ALL CATEGORY
Polri Diminta Mengusut Sindikat Perdagangan Orang Internasional
Tangerang, FNN - Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI) meminta Kepolisian RI (Polri) untuk mengusut secara tuntas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh sindikat penyaluran pekerja migran Indonesia jaringan Internasional.\"Kami meminta Kepolisian untuk memberangus sindikat internasional TPPO penyalur tenaga kerja ke luar negeri,\" ucap Direktur Bina Riksa Kemnaker RI, Yuli Adiratna, setelah menghadiri konperensi pers kasus TPPO di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat.Menurut dia, terbongkarnya kasus sindikat jaringan internasional ini merupakan langkah awal yang baik dalam pengusutan tuntas kemungkinan adanya korban lain, serta membongkar sindikat yang menjadi pemasok pekerja migran secara non prosedural ke luar negeri.\"Terlihat polisi sangat serius mengungkap tindak pidana penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) non-prosedural,\" ujarnya.Kendati demikian, pihaknya pun kini akan terus mendorong semua pihak dalam hal ini aparat penegak hukum terkait untuk terus melakukan upaya pencegahan dengan memberikan tindakan secara tegas terhadap para pelaku perdagangan orang tersebut.\"Pemerintah dalam hal Kemnaker sedang gencar dalam melakukan pencegahan penempatan calon PMI secara non prosedural alias Ilegal,\" kata diaSebelumnya, Polresta Bandara Soekarno Hatta membongkar sindikat internasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.Modus operandinya menyalurkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural ke negara-negara Timur Tengah berdasarkan laporan dari Kemnaker RI.Dalam pengungkapan ini, berawal saat Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama penyidik Satreskrim Polresta Bandara berhasil menggagalkan keberankatan 38 orang calon pekerja migran. Mereka diamankan di area gate 5 keberangkatan Internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada 17 Oktober 2022.Atas hasil itu, polisi menangkap tiga orang tersangka laki-laki berinisial MAB (49), ABM (46) warga Jakarta Timur dan perempuan berinisial RC (43) warga Lebak, Banten.(sof/ANTARA)
Segera Disidangkan Kasus Dana Hibah APBD Jatim
Sidoarjo, FNN - Kasus korupsi dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jatim segera disidangkan menyusul Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan dua orang tersangka atas kasus tersebut yaitu Ilham Wahyudi alias Eeng dan Abdul Hamid ke Rutan Kelas I Surabaya.Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari, membenarkan jika jajarannya menerima pelimpahan dua orang tahanan baru dari KPK.\"Tadi sekitar pukul 15.00 WIB, Rutan Kelas I Surabaya menerima dua tahanan baru dari KPK,\" ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim dalam keterangan pers, di Surabaya, Jumat.Imam menyatakan bahwa keduanya diantar oleh Jaksa KPK, Arif Suhermanto, dan diterima oleh staf administrasi dan perawatan Rutan Kelas I Surabaya.\"Baik Ilham maupun Abdul akan ditahan selama 20 hari ke depan. Sambil menunggu agenda sidang pertama, keduanya akan ditempatkan dalam blok masa pengenalan lingkungan (mapenaling),\" tuturnya.Sementara itu, Karutan Kelas I Surabaya Wahyu Hendrajati menyatakan bahwa kedua tahanan yang dilimpahkan tersebut dalam keadaan sehat. Sehingga, tidak ada yang khusus untuk pelayanan kesehatan.\"Sudah diperiksa oleh perawat dan dokter rutan, dan keduanya dalam keadaan sehat,\" ucap Hendra.Hendra menegaskan bahwa kedua tahanan akan diperlakukan dan dilayani sesuai dengan SOP yang ada serta tidak ada pengistimewaan.\"Keduanya juga belum boleh dikunjungi siapa pun selama menjalani masa orientasi. Kecuali ada permohonan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan lanjutan atau penyelesaian berkas perkara,\" ujarnya.Kedua tersangka diduga sebagai penyuap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simandjuntak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK.Sahat ditangkap bersama tiga orang lain dan mereka resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat yang dikucurkan melalui dana APBD Jatim. Sahat diduga menerima uang sekitar Rp5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas).KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur tersebut. Dua tersangka selaku penerima ialah STPS dan Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS. Sementara dua tersangka lain selaku pemberi suap yaitu Kepala Desa Jelgung, Kabupaten Sampang, sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid (AH) dan koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.(sof/ANTARA)
KPK Membuka Pintu Laporan Dugaan Penyelewengan di BRIN
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka dan mempersilakan semua pihak untuk melaporkan dugaan penyelewengan yang terjadi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).\"Peran serta masyarakat, siapa pun itu, penting bagi KPK dan kita semua dalam memberantas korupsi. Silakan segera laporkan pada KPK, tentu disertai dengan identitas dan data awal dari pelapor tanpa mengekspos diri di ruang publik,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Ali memastikan semua laporan yang diterima KPK akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.\"Pasti KPK tindaklanjuti. Syaratnya, laporan itu sesuai ketentuan, kemudian diverifikasi, ditelaah, dan dilakukan koordinasi dengan pelapor untuk pengayaan informasi. KPK akan proaktif apabila data awal telah diperoleh,\" jelasnya.Lebih lanjut, Ali mengatakan laporan tersebut terlebih dahulu akan dianalisis dan dipelajari oleh penyidik.\"Apakah benar ada peristiwa pidana, pertama. Kedua, apakah pidana korupsi. Ketiga, apakah itu jadi kewenangan KPK. Jadi, analisisnya di situ,\" kata Ali Fikri.Ali Fikri mengatakan hal itu guna menanggapi pernyataan anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun.Sebelumnya, Rudi Hartono Bangun menyoroti soal distribusi anggaran kegiatan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR dengan rincian 25 kegiatan hingga Agustus mendatang.Dia mempertanyakan soal kegiatan tersebut apakah sesuai nomenklatur dan apakah kegiatan tersebut tidak tumpang tindih dengan kegiatan Komisi VII. Pasalnya, menurut Rudi, kegiatan anggota dewan telah diatur oleh Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR.\"Ini kan bapak manipulasi sama anggota di bawah. Bapak tulis-tulis pengadaan ini, pengadaan itu, anggaran Rp300 juta. Itu namanya, dugaan saya, namanya manipulasi dan korupsi,\" kata Rudi dalam rapat dengan BRIN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/1).(sof/ANTARA)
Situasi di Paro Masih Kondusif
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan bahwa situasi di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, terbilang masih kondusif, berdasarkan Komando Kewilayahan TNI AD setempat.\"Tidak seperti segenting apa yang kita dengar sebetulnya di situ. Suasananya Komando Kewilayahan di sana, Kodim (Komando Distrik Militer) maupun Koramil (Komando Rayon Militer) masih kondusif,\" kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat.Dudung juga mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir lantaran banyak pasukan TNI yang berjaga di sana, meski masyarakat Paro merasa terintimidasi oleh keberadaan KKB.\"Kalau saya dapat laporan dari Pangdam (Panglima Kodam) ya, memang ada masyarakat yang terintimidasi, tetapi pasukan-pasukan kita sudah banyak di sana dan untuk menciptakan kondusif di sana, dan untuk melindungi masyarakat-masyarakat di sana,\" tuturnya.Dudung berharap pasukan TNI AD yang diberangkatkan dari Jakarta ke Papua pada hari ini nantinya dapat melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).\"Tinggal pasukan yang nanti akan dikirim, adalah bagaimana untuk mengantisipasi,\" ujarnya.Ia juga berharap pasukannya dapat segera mengevakuasi pilot Susi Air yang menjadi korban aksi teror pembakaran pesawat di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa (7/2) itu.\"Saya rasa nanti lebih cepat akan lebih bagus, ya. Mudah-mudahan pilot ini segera ditemukan,\" kata Dudung.Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya memberangkatkan pasukan ke Papua untuk menangani aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.\"Pada hari ini saya akan ke Halim, saya ingin melihat pasukan yang akan diberangkatkan ke Papua, saya akan memberikan (dukungan) moril kepada mereka,\" ucap Dudung.Ia menyebut pasukan TNI AD yang diberangkatkan ke Papua difokuskan untuk penanganan KKB di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, yang menjadi lokasi aksi teror KKB beberapa waktu belakangan.Adapun Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan personel TNI-Polri mengevakuasi 25 warga sipil akibat intimidasi KKB pimpinan Egianus Kogoya.Ia mengatakan warga yang dievakuasi merupakan anak-anak, perempuan, dan orang sakit saat mereka dalam perjalanan ke Kenyam dengan berjalan kaki.\"Puluhan warga sipil itu diamankan di sekitar Gunung Wea tak jauh dari tempat dievakuasi-nya 15 pekerja bangunan yang diintimidasi KKB, \" tutur Pangdam, Jumat.Sementara itu, Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring mengatakan masyarakat yang keluar dari Paro karena takut dan terancam akibat aksi teror yang dilakukan KKB pimpinan Egianus Kogoya.\"Mereka sudah dua hari berada di hutan dan berjalan kaki sehingga Bupati Nduga meminta bantuan TNI-Polri untuk menyelamatkan mereka sebagai wujud rasa kemanusiaan,\" kata JO Sembiring.(sof/ANTARA)
Kasad Akan Membentuk Kodam di Setiap Provinsi
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya akan membentuk markas komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi di Indonesia.Rencana pembangunan kodam di setiap provinsi itu sudah disetujui Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat.\"Sesuai perintah dari menhan dan panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada kodam,\" kata Dudung.Setelah disampaikan kepada Yudo Margono, Dudung mengatakan usulan pembentukan kodam di setiap provinsi itu diteruskan kepada menteri terkait lain.\"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada menpan RB (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi). Tentunya, nanti juga akan dibicarakan dengan menteri keuangan karena kan akan menyangkut masalah anggaran,\" jelasnya.Selain untuk untuk menyesuaikan dinamika tantangan ke depan, lanjut Dudung, rencana pembentukan kodam di setiap provinsi itu juga untuk menciptakan kesinambungan dengan unsur kepolisian di daerah.\"Kami menyesuaikan, kalau dari Kemhan bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua, sekarang semua sudah tipe A, semua bintang dua semua; sementara di tempat kami (TNI AD), provinsi masih ada yang kolonel, sehingga nanti seimbanglah,\" jelasnya.Dia menegaskan rencana pembentukan kodam di setiap provinsi itu mulai tahun 2023. Namun, untuk pembentukan kodam di empat daerah otonom baru (DOB) Papua akan dilakukan secara bertahap.\"Tahun ini. Mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus karena sudah kami usulkan,\" ujar Dudung.(sof/ANTARA)
Sebanyak 107 Juta Pemilih Muda Mendominasi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyampaikan pemilih pada Pemilu 2024 didominasi pemilih muda berusia 17-40 tahun dengan jumlah sekitar 107 juta orang atau 53-55 persen dari total jumlah pemilih. “Kalau kita lihat proporsinya antara usia 15 tahun yang mungkin nanti menjadi pemilih pemula (berusia 17 tahun) pada saat 2024 sampai dengan usia 39 tahun hingga 40 tahun, itu proporsinya sekitar 53 sampai 55 persen atau 107 juta, hampir 107-108 juta dari total jumlah pemilih di Indonesia,” ujar Mellaz. Hal tersebut dia sampaikan melalui panggilan suara saat menjadi narasumber dalam Diskusi Getar Pemilu 2024 Radio Elshinta bertajuk “Pentingnya Pemilih Pemula dan Pemilih Muda Mengenal Jenis dan Bentuk Pelanggaran Pemilu” di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Dengan demikian, ujar dia, para pemilih muda perlu mengetahui dan memahami nilai penting dari penyelenggaraan pemilu, yakni tidak hanya sebagai sarana untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah, tetapi sarana integrasi bangsa dan menentukan pemimpin yang mampu menghadirkan masa depan lebih baik bagi Indonesia. “Memilih para pemimpin bangsa kita itu menjadi penentu bagi keberlanjutan masa depan kita,” tambah Mellaz. Ia menyampaikan untuk menyosialisasikan pemahaman yang baik mengenai pemilu kepada para pemilih muda, maka KPU tidak bekerja sendiri. KPU, ujar dia, melibatkan berbagai pihak dalam menghadirkan program-program edukasi kepemiluan yang dapat diakses anak muda di antaranya bekerja sama dengan sekolah atau perguruan tinggi dalam menghadirkan program sosialiasi, seperti “KPU Goes to School” atau “KPU Goes to Campus”. “Banyak program nanti yang akan menyasar teman-teman muda, misalnya KPU \'Goes to School\' dan \'Goes to Campus\'. Bahkan di banyak tempat, misalnya di satuan kerja kami di tingkat kabupaten/kota banyak sekali permintaan dari kepala sekolah, guru di sekolah menengah atas agar KPU daerah memfasilitasi skema tentang tata cara pemilihan secara demokratis. Misalnya, untuk pemilihan di tingkat sekolah, pemilihan OSIS, dan segala macam,” ucap Mellaz.(sof/ANTARA)
Pemilu Tinggal 12 Bulan, Partai Gelora Bentuk Tim Pemenangan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 tinggal 12 bulan lagi. Untuk menghadapi hal ini, Partai Gelora telah membentuk Tim Pemenangan Pemilu (TPP) 2024. Selain itu, Partai Gelora juga membentuk 84 Koordinator Pemenangan Daerah Pemilihan (Dapil) di 84 dapil untuk kursi legislatif di DPR RI. Jumlah kursi yang akan diperebutkan di 84 dapil sebanyak 580 kursi. Pembentukan TPP 2024 dan Kordinator Pemenangan Dapil dibentuk di sela-sela penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 yang digelar Pomelotel Jakarta, pada Kamis (9/2/2023). \"Dalam Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu, kita sudah menyepakati dan memutuskan dibentuk Tim Pemenangan Pemilu Partai Gelora Indonesia dan 84 Koordinator Pemenangan Dapil,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Jumat (9/2/2023). Menurut Mahfuz, TPP 2024 ini akan mengkoordinasikan seluruh kerja-kerja pemenangan Pemilu Partai Gelora di pusat maupun di daerah, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. TPP 2024 Partai Gelora ini, akan dipimpin Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta selaku Ketua Steering Committe (SC), sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Rico Marbun ditunjuk sebagai Ketua Organizing Committee (OC). Anis Matta selaku Ketua SC TPP 2024 akan didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik. Sedangkan Rico Marbun sebagai Ketua OC akan didampingi Wakil Sekjen Regulasi Organisasi Partai Gelora Handoyo Prihantanto sebagai Sekretaris OC. \"TPP secara periodik akan sering bertemu dan melakukan pertemuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsolidasi pemenangan Pemilu,\" katanya. \"Untuk kerja-kerja pemenangan tersebut, OC sudah menyusun manajemen kerja pemenangan dapil,\" lanjutnya. Mahfuz menambahkan, 84 Koordinator Pemenangan Dapil yang dibentuk tersebut dibawa koordinasi langsung lima Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) DPN Partai Gelora. \"Koordinator Pemenangan Dapil ini juga memiliki kewajiban untuk konsultasi dan koordinasi dengan DPW, sehingga akan menjadi satu kesatuan kerja pemenangan caleg Partai Gelora dari provinsi, kabupaten, kota hingga pusat,\" jelasnya. Sehingga antara DPW dan Koordinator Pemenangan Dapil akan saling bersinergi untuk memenuhi target tersebut. Tidak hanya untuk dapil pusat, tetapi juga di dapil provinsi dan kabupaten/kota. \"Dengan saling bersinergi, maka semua kerja yang dilakukan secara terpadu, sehingga targetnya diharapkan akan tercapai di ketiga level ini,\" ujarnya. Selanjutnya, untuk mengkordinasikan 84 Kordapil ini, Ketua Bangter I Syahfan Badri Sampurno, Ketua Bangter II Acmad Zairofi, Ketua Bangter III Ahmad Zainuddin, Ketua Bangter IV Rofi\' Munawar dan Ketua Banter V Akhmad Faradis mendapatkan surat tugas secara langsung dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Bangter I akan bertanggungjawab pada pemenangan dapil di wilayah Sumatera. Bangter II bertanggungjawab pemenangan dapil di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kemudian Bangter III bertanggungjawab di pemenangan dapil DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu, Bangter IV bertanggungjawab di pemenangan dapil di Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Terakhir Bangter V bertanggungjawab pada pemenangan dapil di Sulawesi, Maluku dan Papua. Mahfuz menambahkan, Rakornas Konsolidasi Pemenangan juga menyepakati konsolidasi pemenangan untuk memastikan target terdekat. \"Yaitu pendaftaran Bakal Calon Anggota Legistif (BCAD) yang akan di mulai bulan Mei dengan rekrutmen Bacaleg,\" pungkasnya. (*)
KPK Mengapresiasi Putusan Perkara Mardani Maming
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang memvonis terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.\"KPK mengapresiasi mejelis hakim pada pengadilan Tipikor Banjarmasin yang telah objektif memeriksa dan mengadili perkara dimaksud,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Ali menyebut putusan tersebut menegaskan bahwa langkah KPK dalam proses penegakan hukum Tipikor pada perkara ini telah sesuai mekanisme dan prosedur hukum.\"Sehingga tuduhan oleh pihak tertentu terhadap KPK dengan narasi KPK telah mengkriminalisasi dan politis dalam setiap penyelesaian perkara hanyalah persepsi subjektif yang dibangunnya semata, tanpa alas hukum yang dimilikinya,\" ujar Ali.Lebih lanjut Ali juga memastikan setiap penindakan tindak pidana korupsi oleh KPK akan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan undang-undang.\"Kami pastikan, KPK tak akan pernah melanggar hukum ketika menegakkan hukum pidana korupsi, sehingga ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka pasti karena berdasarkan kecukupan alat bukti,\" tuturnya.Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin menyatakan terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.\"Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,\" kata Ketua Majelis Hakim Heru Kuntjoro di Banjarmasin, Jumat.Selain itu, terdakwa juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp110.604.731.752 dan jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita untuk dilelang.Namun jika itu tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama dua tahun.Majelis hakim pun memerintahkan dua jam tangan mewah merek Richard Mille yang disebut menjadi salah satu alat transaksi gratifikasi dirampas untuk negara.Atas putusan itu, Mardani yang mengikuti persidangan secara virtual dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta menyatakan pikir-pikir.Mantan Bupati Tanah Bumbu dua periode ini mengaku apa yang dituduhkan kepadanya adalah sebuah fitnah, sehingga dirinya akan terus berjuang mencari keadilan.Sementara JPU KPK Budhi Sarumpaet mengapresiasi putusan majelis hakim yang serupa dengan tuntutan tim JPU yang menuntut 10 tahun dan enam bulan penjara.\"Kami lapor pimpinan dulu sembari menunggu langkah hukum yang diambil terdakwa nanti setelah tujuh hari batas pikir-pikir,\" katanya.Diketahui dalam perkara ini, Mardani yang sebelumnya Ketua Umum BPP Hipmi didakwa telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total tak kurang dari Rp118 miliar saat menjabat Bupati Tanah Bumbu terkait Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN.(ida/FNN)
Hukuman Terhadap Roy Suryo Diperberat
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman atau vonis terhadap Roy Suryo, terdakwa kasus meme stupa Candi Borobudur.\"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan dan denda Rp150 juta,\" demikian bunyi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dikutip dari website Mahkamah Agung di Jakarta, Jumat.Selain itu, dalam putusannya, hakim juga menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.Sebelumnya, vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta lebih berat daripada vonis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menghukum Roy Suryo 9 bulan kurungan penjara tanpa adanya pidana denda.Beberapa poin isi vonis Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, yaitu menerima banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa. Kedua, mengubah putusan Pengadilan Negeri Barat Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 28 Desember 2022 yang dimohonkan banding mengenai pidana yang dijatuhkan.Vonis dengan terdakwa bernama lengkap K.R.M.T. Roy Suryo Notodiprojo dipimpin oleh Hakim Ketua Sumpeno dengan Yonisman dan Sugeng Riyono bertindak sebagai anggota serta satu orang panitera pengganti Fajar Sonny Sukmono.(ida/ANTARA)
Penerima Beasiswa di Australia Diingatkan untuk Kembali ke Tanah Air
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengingatkan mahasiswa Indonesia yang berkesempatan mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan tinggi di Australia untuk kembali ke Tanah Air serta berbakti pada bangsa dan negara.\"Harus bertekad kembali untuk berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan negaramu. Ini yang utama,\" kata Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Australia untuk menghadiri pertemuan 2+2.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Prabowo menyinggung perihal tujuan beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia.Menurut dia, kesempatan beasiswa untuk belajar di Australia itu harus dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk belajar sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.\"Saudara mendapatkan kehormatan, kesempatan untuk belajar. Sebagian besar atas biaya beasiswa yang berarti dari rakyat Indonesia. Belajar dengan sebaik-baiknya agar saudara dapat menarik manfaat,\" katanya.Prabowo mengingatkan hal-hal tersebut karena orang-orang yang mendapatkan beasiswa belajar ke negara maju sudah semestinya menyerap hal-hal benar dan positif.Ilmu, wawasan, dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di luar negeri tentunya membawa dampak lebih baik ketika kembali ke Indonesia.\"Ini pasti membawa dampak yang baik kepada negara kita. Saudara akan kembali ke institusi masing-masing. Diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan suatu perbaikan,\" ujar Prabowo.(ida/ANTARA)
POPULER
