ALL CATEGORY
ASN Diingatkan untuk Menghindari Pelanggaran Netralitas di Medsos
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menghindari pelanggaran netralitas dalam Pemilu 2024 di media sosial.\"Yang tidak disadari, bukan hanya tadi disebutkan pengumpulan (dukungan dari ASN kepada peserta pemilu tertentu), melainkan juga adalah masalah media sosial yang dimiliki para ASN karena pelanggaran paling banyak itu pelanggaran di media sosial,\" ujar Bagja saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional HUT Ke-51 KORPRI Tahun 2022 bertajuk “Netralitas ASN: Tidak Bisa Ditawar”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kemendikbud RI, di Jakarta, Selasa.Sebagaimana yang telah dia sampaikan dalam kegiatan penandatangan nota kesepahaman antara KASN dan Ombudsman di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (31/5) lalu, sejauh ini masih ada beberapa ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui penggunaan fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu termasuk tindakan pelanggaran netralitas.Oleh karena itu, kata Bagja, saat ini Bawaslu senantiasa berupaya memasifkan sosialisasi tentang pengawasan netralitas ASN yang disepakati oleh lima lembaga. Mereka adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Bawaslu.Sosialisasi itu diharapkan dapat memberikan informasi mendetail kepada para ASN mengenai segala hal yang termasuk ke dalam pelanggaran netralitas ASN.Selain melakukan sosialisasi, tambah Bagja, Bawaslu juga merancang strategi pengawasan dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis, dan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Pemilu 2024.Perancangan strategi itu dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan beberapa pihak, yakni KASN, Kemenpan RB, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam.\"Penguatan kerja sama ini selanjutnya dilakukan melalui pembentukan gugus tugas pengawasan netralitas ASN,\" ucap Bagja.(ida/ANTARA)
Tak Mustahil Prabowo Akan Dukung Anies
Sementara di sisi lain, dukungan Istana juga tak pasti. Apalagi, jika nyanyian Hasnaeni Moein terkait skandalnya dengan Hasyim Asyari, Ketua KPU, itu benar, maka dapat dipastikan Prabowo bakal kandas lagi untuk kali ketiga. Oleh: Yarifai Mappeaty, Pemerhati Masalah Sosial Politik, Tinggal di Makassar NYARIS semua kawan-kawan di Garindra yang saya temui, meradang, tak terima Anies Baswedan menjadi Capres. Bahkan, Anies dianggap manusia yang tak tahu membalas budi, bak kacang lupa kulit. Tak hanya itu, malah ada yang menyebut Anies pengkhianat. Kata mereka, setelah didepak dari kabinet pada 2016, Anies bukan sesuatu dan tidak pernah menjadi seperti sekarang ini, kalau bukan karena Prabowo. Kalau dipikir-pikir, tidak salah, tetapi tak sepenuhnya benar. Saya sebenarnya sangat bisa memahami perasaan kawan-kawan itu, kendati pihak lain menyebutnya lebai. Maklum, saya saat pernah bersama mereka. Setidaknya, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kami sama-sama berjibaku memenangkan Anies Baswedan – Sandiaga Uno, meski saya hanya semacam baut kecil dari sebuah mesin pemenangan yang bernama “Roemah Djoeang Anies – Sandi”. Karena itu, sedikit banyaknya saya mengetahui, merasakan dan mengalami perjuangan pada Pilkada DKI kala itu. Mulai dari saat Prabowo memutuskan memasangkan Anies dengan Sandi untuk diusung Partai Gerindra, hingga dinyatakan secara resmi sebagai pemenang. Namun, perlu dicatat bahwa Prabowo melakukan itu dalam kerangka semangat perjuangan oposisi. Bahwa Jusuf Kalla kemudian disebut-sebut juga punya andil di dalamnya, itu hal lain. Tapi keputusan jadi tidaknya pasangan Anies – Sandi maju di Pilkada DKI 2017, tetap saja ada di tangan Prabowo. Tak ada seorangpun yang bisa membantah hal itu. Saya masih ingat pada sebuah diskusi kecil dengan kawan-kawan Gerindra ketika Anies – Sandi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Apa kira-kira Anies tidak ikut nyapres pada 2019, mengikuti jejak Pak Jokowi?” lontar seorang kawan. “Lihat saja nanti,” sambut seorang kawan lainnya. “Sebab meskipun Anies telah berjanji menyelesaikan lima tahun di Jakarta, tapi tidak ada yang bisa menjamin kalau Anies tetap konsisten, tidak tiba-tiba berubah pikiran lalu ikut nyapres?” sambungnya. “Kalau Anies melakukan itu, ia tidak hanya mengkhianati Pak Prabowo, tetapi juga mengkhianati rakyat Jakarta,” kata saya menimpali. Namun terbukti kemudian kalau Anies dapat memupus kekhawatiran kawan-kawan itu. Ia membuktikan komitmennya untuk tetap memimpin DKI Jakarta. Padahal tak kurang partai politik mencoba datang menggodanya. Bahkan, konon, Prabowo sendiri menawarinya untuk menjadi pasangannya. Tapi Anies tetap bergeming tak ingin mengkhianati rakyatnya. Itu konteks Pilpres 2019. Pasca itu, konteksnya berubah, terutama setelah Prabowo memutuskan memilih bergabung dengan Istana. Prabowo mengambil langkah itu, mungkin karena prihatin melihat kondisi bangsa ini sedang tercabik-cabik oleh Pilpres. Namun motif sesungguhnya, hanya Prabowo sendiri dan segelintir elit Gerindra yang tahu pasti. Tetapi pilihan itu, bukan tidak punya konsekuensi. Lebih dari separuh dari pendukung Prabowo meninggalkannya karena kecewa dan merasa dikhianati. Apakah Prabowo menyadari hal itu? Tentu saja. Tapi itulah harga yang harus ia bayar dengan amat sangat mahal. Bayangkan, massa pendukung Prabowo di luar Gerindra itu adalah massa pemilih PKS, Demokrat, PAN, dan PPP, jumlahnya mencapai 38 juta. Jumlah itu equal dengan 56% dari total pemilih Prabowo – Sandi pada Pilres 2019, yang mencapai 68 juta. Lalu, kemana perginya massa sebesar itu? Satu-satunya alternatif bagi mereka adalah Anies Baswedan. Mereka pun mulai menyebut-nyebut nama Anies semenjak itu. Mula-mula samar, tapi lama kelamaan nyaring juga. Merekalah yang menyuarakan nama Anies hingga beresonasi di suluruh penjuru tanah air. Bukti terjadinya peralihan dukungan sejumlah besar massa kepada Anies bisa terbaca pada survei di penghujung 2021. Dapat dipastikan bahwa massa besar itu nyaris seluruhnya adalah eks-pendukung Prabowo. Tidak hanya itu, sepanjang 2022, dukungan massa kepada Anies tetap terus mengalir, seiring dengan meningkatnya apresiasi publik terhadap kinerja Anies di Jakarta. Sedangkan Prabowo, terjadi sebaliknya. Memandang relasi Prabowo – Anies pada konteks Pilpres 2024, tentu saja semangatnya sudah tak sama dengan Pilpres 2019. Diakui atau tidak, Anies saat ini lebih dilihat sebagai tokoh utama oposisi, sedangkan Prabowo adalah bagian dari Istana. Konteks semangat itulah yang sulit dipahami oleh kawan-kawan itu, sehingga saya berbeda melihat Anies yang mereka anggap mengkhianati Prabowo. Mengkhianati bagaimana kalau memang sudah berseberangan sejak awal? Dan, Prabowo sendirilah yang memilih pergi – menyeberang, sedangkan Anies sendiri tak kemana-mana. Lalu, siapa mengkhianati siapa? Lagi pula, faktor relasi Prabowo – Anies terlalu dominan jika dilihat sebagai hubungan pribadi. Padahal, urusan suksesi kepemimpinan nasional tersebut adalah masalah bangsa dan negara, bukan urusan pribadi Prabowo dan Anies. Di situlah naifnya kawan-kawan itu, sehingga wajar saja kalau ada pihak menilainya lebai. Coba, taruh misalnya, Anies tak pernah ada, maka, apakah eks-pendukung Prabowo itu akan kembali? Saya yakin, tidak. Mereka akan tetap mengalihkan dukungannya atau tidak memilih sama sekali. Begitulah cara rakyat akhirnya menghukum sosok pemimpin yang dianggap khianat. Jika situasinya tetap begitu, maka pada akhirnya Prabowo akan mengalami situasi yang dilematis dalam menghadapi Pilpres 2024. Sebab di satu sisi, dukungan massa kepada dirinya terus menurun, menurut survei yang sengaja dipublis maupun yang tidak dipublis, tapi hanya beredar secara terbatas di kalangan tertentu. Sementara di sisi lain, dukungan Istana juga tak pasti. Apalagi, jika nyanyian Hasnaeni Moein terkait skandalnya dengan Hasyim Asyari, Ketua KPU, itu benar, maka dapat dipastikan Prabowo bakal kandas lagi untuk kali ketiga. Karena itulah, saya memiliki keyakinan bahwa tidak mustahil Prabowo akan mendukung Anies. Mengapa tidak? Toh diantara mereka tidak ada masalah. Anies sangat menghormati sosok Prabowo. Sedangkan Prabowo sendiri tak pernah terdengar bicara buruk tentang Anies. Dan, satu-satunya jalan bagi Prabowo agar dapat dimaafkan oleh puluhan juta massa yang pernah ditinggalkan adalah kembali bersama mereka mendukung Anies. Makassar, 27 Desember 2022. (*)
Kacau! Cabut Pengakuan Dilecehkan Ketua KPU, Wanita Emas Mengaku Sedang Depresi
Jakarta, FNN - Setelah membuat heboh karena mengaku dilecehkan dan diperkosa oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asy\'ari, Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaini Muis, membuat klarifikasi. Klarifikasinya disampaikan dalam bentuk video. Dalam klarifikasinya, dia mengaku sedang depresi ketika membuat testimoni di depan sejumlah ketua partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Kanal Youtube Hersubeno Arief edisi (27/12/22) kembali membahas masalah ini bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Saya, Hasnaini, surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya, Hasnaini, hari ini, Jakarta, Minggu 11 Desember 2022, melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada ketua KPU, Hasyim Asy’ari, beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa video yang beredar yang menyatakan membuat saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi..,” demikian penggalan klarifikasi Hasnaini. Klarifikasi Hasnaini ini berbeda sekali dengan video awal yang menghebohkan itu. Padahal, dalam video yang menghebohkan waktu itu, clear, detail sekali dia menjelaskan kepada para ketua umum partai. Bahkan, sepertinya kalau kita dengar suaranya, pada waktu ada wartawan yang juga ikut mewawancarai wanita ini. Wawancara dilakukan di tahanan Kejaksaan Agung, tapi kelihatannya di lapangan tenis. Sepertinya, klarifikasi tadi juga dilakukan di tempat yang sama, di lapangan tenis itu. Dengan klarifikasi tersebut, seharusnya kasus ini berhenti karena ini sifatnya delik aduan. Hasnaini, lewat pengacaranya, tinggal mencabut laporannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena laporan pelecehan dan pemerkosaan oleh ketua KPU Hasyim Asy’ari itu dilaporkan juga ke DKPP. Waktu itu, Ketua DKPP menyatakan bahwa sedang memverifikasi laporan tersebut. Sementara itu, menurut Hersu, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dalam beberapa hari ini pasti namanya hancur dan babak belur betul. Bukan hanya Hasyim Asy’ari, tapi termasuk juga keluarga besarnya yang dirugikan. Mereka bisa melaporkan balik Hasnaini ke polisi. Namun, kalau kita mencermati video klarifikasi tadi, tampaknya ada kejanggalan. Hasnaini menyebut bahwa video klarifikasi tersebut dia buat pada Minggu, 11 Desember 2022. Kemudian dia menyatakan bahwa klarifikasi tersebut dibuat setelah sebelumnya muncul videonya yang membuat heboh. “Nah, di sini kita mencurigai dan melihat ada kejanggalan,” ujar Hersu. Kalau dirunut ke belakang, Farhat Abbas, pengacara Hasnaini, melaporkan kasus tersebut ke DKPP pada Kamis, 22 Desember 2022. Saat itu, Farhat Abbas mengaku memiliki video testimoni, foto, screenshot chattingan, bukti tiket pesawat ke Yogya berdua,dengan nama Hasnaini dan Hasyim Asy’ari. Tidak lama kemudian, di media sosial juga muncul video-video testimoni dari Hasnaini yang direkam oleh Farhat Abbas. Testimoni yang pertama disampaikan di hadapan sejumlah pimpinan partai-partai yang tidak lolos verifikasi administrasi di KPU. Sedangkan pada video yang kedua, video klarifikasi, jika dicermati, tampak sekali kalau Hasnaini membaca teks. Itu pun menyebutnya sebagai surat pernyataan klarifikasi. Penyebutan tanggal 11 Desember juga dia sampaikan di awal klarifikasi. Menanggapi klarifikasi Hasnaini, Farhat Abbas yang waktu itu mengklaim sebagai pengacara Hasnaini, menduga bahwa Hasnaini mendapat tekanan. Farhat Abbas juga mempersoalkan pernyataan Hasnaini bahwa video dibuat pada 11 Desember. “Kelihatannya dia dipaksa lawyernya, itu kan menghalangi keadilan saja,” ujar Farhat Abbas. Kelihatannya ada lawyer yang lain dan biasa orang menunjuk lawyer yang berbeda. Mungkin Farhat Abbas saat itu menjadi lawyer untuk melaporkan ke DKPP. Dia juga menyebutkan bahwa setelah melapor ke DKPP, Farhat Abbas juga akan melaporkan kasus ini ke polisi. Tetapi, dengan klarifikasi tadi, mestinya kasus ini tidak berlanjut. “Nah, silahkan Anda simpulkan sendiri apakah Hasnaini kali ini membuat surat pernyataan klarifikasi tadi dalam kondisi sadar, tanpa tekanan, dan tidak dalam kondisi depresi seperti ketika dia membuat video yang menghebohkan itu,” ujar Hersu. Bagaimanapun, dampak dari testimoni pada video menghebohkan yang pertama bisa sangat serius. Bukan hanya kepada pribadi Hasyim Asy\'ari dan keluarganya, namun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Karena, selain dia mengaku dilecehkan atau diperkosa, yang juga sangat membuat geger adalah Hasnaini mengaku dia mendapat bocoran dari Hasyim Ass’ari bahwa KPU sudah mendesain sejak awal bahwa pada Pilpres 2024 yang akan menjadi pemenang adalah pasangan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Pernyataan itu akan membuat orang langsung menghubungkan dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi selama ini dianggap mempersiapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden sekocinya kalau Jokowi tidak bisa memperpanjang masa jabatannya. Akibat sikap Pak Jokowi ini, hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, menjadi tegang. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo yang bahkan sampai dipanggil oleh DPP PDIP dan mendapat teguran. “Kok jadi pas dengan apa yang disampaikan oleh Hasnaini itu. Kalau dia dalam keadaan depresi, mengapa informasinya cukup akurat jika dihubungkan dengan realitasnya,” ujar Hersu. Agar kasus ini menjadi lebih clear, saran Hersu, kendati Hasnaini sudah mencabut keterangannya dan harusnya segera diikuti dengan pencabutan laporannya, baik Hasyim Asy’ari maupun KPU, harusnya melaporkan balik Hasnaini. Dengan begitu, kalau kasus ini bergulir ke pengadilan, bisa jadi terang benderang. Ini penting karena ini soal serius. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Hasyim Asy’ari ketua KPU, dan KPU seharusnya menjadi lembaga independen yang bisa dipercaya. Demikian juga tokoh-tokohnya, mereka harus independen dan kredibel. (ida)
Indonesia Pimpin Grup A Piala AFF 2022 Usai Kalahkan Brunei 7-0
Jakarta, FNN – Tim nasional Indonesia untuk sementara memimpin Grup A Piala AFF 2022 usai mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 7-0 pada laga yang digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.Kemenangan tersebut membuat Indonesia mengoleksi enam poin dari dua laga (selisih gol +8). Jumlah poin dan selisih gol itu lebih baik dari peringkat kedua sampai kelima yang secara berurutan diisi Thailand (tiga poin, selisih gol +5), Filipina (tiga poin, +3), Kamboja (tiga poin, +3) dan Brunei Darussalam (nol poin, -16).Ketujuh gol Indonesia dilesakkan oleh Syahrian Abimanyu, Dendy Sulistyawan, Egy Maulana, Ilija Spasojevic, Ramadhan Sananta, Marc Klok dan Yakob Sayuri.Pada pertandingan itu, pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong merombak susunan pemainnya, dibandingkan versus Kamboja, Jumat (23/12), kecuali Egy Maulana dan Nadeo Argawinata.Shin membangkucadangkan nama-nama seperti Jordi Amat, Fachruddin Aryanto, Witan Sulaeman serta Marc Klok, dan menurunkan pemain-pemain layaknya Syahrian Abimanyu, Rachmat Irianto, Rizky Ridho, Hansamu Yama dan Saddil Ramdani.Meskipun begitu, dimotori Egy Maulana dan Saddil Ramdani di sisi sayap, Indonesia memimpin penguasaan bola dan beberapa kali melesakkan percobaan walau kadang tidak menemui sasaran.Skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-20 lewat sepakan Syahrian Abimanyu yang sebelumnya menerima \"assist\" dari Ilija Spasojevic.Pada menit ke-38, Brunei Darussalam harus bermain dengan 10 orang lantaran Alinur Jufri menerima kartu kuning kedua.Situasi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia yang menggandakan keunggulan pada menit ke-41 melalui sontekan Dendy Sulistyawan memanfaatkan bola pantul dari Saddil Ramdani.Setelah itu, kedua tim tidak mampu menghadirkan gol tambahan. Indonesia memimpin 2-0 sampai laga memasuki masa jeda.Pascaturun minum, Indonesia tampil lebih ganas. Lima menit babak kedua dimulai, Egy Maulana menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 berkat golnya yang memaksimalkan umpan silang Moh Edo Febriansah.Satu menit kemudian, giliran Ilija Spasojevic mencatatkan nama di papan skor dengan gol tumitnya.Ketika unggul empat gol, Shin memasukkan Witan Sulaeman, Yakob Sayuri dan Ramadhan Sananta. Strategi itu berbuah manis setelah Ramadhan Sananta mengukir gol kelima Indonesia, yang merupakan gol pertamanya untuk skuad \"Garuda\", menuntaskan operan Yakob Sayuri.Menjelang akhir pertandingan, Indonesia menambah pundi-pundi gol lewat Marc Klok (86\', assist dari Yakob Sayuri) dan Yakob Sayuri (90+2\', assist dari Moh Edo).Indonesia pun menutup pertandingan itu dengan kemenangan telak tujuh gol tanpa balas. (mth/Antara)
BPOM: Pangan Impor Ilegal Didatangkan Pelaku dari Enam Negara
Jakarta, FNN – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito mengemukakan produk pangan impor ilegal di Indonesia di tengah libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 didatangkan pelaku dari Malaysia, China, Singapura, India, Korea Selatan, dan Turki.\"Produk pangan ilegal itu di antaranya didatangkan dari negara tetangga kita, Malaysia, karena masuknya juga bisa saja dibawa melalui transportasi yang mudah,” kata Penny K Lukito dalam konferensi pers terkait Hasil Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan di Seluruh Indonesia Jelang Hari Raya Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, di Kantor BPOM, Jakarta, Senin.Ia mengatakan, produk pangan ilegal yang terdeteksi di Indonesia juga ada yang berasal dari negara lainnya, tetapi hanya dalam jumlah yang relatif sedikit.Sampai dengan 21 Desember 2022, BPOM telah melakukan pemeriksaan pada total 2.412 sarana peredaran pangan olahan yang terdiri atas 1.929 sarana ritel, 437 gudang distributor, termasuk 16 gudang e-commerce dan 46 gudang importir.Hasilnya, ditemukan sebanyak 66.113 item produk yang dianggap tidak memenuhi ketentuan peredaran di Indonesia. Rinciannya, 36.978 item pangan kedaluwarsa (55,93 persen), 23.752 item pangan tanpa izin edar (35,93 persen), dan 5.383 item pangan rusak (8,14 persen).Menurut Penny, produk tidak memenuhi ketentuan, seperti tidak ada izin edar (TIE) masuk ke Indonesia melalui jalur laut. \"Ada jalan tikus yang memudahkan para importir memasukkan produk tersebut,\" katanya.Penny mengatakan, tim pengawas di lapangan belum bisa menjangkau semua jalur tersebut sebab jumlah mereka yang terbatas.“Jadi, ini masuk melalui jalur perbatasan secara formal maupun informal melalui jalur tikus atau masuk melalui tentengan atau melalui jasa titipan,” katanya.Salah satu produk pangan impor yang disita BPOM adalah produk kopi kemasan kantong bermerek dagang Starbucks yang tidak memenuhi ketentuan izin edar. Produk tersebut diimpor dari Turki yang ditemukan di salah satu toko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (mth/Antara)
Sebanyak 68,33 Juta Warga Indonesia Sudah Mendapat Vaksinasi COVID-19 Penguat
Jakarta, FNN – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat warga Indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau dosis penguat hingga Senin mencapai 68,33 juta orang.Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Senin, diketahui bahwa jumlah warga yang mendapat vaksinasi dosis penguat tercatat bertambah 37.206 orang dari hari sebelumnya menjadi 68.333.576 orang atau 29,11 persen dari target vaksinasi COVID-19 yang seluruhnya 234.666.020 orang.Sedangkan warga yang sudah mendapat suntikan dua dosis vaksin COVID-19 tercatat 174.707.565 orang atau 74,44 persen dari target.Vaksinasi dosis pertama tercatat sudah dilakukan pada 203.981.914 orang.Pemerintah juga sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau dosis penguat kedua pada tenaga kesehatan dan lansia. Jumlah yang sudah mendapat vaksinasi dosis penguat kedua tercatat 1.146.694 orang.Menurut data Satuan Tugas, angka kasus COVID-19 di Indonesia pada Senin bertambah 468 orang pada Senin sehingga total pada saat ini mencapai 6.716.592 orang.Menurut data Satgas juga diketahui bahwa kasus sembuh COVID-19 di Tanah Air bertambah 3.212 orang sehingga jumlah total keseluruhan yang telah sembuh hingga saat ini menjadi 6.538.568 orang.Satuan Tugas menekankan pentingnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan untuk menekan penularan virus corona penyebab COVID-19 beserta varian-variannya.Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah daerah perlu terus menggiatkan penyuluhan mengenai pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19.Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengingatkan bahwa pandemi belum selesai, sehingga masyarakat perlu tetap memperkuat protokol kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi serta kolektif dalam mencegah penyebaran COVID-19.Dia menjelaskan bahwa tanggung jawab pribadi yaitu contohnya taat pada protokol kesehatan sementara tanggung jawab kolektif yaitu dengan cara melengkapi diri dengan vaksinasi mulai dari dosis pertama hingga dosis penguat guna menciptakan kekebalan kelompok. (mth/Antara)
PSSI Tegaskan Tidak Ada Pemain Lapis Kedua Dalam Timnas
Kuala Lumpur FNN – Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merotasi pemain saat menghadapi Brunei di Malaysia, Senin (26/12) yang berakhir dengan kemenangan 7-0 dan PSSI menegaskan tak ada pemain lapis kedua dalam Timnas Garuda.Dalam laga kedua Grup A Piala AFF itu, pelatih Shin Tae-yong memasukkan sembilan nama baru pada 11 pemain pertama.Hanya menyisakan tiga pemain inti saat menghadapi Kamboja, yakni Egy Maulana Vikri, Asnawi Mangkualam dan Nadeo Argawinata.\"Hasil melawan Brunei menunjukkan jika kualitas pemain timnas sama. Tidak ada lapis kedua. Semua bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya,\" kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam perbincangan dengan media setelah laga di Petaling Jaya, Malaysia, Selasa dini hari.Saat menghadapi Brunei, tujuh pemain bisa mencetak gol yang lima di antaranya dikemas oleh pemain yang baru pertama menjadi pemain inti.Kelimanya adalah Syahrian Abimanyu, Dendy Sulistyawan, Ilija Spasojevic, Ramadhan Sananta dan Yakob Sayuri.Dua gol lainnya dicetak oleh dua starter saat melawan Kamboja, yakni Egy Maulana Vikri dan Marc Klok.Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule itu menyatakan pelatih Shin Tae-yong dipastikan telah mengatur strategi termasuk dalam menentukan pemain yang diturunkan saat menghadapi tim-tim yang berbeda.\"Siapa pemain yang diturunkan pasti disesuaikan dengan kebutuhan tim. Seperti saat lawan Brunei maupun lawan Kamboja. Lawan Thailand pasti ada rotasi,\" kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.Saat laga melawan Brunei, beberapa pemain yang memperkuat timnas melawan Kamboja tidak diturunkan, antara lain pemain naturalisasi Jordi Amat, Marcelino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Fachruddin Aryanto.Jelas ini merupakan strategi dari pelatih, apalagi pada laga ketiga Grup A, Timnas Garuda bakal menghadapi tim kuat Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12).Pada klasemen Grup A, Indonesia berada pada posisi dua dengan enam poin dari dua pertandingan, sedangkan Thailand berada di puncak klasemen dengan catatan sama namun memiliki selisih gol lebih baik. (mth/Antara)
BMKG Prakiraan Hujan Ringan Hingga Lebat Guyur Kota Besar di Indonesia
Jakarta, FNN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, Selasa.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, di Jakarta, prakiraan cuaca di Pulau Sumatera umumnya berawan seperti di Pangkalpinang, Palembang, Bengkulu, Padang, Banda Aceh, dan Tanjungpinang.Sedangkan hujan lebat diprakirakan melanda Bandarlampung, serta waspadai potensi hujan disertai petir di Pekanbaru. Jambi dan Medan diprediksi hujan dengan intensitas ringan.Beranjak ke Pulau Jawa, Kota Serang, Jakarta, dan Bandung diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Semarang dan Yogyakarta diprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.Perlu diwaspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Surabaya.Prakiraan cuaca di Pulau Bali dan Nusa Tenggara umumnya dilanda hujan berintensitas sedang seperti di Denpasar dan Mataram. Waspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Kupang.Prakiraan cuaca di Pulau Kalimantan umumnya hujan ringan dan sebagian berawan seperti di Pontianak dan Samarinda. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Palangkaraya.Situasi cuaca di Pulau Kalimantan diprediksi berkabut, salah satunya di Tanjung Selor. Waspadai potensi hujan disertai petir di Banjarmasin.Prakiraan cuaca di Pulau Sulawesi umumnya diguyur hujan berintensitas ringan hingga sedang di Gorontalo, Makassar, Mamuju, dan Kendari.Sementara Palu di prediksi berawan, Manado diprediksi berawan tebal, sedangkan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur Mamuju dan Kendari.Prakiraan cuaca di sisi timur Indonesia seperti Ambon diprediksi berawan tebal, sedangkan Ternate, Manokwari, Jayapura, diprediksi hujan dengan intensitas ringan. (mth/Antara)
Lewati Perairan Somalia, Satgas MTF XXVIII-N/UNIFIL Laksanakan Siaga Jaga Perang
Jakarta, FNN – Guna menjaga combat instinct dan melaksanakan self awareness prajurit, personel TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL dengan KRI Frans Kaisiepo (FKO)-368 tingkatkan kewaspadaan kala berlayar melalui Teluk Aden, Somalia dalam perjalanan menuju ke Port Said, Mesir, Jumat (23/12/2022). Mekanisme yang diterapkan dalam peran jaga perang tersebut, prajurit melaksanakan jaga diatur dalam waktu tertentu dengan pusat komando berada di ruang Pusat Informasi Tempur (PIT). Prajurit KRI FKO menempati pos tempur masing masing serta ditugaskan Sniper dari personel Kopaska. Tidak lupa, para prajurit juga dilengkapi dengan senjata, magazen terisi amunisi tajam, rompi anti peluru, dan helm tempur selama peran jaga perang berlangsung. Komandan KRI FKO-368 selaku Komandan Satgas (Dansatgas) MTF TNI Konga XXVIII-N Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh mengungkapkan bahwa pemberlakuan peran jaga perang haruslah dilaksanakan dengan tingkat kewaspadaan dan kesigapan yang tinggi, juga dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. “Umumnya para perompak akan mencari dan menilai sasarannya pada siang hari serta melaksanakan serangan pada malam hari. Saat melintas Selatan Aden Harbor hingga memasuki Selat Bab el Mandep teridentifikasi 31 Speed Boat yang masing-masing diawaki 7 hingga 9 personel. Kita harus siap merespon segala kemungkinan terburuk,” imbuh Letkol John David Nalasakti Sondakh. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang saat ini menjabat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa TNI AL berkomitmen terlibat aktif dalam setiap upaya perdamaian dunia, sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.ebagai wujud peningkatan pembangunan kekuatan dan peran diplomasi, TNI AL selalu terlibat aktif dalam setiap event internasional dengan menugaskan asset serta personel, sebagai bentuk kesetaraan TNI AL dengan Angkatan Laut negara negara maju di dunia. Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL yang juga onboard Heli Panther HS-1306 Puspenerbal terdiri dari 102 personel awak kapal, 9 personel Pilot dan Crew Heli, perwira kesehatan, perwira intelijen, perwira psikologi, perwira penerangan, perwira hukum, Kopaska dan penyelam masing-masing 1 personel. (mth/*)
Yang Pantas Diselamatkan Itu Demokrasi Pancasila, Bukan Demokrasi Liberal
Dengan begitu, demokrasi nyata dalam praktiknya belum terlaksana sebab rakyat hanya sebagai kuda tunggangan yang suaranya hanya dibeli dengan sembako atau uang lima puluh ribu. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KETIKA narasi mulai bergulir dan deras nya keinginan rakyat kembali ke UUD 1945 .arti nya demokrasi liberal sudah saatnya diakhiri, sebab kerusakan Negara Bangsa sudah semakin dititik nadir. Rupanya kaum liberal juga ingin pemilu tetap berlangsung padahal jika tetap ingin pilpres, pilkada, pemilu tetap berlangsung sama artinya memperkokoh sistem oligarki. Bahkan narasi narasi ancaman jika pemilu diundur ada gerakan untuk menyelamatkan demokrasi liberal. Padahal perubahan itu yang diinginkan adalah mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 kembali sebagai dasar berbangsa dan bernegara .kembali pada jati diri bangsa yang oleh pengamat dan kaum liberal menarasikan seakan mau menghabisi demokrasi liberal mereka tidak melihat musyawarah mufakat sebagai demokrasi. Padahal musyawarah perwakilan itu lebih beartabat dari pada demokrasi banyak-banyakan suara kalah menang pertarungan dengan menghalalkan segala cara. Perdebatan terus berlangsung dan kasak kusuk partai politik sudah mulai menghidupkan mesin partai nya untuk berebut kenikmatan kue kekuasaan pada tahun 2024. Koalisi-koalisi mulai dibentuk strategi mengatur kekuatan mulai melontarkan hal-hal yang kadang tidak masuk akal pokoknya waton saja tanpa mampu melihat Indonesia itu apa dan bagaimana. Isu politik identitas mulai keluar dari mulut ketua partai politik tanpa mampu mengaca padahal diri nya adalah bagian dari politik identitas skema dan arah isu politik identitas sudah jelas bagian dari Islamophobia. Jejak sejarah ingin mereka hapus tetapi mereka lupa Indonesia dibentuk oleh berbagai macam Identitas, Suku, Ras, Agama, Golongan dan adat istiadat. Berakar dari berbagai macam identitas itulah melahirkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika untuk mempersatukan Identitas yang bermacam-macam itu. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 bangsa Indonesia ini seakan sudah tercerabut dari akar ke Indonesia-annya, aliran pemikiran yang penuh makna tentang negara Indonesia diganti dengan Indonesia yang tanpa makna, dari Indonesia dengan sistem yang terbaik diganti dengan sistem Indonesia yang terburuk. Presidential Threshold 20 % adalah sebuah instrumen untuk membatasi masuk nya calon pemimpin yang terbaik ,Indonesia tidak boleh dipimpin oleh orang orang yang terbaik tetapi Indonesia harus dipimpin oleh orang orang yang bisa melayani kepentingan oligarki. Oleh sebab itu telah dibuang sistem terbaik didalam UUD 1945. Sistem MPR dengan demokrasi konsensus yang mencerminkan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila dengan Permusyawaratan perwakilan diganti dengan demokrasi semua yang serba mahal dan bandar bandar demokrasi yang serba pecitraan dan uang untuk membeli suara rakyat dan geser menggeser caleg tentu saja serba transaksi uang. Pemilu tahun 2019 telah mengorbankan nyawa petugas KPPS sebanyak hampir 800 orang dan biayayah yang sangat besar. Kecurangan dan kebohongan bagisn dari strategi demokrasi liberal. Sebetulnya apa demokrasi itu? Apa masih demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan sesuai keinginan rakyat? Diganti dengan demokrasi dari oligarki, oleh ketua partai politik, dan untuk oligarki. Sistem musyawarah perwakilan diganti dengan demokrasi post thrud. Fenomena kebohongan yang dilakukan terus menerus akan menjadi pembenaran hal tersebut dinamakan post-truth dan istilah tersebut pertama kali dipopulerkan oleh Steve Tesich melalui esainya pada harian The Nation tahun 1992. Frasa post-truth awalnya dikenal di ranah politik saat kontes politik memperbutkan kursi parlemen dan/atau tujuan politik lain sehingga istilah ini disebut post-truth politics. Era post-truth dapat disebut sebagai pergerseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini dan buzer-buzer Pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa semakin tipis pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Secara sederhana, post-truth dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran daripada kebenaran. Cara menanggulangi post-truth dapat dilakukan melalui literasi digital ke masyarakat luas. Praktik politik di Indonesia dengan pilpres, pileg langsung telah mempraktikan post truth sehingga munculnya buzer-buzer untuk membangun opini yang terus di gencarkan melalui media sosial membuat rakyat tidak bisa lagi melihat kebenaran. Demokrasi itu sebetulnya hanya alat bukan tujuan. Apakah demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi? Mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002 itu sama arti nya mengganti yang baik dengan yang buruk. Dengan dasar negara Pancasila dan bangsa Indonesia mempunyai bermacam- macam suku, adat istiadat, berbagai macam Agama, berbagai golongan maka the Founding Fathers adalah manusia terpilih yang mempunyai pemikiran melampaui jamannya. Tidak memilih sistem Individu, Liberal Kapitalis dengan sistem perlementer maupun Presidenseil, tetapi menciptakan sendiri sistem MPR dengan Permusyawaratan perwakilan adalah demokrasi konsensus yang bisa dikatakan demokrasi bermartabat dengan derajat yang tinggi. Menariknya, pemikiran founding fathers kita pada 1945 mengenai model Demokrasi Pancasila itu hampir identik dengan pemikiran demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh filsuf Jerman Jurgen Habermas (1982), hampir empat dasawarsa kemudian. Bagi Habermas, demokrasi deliberatif merupakan konsep demokrasi yang dilandasi oleh mekanisme musyawarah yang mendalam, tidak didasarkan pada demokrasi voting mayoritas, tetapi menekankan pada demokrasi yang mengarah pada ketaatan bersama. Konsep demokrasi ini memberikan konsensus untuk mengurangi gesekan kelompok minoritas yang tidak menerima keputusan demokratis. Arend Lijphart (1999) dalam buku nya Patternd of Democracy menjelaskan untuk mendapatkan mayoritas dukungan rakyat ada demokrasi mayoritas jika di negara itu hanya ada dua partai sedang di negara yang banyak partai maka dibutuhkan demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus-lah sebenar nya yang lebih sesuai di Indonesia seperti yang sudah digagas oleh pendiri negeri ini dengan keanggotaan MPR bukan hanya dari unsur partai politik tetapi ada utusan utusan golongan dan utusan daerah. Dengan model demokrasi konsensus maka keterlibatan partisipasi masyarakat melalui perwakilannya bisa terwujud maka konsep negara semua untuk semua dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud, dan kebhinekaan bangsa ini akan terwakili. Sistem kekeluargaan ini dianggap oleh the Founding Fathers sangat sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa Indonesia . Ironisnya, kita buang sistem yang baik ini, dan diganti dengan demokrasi banyak-banyakan suara, kalah-menang pertarungan yang lebih buruk dari demokrasi konsensus. Demokrasi terpimpin menurut istilah UUD 1945 ialah “Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi terpimpin bukanlah diktatur ,beda dengan sentralisme,dan sangat berbeda dengan demokrasi liberal yang dijalankan model pilkada, pilpres, pilsung saat ini. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia sejak dulu kala. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan ,yang meliputi bidang-bidang politik, Ekonomi, Sosial, Demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tetapi demokrasi semu sekarang ini dijalankan , malah jadi juru pawang menangkal masuknya sumberdaya manusia terbaik bangsa ke dalam tatanan politik. Bukannya menyaring dan merekrut orang-orang terbaik bangsa masuk ke dalam tatanan politik. Dengan begitu hanya pemimpin yang diinginkan oleh kepentingan oligarki saja Yanga boleh ikut. Dengan begitu, demokrasi nyata dalam praktiknya belum terlaksana sebab rakyat hanya sebagai kuda tunggangan yang suaranya hanya dibeli dengan sembako atau uang lima puluh ribu. Apakah kebodohan ini akan terus kita lanjutkan? Kesadaran kita berbangsa dan bernegara harus berani merobah tatanan yang salah ini kembali pada demokrasi musyawarah mufakat selamatkan Indonesia dari oligarkinya. (*)
POPULER
