ALL CATEGORY
Pertemuan PKS dan Golkar Kolaborasi Membangun Bangsa
Jakarta, FNN - Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan pertemuan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar merupakan kolaborasi untuk membangun bangsa.\"Pertemuan teman-teman PKS dengan Golkar sudah dikomunikasikan dengan kami sebelumnya,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Dia menegaskan Demokrat, PKS dan Nasdem merupakan koalisi yang telah solid dan siap, bahkan sudah memiliki bakal calon presiden dan tiket 28 persen dari syarat ambang batas pencalonan presiden.Kata dia, tiga partai politik itu membawa semangat dalam koalisi perubahan, semangat kolaborasi dalam membangun bangsa dan negara.Bahkan kata dia, Demokrat mendukung penuh pertemuan tersebut, karena jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat menyambut baik.\"Yang terpenting, parpol yang mau bergabung, harus menerima karakter perubahan dari koalisi in,\" ujarnya.Kata dia, tiga parpol dalam koalisi perubahan sudah satu nafas. Nasdem dengan prinsip restorasi. PKS dengan semangat perubahan. Begitu juga Demokrat dengan semangat perubahan dan perbaikannya.\"Kalaupun ke depan berbeda pilihan, itu hal yang wajar. Tetapi, jalin komunikasi dan silaturahmi, bagian dari budaya luhur bangsa ini,\" harapnya.Menurut dia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono selalu memberikan teladan dengan rajin melakukan silaturahmi ke berbagai elemen bangsa. Kata dia, AHY berpesan bahwa merajut komunikasi dan kebersamaan sangatlah baik dalam menjaga kesejukan dalam kontestasi di Pemilu 2024.\"Kami pun ke depannya juga mungkin saja bersilaturahmi dan berkunjung ke teman-teman Golkar atau parpol-parpol lainnya,\" katanya.(ida/ANTARA)
Manusia Kuli dan Boneka
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih LBP bilang SP tidak setia pada komitmen kita Kecewa karena mendukung Anies, itu bukan pilihannya Komitmen apa sebenarnya Dia bilang tak mau buka Tak mau membuka apa itu rahasia Mereka terlalu naif mungkin alpa Atau ingin meremehkan atau menista Bahwa rakyat sudah tuli dan buta Rakyat tahu ada beban pada kalian semua. Kalian we we ada beban berat tiada tara Bertaruh nyawa Bukan untuk bangsa dan negara Karena posisiku sebagai boneka Lho kena apa Anies yang jadi beban Anda WA Apapun cara dan rekaya Anies harus dihabisi kapan saja. Kau tawarkan tahta, uang untuk jasa Cabut dukungan sekarang juga Satu, dua dan tiga triliun siap untuk anda. SP minta segera ketemu sang raja Saya hormat hormat untuk kalian berdua Semua bisa diatur asal cocok harga Kita atur asal sang raja jangan kecewa Harus ada kesepakatan bersama. Kau harus paham cabut dukungan untuk Anies penghalang kita Yaaah seenaknya bilang kita Ketika kalian hanya sebagai boneka Sedang terbelit ular naga. Tak masalah capres kedepan asal nasionalis sesuai standar bandar kita Jangan gunakan politik identitas, negara bisa celaka. Hahahaha akal bulus model boneka Semua demi republik, kata Dia Mungkin maksudnya republik China Kalian sedang sembunyi di alam terbuka. Merasa jumawa dan serba bisa Mengira uang uang bisa melindas semuanya Seperti kesambet, lingkung dan gila Sikon sudah berubah dan berbeda Waktu fajar sudah tiba Rakyat sudah bangun melihat anda Masih mimpi mimpi dipojok Istana Yang terkepung masa Menyesal, meradang dan minta ampun sudah percuma. Kau bangun tergesa gesa Mencari Presiden mu surah tidak ada. Bergaya akan lapor - lapor apa Dari atap istana mereka sudah pergi entah kemana. Tuh lihat raja sudah berbeda Jangan sok jumawa Jangan sombong melawan rakyat jelata Jangan sok kuasa Jangan merasa bisa Jangan angkuh sok perkasa Tidak sadar sadar juga Perangkap rakyat sudah di depan mata Kau manusia tuli dan buta Tak lebih hanya sebagai, bedebah, kuli dan boneka Kebenaran dan keadilan akan tiba Semua atas kuasa dan kehendak Yang Maha Kuasa. *****
Ada Prabowo di Balik Ribu-ribut Utang Anies 50 M ke Sandiaga
Jakarta, FNN – Memasuki tahun politik ini, situasi politik dalam negeri kian hari kian panas. Upaya saling menjatuhkan bahkan menjegal di antara pemain politik semakin ramai. Terakhir adalah isu yang menghebohkan dalam beberapa hari ini, yaitu tentang utang Anies Baswedan 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Isu ini dibiarkan tanpa penjelasan yang pasti dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga seperti bola liar yang menimbulkan penafsiran baru dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Anies Baswedan. “Saya menangkap itu. Dari awal kita tahu bahwa Anies tetap ada internal komorbid. Kira-kira begitu. Internal artinya di antara geng Anies yang awal,” kata Rocky Gerung dalam diskusi rutin di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (8/2/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Tetapi, lanjut Rocky, paradoksnya Anies terus-menerus melambung nilai jualnya, sementara nilai utangnya akhirnya tidak dipersoalkan. Jadi, ini antara nilai jual Anies dengan nilai jual utang, tetapi nilai jual Anies lebih tinggi. “Tetapi, dari sudut kebersihan moral, Anies mesti terangkan itu karena kita anggap bahwa pemimpin ke depan itu etikabilitas duluan, intelektualitas nomor dua, baru elektabiltas,” ujar Rocky. Menurut rocky, saat ini Anies sedang diganggu dalam wilayah etikabilitas, yaitu tentang utang piutang. Meski Anies sebagai faktor utama tidak terlalu merasa terganggu dengan soal-soal begitu, tetapi kita musti baca bahwa Sandi sekarang ada di dalam rezim Jokowi. Demikian juga Pak Prabowo. Kalau dari perspektif Prabowo tentu lebih mudah untuk mengendalikan proksi melalui Prabowo dan Sandi dalam upaya untuk menjegal Anies. “Jadi, kita mau buka ini atau terangkan ini secara deskripsi, dari segi apa yang biasa disebut sebagai realisme dalam politik. Realisme Jokowi adalah mengkhawatirkan Anies yang terus naik. Jokowi tahu bahwa kalau dia coba untuk tahu apa sebetulnya kelemahan Anies di internal ya soal utang, soal yang pasti jadi sensasional karena ini soal elektabilitas atau moralitas,” ujar Rocky. Sebetulnya ini soal internal, tapi karena aspek elektoral Anies terus melejit maka ini yang terjadi. Mungkin ada yang berpikir kalau Anies ‘ditodong’ dengan sifat moralnya, mungkin dia melemah, lalu mau nego, kira-kira begitu, lanjut Rocky. Siapa sebetulnya yang berkepentingan di sini? Memang Sandi adalah orang yang sedang berada di pemerintahan, Erwin Aksa yang wakil ketua umum Golkar juga adalah bagian dari Airlangga Hartarto yang juga berada di pemerintahan, tetapi ini ada faktor Pak Prabowo yang dampaknya malah lari ke Pak Prabowo selain pada Sandi. “Kan semuanya tim Prabowo, bahkan kader Prabowo sebetulnya. Jadi kita mau lihat masalah ini sebagai kegelisahan dari Pak Prabowo,” ujar Rocky. Menurut Rocky, tidak bisa ditutupi bahwa ini soal elektabilitas, tetapi Prabowo juga punya pertimbangan sendiri bahwa Gerindra tidak mungkin mundur. Boleh jadi, nanti dalam beberapa hari ke depan, akan ada semacam pertemuan yang mungkin diam-diam antara timnya Anies melalui Surya Paloh sebagai Nasdem dengan Pak Prabowo sebagai Gerindra. “Anies tetap belum aman. Karena kita nggak pernah lihat satu kepastian dari Nasdem, misalnya, untuk all out terhadap Anies. Jadi bagian ini tentu dibaca oleh Pak Prabowo, lalu dikirim sinyal tentang utang piutang. Jadi, kira-kira ini semacam pintu untuk renegosiasi,” ungkap Rocky. Mungkin pada akhirnya di belakang layar kita akan lihat semacam tukar tambah yang sangat pragmatis untuk menyelamatkan potensi bubarnya koalisi Anies, termasuk untuk memberi peluang kepada Prabowo untuk melenggang terus. “Jadi, tetap Anies ini adalah tawanan dari banyak pihak. Kira-kira begitu,” ungkap Rocky. (sof)
Relawan Anies Memperkuat Jejaring Pemenangan di Indonesia Timur
Makassar, FNN - Relawan Anies Baswedan Bagian Timur Indonesia (Relabatin) terus memperkuat jejaring pemenangan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sebagai bagian dari strategi menghadapi Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.\"Ini bagian dari konsolidasi memaksimalkan gerakan kita dengan membentuk yang namanya jaring laba-laba. Kita ingin tiga orang minimal ada di provinsi masing-masing kabupaten kota, tiga orang kecamatan, tiga orang di desa, RW sampai TPS,\" ujar Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim disela Rakornas, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.Ramli menjelaskan, skema 333 tersebut adalah membentuk jaring laba-laba. Melalui rapat koordinasi ini guna memastikan sistem dapat berjalan. Selain itu, dalam Rakor tersebut dibentuk komisi agar program bisa jalan serta mengantisipasi serangan-serangan dari pihak tertentu.Selain itu, relawan Anies telah tersebar di 11 provinsi bagian timur Indonesia, bukan hanya di Sulawesi tapi ada di Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku dan sebagian wilayah pulau Kalimantan yang fokus memperluas jaringan.\"Jadi, jaring laba-laba itu membangun jaringan sampai ke bawah, itu yang paling penting kita bangun. Dan ini bukan cuma Relabatin, kita sekarang punya 74 simpul relawan tersebar dari Sabang sampai Merauke,\" ungkap dia.Suasana Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Anies Baswedan Bagian Timur Indonesia (Relabatin) di hotel Teras Kita Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/2/2023). ANTARA/Darwin Fatir.Menurut dia, metode 333 ini masih dijaga dan semua relawan diupayakan tidak tumpang tindih. Jadi kalau misalnya, 75 relawan masing-masing bisa membangun jaring-jaring tiga orang, maka bila dikalikan bisa mencapai lebih dari 200 orang jaringan relawan di tiap Tempat Pemungutan Suara atau TPS.Sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur dari sisi survei penggalangan jejaring akan lebih mudah dan pihaknya optimistis meraih kemenangan di timur Indonesia kalau misalnya Pilpres dilaksanakan hari ini.Dari hasil kalkulasi sistem jaring laba-laba ini membutuhkan 2.430.987 orang relawan yang akan mengawal TPS. Untuk saat ini, relawan yang sudah bergabung lebih dari 3.000 orang dan masih akan terus bertambah untuk mengawal Pilpres 2024.Koordinator Steering Comite Rakornas Relabatin Agus Budi Siswanto menambahkan, Rakornas guna mengukur kinerja Relabatin selama satu satu tahun usai terbentuk. Selain itu, sejauh mana pencapaian-pencapaian, kendala serta pemecahan solusinya.(ida/ANTARA)
Pengakuan Aneh Sandiaga Uno Soal Utang 50 M Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akhirnya buka suara soal utang piutangnya dengan Anies Baswedan sebesar 50 miliar. Namun, pernyataan Sandiaga Uno malah menimbulkan tanda tanya, bahkan spekulasi baru. “Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang konselor dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini,” kata Sandiaga Uno ketika ditanya wartawan saat menghadiri harlah seabad Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Selasa (7/2/23). “Sekilas tidak ada yang salah dengan pernyataan Sandiaga Uno, malah sangat benar sebagai orang yang beragama, tetapi masalahnya menjadi lain karena pernyataan Sandiaga Uno ini terkesan seolah benar bahwa Anies Baswedan memang punya utang kepadanya sebesar 50 miliar, dan seperti yang dikatakan oleh Erwin Aksa, sampai sekarang belum dibayar,” kata Hersubeno Arief, watawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Rabu (8/2/23). Media sosial juga menjadikan soal utang Anies sebagai bahan gorengan, termasuk politisi yang selama ini selalu berseberangan dengan Anies Baswedan . Salah satunya adalah Ruhut Sitompul. Banyak media yang punya persepsi yang sama bahwa memang benar Anies belum membayar hutangnya kepada Sandiaga Uno dan sekarang Sandiaga Uno sudah mengikhlaskannya. CNN indonesia.com, misalnya, membuat judul berita “Setelah Salat Istikharah Sandiaga Relakan Utang Anies 50 Miliar; Warta Ekonomi membuat judul “Sandiaga Uno Relakan Hutang Anies 50 Miliar Rupiah Usai Salat Istikharah”; Loyalis Jokowi “Akhirnya ... semoga jadi berkah buat Anies.” Hampir semua persepsi yang muncul di media mengatakan bahwa Sandiaga Uno sudah ikhlas, sudah merelakan hutangnya tidak dibayar oleh Anies Baswedan. Padahal, kata-kata “merelakan” atau “mengikhlaskan” tidak muncul dari mulut Sandiaga Uno. Itu hanya ‘penafsiran’ yang muncul dari pernyataan Sandiaga Uno. “Mengapa Sandi memilih kalimat yang interpretatif, bukan kalimat langsung yang menegaskan bahwa sesuai dengan perjanjian yang dia buat dengan Anies Baswedan, jika mereka menang Pilkada DKI Jakarta 2017 maka utang piutang akan dianggap lunas, dan faktanya mereka berdua sudah memenangkan Pilkada 2017 DKI Jakarta,” ujar Hersu. Seperti sudah diberitakan sebelumnya bahwa poin-poin dari surat perjanjian tersebut adalah: Pertama, surat pernyataan pengakuan utang pertama, dibuat pada 2 Januari 2016 (sebelum Pilkada). Anies mengakui meminjam uang sebesar 50 miliar rupiah, tanpa jaminan dan tanpa bunga. Dana pinjaman itu langsung diserahkan oleh Sandiaga Uno kepada tim kampanye. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Anies mengetahui bahwa dana itu diperoleh Sandiaga Uno dari pihak ketiga, dan secara pribadi Sandiaga Uno yang menjamin pengembalian dana pinjaman ke pihak ketiga, walaupun kemudian Sandiaga Uno membuat perjanjian utang dengan Anies Baswedan. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa peminjaman dana itu bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan dana kampanye Pilkada 2017. Dalam poin berikutnya, yang sangat penting, disebutkan jika mereka kalah dalam pilkada, Anies berkewajiban mengembalikan dana tersebut. Sebaliknya, bila mereka memenangkan Pilkada maka dana tersebut tidak perlu dikembalikan. Sandiaga Uno membebaskan Anies dari kewajiban membayar utang. Mekanisme penghapusan dana pinjaman akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Anies dan Sandi. Kendati dibuat pada 2 Januari 2016, namun surat itu baru ditandatangani Anies pada 22 Januari 2017. Kedua, surat pernyataan pengakuan hutang kedua. Surat perjanjian itu memuat poin-poin yang sama dengan surat perjanjian pertama, namun pada poin 1, 2, dan 3 diakui utang pertama sebesar 20 miliar ditambah hutang kedua 30 miliar, sehingga total 50 miliar, dibuat pada 2 Februari 2017, namun baru ditandatangani oleh Anies Baswedan pada tanggal 6 Februari 2017. Di luar dua surat pengakuan utang untuk pembiayaan kampanye dan Pilkada putaran pertama tadi, ternyata Anies Baswedan juga kembali meminjam dana dari Sandiaga Uno, jumlahnya 42 miliar rupiah. Dengan begitu, total utang Anies ke Sandiaga Uno sesungguhnya sebesar 92 milyar. Detail lain dalam surat itu sama dengan surat perjantian utang pertama, termasuk utang dianggap lunas jika mereka menang. Dari ketiga surat perjanjian itu, sangat jelas bahwa ada perjanjian hitam di atas putih bila mereka menang Pilkada, maka utang piutang itu dihapuskan, atau dalam bahasa Sudirman Said utang itu sudah lunas. “Mustahil Sandi tidak tahu menahu atau tidak ingat soal ini,” ujar Hersu. “Sebagai pasangan dalam pilkada DKI yang sampai sekarang masih tetap bersahabat dan berkomunikasi dengan baik dengan Anies, harusnya Sandiaga menjelaskan secara transparan,” ujar Hersu. (ida)
Ganjar Pranowo Diprank Istana Jadi Capres tapi Bohong
MEMANG paling gak enak kalau di bohongin oleh siapapun apalagi orang yang punya jabatan di atasnya. Perkara bohong membohongin bukan hanya dialami Ganjar, tapi juga dialami 270 juta rakyat Indonesia. Mungkin rakyat sudah mau muntah kalau mendengar orang istana berpidato apalagi menjanjikan sesuatu. Contoh-contoh kebohongan bertaburan di dunia digital karena hal tersebut gak bisa dihapus. Seperti contoh yang gampang saja, ketik kata kunci Esemka di geogle langsung keluar siapa-siapa yang berbicara tentang mobil Esemka lengkap dengan wawancara yang sudah 6000 mobil diproduksi dan dipesan tapi nyatanya sampai kepala timbul tanduk, kita tidak akan temukan mobil tersebut di jalan raya. Ini salah satu kebohongan yang susah dilupakan rakyat Indonesia. Masih banyak yang lain. Tapi kolom ini terbatas memuat daftar kebohongan warga istana. Nah kita lompat saja ke masalah pencapresan. Dari awal Ganjar begitu bersemangat dicalonkan presiden menggantikan Jokowi. Macam-macam akrobat sudah dilakukan Ganjar untuk menarik simpatik massa agar supaya memilihnya mulai jadi barongsai, memakai kostum kayak superman yang celana sempak di luar, pura-pura jadi pengemis duduk-duduk di emperan toko, belajar tari-tarian ala kadrun dengan irama gambusnya yang selalu dituduh dengan politik identitasnya. Dan terakhir lari-lari pagi sambil bagi-bagi ampao ke tukang becak dan tukang bersih jalanan tapi tetap juga tidak bisa mengangkat dan mendokrak namanya mengungguli Capres yang ditakutkan istana. Ini yang membikin pihak istana frustasi. Dan mulai sedikit cuek kepada Ganjar sehingga GP mania organisasi yang mendukung Ganjar menarik diri dan menyatakan membubarkan diri karena mereka melihat tidak ada asa mau mendukung GP. Hari Kamis mereka mau konfrensi pers mengumumkan pembubaran itu oleh ketua umumnya. Di sinilah asa GP di ujung tanduk. Partainya sendiri yakni PDIP tidak merekomnya karena mau calonkan Puan, putri mahkota di PDIP. Jadi Jokowi biar jadi presiden mau membangun trahnya di PDIP tidak bisa kalau GP gak jadi maka saat ini mereka lagi berusaha dengan meminta fatwa hukum dari ahli-ahli tata negara agar mencari celah bisa ada penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan bisa ditambah lagi 3 priode lagi sampai 2030 saat Gibran sudah bisa kelihatan jadi presiden setelah jadi Gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta kayak bapaknya. Kelihatan sekali mereka udah berteman dekat dengan Tuhan sehingga bisa tahu akan hidup sampai 2030, 2024 aja belum tentu nyampe apalagi 2030? Kita serahkan aja kepada Yang Punya Langit dan Bumi bisa nyampe apa gak. Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi).
Utang dan Demokrasi Ecek-ecek
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan NEGARA ini sedang bergerak menuju \"pesta\" demokrasi tahun 2024 baik Pileg maupun Pilpres. Pileg berjalan normal walau dalam prosesnya rakyat merasakan wasit yang terindikasi \"masuk angin\". Untuk Pilpres wajahnya lebih buruk. Ada nuansa banyak pihak yang tidak siap untuk berkompetisi secara sehat dan fair. Adalah Anies Baswedan yang sudah bergerak jauh dan relatif telah memiliki kendaraan koalisi lebih 20 % PT. Meski awal dijegal dengan senjata ini justru saat ini para penjegal yang kebingungan untuk memiliki figur seimbang dengan dukungan 20 % tersebut. Rupanya senjata makan nyonya. Nyonya dan tuan yang marah-marah tidak keruan. Marah tidak keruannya ditampilkan dengan terus mencoba memperalat KPK agar mencari dan menemukan kesalahan keuangan Anies. Kesalahan yang dicari-cari. Mendorong buzzer untuk gencar menyerang dengan isu rasialis dan politik identitas. Buzzer bayaran yang teriak jika ada minyak. Mengadu domba antar partai politik agar terjadi pembusukan atau pembunuhan karakter. Erwin Aksa Waketum Partai Golkar mencoba mengangkat masalah tak jelas soal hutang Anies kepada Sandiaga Uno. Itu persoalan Pilkada yang Wakil Gubernur nya juga Sandiaga Uno. Masalah yang berada di ruang Partai Gerindra. Sebelumnya diributkan perjanjian Anies-Prabowo. Isu kekanak-kanakan untuk sebuah Pilpres. Pendukung Anies dan penyokong kesehatan berpolitik menantang untuk membuktikan semua tuduhan. Bahkan ada yang menyatakan jika itu benar siap untuk membayar dengan patungan bersama. Sementara Uno sendiri ingin menyudahi semua polemik dan \"mengikhlaskan\" biaya 50 Milyar pemenangan Pilkada 2017 tersebut. Semua ini adalah cermin dari kepanikan dan ketidaksiapan menghadapi persaingan dalam Pilpres 2024. Prabowo ketakutan menghadapi Anies, Puan belum juga terdongkrak, Ganjar pusing tidak satupun partai mengusungnya, sedangkan Erick cuma jalan-jalan dan jualan Baliho. Jokowi tidak punya pilihan selain 3 periode atau penundaan Pemilu. Frustrasi dan gemetaran menjelang 2024. Di tengah kekalutan Istana dan \"inner circle\" maka beredar pula video lama adik Prabowo Hashim Djoyohadikusumo yang \"mencak-mencak\" mengaku telah membiayai pemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI. Kata Hashim, Jokowi itu sering datang ke kantornya untuk minta dukungan keuangan \"1 Milyar, 6 Milyar, 19 Milyar dan seterusnya sampai menang\". Hashim juga yang membuka rekening di berbagai Bank untuk pemenangan Pilkada tersebut. Kepanikan Istana telah membawa demokrasi bangsa menjadi berwarna buram. Semestinya kompetisi di 2024 dilakukan dengan sehat. Siap kalah dan siap menang. Tidak membuat kecurangan ulang yang membuat rakyat menjadi berang. Indonesia tidak boleh mengalami gempa politik dahsyat hanya karena Pilpres. Jokowi harus bertekad untuk mengakhiri masa jabatan dengan baik dan bermartabat. Bukan dengan melempar-lempar kaos masalah di jalan yang membuat rakyat terengah-engah dan terjatuh berebut masalah. Seperti penjajah yang memperbudak anak negeri. Ayo akhiri 2024 dengan baik. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi ecek-ecek. Atau yang lebih baik adalah mengakhiri pada 2023 ? Tentu rakyat lebih berbahagia dan bersuka cita. Bandung, 8 Februari 2023
Anies Coba Dihentikan dengan Kontrak Politik
Oleh: Yarifai Mappeaty - Kolumnis Lawan-lawan politik Anies saat ini, tampaknya tengah kebingungan. Bingung karena belum menemukan cara paling ampuh untuk menghentikan Anies agar tak ikut pilpres. Sedangkan semua cara, rasa-rasanya sudah dilakukan. Mulai dari cara paling halus hingga paling kasar, namun belum juga ada yang berhasil menghentikannya. Kebijakan pengunduran jadwal Pilkada serentak, dinilai oleh sejumlah kalangan, termasuk untuk melemahkan Anies. Asumsinya, begitu selesai di DKI, Anies tak punya lagi panggung untuk mengaktualisasikan potensi politiknya. Dengan begitu, waktu dua tahun menuju pilpres 2024, dianggap sudah cukup bagi rakyat untuk melupakannya. Tetapi asumsi itu keliru. Sebab begitu purna tugas di Jakarta, justeru membuat Anies bebas ke mana-mana, dan tidak ada lagi aturan membatasinya. Berbulan-bulan tidak pulang pun tak masalah. Paling diprotes oleh isteri dan anak-anaknya. Dan, faktanya, kemanapun Anies pergi, selalu dielu-elukan bak sosok yang dirindukan, sehingga tesis pejabat lengser susah cari teman ngopi, tak berlaku bagi Anies. Malahan kunjungan Anies di berbagai daerah, menjadi semacam verifikasi faktual terhadap laporan survei elektabilitas Anies. Sambutan massa yang mencapai hingga puluhan ribu pada setiap kunjungannya, adalah bukti kebohongan lembaga survei selama ini yang melaporkan elektabilitas Anies lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa projek men-down grade Anies yang diemban oleh sejumlah Lembaga survei bersama buzzer, pun gagal. Upaya mengkriminalisasi Anies melalui projek Formula E, juga telah dicoba. Kendati terus dipaksakan, namun belum juga berhasil. Begitu pula dengan skenario Anies zonder partai pengusung, meski belum bisa disebut gagal, tetapi sejauh ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, malah tampak makin solid. Satu lagi, teror ular kobra yang dialami Anies dalam kunjungannya di Banten. Belakangan, muncul isu kontrak politik dan juga utang – piutang. Kontrak politik antara Prabowo dan Anies, utang – piutang antara Anies dan Sandi, yang terjadi pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dapat dipastikan bahwa motif pengungkapan kedua hal itu, adalah agar Anies berhenti dan tidak menjadi capres pada Pilpres 2024, apalagi menjadi kompetitor Prabowo. Kontrak politik antara Prabowo – Anies, penulis sendiri meyakininya ada. Tetapi, mengapa Prabowo merasa perlu kontrak politik itu diadakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mundur jauh ke belakang, pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014. Semua tahu bahwa pada Pilkada DKI 2012 kala itu, Jokowi dipromotori oleh Prabowo. Yang memasangkannya dengan Ahok, juga Prabowo. Bahkan partai yang mula-mula mengusung Jokowi – Ahok adalah Gerindra. Karena tidak cukup, Prabowo lalu melobi dan berusaha meyakinkan Megawati, termasuk menyebut bahwa Jokowi adalah kader PDIP sendiri. Akhirnya PDIP pun meninggalkan Foke - Nachrowi kemudian bergabung dengan Gerindra untuk mengusung Jokowi – Ahok. Bahkan tidak hanya itu, penyandang dana utama bagi Jokowi – Ahok adalah Hashim Djodjohadikusumo, adik Prabowo. Namun, Prabowo dan seluruh kader Partai Gerindra tak pernah membayangkan bahwa pada Pilpres 2014, Jokowi maju melawan Prabowo secara head to head, dan, menang. Semenjak itu, Hashim kerap bercerita tentang Pilkada DKI Jakarta 2012 dalam banyak kesempatan. Dan, kesan bahwa Jokowi “mengkhianati” Prabowo pun tertanam kuat di benak kader-kader Gerindra. Rupanya, kalah pada Pilpres 2014 tak membuat Prabowo berhenti, tapi masih tetap punya keinginan untuk maju pada Pilpres 2019. Oleh karena itu, meski kontrak politik antara Prabowo dan Anies (jika pun ada) tidak dibuka ke publik, tetapi isinya sudah dapat ditebak. Kira-kira, jika terpilih menjadi gubernur, maka Anies harus berjanji untuk tidak maju pada pilpres 2019. Pertanyaan krusialnya, apakah kontrak politik itu juga berlaku pada Pilpres 2024? Pertanyaan ini saya coba jawab dengan sebuah pertanyaan. Pada saat kontrak politik itu ditandatangani di penghujung 2016 lalu itu, apakah Prabowo memang sudah berpikir maju lagi pada Pilpres 2024, meskipun kembali kalah pada Pilpres 2019? Penulis sendiri tidak yakin akan hal itu. Sebab, taruhlah misalnya, Prabowo menang pada Pilpres 2019, apakah Prabowo masih membutuhkan kontrak politik tersebut untuk maju pada Pilpres 2024? Tidak lagi. Karena sebagai petahana, dia sudah tentu tidak akan pilih-pilih lawan. Siapapun yang menjadi lawannya, tidak masalah baginya. Lalu, sejak kapan Prabowo terpikir untuk maju lagi pada Pilpres 2024? Kemungkinan besar, tidak lama setelah bergabung di kabinet Jokowi. Selain mendapat bisikan dari orang-orang dekatnya, Prabowo juga mungkin terinspirasi oleh Mahatir Muhammad yang kembali terpilih menjadi PM Malaysia pada usia 93 tahun. Bandingkan dengan Prabowo pada 2024, baru 73 tahun. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa kontrak politik itu memang hanya dimaksudkan untuk Pilpres 2019, dan Anies telah memenuhinya. Jika pun tidak, perlu dipahami bahwa masalah yang dihadapi bangsa ini terlalu besar untuk menjadi sekadar urusan pribadi Prabowo – Anies. Ah, tiba-tiba saya teringat Bang Mamat, sopir omprengan yang sering nangkring di Pasar Palmerah seberang stasiun. “Adalah kejahatan terbesar menghalang-halangi rakyat mendapatkan calon pemimpin terbaik bagi negara dan bangsa ini,” katanya suatu ketika. Adapun isu utang-piutang pilkada antara Anies dan Sandi, malas membahasnya. Lebih baik kita urunan saja. Yuk, buka dompet donasi. Makassar, 07 Pebruari 2023
Anis Matta Lantik 4 DPW Baru Hasil Pemekaran di Papua, Total Partai Gelora Miliki 38 DPW
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melantik empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Yakni DPW Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Pelantikan 4 DPW baru tersebut digelar di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di Pomelotel, Jakarta, Selasa (7/2/2023). \"Jadi pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ini, sebagai bagian dari acara Konsolidasi Kemenangan Pemilu di Jakarta. Makanya yang hadir dan kita undang hanya para Ketua DPW-nya saja,\" kata Mahfuz Sidik. Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) Pelantikan 4 Ketua DPW baru diserahkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Sementara Sekretaris Jendaral Partai Gelora Mahfuz Sidik membacakan nama-nama 4 ketua DPW baru. SK Pelantikan pertama diberikan kepada tiga DPW hasil pemekaran di Papua, yaitu Onesimus Heluka ditunjuk sebagai Ketua DPW Partai Gelora Papua Pegunungan. Lalu, Zadrak Eluar sebagai Ketua DPW Papua Selatan. Kemudian Abdul Rahman sebagai Ketua DPW Papua Tengah. Setelah itu, Anis Matta menyerahkan SK Pelantikan Charlos Christofet Mayen diangkat sebagai Ketua DPW Papua Barat menggantikan Andi Syamsul Bahri Madukelleng yang ditunjuk sebagai Ketua DPW Papua Barat Daya. Dalam pelantikan tersebut, 4 DPW baru di Papua dan Papua Barat tersebut didampingi Ketua Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) V DPN Partai Gelora Ahmad Faradis. Selain itu, juga diumumkan adanya pergantian Ketua DPW Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Yasin yang meninggal dunia digantikan oleh Benny Jovial. Kemudian pergantian Ketua DPW Sumatera Utara (Sumut) dari Heriansyah diganti oleh Muhammad Hafez. Mereka yang juga dilantik oleh Anis Matta sebagai Ketua DPW Sumbar dan Sumut yang baru. Pelantikan dua Ketua DPW di Sumatera tersebut, didampingi Ketua Bangter I DPN Partai Gelora Syahfan Badri Sampurno. Dengan pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut, maka Partai Gelora kini memiliki 38 DPW sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia saat ini yang berjumlah 38 provinsi. Ke-38 DPW tersebut, menghadiri Rakornas Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Gelora yang digelar di Pomelotel Jakarta. Rakornas rencananya akan digelar selama 3 hari dari Selasa-Kamis, 7-9 Pebruari 2023. Selain mendengarkan arahan dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Rakornas juga menggelar workshop terkait dinamika politik terkini seperti peningkatan popularitas dan elektabilitas di daerah pemilihan. (Ida)
Kunjungan Mufti Kuala Lumpur untuk Cianjur
Jakarta, FNN - Memasuki bulan ketiga pascagempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, simpati masih terus berdatangan. Selain bantuan lokal untuk korban gempa Cianjur juga datang dari luar negeri. Belum lama ini, rombongan Mufti Kuala Lumpur, Datuk Profesor Madya Dr Luqman bin Haji Abdullah, melakukan kunjungan kemanusiaan ke Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Syafi\'i Cianjur. Lembaga pendidikan Islam ini didirikan dan diasuh oleh ulama terkemuka asal Syiria, Syaikh Muhammad Hasan Hitou. “Kunjungan kami ke STAI Imam Syafi’i merupakan bahasa kemanusiaan. Kami ingin terus memberikan dukungan, menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara kita di Indonesia, terkhusus di Cianjur. Hubungan dekat kedua negara serumpun semakin kuat,” imbuh Datuk Luqman dalam keterangannya ke media Rabu (8/2). Doktor Filsafat Uiversity of Endinburgh UK ini menambahkan, dalam situasi duka tertimpa musibah, proses pendidikan tidak boleh terhenti. “Harapan kami, spirit belajar para mahasiswa tidak surut. Kendati menghadapi situasi yang tidak mudah,” lanjutnya. Berdasarkan pemetaan yang dibuat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kecamatan Pacet tempat berdirinya STAI Imam Syafi’i, merupakan kawasan terdampak gempa Cianjur pada 21 November yang lalu. Usai melakukan muhibah kemanusiaan di Cianjur, Datuk Luqman bin Haji Abdullah lantas melanjutkan lawatannya ke Kementerian Agama. Ia didampingi oleh Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Universitas Malaya, Profesor Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor, Wakil Pengarah Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya, Profesor Dr. Abdul Karim Bin Ali, DR mustafa Abdullah Dosen senior Ilmu Al-Quran & Tafsir serta Habib Muhammad Haykal Lc., selaku Ketua Manba\'ul Huda Foundation bersama Bapak Fikry bin Thalib Rombongan Mufti Malaysia diterima langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam sambutannya, Menag memaparkan visi dan misi Kementerian Agama di bawah kepemimpinannya yang terus menggelorakan semangat moderasi beragama. Menteri Yaqut menilai, kesuksesan Malaysia dalam agenda deradikalisasi dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim baru-baru ini. Kedua Kepala Negara sepakat untuk bergandengan tangan dalam agenda modrasi beragama. Menurut Datuk Luqman, kesamaan corak Islam di Indonesia dan Malaysia di tengah masyarakat yang majemuk merupakan satu keberkahan. “Di dalam pergaulan antar bangsa dan budaya yang beragam, Islam mampu menunjukkan jati dirinya sebagai petunjuk hidup yang wasathiyah sehingga selalu relevan di setiap zaman dan lingkungan pergaulan,” paparnya. Mohd Roslan Bin Mohd Nor menambahkan, Malaysia berhasil melakukan agenda deradikalisasi secara signifikan. Gerakan sempalan keagamaan yang mengatasnamakan Islam mampu dikurangi hingga mencapai angka 95% seperti data yang dilansir kepolisian Malaysia. Ditambahkan oleh Habib Haykal, bahwa potensi penyebaran radikalisme bisa mucul dari pelosok yang kurang tersentuh dengan syiar Islam. “Oleh karena itu, gerakan pendidikan dan dakwah seperti dikembangkan STAI Imam Syafi’i, harus didorong serta di perbanyak lagi untuk menjangkau masyarakat. Terutama di daerah dan kawasan pedalaman yang rentan tergadai secara aqidah sehingga mudah disusupi paham-paham yang tidak sejalan dengan Islam karena kesenjangan serta kekosongan generasi alim,” pungkas ulama muda yang juga aktif berdakwah di Malaysia ini. (sws)
POPULER
