ALL CATEGORY
Polda Jateng Mengungkap Produsen Kartu SIM Seluler Ber-NIK Curian
Semarang, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap produsen kartu SIM seluler yang sudah diaktivasi dan dijual dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang diduga hasil curian.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Dwi Subagio di Semarang, Rabu, mengatakan satu pelaku berinisial KA warga Banyuputih, Kabupaten Batang, ditangkap bersama barang bukti modem pool dan ribuan kartu perdana SIM yang sudah dan belum teraktivasi.\"Pelaku ini beroperasi sejak 2020, sudah sekitar tiga ribu kartu perdana dengan NIK milik orang lain yang telah dijual,\" katanya.Menurut dia, kartu-kartu SIM ilegal ini sudah terjual secara daring di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra.Dalam menjalankan aksinya, kata Dwi, tersangka membeli sekitar 32 modem pool yang digunakan sebagai perangkat untuk mengaktivasi kartu perdana dengan menggunakan NIK milik orang lain.Dengan puluhan modem tersebut, lanjut dia, pelaku mampu mengaktivasi hingga lebih dari 500 kartu perdana.Ia menjelaskan tersangka membeli ribuan kartu perdana secara daring.Selain itu, menurut dia, pelaku juga memperoleh berbagai NIK dari sebuah aplikasi yang saat ini masih ditelusuri produsennya.Lulusan SMA tersebut, kata dia, mampu memperoleh penghasilan hingga Rp15 juta per bulan dari berjualan kartu SIM perdana tersebut.Bersama dengan pelaku diamankan pula sekitar seribu kartu perdana Telkomsel berbagai jenis yang sudah diaktivasi dan siap diedarkan.Selain itu, terdapat sekitar 4.700 kartu yang belum sempat diaktivasi dengan mencuri data pribadi orang lain itu.Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.(ida/ANTARA)
Dari Pembelian Super Hercules, Indonesia Mendapatkan Transfer Pengetahuan-Perawatan
Jakarta, FNN - Indonesia mendapatkan transfer pengetahuan dan perawatan dari pembelian pesawat TNI Angkatan Udara (AU) C-130J-30 Super Hercules A-1339, demikian disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Menhan menyampaikan hal itu setelah melakukan prosesi serah terima pesawat TNI AU C-130J-30 Super Hercules A-1339 kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.Menurut Menhan praktik transfer pengetahuan itu juga sudah berlaku untuk model terdahulu pesawat tersebut, termasuk pesawat TNI AU C-130H Hercules A-1315 yang juga diserahterimakan setelah rampung proses pemeliharaan.\"(Untuk) MRO atau maintenance, repair overhaul, akan dilaksanakan di Indonesia sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah dilaksanakan di Indonesia semuanya,\" kata Prabowo kepada awak media selepas prosesi.Menhan menyampaikan bahwa pemeliharaan pesawat TNI AU C-130H A-1315 termasuk pengerjaan pemeliharaan yang sulit dan baru pertama kali dilakukan di Indonesia.Pengerjaan itu dilakukan oleh BUMN Indonesia, yakni PT Garuda Maintenance Facility Aerosia (GMF).\"Ini termasuk overhaul berat. Pergantian server wing box ini sangat sulit, pertama kali kita lakukan di Indonesia,\" ujar Prabowo.Dalam kesempatan lebih awal, Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyampaikan hal serupa bahwa tidak semua negara di luar Amerika Serikat, selaku asal pabrikan Lockheed Martin produsen pesawat Hercules dan turunannya, diizinkan untuk mengerjakan pemeliharaan sebagaimana yang dilakukan terhadap pesawat TNI AU C-130H Hercules A-1315.\"Jadi karena kepercayaan Amerika Serikat terhadap BUMN kita, kita bisa mengerjakan (pemeliharaan),\" ujar Fadjar.Kasau juga menjelaskan kerumitan pemeliharaan center wing box termasuk pekerjaan kritis untuk sebuah pesawat, karena berkenaan dengan tindakan terhadap bagian di dekat sayap.\"Ini paling critical, kekuatan pesawat ada di sini, karena menyambung body dengan wing,\" ujar Fadjar.Kasau menyampaikan bahwa pemeliharaan terhadap pesawat TNI AU C-130H Hercules A-1315 yang sudah berusia lebih dari delapan tahun itu dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu dan akhirnya selesai sekira 3-4 pekan yang lalu.Sementara itu, bersamaan dengan pembelian pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1339, TNI AU telah mengikutkan sedikitnya 48 personel menjalani pelatihan di pabrik Lockheed Martin, terdiri atas 12 penerbang latihan, enam loadmaster, serta 30 personel pelatihan maintenance berupa airframe, propoltion, electrical, dan avionik.(ida/ANTARA)
Respons Soal PN Jakpus Serdampak pada Kepatuhan Peradilan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan respons tidak tepat yang dilontarkan berbagai pihak atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpotensi membawa masalah yang lebih besar bagi kepatuhan masyarakat terhadap lembaga peradilan. \"Sekali kekuasaan pengadilan ramai-ramai kita serang seperti ini, besok-besok masyarakat akan tidak lebih patuh lagi,\" kata Habiburokhman dalam Forum Legislasi dengan Tema \'Memaknai Konstitusi dalam Sistem Peradilan Pemilu\' di Ruang Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Habiburokhman mengatakan bahwa berbagai respons tidak tepat sejumlah pihak dengan berbagai narasi yang tanpa pembuktian justru berpotensi melanggar independensi hakim, alih-alih mengedepankan upaya hukum. Menurut dia, hampir 90 respons publik atas putusan PN Jakarta Pusat yang \"berseliweran\" di media massa didominasi kecaman dan tuduhan, tanpa disertai pembuktian. \"Besok di perkara lain enggak ada lagi wibawa pengadilan. Siapa saja yang tidak suka dengan putusan pengadilan bisa menuduh dengan seenaknya, \'pasti ada main\', \'abaikan saja\', dan segala macam, tanpa melakukan upaya hukum,\" ujarnya. Untuk itu, dia menilai selain hanya membuat kegaduhan, pernyataan tidak tepat yang sifatnya reaktif dan spekulatif juga mengesampingkan upaya hukum yang seharusnya menjadi perhatian utama. \"Jangan sampai kita sibuk di media membuat kegaduhan permasalahan ini, kita lupa kalau putusan itu harus segera dibanding dan isi memori banding itu harus berkualitas. Itu yang bahaya,\" ucapnya. Ia mempertanyakan sikap Komisi Yudisial (KY) yang akan memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Majelis Hakim PN Jakarta Pusat terkait putusan penundaan pemilu. \"Kalau misalnya dia ada bukti satu mobil dengan pihak berperkara atau menerima sesuatu dan lain sebagainya (mungkin bisa). Tapi karena putusannya dipanggil bisa enggak? Logikanya di mana? Ini sama memalukannya dengan putusan yang kita pertanyakan tersebut,\" imbuhnya. Habiburokhman lantas menyatakan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan upaya hukum banding. Ketimbang hanya membuat kegaduhan di media massa, kata dia, respons berbagai pihak yang tidak setuju terhadap putusan PN Jakarta Pusat lebih baik dialihkan untuk membantu KPU menyusun materi banding agar menang di pengadilan tinggi. \"Kita semua dukung ini, banyak profesor, dan doktor dari berbagai kampus, masukkan semua teori-teorinya tersebut, ketidaksepakatan dengan putusan pengadilan. Lalu kita kurangi hal-hal yang tidak tepat,\" tuturnya. Ia meminta berbagai pihak untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya atas putusan PN Jakarta Pusat tanpa disertai pembuktian dan mengutamakan pendekatan melalui upaya hukum. \"Jangan kita menganggap sesuatu yang kita anggap \'ngawur\' tapi kita meresponsnya dengan \'ngawur\', kan kita sepakat kita negara hukum,\" kata Habiburokhman.(ida/ANTARA)
Partai Gelora Tawarkan Koalisi Rekonsiliasi, Anis Matta: Kita Butuh Koalisi Rekonsiliasi untuk Hadapi Krisis Global
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan perlunya format koalisi baru, koalisi rekonsiliasi segera dibentuk dalam proses politik demokrasi Indonesia saat ini. Pentingnya koalisi rekonsiliasi tersebut, sudah ia sampaikan saat menghadiri konsilidasi pemenangan Pemilu 2024 di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa waktu lalu. Bahkan saat itu, Anis Matta mencontohkan soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo pasca Pilkada yang bisa menjadi contoh elite-elite nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan. \"Ketua DPD Kota Palopo Pak Budi Sada ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota (HM Judas Amir) yang pernah jadi lawan di Pilkada, tapi kemudian jadi kawan,\" kata Anis Matta, Senin (27/2/2023). Menurutnya, koalisi yang sekarang dibicarakan berpotensi memperdalam pembelahan di tengah masyarakat dan membawa ancaman disintegrasi bangsa. \"Koalisi rekonsiliasi mengedepankan persatuan dan kepentingan nasional di atas persaingan politik. Koalisi ini akan mengirim pesan yang kuat ke masyarakat untuk mengakhiri pembelahan yang menjadi residu sosial sejak pilkada DKI 2017 hingga pilpres 2019,\" ujar Anis Matta dalam keterangannya kepada pers, Rabu (8/3/2023). Anis Matta kembali mengingatkan, bahwa dunia kini tengah dilanda krisis global berlarut yang dipicu oleh runtuhnya sistem lama kapitalisme liberal, namun sistem yang baru belum terbentuk. Apalagi, pada saat yang sama dunia menjadi ajang konflik supremasi antara Amerika Serikat dan China. \"Krisis yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari siklus perubahan sistem global setiap 100 tahunan. Dimensinya sangat luas dan lama. Perubahan ketika dunia memasuki abad ke-20 saja baru selesai sekitar tahun 1950-an ketika Perang Dunia II selesai dan dunia memasuki tatanan global baru yang dipimpin oleh Barat melalui PBB, Bank Dunia, dan IMF. Sekarang sistem ini sudah berkarat dan goyah,\" terang Anis. Karena itu, lanjut Anis Matta, elite di Indonesia harus berkonsolidasi dalam agenda-agenda besar menghadapi krisis global ini, bukannya larut dalam akrobat politik wacana koalisi yang malah memperdalam polarisasi dan berpotensi membawa ancaman disintegrasi bangsa. \"Indonesia harus berada di tengah pusaran perubahan global yang terjadi. Selama ini kita hanya berada di pinggir dan malah menjadi collateral damage dari berbagai konflik supremasi karena negara kita lemah dan tidak terkoneksi dengan konstelasi politik global yang sesungguhnya tengah terjadi. Ke depan, kita harus duduk di meja perundingan utama dunia dan itu bisa terjadi jika kita menjadi superpower baru di dunia,\" paparnya lagi. Konsolidasi elite itu hanya bisa terjadi jika wacana koalisi yang berkembang menjelang Pemilu 2024 adalah koalisi rekonsiliasi, bukan koalisi yang berujung pada penebalan polarisasi dan disintegrasi. Tanpa elite yang terkonsolidasi dalam agenda-agenda besar, Indonesia tetap akan lemah dan hanya menjadi obyek penyerta dalam setiap perubahan global. Padahal, kata Anis Matta, dalam situasi transisi seperti inilah, kesempatan Indonesia untuk menyodok menjadi kekuatan utama dunia. \"Kesempatan ini hanya datang 100 tahun sekali. Semua tergantung kita. Apakah kita ingin terus-menerus bertengkar dan terpecah belah, atau kita melakukan rekonsiliasi dan menjadi kekuatan yang solid untuk menghadapi krisis global dan menjadi superpower baru. Inilah tanggung jawab para pemimpin untuk mengambil keputusan yang benar,\" pungkas Anis Matta. (ida)
Rafael Alun Menggunakan Jasa Professional Money Launderer, Transaksinya Tembus 500 M
Jakarta, FNN – Sampai saat ini, kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Rafael Alun masih berbuntut. Bukan hanya menyeret Rafael sebagai ayahnya, tapi juga para pegawai pajak lain yang berperilaku serupa. Selain Rafael Alun, ada pegawai pajak lain yang jauh lebih kaya. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, mengaku baru saja membekukan rekening yang berisi transaksi janggal milik pegawai pajak yang nilainya lebih dari 500 miliar. “Nilai transaksi yang kami bekukan itu nilai debet kreditnya lebih kurang 500 miliar rupiah dan kemungkinan akan bertambah,” kata Ivan. Ivan juga membenarkan bahwa PPATK memukan beberapa pegawai pajak yang asetnya janggal, bahkan sudah diblokir. Ivan mengatakan bahwa ini bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang lain di Direktorat Pajak yang kelakuannya seperti Rafael Alun. Tetapi, Ivan belum mau menjelaskan siapa pegawai pajak yang dimaksud dan apa jabatannya. Rencana yang akan mengumumkan nama pegawai pajak tersebut adalah dan akan diumumkan setelah mereka memeriksa kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Eko Darmanto adalah pegawai Bea Cukai, anak buah Sri Mulyani juga, yang diperiksa oleh KPK. Tetapi, Eko Darmanto sudah copot dari jabatannya karena sering pamer gaya hidup mewah di media sosial, mulai dari menunggang motor gede, koleksi mobil mewah, hingga memamerkan pesawat. “Penjelasan dari kepala PPATK tentang adanya transaksi janggal lebih dari 500 miliar tersebut makin menunjukkan kepada kita bahwa kasus Rafael betul-betul fenomena gunung es dari perilaku korup dari pegawai pajak. Jadi bukan gaya mewahnya ya, tapi korupsinya itulah,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (7/3/23). Sementara itu, Divisi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, sebelumnya menyatakan bahwa ada geng pegawai pajak yang berada dalam lingkaran Rafael Alun, yakni geng dari STAN (Sekolah Tinggi Akutansi Negara). Sebagai orang keuangan, seperti kata Pahala Nainggolan, mereka sangat memahami bagaimana cara menyembunyikan harta kekayaan mereka. “Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain, yang kita dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya,” kata Pahala. Jadi, lanjut Pahala, ini bukan hal sederhana, tapi sulit pasti. Bukan sederhana dalam arti bahwa mereka orang benar-benar orang keuangan sehingga sangat tahu cara ke sana ke mari. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa harta Rafael Alun jauh lebih besar dari yang dilaporkannya melalui LHKPN. Sebagai contoh, mobil Rubicon dan Harley Davidson yang sering dikendarai anaknya, Mario Dandy Satrio. Dua kendaraan ini tidak diakui sebagai miliknya dan tidak termasuk dalam harta yang dilaporkan di LHKPN. Harta itu diakui sebagai milik kakaknya dan anak menantunya. Begitu juga dengan kompleks perumahan mewah di Manado yang dimilikinya. Dalam LHKPN hanya disebutkan bahwa dia memiliki saham di properti itu senilai 1,5 M. Padahal, harga rumah di Green Hill di Manado itu ada yang mencapai 2 miliar rupiah. Belum lagi beberapa aset seperti rumah mewah, restoran, dan juga mobil-mobil mewah lain. Belakangan, PPATK juga menemukan Rafael menggunakan nama konsultan pajak untuk menyembunyikan uangnya atau dana-dana haramnya. Rekening konsultan pajak yang menjadi nomine (orang yang digunakan namanya) juga sudah dibekukan karena mereka diduga telah berperan sebagai semacam tim pencuci uang profesional (professional money launderer). Jumlahnya cukup besar dan signifikan. Ternyata, konsultan tersebut adalah bekas pegawai pajak. Ini makin menegaskan bahwa memang ada “pergengan” di antara mereka. Ada dua konsultan yang dimaksud, tapi salah satunya sekarang ini telah melarikan diri ke luar negeri. “Saya sih menduga harta Rafael Alun bisa tembus sampai ratusan miliar. Mengerikan sekali, orang sekelas Alun bisa menilep dana pajak sampai ratusan miliar rupiah dan modusnya itu biasanya mereka memainkan wajib pajak besar yang menunggak dan ini biasanya bekerja sama dengan tenaga konsultan pajak,” ujar Hersu. Dengan mengambil sampel kasusnya Rafael Alun dan penemuan terbaru dari PPATK, kata Hersu, kita tidak bisa terlalu cepat menyimpulkan bahwa seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak lebih jujur dan lebih sederhana dibandingkan Rafael Alun. Boleh jadi mereka yang katanya lebih kecil dari Rafael Alun tidak jujur dan menyembunyikan nilai harta sesungguhnya. “Kalau sudah begini, apakah Ibu Sri Mulyani masih berani mengklaim bahwa sekarang ini Kementerian Keuangan lebih bersih dibandingkan sebelum dia masuk?”tanya Hersu.
Ujiannya Sudah Final dan Tidak Mungkin Lulus, Rocky Minta Sri Mulyani Men-DO-kan Diri dari Kabinet
Jakarta, FNN – Saat ini, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani sedang menjadi sorotan publik. Sejak kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak muncul, satu demi satu borok-borok dalam Kementerian Keuangan terungkap. Padahal, di awal kepemimpinan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan semacam mercusuar yang dinyalakan oleh seseorang yang dielu-elukan, yaitu Ibu Sri Mulyani, yang dijadikan simbol dari pemberantas korupsi dan simbol integritas moral. Tetapi, sekarang dia justru jadi terbalik moralnya. Demikian dikatakan Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (8/3/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Benar, Kementerian Keuangan itu semacam mercusuar yang dinyalakan oleh seseorang yang dielu-elukan di awal, ketika ada kasus Century lalu pergi ke New York segala macam, Washington, kemudian dijadikan simbol dari pemberantas korupsi, integritas moral. Jadi semua simbol kebaikan atau kemalaikatan ada pada Sri Mulyani. Sekarang dia justru jadi terbalik moralnya,” kata Rocky. Oleh karena itu, lanjut Rocky, Sri Mulyani akan tetap disorot supaya ada semacam upaya luar biasa untuk memastikan bahwa Sri Mulyani memang berada dalam lingkungan yang buruk. “Jadi, dia berupaya memperbaiki, tapi dia nggak tahu bagaimana memulainya. Dan lebih dari itu, justru karena kita anggap bahwa masih ada lah orang yang mampu untuk memberi mercusuar itu maka Sri Mulyani dan Mahfud MD adalah dua kawan saya yang justru saya ingatkan tiap hari,” ujar Rocky. Seperti kita ketahui bahwa Pak Mahfud juga saat ini sedang doyan-doyannya ‘menghajar’ kebijakan yang dianggap melenceng. Dan orang pun mulai menduga-duga apa tujuan di balik manuver Mahfud ini. “Tapi, lepas dari manuver apapun, saya tetap anggap bahwa Mahfud itu orang yang moralnya lumayan, masih ada lah upaya untuk memberi sinyal bahwa bangsa ini masih bisa ditemukan kembali melalui perspektif yang etis tadi. Nah, Mahfud ada di dalam proyek kita. Jadi proyek masyarakat sipil kita titipkan kepada Mahfud dan Sri Mulyani. Ujian pertama ada pada Sri Mulyani. Pak Mahfud belum diuji dengan kasus yang besar,” ujar Rocky. Menurut Rocky, ujian pada Sri Mulyani sudah final dan tidak mungkin lulus. “Jadi, karena itu ya sudah DO saja dari kabinet. Jadi kita minta Sri Mulyani men-DO-kan diri dari kabinet,” pinta Rocky. Memang, apa yang terjadi di Kementerian Keungan sungguh mengecewakan. Selain apa yang terjadi pada kasus Rafael Alun, saat ini yang juga mengegerkan adalah pengumuman dari PPATK bahwa ada transaksi keuangan di rekening-rekening yang terafiliasi, bukan hanya rekeningnya Rafael, yang mencapai 500 miliar. Belum lagi informasi dari Pak Mahfud yang melaporkan kepada Sri Mulyani tentang dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh 69 Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Mahfud mengungkapkan bahwa modus yang dilakukan oelh 69 pegawai pajak tersebut dalam melakukan pencucian uang adalah dengan memindahkan dana dalam jumlah kecil, namun berkali-kali. Juga tentang info dari ombudsman yang mempunyai data bahwa ada 42 orang dari pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan dan mendapatkan dana miliaran. Itu yang mungkin disebut dana halal tapi caranya sebenarnya tidak halal. “Ya jelas dana itu haram. Karena rangkap jabatan dasarnya memang untuk pengawasan. Pejabat-pejabat keungan ada di beberapa lembaga, bahkan ada di BUMN karena dianggap BUMN itu saham negara maka mesti diawasi langsung oleh pejabat negara,” ujar Rocku. Tetapi, kata Rocky, yang ajaib adalah di situ ada uang berlebih sehingga fokus petugas pajak berupaya untuk mendapat uang lebih banyak dari kedudukan komisarisnya. Dan itu artinya dia mengabaikan tugas utama dia sebagai ASN di perpajakan. “Nah Sri Mulyani terlalu permisif dalam soal itu,” ujar Rocky. Menurut Rocky, akar masalahnya ada pada permissiveness ‘pembiaran’ dan pembiaran itulah yang menyebabkan semua orang berpikir bisa rangkap jabatan, bisa pilih-pilih, tergantung setorannya ke atasan. Jadi, kalau terbaca 500 miliar orang akan menganggap itu satu kasus, kasus yang lain mungkin satu setengah triliun. “Dan itu yang kita sebut sebagai mata uang haram, yang diselenggarakan di dalam perkomplotan rekening. Kan ini namanya perkomplotan rekening yang memang sengaja untuk didesiminasi supaya tidak terlalu terlihat. Kira-kira magnitudenya berapa sih? Itu berarti ada satu kawanan di situ yang mengolah uang itu,” uangkap Rocky. Rocky membayangkan bahwa ini kondisi ini seperti kapal yang mau karam dan bagaimana menyelamatkannya adalah dengan membuang satu-satu skoci penyelamat itu. Tetapi, itu saja tidak cukup sehingga menurut Rocky Mahfud MD mungkin mesti ambil bypass saja. “Oke, kita tuduh saja semua menteri dan eselon satu dua tiga itu, jadi semua Kementerian kita tuduh saja supaya mereka membuktikan secara terbalik bahwa mereka itu berkomplot untuk merampok negara,” ujar Rocky.(ida)
Rakyat Dukung Megawati Melawan Putusan Tunda Pemilu PN Jakpus
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MEGAWATI, Ketua Umum PDI Perjuangan, secara konsisten menolak keras putusan tunda pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Banyak alasan kenapa harus menolak putusan PN Jakpus tersebut. Salah satunya, dan fatal, karena putusan PN Jakpus melanggar konstitusi, sehingga otomatis harus batal demi hukum. Karena tidak ada undang-undang atau putusan pengadilan yang lebih tinggi dari konstitusi. Tidak ada putusan pengadilan yang bisa mengubah konstitusi yang menyatakan pemilu wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu yang akan datang wajib dilaksanakan pada 2024. Pengadilan tidak bisa mengubah perintah konstitusi ini. Sikap Megawati, yang secara tegas menyatakan taat dan menghormati konstitusi, patut dipuji. Bahkan Megawati instruksikan kader PDIP mengawal jadwal pemilu 2024, dan tidak beri ruang untuk tunda pemilu (dan pilpres) 2024. Sikap tegas menolak penundaan pemilu mencerminkan sikap ksatria dari Megawati dan PDIP, yang siap bertarung dalam kontestasi pemilu dan pilpres lima tahunan, meskipun sampai saat ini PDIP belum mempunyai calon presiden. Rakyat sangat menghargai sikap ksatria ini. Sebaliknya rakyat mengecam sikap pengecut para pengkhianat yang mau menunda pemilu, para pengkhianat bangsa dan negara yang mau melanggengkan kekuasaan dengan merampok kedaulatan rakyat, merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap PDI-P yang menolak putusan tunda pemilu PN Jakpus yang melanggar konstitusi mendapat dukungan banyak pihak, termasuk dari partai pendukung pemerintah lainnya, Nasdem dan Gerindra. Usai pertemuan Nasdem dan Gerindra di Hambalang, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan menolak penundaan pemilu. Partai “oposisi”, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya juga sudah menyatakan menolak putusan tunda pemilu PN Jakpus. Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mencium aroma tidak sedap atas putusan PN Jakpus yang di luar akal sehat. PKS yang belum lama mendapat kunjungan dari Dubes AS untuk Indonesia sangat konsisten membela konstitusi dan demokrasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah berkoalisi dengan Gerindra, nampaknya juga siap menghadapi pemilu. Kalau PKB ikut gerbong lima partai yang menolak penundaan pemilu, dan siap mengikuti kontestasi pemilu 2024 sesuai jadwal, maka total jumlah kursi yang menolak penundaan pemilu menjadi 427 kursi, atau 74,26 persen dari total kursi DPR yang berjumlah 575. Di mana posisi Golkar, PAN (Partai Amanat Nasional) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang belum bersuara terhadap putusan tunda pemilu PN Jakpus pelanggar konstitusi? Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Di lain sisi, komentar presiden Jokowi terkait putusan tunda pemilu PN Jakpus yang melanggar konstitusi dinilai tidak tegas dan mengecewakan. Ekspektasi masyarakat, Jokowi seharusnya mengecam segala upaya yang tidak konstitusional, seperti yang disampaikan oleh Megawati. Apakah putusan tunda pemilu PN Jakpus konstitusional? Apakah dengan mendukung KPU banding atas putusan PN Jakpus tersebut berarti sama saja mengakui bahwa putusan tunda pemilu adalah sah? Kalau pengadilan boleh memutuskan perkara dengan melanggar konstitusi, negara ini dalam bahaya, dan tinggal menunggu kehancuran. Jokowi hanya menyampaikan, putusan PN Jakpus kontroversial, timbulkan pro dan kontra. Pertanyaannya, siapa yang pro melanggar konstitusi? Kebanyakan rakyat Indonesia juga menolak putusan tunda pemilu, yang kali ini menggunakan tangan PN Jakpus yang melanggar konstitusi. Rakyat bersama partai politik memastikan pemilu 2024 wajib dilaksanakan. (*)
Baguslah Prabowo Siap Bertarung Lawan Anies
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Surya Paloh berkunjung ke kediaman Prabowo dan mendiskusikan soal Capres 2024, keduanya sepakat untuk bertarung dengan Calon Presiden masing-masing. Ajakan agar Prabowo dapat bergabung meski tidak berhasil. akan tetapi kewajiban moral Surya Paloh kepada sejawat Partai Koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi telah dilakukan. Prabowo yakin akan kekuatannya, mungkin masih terbuai hasil \"survey-survey\". Ia berniat untuk maju terus meski belum terlihat dukungan nyata di akar rumput. Berbeda dengan Anies Baswedan yang secara signifikan mendapat dukungan luas, termasuk juga dari mantan pendukung Prabowo dahulu. Jika nanti hanya ada dua pasang Capres Prabowo melawan Anies Baswedan maka diprediksi Prabowo akan kalah. Jika ada tiga pasangan yang bertarung, maka sangat mungkin Prabowo akan tersingkir dini. Apabila masih berharap ditarik jadi Menteri lagi, maka itu tanda bahwa urat malu telah hilang. Taruhlah Istana, baca Jokowi, saat ini pro pada Prabowo dan Anies harus dibabat habis. Lalu disain 2019 dipasang kembali, dengan operasi khusus untuk mengubah wajah kalut kalah menjadi sumringah karena Tim IT sukses mengotak-atik angka. Prabowo yang saat itu berstatus sebagai korban berubah menjadi pelaku. Hanya saja ada hal penting yang bakal menjadi persoalan serius yaitu bahwa Surya Paloh yang dahulu turut sumringah oleh otak atik angka itu tentu telah sangat faham akan \"ramuan dapur\" permainan. Artinya tidak mudah untuk bermain dengan modus serupa. Prabowo tidak menyodorkan Sandiaga Uno, karenanya tidak ada pasangan Anies-Sandi. Sebagaimana publik ketahui bahwa di samping Prabowo sudah \"tanggung\" mau maju sendiri sebagai Capres, juga Sandiaga Uno semakin luntur warnanya. Ambisi politiknya membawa Uno merapat ke PPP. Meskipun demikian menurut Pabowo, Sandi masih akan patuh pada kebijakan Partai Gerindra. Peta pasangan Capres/Cawapres yang akan berkompetisi pada Pemilu 2024 tetap belum jelas. Penjajagan yang terus menerus dilakukan antar partai politik juga menggambarkan adanya kegalauan. Hal ini sekaligus menunjukkan buruknya sistem Pilpres kita saat ini. Rakyat hanya menonton dan diajak untuk menebak-nebak. Sementara partai politik sibuk mengubah-ubah kotak puzzle. PT 20 % menjadi sumber dari penyakit. Surya Paloh tetap berbaik-baik dengan Prabowo. Meski akhirnya masing-masing membawa agenda sendiri. Paloh untuk Anies sedangkan Prabowo untuk dirinya sendiri. Paloh menjadi \"king maker\" sedang Prabowo \"to make King himself\". Sebenarnya dukungan penuh Jokowi kepada Prabowo diragukan, bisa saja Jokowi sedang mengadu Prabowo dengan Anies untuk yang ia perkirakan akan berebut konstituen yang sama. Jokowi sendiri menyiapkan pasangan ketiga yang akan diperjuangkannya entah Ganjar-Erick atau lainnya. Jika kompetisi berjalan fair maka Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan dan menjadi Presiden pengganti Jokowi. Siapapun lawannya dalam Pilpres. Kalkulasi sedang berpihak padanya. Rakyat sendiri sudah ingin adanya perubahan dan ini artinya era Jokowi tamat. The End. Bandung, 8 Maret 2023
Panggung Politik Karya Luhut
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) MENKO Marves Luhut Binsar Panjaitan adalah tokoh \"luar biasa\". Panggung politik nasional yang tersaji di depan kita hari ini adalah karyanya. Peran Jokowi pun diatur oleh jenderal purnawirawan orde baru ini. Kebetulan Jokowi menikmatinya meskipun harus merelakan kekuasaannya pada Luhut. Toh, menurut anggapannya, semua yang dilakukan Luhut akan bermuara pada kepentingan dan kemuliaannya. Sebagai sutradara, setiap aktor di atas panggung hanya berakting sesuai arahan Luhut. Kasarnya mereka adalah aktor-aktor ciptaannya. Prabowo, Ganjar, Muhaimin, Zulhas, dan Airlangga Hartarto, tak punya daya untuk berimprovisasi. Mengapa demikian? Jawaban sederhana adalah Luhut ingin menguasai panggung selama mungkin, kalau bisa seumur hidup. Kekuasaan adalah kenikmatan tiada tara yang sudah lama diimpikan Luhut dan kini sudah ada dalam genggamannya. Sejatinya panggung ini milik rakyat, yang dipercayakan kepada Jokowi untuk mengelolanya. Sayang, rakyat memberikan wewenang kepada orang yang salah. Panggung ini terlalu besar dan megah untuk dikelola seorang Jokowi yang tak punya kapasitas ilmu, moral dan intelektual untuk itu. Tapi karena pengelola panggung adalah orang yang mendapat penghormatan tinggi dari rakyat -- yang mengira mereka akan hidup adil dan lebih sejahtera dituntun Jokowi -- ia terima mandat itu. Toh, nantinya ia akan delegasikan kepada pembantunya yang banyak akal. Juga banyak niat. Dialah Luhut, pensiunan perwira tinggi yang dilatih untuk membunuh musuh. Kecuali PDI-P, Nasdem, Demokrat, dan PKS, sisa lima lagi parpol parlemen (Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan Golkar) berada dalam genggaman Luhut. Dia, meskipun yang tak punya partai, terbukti mampu mengendalikan pemimpin parpol-parpol ini. Bahkan, Nasdem dan PKS pun -- kendati mandiri -- tak bisa sebebas-bebasnya bermanuver karena harus memperhitungkan kemungkinan respons Luhut. Toh, Nasdem khususnya adalah parpol koalisi pendukung \"pemerintahan Luhut.\" Terbata-batanya Nasdem, Demokrat, dan PKS membangun koalisi -- yang hingga hari ini belum mantap -- tak bisa lepas dari pengaruh Luhut. Sepanjang yang kita ketahui, Nasdem dan PKS dirayu, ditekan, bahkan mendapat ancaman dari Luhut untuk tidak mencapreskan Anies Baswedan. Beruntung Paloh gigih menolak masuk dalam permainan Luhut. Hubungan Paloh-Luhut memang tak harmonis. Bahkan sejak awal dia meminta Jokowi tidak memasukkan Luhut ke dalam kabinet. Kesulitan PDI-P, yang hingga hari ini belum juga menetapkan capres yang diusung, tak juga bisa dipisahkan dari realitas panggung politik nasional ciptaan Luhut. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra-PKB) yang mestinya menjadi habitat politik yang nyaman bagi PDI-P karena kesamaan visi dan misi tak dapat didekati PDI-P karena ada tangan Luhut di sana. Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah orang-orang Luhut. Kalau Prabowo harus patuh pada Luhut untuk memungkinkannya bertahan di kabinet dan berharap mendapatkan dukungan Jokowi bagi pencapresannya, Cak Imin adalah pasien rawat jalan karena tersandera kasus korupsi. Sementara Luhut adalah musuh besar Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak lama. Sebagaimana Paloh, Mega pun menentang keinginan Jokowi merekrut Luhut ke dalam kabinetnya sejak awal pembentukan kabinet pada 2014. Luhut adalah sahabat bisnis Jokowi sejak Jokowi masih menjabat Walikota Solo. Penentangan Mega dan Paloh terhadap Luhut mengisyaratkan dua hal. Pertama, mereka sangat mengenal watak Luhut yang sangat ambisius. Kedua, mereka tak percaya Jokowi yang lemah dapat mengendalikannya. Di kemudian hari, apa yang ditakutkan keduanya jadi kenyataan. Karena sangat bergantung pada visi dan otaknya, Luhut menjadi penguasa sesungguhnya di pemerintahan Jokowi. Menteri-menteri PDI-P dan Nasdem pun tak berkutik di hadapannya. Kebencian Mega terhadap Luhut kian mengkristal karena Jokowi ternyara lebih patuh pada Luhut ketimbang dirinya. Lebih sial lagi, teater politik nasional hari ini tak berpihak pada PDI-P. Kalau saja partai ini punya aspiran capres sendiri dengan elektabilitas tinggi, mungkin saja ia mencapreskan kadernya tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain yang, di luar Nasdem, Demokrat, dan PKS, telah dicemari tangan Luhut. Sementara faktanya, elektabilitas Puan Maharani, yang sudah lama dipersiapkan Mega untuk kelak menduduki jabatan RI1 atau RI2, hingga kini masih jeblok. Padahal, waktu untuk meningkatkan elektabilitasnya tinggal sedikit. Sebenarnya PDI-P punya kader populer dan konsisten berada di tiga besar sebagai aspiran capres bersama Prabowo dan Anies. Namun, lagi-lagi Ganjar adalah orang Jokowi (baca: Luhut). Karena merupakan pasien tersandera rawat jalan sebagaimana Cak Imin, Hartarto, dan Zulhas, Ganjar semua berada di bawah ketiak Luhut. Sekiranya ia jadi presiden, di mata PDI-P akan terjadi deja vu: pengalaman dengan pemerintahan Jokowi yang dikendalikan Luhut akan terulang kembali. Ganjar akan juga merekrut Luhut ke dalam kabinetnya sebagai jasa balas budi. Inilah yang menjelaskan mengapa PDI-P bukan saja menjauhi Ganjar, tapi juga membunuh karakternya. Bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) juga tak memungkinkan karena koalisi ini milik Luhut. Dialah yang membentuknya. KIB yang digadang-gadang akan mencapreskan Ganjar, sehingga diharapkan akan memaksa PDI-P bergabung ke dalamnya, gagal total. Tanpa dukungan PDI-P, nilai jual KIB bersama Ganjar tidak signifikan. Kalau PDI-P bersedia bergabung dengan KIB asalkan kader partai itu -- di luar Ganjar -- menjadi capresya (misalnya, Puan), syarat ini tidak akan diterima karena di luar Ganjar PDI-P tak punya kader potensial untuk memenangkan pilpres. Sepintas tampak Luhut di mana-mana. Namun, terbukti kemudian, Luhut tak sepenuhnya menguasai panggung karena ia tak mengendalikan Paloh. Luhut tak berpikir pentingnya mengendalikan Paloh mungkin karena dia sudah merasa aman, selain tak mudah menundukkan tokoh ini tentunya. Ia tak membayangkan suatu hari Paloh akan berpaling ke Anies, yang pada pilgub DKI Jakarta 2017 Nasdem mendukung Ahok, bukan Anies. Terlebih, sebelumnya Nasdem yang memiliki media arus utama ikut mengamplifikasi Anies sebagai pengusung politik identitas. Nasdem tak punya pilihan lain karena Anies satu-satunya aspiran capres potensial yang berada di luar orbit Luhut. Pada saat yang sama, setelah lima tahun memimpin Jakarta, tuduhan politik identitas tidak terbukti sama sekali. Kinerja Anies di Jakarta malah sangat mengesankan. Dia pun menjadi pemimpin yang masyhur di seluruh Indonesia dan disambut komunitas internasional. Duet Luhut-Jokowi dalam menekan Paloh untuk membuang Anies hingga hari ini tidak berhasil. Tidak seperti Nasdem, ruang manuver PDI-P tak banyak karena kesalahannya sendiri, yakni mengharamkan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS berdasarkan pada alasan yang sumir dan trivial. Tak heran, Mega menentang Demokat dan PKS masuk ke dalam parpol koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Bagaimanapun, kesalahan Mega ini kini terbukti secara tidak sengaja membuat skenario Luhut tidak bisa berjalan sempurna. Dengan menjadi oposisi, Demokrat dan PKS tidak dikendalikan Luhut. Panggung politik settingan Luhut yang cacat, kesalahan sendiri yang dibuat Mega, dan kepiawaian Paloh memainkan jurusnya, menghadirkan drama politik nasional yang menegangkan, yang berpotensi menjadi bumerang bagi Luhut. Ketidaksempurnaan settingan Luhut inilah yang kini kita lihat bagaimana ia berusaha memperpanjang masa jabatan presiden, yang diikuti berbagai usaha menjegal Anies. Lagi-lagi Luhut belum atau mungkin tak akan pernah berhasil karena upaya pertama dihadang Mega, sementara usaha kedua dimentahkan Paloh. Bagaimana akhir kesudahan drama ini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Luhut, Mega, dan Paloh pun tak tahu. Penyebabnya, karena ada faktor penentu yang tidak mereka kuasai: rakyat. Aspirasi rakyatlah yang berperan mengendalikan batas-batas ruang manuver mereka. Politik nasional masih dinamis. Tapi ruang manuver Mega menjadi lebih sempit dengan ketiadaan aspiran capres yang menjanjikan. Peluang Luhut sebagai bidan yang akan melahirkan pemerintahan mendatang dengan bayi yang diharapkannya juga menyempit. Sebaliknya, situasi dan kondisi ini rupa-rupanya menguntungkan Anies. Kalau nanti Koalisi Perubahan tetap mantap pada komitmen mengusung Anies hingga hari pendaftaran capres-cawapres, sedangkan koalisi parpol lain muncul dengan aspiran capres yang kini digadang-gadang, kemenangan Anies berada di depan mata. Tetapi harus tetap diingat bahwa Luhut adalah politisi yang banyak akal, powerful, dan nekat. Dua adalah orang yang tak siap menghadapi kekalahan karena itu akan dilihat sebagai pukulan pada harga dirinya. Artinya, penundaan pemilu dan penyingkiran Anies bisa saja terjadi. Turbulensi sosial-politik yang mungkin tercipta sebagai akibatnya justru bisa merupakan hal yang diinginkan Luhut untuk menjustifikasi pembatalan pemilu. Tangsel, 5 Maret 2023
Satpol PP Menyegel Tempat Karaoke di Puncak Bogor
Kabupaten Bogor, FNN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyegel sebuah tempat karaoke yang berlokasi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Megamendung, Bogor.Kasi Ops Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara dalam keterangannya di Bogor, Selasa, menjelaskan bahwa penyegelan tersebut dilakukan setelah adanya aduan masyarakat.\"Iya, menindaklanjuti yang ramai di beberapa media. Selain itu memang dalam rangka mau menjelang puasa (Ramadhan), nanti H-5 puasa mau kita gencarkan patroli,\" ujar Rhama.Ia menjelaskan, tempat hiburan malam (THM) bernama \"Karaoke X-Two\" yang disegel pada Senin (7/3) itu dinyatakan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.\"Menindaklanjuti aduan dari masyarakat, Satpol PP Kabupaten Bogor berkoordinasi dengan Satpol PP Unit Kecamatan Megamendung, Babinsa dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor melakukan Pemeriksaan perizinan bangunan tempat hiburan malam Karaoke X-Two,\" jelasnya.Rhama mengatakan bahwa tempat operasional Karaoke X-Two yang bangunannya menyewa dari bangunan Hotel Cipayung Asri, diketahui belum mengantongi izin operasional.\"Pihak pengelola bangunan tempat hiburan malam Karaoke X-Two belum dapat menunjukkan berkas perizinan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Bogor,\" beber Rhama.Menurutnya, alasan tersebut yang menjadi dasar Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan penyegelan terhadap Karaoke X-Two.\"Dilakukan penghentian kegiatan sementara dengan stiker segel kuning dan PPNS Line. Kegiatan (penyegelan) berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Sesuai rencana kerja Satpol PP, diimbau kepada pihak pengelola untuk tidak merusak segel dan menjaga ketertiban di lingkungan tersebut,\" tuturnya.(sof/ANTARA)
POPULER
