ALL CATEGORY
Untung Prabowo Tak Jadi Presiden
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MEMBACA dan melihat sepak terjang dan gaya politik Prabowo Subianto akhir-akhir ini maka rasanya bersyukur juga Prabowo pada Pilpres 2019 tidak berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan berarti gembira Jokowi menang akan tetapi sikap anti rakyat Jokowi jauh lebih jelas ketimbang Prabowo. Prabowo abu-abu. Ketika yang bersangkutan siap menerima jabatan Menteri dan masuk dalam Kabinet Jokowi maka goresan buruk karakter mulai tercatat. Ia tidak peduli dengan tangisan dan perasaan pendukung yang berjuang mati-matian untuk Prabowo. Merasa terkhianati. Kecurangan Pilpres diterima demi status Menteri. Berkali-kali memuji habis-habisan Jokowi mulai dari pekerja keras, selalu memikirkan rakyat hingga memberi predikat sebagai Presiden terbaik. Untuk Jokowi ia bersyahadat. Orang menyebut Prabowo bagai penjilat yang berubah dari macan menjadi meong. Galak dan gebrak mimbar Prabowo dulu hanya monumen. Tidak sedikitpun simpati Prabowo pada pendukungnya yang menjadi pesakitan di rezim Jokowi. Tokoh KAMI yang dipenjara, HRS dan enam laskar terbunuh keji lewat begitu saja. Belum aktivis di daerah yang \"la salam wala kalam\". Tak sepatah katapun terucap simpati apalagi membela. Rakyat melihat orientasi hanya pada jabatan dan ketakutan. Presiden menjadi impian. Terakhir ia mendekat pada keluarga Jokowi. Gibran, Kaesang dan Bobby ditempel rapat. Langkah mengerikan dari sang jagoan yang mantan Danjen Kopassus. Prabowo dukung Gibran untuk Gubernur Jateng atau DKI, Prabowo mendukung pula Bobby maju Gubernur Sumut. Meski untuk ini agak kikuk dengan Edy Rahmayadi Gubernur yang kader Gerindra sendiri. Prabowo senang mendengar Kaesang terjun ke politik dan bahagia jika masuk ke Partai Gerindra. Kaesang yang baru saja menikah ala anak raja dengan kawalan ribuan tentara dan polisi tampaknya akan didorong untuk Walikota Solo menggantikan Gibran. Jika demikian maka Prabowo adalah pendukung nepotisme. Ditunggu Prabowo bersilaturahmi ke ipar Jokowi Anwar Usman Ketua MK untuk jaga-jaga jika proses Pilpres masuk ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo tidak layak untuk jadi Presiden di negeri demokrasi. Karenanya ada hikmah besar bahwa ia tidak menjadi Presiden pada Pilpres 2019 dan Pilpres sebelumnya. Prabowo memang tidak lebih bagus dari Jokowi. Bandung, 30 Januari 2023.
Manuver Eksternal Setajam Apapun, Seperti Tak Menggoyahkan Deklarasi Koalisi Perubahan Indonesia Diwujudkan
Oleh Ady Amar - Kolumnis ADA semacam pelesetan semacam penegasan, yang dibuat menjelang Pilpres 2024. Bunyinya seperti menirukan produk minuman teh. Bisa dipastikan itu dibuat pendukung dan relawan Anies Baswedan--Siapa pun cawapresnya, cuma Anies capresnya. Itu bagian penegasan, bahwa pendukung/relawan tidak ingin turut campur atau cawe-cawe soal siapa pendamping Anies nantinya. Siapa pun cawapresnya, Anies capresnya. Soal itu tidak bisa ditawar lagi. Maka, menjadi tidak terlalu penting cawapres untuk Anies itu akan diisi oleh siapa. Siapa pun itu pastilah sudah lewat pertimbangan matang. Juga diskusi panjang berbagai aspek dibahas partai pengusungnya. Semua pertimbangan plus minus akan jadi penentu siapa yang pas sebagai pendamping Anies. Realitas politik elektoral pastilah paling utama jadi pertimbangan. Seberapa besar cawapres pendamping Anies, itu mampu mendulang suara kemenangan nantinya. Tidak cuma itu saja, tapi juga kualitas pendamping yang nantinya dapat membantu kerja-kerja presiden terpilih. Semua pertimbangan itu bukan wilayah pendukung/relawan, meski kasat mata tampak kecenderungan atau keinginan--bahkan muncul dari para penulis yang bersimpati dan rajin menulis tentang Anies--maka pilihan pada idola yang berbasis partai politik atau ormas tertentu, menjadi pertimbangan subyektif untuk bisa dipilih. Maka analisa dibuat meyakinkan, bahwa jagoannya yang paling tepat mendampingi Anies. Semua argumen diberikan, dan itu tetap dalam tataran rasional, meski tidak lepas sedikit banyak ada suasana emosional dimunculkan. Semua sah-sah saja, dan itu dimungkinkan. Sekali lagi, itu hal biasa yang masih bisa dinalar. Muncul setidaknya tiga nama yang jadi pertimbangan pada embrio lahirnya Koalisi Perubahan Indonesia--disebut embrio karena belum resmi terbentuk, meski diskusi panjang menyamakan persepsi antarpartai politik \"perubahan\" masih terus diikhtiarkan. Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS, masih terus mencari formula menyamakan persepsi. Hal yang memang tidak mudah. Muncul nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diajukan Partai Demokrat. Dan Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat diajukan PKS. Sedang Partai NasDem, meski saat mendeklarasikan Anies sebagai capres yang diusungnya, menyatakan soal cawapres diserahkan pada Anies untuk memilihnya. Tapi tetap saja wacana NasDem lewat elit politiknya muncul, ikut \"mewarnai\" siapa cawapres yang dimauinya. Dan, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, jadi pilihannya. Semua punya kepentingannya masing-masing. Kedewasaan tiga partai politik itu tengah diuji, memilih mengedepankan pilihan subyektif-pragmatis, atau lebih melihat pada realitas politik yang muncul. Maka, pertemuan demi pertemuan tim kecil dari ketiga partai terus dilakukan. Terakhir, PKS seperti tidak memaksakan jagoannya. Setidaknya wacana memajukan cawapres Ahmad Haryawan sayup sudah tidak lagi terdengar. Bahkan beberapa elitenya menyebut setuju jika pendamping Anies, itu AHY. Dua nama mengerucut pada AHY dan Khofifah Indar Parawansa. Namun, masih tetap terasa alot muncul dari dua partai, NasDem dan Demokrat yang seperti memaksa kehendak agar jagoannya bisa diterima sebagai pendamping Anies. Diskusi menghadirkan Koalisi Perubahan Indonesia seperti deadlock. Tapi lagi-lagi muncul kebesaran jiwa AHY dan Partai Demokrat yang realistis dengan memilih tidak memaksakan kehendak. Tidak ingin disebut bagian dari yang membuat embrio tidak menetas menjadi harapan rakyat akan sebuah perubahan. Partai Demokrat tidak memaksakan harus AHY sebagai pendamping Anies. Cawapres diserahkan pada pilihan Anies, itu diucapkan AHY, Kamis siang hari (26 Januari). Maka, mestinya makin dekat Deklarasi Koalisi Perubahan Indonesia itu bisa dideklarasikan. Tapi tampaknya itu pun belum bisa cepat diwujudkan. Faktor eksternal juga mempengaruhi itu semua. Spekukasi menyebut, istana tak ingin deklarasi bisa terlaksana. Artinya, tidak menghendaki parliament threshold 20 persen untuk pencapresan Anies itu terjadi. Manuver pun dilakukan agar tidak terjadi kesepakatan. Partai NasDem, sebagai partai koalisi pemerintah, menjadi pihak yang paling disasar untuk \"digoda\" dengan banyak hal. Baik berupa ancaman, atau harapan lebih yang akan diberikan--setidaknya spekulasi itu muncul menemui bentuk kebenarannya--jika mengikuti kehendak istana. Sikap Partai Demokrat yang melepas keinginan jagoannya sebagai pendamping Anies, itu seperti menjadi jalan \"akur\" antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Konon, sudah tiga bulan keduanya tidak saling tegur sapa. Semua kepentingan seperti bisa \"mengakurkan\" pihak yang berselisih paham politik seruncing apapun untuk duduk bersama membahas kepentingannya. Itulah sebabnya, Presiden Jokowi seperti mendadak memanggil Surya Paloh ke istana, Kamis sore (26 Januari). Pastilah bukan untuk kangen-kangenan, tapi bicara sikap politik NasDem dalam mengusung Anies, yang jadi keberatan istana. Meminta Paloh untuk tetap dalam barisannya, tidak melawan arus. Sekali lagi, itulah spekulasi yang muncul. Dan, memang sepertinya tidak jauh-jauh dari itu. Koalisi Perubahan Indonesia menanti saat yang tepat untuk dideklarasikan. Bisa terwujud jika ketiga partai kukuh pada pendirian menghadirkan sebuah perubahan yang jadi harapan rakyat. Tidak goyah oleh manuver eksternal setajam apapun. Rakyat akan melihat kesungguhan NasDem, Demokrat, dan PKS dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Tidak lagi menjadi masalah siapa cawapres yang akan mendampingi Anies, mau AHY atau Khofifah, itu sama saja. Jadi, jangan coba-coba bermain dengan harapan rakyat, jika tidak ingin dihukum dengan tidak dipilih dalam pemilu nanti. Rakyat punya kuasa, meski kuasa cuma 5 tahunan. (*)
Gelembung Utang dan Retorika Mampu Bayar: Menyesatkan?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studie) UTANG pemerintah Indonesia, di bawah pemerintahan Jokowi, dibantu Menteri Keuangan Sri Mulyani, naik pesat. Naik dua kali lipat dalam delapan tahun, terhitung 2014 hingga 2022. Utang pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2014 hanya Rp2.609 triliun. Tetapi kemudian melonjak menjadi Rp7.734 triliun pada akhir tahun 2022. Atau naik Rp5.125 triliun, selama delapan tahun. Tetapi, rakyat tidak perlu khawatir. Kita mampu bayar! Begitu kata Menteri Keuangan. Apa? Kita mampu bayar? Pemerintah mampu bayar utang yang terus menggelembung itu? Apa iya? Ucapan Menteri Keuangan terdengar meyakinkan, tapi juga seperti dongeng, atau sebatas retorika? Karena, kalau pemerintah mampu bayar utang, kenapa jumlah utang malah naik terus? Kalau pemerintah mampu bayar utang, kenapa pajak (PPN) dinaikkan? Demikian anomali pernyataan Menteri Keuangan, yang dirasakan oleh rakyat. Sepertinya, pernyataan “kita mampu bayar utang” mempunyai maksud pembenaran untuk menambah utang? Karena, menurut APBN 2023, pemerintah akan menambah utang lagi pada tahun ini, jumlahnya cukup fantastis, sekitar Rp700 triliun. Apakah karena itu keluar pernyataan retorika “kita mampu bayar (utang)”? Karena, faktanya, pemerintah selama ini tidak pernah membayar utang, dari kantong sendiri: dari pendapatan negara atau APBN. Artinya, pemerintah selama ini membayar utang yang jatuh tempo dari utang lagi: utang lama yang jatuh tempo dibayar dengan menarik utang baru. Bukan itu saja, pemerintahan Jokowi selama berkuasa juga tidak pernah membayar *bunga* utang dari kantong sendiri. Artinya, pemerintahan Jokowi selama ini membayar bunga utang dari menarik utang baru. Jadi, dari mana datangnya optimisme dan keyakinan Menteri Keuangan, bahwa Indonesia mampu membayar utang? Karena, faktanya, utang pemerintah dan bunganya tidak pernah dibayar dari pendapatan negara, tetapi dari gali utang baru. Di lain sisi, faktanya, keuangan negara semakin tertekan. Beban bunga utang pada tahun 2022 sudah mencapai 19 persen dari total penerimaan perpajakan. Rasio ini naik dibandingkan dengan tahun 2019, sebelum pandemi, yang hanya 17,8 persen. Padahal, penerimaan perpajakan tahun 2022 naik pesat, akibat kenaikan harga komoditas yang tinggi. Padahal, sebagian beban bunga utang juga sudah ditanggung oleh Bank Indonesia, dengan “mencetak uang”, yang digunakan untuk membeli surat utang negara (di pasar primer), tanpa bunga. Kemudian, utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2022 mencapai Rp443 triliun, atau sekitar 21,8 persen dari penerimaan perpajakan. Dengan demikian, beban bunga ditambah cicilan pokok utang yang harus dibayar pada 2022 sudah mencapai 40,8 persen dari penerimaan perpajakan. Rasio yang tinggi tersebut sebenarnya sudah mencerminkan pemerintah sulit, atau bahkan tidak mampu, membayar kewajiban beban bunga dan pokok utang yang jatuh tempo. Akibatnya bunga dan pokok utang dibayar melalui penarikan utang baru. Ditambah, bantuan “cetak uang” dari Bank Indonesia, ditambah menaikkan pajak PPN. Jadi, “Indonesia mampu bayar (utang)” hanya sebatas retorika dan dongeng, yang hanya bisa terjadi kalau masih ada pihak yang mau memberi utang? Atau pemerintah harus minta “perlindungan” dari Bank Indonesia, dengan “mencetak uang”. Atau membebani rakyat dengan menaikkan pajak! (*)
Gawat Darurat TKA Cina
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BANJIR TKA China akibat pola kerjasama investasi yang dibuat dengan Pemerintah Indonesia bukannya tidak berisiko bahkan dapat berisiko besar. Tertutupnya informasi Kemanaker atau instansi lain mengenai jumlah TKA China yang sudah menjadi karyawan di berbagai kegiatan usaha menjadi tanya besar dari motif dibalik kehadirannya. Atas banjirnya TKA China sekurangnya tiga risiko akan dihadapi bangsa Indonesia, yaitu : Pertama, penggeseran ruang kerja TK pribumi. Saat ini tingkat pengangguran tinggi akibat PHK maupun disebabkan sulitnya lapangan kerja. Ditambah dengan keberadaan kelas atau segmen pengangguran tak kentara (disguised unemployment). TKA China mengambil porsi tenaga kasar atau bukan ahli. Kedua, membuka ruang konflik antara TKA China dengan TK Pribumi. Hal ini disebabkan banyak faktor baik itu perbedaan budaya kerja, hambatan komunikasi, perlakuan majikan serta penghasilan yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama. Kasus PT GNI Morowali menjadi contoh yang bagus. Ketiga, konflik mengundang invasi bahkan aneksasi. Dengan alasan melindungi warga negaranya bukan mustahil tentara RRC akan datang. Yakinkah kita bahwa pekerja yang sekarang ada itu bukan tentara ? Dengan dukungan WNI etnis China yang menguasai sektor ekonomi maka invasi dan aneksasi menjadi sangat terbuka. Jika hanya menanamkan modal dan tenaga ahli mungkin risiko tidak terlalu besar, akan tetapi dengan \"impor\" TKA China untuk berbagai pekerjaan, termasuk pekerjaan kasar, maka Indonesia kini dalam keadaan bahaya. Setelah jebakan hutang menjadi bagian strategis dari proses penjajahan sistematis, maka China memiliki kunci lain yakni TKA China. 350 tahun bangsa dijajah oleh Belanda dengan pemberontakan yang hanya bersifat sporadis. Artinya jika penjajah sudah mencengkeramkan kukunya, maka tidaklah mudah untuk mengusirnya. Melawan saja perlu keberanian dan pengorbanan yang besar. China kini sangat potensial menjajah bangsa Indonesia. Sebagai raksasa ekonomi China menghegemoni. Tahap awal adalah penguasaan ekonomi selanjutnya politik dan militer. China berperan menjadi bagian dari penjajah kaum oligarki. Kini dikhawatirkan China telah ikut menjadi pengendali politik berbasis ekonomi. Membiarkan atau membuka pintu lebar bagi TKA China adalah penghianatan \"orang dalam\" untuk infiltrasi, invasi dan aneksasi. Persoalan bukan hanya masalah investasi dan hutang luar negeri. Ini proses menuju kolonialisasi. Ketidakberdayaan menjaga kedaulatan ditampakkan dari konflik Morowali. Bagaimana aparat berpihak kepada TKA China. Dua pekerja tewas masing-masing TKA China dan TK Pribumi tetapi yang menjadi tersangka seluruh nya adalah TK Pribumi ? Sungguh ironi. Bom waktu dapat meledak sewaktu-waktu. Penyesalan terjadi setelah RRC benar-benar menguasai. Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kembali pola kerjasama ekonomi dengan RRC. Jangan membuka kran luas bagi pengiriman TKA China secara masif. Konflik akan menjadi jalan untuk hadirnya tentara China ke Indonesia demi \"melindungi warga negara\" nya. Pemimpin Indonesia hanya bisa planga-plongo serba salah. Jika politik perimbangan diambil dengan mengundang tentara AS dan sekutunya, maka kita sedang mempersilahkan China dan Amerika untuk berperang di Indonesia. Indonesia menjadi \"battle field\" yang dramatis dan eksotis. Petinggi investasi datang dengan \"second home visa\" untuk merintis kehadiran TKA China. Dan hal itu hanya sebagai permulaan. Selanjutnya bahaya datang mengancam. Gawat darurat TKA China. Bandung, 29 Januari 2023
Sepanjang 2022, Hampir 600 Siswa di Bangladesh Bunuh Diri
Dhaka, Bangladesh, FNN - Sebanyak 585 siswa di Bangladesh melakukan bunuh diri sepanjang 2022, menurut laporan yang dirilis di Ibu Kota Dhaka pada Jumat (27/1).Dari jumlah tersebut, 340 adalah siswa sekolah dan 106 mahasiswa perguruan tinggi. Sedangkan 85 orang berstatus mahasiswa universitas dan 54 siswa madrasah atau pesantren, kata Aachol Foundation dalam survei berbasis laporan di surat kabar terkemuka.Tim peneliti mengumpulkan informasi dari 150 lebih surat kabar lokal dan nasional serta portal daring.\"Bunuh diri adalah nama parasit senyap dalam masyarakat. Perbuatan itu mencengkeram kaum muda dalam perangkapnya yang mematikan setiap hari,\" menurut survei bertajuk \"Kecenderungan Bunuh Diri di kalangan Siswa, Bagaimana Solusinya?\"Survei itu menggarisbawahi fenomena bahwa kasus bunuh diri bertambah banyak \"pada tingkat penularan di kalangan siswa pada semua level akademik,\" dari pelajar hingga mahasiswa.\"Jumlah bunuh diri di kalangan pelajar dan mahasiswa dari data gabungan memicu kami untuk meninjau alasan di balik kasus bunuh diri,\" katanya.Survei mencatat bahwa wilayah Dhaka melaporkan angka bunuh diri tertinggi di kalangan pelajar dan mahasiswa, yakni 23,77 persen dari delapan wilayah di Bangladesh.Kota pelabuhan di Bangladesh selatan, Chattogram, menyusul dengan 17,27 persen.Berdasarkan analisis gender, perempuan lebih banyak melakukan bunuh diri yakni 60,15 persen dibandingkan laki-laki.Pelajar antara 13-19 tahun paling mungkin mengakhiri hidupnya dan jumlah di kelompok usia tersebut mencapai 405, yang mencakup angka 76,12 persen.Alasan yang melatarbelakangi bunuh diri antara lain adalah lantaran merasa terluka secara emosional, urusan asmara, konflik keluarga, depresi, gangguan psikologis, masalah keuangan, pelecehan dan pemerkosaan atau pelecehan seksual.Pada beberapa kasus, alasan untuk melakukan bunuh diri masih misteri, menurut hasil survei.Untuk mencegah bunuh diri dan menumbuhkan kesadaran di kalangan siswa, survei tersebut merekomendasikan pembukaan Cabang Bantuan Pertama Psikologi di lembaga pendidikan.(sof/ANTARA)
Dua Jet Tempur India Jatuh, Satu Pilot Tewas
New Delhi, FNN - Dua pesawat jet tempur India jatuh pada Sabtu setelah mengalami kecelakaan dan satu pilot meninggal dalam peristiwa tersebut, kata angkatan udara negara itu.\"Pesawat tersebut sedang terbang rutin melaksanakan misi latihan. Salah satu dari tiga pilot yang mengikuti misi tersebut meninggal akibat luka-luka,\" kata Angkatan Udara India melalui pernyataan.Penyelidikan telah diluncurkan untuk memastikan penyebab kecelakaan, kata AU India.Kecelakaan itu terjadi dekat Kota Gwalior di Negara Bagian Madhya Pradesh, menurut pernyataan tersebut.Sebelumnya, para pejabat mengatakan satu pesawat jatuh di Madhya Pradesh dan satu lagi di negara bagian yang bersebelahan, Rajashtan.Angkatan Udara tidak menyebutkan secara terperinci jenis pesawat yang mengalami kecelakaan.Namun, media melaporkan bahwa pesawat-pesawat tersebut adalah sebuah Sukhoi-30 dan sebuah Mirage 2000.(sof/ANTARA/Reuters)
Asesmen Enam Stadion oleh BNPT untuk Memastikan Keamanan Piala Dunia U20
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia akan melakukan asesmen (penilaian) terhadap enam stadion yang digunakan dalam perhelatan Piala Dunia U20 untuk memastikan aspek keamanan penyelenggaraan.\"BNPT siap mendukung, siap menyukseskan karena event akbar ini menjadi kebanggaan Indonesia,\" kata Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Untuk diketahui Piala Dunia U20 tahun 2023 dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Sebanyak enam stadion menjadi venue pertandingan yang berada di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Bali dan Palembang. Ajang sepak bola bertaraf internasional tersebut akan diikuti 24 negara dengan melibatkan 1.500 volunter. Sebagai tuan rumah, Indonesia berusaha menyiapkan yang terbaik salah satunya dari aspek keamanan. Bangbang Surono mengatakan untuk memastikan keamanan di setiap stadion, BNPT RI mengadakan pertemuan dengan INAFOC, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) hingga Federation Internationale de Football Association (FIFA).Bangbang menyatakan BNPT RI akan melibatkan berbagai elemen bangsa untuk memastikan dan menciptakan situasi yang aman dan kondusif sebelum, saat dan setelah Piala Dunia U20.\"Asesmen dari sisi keamanan stadion akan dilakukan guna menjamin keamanan setiap venue,\" ujarnya.Senada dengan itu, Direktur Perlindungan BNPT RI Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Imam Margono mengatakan untuk melaksanakan tugas keamanan, lembaga tersebut berpatokan pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020.Ia menjelaskan peraturan tersebut berisi tentang pedoman perlindungan sarana prasarana objek vital yang strategis serta fasilitas publik dari aksi terorisme kepada pihak-pihak terkait.\"BNPT akan menyosialisasikan dan melakukan asesmen minimal satu bulan sebelum penyelenggaraan,\" ujar Brigjen Polisi Imam Margono.(sof/ANTARA)
Sodetan Kali Ciliwung, Antara Kepatuhan Hukum dan Keberpihakan Pada Rakyat
Oleh Usamah Abdul Aziz - Ketua Jakarta Maju Bersama (JMB). Belakangan ini, muncul isu mengenai proyek sodetan Kali Ciliwung yang dianggap mangkrak selama enam tahun. Lucunya, komentar tersebut dilontarkan oleh Menteri PU Basuki dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Mengapa lucu? Mari ku jelaskan sedikit. Pertama, perlu saya garis bawahi, bila isu tersebut diterima oleh orang yang tidak memahami prosedur sebuah kebijakan publik, tentu akan ditelan mentah-mentah. Sayangnya juga, beberapa media ikut menelan mentah-mentah isu tersebut. Walau ada kabar baiknya juga, yaitu beberapa media yang melakukan fact check dan menulis kronologinya. Bila berbicara mengenai sebuah proyek pembangunan, tentu tak bisa dilepaskan dari yang proses pembebasan lahan. Menilik proyek sodetan Kali Ciliwung, tentu juga tak bisa dilepaskan dari prosedur pembebasan lahan. Proyek ini sebenarnya bermasalah di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Pada tahun 2015, proyek ini mendapat gugatan warga, khususnya di daerah Bidara Cina. Mereka menuntut proyek ini dihentikan karena dilakukan secara semena-mena dan tanpa sosialisasi ke warga. Di tahun berikut, tepatnya 25 April 2016, PTUN mengabulkan gugatan warga. Gubernur DKI Jakarta dinyatakan bersalah. Tapi pak BTP, tidak terima dengan keputusan tersebut dan mengajukan kasasi atas putusan PTUN pada 27 April 2017. Setelah pilkada 2017 selesai dan dimenangkan oleh Anies Baswedan, proyek ini sempat tidak jelas statusnya. Artinya proyek tidak bisa dilanjutkan karena masih dalam status sengketa di pengadilan. Hal ini tentu membuat proyek terhenti. Setelah hadir langusung kelokasi dan melakukan diskusi di rumah warga, Pada 2019, akhirnya Anies Baswedan mencabut kasasi yang pernah dilayangkan pak Ahok ke PTUN. Langkah ini perlu diambil, agar proyek sodetan Kali Ciliwung bisa dilanjutkan lagi. Setelah kasasi dicabut, Anies menyiapkan langkah-langkah untuk melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung. Pada 2021, proses pembebasan lahan dimulai, sosialisai ke warga dijalankan, kali ini warga terlibat, pendapatnya didengar . Penganggaran juga dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan pada 4 Agustus 2021, Anies Baswedan bersama Luhut Binsar Panjaitan dan Basuki Hadimoeljono meninjau proses lanjutan sodetan dan normalisasi Kali Ciliwung yang sudah lebih dari 50% rampung dan di targetkan akan selesai pada awal 2023, persis dengan waktu yang di claim oleh pak menteri dan pak PJ saat ini, dan sebenarnya target ini sudah ditentukan oleh Kemen PU dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sejak 2021, fakta tersebut bisa dilihat di twitter resmi kemen PU. Mengapa proyek ini terlihat sedikit tertunda? Jawabnya adalah karena Anies taat hukum dan peduli dengan nasib rakyat kecil. Bila proyek ini lanjut terus, sementara perkara hukum belum selesai, berarti pejabat publik mengajari rakyat bagaimana cara melanggar hukum. Anies tak mau melakukan itu. Selain untuk menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus berdasar dan tunduk pada hukum, tujuan Anies juga sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Bila status hukum sudah pasti dan sosialisasi sudah dilakukan dengan menyeluruh, maka rakyat terjamin hak-haknya. Mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka secara layak. Begitulah, sebuah kebijakan yang diambil oleh seorang pejabat sudah seharusnya taat hukum dan berpihak kepada rakyat banyak. Anies Baswedan menjadi contoh. (*)
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tidak Mencerminkan Demokrasi
Surabaya, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Dr. Lanny Ramli MHum menyebut tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mencerminkan demokrasi.Lanny di Surabaya, Sabtu mengatakan penghapusan ataupun perubahan aturan harus memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.\"Penghapusan atau perubahan undang-undang harus memperhatikan tiga hal yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Oleh karena itu, tuntutan penghapusan periodisasi dan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini tidak mencerminkan demokrasi,\" ujar Lanny.Menurut dia, alasan-alasan yang melatarbelakangi tidak berasal dari keinginan penduduk desa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, melainkan berasal dari keinginan kepala desa itu sendiri.\"RPJMDes yang belum selesai dalam 6 tahun tentunya dapat dilanjutkan oleh kepala desa selanjutnya karena pembangunan desa tidak pada kepala desa oriented, melainkan pemenuhan kebutuhan desa,\" tutur dia.Selain itu, untuk alasan mendamaikan calon kepala desa dan pendukungnya yang kalah saat pemilihan sejati nya dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman secara mendalam tentang hakikat dari pemilihan itu sendiri.Terakhir, Lanny menegaskan bahwa tuntutan penghapusan periodisasi dan perpanjangan masa jabatan kepala desa sangatlah tidak elok.\"Hal ini mencerminkan kerakusan akan kekuasaan, otoriter, dan keegoisan karena tidak memberi kesempatan pada penduduk desa lainnya,\" ujarnya menegaskan.(sof/ANTARA)
Menjaga Anies Menyelamatkan Masa Depan NKRI
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Tak berhenti dengan serangan politik identitas, agitasi dan propaganda khilafah, kini teror Ular Kobra yang berbahaya dan mematikan disemburkan. Rezim kekuasaan terus meningkatkan pola status kejahatannya dari karakter politik busuk dan khianat hingga sifat kebinatangan. Anies harus tetap waspada, karena kini ia berhadapan tidak hanya dengan gerombolan manusia berkarakter iblis, tapi juga menghadapi hewan buas dan ganas. Bagai rentetan peluru yang dimuntahkan oleh senjata otomatis, begitupula Anies diberondong isu, intrik, dan fitnah dari rezim kekuasaan yang tak menginginkannya menjadi presiden. Tak sekadar pembunuhan karakter, gelombang intimidasi, ancaman dan teror terus menggelayuti figur Anies yang semakin hari tak terbendung sebagai capres potensial dan didukung rakyat. Upaya menjegal Anies dilakukan dengan pelbagai cara mulai dari framing politik identitas, menyematkan Anies sebagai figur intoleran, radikalis dan fundamentalis. Anies juga kerap diserang upaya memanipulasi dan mengaburkan fakta prestasi dan penghargaannya yang selama ini diakui secara nasional maupun internasional. Keberhasilan Anies yang tak terbantahkan dari rekam jejaknya terus ditutup-tutupi, seiring itu rekayasa kegagalan dan kesalahan Anies terus dibangun secara terstruktur, sistematik dan masif. Sebagai contoh, tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja Anies sebagai gubernur Jakarta, terus didown grade dengan menegasikan, merusak dan menghilangkan kebijakan serta program-program populis yang dirasakan begitu besar manfaatnya oleh warga Jakarta. Terkesan kota metropolitan itu jadi kacau dan berantakan usai tak lagi di bawah kepemimpinan Anies. Pesona dan kebesaran mantan gubernur ibukota negara yang tak diinginkan oleh oligarki, semakin memicu manuver dan konspirasi jahat menyingkirkan Anies dari kontestasi pilpres 2024. Tak sedikit para buzzer, politisi busuk dan penjilat kekuasaan yang menjadi ternak-ternak oligarki, memburu, membidik dan menjatuhkan Anies. Sial bagi para penjahat dan penghianat bangsa tersebut, anies bergeming dan tetap menunjukkan kualitas karakter dan integritasnya sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Semakin Anies dijatuhkan oleh persekongkolan bejat kekuasaan, semakin Anies terangkat oleh kekuatan rakyat. Anies hadir dan terus menghidupi impian, harapan dan cita-cita rakyat Indonesia yang telah lama merindukan negara kesejahteraan. Tekad kuat Anies mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terus bertumbuh sejalan dengan tuntutan perubahan yang dibutuhkan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Tuhan seakan memberikan jawaban terhadap keterpurukan Pancasila, UUD 1945 dan realitas ironi kekinian NKRI, dengan keilmuan dan akhlak pada figur Anies yang terbukti dan nyata mendatangkan kemaslahatan pada warga Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Pun, ketika konstitusi dikebiri dan demokrasi dibungkam, Anies tetap konsisten menjalankan mekanisme dan proses kedaulatan rakyat yang sehat, terhormat dan bermartabat. Betapapun kerusakan sistemik yang linear dengan dekadensi moral dan mental para aparatur penyelenggara negara, Anies terus membawa prinsip-prinsip kebenaran kejujuran dan keadilan dalam mengelola pemerintahan yang akan membawa rakyat pada kehidupan yang lebih baik. Torehan prestasi dan penghargaan yang sejatinya membungkus nilai- nilai pengabdian pada jiwa seorang pemimpin, menuntun Anies untuk bekerja keras dan bekerja cerdas menghantarkan rakyat Indonesia pada derajat dan kualitas kehidupan negara bangsa sebagaimana amanat para pendiri bangsa yang sesuai dengan cita- cita proklamasi kemerdekaan. Korupsi, kejahatan kemanusiaan dan pelbagai distorsi penyelenggaraaan negara yang menyebabkan kemunduran peradaban bangsa Indonesia, hanya bisa direduksi dengan sikap patriotisme dan nasionalisme. Hanya dengan integritas dan karakter yang kuat pada seorang pemimpin, Indonesia bisa terhindar kembali pada zaman kolonialisme dan imperialisme, baik yang dilakukan oleh bangsa asing dan aseng maupun oleh bangsanya sendiri. Meskipun sangat berat memperbaiki dan memulihkan NKRI yang mengidap krisis multidimensi, faktor sistem dan orang menjadi sangat esensial dan substansial dalam usaha menyelamatkan bangsa. Namun demikian faktor kepemimpinan menjadi sangat krusial dan urghens. Berdasarkan historis dan empiris, faktor pemimpin sering menjadi representasi sistem. Baik buruknya pemimpin menjadi baik buruknya sistem. Pemimpin yang baik akan melahirkan satu sistem yang mampu mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya di dalam negara kesejahteraan. Begitupun dengan kehadiran pemimpin yang jahat hanya akan menghadirkan negara kekuasaan, yang menempatkan perilaku rezim pemerintahan sebagai hukum dan melahirkan pemimpin dzalim yang tiran, yang menindas rakyatnya. Oleh karena itu, Anies yang telah menjadi antitesis dari kepemimpinan dan berlakunya sistem mudharat pada rezim kekuasaan yang berlangsung sekarang. Anies akan menghadapi kekuatan yang dengan segala cara akan menghentikannya mengikuti kontestasi capres dalam pilpres 2024. Menjejaki langkah menuju kursi presiden, Anies diibaratkan sedang menyusuri zona penuh ranjau mematikan. Tak hanya sebatas siasat kriminalisasi, Anies juga dibayangi teror yang bisa jadi mengancam keselamatan jiwanya. Menyadari situasi dan kondisi yang demikian, maka terasa penting dan mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan tindakan preventif dan mitigasi terhadap bahaya upaya penghancuran negara serta melindungi Anies sebagai figur pemimpin prospektif yang ikut menentukan nasib republik ini. Selayaknya semua elemen bangsa peduli menjaga Anies menyelamatkan masa depan NKRI. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 28 Januari 2023/ 6 Rajab 1444 H.
POPULER
