ALL CATEGORY
Penerimaan Polisi Tidak Dipungut Biaya
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menegaskan bahwa penerimaan anggota kepolisian tidak dipungut biaya, dan meminta kepada publik untuk melaporkan temuan-temuan terkait ke pihak kepolisian.“Penerimaan Polri benar-benar gratis. Ini yang perlu kami sampaikan,” ucap Ahmad Ramadhan, dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.Ia kembali menegaskan bahwa tidak benar apabila ada oknum atau siapa pun yang mengatakan bahwa masuk menjadi anggota Polri menggunakan uang. Apabila masyarakat menemukan oknum yang memungut biaya dalam penerimaan anggota kepolisian, maka hal tersebut dapat dilaporkan ke pihak kepolisian, khususnya ke Biro Pengamanan Internal atau Paminal Polri.“Jadi, bila ada calo, bila ada oknum, segera melaporkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini bisa ke Paminal, ya,” ucap Ahmad Ramadhan.Ramadhan menyatakan bahwa Polri tidak memberikan toleransi kepada para oknum yang memungut biaya dalam perekrutan calon-calon siswa. Oleh karena itu, lima orang yang diduga telah melanggar dalam perekrutan calon-calon siswa di Jawa Tengah telah dilakukan sidang disiplin dan sidang kode etik.“Tentu Polri tidak mentolerir, sekali lagi, bahwa Polri merekrut calon-calon siswa dengan konsep yang benar-benar bersih,” ucapnya.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, lima oknum polisi di Jawa Tengah terlibat dalam praktik percaloan penerimaan Bintara Polri pada seleksi tahun 2022.Adapun kelima oknum tersebut masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Iqbal Alqudusy, dalam keterangan yang diterima di Semarang, Jumat (3/3), mengatakan kelima oknum tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Divisi Propam Mabes Polri.(sof/ANTARA)
Indonesia Hanya Menerima WNA yang Memberi Manfaat bagi Negara
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan pada prinsipnya Indonesia hanya menerima orang asing atau warga negara asing (WNA) yang bisa memberikan manfaat kepada Tanah Air. \"Pemerintah Indonesia pada prinsipnya hanya akan menerima orang asing yang memberi manfaat untuk Indonesia,\" kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Pernyataan tersebut disampaikan Silmy menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya WNA yang berulah di beberapa tempat seperti di Bali dan Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir.Prinsip kebijakan yang selektif menjadi pegangan bagi petugas imigrasi untuk memberikan izin masuk bagi orang asing yang akan bekerja, berwisata, berinvestasi, maupun kunjungan lainnya sepanjang memberi manfaat untuk Indonesia.Oleh karena itu, tegas dia, imigrasi akan menindak tegas setiap warga negara asing (WNA) yang mengganggu ketertiban umum dan roda perekonomian masyarakat di Tanah Air.\"Saya sudah beri arahan untuk melakukan operasi terkait pelanggaran keimigrasian di Bali dan beberapa tempat yang ditengarai ada WNA mengganggu ketertiban, mengusik kedamaian, dan mengganggu roda perekonomian masyarakat,\" kata eks Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk tersebut.Ia mengatakan beberapa wisatawan asing telah dideportasi sejak pekan lalu oleh petugas imigrasi. Imigrasi konsisten menegakkan aturan dengan cara yang santun dan mengedepankan prinsip humanis. Hal ini dilakukan agar tidakmenimbulkan citra kurang baik Indonesia di mata warga negara asing (WNA).Bahkan, selama Januari-Februari 2023, Ditjen Imigrasi telah mendeportasi, pendetensian, dan penangkalan terhadap 630 orang asing di seluruh Indonesia. Mereka dijatuhi tindakan administratif keimigrasian karena melanggar aturan keimigrasian.\"Sudah beberapa yang dideportasi sejak minggu lalu, ada yang dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggalnya, overstay, dan ada yang selesai menjalani pidana,\" kata dia.Dalam menelusuri isu-isu WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, imigrasi melibatkan dan memaksimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya instansi-instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Tugas dan fungsi Timpora lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016.Imigrasi mengimbau agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak memfasilitasi atau mendukung secara sadar dan sengaja WNA yang aktivitasnya menyalahi izin tinggal keimigrasian. Sebab, pihak yang terlibat dalam hal ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.Masyarakat dapat melaporkan WNA yang mengganggu ketertiban atau diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan visa atau izin tinggalnya melalui live chat di www.imigrasi.go.id (Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB) atau Instagram/Twitter @ditjen_imigrasi.(sof/ANTARA)
Tony Blair Tiba di Istana Kepresidenan Jakarta
Jakarta, FNN - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, sekitar pukul 12.17 WIB.Blair tampak memakai masker dan mengenakan setelan jas lengkap berwarna biru. Dia langsung berjalan menuju ke dalam Istana dan masuk melalui pintu yang bersebelahan dengan Istana Negara.Blair hanya membalas sapaan wartawan dengan lambaian tangan. Hingga saat ini, belum diketahui persis mengenai agenda yang akan dilakukan Tony Blair.Pada 19 Oktober 2022, Tony Blair juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.Saat itu, Luhut menjelaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Tony Blair membahas soal rencana pemindahan ibu kota baru yang kini bernama Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda pemindahan ibu kota Indonesia dengan membantu mempromosikan ke dunia internasional.Tony Blair masuk ke dalam Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN).\"Presiden minta Tony Blair, dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,\" kata Luhut kala itu.Tony Blair juga menyampaikan sejumlah pemikiran terkait strategi promosi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia.Menurut Blair, Pemerintah Indonesia dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain, seperti pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) dan China, serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.\"Pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari Pemerintah, maksudnya dari Uni Emirat Arab dengan Tiongkok, kemudian tadi Saudi dengan Korea, itu joint company,\" ujar Luhut.(sof/ANTARA)
Soal Manuver Penundaan Pemilu, Ada Perubahan Mental pada Jokowi: dari Wong Cilik Jadi Orang yang Pongah
Jakarta, FNN – Akhirnya, Pak Jokowi kemarin memberikan komentarnya soal keputusan penundaan pemilu oleh PN Jakpus, ketika ditanya wartawan di sebuah Pondok Pesantren di Bandung. Pak Jokowi mengatakan bahwa persiapan Pemilu sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah dan anggarannya pun sudah disiapkan. Bahkan, Pak Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya KPU melawan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu. Tetapi, hari ini Kompas memuat berita “Jokowi Sempat Mengeluh soal Macet, tetapi Tetap Terbitkan Insentif EV\", yaitu insentif untuk pembelian mobil listrik atau sepeda motor listrik. Kebijakan memberi insentif untuk mobil listrik sampai ratusan ribu unit itu berarti akan menambah kemacetan, juga bertentangan dengan keluhan tentang macetnya. Kebijakan ini mengingatkan orang pada pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa pemerintah mendukung KPU melawan PN Jakpus soal penundaan pemilu. Kalau faktanya tetap memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik, itu artinya sebenarnya di belakang nanti akan ada tangan lain yang bermain untuk terus melaksanakan usaha penundaan Pemilu. “Jadi, itu pola yang akhirnya diterapkan dalam cara membaca Jokowi. Ada Jokowi tampak depan, ada tampak belakang. Dan sebetulnya yang tampak depan itu adalah bohong,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selas (7/3/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky juga mengatakan bahwa dulu ada sejarawan Inggris bernama Paul Johnson, yang membuat semacam tesis bahwa sejarah politik adalah sejarah para pembohong. Mestinya sejarah itu membaca lebih tajam daripada hal yang normal. “Atau, kalau saya bikin cara yang lain, sejarah itu menulis dua hal: kepahlawanan dan kepengecutan,” ujar Rocky. Menurut Rocky, harusnya kita bicara soal kepengecutan, karena seringkali itu yang ditonjolkan dan bagian-bagian ini yang juga kita lihat pada Pak Jokowi. Pada diri Pak Jokowi ada semacam kepengecutan, yaitu menunda pemilu dengan memanfaatkan hukum. Kenapa itu merupakan kepengecutan, karena untuk bersaing belum berani. Yang diusung Pak Jokowi adalah Ganjar, tapi elektabilitasnya drop terus. “Jadi, hal itu yang membuat publik menganggap karena gagal maka dicari jalan melalui skandal pengadilan penundaan Pemilu. Tetapi, kemudian nanti akan di-headline-kan lagi sebagai KPU melawan,” tegas Rocky. “Jadi, ini orang yang memang ada liciknya gitu. Dan itu bukan kita mau sebut sebagai watak Jokowi, tapi watak kekuasaan begitu umumnya, menjadi licik. Yang berbahaya adalah Jokowi datang dari tradisi rakyat, tapi kenapa mesti pakai cara-cara raja. Yang Licik itu biasanya raja, rakyat nggak licik,” ungkap Rocky. “Jadi, kita mau lihat ada perubahan mental pada Jokowi, dari wong cilik jadi orang yang pongah,” lanjut Rocky. Sebetulnya, kita mau ucapkan ini sebagai pelajaran, kata Rocky. Karena kita berbicara timeline dari seluruh keterangan Pak Jokowi, termasuk yang diberitakan oleh Kompas tadi, memberi insentif untuk tambah kendaraan elektrik yang berarti menambah kemacetan, tapi mengeluh tentang macet. “Tentu kita mau melihat apa yang ada di balik kebijakan itu. Itu artinya, ada hal yang lebih penting bagi dia, yaitu berlanjutnya investasi dari para pemilik mobil listrik yang juga menguasai industri nikel, misalnya. Jadi, satu paket,” tambah Rocky. “Sekali lagi, ini bukan soal sinis pada orang yang namanya Jokowi, tapi kita mau lihat bagaimana kebijakan itu sebetulnya. Diarahkan bukan demi kepentingan rakyat, tapi demi tukar tambah capital. Itu dasarnya,” kata Rocky. (sof)
Menkeu Diminta Mengevaluasi Seluruh Pegawai Kemenkeu
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan evaluasi seluruh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kejadian hedonisme tidak terulang lagi.Permintaan tersebut setelah mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Rafael Alun Trisambodo dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yaitu Eko Darmanto.\"Saya kira, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menkeu Sri Mulyani,\" kata Hardjuno dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Menurut Hardjuno, kasus yang baru-baru ini viral hanya merupakan puncak gunung es dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena bisa menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial.Kecemburuan sosial ini bisa memicu instabilitas politik di tahun politik 2023-2024. Apalagi, sambung dia, kondisi ini terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia meningkat.Oleh karena itu, Hardjuno pun berharap pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu yang viral di masyarakat harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkeu lainnya. Sebab, diduga masih banyak pejabat Kemenkeu yang memiliki harta jumbo tetapi belum terungkap.Ia mengaku sangat prihatin dengan mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Kemenkeu di era Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, kasus ini terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru mulai pulih setelah dihantam pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir.Hal ini pun menjadi pembuka kotak \"pandora\" atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Apalagi, ia mengungkapkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak era orde baru, para pejabat di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis.“Harta kekayaannya terkadang tidak sesuai dengan gaji bersih normal yang diterima setiap bulan sebagaimana peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PGPS), termasuk tunjangan khusus yang diterima secara formal,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro mengusulkan pentingnya revolusi keuangan negara agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan keuntungan bagi rakyat. Apalagi, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai memberi kontribusi lebih dari 70 persen total penerimaan APBN.“Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat nakal di Kemenkeu yang belum melapor pajak,” tutur Sasmito.(ida/ANTARA)
Eko Darmanto Penuhi Panggilan KPK
Jakarta, FNN - Mantan kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, untuk memberikan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Eko Darmanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 07.45 WIB dan masuk ke ruang pemeriksaan sekitar pukul 09.00 WIB.\"Iya benar, informasi yang kami peroleh Eko Darmanto pagi ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Ali mengatakan Eko Darmanto akan dimintai klarifikasi oleh Tim LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK. Klarifikasi dilakukan setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN yang dilaporkan kepada KPK.\"Perlu dipahami bersama bahwa KPK memiliki mekanisme dalam melakukan pemeriksaan LHKPN,\" tambahnya.Ali mengatakan KPK tidak hanya bergantung pada informasi dari masyarakat, tetapi juga dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi berkala terhadap laporan harta yang tidak wajar atau untuk kebutuhan tertentu.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran kerap pamer kemewahan lewat unggahan di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Eko Darmanto.\"Ditjen Bea Cukai, melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat Ditjen Bea Cukai, telah memanggil yang bersangkutan,\" kata Suahasil.Dari hasil pemanggilan dan pemeriksaan, ia menyampaikan Eko Darmanto mengakui bahwa foto dirinya di depan pesawat terbang diambil dalam rangka latihan terbang. Berdasarkan penelusuran, tim Ditjen Bea Cukai mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).Terkait unggahan foto yang terlihat pamer tersebut, Eko Darmanto mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki kelakuannya. Sementara itu, terkait unggahan foto menampilkan moge, Eko mengaku motor tersebut merupakan pinjaman.(ida/ANTARA)
KPK Akan Klarifikasi LHKPN Eko Darmanto Hari Ini
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dijadwalkan akan mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.\"Klarifikasi dijadwalkan pukul 09.00 WIB,\" kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.Pahala sebelumnya juga menyampaikan Eko akan diklarifikasi oleh Direktorat LHKPN KPK seputar isi LHKPN yang dilaporkan kepada lembaga antirasuah tersebut.\"Agendanya klarifikasi LHKPN,\" ujar Pahala.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran kerap pamer kemewahan lewat unggahannya di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada Eko Darmanto.\"Ditjen Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat Ditjen Bea Cukai telah memanggil yang bersangkutan,\" ujar Suahasil.Dari hasil pemanggilan dan pemeriksaan, ia menyampaikan ED mengakui foto di depan pesawat terbang diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran Tim Ditjen Bea Cukai mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut adalah milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).Terkait dengan unggahan foto ED yang terlihat pamer tersebut, pejabat Bea Cukai tersebut mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki kelakuannya.Kemudian terkait unggahan foto di akun media sosial ED bersama motor besar, ia mengaku motor tersebut merupakan pinjaman.(ida/ANTARA)
Pemerintah Berkomitmen Menanamkan Pancasila bagi WNI di Luar Negeri
Osaka, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menegaskan pemerintah berkomitmen menanamkan pendidikan Pancasila kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.Hal itu disampaikan Wapres saat berdialog dengan diaspora Indonesia di Jepang dalam forum Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Hotel Imperial Osaka, Jepang, Senin (6/3) malam.Dalam forum itu seorang peserta yakni pendeta bernama Ayub Mbuilima mengajukan pertanyaan kepada Wapres mengenai upaya pemerintah dalam menanamkan pendidikan Pancasila kepada WNI yang ada di luar negeri, khususnya kepada anak bangsa yang lahir dan tinggal di luar negeri.“Apakah Bapak Presiden dan Wapres memiliki rencana untuk menyiapkan program pendidikan Pancasila bagi kami yang merantau di (luar negeri), secara khusus bagi anak-anak yang mungkin lahir di sini, sebagai WNI supaya mereka (memahami) Pancasila juga, (sehingga) menjadi kekuatan bagi pertumbuhan mereka,” tanya Ayub.Menjawab pertanyaan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menyosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri.Oleh karena itu pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah, untuk mengajarkan atau menyebarluaskan, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.\"Tidak doktriner, tetapi (agar) benar-benar dipahami dalam rangka diimplementasikan untuk semua sektor,” paparnya.Tidak hanya itu, kata Wapres, BPIP juga ditugaskan untuk mengevaluasi berbagai program kementerian dan lembaga agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.Adapun sosialisasi Pancasila kepada WNI di luar negeri tidak hanya dilakukan Pemerintah, tetapi juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).“Penanaman konsensus nasional tentang dasar-dasar negara itu (juga) dilakukan oleh pimpinan MPR yang juga sering ke luar negeri (untuk menyosialisasikan) empat pilar (kebangsaan) termasuk juga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.Selain itu, tutur Wapres, berbagai lembaga lain dan organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila, salah satunya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas mengawal toleransi kehidupan beragama di tanah air yang dimandatkan Pancasila.Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa aturan dan ketentuan terkait pendidikan Pancasila telah masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.Namun menurutnya, seberapa jauh hasil pengaruh dan dampak pendidikan Pancasila terhadap kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dievaluasi.“Masalah-masalah kebangsaan ini secara politis memang sudah selesai, tetapi secara implementasi masih harus diusahakan, itulah makanya ada BPIP (sebagai) lembaga kepresidenan yang tugasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” terang Wapres.“Saya kira itu masalahnya, ketentuan atau kebijakannya sudah diambil secara komprehensif dan beberapa kelembagaannya juga sudah diadakan baik untuk masyarakat maupun di kalangan pendidikan,” imbuhnya.Sejalan dengan Wapres, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi menambahkan bahwa informasi terkait pendidikan Pancasila dapat diakses WNI, khususnya yang berada di Jepang, melalui Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang sejak 2021 pelajarannya dapat diakses secara online atau daring.“Dalam sistem pendidikan nasional kita ada lima mata pelajaran wajib, yaitu agama dan budi pekerti, Pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, kemudian matematika dan ilmu pengetahuan,” jelasnya.Namun matematika dan ilmu pengetahuan, tutur Heri, tidak masuk dalam Sekolah RI Tokyo karena dapat diambil di sekolah Jepang.“Tapi yang 3 (lainnya) sudah disiapkan secara online. Jadi bapak/ibu yang mempunyai putra dan putri di sini, yang ingin mengambil mata pelajaran maupun kursus itu bisa melalui pendidikan jarak jauh yang diadakan oleh Sekolah Republik Indonesia Tokyo,” ujarnya.Hingga saat ini, menurut Heri, banyak WNI di Jepang yang telah mengikuti Sekolah RI Tokyo secara daring, termasuk WNI di Taiwan dan Korea Selatan.“Tokyo ditugaskan untuk meng-cover juga Asia Timur, sehingga dengan demikian kita harap itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.Turut mendampingi Wapres dalam acara tersebut yakni istri Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.Selain itu jajaran Staf Khusus Wapres antara kain Masykuri Abdillah, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa, Tim Ahli Wakil Presiden Farhat Brachma, serta Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat.(ida/ANTARA)
Pekan Ini, KPU Mengajukan Banding Putusan PN Jakpus
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang amar putusan meminta KPU menghentikan dan memulai tahapan Pemilu 2024 dari awal, pada pekan ini.\"Minggu ini. Tinggal dimatangkan saja (persiapannya),\" kata Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, mengatakan saat ini KPU sedang mempersiapkan berkas-berkas terkait pengajuan banding tersebut.Berkas itu antara lain meliputi aturan tentang sengketa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, sidang sengketa pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang melibatkan Partai Prima sebagai pihak penggugat, serta berbagai alasan yang menguatkan KPU mengajukan banding.Sebelumnya, dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan memulai lagi tahapan Pemilu 2024 dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.\"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,\" kata Majelis Hakim PN Jakpus yang diketuai Hakim Oyong, seperti dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.Dalam pertimbangannya, majelis hakim memerintahkan KPU tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan KPU sebagai pihak tergugat.Selain itu, majelis hakim juga menyatakan fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kesalahan pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) karena faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana.Hal itu terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik ke dalam Sipol dan mengalami error pada sistem.Tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, KPU menetapkan status Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta Pemilu 2024.Setelah mengetahui mengenai putusan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan pihaknya akan mengajukan banding.\"KPU akan upaya hukum banding,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari.(ida/ANTARA)
PDIP Tidak Menoleransi Setiap Upaya Penundaan Pemilu, Jokowi pun Menyerah
Jakarta, FNN - Akhirnya, Presiden Jokowi menyerah. Dia harus melupakan niatnya untuk memperpanjang jabatannya dengan cara menunda pemilu. Dalam situasi seperti sekarang ini, peluang Presiden Jokowi untuk mempanjang masa jabatan sudah sangat berat karena semua pendukung Pak Jokowi itu sudah berbalik badan. Bahkan, pendukung utamanya, yakni PDIP, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri, sudah betul-betul wanti-wanti dan dengan tegas menyatakan tidak ada penundaan pemilu. Oleh karena itu, dalam kunjungannya di sebuah pesantren di Bandung, akhirnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa memang tidak ada penundaan Pemilu karena pemerintah sudah menyiapkan secara baik tahapan-tahapan pemilu. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah mendukung upaya KPU untuk melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding terhadap keputusan PN Jakpus tentang penundaan pemilu. “Dan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen Pemerintah untuk tahapan Pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Tahapan Pemilu kita harapkan dapat berjalan dan memang itu apa sebuah kontroversi yang menimbulkan pro- dan kontra-, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Presiden Jokowi, Senin (6/3/230). Terhadap penyataan Presiden Jokowi tersebut, komentar masyarakat pun bermacam-macam. Ada yang menyatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi selama ini tidak pernah bisa dipegang sehingga jangan terlalu percaya. Jadi, jangan terlalu percaya bahwa memang tidak akan ada penundaan Pemilu. Karena sejak lama orang menengarai bahwa apa pun yang diucapkan oleh Pak Jokowi itu harus ditengarai secara terbalik. Kalau Pak Jokowi menyatakan tidak akan ada penundaan Pemilu, berarti Pemilu akan ditunda. Jadi, orang cenderung untuk tidak percaya terhadap pernyataan Pak Jokowi. “Tetapi, ini saya memilih dalam posisi sangat yakin bahwa kali ini memang manuver terbaru ini, yang memang mudah-mudahan manuver terakhir, saya harapkan tidak akan dilakukan lagi oleh pemerintahan Jokowi, oleh gengnya istana, gengnya Pak Jokowi, untuk menunda Pemilu,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (6/3/23). Karena, tambah Hersu, sekarang posisi Pak Jokowi sudah sangat lemah dalam soal perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan Pemilu. Sekarang ini, yang pasang badan adalah Ibu Megawati sendiri, bahkan kemarin muncul kembali pernyataan dari Ibu Megawati yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu. Ini menunjukkan bahwa Ibu Megawati sangat konsen terhadap persoalan ini. Melalu Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, Megawati menyatakan bahw sikap PDI Perjuangan sangat jelas dan secara langsung Ibu Megawati memberikan arahan bahwa PDI Perjuangan kokoh pada jalan konstitusi dan tidak menoleransi setiap upaya yang mau mencoba melakukan penundaan Pemilu, baik menggunakan celah hukum ataupun yang lainnya. Kita sepakat bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan parta Prima merupakan bagian konspirasi untuk menunda Pemilu. Ketika memberikan pernyataannya Hasto juga mengatakan bahwa ada kekuatan besar yang mencoba menggagalkan atau menunda Pemilu melalui celah hukum, yakni keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski Hasto tidak menyebut istana, tapi semua orang sudah maklum bahwa yang dimaksud sebagai kekuatan besar adalah istana dan kepentingan oligarki yang mendukungnya. Demikian juga dengan sikap partai-partai lain yang juga menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kunjungan Pak Surya Paloh ke Prabowo di Hambalang, misalnya, keduanya menyampaikan sikap yang sama, di mana Pak Prabowo menyatakan bahwa penundaan Pemilu tidak masuk akal. Padahal, keduanya adalah orangnya Jokowi. Dengan demikian, sudah ada tiga partai besar yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (ida)
POPULER
