ALL CATEGORY
Kepala Daerah Harus Mampu Gali Potensi Ekonomi Lokal
JAKARTA, FNN – Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap para kepala daerah mampu menggali setiap potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya digali, LaNyalla meminta potensi yang ada bisa dijadikan sebagai unggulan dan prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. “Setiap daerah harus membuat skala prioritas dan target sasaran sektor ekonomi yang paling potensial menjadi pendapatan asli daerah atau PAD,” kata LaNyalla, Sabtu (18/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan Bali. Provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah itu menargetkan 4,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2023 sebagai langkah untuk mendongkrak perekonomian hingga mencapai angka 4,5 persen dari minus 0,9 persen akibat pandemi Covid-19. “Apa yang dilakukan Provinsi Bali merupakan upaya konkret sebagai bagian dari upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berbasis skala prioritas,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong setiap daerah untuk menggenjot perekonomian daerah dan menekan angka kontraksi yang terjadi beberapa waktu saat masa pandemi “Para kepala daerah yang memahami potensi-potensi strategis yang dapat menumbuhkan ekonomi dan menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama menekan angka pengangguran yang diprediksi masih terus bertambah,” ujarnya. Dikatakan LaNyalla, sesungguhnya banyak daerah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan kearifan lokal yang bisa dijadikan ujung tombak pergerakan roda ekonomi masyarakat. Hanya saja, hal tersebut belum secara maksimal digali. Imbasnya, pemda hanya mengandalkan dana dari pusat untuk pembangunan wilayah. “Kalau ini bisa digali, saya yakin tak hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia ini sangat kaya akan potensi ekonomi. Dan, kepala daerah harus kreatif menggalinya,” ujar LaNyalla.(*)
Ketua DPD Ingatkan Ketua MPR Soal Pergantian Wakil Ketua MPR
JAKARTA, FNN — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyala Matalitti, mengingatkan Pimpinan MPR untuk segera melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai wakil ketua MPR, sebagaimana hasil putusan Sidang Paripurna DPD RI. \"Jika tidak ditindaklanjuti, Pimpinan MPR melanggar Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” kata La Nyala, Sabtu (18/2/2023). Hal ini disampaikan menjawab pertanyaan tentang belum dilaksanakannya putusan DPD RI untuk mengganti wakil ketua MPR dari unsur DPD RI. Padahal DPD sudah memutuskan penggantian Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung dalam sidang paripurna DPD. La Nyala menjelaskan, dalam pasal tersebut berbunyi: //Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. Kerugian negara, b. Kerusakan lingkungan hidup, dan/atau c. Konflik sosial. DPD, menurut La Nyala, sudah melakukan langkah dengan Pimpinan DPD melalui sidang paripurna meminta Kelompok DPD di MPR bersurat kepada Pimpinan MPR untuk minta pelantikan. Terkait hal ini, menurut La Nyala, memang diatur dalam Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2019 Pasal 29 Ayat (1) huruf e : Pasal 29, berbunyi (1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD.* Terakhir Pimpinan DPD menyampaikan surat kepada Kelompok DPD agar ditindaklanjuti kepada Pimpinan MPR sesuai dengan mekanisme yang ada di Tatib MPR. Disebutkan La Nyala, Fadel muhamad diputus oleh Badan Kehormatan (BK) DPD bersalah dan diberi hukuman penjatuhan sanksi ringan dengan teguran tertulis. Pengaduan Fadel Muhammad di PN jakarta pusat pun memutuskan bahwa PN tidak berwenang utk mengadili. \"Semua dokumen hukum tersebut melalui kelompok DPD RI telah disampaikan kepada pimpinan MPR,” kata La Nyala. Ditambahkan La Nyala, Pimpinan DPD sudah melakukan komunikasi politik langsung kepada Ketua MPR. Namun, alasan belum dilakukan pelantikan dikarenakan yang bersangkutan masih menggugat dan menunggu putusan di PN dan ada gugatan baru juga di PTUN yg saat ini masih berproses. \"Meskipun hasil di pengadilan sebenarnya tidak berpengaruh dan tidak ada kaitannya. Karena menurut UU PTUN Gugatan tidak bisa menindak pelaksanaan keputusan. Pimpinan MPR harus laksanakan usulan Kelompok DPD sesuai Tatib MPR,” papar La Nyala. (*)
Replika Korupsi Kebijakan Thailand Di Indonesia, Akankah Berakhir Sama?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Thaksin Shinawatra terpilih menjadi Perdana Menteri Thailand pada pemilu 2001, dan kemudian terpilih lagi pada pemilu 2005. Thaksin sangat populer khususnya di pedesaan. Sebelumnya, Thaksin yang mempunyai later belakang seorang polisi, menjabat Menteri Luar Negeri pada 1994, dan kemudian Wakil Perdana Menteri pada 1995-1997. Thaksin sukses mendirikan partai politik, Thai Rak Thai, pada 1998 yang kemudian membawanya menjadi Perdana Menteri pada 2001, dan kemudian 2005. Pemerintahan Thaksin mengalami krisis politik setelah terpilih kedua kalinya pada 2005, hingga 2006. Rezim Thaksin dikenal otoriter sehingga menuai banyak protes khususnya dari kalangan demokrat yang menuntut Thanksin mundur. Dengan latar belakang pengusaha yang sukses, menjadi orang terkaya di Thailand, Thaksin dituduh melakukan kecurangan pemilu dan korupsi selama berkuasa. Thaksin dituduh menyalahgunakan kekuasaan, dengan menerapkan “Korupsi Kebijakan”, *Policy Corruption*, yang menguntungkan dan memperkaya bisnisnya, dengan merugikan keuangan negara. Pengadilan Thailand mendefinisikan “Korupsi Kebijakan” sebagai penyalahgunaan kekuasaan dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang, meskipun terlihat legal dan berpotensi menguntungkan masyarakat dan ekonomi, tetapi juga menguntungkan perusahaan yang sebagian dimiliki oleh pejabat pembuat kebijakan. Pengadilan memutuskan Thaksin bersalah melakukan “Korupsi Kebijakan” yang merugikan keuangan negara dan menguntungkan perusahaannya, dan menyita kekayaannya senilai 46 miliar baht, atau setara 1,3 miliar dolar AS dengan kurs saat ini. Puncak kegaduhan politik ini ketika Thaksin menjual kepemilikan sahamnya, Shin Corp., pada Februari 2006 kepada perusahaan Singapore, Temasek Holdings. Penjualan ini dianggap sebagai pengkhianatan kepada negara, menjual assets strategis kepada pihak asing. Penjualan assets strategis ini seharusnya melanggar hukum. Tetapi Thaksin mengubah hukum agar bisa menjual assets strategis ke pihak asing seolah-olah sesuai peraturan. Thaksin akhirnya diturunkan, alias dikudeta, oleh militer Thailand pada September 2006, ketika yang bersangkutan sedang berada di New York, Amerika Serikat, menghadiri pertemuan PBB. Saat ini, terjadi juga di Indonesia hal yang mirip dengan peristiwa di Thailand tersebut di atas, yaitu penjualan assets strategis nasional kepada pihak asing. Kementerian BUMN saat ini sedang “menjajakan” aset strategis nasional bandar udara Soekarno-Hatta ke operator pihak asing. Sebelumnya, bandar udara Kualanamu, Medan, dan Kertajati, Majalengka, sudah terlebih dahulu diserahkan kepada asing. Kebijakan ini sangat bahaya, karena pengelola bandar udara internasional mengetahui secara detil lalu lintas penumpang, dan mudah membocorkan kepada pihak asing. Contohnya, salah satu pegawai (orang thailand), Sivarak Chutipong, seorang teknisi yang bekerja di bandar udara Kamboja, yang dikelola pihak swasta, dituduh mata-mata dan membocorkan jadwal penerbangan Thaksin dan PM Kamboja Hun Sen kepada kedutaan besar Thailand di Kamboja. Sivarak Chutipong ditangkap dan dihukum penjara 7 tahun. Selain itu, banyak kebijakan yang juga terindikasi koruptif, policy corruption, terjadi di Indonesia, seperti kebijakan harga test PCR, pemulihan ekonomi nasional, kartu prakerja, IKN, kereta cepat, pembangunan jalan tol oleh “Karya”, dan lainnya. Akankah Korupsi Kebijakan dan penjualan assets strategis bandar udara internasional ini memicu protes besar dari kaum nasionalis dan militer? (*)
Perpres Media Berkelanjutan, SMSI Menolak Pasal Yang Memberatkan Perusahaan Pers Start Up
JAKARTA, FNN — Dewan Pers secara resmi telah menyerahkan rancangan peraturan presiden (R-Perpres) media berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Naskah draf diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2). Penyusunan Rancangan Perpres, terkait Media Berkelanjutan atau publisher right platform digital di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15 /2/2023 sempat ricuh. Kericuhan berlangsung ketika rapat koordinasi yang difasilitasi Kementarian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama Dewan Pers dan Konstituennya terjadi silang pendapat secara tajam sehingga rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting tentang draf perpres publisher right media digital/media berkelanjutan. Rapat dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi pada 16-17 Februari 2023. Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya yaitu Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dengan tegas mereka semua menolak menandatangani Draf Rancangan Perpres tersebut. Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers. SMSI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Yono Hartono dalam penyusunan draf tersebut menolak Pasal 8 Bab V ayat (1) dan (2) Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers. Pasal itu berbunyi bahwa Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital hanya perusahaan yang sudah terverifiksi Dewan Pers. Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI. Keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta Sabtu malam (18/2/23), Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu mengtakan, draf R-Perpres media itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas. Dalam proses finalisasi R-Perpres tersebut, Dewan Pers telah mengundang seluruh 11 konstituen untuk membahas materi draf media berkelanjutan tersebut. “Penyusunan draf tersebut dilakukan dengan menyandingkan usulan tim kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Dewan Pers (27 pasal) dan dari Kominfo (13 pasal). Hasil akhir draf terdiri atas 14 pasal,” ujar Ninik. Ia menambahkan, draf ini akan diserahkan kepada presiden dengan tembusan Kemenkominfo sebagai pihak yang mengajukan izin prakarsa. Sebagai bukti bahwa Dewan Pers telah melakukan keterbukaan publik, draf tersebut juga sudah disampaikan di situsweb Dewan Pers (https://s.id/1zLCk) sesuai dengan permintaan anggota konstituen yang selalu mendukung dan memperkuat kelembagaan Dewan Pers. Adapun materi usul pokja yang tidak tertampung di draf R-Perpres akan dimasukkan dalam draf peraturan pelaksana. Selanjutnya, untuk pembahasan R-Perpres antarkementerian, Dewan Pers menugaskan tiga anggota –Asmono Wikan, Arif Zulkifli, dan Totok Suryanto— beserta dua wakil konstituen serta tenaga ahli Dewan Pers. Sementara itu, Usman Kansong dalam keterangannya menyatakan, usulan itu akan dibahas mulai hari ini dalam rapat panitia antarkementerian. Usulan yang dibahas adalah draf hasil kajian Dewan Pers dan konstituen. “Minggu depan, saya diminta Setneg untuk membawa draf yang sudah dibahas bersama. Jika memungkinkan, anggota Dewan Pers yang sedang bertugas di luar bisa bergabung dalam aplikasi zoom,” ujar Usman. Selanjutnya, dia minta agar draf yang disusun pokja disebut sebagai draf Dewan Pers (DP). Hal ini lantaran tim pokja tersebut dibentuk oleh Dewan Pers. Tentang judul draf, dia mengingatkan bahwa umumnya tidak menyatakan tujuan adanya regulasi. Meski demikian, ia mengakui diksi jurnalisme berkualitas adalah hal sakral yang menjadi acuan bersama. SMSI Mengingatkan Secara terpisah, Ketua Umum SMSI Firdaus mengingatkan, agar penyusunan draf publisher right platform digital, Kemenkominfo tetap memperhatikan masukan-masukan Ketua Dewan Pers sebelumnya, Azyumardi Azra. Sebelum meninggal Azyumardi sempat berkirim surat tertanggal 14 September 2022 yang ditujukan kepada Dirjen IKP Usman Kansong. Surat masukan tersebut antara lain berbunyi, “Biarkan perusahaan pers bersaing dalam mendapatkan iklan dari mana saja, asalkan jangan menjual berita bohong, hoax yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat”. Pada poin ke-19 disebutkan “Jangan ada agenda terselubung untuk membunuh perusahaan pers start up yang sekarang berkembang dan 2000 perusahaan di antaranya di bawah binaan SMSI. Diharapkan, peraturan yang diusulkan ini juga nanti memenuhi unsur berkeadilan secara ekonomi dalam melindungi perusahaan kecil, start up”. Soal kualitas berita, Firdaus melihat sudah ada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. “Semua wartawan yang bekerja di perusahaan pers terikat dengan undang-undang pers dan kode etik. Jadi tidak usah diragukan lagi,” tutur Firdaus. (*)
Politik Identitas untuk Menyudutkan, Melemahkan dan Menyerang Umat Islam
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM diskusi kajian politik Merah Putih, seorang mahasiswa UIN mendapatkan giliran pertama, untuk presentasi topik Politik Identitas, langsung ambil secarik kertas dari sakunya dengan gaya dan percaya diri, langsung membaca sebuah pantun : \"Membeli panci hitam - tiba dipasar tiban. Waktu dulu membenci islam, dekat pemilu ikut pengajian\" \"Mengaku pendekar silat - kaki dilipat membaca ayat. Beredar foto pejabat sholat - agar dapat simpati rakyat.\" \"Orang dituntun naik kereta - si Minah menuju Jakarta. Saya berpantun sesuai fakta. Bukan fitnah tapi nyata“ Merekalah pendekar politik identitas. Tanpa rasa malu, begitu keluar berkamonflase kumat lagi cuap cuap bahwa penggunaan politik identitas adalah berbahaya, praktik politik identitas bisa merusak sendi-sendi persaudaraan antar anak anak bangsa. Langganan kesurupan setiap saat tanpa merasa risi dan berdosa. Inkubasi dari ingatan rasa dendam kekalahan Ahok di Pilkada DKI melahirkan narasi politik identitas Penguasa pendendam kering negawaran. Istilah “politik identitas” pertama kali dicetuskan oleh feminis kulit hitam Barbara Smith dan Combahee River Collective pada tahun 1974. Kalau didefinisikan dalam kalimat sederhana, politik identitas adalah ketika orang-orang dari ras, etnis, jenis kelamin, atau agama tertentu ini membentuk aliansi dan berorganisasi secara politik untuk membela kepentingan kelompok mereka secara bersama sama. Para aktor politik sadar betul bahwa para setiap Pemilu/Pilpres untuk menang tidak cukup mengandalkan adu gagasan dan tawaran-tawaran rasional tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi, memerangi terorisme, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan seterusnya. Mereka merasa perlu jualan identitas untuk menarik calon pemberi suara. Apakah cara menjual identitas seperti itu memang diharamkan di Indonesia sehingga penguasa begitu bernafsu dan masif melarang praktek politik identitas dan harus dihindarkan oleh setiap orang yang berkampanye untuk menarik simpati massa? Sesungguhnya politik identitas sah sah saja diterapkan di Tanah Air kita karena memang tidak ada ketentuan yang melarangnya. Sebab, Indonesia menganut paham demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 28, menghargai atas hak asasi manusia, yang isinya merupakan penguatan identitas warga negara. Sementara itu UU Nomor 2 tahun 2008, dinyatakan bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, ayat kedua, parpol dapat mencantumkan identitas tertentu yang mencerminkan parpolnya. Dengan demikian sah sah saja orang memilih calon pemimpinnya karena jujur, sederhana, dia tampan, karena dia taat dalam menjalankan perintah agamanya dan sebagainya. Sehinga masyarakat boleh boleh saja jika memilih berdasarkan suku, ras dan agama. Yang tidak boleh dilakukan adalah memaksa orang untuk memilih yang bukan pilihannya. Bahkan dalam sejarahnya politik identitas ini dipakai oleh elite politik bangsa kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Waktu itu Politik identitas digunakan sebagai salah satu strategi untuk melepaskan Indonesia dari Belanda. Identitas tersebut menegaskan bahwa fenomena ini menjadi bingkai dasar tentang kemerdekaan Indonesia. Jong Islamic Bond yang melibatkan diri ke dalam Sumpah Pemuda, kian memperkuat bahwa identitas Islam memiliki pengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Jangankan di Indonesia, di negara yang penuh sesak dengan sentimen-sentimen komunal, isu-isu identitas masih berperan penting dalam kontestasi pemilu seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Di negara-negara Barat itu, pertarungan politik tidak hanya ditentukan oleh isu-isu rasional seperti layanan kesehatan dan cara mengatasi pengangguran, tetapi juga diwarnai oleh isu-isu yang kental muatan identitas seperti keberadaan imigran, aborsi, homoseksualitas, pemakaian hijab dan cadar, dan seterusnya. Dalam buku yang berjudul “kewargaan multicultural” karya Willy Kylmlicka maka akan tergambar disana betapa soal identitas ini menjadi jualan untuk menarik simpati massa dalam pemilihan calon pemimpinnya. Mereka mengamalkan politik identitas dan itu sah sah saja karena memang bagian dari dinamika demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dalam Buku Politics and International relations comparative politics, yang ditulis oleh Pippa Norris (Editor), 1997, Harvard University, Massachussset yang juga membicarakan soal politik identitas dalam perekrutan caleg oleh partai politik di banyak negara di Eropa. Mengapa sekarang politik identitas itu di Indonesia tiba-tiba menjadi sesuatu yang haram dan salah, seakan saat ini politik identitas itu bertentangan dengan dasar negara sehingga harus dilarang. Asal usul larangan politik identitas di Indonesia adalah pasca pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang berhasil mengantarkan Anis-Sandi sebagai pemenangnya. Paska kemenangam Anies partai partai pengusung beserta elemen pendukungnya sering diserang oleh para buzzer sebagai pihak yang mengusung kampanye identitas. Para buzzer itu begitu rajin menyerang elemen elemen pendukung Pilkada Jakarta 2017 dengan sebutan “kadrun” yang identik ke arab araban, penjual ayat dan penjual agama untuk menangguk suara. Mereka bahkan menyerang pribadi seorang Anies Baswedan sebagai keturunan Yaman yang numpang tinggal di Indonesia. Narasi narasi yang bernada kebencian tersebut bisa jadi merupakan wujud sakit hati setelah kandidat yang mereka usung selama Pilkada DKI 2017 berhasil dikalahkan oleh politik identitas yang memang lebih murah harganya. Ahok saat itu yang didukung penguasa bahkan terang terangan didukung Jokowi sebagai presiden dan sumberdaya finansial (uang), sembako dan buzzer dalam kampanyenya, harus tumbang. Rupanya kekalahan tersebut begitu membekas sehingga menimbulkan luka yang mendalam, sulit sekali disembuhkan sehingga menimbulkan dendam yang terus terpelihara. Dari rasa dendam itulah lahir larangan Politik Identitas. Munculah framing macam-macam bahwa tokoh-tokoh yang berbicara soal agama atau mengenakan atribut agama Islam seperti jilbab, baju gamis atau sejenisnya dianggap sebagai radikal, intoleran bahkan dituduh sebagai penjual agama. Tetapi anehnya ketika pemilu akan tiba, tanpa rasa malu para penguasa yang melarang politik identitas justru menggunakan politik identitas untuk menjual diri menarik simpati. Tiba tiba berganti penampilannya. Bagi tokoh wanitanya, yang biasanya tidak mengenakan jilbab langsung memakai jilbab. Sementara yang laki laki memakai songkok atau gamis sebagai simbol perubahan perilakunya biar terkesan islami dan taat agama. Mereka juga mulai rajin mendatangi tempat tempat ibadah seperti masjid atau mushola. Tidak lupa datang ke pesantren, panti asuhan dan lembaga lembaga keagamaan lainnya. Untuk mengesankan bahwa dirinya identik dan sejalan dengan aspirasi target yang didatanginya. Bahkan ada diantaranya yang nekad jadi imam sholat pada hal tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Fenomena tersebut tentu saja merupakan bagian dari pengamalan dari politik identitas yang selama ini di-framing oleh mereka dilarang. Mereka semua manusia munafik. Kampanye anti politik identitas yang marak akhir akhir ini hanya bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dan untuk menjegal calon yang tidak dikehendaki penguasa karena minim prestasi. Kampanye anti politik identitas digunakan oleh kelompok pro-status quo untuk modus stereotyping, stigmatisasi serta labelisasi pada kelompok kritis di luar pemerintahan yang tidak sejalan dengan kebijakan penguasa. Tujuannya, menutup keran aspirasi kelompok kritis untuk membungkam suara korektif kepada penguasa. Di samping ada agenda besar digunakan untuk menyerang Capres yang menurut mereka berbau agama Islam . Bahkan untuk, menyudutkan, melemahkan dan menyerang umat Islam Indonesia yang mayoritas. ****
KJRI Istanbul Membantu Mencari Dosen UII yang Hilang Kontak
Jakarta, FNN - KBRI Ankara dan KJRI Istanbul menerima sejumlah laporan mengenai hilang kontak seorang dosen Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, berinisial ARP.Setelah menerima informasi kehilangan tersebut, KJRI Istanbul langsung menjalin komunikasi formal dan informal dengan sejumlah otoritas terkait di Istanbul untuk mencari petunjuk tentang keberadaan sang dosen.“KJRI sudah menghubungi imigrasi dan otoritas bandara untuk meminta informasi yang bisa menjadi petunjuk kemungkinan keberadaan yang bersangkutan. KJRI juga sudah menanyakan kepada simpul-simpul masyarakat Indonesia di Istanbul”, kata Konsul Jenderal RI Istanbul Imam Asyari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Menurut keterangan itu, ARP melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia, pada 4 Februari dalam rangka tugas kampus dan seharusnya kembali 12 Februari melalui Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlines.Istri ARP lewat pesan Whatsapp yang diterima KBRI Ankara, mengatakan: \"Terakhir berkontak pada Minggu, 12 Februari 2023 kemarin. Saat itu posisi beliau berada di Bandara Oslo”.Sejumlah pihak berspekulasi bahwa dosen jurusan teknik informatika itu hilang terkait gempa.Menanggapi spekulasi tersebut, Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhamad Iqbal menyatakan ada banyak kemungkinan terkait hilangnya sang dosen dan bahkan belum bisa dipastikan apakah dia masih berada di Oslo atau sudah berada di Istanbul.Namun yang pasti, lanjut Iqbal, kecil kemungkinan terkait dengan gempa karena yang bersangkutan diperkirakan menuju Turki pada 12 Februari, sementara gempa terjadi pada 6 Februari.(ida/ANTARA)
Situasi Terakhir Gempa Turki dan Suriah
Ankara, FNN - Berikut kabar terakhir menyangkut gempa bumi bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah pada 6 Februari:- Tiga orang, termasuk seorang anak, diselamatkan hidup-hidup dari balik reruntuhan sebuah gedung di kota Antakya di bagian selatan Turki pada Sabtu. Penyelamatan ketiga orang ini terjadi 296 jam setelah gempa bumi meluluhlantakkan Turki selatan, lapor kantor berita Anadolu.- Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Turki sudah mencapai 39.672 orang, kata badan penanganan bencana Turki. Tetapi jumlah ini diperkirakan bakal terus bertambah mengingat sekitar 264.000 apartemen hancur akibat gempa dan banyak korban yang belum ditemukan. Di Suriah, pihak berwenang mengungkapkan 5.800 orang meninggal dunia sekalipun jumlah ini tak berubah sejak beberapa hari ini.- Pesepakbola Ghana, Christian Atsu, ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di bawah sebuah gedung yang menjadi tempat tinggalnya di Turki selatan setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Turki pekan lalu, kata agen sang pemain pada Sabtu.- Seorang pria diselamatkan dari dasar sebuah bangunan yang runtuh di provinsi Hatay di Turki selatan, 278 jam setelah gempa dahsyat 6 Februari lalu, kata kantor berita Anadolu. Beberapa jam sebelumnya, dua orang lainnya berhasil ditarik hidup-hidup dari reruntuhan. Osman Halebiye (14) dan Mustafa Avci (34) diselamatkan semalam di kota Antakya di Turki tenggara.- \"Saya sudah kehilangan harapan. Ini sungguh mukjizat. Mereka telah mengembalikan anak saya. Jika melihat reruntuhan itu saya sempat beranggapan tak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dari sana,\" kata ayahanda Avci.- Masjid-masjid di seluruh dunia mengadakan salat jenazah untuk korban meninggal dalam gempa Turki dan Suriah yang banyak di antaranya tak sempat dishalatkan terlebih dahulu sebelum dimakamkan, akibat dahsyatnya bencana ini.- FIFA mengalokasikan 1 juta dolar AS sebagai bantuan kemanusiaan untuk orang-orang yang terdampak gempa Turki dan Suriah.- Sampai Jumat kemarin, 143 truk bantuan dari PBB sudah melintas masuk daerah barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak sejak operasi bantuan dilanjutkan pada 9 Februari, kata juru bicara Badan Koordinasi Hubungan Kemanusiaan PBB (OCHA) kepada Reuters.(ida/ANTARA)
HNW Mengajak Pemuda Hidayatullah Mempersiapkan Pemimpin Indonesia Emas 2045
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak Pemuda Hidayatullah mempersiapkan langkah untuk mencetak pemuda progresif yang akan menjadi pemimpin dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.Hal tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid (HNW) saat memberikan materi kebangsaan dalam acara Musyawarah Nasional VIII PP Pemuda Hidayatullah di Aula Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jatinegara, Jakarta, Jumat (17/2).“Dari sekarang di tahun 2020-an mempersiapkan karakter, jati diri, untuk bisa menghadirkan pemuda progresif beradab yang mengisi Indonesia Emas 2045. Serta mempersiapkan pemimpin berskala nasional di tahun 2045,\" kata Hidayat sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ia mengapresiasi munas yang digelar PP Pemuda Hidayatullah sebagai pilihan dan tonggak yang tepat, sebagaimana kiprah pemuda Indonesia pada tahun 1920-an yang ikut mempersiapkan Indonesia merdeka melalui keaktifan di PPKI, BPUPKI, hingga Panitia Sembilan.Menilik dari faktor sejarah tersebut, Hidayat menggarisbawahi para pemuda yang terdidiklah yang bisa menghadirkan kontribusi luar biasa, baik yang datang dari latar belakang pendidikan umum maupun pesantren.“Keterdidikan menghasilkan kualitas dan keunggulan,\" kata HNW, sapaan karibnya.Untuk itu, ia mengingatkan kepada Pemuda Hidayatullah untuk mementingkan kualitas pendidikan dalam mempersiapkan pemimpin di tahun 2045.\"Keterdidikan dari generasi pada masa lalu adalah keterdidikan yang benar, di mana dari perilaku dan pikiran yang dihasilkan semuanya demi Indonesia merdeka dan bersatu. Tidak ada pikiran mereka yang memecah belah persatuan bangsa dan umat. Keterdidikan mereka memberi solusi,\" tuturnya.Di samping pendidikan, HNW mengingatkan pula bahwa para pemuda yang ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia juga aktif berorganisasi sehingga tidak individualistik.“Maka juga tidak mungkin memikirkan Indonesia tahun 2045 dengan sejak sekarang mengabaikan kualitas SDM, pendidikannya serta sifat aktif berorganisasi dan terbiasa berani maju memberi solusi konstruktif atas berbagai masalah dan tantangan serta peluang yang ada,\" kata HNW.Sebelum menyampaikan materi dengan tema \"Kokohkan Karakter Pemuda Progresif Beradab Untuk Indonesia Bermartabat 2045\", HNW pun mengucapkan selamat atas terselenggaranya Munas VIII PP Pemuda Hidayatullah yang diikuti oleh ratusan pemuda dari seluruh Indonesia.\"Mudah-mudahan akan menghadirkan keputusan dan langkah yang penting untuk direalisasikan sebagaimana spirit tema yang ada di munas,\" ucapnya.(ida/ANTARA)
Usai Kunjungi Kampus Norwegia, Dosen UII Yogyakarta Dilaporkan Hilang
Yogyakarta, FNN - Seorang dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta bernama Ahmad Munasir Rafie Pratama (AMRP) dilaporkan hilang kontak setelah mengikuti aktivitas mobilitas global di University of South-Eastern Norway (USN) di Norwegia.\"UII terus melacak dengan berbagai cara dan berkoordinasi dengan banyak pihak. UII memohon doa dari seluruh pihak agar keberadaan AMRP segera diketahui dalam kondisi sehat dan baik,\" kata Rektor UII Fathul Wahid dalam keterangannya yang diterima di Yogyakarta, Sabtu.Fathul menjelaskan kunjungan ke kampus negeri Norwegia itu dilakukan oleh tim dari UII Yogyakarta yang terdiri atas empat orang, termasuk dirinya, Ahmad Munasir, dan dua orang lain.Kunjungan ke Norwegia tersebut untuk mempererat hubungan kerja sama antara UII Yogyakarta dan USN Norwegia, dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa melalui skema Erasmus+.Setelah beraktivitas selama sepekan di USN sejak Minggu (5/2), tim UII kemudian meninggalkan Norwegia melalui Bandar Udara Gardermoen Oslo (Oslo Airport) pada Minggu (12/2). Fathul mengaku berjumpa terakhir kali dengan Ahmad Munasir di Oslo, Norwegia, pada Sabtu malam (11/2).\"Tim terbagi dalam tiga penerbangan berbeda. AMRP sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia, melalui Istanbul, Turki,\" kata Fathul.Menurut rencana yang disampaikan secara lisan, Ahmad Munasir mengatakan kepada Fathul bahwa rute perjalanan pulangnya ke Indonesia adalah Oslo-Istanbul-Riyadh-Istanbul-Jakarta. Ahmad Munasir tidak membagikan informasi penerbangannya secara detail kepada rekannya maupun kepada istrinya.Perjalanannya ke Riyadh dilakukan karena sebagian tiket dibayar oleh panitia konferensi di Arab Saudi yang mengharuskan rute tersebut. Sebelum ke Oslo, kata Fathul, Ahmad Munasir sempat memberikan pidato kunci pada konferensi internasional di Jeddah.Fathul menambahkan komunikasi terakhir Ahmad Munasir dengan istrinya tercatat pada Minggu siang (12/2) dalam perjalanan pulangnya yang saat itu berada di Bandara Oslo beberapa saat sebelum menaiki pesawat menuju Istanbul.\"Menunggu boarding,\" bunyi pesan Ahmad Munasir kepada istrinya.Hingga kini, Ahmad Munasir tidak pernah mengirimkan pesan lagi kepada istri dan rekan-rekannya.\"Sejak saat itu, AMRP tidak pernah mengirimkan pesan lagi. Beragam upaya mengontak melalui beragam kanal daring, termasuk email, diupayakan; tetapi belum satu pun yang direspons oleh AMRP,\" tambah Fathul.Rencananya, Ahmad Munasir mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (16/2) pukul 18.00 WIB.\"Adik AMRP menunggu di pintu kedatangan dan tidak mendapati yang bersangkutan. Setelah melakukan konfirmasi ke Angkasa Pura, nama AMRP tidak ada dalam manifes penerbangan tersebut,\" katanya.UII Yogyakarta telah berupaya menghubungi berbagai pihak terkait untuk membantu mencari keberadaan Ahmad Munasir. UII Yogyakarta juga menyampaikan informasi ke KBRI di Norwegia dan Turki, serta menghubungi panitia konferensi di Jeddah yang memesankan tiket penerbangan.UII juga telah menghubungi Turkish Airline di Oslo untuk memastikan bahwa Ahmad Munasir telah naik pesawat.Keluarga Ahmad Munasir sudah melaporkan kejadian itu ke kepolisian secara resmi. Namun, karena tidak ada nomor referensi pemesanan tiket, maka pelacakan tidak mudah dilakukan.Setelah dilakukan pelacakan aktivitas daring, terdapat jejak Ahmad Munasir di Turki pada 13 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 dan 08.00 waktu setempat. Setelah itu, tidak ada jejak daring Ahmad Munasir yang dapat dilacak.\"Saat ini, pihak UII masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airline di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggahan terakhir,\" ujar Fathul Wahid.(ida/ANTARA)
Orang Tua Brigadir J Merestui Richard Eliezer Kembali ke Kepolisian
Jakarta, FNN - Orang tua Brigadir (Anumerta) Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tidak keberatan jika Bharada Richard Eliezer kembali ke institusi Polri setelah menjalani pidananya.Ayahanda Brigadir J, Samuel Hutabarat menyerahkan keputusan penarikan Bharada Elizer kepada institusi Polri.“Itu adalah suatu peraturan di instansi pemerintahan atau kepolisian. Kami ikuti saja proses yang ada di kepolisian,” kata Samuel di Jakarta, Jumat.Senada dengan suaminya, Rosti Simanjuntak juga tidak mempersoalkan kembalinya Bharada Eliezer ke kepolisian.Pertimbangan keluarga merestui Bharada Eliezer dijelaskan oleh penasehat hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak.Menurut Kamaruddin, pihaknya telah mendiskusikan hal itu saat bertemu dengan Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andriantor di Bareskrim siang tadi.Ia mengatakan pihak keluarga dan penasehat hukum meminta supaya Bharada Eliezer divonis di bawah lima tahun.“Kabareskrim sangat mengapresiasi sikap keluarga maupun penasehat hukum,” kata Kamaruddin.Di mata keluarga, kata Kamaruddin, Eliezer merupakan sosok orang baik yang perlu dilindungi, setelah mengakui perbuatannya dan mau mengungkap kebenaran dengan menjadi justice collaborator (JC).Kamaruddin mengaku, pihaknya turut mendorong penasehat hukum Bharada Eliezer agar menjadikan mantan ajudan Ferdy Sambo tersebut sebagai justice collaborator dalam mengungkap kasus tersebut.“Jadi kami dengan sadar, dan meminta juga Eliezer memang harus jadi JC, ketika terjadi perdebatan sewaktu Kejaksaan Agung dengan timnya tidak mau mengaku sebagai JC, saya benar-benar memperjuangkan dengan rekan-rekan bahwa Eliezer adalah JC,” kata Kamaruddin.Dengan keikhlasan keluarga menerima putusan majelis hakim yang memvonis Eliezer satu tahun enam bulan, dan memberikan kesempatan untuk bisa berprestasi lagi di kepolisian. Keluarga berharap, perwira Polri berpangkat Bhayangkara dua (Bharada) itu bisa menjadi pengingat bagi generasi berikutnya, agar tidak ada lagi kejahatan-kejahatan di kepolisian, menjadi polisi yang baik dan humanis yang berpihak kepada rakyat.Kamaruddin mengungkapkan, bahwa keputusan ini tidaklah mudah diterima oleh keluarga. Beberapa tante dari Brigadir Yosua keberatan dengan keputusan tersebut. Tetapi setelah diberikan pengertian, bahwa keluarga harus melindungi penegakan hukum di Indonesia.“Sempat ada keluarga khususnya daripada tante-tante almarhum kurang setuju, tapi saya memberikan pengertian. Bahwa itu harus kami tempuh bukan hanya untuk Yosua, tapi untuk melindungi sistem penegakan hukum di Indonesia supaya orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang benar tumbuh demi masa depan Indonesia,” kata Kamaruddin.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam acara kick off meeting Pancasila di Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (16/2) mengatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan persidangan kasus pembunuhan Brigadir J, termasuk apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim turut menjadi catatanya,Begitu pula dengan harapan masyarakat menjadi pertimbangan pihaknya dalam melaksanakan sidang etik kepada Bharada Richard Eliezer.“Ya peluang (kembali) itu ada,” kata Sigit.Sigit telah meminta tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan sidang etik terhadap Bharada Richard Eliezer.(ida/ANTARA)
POPULER
