ALL CATEGORY
Mulai Kamis, Kemenhub Membuka Pendaftaran Mudik Gratis Motor Dengan Kapal
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka pendaftaran mudik gratis sepeda motor dengan menggunakan kapal laut untuk periode Lebaran 2023 mulai Kamis ini.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, menyebutkan pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis akan dilakukan secara daring melalui https://mudikgratis.dephub.Pendaftaran dibuka pada 23 Maret-5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran akan dilakukan pada 25 Maret-7 April 2023.Sedangkan pendaftaran langsung dilakukan mulai 23 Maret 2023-16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta lantai dasar Kemenhub Jakarta.Hendri Ginting mengatakan untuk arus mudik dilakukan pada 15 dan 17 April 2023 dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.Sedangkan untuk arus balik juga sebanyak dua kali dengan rute Tanjung Emas-Tanjung Priok pada 25 dan 28 April 2023.\"Untuk kuota tersedia 2.500 penumpang/trip dan 1.250 motor/trip sehingga total kuota mudik adalah 5.000 orang dan 2.500 motor, sedangkan balik 5.000 orang dan 2.500 motor,\" kata Hendri.Adapun program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut itu dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas angkutan jalan raya dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas pengguna jalan raya khususnya pengguna sepeda motor pada jalur pantai utara (pantura).Hendri mengatakan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut itu juga sebagai bentuk dukungan Ditjen Perhubungan Laut mengenalkan moda transportasi alternatif untuk mudik Lebaran 2023 ini.\"Selain untuk menurunkan tingkat kepadatan di jalan raya dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan bagi pengemudi motor, mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ini sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat bahwa kapal laut bisa sebagai moda alternatif untuk mudik lebaran,\" ujarnya.Pada masa angkutan Lebaran 2023, Kemenhub memprediksikan terjadi peningkatan jumlah pemudik.Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, jumlah pemudik berjumlah 123,8 juta orang naik jika dibandingkan pada 2022 sebesar 85,5 juta orang.Kemenhub mengharapkan dengan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut tersebut dapat menekan kepadatan mudik yang ada.\"Dengan diprediksi peningkatan jumlah pemudik pada tahun 2023 ini, kami harap dengan adanya mudik gratis ini dapat memberikan dampak yang positif,\" kata Hendri.Berikut persyaratan untuk mengikuti program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut, yakni memiliki STNK dan SIM yang sah, kondisi motor layak jalan, tidak boleh ada modifikasi/aksesoris tambahan pada kendaraan yang dapat mengganggu proses lashing, harus ada penyangga/standar tengah (standar dua), harus dilengkapi dengan pegangan belakang.Selanjutnya, ukuran roda dan ban standar atau sesuai spesifikasi pabrik, tidak diperbolehkan adanya boks samping kiri, kanan maupun belakang, jumlah helm harus sesuai jumlah penumpang, bensin sepeda motor pada saat akan diangkut harus dalam keadaan maksimal 1 liter/motor, dan kunci motor dapat dititipkan kepada petugas/panitia pelaksana.Sementara, dokumen yang wajib dibawa pada saat pendaftaran, yaitu kartu identitas calon pemudik, STNK asli dan SIM asli.(ida/ANTARA)
Ketua Bawaslu Mengimbau Tak Manfaatkan Momen Ramadhan untuk Berkampanye
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengimbau seluruh pihak, terutama partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 agar tidak memanfaatkan momentum Ramadhan 1444 Hijriah dengan menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk berkampanye.\"(Dalam kegiatan yang diadakan di bulan Ramadhan) Tidak boleh ada ajakan mengajak (masyarakat untuk memilih peserta pemilu tertentu) pada pemungutan suara 14 Februari 2024,\" kata Bagja.Sebelumnya, imbauan senada juga telah disampaikan oleh anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di sela-sela acara “Bincang-Bincang Bawaslu dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024” di Jakarta, Sabtu (18/3).Lolly mengingatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 agar tidak mencampuradukkan kebaikan selama bulan Ramadhan dengan politik sebagai upaya kampanye terselubung.\"Yang tidak boleh bagi Bawaslu, koridornya mencampuradukkan antara berbuat kesolehan, kebaikan dengan kampanye terselubung,\" kata dia.Meskipun demikian, Lolly menegaskan Bawaslu tidak dalam konteks melarang parpol peserta pemilu untuk berbuat kebaikan ketika bulan Ramadhan.\"Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang bersedekah. Bawaslu tidak dalam konteks melarang orang untuk memberikan santunan,\" ucapnya.Namun yang dilarang, kata Lolly, adalah tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu).\"Misalnya menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya, baik masa kampanye, masa penghitungan, maupun masa tenang,\" ujarnya.Hal tersebut, kata dia, lantaran tahapan Pemilu 2024 saat ini masih sosialisasi parpol, sedangkan masa kampanye baru akan berlangsung pada 28 November 2023.\"Yang boleh dilakukan parpol peserta Pemilu 2024 selama bulan Ramadhan di tengah tahapan sosialisasi ini adalah menyosialisasikan diri kepada masyarakat,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Rutan KPK Menyesuaikan Jam Besuk Selama Ramadhan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyesuaian jam besuk di semua Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama bulan Ramadhan 2023 atau 1444 Hijriah.\"Khusus Rutan di Gedung Merah Putih KPK dapat dilakukan di setiap hari Senin, sedangkan untuk Rutan KPK Kav. C1 dan Rutan Pomdam Jaya Guntur, kunjungan bisa dilakukan Kamis,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Ali menerangkan kunjungan bisa dilakukan hanya untuk pengunjung yang telah mendapatkan persetujuan dari KPKJam besuk sesi pertama disediakan pukul 10.00-12.00 WIB, sedangkan sesi kedua bisa dilakukan pukul 12.30-14.30 WIB.Kemudian pengiriman makanan dapat dilakukan pada setiap Senin dan Rabu pukul 12.30 - 14.30 WIB, Sedangkan Jumat pukul 13.00 - 15.00 WIB.Selain itu Ali juga memastikan para tahanan di Rutan KPK yang beragama Islam tetap bisa melaksanakan ibadah Puasa selama bulan Ramadhan.\"Adapun makanan sahur, berbuka, dan takjil sesuai kontrak dengan pihak penyedia, maka hanya diberikan bagi tahanan yg beragama Islam,\" ujarnya. Selama bulan Ramadhan, Rutan KPK juga mengadakan solat tarawih berjamaah yang dilaksanakan di setiap Rutan, baik di Rutan Gedung Merah Putih, Kav C1, dan juga Pomdam Jaya Guntur.Ali mengungkapkan saat ini ada 64 orang yang ditahan di Rutan KPK dan di antaranya 54 orang beragama Islam.(ida/ANTARA)
Lukas Enembe Mogok Minum Obat Hanya Dua Hari
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kabar Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe mogok minum obat, namun hal itu hanya berlangsung selama dua hari, yakni pada Senin dan Selasa kemarin (20-21/3).\"Dari informasi yang kami peroleh, betul tersangka LE mogok minum obat. Namun itu hanya pada Senin dan Selasa kemarin. Selanjutnya pada Rabu dan Kamis siang ini, yang bersangkutan sudah kembali minum obat seperti biasanya,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Namun Ali tidak menerangkan soal alasan Lukas Enembe melakukan aksi mogok minum obat tersebut.Ali menerangkan pemberian obat dilakukan dengan pengawasan petugas Rutan untuk memastikan obat tersebut diminumnya.\"Obat yang diberikan merupakan resep dari dokter RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat),\" ujarnya.Kemudian berdasarkan laporan petugas Rutan KPK, sampai hari ini tidak ada keluhan soal kesehatan tersangka Lukas Enembe selama dalam tahanan.KPK juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan narasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya.\"KPK mengingatkan agar penasihat hukum kooperatif dalam melakukan pendampingan kepada tersangka, dan tidak bertindak di luar norma-norma hukum, agar perkara ini bisa segera mendapatkan kepastian hukum,\" jelas Fikri.Lukas Enembe saat ini diperpanjang masa tahanannya hingga 12 April 2023 di Rutan KPK berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Perpanjangan masa penahanan dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus Lukas Enembe, yakni Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai penyuap LE. Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua dengan skema pembiayaan tahun jamak, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan arena menembak luar ruangan AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.(ida/ANTARA)
Ramadhan Bulan "Spiritualitas Refreshing"
Jakarta, FNN - Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu\'ti berpandangan bulan Ramadhan merupakan bulan \"spiritualitas refreshing\", yakni bulan yang tidak hanya mengajarkan umat Islam untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri.\"Menahan diri untuk tidak yang mencerca orang lain dengan berkata-kata kebencian atau mungkin perilaku-perilaku yang menurut saya juga tidak mencerminkan nilai agama. Di sinilah pentingnya bulan spiritualitas refreshing, bulan pengendalian diri,\" kata Mu\'ti, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Pada bulan Ramadhan, lanjut dia, pikiran dan jiwa manusia yang berpuasa akan dibersihkan sehingga mereka akan memiliki kedamaian dan semangat, seperti semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Gelora Talks bertajuk \"Ramadhan 1444 H di Tahun Politik, Menggelorakan Spiritualitas Bangsa\" yang digelar secara daring, Rabu (22/3).Selain bulan \"spiritualitas refreshing\", Mu\'ti menambahkan bulan Ramadhan juga dapat dipahami sebagai bulan \"social refreshing\".\"Menurut saya, Ramadhan ini juga sebagai bulan \'social refreshing\'. Selain memperbanyak ibadah, kita juga melakukan \'social refreshing\', memperbaiki relasi sosial satu dengan lainnya,\" kata dia.Dengan demikian, Ramadhan menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat persaudaraan dan kerukunan.\"Kerukunan di Indonesia ini agak unik. Kita bisa beda partai, tapi kalau sudah salat, sama saja, apalagi kalau juga berbuka puasa bersama. Artinya, Ramadhan ini adalah sebuah realitas menarik bisa mempertemukan berbagai kalangan yang berbeda-beda pilihan politiknya, berbeda afiliasi, bahkan agamanya,\" ucap dia.Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta KH Nasaruddin Umar berharap di tengah bulan Ramadhan 1444 Hijriah ini, semua pihak dapat melunakkan hatinya dan membersihkan jiwanya. Ia lalu mengimbau seluruh pihak untuk menjaga toleransi.\"Saya ingin mengimbau kepada segenap warga masyarakat bangsa yang Islam ataupun teman-teman agama lain, hendaklah saling menjaga toleransi,\" kata Nasaruddin.Berikutnya, dia mengajak semua pihak menjadikan Indonesia sebagai wisata Ramadhan dengan menyemarakkan bulan suci Ramadhan. Meskipun begitu, ia mengingatkan agar tidak ada yang menyajikan tontonan-tontonan yang tidak baik karena akan melecehkan bulan suci Ramadhan.\"Jangan ada tontonan yang buat tertawa terbahak-bahak karena tidak menghargai bulan suci Ramadhan. Kalau seandainya tahu, kalian pasti lebih banyak menangis daripada ketawa-ketawa. Mari kita menghargai bulan suci Ramadhan ini, jangan diisi dengan lawakan,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Integrasi Papua Dalam NKRI Adalah Anugerah Tuhan
Jakarta, FNN - Tokoh pemuda Papua Ali Kabiay berpandangan integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan jalan dan anugerah Tuhan. \"Integrasi Papua dalam NKRI itu sudah jalan Tuhan, anugerah Tuhan,\" kata Ali, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Dengan demikian, lanjut dia, posisi Papua sebagai bagian dari NKRI sudah sepatutnya dijaga dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Hal tersebut dia sampaikan dalam webinar bertajuk \"The Urgency of Papua in Indonesia-centric Development\", Rabu (22/3). Menurut dia, kemerdekaan Papua, seperti yang diinginkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua bukan merupakan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat. Ia pun menilai yang menginginkan kemerdekaan Papua bukan merupakan orang asli Papua (OAP). Sejauh ini, Ketua Pemuda Mandala Trikora Papua itu memandang tingginya intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke Papua menunjukkan kecintaan Pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua. Kecintaan itu, lanjut dia, ditunjukkan dengan fokus Pemerintah yang tengah melakukan pembangunan di wilayah timur Indonesia, seperti wilayah Ibu Kota Nusantara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu, menurut Ali, aksi-aksi KKB yang anarkis, seperti membakar rumah sakit dan pasar, justru menghambat pembangunan di Papua, baik secara ekonomi maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM). Bahkan, ia berpendapat aksi KKB tersebut tidak hanya menghambat pembangunan di Papua, tetapi juga menghancurkan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Ali lantas mengajak media massa untuk memberitakan hal-hal positif tentang Papua sekaligus memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwa KKB tidak hanya menghambat kemajuan di Papua, tetapi juga memerangi masyarakat asal Papua yang menginginkan kemajuan. Mari teman-teman media, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menyuarakan hal-hal positif tentang Papua serta memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwa KKB secara nyata tidak hanya menghambat kemajuan di Papua, tetapi juga memerangi masyarakat asal Papua yang menginginkan kemajuan dan keamanan di Papua,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Istana Tak Perlu Menanggapi Sentilan Anies Terkait Konstitusi
Padang, FNN - Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi menilai pihak Istana tidak perlu menanggapi pernyataan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait adanya menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi.\"Ini wacana yang tidak perlu direspons, saya pikir biasa saja tidak perlu direspons,\" kata Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi di Padang, Kamis.Kecuali, kata Asrinaldi, pernyataan Anies Baswedan itu sudah mencuat secara formal misalnya di DPR atau lembaga politik yang formal maka harus diantisipasi.Akan tetapi, kalau hanya sekadar wacana ia berpandangan tidak perlu ada pihak apalagi Istana merespons pernyataan mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.Ia berpandangan bisa saja pernyataan Anies Baswedan tersebut ditujukan untuk kembali mengingatkan memori masyarakat agar hati-hati adanya wacana mengubah konstitusi misalnya perpanjangan masa jabatan presiden.\"Anies mengingatkan masyarakat untuk jangan direspons, apalagi difasilitasi dan dikerjakan lembaga-lembaga negara seperti DPR maupun MPR,\" kata dia.Sebelumnya, bakal calon presiden yang diusung NasDem, PKS dan Demokrat Anies Baswedan menyebut adanya menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.Hal tersebut disampaikan Anies saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan. Kendati menyentil adanya menko yang ingin mengubah konstitusi, ia tidak menyebutkan secara jelas siapa menko yang dimaksud.(ida/ANTARA)
Ketika Jokowi Menantang Soekarno
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) DALAM ketokohan dan kapasitas tentu Presiden Soekarno tak sepadan dengan Presiden Jokowi. Yang disebut terakhir bahkan terlalu kecil untuk sekadar menjadi satpam Soekarno. Tetapi hari ini Jokowi menantang Soekarno, ayah Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang merupakan bos Jokowi. Kendati PDI-P menolak partisipasi timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia (20 Mei-11 Juni), pemerintahan Jokowi nekat menghamparkan karpet merah kepada Israel. Penolakan PDI-P terkait dua hal. Pertama, mukadimah UUD 45 mengamanatkan penolakan terhadap penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Amanah ini muncul dari pengalaman pahit Indonesia dijajah selama 350 tahun. Tak heran, semua pemerintahan Indonesia sejak Soekarno tak mengakui eksistensi Israel sampai Palestina bebas dari penjajahan negara Zionisme itu. Kedua, dalam mengimplementasikan amanah mukadimah konstitusi itu, dua kali Soekarno menolak tim olahraga Israel berinteraksi dengan Indonesia. Pada 1957, setelah mengalahkan Cina, PSSI tinggal menghadapi timnas Israel untuk lolos ke Piala Dunia Swedia 1958. Ketika itu, harapan rakyat agar timnas nasional bisa ikut piala dunia untuk pertama kalinya luar biasa besarnya. Namun, atas perintah Soekarno, PSSI walk out dari pertandingan itu. Bung Karno kembali mencoret kontingen Israel dalam daftar peserta Asian Games 1962 di Jakarta. Tak peduli Indonesia harus membayar denda kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC). Penolakan PDI-P terlihat dari kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster dari PDI-P. Dalam suratnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga bertanggal 14 Maret 2023, Koster meminta agar timnas Israel tidak bertanding di Bali. Memang Bali dijadikan venue untuk grup yang ada timnas Israel berdasarkan pertimbangan keamanan. Koster mengemukakan dua alasan. Pertama, kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik RI. Kedua, RI belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam kesempatan lain, Ketua DPP PDI-P Bidang Keagamaan dan Kerpercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Hamka Haq mengatakan, penolakan terhadap Israel konsisten dengan sikap Presiden Soekarno. Sebenarnya sikap menantang Jokowi terhadap legacy politik Soekarno telah dilakukan sejak 2015. Pada tahun itu Indonesia menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Badminton. Atlet badminton Israel Misha Ziberman ikut bertanding di Istora Senayan. Atlet Israel berikutnya yang pernah tampil di event olahraga Indonesia adalah pembalap sepeda Mikhail Yakovlev. Ia berlaga dalam kejuaraan dunia UCI Track Nations Cup 2023 yang digelar di Velodrome Jakarta, Februari silam. Aneh, ketika itu PDI-P tidak bersuara. Apakah karena waktu itu media tak fokus pada kehadiran atlet Israel sehingga PDI-P tak merasa perlu untuk menentangnya? Apakah penentangan baru muncul sekarang karena PDI-P butuh suara Islam dalam pilpres mendatang? Menghadapi tekanan agar Jokowi mencoret timnas Israel dari event olahraga itu, Kemenlu RI menyatakan ia tak punya otoritas untuk mencampuri urusan yang sepenuhnya merupakan wewenang FIFA. Pihak lain memperkirakan Indonesia akan terkena sanksi FIFA bila menolak timnas Israel. Namun, kalau melihat sikap Soekarno dan kebijakan FIFA yang mencoret timnas Rusia dalam prakualifikasi Piala Dunia Qatar tahun lalu, sikap pemerintah tidak kuat. Rusia dicoret berdasarkan sikap Polandia yang menolak bertanding dengan timnas negara Beruang Merah itu menyusul invasinya ke Ukraina. Bagaimanapun, yang menolak timnas Isarel bukan hanya PDI-P, tapi juga organisasi dan ormas Islam, khususnya MUI, Muhammadiyah, dan HMI. Dus, gelombang penentangan terhadap Jokowi cukup besar. Dalam konteks PDI-P, kalau nanti timnas Israel tetap diizinkan masuk ke Indonesia, hal ini akan merupakan pukulan keras Jokowi ke wajah Soekarno. Tetapi saya yakin Soekarno akan menang menghadapi Jokowi karena Jokowi mau tak nau meminta FIFA mencoret timnas Israel karena resiko politik dan keamanannya sangat besar. Juga akan membuat pengaruh Jokowi dalam pilpres mendatang semakin pudar. Tangsel, 23 Maret 2023
Syariat Versus Sekuler
NKRI yang sekuler, meski menampilkan etalase Pancasila dan UUD 1945 terbukti gagal dan kini menuju kehancuran. Konsep memisahkan negara dari agama yang telah berlangsung lama, bukan hanya menjadikan kejahatan secara terstruktur dan sistematis yang telah memimpin negara. Lebih dari itu secara masif telah melakukan deIslamisasi di negeri yang muasal energinya dari Pekik Merdeka dan Takbir. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Hampir 78 tahun usia proklamasi kemerdekaan, sepanjang masa itu NKRI bersandar pada konsep sekulerisme. Hasilnya bisa dirasakan sampai sekarang, republik jauh dari kemaslahatan, meski Pancasila dan UUD 1945 kerap dijadikan nilai adiluhung dan diagung-agungkan. Sementara nilai-nilai dan ghiroh Islam yang menghidupkan nasionalisme dan patriotisme, harus terpinggirkan dalam pembangunan konstruksi Indonesia. Islam yang menjadi mainstream dan dominan dari motif, proses dan tujuan berdirinya negara bangsa Indonesia terpaksa terkucil demi alasan keberagaman dan pluralitas. Bumi nusantara yang mayoritas penduduknya umat Islam, secara terstruktur, sistematif dan masif mulai menanggalkan substansi dan esensi keIslamannya baik secara personal maupun komunal dalam sistem ketatanegaraan. Tergerus oleh ideologi produk pemikiran manusia seperti kapitalis dan komunis, Indonesia semakin mengokohkan keberadaan dan eksistensinya sebagai sub koordinat globalisme yang berwatak penghambaan pada materi. Agama, khususnya Islam oleh dunia barat dan kalangan atheis cenderung dianggap sebagai candu masyarakat, menghalangi kebebasan individu dan anti demokrasi serta menghambat prinsip-prinsip rasionalitas. Menggunakan sistem politik yang memisahkan kehidupan negara dari agama, terbukti dan akan terus berlangsung lama, menyebabkan Indonesia tak mampu menghadirkan negara kesejahteraan. Alih-alih mewujudkan kemakmuran dan keaadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintahan dan tata kelola penyelenggaraan negara justu hanya mendatangkan mimpi buruk bagi kehidupan rakyat Indonesia terutama umat Islam. Kemudharatan jika tak mau disebut kebiadaban terus menonjol menyelimuti rakyat dalam pelbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama hanya menjadi status dan simbol, dipergunakan sebagai alat politik serta terus dieksploitasi demi kepentingan-kepentingan tertentu oleh para pemimpin maupun sebagian besar masyarakat. Amanat proklamasi kemerdekaan dan cita-cita para pendiri bangsa yang begitu mulia, terabaikan dan semakin terkubur oleh syahwat dunia. Berbangga diri dan angkuh memburu harta dan jabatan, menjadi karakter dan ciri khas dari para pegiat dan penggila hedonisme. Berabad-abad lamanya kehidupan kapitalisme dan komunisme melahirkan kejahatan kemanusiaan dan kemunduran peradaban manusia. Namun distorsi pemikiran dan moral itu semakin bertambah subur, membangun trah dan dinasti politik serta terus berkesinambungan dari rezim ke rezim dari generasi ke generasi. Seiring berlakunya otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22/99 yang membuka ruang berlakunya syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Meskipun memberi angin segar dan membawa harapan baru dengan kemunculan perda syariat di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Antitesis kejumudan umat Islam pada praktek-praktek kapitalisme dan komunisme masih belum maksimal karena baru bisa dilaksanakan secara parsial. Syariat Islam utamanya dalam perda syariah belum bisa dilaksanakan secara integral holistik dalam wilayah NKRI. Selain lebih karena akomodasi kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman kebhinnekaan. Penerapan syariat Islam baik dalam bentuk penerapan perda syariah maupun peraturan perundang- undangan yang jauh lebih tinggi dan luas, sering terbentur oleh maind set umat Islam sendiri. Faktor kebiasaan bersandar dan bergantung pada aturan negara yang mengadopsi sistem sekuler. Perpecahan umat Islam dalam soal khilafiah dan ubudiyah membuat kebanyakan umat Islam apatis dan apriori terhadap penerapan syariat Islam dalam negara. Secara internal umat Islam sering terjebak pada friksi aliran dan mahzab, sehingga realitas ini secara signifikan membonsai persatuan dan kekuatan umat Islam baik yang ada di Indonesia maupun korelasinya dengan muslim dunia. Keislaman yang kering pada kekuatan iman dan aqidah dalam umat Islam sendiri, menyebabkan Islam menjadi seperti asing dan eksklufif, dianggap bertentangan dan melawan hukum negara, semakin menguatkan pelaksanaan syariat Islam bisa dilaksanakan secara kaffah dalam kehidupan individual dan institusional. Takut dianggap berseberangan dengan spirit persatuan dan kesatuan nasional, enggan mempelajari dan memahami Islam secara utuh, semakin paralel dengan upaya framing jahat dan stigma negatif para buzzer, haters dan influencer bayaran terhadap Islam. Kebangkitan politik umat Islam sering diterpa konspirasi penggembosan oleh narasi politik identitas, intoleran, radikal dan fundamental. Ideologi kapitalis dan komunis global selalu punya banyak cara dan senjata untuk melakukan deislamisasi di muka bumi. Isu terorisme menjadi salah satu strategi primadona sekulerisasi, untuk menutupi kejayaan kembali umat Islam. Upaya dunia Barat blok kapitalis dan Timur blok komunis mengusung kampanye perdamian dunia, demokratisasi, HAM, lingkungan, kesetaraan gender, LGBT dlsb. Merupakan kamuflase dan manipulasi dari prox dan asimetris selain agresi, aneksasi dan kolonialisasi modern yang diperhalus. Di tengah kekacauan dunia akibat perang, eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa, Kapitalitalime dan komunisme global yang pada akhirnya telah menjadi induk dari liberalisasi dan sekulerasi, sejatinya telah berhadapan dengan Islam yang telah menjadi problem solving peradaban umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya. Kini, umat Islam di seluruh Indonesia seiring waktu kegagalan konsep sekulerisme pada negara, mampukan melakukan rekonstruksi Indonesia? Terlebih ketika situasi dan kondisi negara diambang kehancuran, akankah ada kesadaran dan kebangkitan umat Islam saat momentum pertarungan terjadi antara syariat versus sekuler? Wallahu a\'lam bishawab. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 23 Maret 2023/1 Ramadhan 1444 H.
Dewan Pengkhianat Rakyat
Oleh Ida N. Kudsianti - Presidium Aliansi Rakyat Menggugat 77 tahun kemerdekaan bangsa ini diraih, tetapi semu dan hanya beralih tangan dari penjajah lama ke penjajah baru. Bagaimana tidak, selama 77 lepas dari kolonialisme, nyatanya tak membuat rakyat menjadi sejahtera, bahkan jauh lebih buruk dan sengsara. Selain miskin materi, rakyatpun miskin akhlaq. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dimana hanya pejabat yang menikmati kemerdekaan. Mereka sungguh merdeka melahap semua kenikmatan, materi dan fasilitas berlimpah, kekuasaan tanpa batas. Semua itu mereka rengkuh dengan menghamba pada para oligarki atau kapitalis. Sementara rakyat hanya diperbolehkan menikmati limbah. Itupun hanya sisa dan harus diperoleh dengan persaingan yang keras dan sulit. Merdeka, mudah untuk diucapkan tetapi sulit didapatkan. Absolute power menjadi momok yang menakutkan bagi pengkhianat. Kemerdekaan hanya memberikan ruang kepada para pengkhianat bukan pada rakyat. Rakyat dibiarkan mengais sampah hanya sekadar untuk bertahan hidup. Sedangkan penguasa hidup mewah, bergaya glamour, dan pamer kekayaan. Kekayaan yang direbut dari tangan rakyat pemegang hak atas alam ini. Merekalah penjajah sesungguhnya. Biadab. Hanya kata ini yang cocok disematkan untuk para pengkhianat. Mereka mempertahankan kekuasaannya dengan cara membuat regulasi-regulasi jahat dan cacat. Seluruh energi pengkhianat dipakai untuk memeras rakyat. Pajak dinaikkan, subsidi dicabut, dan demokrasi dipasung agar rakyat tak berdaya lalu mati pelan-pelan. Selain pajak, rakyat dipaksa membayar berbagai pungutan. Tak peduli kesulitan rakyat. Keringat rakyat sudah kering, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jungkir balik untuk memenuhi kewajibannya. Akan tetapi setelah itu semua terkumpul, hasilnya dirampok secara terang-terangan oleh para pecundang. Apa yang mereka lakukan tak ada satupun untuk kepentingan rakyat. Mereka justru senang melihat ekonomi hancur, daya beli rendah, anak-anak dibodohkan dan kemiskinan semakin meluas dan meroket. Bukan solusi yang dikedepankan, mereka justru pamer kemewahan, obral kebobrokan moral, dan memproduksi kebohongan terus menerus. Atas nama tren, show perilaku binatang pun dianggap wajar dan biasa. Jangan tanya dosa pada mereka. Mereka tak kenal. Rakyat sudah muak dan capek dengan semua ini. Maka, akan sangat wajar jika saat ini sudah mulai muncul perlawanan dari rakyat walaupun masih sporadis. Tetapi percayalah, pada saatnya nanti kemarahan dan kekecewaan rakyat akan ada menyatu di satu titik kulminasi lalu meledak. Jika ada yang bertanya kenapa tidak melalui DPR untuk mengungkapkan rasa kekecewaan? Jawabannya adalah DPR sudah mandul, disfungsi, buta dan tuli. Jika ada yang masih mau bersuara atas nama rakyat itu tidak sampai 30 persen. DPR sudah lumpuh. Sebagian besar menjadi pengkhianat dan badut politik. Aneka RUU dibahas dan dipastikan akan lolos, UU KUHP, UU OMNIBUSLAW, dan yang teranyar paling menyakitkan adalah disetujuinya PERPPU CIPTA KERJA menjadi UU. Artinya inilah potret matinya hati legislatif terhadap rakyat. Dengan arogannya para pengkhianat itu membutatulikan diri, mematikan MIC saat persidangan dan akhirnya UU penindas rakyat disahkan. DPR menjadi tempat nyaman bagi para pengkhianat bangsa. Jika sudah seperti ini untuk apa ada DPR? Bubarkan segera, karena sudah tak berfungsi. Keberadaan DPR .hanya menghabiskan dana negara, menyakiti hati rakyat, dan menjadi pelacur politik melakukan perselingkuhan bersama rezim penguasa. DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat akan teapi Dewan Pengkhianat Rakyat. Dengan disahkannya UU CIPTA KERJA artinya jelas bahwa undang-undang ini neraka bagi buruh dan surga bagi bagi para taipan. ,Ini pertanda bahwa DPR bertindak sebagai agen penjajahan. Apa yang bisa dilakukan rakyat untuk membela nasib mereka sendiri di tengah kesemberawutan ini? Hanya satu kata, LAWAN. Tak ada pilihan lain. Hari ini tak ada lagi untuk berbasa basi, berdiskusi, dan bernegosiasi. Mereka hanya lips service belaka. Saatnya rakyat melawan secara nyata. Bangunlah akal sehat, dan mulailah bergerak. Jangan kalah langkah karena oligarki sudah mencuri start. Lonceng kehancuran sudah dibunyikan. Tak ada kata terlambat. Jangan takut mati. Mati hari ini, nanti malam, atau tahun 2050 sama saja. Berbuatlah! Do it, please. Sekali berarti setelah itu mati. Tuhan akan mencatat dengan cermat. (*)
POPULER
