ALL CATEGORY
Kebakaran Masjid di Garut Akibat Ulah ODGJ
Garut, FNN - Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro menyatakan kebakaran masjid di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, akibat perbuatan orang dengan gangguan jiwa dan saat ini pelaku sudah kembali menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.\"ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) betul, sudah tiga kali masuk rumah sakit jiwa, obatnya kayaknya habis itu,\" kata Rio dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Senin.Ia menuturkan ODGJ tersebut melakukan aksi membakar di dalam masjid di Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Minggu (22/1) malam, hingga mengakibatkan bangunan masjid sampai pada bagian atapnya terbakar.\"Membakar di dalam (masjid) akhirnya terbakar, di atasnya terbakar, kita melakukan tindakan, kita amankan dia,\" katanya.Pihaknya kemudian mencari informasi terkait kondisi pelaku hingga diketahui ada riwayat gangguan jiwa.Kondisi orang itu, kata Kapolres, diperkuat dengan adanya riwayat pernah tiga kali masuk rumah sakit jiwa, kemudian dikuatkan juga oleh masyarakat bahwa pelaku menderita gangguan jiwa.\"Ternyata punya rekam medis tiga kali rumah sakit jiwa, kita antarkan ke rumah sakit jiwa,\" katanya.Kapolres menyampaikan dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku di dalam masjid kedinginan, kemudian mencoba menghangatkan badan dengan cara membakar sesuatu.\"Dia bilang kedinginan dalam masjid,\" katanya.Kapolres menegaskan aksi bakar di dalam masjid itu murni karena perbuatan ODGJ, tidak ada unsur kesengajaan lainnya.Selanjutnya jajaran kepolisian bersama unsur pemerintah dan masyarakat membersihkan material bangunan masjid untuk segera diperbaiki kembali agar bisa digunakan untuk aktivitas beribadah seperti biasa.\"Saya bersama anggota, tiga pilar, membersihkan masjid lalu kita benahi, kita rehab lagi agar cepat digunakan kembali,\" katanya.(sof/ANTARA)
Kemenkominfo Mengajak Warganet Santun dan Beretika di Tahun Politik
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak warganet untuk tetap bijak, santun, dan beretika dalam bermedia sosial saat memasuki tahun politik guna meminimalisasi munculnya ujaran kebencian, hoaks, atau disinformasi politik.Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong kepada ANTARA di Jakarta, Senin, juga mengimbau para pengguna media sosial agar beretika dalam pemilihan kata, diksi, dan lainnya.\"Dalam hal ini kita tahu warganet Indonesia terkadang termasuk kurang santun dalam bermedia sosial. Dalam konteks politik tentu kami mengedukasi pula bahwa ada etika politik yang harus dicermati dalam penggunaan media sosial,\" kata Usman.Selain beretika, Kemenkominfo juga mengajak warganet untuk mengedepankan nilai-nilai budaya, ideologi Pancasila, bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, serta nilai-nilai agama dalam berinteraksi di dunia maya.Menurut Usman, selama ini Kemenkominfo berkomitmen untuk menjaga ruang digital publik, terlebih dalam kaitannya dengan tahun politik Pemilu 2024. Mekanisme yang disiapkan adalah menjaga ruang digital dari sisi hulu, tengah, dan hilir.\"Dari hulu kami lakukan literasi digital yang sifatnya preventif dan edukatif melalui empat pilar, yaitu keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Di sinilah kami berupaya mengedukasi masyarakat dalam bermedia sosial, salah satunya dengan memperhatikan etika digital dan budaya digital,\" papar Usman.Di hilir, kata Usman, Kemenkominfo memiliki mekanisme korektif untuk memantau konten-konten negatif atau terlarang seperti ujaran kebencian, hoaks, pornografi, atau disinformasi politik.Mekanisme sisi ini, lanjutnya, bisa dimanfaatkan khalayak bila menemukan dugaan pornografi, disinformasi, hoaks, atau pun ujaran kebencian melalui laman aduankonten.id.\"Kalau kami menemukan ada pelanggaran maka kami akan meminta platform untuk menurunkan (take down) konten terkait. Lalu dengan memanfaatkan media arus utama, kanal-kanal kami serta kementerian atau lembaga lain, kami sampaikan kepada publik bahwa informasi tadi bersifat hoaks atau terjadi disinformasi,\" ungkapnya.Sedangkan di bagian hilir, dalam konteks pemilu, Kemenkominfo berkoordinasi dengan Polri, KPU, dan Bawaslu untuk menindaklanjuti subjek yang terbukti telah melakukan pelanggaran.(sof/ANTARA)
Ketiga Anak Megawati Mendoakan Agar Ibunya Tetap Semangat Membangun Bangsa
Jakarta, FNN - Ketiga anak Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut memberikan doa kepada sang ibu yang memasuki usia 76 tahun agar tetap semangat membangun bangsa dan negara.Doa itu dipanjatkan ketiga anak Megawati, yakni M. Rizki Pratama, M. Prananda Prabowo, dan Puan Maharani dalam acara perayaan hari ulang tahun sang ibu di kediaman Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.\"Selamat ulang tahun Bu Mega. Sehat, bahagia, dan menjadi panutan bagi kita semua. Tetap semangat dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan Maharani.Rizki Pratama atau akrab disapa Mas Tatam yang merupakan putra tertua Megawati berharap sang ibu terus memberi inspirasi kepada orang sekitar, bangsa, dan negara.\"Saya berbahagia ibu sampai umur 76 tahun dan diberi kesehatan, semoga beliau tetap sehat dan diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Semoga Bu Mega tetap menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia,\" ucap Tatam.Prananda Prabowo yang akrab disapa Mas Nanan pun memanjatkan doa untuk ibundanya.\"Dari saya tentunya semoga ibu diberikan karunia umur panjang dan kesehatan. Berkah dan kebahagiaan dan dalam lindungan Allah SWT. Saya selalu bersyukur ibu selalu dalam sehat dan diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Bersyukur juga Ibu Mega sehat di masa pandemi COVID-19 kemarin,\" kata Nanan.Acara ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati berlangsung tertutup dengan hanya mengundang keluarga, kerabat dekat, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pengurus DPP PDIP.Acara berlangsung dengan sederhana. Meski hanya mengundang tamu terbatas, kegiatan ulang tahun itu berjalan dengan khidmat dan penuh sukacita.Pada kesempatan itu, putri Proklamator RI Bung Karno itu memberikan kue ulang tahunnya kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Guntur Soekarnoputra, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.(sof/ANTARA)
ONH Naik Ugal-ugalan, Ini Penjelasan Dirjen Haji Kemenag
Jakarta, FNN - Dalam beberapa hari ini, masyarakat ramai memperbicangkan soal kenaikan biaya naik haji. Perbincangan semakin ramai ketika ada informasi dari pemerintah Arab Saudi bahwa mereka menurunkan biaya naik haji, sedangkan Indonesia malah menaikkan biaya naik haji. Meskipun baru usulan dari Kemenag RI, tapi rencana ini sudah meresahkan masyarakat, terutama calon jemaah haji. Untuk merespons kabar tersebut, Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Prof. Hilman Latief, menyampaikan beberapa hal terkait pembiayaan haji di Indonesia dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Minggu (22/01/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Dalam penjelasannya Hilman menyampaikan bahwa Indonesia merupakan satu kontingen haji yang lebih terorganisir dibanding dengan negara lain. Bahkan, penyelenggaraan haji di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji, di mana Kementerian Agama bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan melindungi jamaah. \"Karena peminat begitu besar maka sejak 15 tahun mulai ada antrean sehingga masyarakat disiapkan sistem setoran awal haji sebesar 25 juta dan dikelola oleh Kemenag. Tetapi, kemudian muncul undang-undang No. 34 tahun 2014 di mana dana itu dikelola oleh Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) sehingga Kementrian Agama sudah tidak memegang dana operasional haji itu, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan tugas,\" kata Hilman. Hilman menegaskan bahwa dalam menetapkan biaya, karena dana itu dikelola oleh sebuah badan, maka ada ujroh dalam pengelolaannya, dan disebut dengan nilai manfaat, diperoleh setiap tahun oleh BPKH. Sebagian dari dana manfaat itu kata Hilman digunakan untuk memberikan subsidi untuk keperluan jamaah, ada yang bentuknya virtual account,dan ada yang digunakan untuk penambahan biaya operasional setiap penyelenggaraan. \"Sejak 2010, bentuk nilai manfaat (dari pengelola) per tahun dibagi untuk seluruh jamaah dan sebagian digunakan operasional. Dari tahun ke tahun nilanya semakin tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/ONH). Biaya keseluruhannya dinamakan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,\" paparnya. Hilman menegaskan bahwa pada tahun 2020 tidak ada ibadah haji padahal harusnya naik, tahun 2021 juga tidak ada ibadah haji padahal harusnya naik. Tahun 2022, sebetulnya Kementerian Agama dan DPR sudah menyusun skenario yang berimbang, 51% : 49%. Tetapi, tahun 2022, seminggu sebelum keberangkatan jamaah, Saudi menetapkan harga layanan haji (masyair) atau layanan di Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) untuk jamaah internasional paling rendah 22 juta rupiah. Padahal, sebelumnya hanya sekitar 6 juta rupiah dan sudah belasan tahun tidak pernah naik. \"Waktu itu Indonesia sudah protes. Demikian juga negara-negara lain yang hampir semuanya mengajukan keberatan. Alasan yang disampaikan waktu itu adalah penghitungannya seperti kita sewa bus. Meskipun penumpangnya tidak maksimal, tetapi biaya yang harus dibayar tetap. Indonesia memahami hal tersebut tapi dengan berbagai catatan bahwa kenaikan harga yang fantastis itu belum berimbang dengan layanan yang harusnya diterima oleh jamaah,\" tegas Hilman. Tahun ini, kata Hilman Kementerian Agama pada Desember 2022 dan Januari 2023 sudah bertemu dengan pihak muasasah dan memperoleh informasi bahwa saat ini Saudi mengubah sistemnya dari muasasah atau foundation menjadi syarikah atau company. Jadi, saat ini betul-betul haji dikelola oleh swasta dan mulai diterapkan tahun ini, 2023. Hilman menegaskan bahwa pada tahun 2023 ini Saudi mengampanyekan transformasi layanan haji, menerjemahkan Saudi Vision 2023, dan sebagainya di mana mereka betul-betul ingin mengelola haji secara profesional. Pada saat yang sama, basisnya atau perspektifnya adalah bisnis. Inilah yang kemudian ada transformasi. Tahun ini juga lanjut Hilman, Saudi menurunkan biaya untuk domestik dan internasional. Untuk layanan masyair, memang turun sekitar 30%. Cuma, masalahnya kurs dollar yang tahun lalu hanya Rp 14.200,- tahun ini asumsinya Rp15.200,- sehingga ditarik garis aman Rp15.000. \"Sedangkan asumsi kurs real tahun lalu hanya Rp3.800,- sekaang sudah Rp4.080. Selain koreksi dari kurs itu, yang juga dihitung kemudian adalah biaya transportasi udara yang merupakan 30%-40% biaya jemaah haji. Tahun lalu Rp 29.500.000,- tahun ini diperkirakan sekitar 32-33 juta,\" tegasnya. Terkesan berat, kata Hilman karena penggunaan nilai manfaat dikurangi. Tahun lalu sebesar 59% karena seminggu sebelum keberangkatan jamaah, Saudi menetapkan harga baru dan harus lunas. Pilihannya, minta jamaah melunasi tambahan 16,5 juta rupiah per orang dalam waktu seminggu,(ini sangat tidak mungkin), nego sudah tidak bisa dilakukan, dan harus cari alternatif yaitu harus ada uang 1,45 triliun untuk menutup kebutuhan jemaah agar tahun 2022 jamaah masih bisa kita berangkatkan. Akibatnya, biaya dari nilai manfaat jauh lebih besar (dibulatkan 60%). \"Kemenag berdiskusi untuk mencari rasionalisasi agar keberlangsungan nilai manfaat bisa diperlakukan secara lebih adil. Bukan hanya untuk jamaah yang tahun ini berangkat, tapi juga untuk jamaah yang berangkat pada tahun-tahun yang akan datang. Indonesia ingin membangun satu sistem keuangan haji yang berkadilan dan berkelanjutan,\" katanya. Ini artinya, lanjut Hilman kalau usulan Kemenag disetujui, akan berlaku untuk jemaah haji tahun 2023. \"Ini juga berarti ada konsekuensi bahwa mereka yang sudah masuk dalam jadwal pemberangkatan tahun 2023, harus menambah kekurangan biaya yang cukup besar,\" pungkasnya. (sof)
Ada Apa di Balik Rencana Kenaikan ONH yang Tidak Rasional?
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1444 H/2023 M yang ditanggung jemaah naik menjadi Rp69,2 juta. Kenaikan ini disebut untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Usulan kenaikan biaya haji ini disampaikan Menag saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (19/1). Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dalam raker tersebut Yaqut mengusulkan agar jemaah menanggung biaya haji tahun 2023 sebesar Rp69,2 juta. Jumlah ini naik dari 2022 yang berada di angka Rp39,8 juta. Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33,98 juta, akomodasi Makkah Rp18,77 juta, akomodasi Madinah Rp5,6 juta, biaya hidup Rp4,08 juta, visa Rp1,22 juta dan paket layanan Masyair Rp5,54 juta. Yaqut menegaskan, dari BPIH sebanyak Rp98,8 juta yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp69,2 juta atau 70%. Sementara 30% sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. \"Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi itu dikurangi, tinggal 30%. Yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,\" kata Yaqut. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk diketahui, BPIH tahun 2022 sebesar Rp98,38 juta dengan komposisi BPIH sebesar Rp39,89 juta (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58,49 juta (59,46%). \"Jadi, jika dibandingkan tahun lalu ini lebih besar,\" katanya. Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut, ujar Menag, diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Menurutnya, pembebanan BPIH harus menjaga prinsip istitha\'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. “Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus,\" jelasnya. Karuan saja usulan kenaikan ONH yang hingga 100% itu mengundang reaksi penolakan yang luas, karena di tahun yang sama Pemerintah Saudi Arabia justru menurunkan biaya paket haji pada 2023 hingga 30%. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan landasan Kemenag menaikkan biaya haji lemah dan membuat resah calon jamaah haji 2023. Karena dalam waktu singkat calon jamaah haji tahun 2023 harus membayar biaya haji sebesar Rp45 juta, atau mengalami kenaikan Rp30 juta per jamaah. Kalau tahun ini jamaah reguler Indonesia berjumlah 203.320 orang. Jika ada kenaikan ongkos haji sebesar Rp30 juta, maka uang jamaah yang terkumpul Rp14,06 triliun lebih. Itu sebabnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat anggotanya Iskan Qolba Lubis menolak keras rencana kenaikan haji yang digagas Menag itu. Alasannya 75% jamaah haji yang berangkat tiap tahunnya adalah petani dan nelayan, buat mereka menyediakan tambahan biaya Rp30 juta amat sangat berat. Dana awal yang mereka setorkan saja berasal dari penjualan sawah, kebun, sapi, kerbau bahkan rumah tinggal mereka. “Sangat tidak adil dan tidak rasional,” tegas Iskan. Iskan menilai rencana kenaikan biaya haji itu secara umum disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana. Dia menyinggung dana haji yang diambil oleh Kemenkeu. \"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dana haji, jadi gini kan ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180%. Berarti Rp25 juta ditambah 180% sekitar Rp55 juta kan,\" kata Iskan. \"Dulu memang keuntungan indirect cost itu sekitar 30% sekarang mendekati 50%, kenapa hal itu terjadi karena ada kesalahan dalam mengelola dana haji, apa salahnya, karena 70% dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, surat utang negara itu kan keuntungannya hanya sekitar 5%. Sedangkan inflasi 5,4%, jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali,\" lanjut Iskan. Iskan menyebutkan dana haji kini sudah dalam kondisi darurat. Dia lantas menekankan temuan KPK soal pengelolaan dana haji. \"Dana haji ini sudah darurat, kalau tidak terjadi kenaikan haji yang signifikan, keuntungan haji itu sudah dimakan semua. Contohnya kalau saya mau haji 10 tahun yang akan datang, keuntungan yang saya simpan itu kemakan oleh haji yang sekarang,\" jelasnya. \"Makannya KPK mengatakan kalau Kemenag tidak mengubah sistem manajemen haji bahkan modal awalnya pun akan kemakan, itu yang kita sebut dengan setoran awal. Berarti temuan KPK itu keuntungannya sudah tergerus. Kalau dulu biaya indirect cost itu 25 persen sekarang udah 50% artinya sudah minus, jadi tidak ada. Kalau jemaah haji yang berangkat tahun ini harus membayar Rp45 juta itu tidak adil,\" lanjut Iskan. Iskan menyebutkan perlunya pemerintah bertanggung jawab dari akibat yang terjadi saat ini sehingga tidak ada beban yang ditanggung jemaah haji. \"Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, pemerintah harusnya kasih modal awal juga, biar kemudian tidak merugikan para jemaah haji,\" ujar Iskan. Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Kementerian Agama untuk mempertimbangkan kembali usulan kenaikan biaya haji 2023. Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai kenaikan ini akan memberatkan jemaah mengingat besaran kenaikan mencapai hampir Rp30 juta rupiah. “Usulan kenaikan itu terlalu tinggi. Pasti memberatkan. Dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, BPIH Indonesia mestinya tidak perlu naik. Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian structure cost tersebut,” kata Saleh dalam keterangannya, Senin, 23 Januari 2023. Saleh menjelaskan, jamaah reguler Indonesia berjumlah 203.320 orang. Jika ada kenaikan ongkos haji sebesar Rp30 juta, maka uang jamaah yang terkumpul Rp14,06 triliun lebih. Eksistensi BPKH Dipertanyakan Saleh menyebut eksistensi BPKH yang mengelola keuangan haji mestinya bisa meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jamaah. Menurut dia, semakin tinggi nilai manfaat yang diperoleh, maka beban jamaah untuk menutupi ongkos haji makin ringan. “BPKH ini kelihatannya belum menunjukkan prestasi memadai. Pengelolaan simpanan jamaah, tidak jauh beda dengan sebelum badan ini ada. Wajar saja kalau ada yang mempertanyakan pengelolaan keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini,” ujarnya. Jika tetap dinaikkan, Saleh mengkhawatirkan adanya asumsi di masyarakat bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, ia mendesak agar pengelolaan keuangan haji semakin terbuka dan profesional. “Kalau di medsos, sudah banyak yang bicara begitu. Katanya, ongkos haji dipakai untuk infrastruktur. Semestinya, BPKH dan Kemenag menjawab dan memberikan klarifikasi. Biar jelas dan semakin transparan,” kata Saleh. Beberapa Kemungkinan Setidaknya ada beberapa kemungkinan yang membuat Kemenag membebankan biaya haji 2023 kepada jamaah lebih besar. Yang utama adalah investasi BPKH tidak optimal karena adanya kesalahan investasi. Kesalahan investasi itu berdampak pada turunnya bagi hasil investasi BPKH, yang pada gilirannya terjadi penurunan kinerja BPKH, dan jamaah akhirnya yang harus menanggung beban kenaikan ONH. Pertama, placement dana BPKH di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) di masa lalu yang tidak optimal, terjadi kredit macet yang besar sehingga sempat mengancam eksistensi bank syariah pertama itu jika tidak ada dewa penolong. Akhirnya lewat penyelamatan dana BPKH yang macet tersebut dikonversi menjadi kepemilikan 82,42% saham BMI setelah menerima pengalihan saham melalui hibah dari para pemegang saham pengendali (PSP) sebelumnya dan begitu proses divestasi selesai. Berdasarkan laporan keuangan yang dipulikasikan per 30 September 2021, PSP Bank Muamalat sebelumnya meliputi Islamic Development Bank (IsDB) sebagai pemegang BMI terbesar (32,74%), Bank Boubyan (22%), Atwill Holdings Limited (17,91%), National Bank of Kuwait (8,45%), IDF Investment Foundation (3,48%), serta BMF Holding Limited (2,84%). Pemegang saham BMI lainnya adalah Reza Rhenaldi Syaiful (1,67%), Dewi Monita (1,67%), Koperasi Perkayuan Apkindo-MPI (Kopkapindo) (1,39%), serta pemegang saham lainnya sebanyak (6,19%). Kalau sebelumnya dana penempatan BPKH di BMI bisa berupa dana pengembalian investasi yang menghasilkan. Dengan menjadi PSP BMI yang baru saja sembuh dari sakit, tentu hasil pengembalian investasinya tidak seoptimal posisi plaecement dana. Kalau dana pengelolaan BPKH di BMI optimal, maka tidak perlu ada pembebanan kepada jamaah haji tahu 2023 sebesar dan sedrastis itu. Hal ini tercermin dari imbal hasil jamaah dari BPKH yang seharusnya sebesar Rp50,4 juta turun menjadi Rp29,7 juta per orang. Mereka adalah jamaah yang sudah menyetor penuh dana awal ONH sebesar Rp25 juta yang sudah mendaftar sejak 2010 dan terkena daftar tunggu (waiting list) 12 tahun. Ini menggambarkan pengelolaan dana BPKH bermasalah. Kedua, penempatan dana BPKH di surat berharga negara (SBN) dengan bunga antara 6% hingga 7,5% tergantung tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun hingga 30 tahun. Penempatan dana itu sebagian diperuntukkan buat pembangunan infrastruktur. Tentu saja harusnya penempatan dana ini menghasilkan return yang baik. Persoalannya apakah Pemerintah merealisasikan return tersebut tak hanya di atas angka, tapi juga diatas buku yang bisa dimanfaatkan BPKH. Kalau itu direalisasikan, lagi-lagi jamaah haji tak perlu menanggung kenaikan ONH hingga 100%. Ketiga, Indonesia 2 tahun berturut-turut—2020-2021--tidak mengirim jamaah haji, sementara hasil penempatan dana BPKH selama dua tahun sedikitnya Rp20 triliun tidak digunakan. Ditambah dari dana lain-lain bisa jadi ada Rp25 triliun tambahan dana hasil BPKH yang belum dipakai. Aneh bin ajaib pada 2022 Kemenag minta tambahan dana haji sebesar Rp1,5 triliun. Jadi kemana dana hasil investasi selama dua tahun sebesar Rp25 triliun tersebut, dan bisa saja dana itu dapat digunakan untuk menutup kenaikan biaya jamaah haji tahun 2023 dan masih berlebih. Keempat, beban kurs rupiah Rp16.500 per dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia yang sempat menyentuh ke level US$120 per barel bisa ditekan. Karena pada 2023 kurs rupiah sudah mulai turun ke level Rp15.000 dan harga minyak dunia sudah di kisaran US$70 hingga US$80 per barel. Artinya beban operasional haji bisa ditekan, termasuk biaya pesawat. Kelima, kalau lah memang harus ada kenaikan ONH perlu dilakukan secara gradual, bertahap, dan tidak ujug-ujug sebesar itu. Hal ini perlu dikombinasikan dengan kebijakan menaikkan dana awal ONH dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta. Kalau langkah ini dilakukan maka tidak perlu ada kenaikan ONH hingga 100% dan tidak perlu ada jamaah yang harus membatalkan keberangkatan hajinya. Memang mengurus negara diperlukan kebesaran jiwa dan kebijkaksanaan yang tinggi, sehingga rakyat atau jamaah haji tidak perlu harus menanggung risiko kesalahan pengelolaan dana BPKH. Semoga ke depan BPKH lebih profesional, lebih bijaksana, dan lebih bertangggung jawab dalam mengelola dana ummat. (*)
Rusia Kembali Mengingatkan "Bencana Global" Menyusul Pasokan Senjata ke Ukraina
Moskow, FNN - Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin pada Minggu (22/1) menyatakan pengiriman senjata ofensif ke Ukraina akan menyebabkan \"malapetaka global\".\"Jika Washington dan negara-negara NATO memasok senjata yang akan digunakan untuk menyerang kota-kota sipil dan berusaha merebut wilayah kami, seperti yang mereka ancamkan, ini akan mengarah pada tindakan pembalasan dengan menggunakan senjata yang lebih kuat,\" kata Volodin di Telegram.Para anggota Kongres Amerika Serikat (AS), Bundestag Jerman, Majelis Nasional Prancis, dan parlemen Eropa lainnya \"harus menyadari tanggung jawab mereka terhadap kemanusiaan,\" katanya.\"Dengan keputusan mereka, Washington dan Brussel memimpin dunia menuju perang yang mengerikan: ke aksi militer yang sama sekali berbeda dari hari ini, ketika serangan dilakukan secara khusus terhadap militer dan infrastruktur penting yang digunakan oleh Kiev,\" kata Volodin.\"Mengingat keunggulan teknologi senjata Rusia, politisi asing yang membuat keputusan semacam itu perlu memahami bahwa ini bisa berakhir dengan tragedi global yang akan menghancurkan negara mereka,\" katanya.Pada Jumat (20/1), para pemimpin pertahanan dari negara-negara Barat menghadiri pertemuan di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, tempat mereka menjanjikan dukungan militer lebih lanjut ke Ukraina, tetapi gagal mengatasi perpecahan soal pengiriman tank tempur.Pada pertemuan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak para pemimpin pertahanan yang menghadiri pertemuan tersebut untuk mempercepat pasokan senjata ke Ukraina, lapor layanan pers kepresidenan.(ida/ANTARA)
Dari Tersangka Teroris ISIS di Yogyakarta, Densus Menyita Bom Rakitan
Jakarta, FNN - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyita dua bom rakitan dari tersangka AW simpatisan ISIS yang ditangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (22/1).“Ada beberapa barang bukti (disita), di antaranya dua buah bom rakitan yang sudah jadi dan bahan-bahannya,” kata Juru Bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Dua bom rakitan ini menjadi barang bukti tersangka AW memiliki keinginan melakukan aksi teror dengan menggunakan bahan peledak. Penyidik masih mendalami di mana lokasi yang menjadi target tersangka untuk melakukan teror.“Ada targetnya, tapi masih kami dalami (lokasi target),” kata Aswin.AW (39) ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di sekitar area Jalan Pendowoharjo, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. AW merupakan target tindak pidana terorisme. Proses penangkapan berlangsung pada pukul 06.00 WIB-09.00 WIB.Tersangka AW yang terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme merupakan simpatisan Negara Islam, Irak, dan Suriah (ISIS) yang aktif mengunggah gambar dan video propaganda ISIS di media sosial serta mengunggah seruan provokatif untuk melakukan aksi teror.“AW menggunakan Facebook dan Telegram (untuk menyebarkan provokasi),” kata Aswin.Saat ini, katanya, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka AW.Selain itu, AW diketahui sebagai residivis tindak pidana narkoba. AW pernah menjalani masa pidana penjara di LP Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan bebas tahun 2020.Penyidik menyebut AW tergabung dalam Kelompok Anshor Daulah (AD) dan direkrut sebagai simpatisan ISIS oleh salah satu jaringan teroris saat berada di tahanan.“Kemungkinan dia (AW) Anshor Daulah. Direkrut oleh salah satu jaringan yang berada satu sel dengan AW selama di LP Nusakambangan,” kata Aswin.Sebelumnya, dalam rilis akhir tahun 2022, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme, Polri mengedepankan langkah \"preventive strike\" (upaya mendorong pencegahan kejahatan) sehingga para pelaku teror berhasil diamankan sebelum melakukan aksinya dan masyarakat merasa aman karena pelaku teror tidak sempat melakukan aksi teror yang menimbulkan rasa ketakutan.Sepanjang 2022 ada 247 tersangka teroris yang ditangkap terdiri atas 97 dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI), 70 dari kelompok Ashor daulah (AD), 46 dari kelompok Jamaah Anshorud Daulah (JAD), 20 kelompok Negara Islam Indonesia (NII), empat dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT), satu tersangka \"lone wolf\", dan satu dari \"foreign teroris fighter\" (berpergian ke negara lain).Dari 247 tersangka yang telah ditangkap, saat ini 169 orang dalam proses penyidikan, 56 orang sudah tahap P-21 (penuntutan), 17 orang tahap persidangan, empat orang meninggal dunia saat penindakan, dan satu orang meninggal dunia dalam aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat.Jumlah pelaku teror yang berhasil diungkap sepanjang 2022 menurut catatan Polri mengalami penurunan sebanyak 123 orang atau 33,2 persen dari tahun 2021 yang jumlahnya sebanyak 370 orang tersangka.Begitu pula dengan jumlah aksi teror yang terjadi tahun 2022 menurun lima kasus atau 83 persen dibanding 2021 (dari enam aksi menjadi satu aksi di Polsek Astanaanyar).(ida/ANTARA)
Kekerasan Terhadap Jurnalis di Surabaya Dikecam GMPI
Jakarta, FNN - Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap lima jurnalis yang bertugas saat peliputan penyegelan Ibiza Club di Surabaya, pada Jumat (20/1).\"Kami mengecam keras segala bentuk intimidasi dan kekerasan fisik terhadap jurnalis ketika penyegelan Ibiza Club di Surabaya,\" kata Ketua Bidang Media dan Infokom PP GMPI M Samsul Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Samsul mengatakan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis di Surabaya itu merupakan ancaman nyata bagi kebebasan pers dan demokrasi. Menurut dia, tugas jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.\"Intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis di Surabaya itu juga mencederai hak publik akan informasi. Sementara jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik untuk tahu itu,\" katanya.Karena itu Samsul mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dan menangkap pelaku intimidasi tersebut. Dia juga berharap agar aparat kepolisian bisa menangkap pihak yang memerintahkan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis tersebut.\"Kami mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap para pelaku serta aktor intelektual intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Bagaimanapun, pasti ada orang yang memerintahkan,\" ujarnya.Sebelumnya, sejumlah jurnalis menjadi korban penganiayaan saat meliput kegiatan aparat Satpol PP Pemprov Jatim yang hendak melakukan penyegelan di Gedung Diskotik Ibiza Club, Jalan Simpang Dukuh Surabaya, pada sekitar pukul 14.00 WIB pada Jumat (20/1).(ida/ANTARA)
Sekber PKB-Gerindra untuk Kerja Politik Majukan Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Partai Gerindra dan PKB dapat digunakan bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja politik demi memajukan bangsa dan memakmurkan Indonesia. \"Sekber ini menjadi momentum untuk kerja-kerja politik yang memajukan bangsa dan memakmurkan Indonesia,\" ujar Cak Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar dalam acara Peresmian Sekber Gerindra dan PKB di Jakarta, Senin. Cak Imin menyampaikan makna pemilihan waktu Peresmian Sekber Gerindra dan PKB pada 23 Januari 2023 atau bertepatan dengan 1 Rajab sejalan dengan makna dari bulan ketujuh di kalender Hijriah, yakni momentum bagi kedua partai untuk berbenah menjadi lebih baik. \"Memang kita pilih hari ini, 23 Januari 2023, tepatnya 1 Rajab bagi kalangan santri dan umat Islam. 1 Rajab ini momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadhan,\" ujar dia. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Cak Imin akan sering bertemu di Sekber Gerindra-PKB untuk memaksimalkan koalisi. “Ya, akan sering Pak Prabowo dan Cak Imin (bertemu). Mungkin di hari \'weekend\' karena beliau-beliau itu kan penyelenggara negara, ya. Mungkin di hari-hari yang libur mereka ketemu di sini,” kata Habiburokhman. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebelum peresmian sekretariat bersama. Dalam kesempatan itu, Habiburokhman mengatakan bahwa seluruh pusat aktivitas kedua partai akan berlangsung dan berpusat di sekretariat bersama ini. Peresmian sekretariat bersama, tutur Habiburokhman, merupakan bukti keseriusan dan kemajuan dalam Koalisi Gerindra dan PKB. “Dengan sekber ini, tentu semua kerja-kerja koalisi kita bisa maksimalkan di sini. Komunikasi lebih mudah ketemu teman-teman di dua fraksi itu, mulai hari ini,” tutur Habiburokhman.(ida/ANTARA)
Prabowo-Cak Imin Meresmikan Sekretariat Bersama Gerindra-PKB
Jakarta, FNN - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra dan PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Senin.“Hari ini kami resmi membuka Sekretariat Bersama Gerindra-PKB,” kata Prabowo ketika meresmikan Sekretariat Bersama Gerindra-PKB di Jakarta Pusat.Peresmian Sekretariat Bersama ini, tutur Prabowo, merupakan wujud implementasi dari kerja sama politik yang sudah diputuskan dan disepakati Gerindra dan PKB pada 13 Agustus 2022 di Sentul, Jawa Barat.“Hari ini adalah suatu bukti bahwa kerja sama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, dan kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat,” kata Prabowo.Dalam kesempatan tersebut, Prabowo membuka kesempatan partai lain untuk bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB.“Ini awalan yang jelas, ada partai kebangsaan yang agamis, partai agamis yang kebangsaan. Kami yakin, nanti logonya tidak hanya terbatas dua partai,” tuturnya.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra G. Budisatrio Djiwandono menjabarkan Gerindra-PKB sebelumnya telah menandatangani Piagam Deklarasi Koalisi kemudian pertukaran kunjungan antara kedua ketua umum dalam acara resmi masing-masing partai.Budi menambahkan bahwa Peresmian Sekber Koalisi Gerindra-PKB akan menunjukkan kedudukan yang sejajar dalam perumusan ideologi, strategi, dan arah pembangunan bangsa secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh struktur kedua partai dari tingkat pusat hingga daerah.\"Sekber ini bukan hanya menjadi wadah untuk pemenangan Pemilu 2024, tetapi sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan dan program masing-masing partai untuk membangun Indonesia dalam bingkai persatuan,\" tuturnya.(ida/ANTARA)
POPULER
