ALL CATEGORY
Rafael Granada Baay Menjabat Komandan Paspampres
Jakarta, FNN - Mayjen TNI Rafael Granada Baay resmi menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) RI melalui upacara serah terima jabatan dari Marsda TNI Wahyu Hidayat, yang dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Komando Paspampres Jakarta, Senin.Mayjen TNI Rafael Granada Baay sebelumnya menjabat Direktur H Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, sementara Marsda TNI Wahyu Hidayat selanjutnya menempati jabatan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) TNI AU.Dalam upacara itu, Rafael Granada Baay melakukan penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan, kemudian acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.\"Paspampres harus tetap dalam performa terbaik karena setiap saat selalu bersinggungan dengan simbol negara dan di dalamnya terdapat juga simbol TNI,\" kata Yudo dalam sambutannya.Dia menegaskan Paspampres harus mampu menunjukkan performa yang profesional, tegas dan tidak ragu-ragu dalam bertindak, namun tetap humanis.Yudo mengingatkan setiap tugas adalah kehormatan, kebanggaan dan harga diri. Oleh sebab itu, kepentingan dan kesuksesan tugas harus didahulukan di atas segala-galanya sesuai moto Paspampres \"Setia Waspada\".\"Saya minta tidak hanya slogan, namun itu adalah tekad dan komitmen prajurit Paspampres sebagai perisai hidup simbol negara,\" katanya.Panglima TNI juga mengapresiasi pelaksanaan KTT G20 yang dilaksanakan di Bali beberapa waktu yang lalu.\"Paspampres secara profesional telah mampu melaksanakan tugas pengamanan VVIP dalam skala internasional dapat berjalan aman dan sukses,\" katanya.Yudo juga berpesan agar Paspampres harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan spektrum ancaman semakin beragam.\"Saya minta jajaran Paspampres harus mampu beradaptasi dalam mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menangkal dan meredam ancaman tersebut,\" ujar Yudo.(ida/ANTARA)
Kemenkeu Diminta Reformasi Struktural Ditjen Pajak
Yogyakarta, FNN - Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar melakukan reformasi struktural secara menyeluruh di lembaga Direktorat Jenderal Pajak.Ketua Kagama Filsafat Charris Zubair di Kampus UGM Yogyakarta, Senin, mengatakan reformasi struktural diperlukan menyusul perkembangan kasus penganiayaan yang dilalukan putra dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo\"Kasus itu telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak,\" kata dia.Menurut Charris, reformasi struktural secara menyeluruh diperlukan agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak yang menjadi luar biasa kaya dengan cara tidak patut.Kagama Filsafat juga menginginkan Kementerian Keuangan agar lebih transparan serta melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.\"Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi jika mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan,\" ujar dia.Berpijak dari kasus itu, kata Charris, Kementerian Keuangan juga perlu melakukan perbaikan moral di seluruh lembaga perpajakan.Gaya hidup hedon yang diperlihatkan oknum pegawai pajak, menurut dia, dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat bagi penyelenggara negara.\"Kagama Fakultas Filsafat menuntut tanggung jawab moral dan tanggung jawab formal dari lembaga negara yang memiliki otoritas, baik di bidang hukum maupun pajak,\" kata dia.Kagama Filsafat, kata dia, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran.\"Kami menuntut Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia. Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Bharada Eliezer Berstatus Warga Binaan Lapas Salemba
Jakarta, FNN - Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Rika Aprianti menyebut status Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) sebagai warga binaan Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri.“Maka Richard Eliezer sebagai warga binaan Lapas Salemba selanjutnya menjalankan pidana atau dititipkan di Rutan Bareskrim Polri dengan pengawasan dan pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” kata Rika dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.Menurut Rika, penitipan Eliezer di Rutan Bareskrim Polri merupakan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, dan pembinaan karena statusnya sebagai \"justice collaborator\" (JC).“Hal itu, berdasarkan koordinasi, kerja sama, dan rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan,” kata dia.Sebelumnya, Eliezer dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat, Senin (27/2), pukul 14.30 WIB untuk melakukan eksekusi atas putusan pidananya selama satu tahun enam bulan.Di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat, Eliezer langsung dilakukan pendaftaran atau registrasi pemeriksaan kesehatan dan asesmen sehingga mulai hari itu status Eliezer berubah dari tahanan menjadi narapidana atau warga binaan Lapas Kelas IIA Salemba. Setelah proses administrasi selesai, malam harinya Eliezer diantarkan kembali ke Rutan Bareskrim Polri dengan pengawalan dari Polres Jakarta Pusat didampingi LPSK, Ditjenpas, dan petugas Lapas Salemba.“Pada prinsipnya Lapas Salemba siap untuk penempatan Richard Eliezer, baik dari sisi pengamanan, pembinaan, dan pemenuhan hak lainnya. Namun, di sisi lainnya karena kami menghormati rekomendasi dan pertimbangan LPSK, maka selanjutnya Richard Eliezer sebagai warga binaan Lapas Salemba menjalankan pidana di Rutan Bareskrim dengan pendampingan LPSK,” kata Rika.Rika memastikan hak-hak dasar dan hak bersyarat Richard Eliezer selama menjalani pidana di Rutan Bareskrim Polri akan tetap dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Richard Eliezer terlebih dahulu menjalani eksekusi atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibanding empat terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua lainnya (Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma\'ruf). Ini dikarenakan putusan Eliezer sudah dinyatakan inkrah setelah pihak pengacara dan jaksa penuntut umum menyatakan menerima putusan hakim tingkat pertama itu.Dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/2), majelis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana satu tahun enam bulan.Hakim menyatakan bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Lokasi Pilot Susi Air Berpindah-pindah
Wamena, FNN - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyatakan bahwa hingga kini TNI-Polri terus berupaya membebaskan pilot Susi Air dari tangan KKB pimpinan Egianus Kogoya. KKB bersama sanderanya selalu berpindah-pindah tempat sehingga sampai saat ini belum dapat diketahui pasti posisinya, kata Mayjen TNI Saleh kepada Antara di Wamena, Senin.Dikatakan, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan keberadaan pilot berkebangsaan Selandia Baru. \"Mudah-mudahan pilot Philip Mark Merthens segera dapat dibebaskan dengan keadaan selamat, \" harap Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Saleh. Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri menyatakan, KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta senjata api dan amunisi untuk dibarter atau ditukar dengan pilot Susi Air yang masih disandera. Memang benar Egianus meminta sejumlah permintaan diantaranya senjata api dan amunisi yang akan ditukar dengan pilot Philip Mark Merthens. Permintaan itu tidak mungkin dipenuhi karena berbahaya dan dapat mengganggu keamanan serta menimbulkan korban jiwa. \"Selain meminta senpi dan amunisi, Egianus juga meminta sejumlah uang , \" jelas Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri.(ida/ANTARA)
Diharapkan ada Tambahan Kuota Haji dari Arab Saudi untuk Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengharapkan tambahan kuota haji bagi Indonesia dari pemerintah Arab Saudi, karena antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke tanah suci sangat besar.Hal itu disampaikan Wapres saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk RI Y.M. Faisal Abdullah H. Amodi, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin, sebagaimana diungkapkan juru bicara Wapres Masduki Baidlowi.\"Wapres berharap tentang (penambahan) kuota haji. Karena haji di Indonesia itu antusiasme luar biasa,\" kata Masduki dalam keterangannya secara daring di Jakarta, Senin.Dia mengatakan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki masalah terkait antrean haji, di mana ada satu daerah yang antrean untuk berangkat haji mencapai 40 tahun.\"Itulah kemudian diharapkan Wapres ke Dubes Arab Saudi, bagaimana agar kuota Indonesia terus ditambah ke depan,\" kata Masduki.Dia mengatakan pada kesempatan itu Dubes Arab Saudi menyatakan akan melaporkan harapan Wapres kepada Kerajaan Arab Saudi.\"Walaupun juga diketahui memang banyak animo orang ingin berhaji dari berbagai negara yang lain, termasuk Indonesia. Tapi saya kira permintaan Indonesia sebagai negara terbesar penduduk Muslim akan sangat diperhatikan,\" kata Masduki.Adapun Wapres pada pertemuan tersebut juga menyampaikan harapan agar ada peningkatan investasi dari Arab Saudi di Indonesia.Menurut Wapres investasi Arab Saudi di Indonesia cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir.Menanggapi hal tersebut, Dubes Faisal Amodi menyatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan hubungan kedua negara.(ida/ANTARA)
Wayang Zulkifli
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM Pembukaan Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Semarang Ketum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan tokoh pewayangan Werkudara atau Bimasena yang diasosiasikan kepada PAN sebagai panglima perang yang siap bertempur pada tahun 2024 dengan tambahan kalimat \"keputusan tetap ada pada panglima tertinggi\". Kalimat tersebut dikaitkan dengan sinyal PAN yang memberi tempat kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Mungkin sebagai Capres dan Cawapres. Secara resmi PAN sendiri saat Rakernas Agustus 2022 mengajukan 9 nama untuk Capres yang diantaranya Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Anies Baswedan, Khofifah Parawansa, Airlangga dan lainnya. Panglima tertinggi yang disebutkan dan dimaksud Zulhas adalah Presiden sebagaimana ungkapannya \"bagi kami Presiden adalah segala-galanya. Bagi kami Presiden adalah panglima tertinggi kami. Jadi kami akan mengikuti setiap arahan Presiden\". Saat menyebut panglina tertinggi Zulkifli menatap kepada Jokowi dan Jokowi pun tersenyum. Ada empat hal yang menjadi problema demokrasi dari fenomena ini, yaitu : Pertama, budaya jilat yang merajalela dan menjadi penyakit dari Ketum Partai Politik. Di samping tampilan Ketum PAN Zulkifli Hasan di Rakornas ini, juga Ketum Partai Gerindra yang rajin berpolitik puja puji. Padahal Presiden Jokowi sendiri adalah \"kader\" PDIP. Ironi ada pernyataan \"bagi kami Presiden adalah segala-galanya\". Kedua, panglima perang yang menunggu arahan panglima tertinggi dalam pewayangan itu tidak bisa dibawa ke dalam sistem politik berbasis Konstitusi. Ketum Partai bukan bawahan Presiden. Presiden menurut UUD 1945 bukan pula panglima pertinggi angkatan perang. Panglima tertinggi adalah Panglima TNI. Teringat budaya mohon arahan atau petunjuk itu kepada figur Harmoko di masa Orba dulu. Ketiga, Capres tebak-tebakan atau untung-untungan. Secara resmi PAN menyodorkan 9 nama , tetapi disebut dalam pantun \"Indonesia jaya\" nya Zulhas hanya Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Sudah begitu tergantung arahan Jokowi lagi. Beginilah sikap politik yang tidak jelas. Rakyat dipaksa untuk menonton pemimpin yang semakin tidak jelas. Keempat, kesalahan utama di negeri ini adalah Ketum partai yang merangkap dengan jabatan Menteri. Sementara kedudukan Ketum itu menentukan. Akibatnya partai politik sebagai kekuatan infrastruktur politik terkooptasi oleh Presiden. Sebagai alat perjuangan politik rakyat partai politik telah bergeser menjadi aparat Pemerintah. Akhirnya demokrasi menjadi slogan semata. Pemilu bukan menjadi ciri dari demokrasi akan tetapi demokrasi ada untuk Pemilu. Diluar itu bisa otokrasi atau monarki. Kalimat \"Presiden adalah segala-galanya\" menjadi bukti dari sebuah sistem politik otokrasi, atau monarki. Wayang Zulkifli tentang Werkudara sedang bermain atau dimainkan. Dalang semakin bersemangat bertutur tentang perang saudara antara Amarta dan Astina. Ternyata pemenangnya bukan Pandawa atau Kurawa tetapi sang Dalang itu sendiri. Dalang itu bernama Ki Oligarki. Bandung, 28 Februari 2023
Anis Matta: Kami Hadir Mewakili Mimpi Rakyat yang Menginginkan Indonesia Kuat dan Membanggakan
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengakhiri roadshow konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Senin (27/2/2023). Bertempat di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kabupaten Polman, Anis Matta disambut ribuan kader dan simpatisan Partai Gelora yang mengikuti kegiatan Konsolidasi Kader dan Orasi Kebangsaan itu. Anis Matta datang ke lokasi acara diantar oleh puluhan becak motor (bentor) dari Hotel Ratih, di Jalan Poros Makassar-Mamuju yang berjarak 2 km itu. Acara konsolidasi dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi, Deddy Miring Gumelar, komedian senior yang bergabung ke Partai Gelora. Acara konsolidasi ini juga dihadiri Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik, Ketua DPD Partai Gelora Polman Givan Andra, Ketua DPW Sulsel Syamsari Kitta dan pengurus DPN. Dalam sambutannya, Anis Matta mengapresiasi kehadiran para kader dan simpatisan Partai Gelora di Sulbar yang luar biasa. \"Terus terang saya kaget, karena ternyata sambutan masyarakat Sulbar atas kehadiran Partai Gelora di Sulbar ini luar biasa besarnya,\" kata Anis Matta. Karena itu, Anis Matta yakin Partai Gelora akan melampaui abang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen. \"Saya punya keyakinan yang kuat, bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini memang menanti-nantikan lahirnya partai baru, lahirnya wajah baru, dan lahirnya pemimpin baru,\" katanya. Menurut Anis Matta, masyarakat merasakan hidupnya begini-begini saja, tidak ada perubahan. \"Jadi harus ada lompatan besar, gebrakan besar, bukan sekedar perubahan. Partai Gelora ingin mewakili mimpi sebagian besar rakyat Indonesia yang sekarang ini menginginkan negaranya sejajar dengan negara-negara kuat di dunia,\" tegasnya. Sementara itu, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengatakan, sebagai pembina partai politik di Polman mengapresiasi Partai Gelora yang menggelar kegiatan konsolidasi di wilayahnya. \"Cuma Partai Gelora yang berani konsolidasi di Polman. Partai lain tidak ada. Saya setuju Pak Anis Matta maju sebagai calon Presiden. Maju negara ini, kalau Pak Anis Matta Presiden,\" kata Ibrahim. Ibrahim mengungkapkan, masyarakat Sulbar tidak neko-neko, satu kata dengan perbuatan, tidak perlu menggunakan uang (money politics) untuk mengambil hatinya. \"Mudah-mudahan, kalau Partai Gelora pintar mengelola sifat manusia yang ada di Nusantara, pasti akan menang. Orang Sulbar ini enak sekali, tidak pernah neko-neko, hanya satu kali bicara, satu kata dengan perbuatan. Pandai-pandailah di Sulbar ini, jangan jadikan mereka musuh, tapi jadikanlah mereka teman,\" pesannya. Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Hajrul Malik menambahkan, kegiatan konsolidasi ini merupakan pembuktian bahwa Partai Gelora eksis dan diterima masyarakat Sulbar. \"Ini pembuktian kami, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia harus menjadi superpower baru, dan Sulbar tidak boleh ketingalan mendukungnya. Insya Allah kita akan mengirimkan satu wakil kita di DPR,\" kata Hajrul. (Ida)
Soal Moge Harley dan Jeep Rubicon, KPK Akan Mengklarifikasi Rafael
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan salah satu poin klarifikasi terhadap eks pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo adalah soal kepemilikan motor gede (moge) Harley Davidson dan Jeep Wrangler Rubicon.\"Saya kira semua yang terkait dengan kepemilikan harta yang didaftarkan oleh yang bersangkutan menjadi materi klarifikasi yang akan dilaksanakan Rabu besok (1/3), saya kira kalau substansi lebih dalam belum bisa saya sampaikan,\" kata Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin.Ipi mengatakan KPK telah melayangkan surat undangan kepada Rafael namun belum menerima konfirmasi apakah yang bersangkutan akan memenuhi undangan tersebut.Lebih lanjut ia berharap Rafael Alun Trisambodo bisa hadir serta membawa bukti-bukti untuk klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.Meski demikian Ipi enggan berkomentar soal tindak lanjut KPK soal temuan tersebut, dia mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berdasarkan hasil klarifikasi pada Rabu besok.\"Saya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan atau klarifikasi besok. Kita tunggu hasilnya nanti,\" ujarnya.Nama pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio, menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak Pengurus Pusat GP Ansor.Kejadian tersebut membuat publik menyoroti gaya hidup mewah Mario yang kerap pamer kemewahan di media sosial dan berujung dengan sorotan masyarakat soal harta kekayaan Rafael yang mencapai sekitar Rp56 miliar.Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa harta Rafael Alun Trisambodo yang mencapai sekitar Rp56 miliar tidak sesuai dengan profil kekayaannya.Pahala Nainggolan menegaskan tidak ada larangan bagi pejabat untuk mempunyai aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar, asalkan profilnya sesuai.\"Jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di \'announcement\' banyak yang jumbo, namun yang jadi masalah kan profilnya enggak \'match\'. Jadi jangan jumbo, ini kementerian, kalau profilnya \'match\' enggak apa-apa. Misalnya bapaknya sultan, warisannya gede gitu, ada juga pejabat yang begitu,\" kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis (23/2)Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya.(sof/ANTARA)
Pejabat Ditjen Pajak Diminta untuk Taat Melaporkan Harta Kekayaan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan taat melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),\" katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Dasco berkeyakinan tidak semua pejabat Ditjen Pajak menyimpang. Menurut dia, masih banyak pejabat yang melaporkan sumber kekayaannya dengan jelas.\"Tidak semua oknum pajak itu berperilaku seperti apa yang disangkakan,\" ujarnya.Dia meminta KPK mengecek langsung alasan pejabat Ditjen Pajak malas melaporkan LHKPN.\"Harus dicek benar apa penyebabnya mereka tidak melaporkan harta kekayaannya,\" kata dia.Dasco berharap penanganan perkara penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satrio, anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Dia ingin tindak pidana lain yang diduga dilakukan Rafael benar-benar diusut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.\"Menurut saya, kasus tersebut dalam prosesnya dipisahkan dengan hal yang lain, jadi kalau kemudian kasusnya pidana, ya silakan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk hal lain ya ada, nanti apabila cukup memenuhi unsur ditingkatkan ke penyidikan yang lain,\" jelasnya.Rafael menjadi sorotan setelah anaknya Mario terlibat kasus penganiayaan. Mario yang sudah menjadi tersangka dikenal sebagai sosok yang kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosial.Rafael tercatat sebagai salah pejabat Ditjen Pajak yang memiliki kekayaan fantastis. Total harta Rafael bahkan melebihi Menteri Keuangan Sri Mulyani.Bahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasi adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rafael selaku Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu).(sof/ANTARA)
Tidak Ada Prajurit Terlibat di Kerusuhan Sinakma
Wamena, FNN - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa tidak ada prajurit yang terlibat dalam kerusuhan di Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Pegunungan Bintang. Apabila nanti ada anggota yang terlibat dengan bukti-bukti yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maka akan diproses sesuai dengan hukum, paparnya. \"Namun sebaliknya, bila tidak ditemukan bukti keterlibatan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih dan prajurit Kodim 1702/Jwy, tetapi ada oknum yang memutarbalikkan fakta maka saya akan melaporkannya,\" tegas Muhammad Saleh di Wamena, Senin. Pangdam Cenderawasih menambahkan pihaknya akan menuntut oknum yang berupaya menyebarkan berita hoaks \"Bila ada oknum yang menyebarkan berita hoaks maka saya akan menuntut yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku,\" tegasnya.. Ia menyampaikan dukacita mendalam kepada 11 warga yang menjadi korban kerusuhan pada Kamis (23/2). Proses pemakaman sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan proses hukum dapat dilaksanakan dengan baik. \"Saya selaku Pangdam XVII/Cenderawasih saat ini sedang berada Wamena sehingga langsung memerintahkan Dandim 1702/Jwy untuk membantu penanganan kerusuhan tersebut,\" paparnya. Langkah penanganan yang dilakukan, ujar dia, adalah pengamanan, khususnya mengamankan masyarakat pendatang maupun asli Papua yang berdomisili di Wamena. \"Danrem dan jajarannya sudah diperintahkan agar selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk melaksanakan patroli dan Pomdam XVII/Cenderawasih diperintahkan untuk melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Kapolda Papua,\" katanya. Dia meminta tidak ada teror atau aksi di luar hukum yang mengancam dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat di Wamena. \"Jangan menimbulkan kerusuhan dan mari kita jaga Wamena menjadi kota yang aman sehingga dapat ditempati siapa saja. TNI-Polri bersama-sama mendukung dan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian kasus ini,\" kata dia. Kerusuhan di Sinakma, Kamis (23/2) berawal dari isu penculikan anak yang saat hendak ditangani polisi ada sekelompok massa yang menjadi provokator sehingga massa melakukan tindakan anarkis dengan menyerang anggota polisi dan melakukan pembakaran di sekitar Sinakma. Tercatat 11 orang meninggal dalam kerusuhan dan menyebabkan 41 orang terluka, termasuk aparat keamanan dan sejumlah ruko dan rumah warga dibakar massa.(sof/ANTARA)
POPULER
