ALL CATEGORY
PDIP Ngotot Sistem Proporsional Tertutup, Rocky Gerung: Justru Tunjukkan Kelemahan Partai
Jakarta, FNN - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti delapan Partai Politik (Parpol) yang menyatakan sikap menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan rutin dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Channel YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (13/01/22). Dalam paparannya Rocky Gerung menyinggung sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang mendorong pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Ahli filsafat dari Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa ada dua kemungkinan terkait kader PDIP. \"Kita hanya bisa menduga dua soal itu, memang nggak ada kader atau ada kader, tapi buruk karena itu mau diselundupkan,\" ungkap Rocky. Rocky Gerung juga menegaskan bahwa 8 partai yang tampak kompak menyatakan sikap itu juga hanya pura-pura. Adapun kedelapan Parpol itu meliputi Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP. \"Jadi kira-kira itu itu yang membuat 8 partai itu tiba-tiba bersahabat. Kan sebetulnya palsu juga persahabatan mereka kan dalam soal ini mereka merasa oke. Tapi jangan diganggu tuh. Pada soal lain semuanya menyatu untuk mengiyakan Omnibus Law,\" papar Rocky Gerung. Dengan sistem proporsional tertutup, lanjut Rocky, kekurangan PDIP justru akan ditunjukkan terkait kadernya. \"Sebetulnya buruknya sikap PDIP itu yaitu karena PDIP kekurangan calon yang bisa ditampilkan, maka dipaksa supaya nyoblos partainya aja. Sementara partai-partai yang lain memang ada kaderisasi,\" papar Rocky Gerung. Rocky juga menyinggung PDIP yang takut bersaing dengan tokoh-tokoh dari partai lain yang sudah siap berdebat. \"PDIP takut bersaing dengan tokoh-tokoh di partai lain yang memang siap sedia berdebat dengan PDIP di dalam kampanye nanti itu. Jadi sayang sekali PDIP mempertunjukkan kelemahannya,\" imbuh Rocky Gerung. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya menghargai sikap delapan fraksi di DPR yang membuat surat penolakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. \"Itulah demokrasi dan bagi PDIP, sama, ketika pada 2009 saat MK mengambil keputusan, sikap PDIP taat asas,\" kata Hasto ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki prinsip dalam berpolitik yang berdasarkan konstitusi dan mendorong mekanisme internal di partai bisa dikedepankan menyambut Pemilu 2024. Dari situ, PDIP pun disebut memiliki sikap berbeda dengan delapan fraksi di DPR, karena parpol berlambang banteng itu mendorong diberlakukannya proporsional tertutup. (sof).
Daftar Bursa Ketum PSSI La Nyalla Siap Berantas Mafia Sepak Bola
Jakarta, FNN – Nama AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meramaikan bursa Ketua Umum PSSI. Ketua DPD RI itu mendaftarkan diri usai salat Jumat. Ada tiga hal yang disampaikan LaNyalla perihal tekadnya mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum PSSI. Selain ingin mengembalikan kejayaan sepakbola Indonesia, LaNyalla juga bertekad untuk memberantas mafia bola yang menurutnya masih marak berkeliaran. “Saat saya menjabat Ketua Umum PSSI, mafia bola tak berani unjuk gigi. Saya sikat habis. Saya yakin para voters mau bergandengan tangan dengan saya untuk menghancurkan mafia bola, terutama di lingkaran internal PSSI,” tegas LaNyalla usai mendaftar, Jumat (13/1/2023). Di sisi lain, tekadnya tentu untuk mengembalikan kejayaan sepakbola Indonesia. Dikatakan LaNyalla, saat ia menjabat Ketua Umum PSSI, Timnas Indonesia berkibar di kancah internasional. “Saat saya pegang PSSI, kita juara AFF U-19. Kantor kita juga mewah. Pembinaan wasit dan pemain berjalan dengan baik. Dan sekarang akan saya bangkitkan kembali. Sekarang kita harus kembalikan lagi sepakbola ini dikelola oleh profesional. Kita harus kembalikan kejayaan sepakbola nasional,” tegas LaNyalla. LaNyalla mengenang ke belakang soal kiprahnya di PSSI. “Saya masih ingat perjuangan PSSI pada tahun 2012-2015 yang dimulai dari adanya organisasi PSSI asli tapi anggotanya palsu. Kemudian saya membuat KPSI yang organisasinya palsu, tapi anggotanya asli. Setelah pertemuan beberapa kali, keduanya tetap berjalan,” tutur LaNyalla. Tak lama, akhirnya digelar Kongres Luar Biasa (KLB). Saat itu Johar Arifin menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, sementara LaNyalla sebagai wakilnya yang membidangi Badan Tim Nasional. “Di KLB itu juga IPL dan ISL digabungkan. Saya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dengan memperoleh 94 suara dari 107 voters. Sisanya sebanyak 13 suara terbagi ke kandidat lainnya. Saat ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itulah petaka terjadi. Menpora kala itu, Imam Nahrawi membekukan PSSI. “Kami terus berjuang. Menang di PTUN dan tingkat banding hingga kasasi. Tapi kemudian ada kejadian luar biasa, saya dikriminalisasi. Saya dituduh kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, meski akhirnya tak terbukti dan saya bebas murni. Saya kemudian jadi Ketua DPD RI,” katanya. Dari situlah LaNyalla merasa masih memiliki utang kepada para voters yang memberi saya amanah dengan memilihnya sebagai Ketua Umum PSSI waktu itu. “Sekarang saya terpanggil. Sudah saatnya saya membayar utang saya kepada para voters sebagai pemberi amanah saat itu. Yang pasti, tugas saya belum selesai dan pada saatnya kita benahi semua,” tutur LaNyalla. (sof)
Pamer Kesuksesan dan Terus Blusukan, Jokowi Belum Menyerah dan Abaikan Teguran Mega
Jakarta, FNN – Kemarin, saat Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang (PBB), Presiden Jokowi memamerkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang mengalami penurunan di tahun 2022. Angka kemiskinan turun dari 10,1% tahun 2021 menjadi cuma 9,4% tahun 2022. Angka pengangguran yang awalnya 7,1% di tahun 2021 turun menjadi 5,9% di tahun 2022. Setelah ditelusuri, ternyata Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan data yang sama dan sumbernya dari Badan Pusat Statistik. Tetapi, di media-media banyak sekali berita tentang PHK di mana-mana dan PHK-nya pun besar-besaran. Bukan hanya di pabrik-pabrik garmen yang padat tenaga kerja, tapi juga di Unicorn yang dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi. Bagaimana memahami soal ini? “Kalau Pak Jokowi kutip data BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Januari 2022 sampai November 2022, selama 11 bulan, ada 983.000 pekerja yang mencairkan JHT (jaminan hari tua). Artinya, dia sudah di PHK. Jadi, kalau datanya sampai bulan ini, artinya ada 1 juta lebih PHK. Kenapa bukan Itu yang diangkat Pak Jokowi?” kata Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (13/01/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Statistik itu, kata Rocky, mempunya dua sisi, yaitu ada bagian yang baik dan bagian yang buruk dan pemerintah mengambil yang baik. “Jadi, memang istana akan pilih mana data yang bagus,” tegas Rocky. Tetapi, data Apindo, Bloomberg, dan data CNBC menunjukkan bahwa setiap hari di Jakarta ada 100.000 PHK dari 160 perusahaan di Jawa Barat. “Artinya, memang enggak ada kemungkinan kita untuk sekadar menangkap sinyal positif dari Pak Jokowi,” ujar Rocky. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia salah satu negara yang dibandingkan negara-negara lain jauh lebih bagus, tetapi dalam pidato Pak Jokowi di HUT ke-50 PDIP kita diminta untuk tetap waspada dengan situasi global yang memburuk. Kalau ekonomi kita memang tumbuh dengan bagus seperti yang digambarkan, kita akan kebal terhadap pengaruh globalisasi. Selain itu, presiden Jokowi juga masih melakukan blusukan ke pasar-pasar tradisional sambil membagikan sembako. Kemudian masyarakat berebut untuk mendapatkan sembako. Fakta di pasar ini membatalkan fakta yang diucapkan presiden yang memuji bahwa ekonomi kita tumbuh. “Jokowi berbohong karena mengatakan ekonomi tumbuh tapi masih bagi-bagi sembako,” ujar Rocky. Apalagi kalau menggunakan prinsip keadilan sosial, pemerataan tidak terjadi, yang ada akumulasi tiga empat orang. Itu yang dibanggakan presiden. Mengapa di akhir masa jabatannya Pak Jokowi masih terus tampil seperti itu seorang kandidat yang berkampanye dengan bagi-bagi sembako. Padahal, sinyalnya sudah jelas ketika Ibu Megawati pada HUT ke-50 PDIP menyatakan bahwa kalau sudah dua kali ya maaf dua kali saja. Demikian juga Pak Tito Karnavian yang dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan lain-lain menyatakan bahwa tidak ada agenda lain bahwa Pemilu akan tetap berjalan pada tahun 2024. “Kalau itu alasannya kita bisa duga dengan kuat, dengan data singkat ini kita bisa duga bahwa ada persiapan Jokowi untuk tampil ulang. Karena itu, mulai dinyatakan ini Bapak Bangsa yang akan mengatasi masalah. Kendati ada perekonomi yang memburuk, tapi Bapak Bangsa kita masih bagi-bagi BLT, lalu disihirlah publik ini seolah-olah negara itu punya kapasitas untuk membagi BLT pada semua rakyat. Jadi ini persiapan justru untuk menunda Pemilu, persiapan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, walaupun ditegur Ibu Mega, tetapi enggak ada alasan Jokowi untuk enggak bermain politik, karena dia takut, dia gugup di akhir masa jabatannya betul-betul dia diimpeach,” jawab Rocky panjang lebar. Menurut Rocky, persoalan impeachment ini juga disiapkan oleh partai-partai. “Delapan partai yang kemarin menolak sistem proporsional tertutup akan dilanjutkan saya kira, karena bagi mereka ini to be or not to be,” kata Rocky. “Jadi, kalau Jokowi lihat itu maka dia panik sendiri. Karena dia panik maka dia akan minta perlindungan dari rakyat. Nah, rakyat merasa bahwa yang diberikan Jokowi itu tulus, padahal itu tidak tulus, karena dia mau kangkangi rakyat itu untuk dapat 3 periode atau perpanjangan minimal,” ujar Rocky. (sof).
Jokowi Pro PKI?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERMINTAAN maaf yang disampaikan Presiden Jokowi atas pelanggaran HAM berat masa lalu menurutnya didasarkan pada laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Tim yang dibentuk berdasarkan Keppres No 17 tahun 2022 diketuai oleh Makarim Wibisono dengan Ketua Dewan Pengarah Mahfud MD. Permohonan maaf ini tidak relevan karena tidak berhubungan dengan Jokowi. Kecuali Jokowi memang mengaitkan diri pada hubungan emosional dengan korban pelanggaran HAM berat. Desakan terkuat agar pemerintah meminta maaf justru datang dari keturunan dan kader kiri simpatisan PKI. Selainnya tuntutan lebih pada proses hukum. Tiga hal menarik dari pengumuman dan kerja Tim bentukan Jokowi yaitu : Pertama, sebagian besar kasus pelanggaran HAM berat adalah peristiwa masa Pemerintahan Soeharto yang diawali masa pemberantasan PKI akibat PKI yang gagal kudeta. Kasus Talangsari dan Mei 1998 pelakunya masih ada demikian juga Papua dan Aceh. Nampak TNI yang menjadi sasaran pengungkapan \"pelaku\" pelanggaran HAM berat. Kedua, Keppres 17 tahun 2022 menugaskan Tim bekerja untuk pelanggaran HAM berat sampai tahun 2020. Nyatanya tidak satupun pelanggaran HAM berat terjadi di masa Jokowi. Bagaimana dengan tewasnya ratusan petugas KPPS, peristiwa Mei 21-22 tahun 2019 atau pembantaian 6 Laskar 7 Desember 2020? Ketiga, peristiwa tahun 1965-1966 tidak disebut peristiwa apa, terkesan menghindari sebutan PKI, anggota PKI kah yang dimaksud sebagai korban yang perlu disantuni? TNI pelanggar HAM berat lagi? Permohonan maaf kepada kader atau simpatisan PKI adalah penghianatan sejarah. Mereka yang semestinya minta maaf pada bangsa atas penghianatannya. Pembentukan Tim juga kontroversial dan melanggar hukum. Aneh Keppres dapat menganulir UU. Pelanggaran HAM berat telah diatur dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penyelidikan pro yustisia Komnas HAM itu seharusnya ditindaklanjuti oleh Kejagung bukan penyelesaian non yudisial. Masalah HAM berat tidak dapat seenaknya di selesaikan semaunya Presiden melalui Keppres. Apalagi cuma minta maaf. Emang lebaran. Meski begitu maaf-maafan dalam urusan PKI tidak pada tempatnya. PKI itu komunis yang tidak bermoral, telah berulangkali berbuat jahat terhadap negara sejak tahun 1926, 1948 dan 1965. Bila mereka dikasih angin akan segera mengkonsolidasikan diri lalu kudeta kembali. Terang-terangan atau terselubung. Melalui permintaan maaf Jokowi maka itu adalah peluang bahkan pembenaran. Pertanyaan mendasarnya ya itulah, Jokowi pro PKI? Bandung, 13 Januari 2023
Soal Mafia Tanah, Eros Djarot Tantang Jokowi Adu Data bukan Adu Kuasa
Jakarta, FNN - Seniman yang juga Ketua Gerakan Bhinneka Nasional (GBN) Eros Djarot membesuk salah satu korban kriminalisasi kasus tanah, SK Budiarjo, di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/1). SK Budiarjo atau yang dikenal dengan Budi merupakan Ketua Forum Korban Mafia Tanah (FKMTI). Eros meminta semua pihak yang dirugikan karena mafia tanah, termasuk Budi, untuk tidak takut dan akan membantu mengusut kasus ini. Ia mengajak semua korban untuk adu data dengan pihak-pihak terkait. \"Jadi enggak usah takut. Yang penting kita santun, sopan, enggak usah teriak-teriak. Kita tunjukkan aja, kita adu data. Pak Presiden, Pak Menkopolhukam Mahfud MD, Kejaksaan, Kapolri kalau memang mau ayo kita adu data, jangan adu fitnah dan jangan pakai adu kuasa,\" kata Eros dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/1). Eros mengatakan, semua korban memiliki data-data. Sehingga bisa diadu untuk menentukan siapa sebetulnya yang harus ditahan di penjara. \"Kita minta sekali lagi Pak Jokowi, kami cinta sampeyan, Pak Mahfud, ayo kita bantu Pak Jokowi dan Pak Mahfud. Salah satu membantunya dengan meminta Pak Presiden, saya juga pendukung anda, ya, ayo kita adu data, kami siap. Mudah-mudahan semangat kita tidak gendor,\" ujar Eros di halaman penjara Salemba. \"Kita harus sadar bahwa negara ini diperuntukkan seluruh hasil bumi, kekayaan negeri ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, bukan kemakmuran segelintir orang. Apalagi segelintir orang yang sukanya merampas tanah rakyat. Jadi mafia ini ada di mana-mana. Kali ini Mas Budi Ketua Forum Mafia Tanah, dia memperjuangkan haknya malah dipenjara. Ini, kan, enggak benar,\" tegasnya lagi. Pada kesempatan yang sama, putra Budi mengungkapkan kasus yang dihadapi ayahnya murni kriminalisasi. Ia menegaskan, tanah yang kini dipermasalahkan dibeli ayahnya dengan itikad baik. \"Karena bapak saya, kan, membeli, punya itikad baik, menggunakan juga tidak. Tanah kami yang di Cengkareng. Bapak saya beli [tahun] 2006 habis dari jual pabrik di China, bapak saya beli tanah itu,\" ungkap putra Budi. Ia kemudian menyebut ayahnya ditahan di penjara dua hari yang lalu. Tak hanya ayahnya, ibunya yang bernama Nurlaela juga ditahan namun terpisah di Polda Metro Jaya. \"Ibu sama. [Tahanan] dipisah. Kasus yang sama. [Kenapa] dipisahkan kurang tahu juga saya. Upaya hukum tetap jalan,\" ujarnya. Usai menjenguk Budi di Rutan Salemba, Eros dan rombongan pun menuju ke Komnas HAM untuk mengadukan kasus Budi. Eros dan rombongan diterima Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Harry. Di sana, kedua anak Budi dan Wakil Sekjen FKMTI Edwin menceritakan kronologi kasus tanah hingga penahanan yang dilakukan. Mendengar itu, Komnas HAM berjanji akan segera mempelajari kasusnya. \"Harry berjanji akan mempelajari kasus itu. Sedang terkait kasus istri Ketua FKMTI ditahan, Komnas HAM berjanji segera menghubungi pihak terkait untuk bisa dibebaskan karena Ibu Nurlaela masih sakit dan baru menjalani operasi,\" pungkasnya. Latar Belakang Kasus Pengacara Budi, Yahya Rasyid, mengungkapkan kasus yang menimpa kliennya ini bermula dari 2006 silam. Awalnya, Budi membeli sebidang tanah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Budi. Dia pun telah mendapatkan girik sebagai tanda kepemilikan. \"Tiba-tiba dari pihak Agung Sedayu Grup itu dia merasa bahwa tanah itu masuk di sertifikatnya nomor 633 itu, sehingga berperkara lah dia dengan penjual. Bukan Pak Budi, dan penjualnya menang,\" ungkap Yahya. Bukannya menyerah karena telah kalah dalam gugatan, perusahaan itu malah melakukan penyerobotan lahan milik Budi. Bahkan, kontainer yang ditempatkannya di tanah itu dicuri dan Budi mendapat kekerasan fisik. Hal tersebut lantas dilaporkan Budi ke Polres Metro Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya. Hanya saja, laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti. \"Begitu dipukul, dia lapor polisi, ketika lapor polisi di Polres Jakbar, diproses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian stuck dia punya laporan, karena alasannya hilang berkasnya. Kedua, penyerobotannya dan pencurian kontainernya, kan, itu dilapor di Polda, di Polda juga tidak jalan,\" jelas Yahya. \"Akhirnya diadukan di Bareskrim akhirnya digelar. Dinyatakan itu 10 penyidik dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik tapi tidak ada tindak lanjutnya, tiba-tiba dikeluarkan SP3,\" sambung dia. Surat girik yang sempat dijadikan bukti dalam laporan itu pun dikembalikan polisi ke Budi. Dia pun lantas membuatkan sertifikat tanah miliknya itu. Usai sertifikat itu terbit, Budi malah dipolisikan oleh PT Agung Sedayu Grup dengan tuduhan pemalsuan dokumen pada sekitar 2016 silam. \"Pak Budi ini sama sekali tidak ada berurusan dengan pemalsuan menggunakan surat palsu, ya, sesuai Pasal 266, 263, itu, kan, tidak ada. Jadi unsur deliknya itu sama sekali tidak ada. Justru dia yang korban dan ini sudah beberapa kali dijembatani, ya, dimediasi. Dan surat-suratnya pak Budi sudah digelar di Menkopolhukam, ternyata terdaftar, sah, bener semua surat-suratnya,\" tutur Yahya. Atas laporan itu, Budi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dia pun langsung menempuh jalur praperadilan. Hanya saja, Budi malah dijemput paksa lantaran dinilai tak menghadiri penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan atau tahap dua. \"Ada panggilan tahap 2 tapi enggak kita hadiri, karena, kan, dilakukan upaya hukum tidak perlu untuk tahap 2. Kita praperadilan, kan, Polda dipanggil, Kejati dipanggil tidak menghargai peradilan. Melecehkan peradilan, tidak hadir, malah dia jemput paksa,\" katanya. Hingga saat ini, Budi masih mendekam di Rutan Salemba atas perkara tersebut. Pihaknya pun telah mencoba mengadukan hal tersebut ke Menkopolhukam, namun belum mendapat tindak lanjut. \"Kita minta ke Menkopolhukam itu untuk meminta bantuan hukum supaya dilakukan penangguhan penahanan, tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya,\" tutup dia. (sof).
Kita Sudah Terbiasa Disuguhi Politik Dua Wajah dari Pak Jokowi
Jakarta, FNN - Kendati dua hari yang lalu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, DPR, juga pemerintah sudah sepakat bahwa Pemilu tetap sesuai jadwal, yakni tahun 2024, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno poin edisi Kamis (12/01/23) mengingatkan agar kita tidak terlalu terburu-buru menyimpulkan dan bersikap terlalu optimis bahwa Pemilu akan berjalan sesuai jadwal karena gerilya menunda Pemilu masih terus berjalan. Hersu beralasan, “Karena kita sudah terbiasa disuguhi sebuah realita yang menafsirkan secara terbalik semua pernyataan dari Presiden Jokowi. Jadi kita harus tetap menyediakan peluang bahwa situasinya tidak linier dengan apa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Pak Jokowi.” Kita ingat bagaimana ekspresi Presiden Jokowi ketika Ibu Megawati mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak lagi berpikir untuk memperpanjang masa jabatan dan tetap melaksanakan Pemilu sesuai jadwal. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ibu Megawati di hadapan Pak Jokowi, di depan Wapres, dan para menteri kabinet serta ribuan kader PDIP, dan bisa disaksikan secara langsung oleh publik secara luas. “Ini bukan pertama kali Ibu Megawati menentang niat Pak Jokowi dan para pendukungnya untuk memperpanjang masa jabatan,” ujar Hersu. Sebelumnya, lanjut Hersu, Megawati sudah menyatakan sikap penentangannya terhadap ide memperpanjang masa jabatan dan penundaan Pemilu melalui Sekjen PDIP, Hasto Kritianto. PDIP juga memutuskan untuk menutup pintu amandemen karena mereka khawatir akan digunakan para penumpang gelap, yakni mereka-mereka yang ingin memperpanjang penundaan pemilu dan menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden 3 periode. Walaupun PDIP sudah tegas, Ibu Megawati sudah tegas sejak awal, kata Hersu, upaya memperpanjang masa jabatan Jokowi itu masih jalan terus. Kini, setelah Ibu Megawati menyampaikannya secara terbuka di depan wajah Pak Jokowi dan langsung disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, apakah Jokowi dia masih akan terus bergerilya mengegolkan perpanjangan masa jabatan? “Saya kira kita sudah hafal, sudah terbiasa disuguhi politik dua wajah dari Pak Jokowi atau banyak orang menyebutnya menafsirkan secara terbalik dari pernyataan Pak Jokowi,” kata Hersu. Misalnya, kata Hersu, kalau Pak Jokowi menyatakan ekonominya akan meroket itu berarti ekonomi nyungsep. Kalau sebelumnya Pak Jokowi menyatakan bahwa mereka yang mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan sampai tiga periode dibilang mencari muka, menampar, atau menjerumuskan, kita bisa menaksirkan bahwa Pak Jokowi masih tetap menginginkan itu. Tetapi, ketika Jokowi diminta menegur orang-orang dekatnya, para pejabat tinggi, para menteri, untuk tidak lagi menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan, Pak Jokowi menyatakan bahwa itu merupakan kebebasan berekspresi, mngeluarkan pendapat, karena kita negara demokrasi. Artinya, Pak Jokowi tetap membiarkan dan diam-diam merestui itu. “Jadi, kalau sekarang ini Ibu Megawati sudah tegas tidak ada penundaan pemilu, Menteri Dalam Negeri, DPR, dan KPU sepakat Pemilu tetap akan dilaksanakan tanggal 14 Januari, tetap saja kita harus antisipasi kemungkinan Pak Jokowi dan para pendukungnya mencari celah, mencari berbagai cara menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya,” pesan Hersu. Hersu memberi alasan karena banyak sekali kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, yang akan berakhir ketika Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Menurut Hersu, bagi para pendukungnya Pak Jokowi telah menjadi manusia super dan presiden terbaik. Pernyataan terbaru dari Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Afriansyah Nur, yang saat ini menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dia menyatakan bahwa di antara semua presiden, yang paling cocok memimpin kita saat ini adalah Pak Jokowi. Selebihnya belum ada. Karena itu, dia belum memutuskan mendukung siapa. Tetapi, kalau bisa, kalau undang-undang bisa, pasti PBB memilih kembali Bapak Joko Widodo, karena semua calon lain hanya omdo. Pernyataan Afriansyah disampaikan hanya sehari setelah Ibu Megawati menyampaikan bahwa ya maaf, kalau Presiden Jokowi sudah dua kali, ya sudah dua kali. Enggak usah mikir lagi memperpanjang masa jabatan. “Afriansyah tidak sendirian, banyak sekali yang berpikir seperti itu di kabinet maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Belum lagi di kalangan para relawannya. Ini luar biasa. Saya kira ini merupakan sinyal bahwa mereka ini, para pendukung Pak Jokowi, masih terus akan mencari berbagai cara,” ujar Hersubeno Arief.(ida)
Jaksa Agung AS Menyelidiki Temuan Dokumen Rahasia di Rumah Biden
Washington, FNN - Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland pada Kamis (12/1) mengumumkan penunjukan seorang jaksa khusus untuk menyelidiki cara Presiden Joe Biden menangani dokumen sensitif pemerintah.Pengumuman itu dilakukan beberapa jam setelah seorang pengacara kantor presiden AS, Gedung Putih, mengungkapkan bahwa tim hukum Biden telah menemukan sebundel dokumen rahasia di rumah sang presiden di Delaware.Sebelumnya pada Senin (9/1), Gedung Putih mengungkapkan temuan dokumen rahasia di kantor sebuah lembaga kajian di Washington.Gedung Putih mengatakan dokumen-dokumen itu berasal dari masa jabatan Biden sebagai wakil presiden.Garland mengatakan Robert Hur, mantan jaksa di Maryland, akan bertugas sebagai jaksa khusus untuk kasus tersebut.Penunjukan jaksa khusus (special counsel) kadang-kadang dilakukan untuk menyelidiki kasus-kasus yang sensitif secara politis.Jaksa semacam itu mengemban tanggung jawab tanpa intervensi dari pimpinan Departemen Kehakiman, termasuk Garland --yang ditunjuk sebagai Jaksa Agung AS oleh Biden.Jaksa khusus terkadang juga menyelidiki kasus-kasus kriminal.Garland pada November menunjuk jaksa khusus Jack Smith untuk mengawal penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap Donald Trump dalam kasus penanganan dokumen rahasia dan upaya membatalkan hasil pemilihan presiden (pilpres) 2020.Trump, yang dikalahkan oleh Biden, pada November mengumumkan akan mencalonkan diri dalam pilpres 2024.Seorang jaksa independen –setara dengan jaksa khusus– pada masa Presiden Bill Clinton menyelidiki skandal politik Whitewater dan hubungan intim sang presiden dengan anggota staf Gedung Putih bernama Monica Lewinsky.Penyelidikan itu berujung pada pemakzulan Clinton oleh DPR AS, meski kemudian dia dibebaskan oleh Senat.Biden (80 tahun) diperkirakan akan mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden dalam beberapa bulan ke depan. Temuan dokumen rahasia itu telah menimbulkan kekhawatiran pada dirinya.Pada Kamis, dia mengatakan kepada pers bahwa dirinya akan berbicara tentang \"semua hal itu segera\", sebelum membacakan pernyataan tertulis dari Gedung Putih tentang kasus tersebut.\"Seperti yang saya sampaikan awal pekan ini, orang-orang tahu bahwa saya menganggap serius dokumen rahasia, materi rahasia. Saya juga mengatakan kami sedang bekerja sama sepenuhnya dengan Departemen Kehakiman,\" kata Biden.Biden mengatakan tim hukumnya menemukan sejumlah kecil dokumen bertanda \"rahasia\" di ruang penyimpanan dan lemari arsip di perpustakaan pribadinya di Wilmington.Perpustakaan itu bersebelahan dengan garasinya yang terkunci, kata Biden.Sebelumnya, Richard Sauber, penasihat hukum Presiden Biden, mengatakan dalam pernyataan pada Senin bahwa materi rahasia ditemukan dalam laci terkunci oleh para pengacara pribadi Biden pada 2 November.Saat itu, mereka sedang mengemasi arsip di kantor Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, sebuah lembaga kajian pada Universitas Pennsylvania.Beberapa pejabat mengatakan para pengacara Biden menemukan kurang dari selusin dokumen rahasia di dalam kantor itu.Mereka kemudian mengontak Arsip Nasional AS, badan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dokumen pemerintah, untuk menyerahkan temuan.Biden mengatakan dirinya \"terkejut saat mengetahui ada dokumen pemerintah yang dibawa ke kantor itu\" dan mengaku tidak mengetahui isinya.Dalam kasus Trump, para petugas FBI (badan investigasi federal AS) menggeledah rumah mewahnya di Florida pada Agustus.Sekitar 100 dokumen berlabel rahasia berada di antara ribuan dokumen yang disita dalam penggeledahan itu.Biden pada September menyebut cara pendahulunya menangani dokumen rahasia \"benar-benar tidak bertanggung jawab\".(ida/ANTARA/Reuters)
“Saya Harus Ditersangkakan, tapi Saya Sudah Ikhlas,” ujar PC
Jakarta, FNN - Terdakwa dalam dugaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Putri Candrawathi mengaku bahwa dirinya sudah ikhlas untuk ditersangkakan dalam kasus ini.“Saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiaya dari saudara Yosua, tapi saya harus ditersangkakan seperti ini, tapi saya sudah mengikhlaskan, Yang Mulia,” ujar Putri Candrawathi dalam persidangan, sebagaimana dipantau dari kanal YouTube PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika hakim bertanya apa yang hendak disampaikan oleh Putri Candrawathi terkait meninggalnya Yosua di dalam peristiwa pembunuhan ini.Selain menyampaikan bahwa dirinya ikhlas telah ditersangkakan, Putri Candrawathi juga menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Yosua. Dalam permohonan maafnya, Putri mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Ferdy Sambo akan bertindak sejauh ini.“Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini, karena saya tahu suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri,” kata Putri.Lebih lanjut, Putri Candrawathi juga menyampaikan permohonan maaf kepada Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma’ruf, beserta keluarga masing-masing terdakwa.“Saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing,” ucap Putri.“Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali,” tuturnya melanjutkan.Dalam persidangan yang digelar pada Rabu (11/1) ini, Putri Candrawathi diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain Putri Candrawathi, terdapat empat terdakwa lain yang terlibat di dalam kasus ini, yakni Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.Kelima terdakwa ini didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Kursus Manajemen Keamanan Atadion Akan Digelar Polri Akhir Januari
Jakarta, FNN - Polri akan menggelar kursus manajemen keamanan stadion bagi personel kepolisian dan pemangku kepentingan terkait pada akhir Januari dengan menghadirkan tim pengajar dari Coventry University, Inggris.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat, mengatakan kursus tersebut diselenggarakan selama enam hari, mulai 25 Januari hingga 2 Februari 2023.\"Kursus ini dalam rangka mewujudkan sistem pengamanan pertandingan sepak bola yang lebih sistematis dan terstruktur,\" kata Dedi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.Selain mewujudkan sistem pengamanan yang lebih sistematis dan terstruktur, lanjutnya, kursus tersebut juga diharapkan mewujudkan perkembangan aturan penyelenggaraan kompetisi sepak bola secara adaptif, seperti Perpol Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Olahraga yang diterbitkan Polri usai Tragedi Kanjuruhan.Perpol tersebut mengatur tentang bentuk pengamanan, pelaksana pengamanan, mekanisme perizinan, penilaian risiko, pengaturan zona pengamanan, pelibatan personel dan perlengkapan pengamanan, serta cara bertindak setiap personel pengamanan.Dedi menjelaskan pengajar kursus tersebut sebanyak lima orang, yang terdiri atas tiga orang dari kalangan akademisi dan dua orang komandan bersertifikat pengamanan pertandingan sepak bola.\"Dua pengajar ini bersertifikat serta berpengalaman dalam memimpin pengamanan Piala Dunia 2022 di Qatar,\" tambahnya.Polri menggelar kursus tersebut bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dengan Coventry University. Banyak tujuan yang ingin dicapai dalam kursus tersebut, di antaranya mewujudkan pemahaman utuh tentang kesiapan pelaksanaan pengamanan stadion dalam rangka penyelenggaraan kompetisi sepak bola.Pemahaman utuh itu meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengamanan, komando, dan pengendalian. Kemudian, terwujudnya kesamaan persepsi cara bertindak dan kewajiban serta larangan bagi personel pengamanan stadion dalam rangka penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang sesuai aturan berlaku.Selain itu, diharapkan pula penyelenggaraan kegiatan penilaian risiko pada penyelenggaraan kompetisi sepak bola dapat tepat sasaran dan menjadi acuan bagi penerbitan izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola.\"Peserta kursus ada 66 orang, terdiri atas personel Polri sebanyak 56 orang dan personel eksternal dari instansi terkait sebanyak 10 orang, seperti Kementerian PUPR, Kemenpora, Kementerian Kesehatan, PSSI, dan PT LIB,\" ujarnya.Kursus tersebut sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat mengecek kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 20 Desember 2022. Upaya itu juga tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar iklim sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan memenuhi standar FIFA.\"Harapan kami, ke depan sepak bola kita akan menjadi lebih baik, lebih bagus, dan bisa membawa harum nama Indonesia di nasional maupun internasional,\" kata Listyo Sigit.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Ideologi Alternatif yang Ditawarkan Parpol Baru
Yogyakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menyebut sejumlah partai politik baru yang muncul menyongsong Pemilu 2024 tidak ada yang mengusung ideologi baru sebagai alternatif bagi konstituennya.\"Ideologi mereka kan tidak terlalu banyak berbeda dengan (partai) induknya,\" kata Mada dalam diskusi \"Pojok Bulaksumur\" di UGM, Yogyakarta, Kamis.Sejumlah partai baru di Indonesia lahir, kata dia, sebagian besar dipicu karena sakit hati dan bukan soal ideologi baru yang akan diusung.\"Sakit hati, tidak dapat jawaban, lempar-lemparan kursi di partai, dan seterusnya. Jadi simpel sekali, partai-partai baru di Indonesia ini lahir,\" kata dia.Ia mencontohkan sejumlah partai baru yang berideologi tak jauh berbeda dari partai induknya di antaranya Partai Ummat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Gelora dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Sejumlah partai tersebut kemudian saling berebut basis masa yang sama.\"Jadi kalau ada partai baru yang ideologinya sama tapi konstituennya tidak nambah nah itu kan berarti pertarungannya sebenarnya internal di antara mereka sendiri,\" kata Mada Sukmajati.Dengan pola semacam itu, menurut dia, pergantian perilaku memilih itu jarang sekali yang dari pendukung partai nasionalis ke partai islam atau sebaliknya.\"Biasanya mutar-nya ya pada partai-partai nasionalis. Jadi kalau enggak milih Partai Gerindra ya PDIP atau sebaliknya. Kalau enggak milih PKB ya PPP, jadi mutar di situ aja,\" kata dia.(ida/ANTARA)
POPULER
