ALL CATEGORY
Soal Mafia Tanah, Eros Djarot Tantang Jokowi Adu Data bukan Adu Kuasa
Jakarta, FNN - Seniman yang juga Ketua Gerakan Bhinneka Nasional (GBN) Eros Djarot membesuk salah satu korban kriminalisasi kasus tanah, SK Budiarjo, di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/1). SK Budiarjo atau yang dikenal dengan Budi merupakan Ketua Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI). Eros meminta semua pihak yang dirugikan karena mafia tanah, termasuk Budi, untuk tidak takut dan akan membantu mengusut kasus ini. Ia mengajak semua korban untuk adu data dengan pihak-pihak terkait. \"Jadi enggak usah takut. Yang penting kita santun, sopan, enggak usah teriak-teriak. Kita tunjukkan aja, kita adu data. Pak Presiden, Pak Menkopolhukam Mahfud MD, Kejaksaan, Kapolri kalau memang mau ayo kita adu data, jangan adu fitnah dan jangan pakai adu kuasa,\" kata Eros dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/1). Eros mengatakan, semua korban memiliki data-data. Sehingga bisa diadu untuk menentukan siapa sebetulnya yang harus ditahan di penjara. \"Kita minta sekali lagi Pak Jokowi, kami cinta sampeyan, Pak Mahfud, ayo kita bantu Pak Jokowi dan Pak Mahfud. Salah satu membantunya dengan meminta Pak Presiden, saya juga pendukung anda, ya, ayo kita adu data, kami siap. Mudah-mudahan semangat kita tidak gendor,\" ujar Eros di halaman penjara Salemba. \"Kita harus sadar bahwa negara ini diperuntukkan seluruh hasil bumi, kekayaan negeri ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, bukan kemakmuran segelintir orang. Apalagi segelintir orang yang sukanya merampas tanah rakyat. Jadi mafia ini ada di mana-mana. Kali ini Mas Budi Ketua Forum Mafia Tanah, dia memperjuangkan haknya malah dipenjara. Ini, kan, enggak benar,\" tegasnya lagi. Pada kesempatan yang sama, putra Budi mengungkapkan kasus yang dihadapi ayahnya murni kriminalisasi. Ia menegaskan, tanah yang kini dipermasalahkan dibeli ayahnya dengan itikad baik. \"Karena bapak saya, kan, membeli, punya itikad baik, menggunakan juga tidak. Tanah kami yang di Cengkareng. Bapak saya beli [tahun] 2006 habis dari jual pabrik di China, bapak saya beli tanah itu,\" ungkap putra Budi. Ia kemudian menyebut ayahnya ditahan di penjara dua hari yang lalu. Tak hanya ayahnya, ibunya yang bernama Nurlaela juga ditahan namun terpisah di Polda Metro Jaya. \"Ibu sama. [Tahanan] dipisah. Kasus yang sama. [Kenapa] dipisahkan kurang tahu juga saya. Upaya hukum tetap jalan,\" ujarnya. Usai menjenguk Budi di Rutan Salemba, Eros dan rombongan pun menuju ke Komnas HAM untuk mengadukan kasus Budi. Eros dan rombongan diterima Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Harry. Di sana, kedua anak Budi dan Wakil Sekjen FKMTI Edwin menceritakan kronologi kasus tanah hingga penahanan yang dilakukan. Mendengar itu, Komnas HAM berjanji akan segera mempelajari kasusnya. \"Harry berjanji akan mempelajari kasus itu. Sedang terkait kasus istri Ketua FKMTI ditahan, Komnas HAM berjanji segera menghubungi pihak terkait untuk bisa dibebaskan karena Ibu Nurlaela masih sakit dan baru menjalani operasi,\" pungkasnya. Latar Belakang Kasus Pengacara Budi, Yahya Rasyid, mengungkapkan kasus yang menimpa kliennya ini bermula dari 2006 silam. Awalnya, Budi membeli sebidang tanah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Budi. Dia pun telah mendapatkan girik sebagai tanda kepemilikan. \"Tiba-tiba dari pihak Agung Sedayu Grup itu dia merasa bahwa tanah itu masuk di sertifikatnya nomor 633 itu, sehingga berperkara lah dia dengan penjual. Bukan Pak Budi, dan penjualnya menang,\" ungkap Yahya. Bukannya menyerah karena telah kalah dalam gugatan, perusahaan itu malah melakukan penyerobotan lahan milik Budi. Bahkan, kontainer yang ditempatkannya di tanah itu dicuri dan Budi mendapat kekerasan fisik. Hal tersebut lantas dilaporkan Budi ke Polres Metro Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya. Hanya saja, laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti. \"Begitu dipukul, dia lapor polisi, ketika lapor polisi di Polres Jakbar, diproses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian stuck dia punya laporan, karena alasannya hilang berkasnya. Kedua, penyerobotannya dan pencurian kontainernya, kan, itu dilapor di Polda, di Polda juga tidak jalan,\" jelas Yahya. \"Akhirnya diadukan di Bareskrim akhirnya digelar. Dinyatakan itu 10 penyidik dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik tapi tidak ada tindak lanjutnya, tiba-tiba dikeluarkan SP3,\" sambung dia. Surat girik yang sempat dijadikan bukti dalam laporan itu pun dikembalikan polisi ke Budi. Dia pun lantas membuatkan sertifikat tanah miliknya itu. Usai sertifikat itu terbit, Budi malah dipolisikan oleh PT Agung Sedayu Grup dengan tuduhan pemalsuan dokumen pada sekitar 2016 silam. \"Pak Budi ini sama sekali tidak ada berurusan dengan pemalsuan menggunakan surat palsu, ya, sesuai Pasal 266, 263, itu, kan, tidak ada. Jadi unsur deliknya itu sama sekali tidak ada. Justru dia yang korban dan ini sudah beberapa kali dijembatani, ya, dimediasi. Dan surat-suratnya pak Budi sudah digelar di Menkopolhukam, ternyata terdaftar, sah, bener semua surat-suratnya,\" tutur Yahya. Atas laporan itu, Budi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dia pun langsung menempuh jalur praperadilan. Hanya saja, Budi malah dijemput paksa lantaran dinilai tak menghadiri penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan atau tahap dua. \"Ada panggilan tahap 2 tapi enggak kita hadiri, karena, kan, dilakukan upaya hukum tidak perlu untuk tahap 2. Kita praperadilan, kan, Polda dipanggil, Kejati dipanggil tidak menghargai peradilan. Melecehkan peradilan, tidak hadir, malah dia jemput paksa,\" katanya. Hingga saat ini, Budi masih mendekam di Rutan Salemba atas perkara tersebut. Pihaknya pun telah mencoba mengadukan hal tersebut ke Menkopolhukam, namun belum mendapat tindak lanjut. \"Kita minta ke Menkopolhukam itu untuk meminta bantuan hukum supaya dilakukan penangguhan penahanan, tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya,\" tutup dia. (sof).
Kita Sudah Terbiasa Disuguhi Politik Dua Wajah dari Pak Jokowi
Jakarta, FNN - Kendati dua hari yang lalu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, DPR, juga pemerintah sudah sepakat bahwa Pemilu tetap sesuai jadwal, yakni tahun 2024, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno poin edisi Kamis (12/01/23) mengingatkan agar kita tidak terlalu terburu-buru menyimpulkan dan bersikap terlalu optimis bahwa Pemilu akan berjalan sesuai jadwal karena gerilya menunda Pemilu masih terus berjalan. Hersu beralasan, “Karena kita sudah terbiasa disuguhi sebuah realita yang menafsirkan secara terbalik semua pernyataan dari Presiden Jokowi. Jadi kita harus tetap menyediakan peluang bahwa situasinya tidak linier dengan apa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Pak Jokowi.” Kita ingat bagaimana ekspresi Presiden Jokowi ketika Ibu Megawati mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak lagi berpikir untuk memperpanjang masa jabatan dan tetap melaksanakan Pemilu sesuai jadwal. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ibu Megawati di hadapan Pak Jokowi, di depan Wapres, dan para menteri kabinet serta ribuan kader PDIP, dan bisa disaksikan secara langsung oleh publik secara luas. “Ini bukan pertama kali Ibu Megawati menentang niat Pak Jokowi dan para pendukungnya untuk memperpanjang masa jabatan,” ujar Hersu. Sebelumnya, lanjut Hersu, Megawati sudah menyatakan sikap penentangannya terhadap ide memperpanjang masa jabatan dan penundaan Pemilu melalui Sekjen PDIP, Hasto Kritianto. PDIP juga memutuskan untuk menutup pintu amandemen karena mereka khawatir akan digunakan para penumpang gelap, yakni mereka-mereka yang ingin memperpanjang penundaan pemilu dan menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden 3 periode. Walaupun PDIP sudah tegas, Ibu Megawati sudah tegas sejak awal, kata Hersu, upaya memperpanjang masa jabatan Jokowi itu masih jalan terus. Kini, setelah Ibu Megawati menyampaikannya secara terbuka di depan wajah Pak Jokowi dan langsung disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, apakah Jokowi dia masih akan terus bergerilya mengegolkan perpanjangan masa jabatan? “Saya kira kita sudah hafal, sudah terbiasa disuguhi politik dua wajah dari Pak Jokowi atau banyak orang menyebutnya menafsirkan secara terbalik dari pernyataan Pak Jokowi,” kata Hersu. Misalnya, kata Hersu, kalau Pak Jokowi menyatakan ekonominya akan meroket itu berarti ekonomi nyungsep. Kalau sebelumnya Pak Jokowi menyatakan bahwa mereka yang mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan sampai tiga periode dibilang mencari muka, menampar, atau menjerumuskan, kita bisa menaksirkan bahwa Pak Jokowi masih tetap menginginkan itu. Tetapi, ketika Jokowi diminta menegur orang-orang dekatnya, para pejabat tinggi, para menteri, untuk tidak lagi menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan, Pak Jokowi menyatakan bahwa itu merupakan kebebasan berekspresi, mngeluarkan pendapat, karena kita negara demokrasi. Artinya, Pak Jokowi tetap membiarkan dan diam-diam merestui itu. “Jadi, kalau sekarang ini Ibu Megawati sudah tegas tidak ada penundaan pemilu, Menteri Dalam Negeri, DPR, dan KPU sepakat Pemilu tetap akan dilaksanakan tanggal 14 Januari, tetap saja kita harus antisipasi kemungkinan Pak Jokowi dan para pendukungnya mencari celah, mencari berbagai cara menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya,” pesan Hersu. Hersu memberi alasan karena banyak sekali kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, yang akan berakhir ketika Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Menurut Hersu, bagi para pendukungnya Pak Jokowi telah menjadi manusia super dan presiden terbaik. Pernyataan terbaru dari Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Afriansyah Nur, yang saat ini menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dia menyatakan bahwa di antara semua presiden, yang paling cocok memimpin kita saat ini adalah Pak Jokowi. Selebihnya belum ada. Karena itu, dia belum memutuskan mendukung siapa. Tetapi, kalau bisa, kalau undang-undang bisa, pasti PBB memilih kembali Bapak Joko Widodo, karena semua calon lain hanya omdo. Pernyataan Afriansyah disampaikan hanya sehari setelah Ibu Megawati menyampaikan bahwa ya maaf, kalau Presiden Jokowi sudah dua kali, ya sudah dua kali. Enggak usah mikir lagi memperpanjang masa jabatan. “Afriansyah tidak sendirian, banyak sekali yang berpikir seperti itu di kabinet maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Belum lagi di kalangan para relawannya. Ini luar biasa. Saya kira ini merupakan sinyal bahwa mereka ini, para pendukung Pak Jokowi, masih terus akan mencari berbagai cara,” ujar Hersubeno Arief.(ida)
Jaksa Agung AS Menyelidiki Temuan Dokumen Rahasia di Rumah Biden
Washington, FNN - Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland pada Kamis (12/1) mengumumkan penunjukan seorang jaksa khusus untuk menyelidiki cara Presiden Joe Biden menangani dokumen sensitif pemerintah.Pengumuman itu dilakukan beberapa jam setelah seorang pengacara kantor presiden AS, Gedung Putih, mengungkapkan bahwa tim hukum Biden telah menemukan sebundel dokumen rahasia di rumah sang presiden di Delaware.Sebelumnya pada Senin (9/1), Gedung Putih mengungkapkan temuan dokumen rahasia di kantor sebuah lembaga kajian di Washington.Gedung Putih mengatakan dokumen-dokumen itu berasal dari masa jabatan Biden sebagai wakil presiden.Garland mengatakan Robert Hur, mantan jaksa di Maryland, akan bertugas sebagai jaksa khusus untuk kasus tersebut.Penunjukan jaksa khusus (special counsel) kadang-kadang dilakukan untuk menyelidiki kasus-kasus yang sensitif secara politis.Jaksa semacam itu mengemban tanggung jawab tanpa intervensi dari pimpinan Departemen Kehakiman, termasuk Garland --yang ditunjuk sebagai Jaksa Agung AS oleh Biden.Jaksa khusus terkadang juga menyelidiki kasus-kasus kriminal.Garland pada November menunjuk jaksa khusus Jack Smith untuk mengawal penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap Donald Trump dalam kasus penanganan dokumen rahasia dan upaya membatalkan hasil pemilihan presiden (pilpres) 2020.Trump, yang dikalahkan oleh Biden, pada November mengumumkan akan mencalonkan diri dalam pilpres 2024.Seorang jaksa independen –setara dengan jaksa khusus– pada masa Presiden Bill Clinton menyelidiki skandal politik Whitewater dan hubungan intim sang presiden dengan anggota staf Gedung Putih bernama Monica Lewinsky.Penyelidikan itu berujung pada pemakzulan Clinton oleh DPR AS, meski kemudian dia dibebaskan oleh Senat.Biden (80 tahun) diperkirakan akan mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden dalam beberapa bulan ke depan. Temuan dokumen rahasia itu telah menimbulkan kekhawatiran pada dirinya.Pada Kamis, dia mengatakan kepada pers bahwa dirinya akan berbicara tentang \"semua hal itu segera\", sebelum membacakan pernyataan tertulis dari Gedung Putih tentang kasus tersebut.\"Seperti yang saya sampaikan awal pekan ini, orang-orang tahu bahwa saya menganggap serius dokumen rahasia, materi rahasia. Saya juga mengatakan kami sedang bekerja sama sepenuhnya dengan Departemen Kehakiman,\" kata Biden.Biden mengatakan tim hukumnya menemukan sejumlah kecil dokumen bertanda \"rahasia\" di ruang penyimpanan dan lemari arsip di perpustakaan pribadinya di Wilmington.Perpustakaan itu bersebelahan dengan garasinya yang terkunci, kata Biden.Sebelumnya, Richard Sauber, penasihat hukum Presiden Biden, mengatakan dalam pernyataan pada Senin bahwa materi rahasia ditemukan dalam laci terkunci oleh para pengacara pribadi Biden pada 2 November.Saat itu, mereka sedang mengemasi arsip di kantor Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, sebuah lembaga kajian pada Universitas Pennsylvania.Beberapa pejabat mengatakan para pengacara Biden menemukan kurang dari selusin dokumen rahasia di dalam kantor itu.Mereka kemudian mengontak Arsip Nasional AS, badan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dokumen pemerintah, untuk menyerahkan temuan.Biden mengatakan dirinya \"terkejut saat mengetahui ada dokumen pemerintah yang dibawa ke kantor itu\" dan mengaku tidak mengetahui isinya.Dalam kasus Trump, para petugas FBI (badan investigasi federal AS) menggeledah rumah mewahnya di Florida pada Agustus.Sekitar 100 dokumen berlabel rahasia berada di antara ribuan dokumen yang disita dalam penggeledahan itu.Biden pada September menyebut cara pendahulunya menangani dokumen rahasia \"benar-benar tidak bertanggung jawab\".(ida/ANTARA/Reuters)
“Saya Harus Ditersangkakan, tapi Saya Sudah Ikhlas,” ujar PC
Jakarta, FNN - Terdakwa dalam dugaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Putri Candrawathi mengaku bahwa dirinya sudah ikhlas untuk ditersangkakan dalam kasus ini.“Saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiaya dari saudara Yosua, tapi saya harus ditersangkakan seperti ini, tapi saya sudah mengikhlaskan, Yang Mulia,” ujar Putri Candrawathi dalam persidangan, sebagaimana dipantau dari kanal YouTube PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika hakim bertanya apa yang hendak disampaikan oleh Putri Candrawathi terkait meninggalnya Yosua di dalam peristiwa pembunuhan ini.Selain menyampaikan bahwa dirinya ikhlas telah ditersangkakan, Putri Candrawathi juga menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Yosua. Dalam permohonan maafnya, Putri mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Ferdy Sambo akan bertindak sejauh ini.“Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini, karena saya tahu suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri,” kata Putri.Lebih lanjut, Putri Candrawathi juga menyampaikan permohonan maaf kepada Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma’ruf, beserta keluarga masing-masing terdakwa.“Saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing,” ucap Putri.“Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali,” tuturnya melanjutkan.Dalam persidangan yang digelar pada Rabu (11/1) ini, Putri Candrawathi diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain Putri Candrawathi, terdapat empat terdakwa lain yang terlibat di dalam kasus ini, yakni Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.Kelima terdakwa ini didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Kursus Manajemen Keamanan Atadion Akan Digelar Polri Akhir Januari
Jakarta, FNN - Polri akan menggelar kursus manajemen keamanan stadion bagi personel kepolisian dan pemangku kepentingan terkait pada akhir Januari dengan menghadirkan tim pengajar dari Coventry University, Inggris.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat, mengatakan kursus tersebut diselenggarakan selama enam hari, mulai 25 Januari hingga 2 Februari 2023.\"Kursus ini dalam rangka mewujudkan sistem pengamanan pertandingan sepak bola yang lebih sistematis dan terstruktur,\" kata Dedi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.Selain mewujudkan sistem pengamanan yang lebih sistematis dan terstruktur, lanjutnya, kursus tersebut juga diharapkan mewujudkan perkembangan aturan penyelenggaraan kompetisi sepak bola secara adaptif, seperti Perpol Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Olahraga yang diterbitkan Polri usai Tragedi Kanjuruhan.Perpol tersebut mengatur tentang bentuk pengamanan, pelaksana pengamanan, mekanisme perizinan, penilaian risiko, pengaturan zona pengamanan, pelibatan personel dan perlengkapan pengamanan, serta cara bertindak setiap personel pengamanan.Dedi menjelaskan pengajar kursus tersebut sebanyak lima orang, yang terdiri atas tiga orang dari kalangan akademisi dan dua orang komandan bersertifikat pengamanan pertandingan sepak bola.\"Dua pengajar ini bersertifikat serta berpengalaman dalam memimpin pengamanan Piala Dunia 2022 di Qatar,\" tambahnya.Polri menggelar kursus tersebut bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dengan Coventry University. Banyak tujuan yang ingin dicapai dalam kursus tersebut, di antaranya mewujudkan pemahaman utuh tentang kesiapan pelaksanaan pengamanan stadion dalam rangka penyelenggaraan kompetisi sepak bola.Pemahaman utuh itu meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengamanan, komando, dan pengendalian. Kemudian, terwujudnya kesamaan persepsi cara bertindak dan kewajiban serta larangan bagi personel pengamanan stadion dalam rangka penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang sesuai aturan berlaku.Selain itu, diharapkan pula penyelenggaraan kegiatan penilaian risiko pada penyelenggaraan kompetisi sepak bola dapat tepat sasaran dan menjadi acuan bagi penerbitan izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola.\"Peserta kursus ada 66 orang, terdiri atas personel Polri sebanyak 56 orang dan personel eksternal dari instansi terkait sebanyak 10 orang, seperti Kementerian PUPR, Kemenpora, Kementerian Kesehatan, PSSI, dan PT LIB,\" ujarnya.Kursus tersebut sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat mengecek kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 20 Desember 2022. Upaya itu juga tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar iklim sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan memenuhi standar FIFA.\"Harapan kami, ke depan sepak bola kita akan menjadi lebih baik, lebih bagus, dan bisa membawa harum nama Indonesia di nasional maupun internasional,\" kata Listyo Sigit.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Ideologi Alternatif yang Ditawarkan Parpol Baru
Yogyakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menyebut sejumlah partai politik baru yang muncul menyongsong Pemilu 2024 tidak ada yang mengusung ideologi baru sebagai alternatif bagi konstituennya.\"Ideologi mereka kan tidak terlalu banyak berbeda dengan (partai) induknya,\" kata Mada dalam diskusi \"Pojok Bulaksumur\" di UGM, Yogyakarta, Kamis.Sejumlah partai baru di Indonesia lahir, kata dia, sebagian besar dipicu karena sakit hati dan bukan soal ideologi baru yang akan diusung.\"Sakit hati, tidak dapat jawaban, lempar-lemparan kursi di partai, dan seterusnya. Jadi simpel sekali, partai-partai baru di Indonesia ini lahir,\" kata dia.Ia mencontohkan sejumlah partai baru yang berideologi tak jauh berbeda dari partai induknya di antaranya Partai Ummat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Gelora dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Sejumlah partai tersebut kemudian saling berebut basis masa yang sama.\"Jadi kalau ada partai baru yang ideologinya sama tapi konstituennya tidak nambah nah itu kan berarti pertarungannya sebenarnya internal di antara mereka sendiri,\" kata Mada Sukmajati.Dengan pola semacam itu, menurut dia, pergantian perilaku memilih itu jarang sekali yang dari pendukung partai nasionalis ke partai islam atau sebaliknya.\"Biasanya mutar-nya ya pada partai-partai nasionalis. Jadi kalau enggak milih Partai Gerindra ya PDIP atau sebaliknya. Kalau enggak milih PKB ya PPP, jadi mutar di situ aja,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Empat Provinsi Baru di Papua Disertakan Dalam Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa empat provinsi baru di Papua ikut dimasukkan pada Pemilu 2024 meski jumlah daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD provinsi disepakati tidak berubah.Dia mengatakan hal itu untuk menanggapi salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan rapat kerja (raker) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (11/1).“Papua yang (memiliki) empat tambahan DOB (daerah otonom baru) itu sudah masuk pada ranah yang sudah kita tetapkan, jadi enggak perlu ada lagi perubahan daripada dapil-dapil itu,” kata dia ketika dihubungi di Jakarta, Kamis.Hal tersebut, kata Guspradi, lantaran poin kesepakatan untuk tidak mengubah penetapan dapil untuk DPR RI dan DPRD provinsi mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu, yang di antaranya mengatur dampak pembentukan empat DOB di Papua terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.Tidak adanya perubahan pada penetapan juga karena mengacu pada Lampiran III dan IV UU Pemilu dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang dapil, kata dia.“Jadi, artinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) lalu sudah dilakukan, juga Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu. Jadi artinya bahwa DOB yang empat di Papua itu sudah masuk bagian daripada yang sudah kita bahas,” ujarnya.Sedangkan untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, kata dia, belum ada dapil tersendiri karena sedang dalam tahapan pembangunan sehingga masih mengacu pada UU Pemilu.“IKN itu kita sudah putuskan, walaupun dia Ibu Kota Nusantara baru, tapi karena belum diisi, belum bergerak pusat pemerintahannya, belum jalan, jadi kita sepakati di (pemilu) tahun 2024 ini (dapil-nya) masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” tuturnya.Guspardi menjelaskan bahwa poin kesimpulan berupa kesepakatan tersebut dibuat bersama Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu karena batas waktu tahapan penetapan dapil DPR RI, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota adalah Februari mendatang.Dia mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 pada Desember 2022 lalu menyebutkan bahwa penetapan dapil DPR RI dan DPRD provinsi menjadi wewenang KPU.Sebelumnya, KPU hanya berwenang menetapkan dapil DPRD kota/kabupaten, sedangkan penetapan dapil DPR RI dan DPRD provinsi ditentukan oleh DPR RI.“Karena ini merupakan (wewenang) KPU, tadinya itu merupakan ranah dari DPR. Tentu, KPU kemarin sesuai dengan agendanya untuk melakukan konsinyering dalam rangka melakukan penataan dapil DPR RI dan provinsi,” ucapnya.RDP dan raker Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI pada Rabu (11/1), yang berlangsung dari pukul 14.00 WIB hingga 21.06 WIB, menghasilkan enam poin kesimpulan.Poin keenam kesimpulan itu berbunyi, “Komisi II DPR bersama Mendagri serta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV UU Pemilu dan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang dapil. Daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama”.(ida/ANTARA)
Ibu Negara AS Jill Biden Menjalani Operasi Kanker Kulit
Bethesda, Maryland, FNN - Ibu Negara Amerika Serikat Jill Biden telah menjalani operasi pengangkatan sel kanker di kulit dan dadanya pada Rabu (11/1), kata dokter Gedung Putih.Selain itu, dokter memyampaikan pada kantor kepresidenan AS tersebut bahwa lesi ketiga pada mata kiri Jill juga sudah diangkat dan akan diperiksa.Seluruh jaringan kanker sudah diangkat, kata sang dokter.Jill, yang berusia 71 tahun, menghabiskan waktu delapan jam di rumah sakit Walter Reed National Military Medical Center dalam menjalani prosedur rawat jalan tersebut.Selama di rumah sakit, Jill didampingi suaminya, Presiden Joe Biden.Biden sendiri sudah kembali ke Gedung Putih pada Rabu sore.Ibu negara kembali dari rumah sakit secara terpisah, kata juru bicaranya, Vanessa Valdivia.Valdivia mengatakan Jill berada dalam keadaan baik dan bersemangat.Jill sebelumnya mendatangi rumah sakit tersebut untuk menjalani pengangkatan lesi kulit di atas mata kanannya.Dokter Gedung Putih, Kevin O\'Connor mengatakan melalui pernyataan bahwa, menurut hasil pemeriksaan pada Jill, lesi kecil itu dipastikan merupakan sel karsinoma -- kanker yang berkembang dari jaringan kulit.Keluarga Biden dikenal sangat mendukung upaya memerangi kanker.Tahun lalu, Presiden Biden mengumumkan sebuah prakarsa untuk menurunkan tingkat kematian terkait kanker, sedikitnya 50 persen dalam 25 tahun mendatang.Prakarsa itu dibentuk sebagai bagian untuk menghidupkan kembali program \"Cancer Moonshot\" yang dimulai ketika Biden menjabat sebagai wakil presiden AS di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.Putra Biden, Beau, meninggal pada 2015 pada usia 46 tahun karena mengidap kanker otak.(sof/ANTARA/Reuters)
Dokter Kanada Memelopori Kemoterapi Tumor Otak Pertama di Dunia
Trenton, Kanada, FNN - Dokter di Kanada melakukan kemoterapi pertama di dunia dengan menggunakan ultrasound untuk kasus tumor pada anak yang tidak dapat dibedah, seperti diberitakan pekan ini.Prosedur medis tersebut, yang dilakukan selama uji klinis di Rumah Sakit SickKids and Sunnybrook Health Sciences Centre Toronto, diharapkan akan menghasilkan pengobatan yang lebih baik untuk tumor otak terminal pada anak.Kendala dalam penanganan atau bedah tumor otak adalah bagian yang disebut sawar darah-otak, yakni jaringan sel pelindung yang dapat menghalangi dokter menjangkau dan mengobati area-area di otak, menurut para dokter.Pada awal pengobatan, dokter menggunakan teknologi ultrasound terfokus untuk membuka sementara bagian otak tersebut dengan gelombang suara, yang memungkinkan obat masuk dan mengobati tumor.\"Ultrasound terfokus merupakan sebuah pendekatan inovatif dan non invasif yang memungkinkan kemoterapi secara lebih efektif langsung ke tumor,\" kata direktur Sunnybrook\'s Harquail Centre for Neuromodulation, Nir Lipsman, dalam sebuah pernyataan.\"Kami berharap supaya penelitian lanjutan ini akan mendekatkan kami ke pengobatan yang lebih baik guna membantu mengubah arah penyakit,\" ujarnya.Penyakit itu disebut Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (DIPG) dan merupakan tumor otak paling umum pada anak di bawah usia 15 tahun.\"Pengobatan DIPG saat ini terbatas pada radiasi, yang dapat memperlambat perkembangan tumor untuk jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek jangka panjang,\" kata direktur Arthur and Sonia Labatt Brain Tumour Research Centre, Dr. James Rutka.\"Teknologi ultrasound terfokus adalah strategi pengiriman obat yang menjanjikan, yang membantu kami menerobos sawar darah-otak dengan cara baru. Uji coba ini akan membantu kami membuat jalur pengobatan baru dan inovatif bagi anak-anak penderita DIPG,\" jelasnya.Studi lebih lanjut akan dilakukan dengan melibatkan 10 pasien DIPG yang berusia 5 sampai 18 tahun.(sof/ANTARA)
Aliran "Bab Kesucian" Diminta Menghentikan Kegiatan Dakwahnya
Makassar, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel meminta Pimpinan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah yang mendirikan aliran \"Bab Kesucian\" untuk menghentikan semua aktivitas dakwahnya.Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Khaeroni di Makassar, Kamis, mengatakan, pihaknya bersama MUI dan Forkopimda Gowa telah datang berkunjung ke Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah untuk berdiskusi dan terkait viralnya aliran Bab Kesucian yang menuai kontra dari masyarakat.\"Setelah pertemuan dengan pimpinan yayasan, kami pun semua melakukan rapat koordinasi dan berdiskusi hingga akhirnya keluar kesepakatan bersama untuk kebaikan bersama,\" ujarnya.Dalam keputusan bersama yang dikeluarkan itu, meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan adanya pemberitaan terkait paham keagamaan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah di Kabupaten Gowa yang dapat memecah belah persatuan umat.Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dan main hakim sendiri dalam menyikapi munculnya aliran Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah di Kabupaten Gowa dan mempercayakan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang.Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk membekukan sementara seluruh aktivitas Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Kabupaten Gowa,Selain itu, Kemenag dan MUI juga meminta kepada Pengurus Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Kabupaten Gowa untuk menghentikan kegiatan pendidikan dan dakwah serta menarik konten dakwah di media sosial hingga keluarnya ketetapan fatwa dari MUI.Meminta kepada Pengurus Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Kabupaten Gowa untuk terus berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) dan MUI Gowa dalam rangka pembinaan.Mengajak kepada seluruh tokoh agama untuk menyiarkan ajaran agama berdasarkan tuntunan yang diatur dalam kitab suci masing-masing.Mengimbau kepada masyarakat untuk merujuk kepada ulama dan tokoh agama yang memiliki kapasitas keagamaan dan sanad keilmuan yang jelas.Sebelumnya, Pimpinan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Wayang Hadi Kusumo mengaku sangat terbuka dan siap menerima pembinaan maupun bimbingan jika apa yang dipahami dan diajarkan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan dianggap sesat. Bahkan dirinya mengaku bersyukur jika pihak MUI siap datang setiap hari mengajarkan hal-hal Islam yang sebenar-benarnya.\"Kepada bapak-bapak yang mau memberikan bimbingan kepada kami, yang mau memberikan tausiyah ataupun nasihat-nasihat kepada kami yang dituduh sesat, kami sangat terbuka,\" katanya.\"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Bupati Gowa, yang bengkok itu jangan dipatahkan yang bodoh itu jangan dibodoh-bodohkan lagi, luruskan yang bengkok. Kesalahan itu boleh dimaafkan dan dosa itu boleh diampuni,\" tambah dia.Sekretaris MUI Sulsel Prof KH Muammar Bakry juga mengaku siap untuk melakukan pembinaan kepada paham Bab Kesucian ini.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ini juga menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah memfasilitasi silaturahmi tersebut.\"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Bapak Bupati Gowa untuk bersilaturahmi. Saya lebih apresiasi lagi kalau pimpinan yayasan membuka diri, kalau perlu MUI kesini memberikan pembinaan, kami akan lakukan, agar betul-betul ini terjalin bagaimana supaya pengetahuan tentang Islam itu jelas,\" ucapnya.(sof/ANTARA)
POPULER
