ALL CATEGORY
Nuansa Orde Lama
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TIGA orde kepemimpinan telah berjalan di negara merdeka Republik Indonesia yaitu Orde Lama di masa Soekarno, Orde Baru masa Soeharto dan Orde Reformasi untuk beberapa Presiden pasca Soeharto. Dari Presiden Habibie hingga SBY spirit Reformasi masih dijaga meski penuh dinamika. Di bawah kepemimpinan Jokowi yang diusung oleh partai pemenang Pemilu PDIP nampak ada siklus berulang untuk kembali ke warna Orde Lama. Teriakan waspadai politik identitas ke arah umat beragama, khususnya umat Islam, terasa untuk menutupi kembalinya identas kuat di masa Orde Lama. Nasionalisme kiri. Empat ciri untuk dahulu dan kini, yaitu : Pertama, semangat pemerasan sila ideologi dari Pancasila ke Ekasila yakni Gotong Royong. Gotong royong sebagai kerjasama konstruktif disamarkan dengan gotong royong sebagai sila ideologi. Muncul RUU HIP adalah bukti nyata. Kedua, demokrasi terpimpin menjadi ciri dalam pengelolaan negara secara otokratis. Dahulu keterpimpinan disentralkan pada figur seorang Presiden yang kuat yaitu Soekarno. Kini kepemimpinan itu ada pada kelompok yang disebut oligarki. Ketiga, kedekatan dengan RRC sebagai garis kebijakan saat mendekati G 30 S PKI tahun 1965 dahulu. Jokowi menyebut Xi Jinping sebagai Kakak Besar. Ucapan selamat pada HUT PKC dan PKC yang berkunjung ke Istana Negara bertemu Jokowi. TKA China banyak masuk ke Indonesia. Keempat, agama yang dijauhi dan diwaspadai. Dulu tokoh Islam ditangkap dan Masyumi dibubarkan kini FPI dan HTI juga \"dibubarkan\". Isu terorisme, radikalisme, dan intoleransi diarahkan pada Islam. Moderasi untuk melumpuhkan. Jika tak terkendali dapat menjadi program \"cuci otak\". Pada acara HUT PDIP ke 50 di JIExpo Kemayoran Jakarta 10 Januari kemarin ada tampilan menarik. Ribuan pasukan Cakra Buana berapel siaga. Satgas PDIP ini berseragam hitam, baret merah, dan bercaping petani. Identitas pesan yang dapat menimbulkan tafsir dan asosiasi. Cakra Buana tentu bukan Cakra Birawa. Tetapi seragam hitam dan baret hitam lalu bercaping ini pertanda apa ? Serasa di Kamboja atau Vietnam. Dahulu ketika konfrontasi dengan Malaysia, PKI mendesak pembentukan angkatan kelima, rakyat yang dipersenjatai. PKI berupaya memperkokoh kekuatan akar rumput buruh nelayan dan petani. Ya mudah-mudahan apel siaga dengan seragam hitam, baret merah dan bercaping itu hanya seni saja bukan penggambaran untuk membangun kekuatan sebenarnya. Angkatan kelima. Jika iya, bangsa dan rakyat Indonesia patut untuk waspada. Orde Lama tidak boleh berkuasa kembali. Tidak menjadikan Pancasila sebagai mainan atau batu loncatan untuk dikhianati kembali. Nawacita bukan Nawaksara. Cakra Buana bukan Cakra Birawa. Bandung, 11 Januari 2023
Megawati Tolak Tunda Pemilu, Jokowi Cukup Dua Periode
Jakarta, FNN - Setelah sekian lama bungkam soal wacana penundaan pemilu dan menguatnya kembali wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akhirnya buka suara. Megawati secara tegas menolak perpanjangan masa jabatan Jokowi dan mengajak semua kader PDIP taat pada konstitusi dengan tetap melaksanakan Pemilu sesuai dengan jadwal, yakni pada tahun 2024. Tidak ada alasan untuk melakukan penundaan pemilu dan tidak juga ada alasan mengubah aturan yang sesuai dengan konstitusi dan telah disepakati bahwa masa jabatan seorang presiden itu hanya dua periode. Jadi, jangan ditambah-tambah sampai menjadi tiga periode. Megawati tampaknya sengaja memilih menyampaikan dua pernyataan itu saat menyampaikan sambutan pada hari ulang tahun (HUT) PDIP ke-50 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Januari 2023. “Saya ingin, apa yang sudah dijalankan itu konsekuen, harus ada continuitas. Karena saya sendiri ndak bisa tahu, saya bilang, kalau nanti sepertinya membuat patokan pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan Ibu pilih. Saya akan bilang, mungkin saya sudah ada di awang-awang. Jadi, sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan, jadi la kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik,” kata Megawati dalam pidatonya. Menurut Megawati, susah payah kita menginginkan dan menjalankan supaya satu republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. ”La kalau sudah dua kali, ya maaf, ya dua kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter,” tambah Megawati. Walaupun disampaikan secara santai dan diselingi dengan canda-canda, tapi pernyataan Megawati ini sangat tegas.Tampaknya Megawati memang sengaja menyampaikan hal tersebut pada momen HUT PDIP langsung di depan para kader dan langsung di depan Presiden Jokowi, Wapres Ma\'ruf Amin, para pejabat tinggi negara, dan ribuan pengurus serta anggota legislatif yang memadati aula di Jakarta Internasional Expo. Kalau melihat videonya langsung, kita bisa memperhatikan ekspresi Presiden Jokowi ketika mendengar penegasan Ibu Megawati, di mana Presiden Jokowi sempat ikut bertepuk tangan. Ini untuk kedua kalinya Megawati Soekarnoputri menyatakan sikapnya tentang perpanjangan masa jabatan Jokowi dan penundaan pemilu setelah sebelumnya pada awal tahun lalu setelah sejumlah ketua umum partai dan menteri di kabinetnya Presiden Jokowi melakukan gerilya untuk menggolkan gagasan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Megawati bahkan saat itu sampai memerintahkan fraksi PDIP di MPR untuk menarik pembahasan pokok-pokok haluan negara. Ini sebuah gagasan yang ingin diwujudkan oleh Megawati dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, tetapi kemudian Megawati memilih untuk mengorbankan keinginannya itu dengan menutup rapat pintu amandemen di MPR. Megawati khawatir akan digunakan oleh para penumpang gelap untuk mengubah atau mengamandemen masa jabatan presiden dari dua periode menjadi 3 periode. Ini maksudnya jelas bahwa para penumpang gelap itu adalah mereka-mereka ini yang mengusung isu dengan rencana mengubah periode masa jabatan Jokowi dari dua periode menjadi tiga periode. Sebenarnya, sehari sebelumnya, sikap penolakan Megawati ini sudah disampaikan oleh putri Megawati, yakni Puan Maharani, saat dia berbicara di depan anggota legislatif PDIP seluruh Indonesia, di Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Sebagai ketua DPR, Puan mengetahui dan dia menyampaikan bahwa tahapan Pemilu itu sudah berjalan dan pemerintah serta DPR bersama KPU telah menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, kata Puan, wacana menunda Pemilu itu tidak masuk akal. Apalagi, kata Puan, tahun 2023 ini sudah memasuki tahun politik. Selain menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, Megawati juga menertawakan dan meledek para pengamat serta wartawan yang berspekulasi bahwa dia akan mengumumkan calon presiden pilihannya pada tahun 2024. “Ini orang kan sekarang nunggu, makanya enggaklah, dengan segala hormat saya pada teman-teman saya dari partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya saja dah. Kenapa? Karena katanya wartawan yang meliput saja katanya (kata Hasto) katanya yang daftar 150, dalam dan luar negeri. Saya kaget, ngopo toh yo, orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu, kalau orang main taruhan udah masang, sing arep diumumke Ibu Sopo? Ya entar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mau mengumumkan, enggak,” ujar Megawati. Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, akan ada kejutan dari Megwati pada HUT ke-50 PDIP. Banyak yang berspekulasi bahwa Megawati akan mengumumkan capresnya. Para pengamat yang pro Ganjar berspekulasi bahwa yang akan muncul nama Ganjar atau Puan. Akibatnya, banyak publikasi survei yang mengunggulkan nama Ganjar dan menyebut elektabilitas Ganjar semakin menguat. menjelang ulang tahun PDIP ini Dengan pernyataan dan sikap Megawati ini jelas bahwa dari sisi PDIP, Jokowi harus sudah mulai berkemas-kemas. Jangan mikir lagi untuk memperpanjang masa jabatan. Dia harus berkemas untuk meninggalkan istana pada tahun 2024. Jadi kalau sekarang masih banyak programnya, PR-PR-nya, utang-utangnya, dan janji-janji pemilunya yang belum dilaksanakan, ini waktunya buat Jokowi untuk mewujudkannya. Fokuslah pada bagaimana mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Pertanyaannya, apakah sebagai petugas partai Jokowi akan tunduk pada perintah dan instruksi Megawati atau dia tetap akan mencari jalan untuk terus memperpanjang dan bahkan kalau bisa melanggengkan kekuasaannya? Ini yang menarik untuk kita tunggu. Demikian Pembahasan dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (10/01/23) bersama Hersubeno Arief, wartwan senior FNN. (ida)
Tak Umumkan Capres di HUT PDIP, Megawati Masih Berharap Puan
Jakarta, FNN - Belum diumumkannya bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat HUT ke 50 partai tersebut, mengindikasikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih memberikan kesempatan kepada putrinya, Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas (tingkat ketertarikan) dan pupularitas politiknya hingga Juni 2023 mendatang. \"Dalam pidatonya Megawati menyatakan akan ada pertemuan besar lagi pada Juni 2023. Di situlah kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Puan Maharani,\" ujar Selamat Ginting di Sekolah Pascasarjana Unas, Jakarta, Rabu (11/1). Apalagi, lanjut Selamat Ginting, pendaftaran bakal capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa dilakukan pada November 2023 mendatang. Sehingga masih ada waktu sekitar sembilan bulan bagi Puan Maharani untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitas politiiknya. Menurutnya, Puan Maharani adalah putri mahkota yang dipersiapkan Megawati untuk meneruskan trah Sukarno bersama dengan putra mahkota Prananda Prabowo. Tipis kemungkinannya Megawati akan memberikan tiket bakal capres kepada Ganjar Pranowo walau elektabilitas dan popularitasnya cukup tinggi. \"Wajar dan logis jika Mega menyiapkan putri mahkota dan putra mahkota untuk bakal capres maupun meneruskan kepemimpinan di PDIP,\" ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Apalagi, kata dia, Megawati sudah memimpin partainya selama 30 tahun. PDI dan PDIP merupakan reinkarnasi politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas Sukarno pada 1947. Selamat Ginting menjelaskan, setelah Megawati memimpin PDI dan PDIP selama 30 tahun, maka dalam waktu dekat mesti menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan Prananda Prabowo. \"Apalagi usia Megawati tahun ini sudah 76 tahun. Usia yang hampir sama saat Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Jangan lupa pula usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sekitar 71-72 tahun. Jadi saatnya Megawati turun dari gelanggang politik,\" ungkap Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas itu. Megawati, kata Ginting, belajar dari kekurangan mantan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang tidak menyiapkan putra dan putri mahkota. Megawati baru bisa tampil sebagai figur politik setelah sekitar 25 tahun ayahnya lengser dari kursi kepresidenan. \"Mungkin bagi Megawati inilah to be or not to be. Jadi atau tidak jadi, sekaranglah waktunya menaikkan Puan dan Prananda,\" papar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Ia juga melihat saat perayaan HUT ke 50, Prananda ditempatkan duduknya berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prananda juga menjadi semacam ketua penilai partai terhadap para kader PDIP untuk bakal capres 2024 mendatang. \"Dari sini saja sudah jelas, kunci PDIP ada di tangan Megawati, Puan, dan Prananda. Bukan pada Jokowi maupun Ganjar. Megawati juga sudah buat garis demarkasi, urusan penentuan capres ada pada dirinya secara mutlak,\" ungkap Ginting menutup analisis politiknya. (sws)
AS Ingin Mengerahkan Marinir Bersenjata Rudal di Okinawa Jepang
Tokyo, FNN - Amerika Serikat (AS) ingin menyebarkan unit marinirnya di seluruh Kepulauan Okinawa Jepang pada 2026 serta mempersenjatai mereka dengan rudal dan peralatan yang lebih ringan, kata surat kabar Yomiuri. Rencana itu, menurut laporan Yomiuri, ditujukan untuk menghalangi pergerakan militer China dan akan dibicarakan dengan pemerintah Jepang di Washington D.C.AS telah memberi tahu Jepang tentang pengaturan baru itu, yang akan diumumkan setelah menteri pertahanan serta menteri luar negeri kedua negara bertemu di Washington pada Rabu (11/1), kata Yomiuri.Pejabat di Kementerian Pertahanan Jepang belum memberikan komentar tentang rencana tersebut.Pejabat Kemenlu Jepang juga menolak mengomentari laporan itu, tetapi mengatakan Jepang dan AS \"akan mendiskusikan hal-hal terkait isu Pasukan AS di Jepang, termasuk penataan kembali Pasukan AS di Jepang.\"Pembentukan unit baru tersebut, yang disebut Resimen Pesisir Marinir, merupakan bagian dari penataan kembali secara besar-besaran Korps Marinir AS yang pernah diuraikan oleh komandannya, Jenderal David Berger, pada 2020 dalam makalahnya berjudul Force Design 2030.Pada saat itu, Berger mengatakan kepada Reuters bahwa dia ingin unit tersebut bekerja sama dengan Pasukan Bela Diri Jepang untuk mencegah militer China masuk dengan mudah ke Pasifik.Sebagai bagian dari rencana tersebut, Marinir AS memangkas jumlah pesawat dan membuang sebagian besar artileri meriam dan lapis baja berat sehingga pasukan dengan lebih kecil bisa \"tersebar\".Pasukan tersebut akan dilengkapi dengan rudal dan drone (wahana tanpa awak) yang dapat beroperasi di daerah-daerah yang disengketakan.Jepang menampung 18.000 Marinir AS, jumlah terbesar di luar AS.Sebagian besar dari mereka berada di pangkalan di ;ulau utama Okinawa, yang merupakan bagian dari rantai kepulauan yang membentang di sepanjang tepi Laut China Timur hingga sekitar 100 kilometer dari Taiwan.Kehadiran militer AS yang besar itu membuat kesal penduduk lokal. Pemerintahan daerah Okinawa meminta daerah-daerah lain di Jepang untuk menampung sebagian pasukan tersebut.Meski pengaturan ulang tersebut tidak menambah jumlah Marinir di Okinawa, penyebaran pasukan bisa berarti bahwa keberadaan mereka akan menjadi lebih luas di sepanjang rangkaian pulau tersebut.(sof/ANTARA/Reuters)
Prancis Janjikan Rp167,1 Miliar Bantuan Kemanusiaan untuk Pakistan
Ankara, FNN - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin (9/1) menjanjikan 10,75 juta euro (sekitar Rp167,1 miliar) untuk membantu Pakistan setelah negara itu dilanda bencana banjir dahsyat tahun lalu.\"Kami mencoba memenuhi kebutuhan mendesak sejak awal. Prancis telah mengirimkan peralatan dan staf,\" kata Macron melalui konferensi video di Konferensi Internasional tentang Ketahanan Iklim Pakistan di Jenewa, yang diselenggarakan bersama oleh Pakistan dan PBB.Macron mengatakan bahwa kebutuhan kemanusiaan, khususnya makanan, meningkat saat musim dingin tiba.\"Prancis akan turut bertanggung jawab dengan menambahkan kontribusi baru sebesar 10 juta euro untuk seruan darurat ini,\" tutur dia.Macron menggarisbawahi pentingnya ketahanan dan rekonstruksi sambil mempertimbangkan risiko iklim.Dia mengatakan bahwa adaptasi iklim telah menjadi inti dari tindakan Badan Pembangunan Prancis, dan Prancis mengalokasikan dua miliar euro (sekitar Rp31,13 triliun) untuk badan tersebut setiap tahunnya.\"Dengan demikian, kami telah memutuskan untuk memobilisasi total 360 juta euro dalam proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Pakistan untuk pembangunan kembali dan adaptasi iklim,\" kata Macron.Sebelumnya dalam pidatonya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan bencana banjir yang mengerikan telah menewaskan lebih dari 1.700 orang dan melukai ribuan orang lainnya.Bencana tersebut, kata Sharif, juga berdampak terhadap total lebih dari 33 juta orang serta memaksa delapan juta warga mengungsi. Hujan deras dan banjir dahsyat telah menyebabkan sepertiga wilayah Pakistan tergenang air sejak pertengahan Juni tahun lalu.Jutaan hektare lahan pertanian hancur, dan lebih dari dua juta rumah rusak atau hancur, kata Sharif.(sof/ANTARA)
Sambo Menyampaikan Permintaan Maafnya kepada Kapolri dan Institusi Polri
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) menyampaikan permohonan maaf kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri.\"Rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita yang tidak benar yang saya sampaikan di Duren Tiga itu,\" kata Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.Sambo menuturkan bahwa skenario tersebut telah mengakibatkan citra institusi Polri menjadi turun dan sejumlah rekan sejawatnya harus menjalani proses hukum.Dalam beberapa persidangan sebelumnya, Sambo juga telah menyampaikan permohonan maaf dan penyesalannya kepada rekan-rekannya yang hadir sebagai saksi di persidangan.Selain itu, Ferdy Sambo juga menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan masyarakat Indonesia karena telah menyita perhatian publik dalam perkara ini.\"Karena harus tersita perhatiannya dalam perkara ini karena kesalahan saya,\" ucap Sambo.Kepada keluarga Yosua, Ferdy Sambo meminta maaf karena emosinya mengakibatkan putra keluarga Yosua meninggal dunia.Kepada Richard Eliezer, ia meminta maaf karena perintah hajar itu kemudian dilakukan penembakan.\"Itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa bersalah dan menyesal untuk itu,\" ucapnya.Serta meminta maaf kepada Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi yang telah ia libatkan dalam cerita tidak benar di Duren Tiga, sehingga ketiga orang tersebut juga menjadi terdakwa di dalam kasus ini.\"Kemudian yang terakhir, saya menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan karena emosi saya menyebabkan istri dan anak-anak saya harus mengalami ini,\" ujar Ferdy Sambo.Ricky Rizal, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, dan Kuat Ma’ruf merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Kelima terdakwa ini didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
Pemerintah Diminta Mengawasi Jajanan "Chiki Ngebul"
Bandung, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengawasi langsung peredaran jajanan atau makanan ringan \"Chiki Ngebul\" yang membuat beberapa anak keracunan akibat mengandung nitrogen cair. \"Penggunaan bahan berbahaya nitrogen cair pada makanan berisiko bagi tubuh, terutama untuk anak-anak. Pemerintah harus turun ke lapangan melakukan pengawasan agar penggunaan nitrogen cair pada makanan tidak dilakukan secara sembarangan dan bebas,\" kata Netty dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Bandung, Selasa. Netty menuturkan pengawasan ini penting karena anak-anak tidak tahu dan tidak mengerti mana yang baik dan mana yang berbahaya bagi kesehatan.\"Anak-anak umumnya tertarik pada warna, bentuk atau keunikan makanan. Kita khawatir ada jenis jajanan lain yang juga mengandung zat berbahaya bagi tubuh,\" katanya. Ada 24 anak di Tasikmalaya dan empat anak di Bekasi yang dilaporkan keracunan makanan yang diduga berasal dari jajanan Chiki Ngebul. \"Pemerintah dalam hal ini BPOM perlu sidak ke lapangan karena sebagian besar pedagang Chiki Ngebul itu pasti tidak tahu bahaya dari nitrogen cair yang dicampur dalam makanan. BPOM harus melakukan edukasi kepada para pedagang agar tidak memasukkan zat-zat bahaya ke dalam makanan,\" kata Netty. Menurut dia, penggunaan nitrogen cair dalam makanan sebagaimana saran dari para pakar kesehatan harus dilakukan oleh chef-chef bersertifikat, tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Netty juga meminta agar BPOM melakukan sosialisasi efektif kepada orang tua, guru dan tokoh masyarakat terkait zat-zat yang berbahaya dalam makanan, serta berpartisipasi dalam pengawasan di lingkungan. \"Sosialisasi tentang makanan yang aman dan sehat harus terus di-update karena jenis dan variannya selalu berkembang. Jangan sampai setelah ada kejadian dan jatuh korban, pemerintah baru sibuk mengeluarkan peringatan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Terkait Kuota Haji 2023, MPR Mengapresiasi Kinerja Kemenag
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengapresiasi kinerja Kementerian Agama (Kemenag) terkait kuota haji tahun 2023 yang mencapai 221 ribu.Dia mengaku lega karena pada tahun 2023, kuota haji yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mencapai 221.000 orang.“Mereka sudah menunggu sejak lama atau tertunda karena COVID-19, karena itu layani para jamaah sebaik-baiknya,” kata Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Hal itu dikatakannya saat mengunjungi Pameran Haji dan Umroh 2023 di Jeddah Superdrome, Arab Saudi, Senin (9/1).Dia mengatakan di tahun 2022, kuota jamaah haji dari Indonesia dan negara lain dikurangi dengan alasan adanya pandemi COVID-19 sehingga aktivitas haji dibatasi. Menurut dia, dengan kuota haji sebanyak 221 ribu, maka antrean umat Islam Indonesia untuk naik haji, kembali seperti sebelum wabah COVID-19. “Saya berharap normalnya kembali kuota haji bisa dimanfaatkan pemerintah Indonesia dan penyelenggara haji untuk melayani para tamu Allah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. Yandri berharap dengan kuota tersebut, antrean jamaah haji Indonesia, akan kembali normal bahkan menjadi lebih cepat.Dia memberikan apresiasi kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang telah bekerja keras untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar kuota haji Indonesia di tahun 2023 dikembalikan angkanya, bahkan ditambah.Menurut dia, lobi yang dilakukan Menag sukses, setelah ditandatanganinya kesepakatan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah.“Sebagai wakil rakyat yang pernah menjadi Ketua Komisi VIII dan sampai saat ini masih tercatat di komisi itu, saya mendukung sepenuhnya langkah Kementerian Agama dalam urusan haji,” katanya.Yandri mengatakan dukungan yang dilakukannya tersebut agar pelaksanaan haji tahun 2023 sukses sehingga para jamaah menjadi haji yang mabrur. Turut Hadir dalam pameran tersebut antara lain Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latief, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Peningkatan Ekspor dan Perluasan Pasar Luar Negeri Al Hilal Hamdi, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.(sof/ANTARA)
Perludem Mengingatkan KPU Agar Menjaga Keberimbangan Alokasi Kursi DPR di Jawa-Luar Jawa
Jakarta, FNN - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar menjaga proporsionalitas atau keberimbangan alokasi kursi DPR RI di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa pada Pemilu 2024. \"Situasi hari ini KPU sedang menyusun kembali kursinya, daerah pemilihannya, dan kami rasa dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Komisi II DPR RI dan yang kami tegaskan adalah bahwa penting untuk juga menjaga alokasi kursi di Jawa dan luar Jawa,\" ujar Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dalam diskusi bertajuk \"Alokasi Kursi DPR Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Pascaputusan Mahkamah Konstitusi\", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Perludem di Jakarta, Selasa.Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Agustyati, juga menyampaikan menjaga proporsionalitas alokasi kursi DPR RI tersebut juga merupakan salah satu hal yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 80/PUU-XX/2022. \"Hal berikutnya yang disebutkan dalam putusan MK ini adalah penting untuk menjaga keberimbangan atau proporsionalitas kursi di setiap provinsi sesuai jumlah penduduk yang ada,\" ucap Ninis. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 80/PUU-XX/2022 memutuskan bahwa penataan dan penentuan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi anggota DPR RI dan DPRD provinsi adalah wewenang KPU. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, \"Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU (PKPU)\". Berikutnya, MK mengatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, \"Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU (PKPU)\". Melalui putusan tersebut, dapil dan jumlah kursi DPR RI yang semula diatur di Pasal 186 Perppu Nomor 1 Tahun 2022 akan diganti dan diatur kembali dalam PKPU. Begitu pula dengan dapil dan jumlah kursi DPRD provinsi. Sebelumnya, KPU hanya berwenang menata dapil serta alokasi kursi anggota DPRD kota/kabupaten.(sof/ANTARA)
Mari Kita Provokasi Otak Kita dengan Lagu Panggilan Jihad
Ini ide yg brilian datang dari seorang Gubernur SUMUT Letjen (Purn.) H. Edy Rahmayady. Lagu itu diwajibkan kepada anak-anak di sekolah-sekolah Islam, dibikin menjadi lagu wajib. Itu bukan tanpa alasan. Ini karena beliau dulu sebagai militer yang bolak-balik ikut perang dan setiap hari pada saat malam tiba memikirkan besok siangnya mau perang lagi dan so pasti itu ada yang mati. Timbul rasa ngeri dan takut sebagai manusia, tapi setelah ia mengucapkan takbir rasa takut itu hilang. Maka dari itu lagu panggilan jihad yang ada di dalam syairnya takbir yang menggelora disukai oleh sang Gubernur ini. Maka diwajibkan kepada anak-anak agar bisa tertanam dalam hati mereka tentang panggilan jihad itu. Ini bukan mengajari anak macam-macam tapi menanamkan kalimat tauhid tertanam pada diri anak-anak supaya mereka lebih mencintai Allah dari pada yang lain. Di kala anak-anak diajarkan nyanyi dan shalawat di gereja, maka lebih baik anak-anak itu diajarkan panggilan jihad supaya gak ada rasa takut pada diri mereka dalam menghadapi apapun. Sekalian matipun gak takut karena ada Allah seperti yang dialami Pak Haji Edy semasa bertugas dulu di militer. Bayangkan dengan kalimat takbir yang tadinya beliau takut menjadi berani hingga masih hidup sampai sekarang jadi Gubernur Sumut. Di kala para pemimpin mayoritas sibuk dengan urusan dunia, koq, masih ada pemimpin mantan PANGKOSTRAD dan sekarang jadi Gubernur Sumut masih berpikir hal-hal seperti ini, pada saat yang lain malu-malu supaya gak kelihatan alimnya. Ini yang cocok mendampingi ARB sebagai tukang pukul kalau ada yg menghina Allah dan RasulNYA serta menghina agama Allah. Jenderal lain banyak tapi gak punya jejak digitalnya ada keberpihakan pada Islam terlebih pada kesatuannya. Bang Haji Edy gak segan-segan menunjukkan hal itu walau beliau masih menjabat Gubernur. Jadi kloplah sudah mantan Gubernur DKI berpasangan dengan Gubernur Sumut yang masih aktif. Gubernur sipil yang santripun tidak punya ide brilian seperti itu. Apalagi Gubernur yang doyan nonton bokep terlebih mantan Gubernur yang berijazah palsu. Negara ini sudah mau ambruk. Jadi kita butuh orang-orang yang amanah, adil, sholeh dan smart, seperti ARB dan ER. Kita gak butuh pemimpin yang akhlaqnya bobrok karena doyan nonton film bokep dan hobi tiktok serta gak peduli pada rakyatnya. Teman sesama partainya aja ngomong seperti itu bagaimana rakyat Indonesia mau memilih? Terlebih Bang Haji Edy kader Partai Keadilan Sejahterah, yang pernah jadi anggota DPR dari PKS dan bikin partai baru sekarang aja dibuat mingkem alias uskud karena kasus. Maka dari itu harus ada kader PKS yang lain yang mengembalikan kepercayaan umat agar PKS jadi pemenang di 2024 nanti dan partai-partai gurem lain tenggelam. Kecuali Partai Ummat besutan Amien Rais. Boleh dong kita kampanyekan sedikit melalui tulisan ini. Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung)
POPULER
