ALL CATEGORY
Terkait Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan, Kemendagri Menjaring Masukan Berbagai Pakar
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjaring masukan dari berbagai pakar terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilu. \"Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya BSKDN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih,\" kata Sekretaris BSKDN Kurniasih dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa. Upaya tersebut dilakukan BSKDN melalui forum diskusi aktual (FDA) dengan tema \"Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. Kurniasih mengatakan Pemilu serentak 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Hal itu karena pada pemilu tersebut masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 152 DPD RI, 19.957 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata dia juga telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Berdasarkan data, menurut dia partisipasi pemilih pada gelaran pemilu terus meningkat. Misalnya, partisipasi Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014, yakni dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen. Kurniasih berharap, partisipasi pada penyelenggara Pemilu 2024 meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan. “Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” kata Kurniasih. Kurniasih menjelaskan perlindungan dan pemenuhan hak pilih terhadap kelompok rentan pada Pemilu perlu menjadi bagian dari prioritas penyelenggara Pemilu maupun pemerintah. Kelompok rentan tersebut di antaranya kata dia seperti penyandang disabilitas, narapidana dan tahanan, pasien di rumah sakit, hingga masyarakat adat. \"Berkaca pada Pemilu 2019, masih terdapat kendala penyediaan TPS untuk kelompok disabilitas, perolehan KTP untuk masyarakat adat maupun perkembangan KTP elektronik untuk narapidana juga masih perlu dioptimalkan,\" kata dia. Kurniasih menyebutkan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, BSKDN tengah menyiapkan kajian-kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak. \"Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri,\" ujarnya. Sementara itu, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati yang hadir sebagai salah satu narasumber mengatakan, salah satu upaya untuk mengakomodasi hak pilih kelompok rentan, pihaknya mengaku telah meminta KPU kota untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab calon TPS. Koordinasi itu dilakukan terutama untuk mensinkronkan data pemilih termasuk kelompok rentan.(ida/ANTARA)
Kejahatan Dracula Dihentikan oleh Muslim
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TIDAK ada yang bisa membantah kejahatan dan kekejaman Dracula. Dalam film pun Pangeran Dracula adalah penghisap darah. Dracula atau Vlad III adalah putera Vlad II \"Dracul\" sang naga Raja Wallachia. Dracula hobby membantai dan menyiksa. Penyiksaannya mengerikan dari dipaku kepala hingga yang paling terkenal adalah penyulaan. Pesakitan ditusuk hidup-hidup dari dubur hingga ke atas dengan tumbak runcing. Ribuan tiang penyiksaan dijajarkan dan dipamerkan. Dracula memang sadis. Masa kecilnya Dracula atau Vlad III bersama saudaranya dititipkan untuk dididik di lingkungan Muslim di bawah binaan Turki Osmani. Saudaranya Radu Cel Frumos menjadi Muslim sedang Vlad III tetap beragama Kristen. Setelah dewasa ia kembali ke Wallachia dan menjadi Raja. Sayang perilakunya buruk, zalim dan haus darah. Dracula adalah \"anak iblis\" karena dalam bahasa Rumania Drac artinya Iblis. Dracula mengundang pembesar dan warga Kristen Bulgaria, ternyata setelah datang justru dibantai habis saat perjamuan. Tentu disiksa dan disula. Dracula bergelar The Impaler atau Sang Penyula. Dracula juga membantai utusan dan pasukan Muslim. Sikap berlebihan Dracula teman dekat Al Fatih saat kecil di Turki itu membuat marah Al Fatih pemimpin Turki Osmani. Ia mengerahkan pasukan untuk berperang melawan Dracula Raja Wallachia Rumania. Pada bulan Desember 1476 di tepi Danau Snagov pasukan Dracula dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al Fatih. Dracula dipenggal kepalanya dan dibawa ke Konstantinopel sebagai bukti kekejian Dracula telah berakhir. Sementara badannya dikubur di Biara Snagov oleh biarawan. Muslim telah menyelamatkan manusia dari kejahatan Dracula. Sayang film yang dibuat Barat hanya mampu menampilkan Dracula sebagai vampir doyan wanita dan hantu penghisap darah. Kekejian Vlad III atau Dracula tidak diungkap. Sejarah penyelamatan Sultan Al Fatih atas kejahatan Dracula juga dikaburkan. Bahkan diputarbalikkan. Dalam film \"Dracula Untold\" tahun 2014 Al Fatih digambarkan serakah dan bengis sedangkan Dracula adalah figur yang baik pembela bangsa. Sungguh jahat pembuat skenario film tersebut. Islamophobia dengan cara mengemas cerita bohong. Tentang dua orang yang asalnya berteman Mehmet II dan Dracula. Lucunya Al Fatih dalam film itu mati digigit Dracula. Ini bukan \"untold story\" tetapi \"untrue history\". Tipu-tipu sejarah. Kehebatan Sultan Muhammad Fatih atau Sultan Mehmet II ternyata bukan saja berhasil membobol benteng kokoh Romawi Timur Konstantinopel dan menaklukan kerajaan Byzantium tersebut, tetapi juga sukses membasmi gerombolan penjahat kemanusiaan Raja Wallachia Rumania yang bernama Vlad III atau Dracula. Sultan Mehmet II telah berhasil menyelamatkan Muslim dan Kristen dari kebiadaban Dracula sang Penyula. Bandung, 21 Februari 2023.
LaNyalla: Rakyat Tak Bisa Berbuat Apa-apa Melihat Paradoksal Bangsa
JAKARTA, FNN – Banyak paradoksal atau keganjilan di negeri ini. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan rakyat tidak bisa berbuat-apa-apa. Menurut LaNyalla, kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada kedaulatan Partai Politik dan Presiden. “Akibat perubahan konstitusi yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 silam, partai politik, DPR RI serta pemerintah memiliki peran yang sangat kuat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada partai politik dan Presiden,” papar LaNyalla, saat memberikan Orasi Kebangsaan secara virtual di Pondok Pesantren Al Rosyid, Bojonegoro, Senin (20/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, sejak era reformasi tahun 1998 banyak paradoksal atau keganjilan di Indonesia. Menurutnya, paradoksal itu seolah mengantarkan kepada suatu kesimpulan, bahwa perubahan fundamental yang dilakukan bangsa ini pada saat reformasi tahun 1998 yang lalu, yang diikuti dengan Perubahan Isi Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang liberal dengan ekonomi yang semakin kapitalistik. “Perubahan itu juga telah mengantarkan Indonesia secara perlahan tapi pasti meninggalkan Pancasila. Karena isi dari Pasal-Pasal UUD 1945 yang diubah pada tahun 1999 hingga 2002 itu mencapai lebih dari 95 persen,” tukas dia. Dijelaskan LaNyalla, berdasarkan hasil penelitian akademik yang dilakukan Profesor Kaelan dari Pusat Studi Pancasila UGM, isi dari pasal-pasal baru tersebut tidak lagi menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru menjabarkan ideologi asing, yaitu ideologi Individualisme dan Liberalisme. “Akibatnya, negara tidak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi. Karena ekonomi dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta. Pun jumlah hutang pemerintah melesat jauh meningkat sejak awal tahun 2000 hingga hari ini,” tutur dia. Hal itu merupakan dampak dari meninggalkan Rumusan Bernegara yang disusun para pendiri bangsa di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. “Oleh karena itu tidak ada pilihan. Darurat Sistem yang diakibatkan oleh Kecelakaan Perubahan Konstitusi harus kita akhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila,” paparnya. Para pendiri bangsa, lanjut LaNyalla, sudah merumuskan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia. Sistem tersendiri yang cocok untuk bangsa yang super majemuk. Dengan penduduk yang tersebar di pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Dengan lebih dari 500 suku yang tersebar di negara ini. Yaitu sistem Demokrasi Pancasila. \"Karena hanya sistem Demokrasi Pancasila yang memiliki Lembaga Tertinggi yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari Penjelmaan Rakyat,” tegasnya. Harapannya, ikhtiar untuk kembali kepada Pancasila secara murni dapat diwujudkan. Apalagi jika seluruh rakyat Indonesia, terutama pondok-pondok pesantren dan Ulama Nahdlatul Ulama berada dalam satu barisan. Insya Allah, Indonesia akan kembali kepada jati dirinya. \"Karena kita harus ingat, salah satu tokoh dan ulama yang memiliki peran penting dalam lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin pernah mengatakan, Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab ! Umat Islam wajib membela Pancasila ! Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama !” papar dia.(sws)
Tim Evakuasi Membuat Tenda Darurat untuk Kapolda Jambi dan Korban Lain
Jambi, FNN - Tim evakuasi Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan tujuh orang lainnya yang sudah berada di lokasi kecelakaan, membuat tenda darurat menggunakan playset untuk melindungi korban dari hujan.Kasi Ops Basarnas Jambi Manca di Jambi, Senin, mengatakan, saat ini tim evakuasi juga menyediakan kebutuhan logistik dan obat-obatan yang dipastikan mencukupi untuk seluruh korban dan tim evakuasi yang berada di lokasi.\"Kami sudah berkoordinasi dengan Dokkes dan tim di lokasi logistik dilaporkan cukup,\" katanya.Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan korban lain harus bermalam kembali di hutan Bukit Tamiai karena proses evakuasi jalur udara terkendala cuaca berkabut.Selanjutnya proses evakuasi dilanjutkan Selasa (21/2) menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dan helikopter milik Basarnas.Kedua helikopter tersebut sudah dilengkapi dengan hoist untuk mengangkat penumpang dan crew tanpa harus mendarat.Sementara itu proses evakuasi besok pagi dilaksanakan pukul 06.00 WIB.Ia mengatakan, saat ini para korban sudah mendapatkan pertolongan medis dasar dari dokter kepolisian.Personel evakuasi juga terus menyemangati para korban untuk bertahan hingga proses evakuasi berhasil dilakukan.Sementara itu, untuk menunjang keberhasilan evakuasi korban, kata dia, tim di lokasi sudah berkoordinasi untuk membersihkan ranting-ranting pohon hingga radius 15 km persegi.Hal ini dilakukan untuk meminimalisir partikel-partikel lain di bawah dapat mengenai korban ketika proses hoist dilakukan.\"Tim yang sampai duluan, selain memberikan penanganan darurat, membersihkan area juga,\" katanya.Sebelumnya diberitakan penerbangan helikopter BKO Polda Jambi pada Minggu (19/2) berangkat sekitar pukul 09.30 WIB.Helikopter jenis Bell 412 SP dengan nomor Registrasi P-3001 berangkat dari Bandara Sultan Thaha Jambi dengan tujuan Bandara Depati Parbo. Tapi helikopter tersebut mendarat darurat di Bukit Tamiai, Muara Emat, Kabupaten Kerinci.Untuk crew yang di dalam helikopter itu AKP Ali , AKP Amos F, Aipda Susilo, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Dirreskrimum Kombes Pol Andri Ananta, Dirpolairud Polda Jambi, Kombes Pol Muchael Bumbunan, Korpspripim Polda Kompol A Yani Jambi dan seorang ADC Kapolda Jambi. Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah crew dan penumpang helikopter mengalami cedera.(sof/ANTARA)
Putusan MK Soal Sistem Pemilu Diharapkan Tidak Merusak Demokrasi
Banda Aceh, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berharap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan yang adil terkait pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia, sehingga tidak merusak demokrasi yang sedang berjalan baik.\"Keputusan MK nanti jangan sampai merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun,\" kata Teuku Riefky Harsya di Banda Aceh, Senin, menanggapi Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya sistem pemilihan legislatif dengan proporsional terbuka.Terkait sistem pemilu terbuka atau tertutup, Riefky menyampaikan bahwa Partai Demokrat secara tegas terus mempertahankan sistem pemilu terbuka seperti yang sedang dijalankan saat ini.Terhadap masalah ini, Riefky mengibaratkan sebuah permainan bola yang sedang berlangsung tiba-tiba terjadi perubahan aturan di tengah permainan.\"Jadi jangan sampai merusak permainan dengan kebijakan (keputusan MK) yang diputuskan nanti,\" ujar anggota DPR RI asal Aceh itu.Untuk itu, Riefky berharap kepada hakim MK untuk dapat memberikan keputusan yang adil dengan mempertimbangkan demokrasi berjalan, sehingga masyarakat dapat memilih calon legislatif yang terbaik sesuai pilihan mereka masing-masing.\"Masyarakat lah yang memahami siapakah tokoh-tokoh mereka yang dapat membantu memajukan daerah mereka,\" ujar Teuku Riefky Harsya.(sof/ANTARA)
Bertemu Lucky Hakim, Gubernur Jawa Barat Berjanji Mencarikan Solusi
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil bertemu dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang menjanjikan mencarikan solusi terkait pengunduran diri Lucky Hakim sebagai wakil bupati di Kabupaten Indramayu.\"Kang Lucky Hakim tadi bertemu dengan saya. Sesudah disimak berbagai permasalahannya, tentunya sebagai Gubernur yang merupakan pembina kepala daerah, akan segera dicarikan solusi-solusinya, sehingga rakyat Indramayu tidak dirugikan,\" kata Gubernur Ridwan Kamil dalam sebuah unggahan video bersama Lucky Hakim di akun media sosialnya, seperti dilihat Antara, Senin. Gubernur Ridwan Kamil mengatakan pihak juga akan bertemu dengan Bupati Indramayu, Nina Agustina terkait persoalan tersebut. \"Ibu Bupati Nina Agustin juga akan dimintai keterangan agar menjadi berimbang. Dan semoga bisa berakhir dengan ending yang baik,\" kata dia. Ia menegaskan dalam sebuah kepemimpinan kepala daerah ada hal penting dan mulia yang harus diperhatikan yakni kepentingan rakyat Indramayu harus didahulukan dan dinomorsatukan, dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. \"Seperti judul lagu, Insya Allah ada jalan,\" ujar Ridwan Kamil. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim, yang mengundurkan diri dari jabatannya, untuk mengetahui lebih dalam tentang alasan pengunduran diri tersebut. \"(Lucky Hakim) Susah dihubungi, saya sudah menelepon. Ajudan saya sudah menelepon berkali-kali. Kepada individu-nya susah dihubungi. Sudah berkali-kali ajudan sudah mengontak supaya menghadap saya karena perintah Mendagri, belum ada respons,\" kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Akibatnya, Ridwan Kamil mengatakan upaya islah antara Lucky Hakim dengan Bupati Indramayu Nina Agustina pun jadi terhambat \"Mau mengislahkan gimana, susah dihubungi. Tapi, arahan Pak Mendagri (Tito Karnavian), kalau bisa didamaikan dengan sebuah musyawarah. Kan prosesnya untuk terpilih mahal sekali dan panjang,\" kata Ridwan Kamil. Dia juga ingin mengetuk pintu hati pasangan kepala daerah Kabupaten Indramayu itu terkait masalah pengunduran diri Lucky Hakim. \"Masa tidak ada kebesaran hati masing-masing, demi kepentingan rakyat Indramayu, untuk mencari kesepakatan politik yang baru,\" tambahnya.(sof/ANTARA)
Pemerintah Perlu Menjajaki Berbagai Kemungkinan Mencari Dosen UII
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan pemerintah perlu menjajaki berbagai kemungkinan dalam mengupayakan pencarian dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ahmad Munasir Rafie Pratama (AMRP) yang dilaporkan hilang kontak.\"Semua kemungkinan harus ditelusuri untuk memastikan usaha pencarian dilakukan secara maksimal,\" kata Dave Laksono, sapaan karibnya, ketika dihubungi di Jakarta, Senin.Menurut dia, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri.Ia mengatakan Polri telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menemukan dosen UII yang dilaporkan hilang kontak setelah mengunjungi University of South-Eastern Norway (USN) di Norwegia.\"Sejauh ini Polri dan kepolisian setempat, immigration and border control telah berkoordinasi,\" tuturnya.Sebelumnya, Minggu (19/2), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI berkoordinasi dengan perwakilan RI di Turki, telah bergerak mencari informasi ke otoritas setempat untuk mencari AMRP yang dilaporkan hilang kontak.Berdasarkan informasi dari Kemlu RI, AMRP terdeteksi masuk ke wilayah Amerika Serikat melalui salah satu bandara di Boston pada Senin (13/2). Temuan tersebut didasarkan pada data Perlindungan Budaya dan Perbatasan AS (United States Customs and Border Protection).AMRP melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia pada 4 Februari 2023 dalam rangka tugas kampus untuk mengikuti aktivitas global di University of South-Eastern Norway (USN) di Norwagia.Seharusnya AMRP kembali 12 Februari 2023 melalui Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlaines dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (16/2).Namun, Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik Informatika UII itu dilaporkan hilang kontak setelah berkomunikasi terakhir dengan istrinya pada Minggu siang (12/2) dalam perjalanan pulangnya yang saat itu berada di Bandara Oslo.(sof/ANTARA)
Mega Bikin Blunder Lagi, Menyalahkan Ibu-ibu yang Sering Pengajian Bikin Anak Stunting
Jakarta, FNN – Beberapa waktu lalu, ratusan guru besar dan dosen Universitas Gajah Mada menolak pemberian gelar Profesor Kehormatan. Bahkan, saat ini, Forum Rektor juga sudah menyatakan hal sama karena ketua forum rektor, Muhammad Nasir, Rektor Universitas Airlangga, juga menyatakan bahwa Profesor Kehormatan adalah jabatan akademis, bukan gelar akademis. Sedangkan jabatan melekat konsekuensinya, dalam hal ini artinya terlibat dalam dunia kampus. Masalah penolakan pemberian gelar ini mengingatkan orang pada Ibu Megawati yang punya banyak sekali gelar guru besar. Kebetulan, dalam beberapa hari ini Ibu Megawati juga sedang ramai dibicarakan orang akibat pernyataan kontroversialnya. Pernyataan kontroversialnya yang terdapat dalam video yang viral tersebut memuat statement Megawati tentang keheranannya terhadap ibu-ibu yang mengaji terus, tapi anaknya terlantar. Jika diamati, sudah banyak sekali blunder-blunder yang dibuat oleh Ibu Megawati dalam beberapa bulan belakangan ini. Selain yang sekarang ini tentang ibu-ibu mengaji, sebelumya Megawati juga pernah membuat blunder tentang kenapa orang berebut minyak goreng. Hal ini menunjukkan Ibu Mega semakin tidak peka dengan soal-soal seperti ini. Ketika ditanya pendapatnya mengenai hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (20/2/23) yang dipandu Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, mengatakan, “Itu kalau kita lihat struktur psikologi Ibu Mega, beliau ada dalam kebimbangan karena Puan elektabilitasnya tidak naik. Padahal, dia sudah janjikan bahwa PDIP akan mencalonkan presiden dari dalam, entah bermutu atau tidak bermutu, dinyinyir atau tidak dinyinyir. Tapi Ibu Mega percaya bahwa konstituennya akan terima keputusan itu.” Jika masuk dalam kehidupan sehari-hari, kata Rocky, Ibu Mega tentu ingin memberi tahu pada publik bahwa dia mengerti politik day politic. Itu yang menyebabkan Ibu Mega di-brief oleh orang sekitarnya. Tidak mungkin Ibu Mega menemukan sendiri data tentang jumlah ibu-ibu yang meninggalkan anak karena pengajian segala macam. Menurut Rocky, mem-brief Ibu Mega itu gampang-gampang susah karena bisa jadi hasil briefing itu diucapkan tanpa pendalaman analisis dari beliau. Ibu Mega dikelilingi oleh orang-orang yang akhirnya harus men-servis beliau, tapi mereka tidak punya akses untuk “menegur”, misalnya. Karena tidak ditegur maka berulanglah keterangan-keterangan Ibu Mega. “Jadi yang salah adalah lingkaran dari Ibu Mega yang harusnya menegur,” ujar Rocky. Secara psikologi, memang menurut pengamat saat ini adalah masa-masa kritis buat Ibu Mega dan PDIP dikaitkan dengan trah Soekarno. “Ya, saya kira itu. Ibu Mega berpikir atau tirakatan, nyepi, atau meditasi untuk melihat ini masalahnya apa? Kenapa Puan sebagai trahSoekarno tidak naik elektabilitasnya? Kenapa Pak Jokowi yang adalah si cukring yang dibesarkan oleh Ibu Mega akhirnya berkhianat karena mempermainkan Ibu mereka dengan sekadar sogok menyogok?” kata Rocky. Itu materi yang kira-kira menjadi permenungan Ibu Mega hari-hari ini, kata Rocky. Sebagai orang yang sudah mapan, sudah bijak, dan sudah sepuh, Ibu Mega berupaya untuk melihat bagaimana sebetulnya arah bangsa ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Pasti Ibu Mega tahu bahwa dia akan disogok, tapi pada saat yang sama dia juga berpikir bahwa dia harus menerangkan pada publik apa sebetulnya yang terjadi. “Itu yang membuat Ibu Mega tidak belajar untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau salah diterangkan rakyat bereaksi,“ ujar Rocky. Misalnya, soal ibu-ibu yang pengajian itu. Menurut Rocky, mestinya Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang sudah terbentuk bahwa bayinya akan diasuh oleh anggota keluarga lain saat mereka mengaji. Tidak mungkin mereka meninggalkan anaknya begitu saja, seperti keluarga di Barat. Tetapi, Ibu Mega tidak tidak peka tentang hal itu. Padahal, Ibu Mega butuh dukungan dari wong cilik yang juga pasti muslim. “Jadi, ini hal-hal sepele yang bila dieksploitasi lalu orang anggap bahwa Ibu Mega tidak mengerti local wisdom,” ungkap Rocky. “Jadi, pengertian Ibu Mega tentang wong cilik tidak lengkap sebetulnya. Wong cilik itu punya kemampuan memanaj keadaannya sendiri. Itu yang gagal dipahami oleh Ibu Mega,” ungkap Rocky. (sof)
Ricky Ham Pagawak Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Jakarta, FNN - Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin siang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pencucian uang.Tersangka RHP tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 12.58 WIB dengan dikawal sejumlah petugas KPK.Setibanya di kantor lembaga antirasuah tersebut Ricky Ham Pagawak tidak memberikan komentar dan hanya melambaikan tangan kepada awak media.Bupati Mamberamo Tengah itu ditangkap penyidik KPK di Abepura pada Minggu sore (19/2) sekitar pukul 16.30 WIT dan langsung diamankan ke Mako Brimob Polda Papua.Kemudian pada Senin pagi pukul 08.25 WIT yang bersangkutan langsung diterbangkan oleh KPK dari Jayapura dan mendarat di Jakarta pada pukul 11.55 WIB.Bupati Mamberamo Tengah itu buron setelah ditetapkan sebagai tersangka dan nama Ricky Ham Pagawak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 15 Juli 2022.Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.Penyidik KPK kemudian kembali menetapkan Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi berupa suap terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, yang sebelumnya menjerat RHP sebagai tersangka.Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK telah mengantongi bukti yang cukup terkait dengan dugaan pencucian uang oleh Ricky Ham Pagawak. Bukti-bukti diperoleh dari hasil penyidikan yang ditambah dengan keterangan para saksi, bahkan KPK telah menyita beberapa aset Ricky yang diduga berasal dari hasil korupsi.Dari hasil pengembangan fakta-fakta hasil penyidikan, kata Ali Fikri, pengembangan saat ini ditemukan fakta dan alat bukti adanya dugaan pengalihan hasil korupsi pada aset bernilai ekonomis. Sejauh ini penyidik sudah menyita beberapa aset milik tersangka, di antaranya delapan bidang tanah dan bangunan serta lima unit mobil.(ida/ANTARA)
Vonis Eliezer Menjadi Angin Segar Pengungkapan Kasus Besar
Jakarta, FNN - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur Profesor Faisal Santiago menilai hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terpidana Richard Eliezer atau Bharada E menjadi angin segar untuk pengungkapan kasus besar lainnya.“Saya pikir hukuman Bharada E menjadi angin segar, ya, terutama untuk kasus-kasus lain, apalagi kasus narkotika dan tindak pidana korupsi,” ucap Profesor Faisal ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.Bagi Faisal, putusan terhadap Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat ini akan memotivasi munculnya justice collaborator lain yang akan membantu para aparat penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus besar.Khususnya mengungkap kasus yang memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan tinggi, seperti kejahatan kriminal yang terorganisir.Dengan hukuman ringan untuk para justice collaborator, terdapat kemungkinan para pelaku yang berhasil tertangkap akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama atau the big fish.\"Karena kalau sudah di persidangan, itu kan sendiri-sendiri memikirkan bagaimana supaya hukumannya menjadi ringan. Tentu menjadi ringan itu tidak sembarangan, harus ada sesuatu yang menguntungkan dan bisa membongkar perkara yang sedang dihadapi,\" ucap Faisal.Pernyataan tersebut merupakan paparan Faisal mengenai dampak putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Bharada E selaku justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama.Menurut Faisal, putusan tersebut merupakan terobosan yang sangat berani bagi para hakim. \"Karena memutuskan jauh di bawah tuntutan dari kejaksaan,\" ucapnya.Sebagaimana yang diketahui, kejaksaan menuntut Bharada E untuk dipidana penjara selama 12 tahun. Namun, majelis hakim memvonis Bharada E dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.\"Pandangan saya, vonis yang diberikan kepada Bharada E, satu tahun enam bulan, saya rasa sudah sangat baik,\" kata Faisal.(ida/ANTARA)
POPULER
