ALL CATEGORY
Skandal Infrastuktur Jokowi
Oleh Farid Gaban - Ekspedisi Indonesia Baru PRESIDEN Jokowi getol membangun jalan tol. Itu sering dibangga-banggakan sebagai satu tonggak sukses pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahannya. Salah satu pertanyaan penting di sini: bagaimana ambisi jalan tol dibiayai? Ini rahasianya: Pemerintah meminta BUMN \"karya\" seperti Waskita Karya membangun tol dari utang. Tak cuma jalan tol, Presiden juga menugasi BUMN membangun infrastruktur lain seperti bandara dan fasilitas pariwisata. Alasan Presiden Jokowi memberi penugasan pada BUMN jelas: jalan tol dan bandara bisa dibangun tanpa memakai uang APBN (setidaknya bukan secara langsung). Dan karena tidak dibiayai langsung dari APBN, proyek infrastruktur tidak perlu mendapat persetujuan DPR dan kelayakannya tidak harus diperdebatkan secara publik. Dengan cara itu, jalan tol bisa dibangun sesuai keinginan Presiden; bahkan jika keinginannya tak masuk akal. Jalan pintas seperti itu menimbulkan \"moral hazard\" dalam diri Presiden: ambisi mewariskan legacy infrastruktur yang makin memabukkan, seperti pembangunan IKN, tanpa peduli dampaknya. Kini, akibat penugasan membangun infrastruktur, Wakita Karya terancam bangkrut. Untuk menutup utang, Waskita menjual pengelolaan jalan-jalan tol kepada swasta, baik swasta asing maupun dalam negeri. Angkasa Pura, BUMN lain, kini juga menawarkan pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, dua bandara terpenting di Indonesia, ke investor swasta asing. Itu belum akan cukup. Pemerintah sepertinya harus menambal utang-utang BUMN dari dana APBN. Artinya rakyat lah yang menanggung utang itu. Apa yang bisa kita simpulkan dari situasi ini? Upaya menjual pengelolaan jalan tol dan bandara ke swasta pada dasarnya adalah proses privatisasi layanan transportasi. Di situ, investasi publik dipakai untuk memberi swasta peluang menjadikan publik sebagai pasarnya. Kongketnya: rakyat menanggung utang (BUMN), sementara pengusaha jalan tol dan bandara diberi kesempatan menghisap uang rakyat dari tarif tol atau tarif bandara. Cara mana lagi yang lebih buruk dari itu? ((*)
Mantan Anggota KSP Ingatkan Jokowi Soal Kegagalan Stabilisasi Harga Beras
Jakarta, FNN - Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI), Dr. Rahman Sabon Nama, gusar memerhatikan situasi dan kondisi pemenuhan pangan-beras oleh pemerintah dalam beberapa pekan ini. Dalam rilis pers, Minggu (20/2/2023), mantan anggota Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu menyatakan pemerintah gagal melakukan stabilisasi harga beras melalui Bulog yang pada gilirannya menyulut tingginya harga beras saat ini. Dampaknya menurut Rahman, proporsi pengeluaran rumah tangga masyarakat untuk beras semakin besar dan berat. Sehingga, apabila pemerintah lamban mengatasi masalah ini bisa terjadi krisis beras yang menjalar ke krisis politik. “Ini dapat menyulitkan pemerintah,” ujar Rahman. Dia merinci, bahwa harga beras medium boken 15 % berdasarkan rilis Bank Indonesia pada dua hari lalu (17/2-2023) untuk wilayah DKI Jakarta mencapai Rp 14.950/kg ,Sumatera Barat Rp 15.250/kg, Kalimantan Selatan Rp 15.950 dan Kalimantan Tengah Rp 15.500/kg. Harga-harga yang meroket ini praktis dipicu oleh ketidak-stabilan harga beras di pasar. Ada dua varibel katidak-stabilan harga beras pada sisi yang berbeda menurut pakar masalah pangan dan tanaman pangan ini: Satu : Ketidakstabilan harga beras antar musim, dimana perbedaannya antara musim panen dan musim paceklik. Dua: Ketidakstabilan antar tahun, disebabkan pengaruh iklim seperti kekeringan, kebanjiran, dan fluktuasi harga beras di pasar internasional yang sulit diramalkan. Oleh karena itu, kata Rahman, diperlukan kepandaian dan kecekatan pemerintah dalam kebijakan untuk menstabilkan harga lewat operasi pasar. Baik dari aspek distribusi maupun manajemen stok inti dari permasalahan stabilisasi harga beras. Akan tetapi dalam cipta, kreasi, maupun eksekusi stabilitas harga beras, Rahman menengarai bahwa kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, beserta Bulog, nyaris tidak punya kapasitas kan kapabilitas sebagai eksekutor ataupun policy maker stabilitas harga beras. “Toh Presiden Joko Widodo kerap kali mengatakan bahwa betapa penting dan utamanya seorang eksekutor- birokrat menyukseskan pekerjaan atau desain program pemerintah,” kata Rahman Sabon yang juga adalah Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN). Karena itu, menurutnya, Presiden Jokowi perlu memberi teguran serius kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait itu: Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kepala Bulog. Atau, kalau tidak laik atau mampu mengurus masalah pangan rakyat, lebih baik minta kepada presiden untuk mengundurkan diri, ketimbang dibilang tidak becus mengurus pangan untuk rakyat,” kata pria asal pulau Adonara NTT itu. Alumnus Lemhanas RI ini membeberkan bahwa sekarang inipun inflasi semakin sulit terkendali akibat harga beras medium sudah tembus Rp 15.000/kg. Lebih spesifik dikatakan bahwa problem operasi pasar tidak berhasil mencapai sasaran harga eceran tertinggi (HE) Rp 9400/kg saat ini. Problematika itu dikarenakan misi stabilisasi harga beras yg dilakukan Bulog tidak memperhitungkan ketepatan waktu pembelian, penguasaan stok, serta pelepasan stok pada saat yang tepat. Selain itu, akibat dari Bulog tidak melibatkan peran strategis mitranya yang selama ini membantu pemerintah dalam stabilisasi harga. Mitra strategis dimaksud yaitu APT2PHI dan PERPADI (Asosiasi Penggilingan Padi dan Pedagang Beras Indonesia) yang anggotanya adalah para pedagang pangan dan beras. Mitra strategis itu tidak dilibatkan dalam penyaluran beras untuk Operasi Pasar Bulog,” tandas Rahman. Menurut dia, beras Bulog dijual dengan harga subsidi berdasarkan SPS Bulog Rp 8300/kg , distribusinya tidak menyentuh sasaran pasar tradisional karena dikuasai mafia beras dan ditemukan dijual oleh supermarket milik oligarki seperti pedagang retailer Indomart dan Alfamart yang dibanderol dengan harga Rp 12.500/kg. Masih relevan dengan stabilisasi harga beras, Rahman pun membeberkan insiden yang dinilainya tragis dan merenyuhkan antara Bulug dan komunitas pedagang beras. Insiden itu, kata Rahman, terjadi Jumat lalu (17/2-2023). Bahwa, para pedagang beras merasa ditipu pemerintah akibat Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten sudah menerima uang dari pedagang tetapi beras tidak ada digudang Bulog DKI Jakarta. Dugaan penipuan itu, kata Rahman, bermula saat para pedagang beras itu, pada 9 Februari 2023, melakukan penyetoran uang ke rekening Bulog berdasarkan Surat Perintah Setor (SPS) yang dikeluarkan Bulog. Setelah kewajiban setor itu, D/O (Dilevery Order) tak kunjung diterbitkan Bulog untuk bisa mendapatkan beras dari gudang Bulog. Akibatnya, para pedagang itupun tersulut amarah dan berujung pada unjuk rasa ke Bulog DKI Jakarta. Mereka merangsek masuk ke dalam ruang kantor Bulog DKI itu, tapi dihalau keluar oleh polisi. Dengan antrean truk-truk angkutan para pendemo menuntut agar pihak Bulog DKI membuka gudang beras untuk diangkut sebanyak nilai uang yang disetor. Hasilnya, mereka justru berhadapan dengan aparat polisi, dan beras di gudang pun tak kunjung dikeluarkan karena memang tak ada beras. Rahman mengatakan, sepanjang sejarah Indonesia merdeka baru terjadi di era kekuasaan Joko Widodo para pedagang beras penyalur Bulog merasa ditipu mentah-mentah oleh pemerintah. “Memilukan dan memalukan,” ucap Rahman menyesal. (sws)
Maaf, Goblok dan Tololnya Luhut Panjaitan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan LUHUT memang Binsar \'bincang kasar\'. Dengan alasan sebagai tentara ia merasa biasa dan perlu untuk menyematkan predikat goblok, bodoh dan tolol kepada orang yang tidak melanjutkan apa yang telah dicapai oleh Jokowi. Hal Itu Luhut sampaikan dalam wawancara dengan IDN Times. Sebagai Menteri Jokowi tentu boleh saja ia membanggakan kerja pimpinannya. Namanya juga pembantu. Akan tetapi menggoblok-goblokkan dan mentololkan orang dengan mengumbar emosi sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang Menteri. Bahkan dapat dinilai kurang ajar. Itu bukan bahasa anak sekolahan. Apalagi Jenderal. Menko itu jabatan tinggi dalam pemerintahan yang selalu dituntut untuk bijak dan santun. Kecuali memang telah bermimikri sebagai preman. Banyak orang, baik awam maupun terpelajar, justru menilai sebaliknya bahwa Jokowi itu gagal dan buruk dalam memimpin. Tukang bohong dan janji yang tidak ditepati. Sulit mendata atas prestasinya. Yang terbaca gemar pencitraan, ambivalen, hutang dan hutang melulu, meminggirkan moral, menjauhkan agama, mistik, otoriter serta ringan dalam menjual aset negara. IKN dan Kereta Cepat adalah proyek yang mendahulukan ambisi ketimbang kemampuan diri. Para pemimpin negara ini payah. Prabowo sibuk jikat-jilat untuk melanjutkan \"prestasi\" Presiden yang \"maha sempurna\". Erick Thohir dan Zaenudin Amali menggulung-gulung bola yang membuat rakyat geleng-geleng kepala. Menteri keserakahan jabatan. Nadiem membuat ambrol pendidikan bersama Yaqut yang membuat sulit jama\'ah menjalankan agama. Ongkos haji dibuat melejit. Ketua Dewan Pengarah BRIN dan BPIP yang juga Ketum PDIP Megawati \"cantik dan karismatik\" menempeleng ibu-ibu pengajian. Pengajian dianggapnya menelantarkan anak. Tanpa riset dan data yang jelas seenaknya ia menyebut pengajian sebagai penyebab penelantaran. Apa hubungan pengajian dengan stunting, nek?. Mantan Presiden yang menyatakan \"pernah\" ikut pengajian ini semakin \"manja\" dalam menyudutkan. Sebelumnya ia meminta anaknya agar tidak menikah dengan orang mirip tukang baso. Cucunya agar tidak berpacaran dengan orang jelek dan pendek. Megawati menangis atas jokowi yang kurus dan masih disebut kodok. Tanpa PDIP, menurut Megawati \"Jokowi kasihan dah\". Megawati walau sama dalam mendukung Jokowi akan tetapi tidak sekubu dengan Luhut Binsar Panjaitan. Adu pengaruh antara keduanya sering terjadi. Megawati suka menyemprot Jokowi karena lebih mau mendengar LBP ketimbang dirinya. Dukungan Jokowi pada Ganjar menjadikannya bagai anak durhaka. Ini tak bisa dilepaskan dari peran LBP. Begitu juga \"pemukulan\" KPK kepada kader-kader PDIP. Megawati belum terdengar secara lantang memuji sukses Jokowi dan siap untuk melanjutkannya. Jangan-jangan memiliki agenda sendiri dalam pembangunan Indonesia ke depan. Tidak berbasis pada bantalan \"prestasi\" Jokowi. Gengsi Megawati itu tinggi. Jika demikian maka \"goblok\" dan \"tolol\" nya Luhut Binsar Panjaitan bisa kena juga pada Megawati dan PDIP. Dan Megawati tentu tidak akan tinggal diam, kata-katanya bisa lebih pedas dan tak terkendali. Ketika prestasi Jokowi itu biasa-biasa saja bahkan buruk, maka justru melanjutkannya adalah \"goblok\" dan \"tolol\". Nanti ada yang menjuluki Pak LBP sebagai Bapak \"goblok\" dan \"tolol\" Indonesia. Makanya, Opung ke depan harus agak hati-hati dalam berkata-kata. Jangan menyatakan bahwa hal itu karena dirinya adalah tentara. Tentara itu tidak \"bodoh\", \"goblok\" dan \"tolol\", Hut eh Pung. Bandung, 20 Februari 2023
Jokowi Sedang Galau
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Saya sudah lelah dan capek.\" Tidak diketahui dengan pasti maknanya lelah fisik atau lelah pikiran. \"Saya ingin segera mundur untuk bebas dari beban yang sangat berat. Sebagai manusia biasa keluh kesah bersama keluarga hal yang wajar, dan itu bukan hoak .. memang terjadi\" Hanya berbeda suasana ketika itu diketahui LBP, dimaknai ini sangat berbahaya dan harus dicegah. Sedangkan kekuasaan harus diperpanjang. Berahir hanya dua periode saja sangat riskan dan resiko politiknya sangat besar. Kena apa harus JW yang di korbankan, sekalipun beda makna dikorbankan dengan nekad mengorbankan diri . Mengorbankan diri karena tidak tahu diri ketika kapasitas, kapabilitas dan integritas tidak memadai memaksakan diri. \"Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu, \" kata Franklin D. Roosevelt.\" Ini artinya sejak awal ada skenario untuk mengacaukan negara atau ada hegemoni yang ingin menguasai negara ini dan sistem mobokrasi harus diciptakan, pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan. Lahirlah pemimpin, unconstitutional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh). Terjadilah peristiwa negara dipimpin oleh Pemimpin Boneka. Dari sinilah awal petaka terjadi seorang pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. JW sangat mungkin ingin jujur tetapi keadaan tidak memungkinkan terpaksa harus berperan antagonis. Lahirlah gaya kepemimpinan yang mencela mencle serta peran kepemimpinannya yang hanya sebagai pemimpin boneka.. sangat mudah di lihat pada panggung depan (front stage), dan panggung belakang (back stage), berbeda 180 derajat . Dalam waktu yang panjang akan menekan nurani dan bathinnya terus terguncang dan hidup dalam ketidak pastian , hilang stabilitas diri larut dalam skenario pemaksaan sebagai boneka. Kekejaman sang sutradara adalah The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism. (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah) Dampaknya bagi JW adalah kegalauan, semua sudah terlambat karena negara dari semua parameter Ipoleksosbud hankam sudah carut marut. Sangat panjang kalau diurai satu-persatu. JW sudah tidak ada lagi tempat bersembunyi semua sudah berada dialam terbuka jejak digital tidak bisa ditipu. Dan Fabel Aesop mengatakan : \"mempersiapkan diri setelah bahaya datang adalah sia-sia\". Fenomena kebohongan dan ketidakjujuran sudah merambah ke mana mana. “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki!!”. Apabila rakyat tak berani mengeluh itu artinya sudah gawat dan apabila omongan penguasa tidak boleh dibantah dengan kebenaran itu artinya pasti terancam. Semua terperangkap dengan skenario Oligargi. JW terus dihadapkan pada sebuah rekayasa politik Oligarki yang ugal-ugalan. Negara bukan hanya menjauh dari cita cita dan tujuan negara tetapi sudah mengarah kearah kehancurannya. Kecerdasan Oligarki menyatukan bersatunya Bandit, Bandar dan Badut Politik organik dengan Bandit, Bandar dan Badut politik non-organik, adalah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang melibat semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Mampu meluluhlantakkan peran dan fungsi hampir di semua institusi dan lembaga negara dalam satu kekuasaan dan genggaman Oligarki. Kuasa dan kekuasaan mereka sangat besar dan dalam menentukan kebijakan negara muncul stigma rakyat istilah SSK (Suka Suka Kita). JW harus berhadapan dengan kenyataan ancaman rakyat menggugat menuntut negara kembalikan pada kondisi normal harus lepas dari genggaman Oligargi. Bisa terjadi kudeta di tengah jalan kekuasaan JW. Setiap kudeta bisa bermakna Ilegal, hanya satu kudeta yang legal. Yaitu kudeta dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menggulingkan tirani. Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Semua terpulang pada JW kalau hanya menyesali atau galau sudah tidak ada gunanya. Mengendalikan negara pada kondisi normal sesuai rambu rambu UUD 45 dan Pancasila justru pondasi tersebut telah rusak dan dirusak. Prof. Anthony Budiawan mengatakan ciri orang galau, ketakutan, tidak tenang, berbuat apa saja tapi blunder. Mundur kena maju kena itulah takdirnya, resiko hukum paska lengser dari kekuasaan sangat besar dan berat. Rekayasa perpanjangan jabatan hanya akan menambah resiko politik makin membesar. Kembali berembuglah dengan keluarga dengan jujur dan ikutilah nurani dengan jujur, taubatlah dan mintalah petunjuk dengan sang pencipta manusia, siapa tahu masih ada petunjuk dari Tuhan YME, jalan untuk kebaikan hidupnya. ****
Pensiunan TNI Polri Akan Terus Kritis terhadap Rezim
Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) berasal dan berawal dari mantan TNI POLRI yang sudah pensiun atau purnawirawan / PEPABRI (PPAD, PPAL, PPAU, POLRI) ditambah anggota kehormatan yang direkrut dari para pakar dan praktisi dibidangnya dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang direkrut dari masyarakat dan kluarga besar TNI POLRI yang sepaham, namun bukan under boow nya PEPABRI. Selanjutnya bagi mereka yang masih mampu dan ingin tetap konsisten dan konsekwen terhadap visi misi TNI POLRI aktif / PEPABRI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI bersama elemen dan komunitas lainnya tetap dan terus membela, mengawal, mengiringi, menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI, Keselamatan rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia membentuk suatu wadah FPPI, yang lahir pada 24 Januari 2022 ( hikmah dari hari kelahiran Panglima Besar TNI / ABRI Jendral Soedirman pada tanggal 24 Januari 1916 ), di Monumen Perjuangan (MonJu) Bandung, Jawa Barat FPPI sebagai mitra pemerintah membantu, mengawal, mengiringi, dan mengamankan jalannya roda pemerintahan namun bersikap tegas mengoreksi dan meluruskan terhadap kebijakan kebijakan yang menyimpang atau keluar dari on the track tujuan nasional dan internasional atau menyimpang dan keluar dari Pancasila dan UUD 1945, dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. FPPI berjuang menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan, tidak terbelenggu pada satu ormas atau satu partai saja, melainkan bebas dan berhak mendaftar BACALEG melalui partai apapun selama berlandaskan Pancasila dan UUD 45 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan dalam memilih partai sebagai jembatan ke CALEG justru merupakan pengayaan untuk sebagai pelopor, dinamisator dan stabilisator di lingkunganya, guna mengubah dan meniadakan rasa persaingan dan permusuhan satu sama lain. Dengan dijiwai Agamis Nasionalis, berangkat dari start yang berbeda, namun menuju satu tujuan, bersama sama elemen dan komunitas lain, mewujudkan NKRI yang berdaulat, kokoh, jaya dan sejahtera, dengan berkiblat kepada kepentingan rakyat yang cerdas dan sejahtera! Tak terbang karena pujian, tak tumbang karena cacian, FPPI akan tetap dan terus berjuang selama hayat masih dikandung badan, meningkatkan urun angan menjadi turun tangan, peka dan peduli terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan agama, bangsa dan negara, demi masa depan anak cucu cicit yang lebih baik, dengan etos kerja berkeTuhanan, konstitutional, konsepsional, profesional, proporsional, kompak bersatu, bermartabat, beradab dan bermanfaat, dalam satu komando dan kendali yang terkodinir dan berkesinambungan, dengan satukan niat, bulatkan tekad, hanya bersandar kepada Alloh, TYME. Semoga Alloh SWT, TYME, senantiasa memberikan Amanah, Berkah dan Istiqomah serta bimbingan dan perlindunganya dalam segala aktivitas dan eksistensinya.... Aamiin YRA...!* (Bandung, 20 Februari 2023, Kol Purn Sugengwaras, Ketum FPPI)
Kemlu Membantu Pencarian Dosen UII yang Hilang di Turki
Jakarta, FNN - Kementerian Luar Negeri RI, berkoordinasi dengan perwakilan RI di Turki, telah bergerak mencari informasi ke otoritas setempat untuk mencari Ahmad Munasir Rafie Pratama (AMRP), dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang dilaporkan hilang kontak.Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, semua perkembangan informasi yang didapat telah disampaikan Kemlu melalui Rektor UII dan Ketua Umum Muhammadiyah, untuk kemudian disampaikan ke pihak keluarga.“Untuk menghormati privasi dan atas permintaan keluarga, informasi hanya disampaikan kepada pihak keluarga melalui Rektor UII,” kata Judha melalui pesan singkat pada Minggu.Dia menegaskan bahwa Kemlu serta KBRI Ankara dan KJRI Istanbul siap memberikan bantuan lebih lanjut jika diperlukan pihak keluarga dan UII.Sebelumnya, Ahmad Munasir melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia, pada 4 Februari 2023 dalam rangka tugas kampus untuk mengikuti aktivitas mobilitas global di University of South-Eastern Norway (USN) di Norwegia.Munasir seharusnya kembali 12 Februari melalui Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlines dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (16/2) pukul 18:00 WIB.Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik Informatika UII itu dilaporkan hilang kontak setelah berkomunikasi terakhir dengan istrinya pada Minggu siang (12/2) dalam perjalanan pulangnya. Munasir saat itu diketahui berada di Bandara Oslo.Tim Pusat Krisis UII Yogyakarta telah melakukan penggalian jejak digital dan memastikan bahwa Ahmad Munasir sudah meninggalkan Oslo, Norwegia dan berada di Istanbul, Turki.Rektor UII Fathul Wahid mengatakan selain rekaman aktivitas \"sign out google drive\" yang terjadi pada 13 Februari 2023 pukul 03:57 waktu setempat, Tim Pusat Krisis UII juga menemukan jejak digital lain.\"AMRP sempat terhubung internet melalui koneksi Virtual Private Network eduVPN yang mengarah ke kampus UII. Lokasi aksesnya di sekitar Istanbul, pada sekitar pukul 19:00-23:00 waktu setempat pada 12 Februari 2023,\" ujar Fathul Wahid dalam keterangannya, Sabtu (18/2).Menurut dia, informasi yang diterima dari KBRI Oslo menegaskan temuan jejak digital tersebut.Pihak kepolisian di Oslo memastikan bahwa catatan pihak imigrasi di Bandara Oslo menunjukkan bahwa Ahmad Munasir sudah tidak berada di wilayah Schengen pada 12 Februari 2023.(ida/ANTARA)
AS Mengkhawatirkan Pasal-pasal Dalam KUHP Baru Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyampaikan kekhawatiran pemerintahnya terkait sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru, yang disahkan akhir tahun lalu.Hal tersebut disampaikan Blinken kepada Menlu RI Retno Marsudi dalam pembicaraan via telepon, Kamis (16/2), menurut Departemen Luar Negeri AS.\"Menlu Blinken menyampaikan keprihatinan AS mengenai pasal-pasal tertentu dari hukum pidana baru di Indonesia,\" kata juru bicara Deplu AS Ned Price di situs web kantornya.Selain Blinken, empat senator AS juga turut memprotes KUHP anyar tersebut dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.Surat tertanggal 1 Februari 2023 itu ditandatangani Edward Markey, Tammy Baldwin, Tammy Duckworth, dan Cory Booker.\"Kami menulis surat ini kepada Anda dengan keprihatinan mendalam tentang hukum pidana baru yang disahkan DPR pada 6 Desember 2022,\" kata mereka dalam surat itu, yang salinannya dipublikasikan di situs web Senat AS.Mereka menyoroti beberapa pasal, termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.KUHP baru Indonesia itu dinilai memuat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan media.Termasuk dalam hal itu adalah soal kriminalisasi atas penyiaran berita yang belum diverifikasi dan undang-undang pencemaran nama baik.Mereka menilai pasal-pasal tersebut akan memudahkan pihak berwenang mengadili orang-orang yang mengkritik pemerintah. Para senator AS itu juga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap aturan yang dapat mengkriminalisasi sosialisasi penggunaan kontrasepsi dan aborsi, yang mereka nilai melanggar hak privasi jutaan orang.Tak hanya soal HAM, mereka AS juga menilai kemungkinan KUHP baru berdampak bagi perekonomian Indonesia.Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim pada acara \"US-Indonesia Investment Summit\" mengatakan bahwa mengkriminalisasi keputusan pribadi setiap individu akan menjadi pertimbangan besar bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia.\"Hasil (pelaksanaan KUHP baru) dapat mengurangi investasi asing, pariwisata, dan perjalanan,\" kata dia.Para senator AS itu juga mengatakan mereka meminta Presiden RI untuk mempertimbangkan kembali pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang baru tersebut.\"... dan memastikan setiap pasal... konsisten dengan kewajiban Indonesia dalam mematuhi HAM internasional dan prinsip-prinsip konstitusionalnya sendiri,\" kata mereka dalam surat tersebut.KUHP merupakan undang-undang yang mengatur hukuman bagi perbuatan pidana di Indonesia.KUHP baru disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dan akan diberlakukan mulai 2 Januari 2026.KUHP tersebut akan menggantikan KUHP sebelumnya yang ditetapkan dengan UU No. 1 Tahun 1946.(ida/ANTARA)
Tiga Polisi Indonesia Mengawal Kepulangan WNA Buronan Interpol ke Italia
Badung, FNN - Tiga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengawal ketat kepulangan seorang warga negara asing berinisial AS yang merupakan buronan Interpol kembali ke Italia untuk menjalani proses hukum di negaranya.Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Ngurah Rai Sugito saat jumpa pers di Badung, Bali, Minggu, menyampaikan AS kembali ke Italia, Minggu, melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.“Hari ini (19/2) akan ada pemulangan,” kata Kakanim Ngurah Rai.Walaupun demikian, Imigrasi dan kepolisian merahasiakan informasi jadwal penerbangan, nomor penerbangan, maskapai, dan rute penerbangan AS demi alasan keamanan dan keselamatan masyarakat juga tersangka Interpol itu sendiri.“Yang bersangkutan merupakan subjek Red Notice Interpol sejak 2016, kemudian yang bersangkutan akan segera dipulangkan. Namun, untuk waktu, nomor penerbangan, tidak bisa disampaikan demi alasan keamanan,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Barron Ichsan di jumpa pers yang sama.Di sesi jumpa pers yang sama, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto menyampaikan Polri telah berkoordinasi dengan Interpol, baik melalui perwakilannya di Indonesia dan Italia (NCB Roma).“Yang bersangkutan kita antar ke Italia. Jadi dia tidak dijemput (NCB Roma) di sini,” kata Satake Bayu.Kemudian, Kepala Urusan Administrasi Bagian Kejahatan Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri Kompol Anggaito Hadi Prabowo menyampaikan tiga polisi yang mengawal kepulangan AS terdiri atas dua anggota Polda Bali, dan satu anggota Divhubinter Polri.“Di sini Divhubinter Polri berkoordinasi dengan NCB Roma dengan sistem police-to-police. Kepulangan AS didukung penuh (terutama terkait biaya perjalanan, red.) oleh Pemerintah Italia melalui NCB Roma,” kata Kompol Anggaito yang juga mewakili NCB Jakarta.AS ditangkap saat transit dari Malaysia menuju Australia di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, oleh Polda Bali dan Imigrasi Ngurah Rai pada pekan pertama Februari 2023.AS, yang mengaku sebagai pengusaha properti di Australia dan memiliki kewarganegaraan ganda Italia dan Australia, merupakan buronan Interpol (NCB Roma) untuk kasus peredaran mariyuana seberat 160 kilogram di Italia.Anggaito menyampaikan AS diyakini terkait dalam jaringan organisasi kriminal di Italia, Ndrangheta, yang menurut pejabat Divhubinter Polri, juga tidak hanya kerap terlibat dalam distribusi narkotika, tetapi juga penipuan, dan kejahatan lainnya.(ida/ANTARA)
Tim DVI Polri Mengidentifikasi Dua Jenazah WNI Korban Gempa Turki
Jakarta, FNN - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi dua jenazah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa bumi di Turki, keduanya berasal dari Bali bernama Irma Lestari (33) dan Ni Wayan Supini (45).\"Selanjutnya kedua jenazah akan dipulangkan ke Tanah Air oleh pemerintah melalui KBRI Ankara dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang direncanakan akan didampingi Atpol KBRI Ankara,\" kata Kasatgas Misi Kemanusiaan Turki 2023 Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.Gatot menerangkan awalnya pada Kamis (16/2), tim INASAR beserta petugas setempat telah menemukan dua jenazah dengan jenis kelamin perempuan di daerah Dyarbakir.Tim DVI Polri kemudian mendapat permintaan dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Turki guna melakukan pemeriksaan 2 jenazah diduga WNI yang dinyatakan hilang kontak di Dyarbakir akibat bencana gempa bumi yang menimpa Turki pada Senin (6/2).\"Tim langsung membantu melakukan tindakan proses identifikasi,\" kata Gatot.Gatot mengungkapkan kedua jenazah tersebut ditemukan di bawah reruntuhan Gedung Apartemen Galeria di Kota Dyarbakir setelah tertimbun selama kurang lebih dua minggu.Kondisi jenazah yang sulit dikenali secara visual membuat Tim DVI melakukan identifikasi yang lebih akurat secara saintifik.Tim berhasil mengidentifikasi korban bernama Irma berdasarkan catatan medis dan properti. Sementara untuk korban Ni Wayan Supini teridentifikasi berdasarkan catatan medis, gigi, dan properti.(ida/ANTARA)
Kami Yakin Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 "On The Track"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyampaikan pihaknya meyakini bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan rencana atau on the track. \"Kami menyakini tahapan ini on the track, di mana pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, pemilih Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri akan menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS. Kami sangat yakin itu,\" ujar Idham saat menjadi narasumber dalam diskusi OTW 2024 bertajuk \"Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu\" yang digelar lembaga survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu. Ia melanjutkan KPU meyakini hal tersebut karena sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), disebutkan bahwa pemilu di Tanah Air diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Lebih lanjut, Idham menyampaikan Pasal 167 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. \"Pasal ini merupakan turunan atau merujuk pada Bab 7 Pasal 22E UUD NRI 1945. Yang diamanatkan pasal itu, tidak hanya berbicara asas pemilu, tetapi juga pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali,\" ujar dia. Dengan demikian, Idham menegaskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia setiap lima tahun sekali merupakan perintah konstitusi. Dia pun menyampaikan amanat konstitusi itu menjadi dasar yang jelas untuk menghentikan isu penundaan Pemilu 2024. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan kepada seluruh pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda. \"Enggak mungkin (Pemilu 2024) sekarang ditunda, kecuali ya kita bicara ada perang, ada badai besar di seluruh republik ini. Itu kemungkinan besar. Namanya, daya paksa, terpaksa untuk berhenti,\" ujar Bagja. Menurut dia, salah satu alasan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda adalah karena tahapan pesta demokrasi tersebut sudah mulai berjalan sejak 14 Juni 2022.(ida/ANTARA)
POPULER
