April 2023.Sedangkan pendaftaran langsung dilakukan mulai 23 Maret 2023-16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta lantai dasar Kemenhub Jakarta.Hendri Ginting mengatakan untuk arus mudik dilakukan pada 15 dan 17 April 2023 dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.Sedangkan untuk arus balik juga sebanyak dua kali dengan rute Tanjung Emas-Tanjung Priok pada 25 dan 28 April 2023.\"Untuk kuota tersedia 2.500 penumpang/trip dan 1.250 motor/trip sehingga total kuota mudik adalah 5.000 orang dan 2.500 motor, sedangkan balik 5.000 orang dan 2.500 motor,\" kata Hendri.Adapun program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut itu dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas angkutan jalan raya dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas pengguna jalan raya khususnya pengguna sepeda motor pada jalur pantai utara (pantura).Hendri mengatakan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut itu juga sebagai bentuk dukungan Ditjen Perhubungan Laut mengenalkan moda transportasi alternatif untuk mudik Lebaran 2023 ini.\"Selain untuk menurunkan tingkat kepadatan di jalan raya dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan bagi pengemudi motor, mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ini sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat bahwa kapal laut bisa sebagai moda alternatif untuk mudik lebaran,\" ujarnya.Pada masa angkutan Lebaran 2023, Kemenhub memprediksikan terjadi peningkatan jumlah pemudik.Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, jumlah pemudik berjumlah 123,8 juta orang naik jika dibandingkan pada 2022 sebesar 85,5 juta orang.Kemenhub mengharapkan dengan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut tersebut dapat menekan kepadatan mudik yang ada.\"Dengan diprediksi peningkatan jumlah pemudik pada tahun 2023 ini, kami harap dengan adanya mudik gratis ini dapat memberikan dampak yang positif,\" kata Hendri.Berikut persyaratan untuk mengikuti program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut, yakni memiliki STNK dan SIM yang sah, kondisi motor layak jalan, tidak boleh ada modifikasi/aksesoris tambahan pada kendaraan yang dapat mengganggu proses lashing, harus ada penyangga/standar tengah (standar dua), harus dilengkapi dengan pegangan belakang.Selanjutnya, ukuran roda dan ban standar atau sesuai spesifikasi pabrik, tidak diperbolehkan adanya boks samping kiri, kanan maupun belakang, jumlah helm harus sesuai jumlah penumpang, bensin sepeda motor pada saat akan diangkut harus dalam keadaan maksimal 1 liter/motor, dan kunci motor dapat dititipkan kepada petugas/panitia pelaksana.Sementara, dokumen yang wajib dibawa pada saat pendaftaran, yaitu kartu identitas calon pemudik, STNK asli dan SIM asli.(ida/ANTARA)
Ketua Bawaslu Mengimbau Tak Manfaatkan Momen Ramadhan untuk Berkampanye
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengimbau seluruh pihak, terutama partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 agar tidak memanfaatkan momentum Ramadhan 1444 Hijriah dengan menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk berkampanye.\"(Dalam kegiatan yang diadakan di bulan Ramadhan) Tidak boleh ada ajakan mengajak (masyarakat untuk memilih peserta pemilu tertentu) pada pemungutan suara 14 Februari 2024,\" kata Bagja.Sebelumnya, imbauan senada juga telah disampaikan oleh anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di sela-sela acara “Bincang-Bincang Bawaslu dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024” di Jakarta, Sabtu (18/3).Lolly mengingatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 agar tidak mencampuradukkan kebaikan selama bulan Ramadhan dengan politik sebagai upaya kampanye terselubung.\"Yang tidak boleh bagi Bawaslu, koridornya mencampuradukkan antara berbuat kesolehan, kebaikan dengan kampanye terselubung,\" kata dia.Meskipun demikian, Lolly menegaskan Bawaslu tidak dalam konteks melarang parpol peserta pemilu untuk berbuat kebaikan ketika bulan Ramadhan.\"Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang bersedekah. Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang untuk memberikan santunan,\" ucapnya.Namun yang dilarang, kata Lolly, adalah tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu).\"Misalnya menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya, baik masa kampanye, masa penghitungan, maupun masa tenang,\" ujarnya.Hal tersebut, kata dia, lantaran tahapan Pemilu 2024 saat ini masih sosialisasi parpol, sedangkan masa kampanye baru akan berlangsung pada 28 November 2023.\"Yang boleh dilakukan parpol peserta Pemilu 2024 selama bulan Ramadhan di tengah tahapan sosialisasi ini adalah menyosialisasikan diri kepada masyarakat,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Rutan KPK Menyesuaikan Jam Besuk Selama Ramadhan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyesuaian jam besuk di semua Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama bulan Ramadhan 2023 atau 1444 Hijriah.\"Khusus Rutan di Gedung Merah Putih KPK dapat dilakukan di setiap hari Senin, sedangkan untuk Rutan KPK Kav. C1 dan Rutan Pomdam Jaya Guntur, kunjungan bisa dilakukan Kamis,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Ali menerangkan kunjungan bisa dilakukan hanya untuk pengunjung yang telah mendapatkan persetujuan dari KPKJam besuk sesi pertama disediakan pukul 10.00-12.00 WIB, sedangkan sesi kedua bisa dilakukan pukul 12.30-14.30 WIB.Kemudian pengiriman makanan dapat dilakukan pada setiap Senin dan Rabu pukul 12.30 - 14.30 WIB, Sedangkan Jumat pukul 13.00 - 15.00 WIB.Selain itu Ali juga memastikan para tahanan di Rutan KPK yang beragama Islam tetap bisa melaksanakan ibadah Puasa selama bulan Ramadhan.\"Adapun makanan sahur, berbuka, dan takjil sesuai kontrak dengan pihak penyedia, maka hanya diberikan bagi tahanan yg beragama Islam,\" ujarnya. Selama bulan Ramadhan, Rutan KPK juga mengadakan solat tarawih berjamaah yang dilaksanakan di setiap Rutan, baik di Rutan Gedung Merah Putih, Kav C1, dan juga Pomdam Jaya Guntur.Ali mengungkapkan saat ini ada 64 orang yang ditahan di Rutan KPK dan di antaranya 54 orang beragama Islam.(ida/ANTARA)
Lukas Enembe Mogok Minum Obat Hanya Dua Hari
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kabar Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe mogok minum obat, namun hal itu hanya berlangsung selama dua hari, yakni pada Senin dan Selasa kemarin (20-21/3).\"Dari informasi yang kami peroleh, betul tersangka LE mogok minum obat. Namun itu hanya pada Senin dan Selasa kemarin. Selanjutnya pada Rabu dan Kamis siang ini, yang bersangkutan sudah kembali minum obat seperti biasanya,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Namun Ali tidak menerangkan soal alasan Lukas Enembe melakukan aksi mogok minum obat tersebut.Ali menerangkan pemberian obat dilakukan dengan pengawasan petugas Rutan untuk memastikan obat tersebut diminumnya.\"Obat yang diberikan merupakan resep dari dokter RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat),\" ujarnya.Kemudian berdasarkan laporan petugas Rutan KPK, sampai hari ini tidak ada keluhan soal kesehatan tersangka Lukas Enembe selama dalam tahanan.KPK juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan narasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya.\"KPK mengingatkan agar penasihat hukum kooperatif dalam melakukan pendampingan kepada tersangka, dan tidak bertindak di luar norma-norma hukum, agar perkara ini bisa segera mendapatkan kepastian hukum,\" jelas Fikri.Lukas Enembe saat ini diperpanjang masa tahanannya hingga 12 April 2023 di Rutan KPK berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Perpanjangan masa penahanan dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus Lukas Enembe, yakni Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai penyuap LE. Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua dengan skema pembiayaan tahun jamak, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan arena menembak luar ruangan AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.(ida/ANTARA)
POPULER
