ALL CATEGORY
PPATK Didorong untuk Berkoordinasi dengan APH Soal Dana Ilegal Pemilu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelidiki dugaan adanya dana ilegal yang mengalir untuk penyelenggaraan pemilu.\"Yang seharusnya dilakukan PPATK, koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tiga lembaga penegak hukum ini kemudian bisa mengecek informasi yang disampaikan PPATK. Ini yang harus dilakukan, bukan di Bawaslu, melainkan aparat penegak hukum,\" ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat menjadi narasumber dalam diskusi OTW 2024 bertajuk \"Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu\" yang digelar lembaga survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu.Bagja lalu menyampaikan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini bertindak sebagai pengawas, hanya bertugas untuk menyelidiki dan menindak persoalan terkait dengan dana kampanye. Saat tahapan kampanye itu belum dimulai, lanjut dia, persoalan dugaan adanya dana ilegal untuk pemilu tidak bisa diselidiki dan ditindak oleh Bawaslu.\"Ada dana yang kemudian disinyalir akan ke pemilu dari usaha-usaha ilegal. Masalahnya, Bawaslu itu tugasnya pada dana kampanye. Tahapan kampanye belum dimulai. Tahapan kampanye dimulai 28 November 2023,\" ujar dia.Dalam kesempatan yang sama, Bagja menilai seluruh masyarakat, terutama mahasiswa, juga perlu mengambil peran untuk mendorong aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya dana ilegal yang menurut PPATK berasal dari tindak pidana pencucian uang dan digelontorkan kepada partai politik untuk pemilu.\"Nah, ini yang saya kira (perlu) didorong oleh mahasiswa. Demokrasi ini harus berjalan dengan baik. Ada kepastian hukum, kepastian hukum di Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa negara ini berdasarkan hukum. Nah ini, kita enggak bisa kemudian keluar dari itu,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
Pemilu 2024 Tidak Mungkin Ditunda
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menekankan kepada seluruh pihak bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda. \"Enggak mungkin (Pemilu 2024) sekarang ditunda, kecuali ya kita bicara ada perang, ada badai besar di seluruh republik ini. Itu kemungkinan besar. Namanya, daya paksa, terpaksa untuk berhenti,\" ujar Bagja dalam diskusi OTW 2024 bertajuk \"Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu\" yang digelar Survei Kedai Kopi di Jakarta, Minggu. Menurut dia, salah satu alasan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda adalah karena tahapan pesta demokrasi tersebut sudah mulai berjalan sejak 14 Juni 2022 yang lalu. Saat ini, lanjut dia, salah satu tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan adalah seleksi anggota KPU di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. \"Semua harus tahu, sekarang ada seleksi (anggota KPU daerah). Misalnya, ada 20 KPU provinsi akan diseleksi pada akhir tahun ini,\" ujar dia. Dengan demikian, menurut Bagja, seluruh pihak sudah sepatutnya optimistis bahwa Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda. \"Ini keringat dan air mata, menanti-nanti Pemilihan Umum 2024 untuk pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Itu pemungutan suara. Pemilu tidak dikerjakan dalam satu hari. Pemilu dikerjakan 20 bulan. Sekarang, sudah tahapan,\" ujar dia. Dalam kesempatan yang sama, Bagja menyampaikan harapannya agar tidak ada aturan mengenai pemilu yang berubah di tengah tahapan-tahapan pesta demokrasi yang sedang dilaksanakan pada saat ini. \"Ini sudah delapan bulan (beberapa tahapan pemilu dilaksanakan), loh. Kalau tiba-tiba aturan diubah, di situ menimbulkan ketidakpastian dalam prosedur. Ketidakpastian hukum melahirkan banyak hal. Itu yang perlu dijaga, bukan hanya KPU dan Bawaslu, melainkan juga pemangku kepentingan, Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi,\" jelas dia.(ida/ANTARA)
Wahai Surya Paloh Tegarlah dengan Hati yang Kokooh
Oleh: Sulung Nof - Kolumnis Harus diakui, mungkin saja sebagian dari yang membaca tulisan ini ada sepenggal keraguan terhadap Surya Paloh ketika meminang H. Anies Baswedan, Ph.D. sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2024 - 2029. Argumentasi yang menjadi sandaran berpikirnya cukup logis, sebab menggunakan referensi sejarah yang cukup panjang. Apalagi Surya Paloh dikenal sebagai aktor politik kawakan yang sudah eksis selama empat dekade. Sebagai penulis, kami tentu menghormati pandangan tersebut sebagai khazanah demokrasi yang menjamin kebebasan sipil, yakni menyatakan pendapat. Ini tandanya dialektika tumbuh secara sehat. Namun demikian, setelah kami menyimak pidato dan dialog Ketua Umum Nasdem —sedikitnya tiga kali sejak mendeklarasikan H. Anies Baswedan, Ph.D., maka kepercayaan kepada Surya Paloh makin menguat. Mari kita tarik garis waktu ke Oktober 2022. Saat itu, waktu adalah komoditi yang sangat berharga, terutama tanggal 3 Oktober 2022. Ada isu yang ramai diperbincangkan publik yaitu \"Kuningan\" sudah siapkan rompi oranye. Harus diakui pula, Partai Nasdem adalah satu-satunya parpol yang mengambil inisiatif untuk \'melindungi\' H. Anies Baswedan, Ph.D dari atraksi hukum. Bisa jadi ini terkait dengan sosok beliau sebagai Deklarator Nasional Demokrat. Bahkan untuk menyempurnakan ikhtiar tersebut, Pimpinan Media Group itu menghendaki agar bisa segera diwujudkan deklarasi Koalisi Perubahan: Nasdem, PD, dan PKS pada momen Hari Pahlawan, yaitu 10 November 2022. Tapi sepertinya publik masih harus menunggu kapan pastinya deklarasi itu dieksekusi. PKS tampak mengulur waktu (buying time) dengan dalih akan diputuskan dalam Rakernas yang dilangsungkan pada akhir Februari mendatang. Dari linimasa di atas sesungguhnya sudah terang-benderang komitmen Pemilik Metro TV terhadap kebangsaan. Beliau rela menempuh jalan ninja yang berbuah rundungan dari lingkungan istana dan pendukungnya. Namun langkahnya tidak juga mundur meskipun sudah dilobi setingkat menteri paling banyak urusan. Berhubung \"wortel\" tidak membuat takluk, maka sepertinya \"tongkat\" adalah pilihan pamungkas yang digunakan untuk menggebuk. Hari ini anak buah kesayangannya diperiksa selama 10 jam dengan 51 pertanyaan. Akankah politisi kelahiran Aceh itu masih tetap setia dan istiqamah? Wallahu a\'lam. Adapun yang bisa kita mohonkan sebagai relawan adalah: \"Wahai Bapak Prof. Dr. Drs. H. Surya Dharma Paloh, mohon tegarlah dengan hati yang kokoh. Mohon ingatlah, pada tanggal yang sama di tahun depan (Pilpres 2024), nasib Indonesia ditentukan sejak hari ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa menolong kita semua dan bangsa Indonesia. Aamiin Yaa Rabb.\"
Ribuan Kader Partai Gelora Konsolidasi di Tangerang, Deklarasikan Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai Capres-Cawapres
JAKARTA, FNN - Ribuan kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) berkumpul di Indoor Stadium Sport Center, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Ahad (19/02/2023), untuk mendeklarasikan Anis Matta-Fahri Hamzah sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) partai bernomor 7 ini dalam Pemilu 2024. Acara ini sekaligus memulai rangkaian program konsolidasi nasional dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi kader. Acara tersebut mempertemukan ribuan kader dan relawan di Tangerang Raya dengan Ketua Umum DPN Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Lalu, Koordinator Daerah Pemilihan Banten III Sarah Azzahra, pengurus DPN, DPW tingkat provinsi, DPD atau tingkat kabupaten/kota, hingga pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan. Bupati Tangerang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Moch Marsya Rasyid memberikan sambutan selamat datang dan mengapresiasi pilihan Partai Gelora menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai titik awal konsolidasi nasional. Acara ini juga menandai diluncurkannya semboyan kampanye Partai Gelora untuk mewujudkan \"Indonesia Superpower Baru\", dan konsolidasi daerah pemilihan Banten III yang mengusung Bacaleg Sarah Azzahra. Anis Matta mengatakan, Partai Gelora mengajak masyarakat Indonesia untuk mewujudkan mimpi menjadi superpower baru, karena negeri ini memiliki semua modalnya yang perlukan untuk sampai ke sana. \"Indonesia akan menjadi superpower baru jika ibu hamil dan anak yang ada di dalam kandungan mendapat dukungan nutrisi dan layanan kesehatan. Kita akan menjadi kekuatan utama dunia, dengan menyediakan kuliah gratis bagi seluruh rakyat. Itu yang diperjuangkan Partai Gelora,\" papar Anis yang didampingi Sarah di atas panggung. Partai Gelora, kata Anis Matta, akan menyiapkan Indonesia sebagai Superpower Baru sejajar dengan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Rusia dan Cina. Untuk mencapai tujuan itu, papar Anis, Indonesia membutuhkan GPS atau Kompas untuk menuju Arah Baru Indonesia dalam membangun bangsa dan negara agar bisa menjadi Superpower Baru dunia. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, Partai Gelora sengaja memilih wilayah Banten sebagai \"titik keberangkatan\" sosialisasi dan konsolidasi, karena makna tersendiri. Fahri menjelaskan, di Banten ini pernah ada kesultanan hebat, yaitu Kesultanan Banten, yang menjadi benteng nusantara dan awal mula penyebaran Islam ke berbagai daerah di Indonesia. \"Kita ingin napak tilas dan menjadikan Banten , khususnya Tangerang, menjadi titik berangkat untuk menjadikan Indonesia Superpower Baru,\" kata Fahri Hamzah. Selain itu, lanjut Fahri, Partai Gelora menugaskan seorang perempuan untuk menjadi Caleg DPR dari dapil Banten III agar bisa berpartisipasi dalam memperbaiki bangsa dan negara Indonesia. \"Untuk Banten III kita mengandalkan perempuan, karena perempuan adalah tiang negara. Kita utus perempuan untuk memperbaiki Indonesia. Dia , Sarah Azzahra, seorang calon ibu muda yang sedang hamil seperti ibu pertiwi. Perempuan jadi simbol untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan,\" tegas Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini. Di antara ribuan massa, tampak sejumlah poster hingga spanduk bertuliskan \"Anis Matta Presiden 2024\", \"Anis Matta Presidenku\", dan \"Anis Matta untuk Indonesia Superpower Baru\" bertebaran di arena acara. Konsolidasi daerah pemilihan Banten III ini juga dihadiri dalah aktor kawakan Jaja Miharja yang dikenal dengan ucapan khasnya, yakni \"apaan tuh\". Jaja Miharja sudah bergabung dan menjadi Partai Gelora. (Ida)
Otaknya Hanya Separoh
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Mohon beribu ribu maaf menanggapi ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati yang juga didahului permohonan beribu ribu maaf...! Ironisnya banyak juga yang mengiringi dengan tepuk tangan menanggapi ucapan Megawati yang esensinya menyayangkan kepada kebanyakan emak emak/iibu ibu rumah tangga yang lebih mengutamakan ikut kegiatan pengajian dari pada kegiatan pekerjaan di rumah. Bisa dibayangkan pemahaman dan penghayatan terhadap makna Pancasila yang katanya konsep awal Bung Karno yang nota bene ayahandanya sendiri. Beruntung kemudian konsep awal itu dikelompokkerjakan oleh panitia sembilan dan dilengkapi dengan pemikiran saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, sehingga menjadi makna yang prinsipal dan fundamental yang dipedomani oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak melihat masalah ini dari kacamata ulama atau kiai yang ahli agama. Saya mengajak kita berpikir logis, pragmatis dan komprehensif terkait hal- hal yang tidak bisa dilihat dengan indra mata. Contoh konkrit perbedaan antara orang hidup yang masih bernyawa dan orang yang sudah mati tanpa nyawa. Secara penglihatan mata, orang hidup bisa berucap dan bergerak berdasarkan gagasan, pikiran ataupun niat kemauanya. Sedangkan orang mati tidak bisa sama sekali berucap atau bergerak layaknya yang bisa dilakukan oleh orang hidup. Dari sini menyimpulkan adanya perbedaan antara punya dan tidak punya nyawa, dengan kata lain nyawa yang tidak tampak itu memang ada. Di sisi lain tentang pendidikan, apakah bersifat pembentukan, pengembangan, penambahan, pemantapan ataupun penelitian, semuanya tidak terlepas dan telah tersurat serta tersirat dalam ilmu manajemen (mempersiapkan/merencanakan, rencana, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi) dan seterusnya. Bahkan seperti ditakdirkan adanya fakta yang berpasangan seperti dunia akhirat, hidup mati, konkrit abstrak, besar kecil, laki laki perempuan dan masih banyak lagi, yang bisa ditafsirkan sama sama kelihatan atau ada yang bisa dan tidak bisa kelihatan (dunia akhirat). dunia nyata, akhirat tidak nyata. Hal hal yang tidak nyata inilah yang perlu dibahas, dikaji, dianalisis disertai ilmu dan Iman. Jika memang sulit untuk memahami makna iman/kepercayaan, perlu melewati pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Maka kita layak prihatin, atas ucapan Megawati sebagai figur publik sekaligus pimpinan organisasi besar yang membawa dan mempengaruhi orang banyak, terkait ucapanya membandingkan kegiatan pengajian dan pekerjaan rumah tangga bagi ibu ibu/ emak emak, yang layak diragukan pemahamanya terhadap Pancasila sebagai dasar dan landasan berpikir bangsa Indonesia. Dikaitkan kebutuhan manusia hidup untuk memenuhi kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat, masa kini dan masa depan, seiring dengan perkembangan dunia dan kemajuan tehnologi, tidak menutup kemungkinan manusia berupaya menyesuaikan dengan kebutuhanya dengan menyeimbangkan bekal dan kebutuhan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Pasti tidak mungkin seorang Megawati berotak terbalik atau hanya berotak separuh yang akan membelenggu dan mempersempit pandanganya sendiri untuk kebaikan sesama....mit aamiitt...! Bandung, 19 Februari 2023
Ramai Rangkap Jabatan, Sepi Ungkap Kegagalan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Harga sembako naik, BBM naik, listrik naik, pajak naik dan pelbagai kepentingan hajat hidup orang banyak terdongkrak dan ikut meroket setingi-tingginya. Hanya harga diri pejabat dan elit politik yang drastis turun dan jatuh terjun bebas. Luar biasanya lagi, di tengah amburadulnya dan bahkan terjadi kejahatan dalam penyelenggaraan negara, banyak pemangku kepentingan publik yang ramai rangkap jabatan dan sepi ungkap kegagalan. Negeri yang kaya ini, memang tak boleh membuat rakyatnya sejahtera. Sumber daya alam yang berlimpah, hanya diperuntukan bagi bangsa asing dan segelintir penguasa lokal. Hidup mewah dan berlebih-lebihan bagi kelompok kecil warga negara, pongah membusungkan dada sambil terus memelihara kemiskinan pada sebagian besar rakyat. Kemakmuran dan keadilan sosial memang ada, meski hanya di dalam dompet para pejabat dan pemilik modal. Uang, harta dan semua aset negara menjadi bancakan para pengusaha dan elit pemerintahan. Keduanya yang mengatur negara, melakukan konspirasi dan kesepakatan jahat dalam rupa oligarki korporasi dan partai politik. Kelakuan penyelenggara negara semakin mempertontonkan ketelanjangan moral dan ahlak. Tak sekedar gagal mengemban amanat penderitaan rakyat, pemegang regulasi malah ikut melakukan hal-hal yang tak pantas. Tak sekedar tradisi korup, kebijakan dan implementasi di lapangan juga berkontribusi menyengsarakan kehidupan rakyat. Penderitaan hidup yang bertubi-tubi memaksa rakyat menjadi korban harta benda dan jiwa akibat tabiat penguasa. Keringat, darah dan nyawa harus bergelimang menghadapi rezim kekuasaan yang tamak, rakus dan menghalalkan segala cara demi memenuhi syahwat duniawi. Tak peduli rakyat atau siapapun, yang menghalangi harus dilobi dan dibujuk, jika tak bisa disingkirkan jika perlu dibasmi. Dalam trend kebobrokan penyelenggaraan pemerintahan dan kecenderungan negara gagal. Rezim kian tak tahu diri, tak punya malu dan kehormatan. Bukan mundur dari jabatan dari ketidakbecusan mengurus rakyat, banyak pejabat malah bangga rangkap jabatan. Hanya karena terlanjur asik menggumuli nikmatnya kekuasaan, banyak pejabat ingin memperpanjang jabatan dan menambah lagi kewenangannya. Sungguh miris dan begitu memalukan, sudah gagal tapi begitu percaya diri serakah pada jabatan. Tal ada lagi pikiran, ucapan dan tindakan yang bersandar pada keberadaban, pemangku kepentingan publik bahkan juga sudah melakukan kejahatan, baik secara personal maupun institusional. Teruskan saja memuaskan dahaga dan lapar akan jabatan, sampai Tuhan menunjukkan sejatinya kekuasaan. Sudah tak becus merasa paling bagus di republik ini. Jelang hajatan demokrasi terbesar pada pilpres 2024, kebanyakan penjahat berbaju pejabat, bernafsu mencalonkan diri sebagai presiden. Menambah jabatan menjadi strategi sekaligus mengincar jabatan orang nomor satu di negeri ini. Silahkan sebebas-bebasnya dan semaunya, sekarepe dewe dan seudelnye. Akan ada waktunya datang hukuman, bagi yang ramai rangkap jabatan dan sepi ungkap kegagalan. (*)
Kepala Daerah Harus Mampu Gali Potensi Ekonomi Lokal
JAKARTA, FNN – Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap para kepala daerah mampu menggali setiap potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya digali, LaNyalla meminta potensi yang ada bisa dijadikan sebagai unggulan dan prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. “Setiap daerah harus membuat skala prioritas dan target sasaran sektor ekonomi yang paling potensial menjadi pendapatan asli daerah atau PAD,” kata LaNyalla, Sabtu (18/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan Bali. Provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah itu menargetkan 4,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2023 sebagai langkah untuk mendongkrak perekonomian hingga mencapai angka 4,5 persen dari minus 0,9 persen akibat pandemi Covid-19. “Apa yang dilakukan Provinsi Bali merupakan upaya konkret sebagai bagian dari upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berbasis skala prioritas,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong setiap daerah untuk menggenjot perekonomian daerah dan menekan angka kontraksi yang terjadi beberapa waktu saat masa pandemi “Para kepala daerah yang memahami potensi-potensi strategis yang dapat menumbuhkan ekonomi dan menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama menekan angka pengangguran yang diprediksi masih terus bertambah,” ujarnya. Dikatakan LaNyalla, sesungguhnya banyak daerah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan kearifan lokal yang bisa dijadikan ujung tombak pergerakan roda ekonomi masyarakat. Hanya saja, hal tersebut belum secara maksimal digali. Imbasnya, pemda hanya mengandalkan dana dari pusat untuk pembangunan wilayah. “Kalau ini bisa digali, saya yakin tak hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia ini sangat kaya akan potensi ekonomi. Dan, kepala daerah harus kreatif menggalinya,” ujar LaNyalla.(*)
Ketua DPD Ingatkan Ketua MPR Soal Pergantian Wakil Ketua MPR
JAKARTA, FNN — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyala Matalitti, mengingatkan Pimpinan MPR untuk segera melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai wakil ketua MPR, sebagaimana hasil putusan Sidang Paripurna DPD RI. \"Jika tidak ditindaklanjuti, Pimpinan MPR melanggar Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” kata La Nyala, Sabtu (18/2/2023). Hal ini disampaikan menjawab pertanyaan tentang belum dilaksanakannya putusan DPD RI untuk mengganti wakil ketua MPR dari unsur DPD RI. Padahal DPD sudah memutuskan penggantian Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung dalam sidang paripurna DPD. La Nyala menjelaskan, dalam pasal tersebut berbunyi: //Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. Kerugian negara, b. Kerusakan lingkungan hidup, dan/atau c. Konflik sosial. DPD, menurut La Nyala, sudah melakukan langkah dengan Pimpinan DPD melalui sidang paripurna meminta Kelompok DPD di MPR bersurat kepada Pimpinan MPR untuk minta pelantikan. Terkait hal ini, menurut La Nyala, memang diatur dalam Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2019 Pasal 29 Ayat (1) huruf e : Pasal 29, berbunyi (1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD.* Terakhir Pimpinan DPD menyampaikan surat kepada Kelompok DPD agar ditindaklanjuti kepada Pimpinan MPR sesuai dengan mekanisme yang ada di Tatib MPR. Disebutkan La Nyala, Fadel muhamad diputus oleh Badan Kehormatan (BK) DPD bersalah dan diberi hukuman penjatuhan sanksi ringan dengan teguran tertulis. Pengaduan Fadel Muhammad di PN jakarta pusat pun memutuskan bahwa PN tidak berwenang utk mengadili. \"Semua dokumen hukum tersebut melalui kelompok DPD RI telah disampaikan kepada pimpinan MPR,” kata La Nyala. Ditambahkan La Nyala, Pimpinan DPD sudah melakukan komunikasi politik langsung kepada Ketua MPR. Namun, alasan belum dilakukan pelantikan dikarenakan yang bersangkutan masih menggugat dan menunggu putusan di PN dan ada gugatan baru juga di PTUN yg saat ini masih berproses. \"Meskipun hasil di pengadilan sebenarnya tidak berpengaruh dan tidak ada kaitannya. Karena menurut UU PTUN Gugatan tidak bisa menindak pelaksanaan keputusan. Pimpinan MPR harus laksanakan usulan Kelompok DPD sesuai Tatib MPR,” papar La Nyala. (*)
Replika Korupsi Kebijakan Thailand Di Indonesia, Akankah Berakhir Sama?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Thaksin Shinawatra terpilih menjadi Perdana Menteri Thailand pada pemilu 2001, dan kemudian terpilih lagi pada pemilu 2005. Thaksin sangat populer khususnya di pedesaan. Sebelumnya, Thaksin yang mempunyai later belakang seorang polisi, menjabat Menteri Luar Negeri pada 1994, dan kemudian Wakil Perdana Menteri pada 1995-1997. Thaksin sukses mendirikan partai politik, Thai Rak Thai, pada 1998 yang kemudian membawanya menjadi Perdana Menteri pada 2001, dan kemudian 2005. Pemerintahan Thaksin mengalami krisis politik setelah terpilih kedua kalinya pada 2005, hingga 2006. Rezim Thaksin dikenal otoriter sehingga menuai banyak protes khususnya dari kalangan demokrat yang menuntut Thanksin mundur. Dengan latar belakang pengusaha yang sukses, menjadi orang terkaya di Thailand, Thaksin dituduh melakukan kecurangan pemilu dan korupsi selama berkuasa. Thaksin dituduh menyalahgunakan kekuasaan, dengan menerapkan “Korupsi Kebijakan”, *Policy Corruption*, yang menguntungkan dan memperkaya bisnisnya, dengan merugikan keuangan negara. Pengadilan Thailand mendefinisikan “Korupsi Kebijakan” sebagai penyalahgunaan kekuasaan dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang, meskipun terlihat legal dan berpotensi menguntungkan masyarakat dan ekonomi, tetapi juga menguntungkan perusahaan yang sebagian dimiliki oleh pejabat pembuat kebijakan. Pengadilan memutuskan Thaksin bersalah melakukan “Korupsi Kebijakan” yang merugikan keuangan negara dan menguntungkan perusahaannya, dan menyita kekayaannya senilai 46 miliar baht, atau setara 1,3 miliar dolar AS dengan kurs saat ini. Puncak kegaduhan politik ini ketika Thaksin menjual kepemilikan sahamnya, Shin Corp., pada Februari 2006 kepada perusahaan Singapore, Temasek Holdings. Penjualan ini dianggap sebagai pengkhianatan kepada negara, menjual assets strategis kepada pihak asing. Penjualan assets strategis ini seharusnya melanggar hukum. Tetapi Thaksin mengubah hukum agar bisa menjual assets strategis ke pihak asing seolah-olah sesuai peraturan. Thaksin akhirnya diturunkan, alias dikudeta, oleh militer Thailand pada September 2006, ketika yang bersangkutan sedang berada di New York, Amerika Serikat, menghadiri pertemuan PBB. Saat ini, terjadi juga di Indonesia hal yang mirip dengan peristiwa di Thailand tersebut di atas, yaitu penjualan assets strategis nasional kepada pihak asing. Kementerian BUMN saat ini sedang “menjajakan” aset strategis nasional bandar udara Soekarno-Hatta ke operator pihak asing. Sebelumnya, bandar udara Kualanamu, Medan, dan Kertajati, Majalengka, sudah terlebih dahulu diserahkan kepada asing. Kebijakan ini sangat bahaya, karena pengelola bandar udara internasional mengetahui secara detil lalu lintas penumpang, dan mudah membocorkan kepada pihak asing. Contohnya, salah satu pegawai (orang thailand), Sivarak Chutipong, seorang teknisi yang bekerja di bandar udara Kamboja, yang dikelola pihak swasta, dituduh mata-mata dan membocorkan jadwal penerbangan Thaksin dan PM Kamboja Hun Sen kepada kedutaan besar Thailand di Kamboja. Sivarak Chutipong ditangkap dan dihukum penjara 7 tahun. Selain itu, banyak kebijakan yang juga terindikasi koruptif, policy corruption, terjadi di Indonesia, seperti kebijakan harga test PCR, pemulihan ekonomi nasional, kartu prakerja, IKN, kereta cepat, pembangunan jalan tol oleh “Karya”, dan lainnya. Akankah Korupsi Kebijakan dan penjualan assets strategis bandar udara internasional ini memicu protes besar dari kaum nasionalis dan militer? (*)
Perpres Media Berkelanjutan, SMSI Menolak Pasal Yang Memberatkan Perusahaan Pers Start Up
JAKARTA, FNN — Dewan Pers secara resmi telah menyerahkan rancangan peraturan presiden (R-Perpres) media berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Naskah draf diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2). Penyusunan Rancangan Perpres, terkait Media Berkelanjutan atau publisher right platform digital di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15 /2/2023 sempat ricuh. Kericuhan berlangsung ketika rapat koordinasi yang difasilitasi Kementarian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama Dewan Pers dan Konstituennya terjadi silang pendapat secara tajam sehingga rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting tentang draf perpres publisher right media digital/media berkelanjutan. Rapat dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi pada 16-17 Februari 2023. Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya yaitu Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dengan tegas mereka semua menolak menandatangani Draf Rancangan Perpres tersebut. Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers. SMSI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Yono Hartono dalam penyusunan draf tersebut menolak Pasal 8 Bab V ayat (1) dan (2) Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers. Pasal itu berbunyi bahwa Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital hanya perusahaan yang sudah terverifiksi Dewan Pers. Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI. Keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta Sabtu malam (18/2/23), Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu mengtakan, draf R-Perpres media itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas. Dalam proses finalisasi R-Perpres tersebut, Dewan Pers telah mengundang seluruh 11 konstituen untuk membahas materi draf media berkelanjutan tersebut. “Penyusunan draf tersebut dilakukan dengan menyandingkan usulan tim kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Dewan Pers (27 pasal) dan dari Kominfo (13 pasal). Hasil akhir draf terdiri atas 14 pasal,” ujar Ninik. Ia menambahkan, draf ini akan diserahkan kepada presiden dengan tembusan Kemenkominfo sebagai pihak yang mengajukan izin prakarsa. Sebagai bukti bahwa Dewan Pers telah melakukan keterbukaan publik, draf tersebut juga sudah disampaikan di situsweb Dewan Pers (https://s.id/1zLCk) sesuai dengan permintaan anggota konstituen yang selalu mendukung dan memperkuat kelembagaan Dewan Pers. Adapun materi usul pokja yang tidak tertampung di draf R-Perpres akan dimasukkan dalam draf peraturan pelaksana. Selanjutnya, untuk pembahasan R-Perpres antarkementerian, Dewan Pers menugaskan tiga anggota –Asmono Wikan, Arif Zulkifli, dan Totok Suryanto— beserta dua wakil konstituen serta tenaga ahli Dewan Pers. Sementara itu, Usman Kansong dalam keterangannya menyatakan, usulan itu akan dibahas mulai hari ini dalam rapat panitia antarkementerian. Usulan yang dibahas adalah draf hasil kajian Dewan Pers dan konstituen. “Minggu depan, saya diminta Setneg untuk membawa draf yang sudah dibahas bersama. Jika memungkinkan, anggota Dewan Pers yang sedang bertugas di luar bisa bergabung dalam aplikasi zoom,” ujar Usman. Selanjutnya, dia minta agar draf yang disusun pokja disebut sebagai draf Dewan Pers (DP). Hal ini lantaran tim pokja tersebut dibentuk oleh Dewan Pers. Tentang judul draf, dia mengingatkan bahwa umumnya tidak menyatakan tujuan adanya regulasi. Meski demikian, ia mengakui diksi jurnalisme berkualitas adalah hal sakral yang menjadi acuan bersama. SMSI Mengingatkan Secara terpisah, Ketua Umum SMSI Firdaus mengingatkan, agar penyusunan draf publisher right platform digital, Kemenkominfo tetap memperhatikan masukan-masukan Ketua Dewan Pers sebelumnya, Azyumardi Azra. Sebelum meninggal Azyumardi sempat berkirim surat tertanggal 14 September 2022 yang ditujukan kepada Dirjen IKP Usman Kansong. Surat masukan tersebut antara lain berbunyi, “Biarkan perusahaan pers bersaing dalam mendapatkan iklan dari mana saja, asalkan jangan menjual berita bohong, hoax yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat”. Pada poin ke-19 disebutkan “Jangan ada agenda terselubung untuk membunuh perusahaan pers start up yang sekarang berkembang dan 2000 perusahaan di antaranya di bawah binaan SMSI. Diharapkan, peraturan yang diusulkan ini juga nanti memenuhi unsur berkeadilan secara ekonomi dalam melindungi perusahaan kecil, start up”. Soal kualitas berita, Firdaus melihat sudah ada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. “Semua wartawan yang bekerja di perusahaan pers terikat dengan undang-undang pers dan kode etik. Jadi tidak usah diragukan lagi,” tutur Firdaus. (*)
POPULER
