ALL CATEGORY
Impor Beras Dibuka, Lagi-lagi Jokowi Ingkar Janji
Oleh Wawan Leak - Koordinator ID.Food Watch Kran impor beras yang kembali dibuka oleh Jokowi sebagai Presiden RI, jelas sangat tidak sesuai dengan semngat Ketahanan Pangan yang dicanangkannya sendiri. Seperti kita ketahui bersama, Presiden Jokowi baru saja membuka kran impor beras sebesar 500.000 ton dengan pengalokasian Rp 4,4 Triliun. Keputusan tersebut sangat fatal sekali, karena disampaikan oleh Presiden Indonesia, yang sudah dikenal di belahan mana pun bahwa Indonesia adalah bangsa agraris, yang bertumpu pada sektor pertanian, dan perikanan karena letak geografis Indonesia. Sebutan tentang pangan bukan lagi menjadi ketahanan pangan akan tetapi musti diganti demgan sebutan kedaulatan pangan. Karena dengan jargon Ketahanan oangan, masih ada celah untuk impor pangan. Dan lagi-lagi petani diposisikan sebatas obyek dan bukan subyek dalam hal urusan pangan. Bisa dibayangkan bagaimana ke depan nasib petani Indonesia. Belum lagi akhir-akhir ini, petani banyak mengeluh tentang kelangkaan pupuk bersubsidi. Kalaupun ada harganya melambung tinggi, dan yang pasti tidak sesuai dengan harga panen. Pertanyaannya, masih adakah fungsi dari Kementerian Pertanian, kalau memang tidak bisa menjawab tentang kebutuhan pangan dalam negeri. Atau copot dan ganti Menteri Pertanian, yang tidak berfungsi sebagaimana layaknya. Mengapa perlu dicopot? Sebab sebagai tanggungnjawab moral lantaran tidak berhasilnya dia menjadi Menteri Pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Bagaimana mungkin negara yang samgat diuntungkan dengan iklim tropis, masih saja menjadi negara importir pangan? Dan ID.Food WATCH akan berkirim nota protes tentang hal tersebut, langsung kepada Presiden Jokowi dan Kementerian terkait, karena ini sangat mencederai rakyat khususnya petani. (sof)
Audit Seluruh Tahapan Pemilu!
Bahkan, menurut saya, kepolisian harus mulai mengambil Tindakan aktif untuk membongkar skandal pemilu ini. Ini kejahatan terhadap kedaulatan rakyat, dan merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat. Oleh: DR. Ahmad Yani, SH, MH, Koordinator Gerakan Melawan Political Genoside (GMPG), Ketua Umum Partai Masyumi SAYA sedari awal sudah menduga, Proses dan tahapan pemilu 2024 akan dipenuhi dengan masalah-masalah serius. Berkali-kali saya telah mengingatkan KPU baik sebagai pribadi, sebagai ketua umum partai maupun sebagai bagian dari Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG) Bersama kawan-kawan partai lain yang tidak diikut sertakan dalam tahapan verifikasi administrasi maupun faktual. Tujuan kami mengritik itu untuk meluruskan proses demokrasi politik yang akan kita hadapi 2024 yang akan datang. Tanpa berpikir pragmatis atau kepentingan pribadi, kita harus berdiri sebagai warga negara yang ingin proses demokrasi itu berjalan secara jujur dan adil sesuai dengan UUD NRI 1945. Apa yang kami sarankan untuk segera diperbaiki oleh KPU telah menjadi masalah sekarang ini. Terbongkarnya upaya terselubung yang dilakukan oleh KPU RI sebagaimana yang diberitakan Koran Tempo, Senin 12 Desember 2022, media mainstream lainnya dan media sosial, memperlihatkan ada indikasi atau dugaan bahwa pengaturan pemilu telah dilakukan mulai dari proses awal yaitu penyusunan dan penetapan regulasi serta pendaftaran partai politik. Bagi saya masalah utama yang muncul pada awal-awal adalah masalah Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Sipol ini tidak memiliki legitimasi hukum apapun untuk dijadikan instrumen dalam pendaftaran, verifikasi administrasi/faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu. Secara hukum, Penggunaan Sipol itu Ilegal dan tidak memiliki dasar hukum apapun dalam Undang-Undang Pemilu. KPU tidak bisa membuat norma tanpa perintah Undang-undang. Undang-undang Pemilu tidak memerintahkan KPU untuk mengatur sipol itu. Lebih mirisnya, Sipol diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022. Sementara Akses Sipol sudah mulai dibuka 24 Juni 2022. Bayangkan, tanpa ada aturan apapun sipol dibuka untuk pendaftaran peserta pemilu. Karena itu, Proses input data yang dilakukan sejak 24 Juni 2022 adalah proses yang ilegal. Tanpa dasar hukum apapun partai-partai politik yang mengisi data sipol tidak menyadari bahwa instrumen itu adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum. Parpol yang menggunakan instrumen sipol dalam mengisi/menginput data dan dokumen sebelum dibukanya pendaftaran partai politik yaitu tanggal 1 Agustus 2022 sampai tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB adalah tindakan ilegal, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan karenanya proses yang dilakukan parpol tersebut cacat hukum/yuridis. Karena itu kami menyatakan sipol itu bukan instrumen utama untuk pendaftaran partai politik. Sebab dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, sipol tidak disebutkan sebagai sarana untuk pendaftaran partai politik dan istilah sistem informasi partai politik pun tidak disebutkan dalam UU tersebut. Upaya hukum telah kami lakukan, upaya politik juga telah kami tempuh untuk meluruskan proses pemilu ini. Maka untuk proses politik yang demokratis, sah dan konstitusional kami mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung mengenai keberadaan Sipol ini. Politik Genosida Pendaftaran Partai politik peserta pemilu dibuka dari tanggal 1 Agustus 2022 dan ditutup tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Pendaftaran yang dimaksud adalah penyerahan kelengkapan administrasi partai politik peserta pemilu untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual, bukan dalam tahapan pendaftaran partai politik. Namun diluar dugaan, pada tanggal 16 Agustus 2022, petugas KPU telah mengembalikan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU. Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh petugas KPU tersebut yang berakibat kepada 16 partai politik tidak diberikan hak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi administrasi dan faktual. Dengan surat itu Partai Politik dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Tentu mengherankan, tanggal 14 itu adalah penutupan pendaftaran, bukan penutupan verifikasi administrasi partai politik. Pertanyaannya darimana KPU dapat menyimpulkan bahwa partai politik memenuhi syarat atau tidak, sebelum melakukan verifikasi administrasi? Verifikasi Administrasi baru dimulai tanggal 15 Agustus sampai tanggal 14 Oktober 2022. Namun KPU dengan “jumawa” mengatakan bahwa mengenai tidak memenuhi syarat pendaftaran partai politik tanpa verifikasi, tanpa surat keputusan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Untuk melawan keputusan KPU yang sewenang-wenang itu, beberapa partai yang tidak diikutkan dalam verifikasi administrasi menggugat dengan mengajukan sengketa Proses ke Bawaslu RI. Namun seperti paduan suara, Bawaslu mengatakan kami tidak memiliki objek sengketa karena KPU tidak mengeluarkan surat keputusan, padahal pada tanggal 29 Juli 2022 Ketua Bawaslu telah mengirim surat resmi kepada Ketua KPU untuk menuangkan hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dapat atau tidak dapat mengikuti verifikasi administrasi dalam berita acara. Lalu pertanyaanya apa kerja Bawaslu? Apakah membiarkan KPU melakukan Tindakan sewenang-wenang tanpa menegurnya? Harusnya Bawaslu menyampaikan keberatan terhadap apa yang dilakukan KPU yang melanggar hukum itu. Tetapi itu tidak terjadi, dan dugaan scenario untuk mengatur proses pemilu berjalan terus tanpa memperdulikan protes dan proses hukum yang diajukan. Sungguh ironis tindakan Bawaslu yang seharusnya menjadi pengawas dalam proses seluruh tahapan pemilu, tidak melaksanakan tupoksinya sebagaimana mandat konstitusi dan Undang-Undang. Untuk melawan kesewenang-wenangan itu, kami membentuk Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG). Enam partai yang membentuk GMPG ini mendesak KPU untuk segera jujur dan transparan dalam melakukan verifikasi partai politik. dan kami juga menuntut hak-hak partai politik yang dinyatakan gugur dalam pendaftaran itu. Mengatur Partai untuk Lolos Penting untuk dicatat pengakuan salah seorang ketua umum partai politik yang menyatakan bahwa partainya dikerjakan oleh KPU untuk lolos mengikuti tahap administrasi. Pengakuan itu bagi saya harus ditelusuri Kembali. Pernyataan ketua umum partai itu masih beredar, muncul lagi pengakuan komisioner KPU di berbagai daerah, mengaku, KPU Pusat memerintahkan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk memanipulasi data partai politik dari tidak memenuhi, menjadi memenuhi syarat. (Lihat Koran Tempo 12 Desember 2022) Perintah untuk meloloskan tiga partai, yaitu: Partai Gelora; PKN dan; Partai Garuda – yang diberitakan oleh Tempo itu adalah kejahatan pemilu yang nyata. Saya menduga, bukan hanya tiga partai itu, bahkan seluruh partai yang dinyatakan ikut verifikasi factual memperoleh kemewahan dari cara-cara curang KPU ini. Pengakuan dan pemberitaan media ini harus segera diselidiki. Jika pengakuan itu benar, bahwa ada oknum komisioner KPU ikut menjadi bagian dari partai tertentu dan membantu partai untuk lolos maka ini sungguh keji. Berbagai pengakuan belakangan ini membuktikan bahwa proses pemilu ini sudah diatur sedemikian rupa untuk menentukan siapa yang dimenangkan dan siapa yang disingkirkan. Cukup beralasan bagi saya untuk menyatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang akan diselenggarakan dengan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis. Audit dan Adili Komisioner KPU Saya kira Sipol KPU harus segera diaudit. Data-data hasil pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dilakukan harus dibuka ke hadapan publik supaya terang permasalahan ini. Pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh KPU di Daerah dan pengakuan salah satu ketua umum partai yang menyatakan bahwa ada permainan untuk memanipulasi data partai politik atas perintah KPU Pusat jangan didiamkan. Ini kecurangan dan pelanggaran serius. Demokrasi sedang dibajak, pemilihan umum menjadi mainan segelintir orang, suara rakyat akan diselewengkan. Pemilu ini lebih buruk dari pemilu 2019, karena kebobrokannya sudah terjadi saat mulai proses. Ini mengerikan bagi saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan audit investigasi sipol KPU dan hasil verifikasi partai politik. Dan saatnya dugaan koordinasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU segera diselidiki. Ini adalah Tindakan menyalahi hukum dan harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kita semua harus bersuara, mendesak Komisi II DPR dan Pemerintah untuk mengevaluasi KPU ini. Bahkan bila perlu mendesak DPR untuk segera membentuk Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kejahatan pemilu yang dilakukan KPU. Bawaslu RI sebagai mitra pengawas KPU harus bersuara, harus melakukan Langkah-langkah peringatan dan menyelidiki pelanggaran ini. DKPP sebagai penjaga etika penyelenggara harus aktif untuk menemukan pelanggaran etika penyelenggara yang sudah menyengat di ruang publik ini. Bahkan, menurut saya, kepolisian harus mulai mengambil Tindakan aktif untuk membongkar skandal pemilu ini. Ini kejahatan terhadap kedaulatan rakyat, dan merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat. Semua harus peduli pada urusan ini, proses ini yang akan menentukan pemimpin bangsa kedepan. Ini menyangkut masa depan negara yang Panjang. Pemimpin yang dipilih dengan curang tidak akan membawa berkah. (*)
Anies Membosankan, Itu Kata Anda: Faktanya?
Jika ditinjau dari rekam jejak, tentu peraih gelar PhD dari Northern Illionis University, Department of Political Science, DeKalb Illionis, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dibanding dengan “Rambut Putih dan Wajah Berkerut”. Oleh: Sulung Nof, Penulis MUNCUL bingkai berita yang menganggap safari politik Anies Baswedan di beberapa daerah mulai membosankan. Harap maklum, namanya juga pengamat. Benar-salah tergantung dari instrumen penilaian yang digunakan. “Publik mulai bosan dengan Anies,” ujar pengamat yang mengatasnamakan masyarakat. Itu kan menurut Anda. Faktanya, relawan dan masyarakat di setiap daerah selalu merindukan kunjungan Mantan Mendikbud RI itu. Rasa rindu itu nyata. Ibarat orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, meskipun sudah pernah melakukannya, maka kerinduan itu terus hidup untuk mengulangi momen yang sama. Hal ini yang luput diamati oleh pengamat. Narasi Anies di panggung politik dinilainya masih datar/normal. Lalu apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus menentang atau perlu mengkritisi kebijakan penguasa secara frontal? Cocoknya manuver itu dilakukan tokoh oposisi. Bakal Capres Partai Nasdem yang fasih berbahasa Jawa krama inggil itu tidak punya rekam jejak dalam melakukan perlawanan secara terbuka kepada siapapun. Sikap itu konsisten dilakukan, bahkan jauh sebelum ada Pilgub DKI Jakarta. Namun, untuk memberikan pendidikan politik warga secara elegan dan terhormat, sesekali beliau beri kisi-kisi berupa sindiran maupun sentilan. Cukup berpose dengan sarung sambil membaca buku “How Democracies Die”. Geger. Alumni Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta itu jangan sampai terjebak pada irama konfrontatif. Biarkan saja beliau berjalan pada tujuan yang jelas dan konstitusional, yakni sebagai calon pemimpin Indonesia pada 2024-2029. Insya Allah. “Di mana letak perubahannya?” Ucap pengamat yang menanyakan eksistensi Koalisi Perubahan itu. Tidakkah dipahami, secara head to head sudah jelas perubahannya. Bibit, bebet, dan bobotnya juga tampak terang-benderang perbedaannya. Jika ditinjau dari rekam jejak, tentu peraih gelar PhD dari Northern Illionis University, Department of Political Science, DeKalb Illionis, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dibanding dengan “Rambut Putih dan Wajah Berkerut”. Apalagi jika dibandingkan dengan rekam jejak pejabat berwajah “lugu” yang selama ini sering berbohong dan mengabaikan amanah yang telah diberikan rakyatnya. Anies sudah membuktikan kinerjanya selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semua janjinya kepada warga Jakarta telah dipenuhi Anies! Bandung, 20122022. (*)
Dukungan APJII Terhadap Percepatan Transformasi Digital Indonesia Melalui DTI-CX
Jakarta, FNN - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terus mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, salah satunya dengan mengagendakan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) bersama PT Adhouse Clarion Events mulai 12 hingga 13 Juli 2023.\"Even DTI-CX bertajuk Achieving Sustainable Economy Growth Through Digital Transformation-Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Melalui Transformasi Digital ini sangat strategis bagi percepatan transformasi digital,\" kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan bahwa DTI-CX nantinya menjadi wadah berkumpulnya para pelaku usaha, pihak pemerintah, serta penyedia jasa dan teknologi yang selama ini turut mendukung akselerasi agenda transformasi digital Indonesia.\"Kami berharap kolaborasi yang sudah terbangun sangat baik dapat terus berlanjut dan tumbuh,\" ujarnya.Hal itu, kata dia, termasuk pula dalam mengawal agenda percepatan transformasi digital Indonesia yang tengah digalakkan Presiden Jokowi serta terus dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air.Sementara itu, President Director PT Adhouse Clarion Events Toerangga Putra mengatakan bahwa kerja sama dengan APJII merupakan kali kedua yang dilaksanakan APJII dan Adhouse.Penyelenggaraan DTI-CX yang pertama diadakan pada bulan Agustus 2022 dengan dihadiri sekitar 3.500 partisipan, baik dari kalangan pemerintahan, pelaku usaha, maupun pemerhati teknologi.Untuk DTI-CX selanjutnya, APJII dan Adhouse akan membuat konsep one stop shopping platform bagi pelaku usaha dalam menemukan solusi terkini serta menjalin kemitraan dan kerja sama dalam mendukung agenda transformasi digital.Selain menghadirkan konsep baru tersebut, DTI-CX 2023 juga akan menggelar konferensi bagi pelaku usaha yang mendukung transformasi digital. Kegiatan itu berperan sebagai ruang diskusi mengenai isu-isu penting yang erat kaitannya dengan digitalisasi.Konferensi DTI-CX terbagi dalam 12 sesi dan akan mengeksplorasi penggunaan transformasi digital untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada masa depan.Lebih jauh, DTI-CX berencana mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada ekosistem industri. Konferensi itu membahas pendekatan transformasi digital yang diterapkan di sektor finansial, pemerintah, utilitas, infrastruktur, kesehatan, telekomunikasi, pendidikan, manufaktur, logistik, dan transportasi.(ida/ANTARA)
Serah Terima Jabatan Panglima TNI Jenderal Andika ke Laksamana Yudo
Jakarta, FNN - Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI kepada Laksamana TNI Yudo Margono melalui upacara militer di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa. Pada upacara itu, Jenderal Andika dan Laksamana Yudo Margono menandatangani naskah serah terima jabatan. Kemudian, dilakukan Sertijab Ketua Umum Dharma Pertiwi dan IKKT PWA dari Ny. Hetty Andika Perkasa kepada Ny. Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono, sekaligus pengangkatan Ny. Veronica Yulis Prihatin Yudo Margono sebagai Ibu Asuh Wan TNI (Ibu Raksa Tri Anggana Tantri). Laksamana TNI Yudo Margono mengaku akan konsisten melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. \"Saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa,\" kata Yudo. Yudo pun mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Jenderal TNI Andika Perkasa selama menjabat sebagai Panglima TNI. \"Dan ini menjadi kebanggaan bersama dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai panglima TNI,\" jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91/TNI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hadir dalam kegiatan Sertijab itu, antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan sejumlah anggota Komisi I DPR. Yudo, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 tersebut, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-33 pada 1988. Sejak lulus menjadi perwira TNI AL, karier militer Yudo terus melejit. Selama berkarier di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diemban Yudo, di antaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudo mengawali kariernya di kapal perang. Saat itu, Yudo Margono dipercaya menjadi Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 (1988), Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364. Kariernya terus merangkak naik, Yudo dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual (2004-2008), Komandan Lanal Sorong (2008-2010). Kemudian pada 2010, dirinya menjabat Komandan Satkat Koarmatim. Ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada (2017-2018). Yudo selanjutnya dipercaya untuk mengemban jabatan Panglima Komando Armada I yang menduduki wilayah laut Indonesia bagian barat (2018-2019). Yudo kembali ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2019-2020). Saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dengan pangkat bintang tiga atau laksamana madya, Yudo mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, karena adanya pelanggaran oleh kapal nelayan China pada 2020. Bahkan, Yudo juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China ke Tanah Air dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet. Dengan prestasinya itu, Yudo kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada 2020.(ida/ANTARA)
Majunya Demokrasi Juga Terletak pada Bahu Perempuan
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja, menyampaikan, maju dan berkembang demokrasi bangsa juga terletak di bahu perempuan. \"Maju dan benarnya demokrasi suatu bangsa terletak pada bahu perempuan juga, bukan hanya laki-laki,\" kata dia, di Jakarta, Selasa. Perempuan menurut dia menjadi faktor penting dan penentu nasib Indonesia dan juga nasib generasi-generasi bangsa ke depan.Hal itu karena jika perempuan mengalami persoalan yang membelit tentunya juga ikut mempengaruhinya tumbuh kembang generasi-generasi harapan bangsa. \"Jika salah, pemilih memilih pemimpinnya, maka keadaan bangsa ini terhadap perempuan akan bermasalah. (Contohnya permasalahan perempuan seperti) berapa jumlah ibu meninggal ketika melahirkan,\" kata dia. Ia juga menjelaskan hubungan kaum perempuan dengan pemilu. Hubungan keduanya menurut dia sesungguhnya begitu erat sekali. \"Pemilu itu adalah memperjuangkan isu, memperjuangkan visi, misi ke depan, para pemimpin untuk perhatian kepada perempuan, itu hubungannya,\" kata dia. Bahkan kata dia, keadaan bangsa ikut bermasalah jika saat pemilu para pemilih termasuk kaum perempuan salah menentukan pilihan mereka. \"Itu inti dari pemilu, itu inti hubungan perempuan dan pemilu, jika salah maka hancurlah bangsa ini. perempuan adalah penanggung jawab terhadap semua sendi kehidupan demokrasi bangsa,\" ujar dia. Oleh karena itulah peran perempuan dalam pemilu baik sebagai pengawas, penyelenggara, penegak pemilu, pemilih maupun peserta begitu penting untuk demokrasi Indonesia.(ida/ANTARA)
DPR Masih Membicarakan Perubahan atau Penggantian KUHAP
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan DPR masih melakukan pembicaraan untuk memutuskan akan melakukan perubahan atau penggantian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didasari pada evaluasi setelah berlaku selama kurang lebih 40 tahun.\"Terkait dengan KUHAP ini yang akan dilakukan penggantian seperti KUHP atau perubahan, revisi, dengan menambahkan hal-hal yang belum ada, belum sempurna di KUHAP,\" kata Arsul pada kegiatan Peluncuran Penelitian Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.Arsul menyebut akan menyepakati apa pun keputusan yang nantinya akan diambil terhadap perubahan ataupun penggantian KUHAP.\"Nanti pilihannya apakah bentuknya KUHAP baru atau perubahan, saya kira saya sepakat,\" ucapnya.Ia pun mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan informal antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RUU perubahan KUHAP akan menjadi inisiatif DPR.\"Permintaan dari Pemerintah sebaiknya menjadi inisiatif DPR, jadi RUU inisiatif DPR,\" ucapnya.Arsul menyebut RUU perubahan KUHAP akan menjadi inisiatif DPR karena prosesnya akan lebih mudah bila dibandingkan inisiatif pemerintah lantaran terdapat sejumlah rumpun lembaga penegak hukum.\"Karena di jajaran rumpun kekuasaan hukum itu ada Polri, ada kejaksaan, ada KPK, ada juga lembaga lain yang punya juga penyidik, PPNS, tentu tidak mudah,\" ujarnya.Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menyelesaikan RUU perubahan KUHAP yang masuk ke dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 di sisa masa jabatan anggota dewan yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2024.Namun, lanjut dia, mengingat tahun depan sudah memasuki tahun politik maka sekiranya RUU perubahan KUHAP tidak dapat diselesaikan di sisa periodenya lantas akan menjadi RUU bawaan (carry over) pada kepemimpinan anggota dewan selanjutnya.(ida/ANTARA)
Peninjauan Kesiapan GBK Jelang Pertandingan AFF 2022
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pemuda (Menpora) Zainudin Amali meninjau Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Selasa siang, guna memastikan kesiapan sebagai venue pertandingan Piala AFF 2022. Kapolri yang juga didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran mengecek kondisi Stadion GBK mulai pukul 13.00 WIB. Tinjauan dimulai dari tribun VVIP lalu menuju ke tribun penonton dan lapangan, hingga area luar GBK. Polri telah menerbitkan izin keramaian pertandingan kandang Skuad Garuda di AFF 2022 yang yang tertuang dalam surat izin Nomor: SI/430/XII/YAN.2.1./2022/BAINTELKAM tanggal 18 Desember 2022. Pertandingan kandang Tim Nasional Indonesia pada Jumat (23/12) nantinya diizinkan bagi penonton dengan ketentuan berlaku. \"Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam rangka memenuhi izin standar penyelenggaraan sepak bola dengan baik, baik dari sistem penyelenggaraan, keamanan dan keselamatan pemain dan penonton,\" tutur Kapolri.Bagian-bagian yang dicek mulai dari pintu masuk penonton, pemain, penyiapan sistem penyelenggaraan kesehatan bagi penonton dan pemain, kemudian ruang comman center, termasuk kondisi CCTV.\"Ada 220 CCTV ini semua menjadi bagian yang dicek,\" ucap Sigit. Di Piala AFF 2022, Indonesia masuk dalam Grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei.Indonesia bakal melawan Kamboja pada laga perdananya di Grup A Piala AFF 2022 pada 23 Desember. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang rencananya menjadi stadion kandang Indonesia di Piala AFF 2022. Tiga hari kemudian, Indonesia bertandang menghadapi Brunei Darussalam, kemudian menjamu Thailand pada 29 Desember 2022. Terakhir, Indonesia akan melawan Filipina di markasnya pada 2 Januari 2023.(ida/ANTARA)
Selamat Tinggal Qatar, Sampai Jumpa Amerika Utara
Doha, FNN – Tepat satu bulan lamanya pesta sepak bola Piala Dunia 2022 digelar di Qatar yang menahbiskan Argentina sebagai juara untuk meraih trofi Piala Dunia ketiga mereka.Argentina mengalahkan Prancis dalam partai final yang membutuhkan adu penalti, setelah pertarungan seru selama 120 menit. Argentina menang adu penalti 4-2, setelah skor imbang 2-2 di waktu normal dan 3-3 selepas babak tambahan.Partai final itu seolah menjadi penutup sempurna dari rangkaian Piala Dunia 2022 Qatar, yang melewati jalan panjang dan terjal sejak 12 tahun silam sejak negeri Keluarga Al Thani itu memenangi pencalonan tuan rumah dalam pemungutan suara di FIFA.Ketika mantan Presiden FIFA Sepp Blatter mengumumkan kemenangan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 pada 2 Desember 2010, langsung menuai banyak reaksi.Lokasi geografis Qatar yang beriklim ekstrem hingga mencapai 50 derajat celsius pada musim panas segera menimbulkan pertanyaan atas hasil pemungutan suara itu.Terlebih lagi, Qatar dikenal sebagai negara yang tak punya tradisi sepak bola panjang, sehingga status mereka sebagai tuan rumah semakin dipertanyakan.Pukulan yang lebih telak kemudian mulai bermunculan ketika pada Mei 2011 sejumlah pejabat senior FIFA terbelit kasus korupsi, yang kian menghadapkan tanda tanya besar pada kemenangan Qatar dalam pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2022.Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat FIFA terus diselidiki dan laporan hasil penyidikan sebagian besar membebaskan tuduhan bahwa Qatar \"membeli\" hak tuan rumah Piala Dunia 2022.Perihal tradisi sepak bola, Qatar dapat menjawabnya dengan keberadaan Aspire Academy yang terus meningkatkan kualitas sepak bola di negara itu.Salah satu klub terbesar mereka, Al Sadd, berhasil menjuarai Liga Champions Asia. Prestasi serupa diikuti trofi Piala Asia U-20 2014 dan Piala Asia level senior lima tahun berselang.Tradisi itu jelas tidak panjang, tapi perlahan-lahan budaya sepak bola Qatar dan prestasinya mulai menanjak.Sementara perihal iklim akhirnya pada 2015 disepakati bahwa Piala Dunia 2022 akan digelar pada musim dingin ketimbang jadwal rutin di musim panas. Oleh karena itu pula, Piala Dunia 2022 berlangsung pada 19 November lalu hingga Minggu 18 Desember malam tadi.Mahal tapi seruSejak menerima hak tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar dilaporkan telah menggelontorkan sedikitnya 220 miliar dolar AS untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi menggelar turnamen tersebut.Angka itu membuat Piala Dunia 2022 Qatar sebagai Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Akan tetapi angka itu menjadi perdebatan, sebab CEO Piala Dunia 2022 Qatar, Nasser Al Khater, menyebut anggaran sesungguhnya hanyalah delapan miliar dolar AS.Menurut Al Khater, jumlah itu menggelembung dengan memasukkan anggaran-anggaran berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Qatar demi menyambut Piala Dunia 2022.Namun, agaknya wajar memasukkan anggaran beragam infrastruktur itu ke dalam ongkos Piala Dunia 2022, terlebih tujuh dari delapan stadion yang dipakai merupakan stadion yang sepenuhnya baru dibangun.Ditambah lagi, Qatar juga membangun infrastruktur transportasi massal Doha Metro yang baru beroperasi per 2019 atau sekira tiga tahun sebelum Piala Dunia 2022 digelar.Metro belakangan terbukti menjadi jaringan tulang punggung utama angkutan bagi para suporter menuju stadion-stadion Piala Dunia 2022.Di balik deretan nominal angka yang menandai kemahalan anggaran, Piala Dunia 2022 berlangsung dengan penuh keseruan.Kejutan sudah bermunculan sejak rangkaian pertandingan pertama fase penyisihan grup, termasuk keberhasilan Arab Saudi menjungkalkan Argentina 2-1 dalam pembuka Grup C.Dalam Piala Dunia 2022 Qatar, tercipta pula rekor gemilang keberhasilan Maroko mencapai semifinal yang merupakan pencapaian perdana bagi negara perwakilan Afrika sekaligus Arab.Namun tentu saja keberhasilan menyaksikan Lionel Messi melengkapi karier gemilangnya dengan mengangkat trofi Piala Dunia bersama Argentina setelah mengatasi Prancis-nya Kylian Mbappe dalam final nan ketat jadi pamungkas keseruan 64 pertandingan di Qatar sepanjang satu bulan lamanya.Piala Dunia 2022 diwarnai hujan 172 gol, yang merupakan rekor jumlah terbanyak untuk sebuah edisi melampaui 171 pada 1998 dan 2014.Sementara itu Mbappe jadi pemain kedua yang mengemas trigol dalam sebuah partai final Piala Dunia 2022 setelah legenda Inggris Geoff Hurst pada 1966.Secara keseluruhan, mayoritas penikmat sepak bola cukup terpuaskan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar yang awalnya sempat mereka kira akan kacau balau. Menuju Amerika UtaraKita semua sudah tahu empat tahun dari sekarang, Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan di Amerika Serikat-Kanada-Meksiko.Itu akan jadi kali kedua sepanjang sejarah Piala Dunia digelar dengan konsep tuan rumah bersama. Hal tersebut pertama kali terjadi pada 2002 ketika Korea Selatan dan Jepang jadi tuan rumah.Sejumlah catatan menarik sudah menyongsong Piala Dunia 2026, salah satunya adalah kepastian Meksiko jadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986.Piala Dunia 2026 juga akan menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 tim peserta. Pertambahan jumlah peserta itu praktis membuat perubahan di fase grup, yang kini terbagi menjadi 16 grup berisi tiga tim.Setiap dua tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak gugur yang dimulai dengan 32 besar ketimbang 16 besar seperti selama ini.Dengan format tersebut, Piala Dunia 2026 secara keseluruhan akan menggelar 80 pertandingan bertambah dari 64 pertandingan pada 2022 dan beberapa edisi sebelumnya.FIFA telah mengumumkan 16 stadion di 16 kota yang bakal jadi lokasi pertandingan Piala Dunia 2022. Dua kota di Kanada, tiga kota di Meksiko, dan sisanya di Amerika Serikat.Meskipun ada 11 stadion di Amerika Serikat yang dipakai tak satu pun di antaranya merupakan \"bekas\" stadion ketika Negeri Paman Sam jadi tuan rumah Piala Dunia 1994 silam.Bahkan dari 16 stadion itu, hanya Estadio Azteca di Mexico City yang pernah menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia yakni pada 1970 dan 1986.Hingga kini FIFA belum mengumumkan di kota mana partai final Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan. Dengan keberadaan 11 stadion, besar kemungkinan final akan digelar di Amerika Serikat.Berbagai perubahan yang sudah pasti akan berlangsung di Piala Dunia 2026, tentunya menjanjikan turnamen yang patut dinantikan.Sementara itu, mari menikmati sejenak berbagai momen manis di Qatar sembari bersiap menyongsong Piala Dunia di Amerika Utara. Selamat tinggal Qatar, sampai jumpa di Amerika Utara. (mth/Antara)
Anies Membuat Istana Kelimpungan, Elektabilitas Terus Naik, KPU Buat Aturan Baru Soal Curi Start
Jakarta, FNN – Kalau kita amati, dunia politik kita makin menarik dan lucu karena KPU akan segera membuat aturan berkaitan dengan kampanye dini. Ini pasti berkaitan dengan soal Anies Baswedan yang dianggap sudah mulai mencuri start. Masalah inilah yang dibahas dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (20/12/22) bersama Rocky Gerung dan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini soal ajaib. Apa yang dimaksud dengan kampanye dini, teriak-teriak di lapangan, atau berdiskusi di WA. Kan kalau kita diskusi di WA kampanye apa itu? Jadi, istilah kampanye sekarang itu bukan pada lokasi, tapi pada mutu,” ujar Rocky Gerung mengomentari rencana KPU membuat aturan kampanye. Menurut Rocky, mestinya dibiarkan orang kampanye supaya mutunya lebih cepat dikenal atau visinya lebih cepat diketahui. Sementara kita tahu bahwa waktu kampanye pemilu hanya 75 hari, lalu dibagi 17 partai. Itu berarti satu partai cuma kebagian 4 hari kampanye. Apa yang diucapkan dalam 4 hari. Padahal, Presiden Jokowi menginginkan Indonesia harus berkampanye yang bermutu, kita ingin pemilu bermutu. Rocky mengajak untuk memeriksa satu-satu kegilaan sistem kampanye pemilu: pertama, dilarang di kampus-kampus. Padahal, bermutu itu artinya diuji di kampus. Pikiran yang bermutu harus diuji di depan fasilitas akademis. Kedua, calon presiden moralnya haus kuat. Untuk menguji moral itu, calon presiden mesti berbicara di masjid atau di gereja, karena itu tempat menguji moral. Kalau kita ingin setiap kandidat mengucapkan visi misinya, biarkan dia bicara di mana saja. Selalin di kampus dan tempat ibadah, calon presiden bisa datang ke pers. Ini malah lebih bagus untuk melihat kemampuan bahasa tubuhnya berhadapan dengan jurnalis-jurnalis kritis. “Jadi, sebetulnya, hal-hal yang sifatnya ingin menghalangi itu yang dipakai. Mestinya menganjurkan, bukan menghalangi. Jadi prinsip utama dalam kampanye itu semua boleh, kecuali yang dilarang. Sekarang terbalik, semua dilarang kecuali yang diizinkan,” kata Rocky. Kelihatannya, semua aturan ini ditujukan untuk menghalangi Anies dan kelihatannya Anies mulai bikin pusing tujuh keliling. “Jadi ini Pemilu untuk menghalangi Anies, bukan untuk menyiapkan sarana kompetisi. Jadi, yang terbaca KPU di-drive oleh istana. Demikian juga Bawaslu. Jadi sudah dari awal kita tahu ini enggak bakal bermutu,” ujar Rocky. Padahal, kita ingin pemimpin yang berpikir, yang konsepsional, karena dia akan menghadapi dunia baru yang 2024 mulai segala macam jenis teknologi tumbuh, aspirasi demokrasi ada di mana-mana, dan soal lingkungan. Sebetulnya itu yang penting dan itu tidak cukup dengan hanya 4 hari, tambah Rocky. Menurut Rocky, seseorang diminta untuk mentaati jadwal kampanye adalah benar. Tetapi, yang disebut jadwal kampanye adalah jadwal yang memungkinkan dia bertemu pikiran dengan pikiran dengan rakyatnya. Itu tidak mungkin dalam jadwal teknis. Jadi, ada jadwal yang memang teknis (yang hanya 75 hari), tapi jadwal kampanye etis dan konseptual harusnya setiap saat. Tema ini menjadi semakin menarik karena kita diingatkan ketika Anies ditegur karena dianggap sudah mencuri start. Kemudian Partai Demokrat dan PKS mengingatkan bagaimana dengan Pak Jokowi yang mengendorst calon presiden di mana-mana. Alasan Bawaslu agak konyol,karena menyatakan bahwa itu bukan di tempat ibadah. Lalu, apakah mungkin Anies sekali-kali mengumpulkan orang di Gelora Bung Karno, Jakarta? “Jadi, kelihatan emang tidak ada alasan maka dicari-cari alasan itu. Jadi, Anies justru dianjurkan untuk ngumpulin massa lebih besar lagi, tapi jangan di tempat ibadah,” kata Rocky. Kalau keadaannya seperti ini, menurut Rocky, kita akan masuk pada upaya untuk melihat pemilu yang bermutu, tapi dengan panitia yang tidak bermutu. Akhirnya, bisa jadi orang akan bingung untuk di mana bisa mendengar visi calon presidennya. Akibatnya, semua orang yang ingin berpartisipasi dalam pemilu malah menganggap lebih baik tunggu amplop saja karena di wilayah-wilayah yang sangat mungkin bersih dari politik uang, justru dilarang. “Jadi, cara berpikir KPU betul-betul dungu. Saya hanya memperhatikan bahwa bahasa tubuh mereka adalah bahasa untuk menghalangi. Jadi, sebetulnya dengan cara itu kita lihat bahwa ini pasti nggak akan netral Pemilu ke depan. Jadi, Anies akan diupayakan untuk nggak boleh muncul di mana-mana,” tegas Rocky. (sof)
POPULER
