ALL CATEGORY
Nggak Bakal Adil! Gugat Perppu Ciptaker, Aktivis dan Mahasiswa Tolak Adik Ipar Jokowi
Jakarta, FNN – Seperti tahun 2022, tahun 2023 pun tensi politik masih terus memanas. Kemarin akhirnya masuk gugatan terhadap Perppu Ciptaker. Sejumlah aktivis dan mahasiswa menggugat Perppu Ciptaker tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang menarik adalah permintaan dari pengacara para penggugat agar Ketua MK, Anwar Utsman, tidak menjadi anggota majelis hakim yang akan menyidangkan gugatan ini karena dikhawatirkan akan terjadi conflict of interest. “Ya, soal conflict of interest ada di mana-mana dan conflict of interest yang tertinggi adalah antara Jokowi dan Mahkamah Konstitusi sendiri,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (07/01/230) yang diapndu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, kalau conflict of interest antara Ketua MK dengan Presiden itu pasti, karena soal hubungan darah yang secara hukum ada. Tetapi, yang lebih penting adalah antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diatur oleh Undang-undang Dasar dan Presiden sebagai lembaga juga yang diwajibkan untuk taat pada semua keputusan yudikasi. Kita, lanjut Rocky, mengerti bahwa orang tetap mengikuti prosedur hukum, yaitu judicial review, meski kita tahu ujungnya pasti ditolak, kecuali MK terancam secara riil oleh tekanan massa. Kalau cuma pakar masuk ke situ, tidak ada pointnya. Sudah berkali-kali diajukan hal yang sama dan kita tahu otak hakim-hakim MK standar saja. Mereka tidak bisa membaca beyond legal reasoning. Bagus saja ikuti prosedur, dilaporkan minta di-review, tetapi yang memungkinkan kita berpikir tentang pemakzulan, misalnya. Itu kalau ada tekanan massa. Menurut Rocky, DPR ikut bertanggung jawab, karena itu DPR tidak boleh protes secara normatif. Tetapi, secara deskriptif DPR juga bisa membaca kepentingan publik yang memang berbeda dengan ketika DPR menyetujui. DPR bisa mengatakan bahwa sekarang ada novum bahwa publik marah karena Jokowi mempermainkan undang-undang, mempermainkan aturan dengan menghalalkan sesuatu yang dinyatakan haram. Kan ada alasan baru bahwa DPR tidak melakukan tindakan seperti yang diperintahkan oleh MK supaya pelajari ulang dan proses dari awal agar ada partisipasi yang bermakna. Tetapi, kita akan tunggu pakar-pakar hukum tata negara ini justru mendorong supaya ada impeachment. “Jadi, kalau Pak Jimly sudah ngomong begitu, itu artinya Jimly tahu bahwa DPR nggak bisa, tetapi ada situasi sosiologi di masyarakat, buruh bergerak, mahasiswa bergerak, dan bahkan mahasiswa yang mengajukan judicial review,” ungkap Rocky. Tetapi, menurut Rocky, di atas itu kita tahu bahwa ini tidak mungkin dibatalkan karena bahkan Pak Wakil Presiden sendiri bilang bahwa ini untuk melayani kepentingan investor. Demikian juga Pak Bahlil, yang mengatakan bahwa demi potensi 1200 triliun itu masuk dalam bentuk investasi, maka satu-satunya cara adalah dengan meresmikan omnibuslaw sebagai undang-undang. Kegentingannya rupanya di situ, demi investor, lanjut Rocky. Bagaimana jika undang-undang omnibuslaw sudah diresmikan lalu investasi 1200 triliun itu tidak masuk. Siapa yang bertanggung jawab? Sebetulnya, yang disebut sebagai kegentingan memaksa adalah apa yang ada di depan mata dan mesti dilayani secara secara real time. Ini masih menunggu 1200 triliun, yang mereka maksud dengan kegentingan memaksa. “Sesuatu yang potensial itu, bukan kegentingan yang memaksa. Kegentingan memaksa itu yang di depan mata,” tegas Rocky. (sof)
Teka-teki Siapa Wanita Cantik yang Bersama Hakim Wahyu
Jakarta, FNN - Hakim Wahyu Iman Santoso akhirnya buka suara soal beredarnya video yang saat ini tengah viral. Dalam video itu dinarasikan bahwa Wahyu tengah membahas vonis terhadap Ferdy Sambo dengan Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto dengan disaksikan oleh seorang wanita. Video tersebut mengundang kehebohan karena disertai sebuah video lain dengan narasi bahwa wanita tersebut adalah seorang sosialita yang dikirim oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk menservis Hakim Wahyu. Video tersebut bahkan berani menyebut siapa nama wanita yang suaranya terdengar dalam video perbincangan tadi. Wanita itu dikenal dengan nama Dewi Berbie dan mempunyai akun Instagram Dewinta123. Foto-foto Dewi Barbie yang tampaknya diambil dari akun Instagram itu juga disertakan. Salah satunya adalah foto ketika dia berada di pesawat pribadi atau private jet dan foto lain ketika dia tampil dengan pose yang glamour. Benarkah semua itu? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana disampaikan oleh juru bicaranya, Djuyamto, mengaku mereka telah melakukan klarifikasi terhadap Hakim Wahyu Iman Santoso. Selain menjadi Ketua Majelis Hakim persidangan Sambo dan kawan-kawan, Hakim Wahyu juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Bahwa video itu hanyalah potongan atau editan yang ternyata setelah kami klarifikasi kepada beliau (Hakim Wahyu), telah secara tidak utuh menampilkan pernyataan itu. Bahwa dalam pernyataan sebenarnya beliau hanya bicara secara normatif, yaitu terkait ancaman pada pembunuhan berencana, yakni ancamannya hukuman pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Bahwa narasi ataupun caption dalam tayangan video tiktok yang menyebutkan adanya pembocoran atau pengaturan keputusan adalah sangat menyesatkan, karena persidangan perkara dimaksud masih tahap pembuktian, sehingga majelis hakim sama sekali belum membahas soal putusan itu,” ujar Djuyamto. Djuyamto menambahkan bahwa majelis hakim yang dipimpin Hakim Wahyu masih berupaya secara sungguh-sungguh dan profesional dalam menemukan kebenaran material atau fakta-fakta persidangan., misalnya dengan melakukan pemeriksaan sistem pemeriksaan setempat ke tempat kejadian perkara atau lokus delete perkara “Oke, mari kita pegang penjelasan dari Hakim Wahyu sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pernyataannya dipotong-potong. Artinya, Hakim Wahyu mengakui bahwa memang betul ada percakapan tersebut dan ada wanita yang menemaninya. Siapa wanita itu dan apakah kaitannya dengan Hakim Wahyu? “tanya Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point Sedisi Sabtu (07/01/23). Inilah yang menjadi pertanyaan publik saat ini. Pertanyaan itu penting dikemukakan karena ketika video tiktok itu menyebar secara luas dan mengundang kehebohan, pengacara Farhat Abbas sempat mempersoalkan perilaku Hakim Wahyu yang sedang disuntik doping (begitu diterangkan oleh dokter Terawan Agus Putranto) dengan ditemani oleh seorang wanita. Farhat mengatakan bahwa video Hakim Wahyu sedang berobat itu diunggah oleh seorang wanita yang memiliki akun Instagram bernama Dewinta123. Namun, Farhat tidak menyebut siapa wanita itu. Begitu dicek Instagram Dewinta123 Ini sudah dikunci, dan hanya tertulis Doktor Hukum Pidana. Farhat mengingatkan agar Hakim Wahyu menjaga jarak dengan siapapun selama menangani perkara pembunuhan Brigadir J. Kehadiran wanita yang memposting video Hakim Wahyu itu menimbulkan pertanyaan publik. Apa peran dia di situ? Dia selalu hadir di persidangan, ini diketahui dari keterangannya di Instagram. Dari penjelasan Farhat, rupanya video tersebut pertama kali bukan diunggah oleh akun tiktok “pencerah kasus”, tapi akun Dewinta123 atau media menyebutnya Dewi Barbie. Video itu telah dihapus dan akun Dewinta123 juga sudah digembok. Namun, kelihatannya video itu sudah ada yang mendownload dan menyebarkannya, disertai narasi yang ditambah-tambahi bahwa Hakim Wahyu sedang menelpon Kabareskrim dan berkonspirasi untuk menjatuhkan vonis yang sangat berat, yakni hukuman mati, kepada Ferdy Sambo. Sementara, suara wanita yang terdengar dalam video adalah Dewi Barbie yang dinarasikan sebagai wanita yang dikirim oleh Komisaris Jenderal Adrianto sebagai gratifikasi seks. Penjelasan dari jubir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto sama sekali tidak menyinggung soal keberadaan wanita yang bersama dengan Hakim Wahyu. Dia hanya menyebut bahwa videonya tidak ditampilkan secara utuh sehingga tidak menggambarkan percakapan secara keseluruhan dan menimbulkan penafsiran yang salah. Penjelasan Djumyanto sama dengan dugaan Menkopolhukam, Mahfud MD, bahwa kemungkinan video itu dipotong-potong dan digunakan untuk meneror Hakim Wahyu sehingga tidak berani menjatuhkan hukuman yang berat kepada Sambo. Ini belajar dari pengalaman Pak Mahfud sendiri ketika dia menjadi Ketua Majelis Hakim menangani perkara sengketa Pilkada. Pak Mahfud juga menyinggung kemungkinan lain, yakni adanya pelanggaran etika. Pak Mahfud minta soal ini diselidiki. Sementara ini, siapa wanita yang suaranya ada dalam rekaman video itu masih terus menjadi teka-teki. ”Saya kira ada bagusnya jika pemilik akun Dewinta123 bicara kepada publik seperti Pak Wahyu, meskipun Hakim Wahyu juga tidak langsung bicara kepada publik melainkan melalui juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jakarta Selatan. Karena, bagaimanapun juga kan nama Dewi Barbie sudah menyebar luas dan foto-fotonya sudah tersebar luas di media massa. Jangan sampai menimbulkan semacam fitnah atau bahkan semacam trial by medsos,” ujar Hersubeno Arief. “Kita tidak menafikan kemungkinan adanya upaya untuk menyelamatkan Ferdy Sambo, tetapi keberadaan wanita di sekitar Pak Wahyu yang dikhawatirkan akan memengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Ferdy Sambo, juga tidak bisa diabaikan begitu saja,” pungkas Hersu. (ida)
Selamat Ginting: NasDem Sebaiknya Tidak Berada di Kabinet
Jakarta, FNN - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebaiknya tidak lagi berada di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Jika menteri-menteri dari Nasdem direshuffle dari kabinet, justru sebuah kemajuan bagi demokrasi di Indonesia. \"Keberadaan Nasdem akan menambah kekuatan oposisi menjadi sekitar 25 persen, sekaligus sebagai pengimbang kekuatan politik,\" kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (7/1). Selamat Ginting menanggapi rumors akan terjadinya reshuffle kabinet pada Januari 2023 ini. Hal itu setelah beberapa bulan lalu, Partai Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam radar bakal calon presiden 2024 mendatang. Anies dianggap mewakili kubu oposisi. Menurutnya, jika pemerintahan berjalan tanpa oposisi, dan tanpa kontrol sosial yang efektif dari media massa, artinya pemerintahan dicurigai dekat dengan oligarki dan menuju pemerintahan otoriter. \"Keberadaan oposisi justru keniscayaan bagi demokrasi. Oposisi itu bukan barang haram, justru halal bagi kemajuan demokrasi di Indonesia,\" tutur Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas. Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, kata Ginting, hanya menyisakan dua partai politik yang berhasil menduduki kursi di parlemen, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Jumlah perolehan suara gabungan kedua partai oposisi itu pada Pemilu 2019 lalu, hanya berkisar 17,5 persen. Kini dengan posisi Partai Nasdem sebagai oposisi kekuatan pengimbang pemerintah menjadi sekitar 25 persen. Dikemukakan, dalam konteks politik, maka kekuatan politik partai oposisi menyebabkan pemerintahan bisa berjalan lebih demokratis dan efektif. Hal ini karena pemerintah akan dipaksa menjalankan kebijakan politik yang jauh lebih demokratis. \"Salah satu kuncinya adalah komunikasi politik untuk membuka ruang dialog dan menghindari kecurigaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan,\" ungkap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dia mengharapkan jelang pelaksanaan pemilu 2024, keberadaan oposisi jangan dilakukan dengan kebijakan asal beda dengan pemerintah. Jika itu yang dilakukan, namanya oposisi \'sontoloyo\'. Sebab kata Ginting, oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah. Oposisi justru harus dimaknai sebagai eksistensi politik yang memberikan alternatif pilihan bagi kebijakan pemerintahan. \"Kalau ide, usulan, dan jalan keluar dari oposisi justru lebih bagus daripada yang dibuat pemerintah, maka jangan malu, ikuti saja saran dari kekuatan oposisi. Saran dari oposisi bukan barang haram dalam politik,\" kata kandidat doktor ilmu politik itu. Di era reformasi saat ini, menurut Selamat Ginting, merupakan kesempatan untuk memperbaiki iklim demokrasi dari kegagalan membangun demokrasi di era Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto yang mengharamkan kelompok atau partai oposisi. \"Di era Presiden Sukarno, oposisi dicap sebagai kontra revolusi dan antek-antek neokolonialisme. Di era Soeharto, oposisi dimaknai sebagai anti-Pancasila dan kelompok ekstrem. Inilah kekeliruan yang harus kita perbaiki di era reformasi,\" pungkas Selamat Ginting. (sws)
DPR Wajib Menolak PERPPU Cipta Kerja, atau Menghadapi Sanksi Rakyat Pada Pemilu
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Di penghujung tahun 2022, pemerintah membuat kejutan dan sekaligus kegaduhan, dengan menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Cipta Kerja yang kontroversial, yang menuai banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang menolak PERPPU Cipta Kerja. Karena PERPPU Cipta Kerja dianggap sebagai pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional (bersyarat), karena cacat formil dan cacat prosedural. PERPPU Cipta Kerja tersebut harus disahkan DPR pada sidang Dewan selanjutnya, yang mulai aktif kembali pada 10 Januari 2023. Masyarakat berpendapat DPR wajib menolak PERPPU Cipta Kerja yang terindikasi tidak sah. Alasannya sebagai berikut. Menurut Mahkamah Konstitusi, PERPPU tidak boleh ditetapkan sewenang-wenang, tetapi wajib memenuhi tiga ketentuan atau prasyarat agar penerbitan PERPPU menjadi sah secara hukum. Pertama, harus ada kondisi “kegentingan memaksa” untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatasi “kegentingan memaksa” belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena memerlukan waktu cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dalam butir menimbang, pemerintah menjadikan dinamika ekonomi global khususnya terkait kenaikan harga energi dan harga pangan serta gangguan rantai pasokan (supply chain) sebagai kondisi “kegentingan memaksa”, yang menjadi dasar penerbitan PERPPU Cipta Kerja. Tentu saja alasan ini mengada-ada dan manipulatif. Sejauh ini, kenaikan harga energi, harga pangan dan harga komoditas lainnya seperti mineral, batubara, minyak sawit, dan lain-lainnya malah menguntungkan Indonesia, membuat ekonomi Indonesia membaik. Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan antara 5,0 hingga 5,3 persen. Neraca perdagangan hingga November 2022 mencatat surplus 50,6 miliar dolar AS, tertinggi sepanjang sejarah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 2023, menurut proyeksi terakhir Kemenkeu, dipatok minimal 5 persen. Selain itu, harga minyak mentah dunia juga sudah turun, bahkan pemerintah sudah merespons dengan menurunkan harga BBM (non subsidi). Semua ini jelas menunjukkan tidak ada “kegentingan memaksa” untuk dapat diterbitkan PERPPU Cipta Kerja. Prasyarat kedua bahwa undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatasi “kegentingan memaksa” belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, juga tidak terpenuhi. Karena, Indonesia sejauh ini sudah mempunyai berbagai macam undang-undang yang sangat memadai untuk mengatasi kondisi krisis, antara lain UU No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang baru saja dibuat di masa pemerintahan Jokowi. UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan tersebut sangat memadai mengatasi potensi krisis ekonomi dan keuangan. Sebagai bukti, undang-undang ini tidak ikut diubah di dalam PERPPU Cipta Kerja. Artinya, tidak ada kekosongan hukum, sehingga prasyarat ketiga juga tidak terpenuhi. Selain itu semua, mengatasi potensi stagflasi dan resesi ekonomi dengan menerbitkan PERPPU Cipta Kerja merupakan kebijakan yang tidak tepat dan salah kaprah. PERPPU Cipta Kerja terdiri dari banyak UU, yang ironinya tidak relevan dan tidak mampu mengatasi stagflasi atau resesi ekonomi. Karena resesi ekonomi adalah suatu kondisi di mana permintaan turun tajam sehingga terjadi over-supply yang akhirnya memicu PHK. Maka itu, Cipta Kerja bukan solusi. Karena, industri yang sedang dalam kondisi over-supply tidak mungkin melakukan investasi (untuk meningkatkan supply). Dengan demikian, PERPPU Cipta Kerja tidak memenuhi 3 prasyarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, PERPPU Cipta Kerja cacat prosedur: berarti presiden Jokowi melanggar konstitusi? Oleh karena itu, DPR wajib menolak PERPPU Cipta Kerja yang inkonstitusional tersebut. Rakyat wajib mengawasi DPR agar mengambil keputusan yang konstitusional. Rakyat wajib memberi sanksi kepada DPR, dalam hal ini partai politik, yang melecehkan konstitusi dengan memberi persetujuan dan pengesahan terhadap PERPPU Cipta Kerja yang secara jelas melanggar konstitusi. (*)
Siapa Penusuk Kolonel Purn. Sugeng Waras?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERINGAT penusukan berulang-ulang yang menewaskan Letkol Purn TNI H. Muhammad Mubin di Lembang oleh pengusaha keturunan Hernando alias Aseng yang disaksikan oleh ayah pelaku Ir. Sutikno. Saat ini Hernando masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman mati. Akan tetapi bukan mendahului vonis Hakim kelak, banyak pihak yang merasakan adanya kejanggalan dan aroma perlindungan di persidangan. Kini penusukan terjadi lagi di Jalan Kolonel Masturi Cimahi jalan menuju Lembang pula. Korban adalah Kol Purn TNI Sugeng Waras yang sengaja dikuntit dan ditusuk berulang-ulang. Luka-luka pada paha memerlukan banyak jahitan dan perlu perawatan. Bersyukur kondisi Kol Sugeng Waras terus membaik. TNI AD memberi perhatian besar atas kasus ini. Telah ditangkap R salah satu pelaku yang menurut pengakuannya hanya membantu dan mendapat bayaran 500 ribu. Pelaku utama berininsial I hingga kini belum tertangkap. Anehnya saat ditampilkan di depan publik R ini disembunyikan wajahnya. \"Mistery guest\" yang harus ditebak sendiri oleh masyarakat. Preman, awam atau aparat? Dugaan kuat bahwa penusukan ini dilakukan oleh komplotan yang sudah mengincar lama. Kol Purn TNI Sugeng Waras dikenal kritis terhadap pemerintah atau pihak lain. Dengan penusukan yang terarah hanya untuk melukai maka patut diduga pelaku itu memang \"profesional\". Karenanya tampilan setelah tertangkap semestinya menjadi penting. Sayangnya setelah tertangkap R ternyata ditutup wajahnya. Publik hanya tahu yang bersangkutan sudah tertangkap bermotivasi soal \"bayaran\" dan \"hanya pengemudi\". Seperti pendemo yang tidak mengerti untuk mendemo apa yang penting \"50 ribu\". Menjadi pertanyaan serius, untuk melukai secara akurat sesederhana itukah motifnya ? Kita yakin Kepolisian dapat lebih mendalami dan mengungkap segera kasus ini. Letjen Purn TNI Doni Munardo Ketua Umum PPAD meminta secara khusus kepada aparat Kepolisian untuk dapat mengusut tuntas kasus penyerangan dan penusukan ini. Meski yang menjadi korban adalah pribadi seorang purnawirawan TNI akan tetapi \"keberanian\" pelaku patut diuji motif lebih jauhnya karena Kolonel Sugeng Waras juga adalah Ketua salah satu organisasi purnawirawan TNI. Mulailah pihak Kepolisian membuka secara terbuka kepada publik wajah dari R. Mungkin masyarakat ada yang dapat mengenali siapa R dan hubungan relasionalnya. Untuk mengejar pelaku utama. Kasus ini akan menguap begitu saja jika pelaku utama hilang \"permanen\" sebagaimana Harun Masiku. Perlu segera terungkap kasus ini agar tidak muncul purnawirawan-purnawirawan TNI lagi yang menjadi korban. Sebab jika serangan terus tertuju, maka akan muncul dugaan bahwa memang ada PKI dibalik semua ini. Bandung, 7 Januari 2023
Milisi Somalia Membunuh Enam Orang Dalam Serangan Terhadap Desa
Mogadishu, FNN - Kelompok militan al Shabaab membunuh sedikitnya enam orang pada Jumat saat mereka menyerang sebuah desa di Somalia tengah tempat mereka diusir minggu lalu, menurut seorang milisi yang bersekutu dengan pemerintah.Pasukan Somalia dan milisi yang bersekutu dengan pemerintah telah mendepak kelompok itu dari banyak daerah semenjak pasukan dan milisi sekutu melancarkan serangan pada Agustus.Tetapi, al Shabaab membalas dengan serangkaian serangan, termasuk pengeboman di ibu kota negara, Mogadishu.Al Shabaab menewaskan sedikitnya 35 orang dan melukai lebih dari 40 orang pada Rabu (4/1) saat mereka meledakkan bom mobil di Mahas, sebuah kota di Somalia tengah.Serangan pada Jumat terjadi di Desa Hilowle Gaab di Negara Bagian Hirshabelle, yang diambil alih dari al Shabaab oleh pasukan militer Somalia dan milisi sekutu pemerintah minggu lalu.Kelompok militan itu menyerang desa tersebut dengan bom mobil saat shalat subuh pada pukul 05.00 waktu setempat, kata Hussein Aden, seorang juru bicara milisi lokal.Baku tembak terjadi dan berakhir dengan para milisi dipukul mundur. Tentara dan milisi sekutu pemerintah termasuk di antara enam korban jiwa, katanya.\"Kami terbangun oleh tiga ledakan yang memekakkan telinga di pinggir desa, dan setelah itu baku tembak terjadi,\" kata Mohamed Hussein, warga Hilowle Gaab.\"Pertempuran sudah mereda. Saya tidak tahu berapa yang meninggal,\" lanjutnya.Al Shabaab mengatakan dalam pernyataan bahwa pihaknya telah mengambil alih desa tersebut dan menyita kendaraan serta senjata militer, tetapi para warga dan seorang politikus lokal membantah klaim itu.Serangan yang dilancarkan oleh pasukan militer Somalia dan milisi sekutunya mendapat dukungan dari pasukan Uni Afrika dan Amerika Serikat.Al Shabaab telah mengobarkan pemberontakan terhadap pemerintah Somalia sejak 2007 dengan tujuan menegakkan hukum Islam menurut interpretasi mereka.Kelompok itu sudah dipukul mundur oleh pasukan pemerintah, tetapi mereka berkumpul dan kembali ke daerah yang tidak bisa dikendalikan oleh pasukan militer.(sof/ANTARA/Reuters)
India Akan Menggelar KTT 120 Negara Berkembang Secara Virtual
New Delhi, FNN - India akan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) virtual yang melibatkan 120 negara berkembang minggu depan, kata seorang pejabatnya, Jumat.KTT tersebut digelar saat India berencana memperkuat kerja sama internasional selama keketuaannya di Kelompok 20 (G20) negara dan kawasan ekonomi terbesar.Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan pada Desember bahwa prioritas G20 India akan disusun lewat diskusi bersama negara-negara berkembang dan para anggota G20.\"India selalu berada di garis depan dan secara konsisten memperjuangkan kepentingan negara berkembang,\" kata Sekretaris Luar Negeri India Vinay Kwatra kepada wartawan.Dia menambahkan bahwa pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan konflik di Ukraina telah berdampak pada banyak negara berkembang.Para kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan menteri keuangan akan berpartisipasi dalam \"Voice of Global South Summit\" selama dua hari untuk mendiskusikan berbagai topik, mulai dari perkembangan keuangan hingga keamanan energi di negara berkembang, kata Kwatra.India telah mengirim lebih dari 120 undangan untuk menghadiri KTT yang dijadwalkan pada 12-13 Januari itu dan daftar negara yang akan berpartisipasi akan diinformasikan, katanya.\"Sering kali masalah negara-negara berkembang tidak mendapatkan perhatian dan ruang di ajang internasional,\" kata Kwatra.Dia mengatakan presidensi G20 India memberikan kesempatan besar untuk mengangkat persoalan itu ke dalam diskusi dan wacana G20.Di akhir KTT, sebuah ringkasan tentang prioritas dan perspektif negara-negara berkembang akan dibagikan, katanya, menambahkan. (sof/ANTARA/Reuters)
Beberapa Tokoh Dunia Menerima Penghargaan Internasional Raja Faisal 2023
Jakarta, FNN - Sejumlah tokoh terkemuka dunia menerima Penghargaan Internasional Raja Faisal 2023 yang diumumkan pada upacara yang digelar pada Rabu (4/1) malam di Arab Saudi, menurut Kantor Berita Arab Saudi SPA.Pengumuman para pemenang dibacakan di hadapan Penasihat Penjaga Dua Masjid Suci yang juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Mekah sekaligus Ketua Dewan Penghargaan Internasional Raja Faisal, Pangeran Khaled Al-Faisal.Sekretaris Jenderal Penghargaan Internasional Raja Faisal, Abdulaziz Alsebail, mengatakan panitia seleksi untuk lima kategori --Layanan untuk Islam, Studi Islam, Bahasa dan Sastra Arab, Kedokteran, dan Sains-- mengadakan serangkaian sesi untuk meninjau karya milik para nominasi. Seleksi juga dilakukan dengan meninjau laporan para arbiter.Penilaian karya tersebut berlangsung pada 2-4 Januari.Penghargaan untuk kategori Layanan Islam diberikan kepada Profesor Choi Young Kil-Hamed dari Korea Selatan dan Syekh Nasser bin Abdullah dari Uni Emirat Arab.Choi Young Kil-Hamed dianugerahi penghargaan atas karyanya yang luar biasa dalam Pelayanan kepada Islam, yang meliputi terjemahan dari sejumlah besar buku Islam, upaya advokasi dalam memberikan pelajaran dan ceramah serta penyelenggaraan kursus untuk memperkenalkan dan mengadvokasi Islam.Dia juga merupakan salah satu tokoh advokasi berbahasa non-Arab terkemuka di Benua Asia.Choi juga pernah meraih sejumlah penghargaan lainnya, seperti Penghargaan Internasional Raja Abdullah bin AbdulAziz untuk penerjemahan atas bukunya yang berjudul “Prophet Mohammad”, Medali Presiden Republik Demokratik Korea pada 2013 dan Medali Pemerintah Korea untuk Layanan Pendidikan dan Pengajaran pada 2014.Sementara itu, Syekh Nasser bin Abdullah Al Zaabi mendapat penghargaan atas karyanya yang luar biasa dalam Pengabdian kepada Islam. Hal itu meliputi upaya dalam pekerjaan filantropi dan bantuan melalui keanggotaan asosiasi, lembaga amal, organisasi serta kehadiran di konferensi, forum dan seminar tentang pekerjaan amal.Syekh Nasser bin Abdullah Al Zaabi juga dinilai pantas meraih penghargaan tersebut untuk keketuaan di Dewan Permanen Dana Solidaritas Islam (ISF), sebuah lembaga anak perusahaan dari Organisasi Kerja sama Islam (OKI), dan kepemimpinan yang bijaksana di Universitas Islam di Niger melalui kepemimpinan Dewan Pengawas sejak 2014.Penghargaan untuk kategori Studi Islam dengan Topik Arsitektur Islam diberikan kepada Profesor Robert Hillenbrand dari Inggris Raya.Kemudian, penghargaan untuk kategori Bahasa dan Sastra Arab dengan Topik Naratif Arab Klasik dan Teori Modern diberikan kepada Profesor Abdelfattah Kilito dari Universitas Mohammed V, Maroko.Penghargaan untuk kategori Kedokteran dengan topik Pandemi dan Pengembangan Vaksin diberikan kepada Profesor Dan Hung Barouch dari Universitas Harvard, Amerika Serikat.Dan Hung Barouch memperoleh penghargaan tersebut atas kontribusi yang besar terhadap pemahaman tentang imunologi dan patogenesis infeksi virus. Dia telah mengembangkan strategi vaksin dan pengobatan baru terhadap berbagai patogen yang memiliki signifikansi global, seperti HIV-1, virus Zika, tuberkulosis dan yang terbaru SARS-CoV-2.Profesor Sarah Catherine Gilbert dari Universitas Oxford, Inggris Raya turut mendapat penghargaan untuk kategori tersebut karena telah mengembangkan teknologi vaksin inovatif dan menerapkannya pada kasus malaria, Ebola, influenza, MERS, dan baru-baru ini SARS-CoV2.Vaksin yang dikembangkan Gilbert terakhir kali itu telah mencapai distribusi geografis yang luas karena efektivitas dan harganya yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh miliaran orang. Kinerja itu membantu distribusi besar dalam ekuitas vaksin di seluruh dunia.Selanjutnya, penghargaan untuk kategori Sains dengan topik Kimia diberikan kepada Profesor Jackie Yi-Ru Ying dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), AS dan Profesor Chad Alexander Mirkin dari Universitas Northwestern, AS.Jackie Yi-Ru Ying menyabet penghargaan tersebut untuk sintesis berbagai bahan nano dan sistem canggih, serta penerapannya dalam katalisis, konversi energi, dan biomedis. Sementara itu, Profesor Chad Alexander Mirkin dianugerahi penghargaan atas kontribusi yang luar biasa dalam memperkenalkan konsep partikel nano sebagai atom dan DNA sebagai ikatan untuk merancang bahan makroskopik kristal fungsional dan memperkaya repertoar alat kimia dan material serta mendefinisikan zaman modern teknologi nano.Sekretariat Jenderal Penghargaan Internasional Raja Faisal 2023 memuji para pemenang penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada panitia dan pihak yang terlibat dalam acara bergengsi tersebut.(sof/ANTARA)
Untung-Rugi Pemilu dengan Sistem Proporsional Tertutup
Surabaya, FNN - Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, memaparkan untung dan ruginya penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Sisi positifnya, kita melihat selama ini dengan penyelenggaraan Pemilu sistem proporsional terbuka, itu kan yang terjadi banyak kandidat legislatif yang dengan mudah masuk menjadi caleg (calon legislatif) dengan menggunakan transaksi politik, artinya mereka bisa jadi membayar lebih, itu kemudian dengan mudah masuk,\" kata Airlangga di Surabaya, Jumat.Dalam kondisi seperti itu, lanjut Airlangga, yang menjadi pertarungan politik di Pemilu lebih menekankan kepada kontestasi nya di internal partai.\"Jadi partai. alih-alih menjadi penguatan politik justru terjadi benturan di internal. Penentuannya adalah banyaknya uang yang menentukan proses-proses politik dan siapa yang terpilih,\" ujarnya.“Intinya sistem proporsional tertutup itu ingin membangun kembali kekuatan otoritas politik berbasis partai yang menentukan proses-proses politik yang berlangsung,\" tambahnya.Sementara untuk sisi negatifnya, kata Airlangga, seringkali kandidat yang mempunyai suara lebih besar di tingkat bawah tidak serta merta terpilih. Sebab, penentuan terjadi pada otoritas politik. Sistem ini mempunyai untung ruginya.Dalam kondisi seperti ini, di mana transaksi uang lebih mengendepan, problem yang dihadapi antara bisnis dan politik. Selanjutnya, pertarungan politik lebih mengedepankan pertarungan individu daripada partai. itu menghasilkan legislatif yang komposisi nya mereka yang memiliki dana lebih besar daripada lain.\"Di sini proporsional tertutup lebih baik daripada proporsional terbuka,\" ucap dia.Selain dua sistem tersebut, Airlangga menyarankan untuk meniru sistem yang dipakai di Jerman. Di Jerman sistem pemilu dicampur, jadi mekanismenya warga diberikan dua kartu, satu untuk memilih partai politik, kartu untuk memilih calon.\"Dengan pertimbangan penghitungan masing-masing mereka yang tidak ditaruh nomor awal tetap bisa jadi asal mempunyai suara besar,\" ujar dia.Mekanisme seperti itu, menurut dia, pernah dipakai Pemilu 2004, di mana suara seseorang itu tidak begitu mudah hilang dalam penghitungan.\"Saya pikir pilihan-pilihan seperti itu harus juga diperbincangkan untuk mengantisipasi persoalan yang muncul saat diterapkan sistem proporsional tertutup,\" katanya.(sof/ANTARA)
Baik Sistem Pemilu Proporsional Terbuka maupun Tertutup Memiliki Kelemahan
Malang, Jawa Timur, FNN - Pengamat politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari Ph.D. menyatakan bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) terbuka dan tertutup, sama-sama memiliki sejumlah kelemahan.\"Jadi, kalau istilahnya kita ingin reformasi sistem pemilu, proporsional terbuka ini diubah. Proporsional terbuka ada kelemahan, kemudian diubah ke tertutup, itu sama saja. Karena sama-sama punya kelemahan,\" kata Wawan kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.Wawan menjelaskan, sistem pemilu proporsional terbuka, memiliki risiko adanya praktek jual beli suara. Hal tersebut merupakan hasil riset yang sudah dilakukan oleh banyak peneliti terkait penerapan sistem proporsional terbuka.Selain itu, lanjutnya, penerapan sistem proporsional terbuka dinilai juga sebagai jalan pintas oleh calon legislatif untuk memperoleh suara. Perolehan suara itu, tidak dengan kinerja atau karya politik yang memberikan kontribusi kepada masyarakat di daerah pemilihannya.\"Jalan pintas itu, dikatakan jauh lebih efektif dibanding dengan melakukan branding, marketing politik, program yang istilahnya memperkenalkan diri kepada publik,\" katanya.Sementara itu, lanjutnya, terkait dengan sistem pemilu proporsional tertutup, berisiko untuk kembali ke zaman orde baru dan adanya hegemoni partai politik. Partai politik, akan menjadi penentu seseorang untuk berpotensi terpilih atau tidak.Ia menambahkan, dengan sistem proporsional tertutup, juga berisiko untuk memindahkan praktik transaksi yang sebelumnya berada di tingkat masyarakat atau pemilih, akhirnya akan melebar ke partai politik.\"Jadi cenderung nanti akan memindahkan transaksi, karena bagaimanapun, politik ekonomi itu tidak bisa dilepaskan. Siapa yang ingin berkuasa, itu pasti harus ada modal ekonomi,\" ujarnya.Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada terobosan formal yang mengedepankan hubungan setara dan berkualitas antara partai politik dengan calon legislator, dengan tolok ukur pada nilai kemanfaatan publik atau public value.Dengan adanya hubungan yang setara tersebut, lanjutnya, maka tidak akan ada lagi calon legislator yang memiliki uang kemudian bergerak sendiri mencari suara dan mengesampingkan partai politik.\"Sebaliknya, kalau proporsional tertutup, partai politik posisinya akan lebih tinggi dibanding calon, karena partai tersebut berhak menentukan nomor urut. Maka, bagi saya, idealnya adalah dibuat setara antara calon dengan partai politik,\" ujarnya.Menurutnya, salah satu cara yang bisa bisa dilakukan adalah dengan melakukan amandemen sistem proporsional terbuka dan melakukan rekayasa sistem. Caranya, pada setiap daerah pemilihan, parpol bisa menetapkan satu atau lebih nomor urut caleg bila memenuhi proporsi kursi.\"Jadi pada tiap dapil, nomor urut satu itu bukan karena uang, bukan karena kedekatan. Tapi karena prestasinya. Itu prinsip yang dipakai dalam legislative entrepreneurship, prinsip kewirausahaan legislatif,\" katanya.Ia menjelaskan, partai politik akan mengafirmasi calon legislatif yang memiliki prestasi dan bekerja untuk masyarakat serta partai, diberikan penghargaan dengan nomor urut satu. Sehingga, penentuan tidak dikarenakan kedekatan atau adanya lobi uang.Selain itu, partai politik juga harus memiliki kurikulum pendidikan dan kaderisasi untuk mencetak calon legislatif yang memiliki prinsip kewirausahaan legislatif tersebut. Karena, dalam teori tersebut, fungsi legislator adalah menjalankan legislasi yang baik. \"Ini memang tampak normatif, tapi itu merupakan jalan tengah,\" katanya.(sof/ANTARA)
POPULER
