ALL CATEGORY
Trilogi Kesesatan Politik
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETERHUBUNGAN dari tiga peristiwa politik yang menggambarkan kesesatan adalah arogansi. Angkuh dan jumawa bahwa semua bisa diatur atau dikendalikan. Arogansi timbul dari situasi si kuasa mampu menekan kelompok tidak berdaya. Otoritarian adalah ciri pemerintahan atau pengelolaan kelompok politiknya. Trilogi kesesatan itu adalah: Pertama, perpanjangan masa jabatan. Dengan alasan pemulihan pandemi dan kondisi ekonomi yang berat, maka perpanjangan masa jabatan Presiden dicanangkan. Banyak elemen politik akan ikut menikmati apakah DPR, MPR maupun institusi lain. Kecuali Parpol yang memiliki Capres maka agenda sesat yang melanggar Konstitusi ini cenderung didukung. Kedua, sistem pemilu proporsional tertutup. Gagasan kubu PDIP dan didukung Ketua KPU ini adalah isu anti Demokrasi, anti Reformasi dan penguatan Oligarki. Anti Demokrasi karena hak rakyat untuk memilih tokoh politik dikebiri oleh Partai Politik. Anti Reformasi maknanya kembali pada sistem pemilu masa Orde Baru. Penguatan Oligarki disebabkan elit Oligarki politik akan semakin kuat dan menentukan. Ketiga, Perppu Omnibus Law. Perppu No 2 tahun 2022 yang dinilai melawan Putusan MK ini bukan saja sesat tetapi juga nekad, bodoh dan gila. Menggambarkan rezim Jokowi memang sudah putus asa menjelang ajal tiba. Sekarat politik. Ahli menyatakan Perppu ini dapat menjadi dasar untuk pemakzulan sang tirani. (impeachment). Trilogi kesesatan politik mewarnai perjalananan terjal menuju Pemilu 2024. Terjal karena berpadu tiga kepentingan yang beradu. Kepentingan ingin mempertahankan kekuasaan, kepentingan untuk menutupi kegagalan pengelolaan negara dan kepentingan untuk melakukan perubahan. Kepentingan konstruktif hanya semangat untuk melakukan perubahan. Sistem atau pola rezim seperti saat ini tidak dapat dibenarkan dan dibiarkan. Rakyat telah dirusak perasaan dan hak-haknya. Jokowi dan para pengatur, pendukung bahkan pengikutnya tidak punya rasa malu, rasa salah dan rasa dosa atas perilaku politik sesat yang dijalankannya. Atmosfir negeri dibuat kelam dan beracun dengan hujan badai dusta dan kemunafikan. Tahun 2024 adalah tahun perubahan untuk rakyat memiliki harapan kembali. Harapan politik ekonomi, keagamaan dan lainnya. Akan tetapi jika perubahan itu terjadi sebelum tahun 2024 maka rakyat akan jauh lebih bahagia. Terdengar terus gaung di telinga : \"ikan sepat ikan gabus--lebih cepat lebih bagus\". Ubah cepat rezim kardus. Bandung, 6 Januari 2023
Langkah Prabowo, dan Manuver Sandiaga Uno yang Tak Berdiri Sendiri
Oleh Ady Amar - Kolumnis Sandiaga Salahuddin Uno, politisi Partai Gerindra, kabarnya pindah gerbong. Meninggalkan Partai Gerindra, memilih berlabuh di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sandi, sapaan akrabnya, menjabat sebagai Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra. Perannya memang tak menonjol. Ia seperti ditempelkan saja namanya di sana, tanpa punya peran berarti. Setidaknya itu yang tampak. Kepindahannya itu memang belum pasti benar. Tapi setidaknya elite Gerindra menyatakan kebenaran kepindahannya itu. Bahkan sudah dilaporkannya pada Prabowo. Mendapat laporan itu, Prabowo hanya senyum saja. Tak persis tahu apa makna senyumnya itu. Diangkatnya Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Kabinet Indonesia Maju, seperti tidak mewakili Gerindra. Lebih sebagai sikap Presiden Jokowi untuk merangkul capres dan cawapres pesaingnya pada Pilpres 2019--Prabowo-Sandi--untuk berjuang bersama dalam kabinetnya. Prabowo memang lebih dulu bergabung, menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Prabowo dipastikan akan maju lagi sebagai capres di 2024. Meski usia bisa dibilang tidak mudah lagi, tapi semangat ingin mencicipi jabatan presiden tidak pernah kendor. Belum tahu persis siapa yang akan berpasangan dengannya. Sebelumnya, deklarasi Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah dilakukan. Terkesan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, seolah otomatis jadi cawapresnya. Belakangan, sepertinya itu tidak akan terjadi. Deklarasi koalisi dua partai itu seakan pupus sebelum berkembang. Wajar jika Prabowo berharap dapat cawapres yang \"menjual\", yang setidaknya punya elektabilitas memadai, yang bisa menyumbang suara signifikan untuk kemenangannya. Memang koalisi Gerindra dan PKB telah mencukupi persyaratan parliament threshold 20% untuk mengikuti Pilpres. Tapi buat Prabowo Subianto, itu belum cukup, yang diharap tentu lebih jauh lagi, yaitu memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Prabowo dan para pendukungnya pastilah tidak berharap hanya sekadar sebagai capres dan capres lagi--jika Prabowo Subianto mengikuti Pilpres 2024, ini keikutsertaan ketiganya untuk capres (2014 dan 2019). Sedang sebelum itu, Prabowo pernah menjadi cawapres (2009) mendampingi Megawati Soekarnoputri. Era keemasan Prabowo, juga Sandi, memang tidak segemerlap saat mengikuti Pilpres 2019. Gemerlap Prabowo saat itu utamanya lebih didasarkan pada status Gerindra yang memilih di luar kekuasaan. Prabowo disebut oposan terdepan rezim Jokowi. Sedang Sandi, menjadi populer karena sebelumnya berjuang bersama Anies dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan tentu, tampilan Sandi yang modis, tampan, dan kaya melintir, itu pula yang menaikkan popularitasnya. Sandi muncul jadi idaman emak-emak muda dan bahkan emak-emak yang tidak muda lagi. Setelah kalah di Pilpres 2019, Pilpres yang dianggap sarat manipulasi, bukannya Prabowo makin keras sikap oposannya, tapi justru memilih pilihan sebaliknya, bergabung dengan Jokowi-Ma\'ruf Amin. Jokowi saaat itu menginginkan satu paket, Prabowo-Sandi masuk kabinetnya. Sandi masih memilih di luar kabinet, mungkin pekewuh dengan pendukungnya, khususnya emak-emak. Tapi tidak perlu waktu lama, ia pun bergabung dengan Jokowi, mengikuti jejak Prabowo. Meninggalkan kekecewaan mendalam para pendukungnya. Langkah pragmatis yang dipilih tanpa melihat perasaan massa pendukungnya, itu seolah hal biasa. Tapi tidak sebagaimana suasana batin yang dirasakan massa pendukungnya, yang semula mengelu-elukan beralih mengumpat sumpah serapah. Langkah pragmatis yang dipilih, itu menegaskan seolah mereka memang ingin mencukupkan perjuangan sampai disitu saja. Tidak berharap menjajal peruntungan maju lagi di Pilpres berikutnya. Maka, bergabung bersama Jokowi jadi pilihan. Sedang suasana batin massa pendukungnya tidaklah perlu jadi pertimbangan. Seiring perjalanan waktu, tampaknya keinginan maju lagi, baik Prabowo maupun Sandi tak bisa dibendung untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Taklah mengapa. Pastilah keduanya punya hitungan-hitungannya sendiri. Setidaknya lembaga survei menguatkan, bahwa Prabowo masih punya tingkat keterpilihan cukup tinggi. Setidaknya ia ada di 3 besar (Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo). Bahkan tidak sedikit lembaga survei meletakkan Prabowo di posisi pertama. Sandiaga Uno ditempatkan lebih sebagai cawapres, pun punya elektabilitas lumayan, meski belum yang teratas. Itu dimungkinkan, karena ia belum benar-benar resmi diusung partai tertentu untuk maju dalam Pilpres yang akan datang. Meski masa keemasan keduanya, memang sudah lewat bersama pilihan pragmatis saat memilih bergabung dengan rezim Jokowi. Itu tidaklah jadi kekhawatiran berarti bagi keduanya. Meski pernah meninggalkan massa pendukungnya, yang bahkan berdarah-darah membelanya. Kematian sekitar 859 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), itu pun disinyalir dalam rangkah membelanya. Janji Prabowo saat itu untuk menyelidiki kematian petugas KPPS, cuma pepesan kosong, itu amat diingat pendukungnya. Beberapa ulama kritis, yang dianggap masuk dalam barisan pendukung Prabowo-Sandi, mengalami kriminalisasi pasca Pilpres 2019, beberapa diantaranya dipenjarakan dengan tuduhan mengada-ada, tidak muncul pembelaan dari keduanya. Seolah penangkapan ulama, itu tidak ada korelasi dengannya. Habib Rizieq Shihab dizalimi dan FPI dibubarkan, tidak muncul pembelaan dari mulut mereka, meski hanya sekadar pernyataan empati. Manuver Rasa Istana Sandiaga Uno tidak tampak perannya di Gerindra. Tidak ada peran yang bisa dimainkannya. Seperti tertutup oleh kebesaran Prabowo Subianto, yang tidak saja sebagai Ketua Umum, tapi juga Ketua Dewan Pembina. Kekuatan Gerindra absolut ada di tangan Prabowo. Tak menyisakan sedikit ruang untuk Sandi. Sulit bagi Sandi bisa menggeliat lebih besar lagi, yang dimungkinkan. Pilihan politiknya meninggalkan Gerindra, itu bisa jadi dalam rangka pembuktian, bahwa ia masih punya kans berkontestasi dalam Pilpres 2024. Karenanya, ia siap bersimpangan jalan dengan Prabowo, setidaknya orang yang sedikit banyak mengajarkan a,b,c nya politik dengan mengajaknya bergabung di Gerindra. Tak ada kawan abadi dalam politik, meski itu tak diharap Sandi, setidaknya adagium itu membuktikan. Maka, manuver Sandi hengkang dari Gerindra dan berlabuh di PPP, jika itu benar, itu jadi pilihan yang seharusnya. Entah nantinya diusung sebagai Capres atau Cawapres, itu menjadi lebih punya kemungkinan, ketimbang ia masih bersama Gerindra. Manuver Sandi itu diyakini tidak lepas dari peran istana dibelakangnya. PPP bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)--konon terbentuknya KIB pun ditengarai ada peran istana di sana--yang mempertemukan Golkar, PPP, dan PAN. Lewat KIB itu peruntungan Sandi mengikuti Pilpres 2024 dimungkinkan. Analisa pun bisa dibuat, bahwa ini cara istana menggerogoti Prabowo (Gerindra), dan juga mengambil ceruk suara Anies, jika takdir membawa Anies, juga Prabowo dalam Pilpres yang akan datang. Basis suara Anies, Prabowo dan tentunya Sandi, itu lebih kurang sama. Seolah istana cukup memasang kail berupa Sandi, berharap mengambil suara Anies dan Prabowo. Manuver Sandi memang tidak sekadar ingin menunjukkan bahwa eksistensinya masih ada, masih diperhitungkan, meski di Gerindra keberadaannya cuma dilihat sebelah mata. Sandi dan Erick Thohir, Menteri BUMN, bisa disebut dua menteri kesayangan Jokowi, yang sepertinya akan dipasangkan dengan si rambut putih, Ganjar Pranowo. Ganjar yang akan dipasangkan dengan Sandi atau pun Erick, itu bisa disebut representasi dari kehendak istana. Semuanya masih dimungkinkan bisa berubah. Politik memang cair, dan kejutan-kejutan menuju 2024 akan terus menghiasi pemberitaan. Tapi satu hal patut dicatat, bahwa rakyat makin pintar, itu berkat pengalaman masa lalu, yang terus disimpan dalam memorinya. (*)
Menggumuli Kebiadaban
Soekarno adalah pemimpin yang begitu besar jasa dan kesalahannya. Begitupun dengan Soeharto yang dipuja sekaligus dihujat rakyatnya. Keduanya menjadi presiden yang sempat membawa ketinggian dan kejatuhan republik dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sementara mulai dari Habibie, Gusdur, Megawati hingga SBY, relatif biasa-biasa saja prestasi dan kegagalannya, tak menonjol terlalu tajam kelebihan dan kelemahannya. Lain halnya dengan semua itu, sepanjang era reformasi bergulir, baru kali ini ada rezim yang luar biasa berlumur kemudharatan. Penyelenggara kekuasaan yang identik dengan kedunguan namun sarat kebengisan, kerap dipenuhi kejahatan dan menggumuli kebiadaban. Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Tak pernah rakyat, negara, dan bangsa Indonesia mengalami begitu keterpurukan yang amat sangat seperti yang sekarang terjadi. Cukup 2 periode kepemimpinan, rezim kekuasaan yang kemunculannya penuh kontroversi dan polemik, berhasil meluluh-lantahkan sektor vital dan fundamental kebangsaan. Kegagalan menahkodai perahu besar bernama Indonesia, seperti menjadi anti klimaks bagi kepemimpinan yang pernah ada dalam sejarah negeri ini. Selain menjauh dari perwujudan negara kesejahteraan, prinsip-prinsip kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terus dihina dan diolok-olok rezim. Perilaku menyimpang kekuasaan, bukan saja menghianati keinginan para \"the founding fathers\" dan cita-cita prokmasi kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, pemerintahan yang gandrung memerankan boneka oligarki ini, telah mengancam keberadaan dan eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI. Memuncaki kekuasaan penyelenggaraan negara, presiden yang dijuluki oleh majalah Tempo sebagai Pinokio. Nyaris dan kemungkinan bisa dipastikan publik sebagai presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Dijuluki \"The King of Lip Service\" oleh BEM UI, presiden dan gerombolan kekuasaan dalam kabinet pemerintahan menjadi identik dengan komunitas kebohongan dan hipokrit. Ahli menyamar dan pencitraan, rezim yang tampilan dan isinya bobrok ini terlalu piawai untuk menyampaikan kata-kata yang sangat bertolak-belakang dengan faktanya. Manipulatif dan sarat kamuflase, aparatur elit negara sering menyalahkan kebenaran dan membenarkan kesalahan. Nilai-nilai dan hukum ditentukan oleh keinginan serta bergantung dari selera kekuasaan. Rakyat begitu miris dan memprihatinkan, memberikan semua kewenangan dan otoritas penyelengaraan negara kepada para penjahat dengan legalitas dan legitimasi yang bersumber dan memanfaatkan demokrasi. Kekuasaan yang korup, gaya kepemimpinan diktator dengan membajak konstitusi dan mengebiri demokrasi. Tak cukup hanya meminggirkan peran agama, rezim juga membawa rakyat pada kecenderungan totatalitas kapitalisme dan komunisme. Liberalisasi dan sekulerisasi terus dipaksakan mulai dari pikiran, hati sanubari dan gaya hidup rakyat yang tidak lagi berpijak pada keyakinankeyakiban spitritualitas. Rakyat terus diprovokasi oleh budaya hedon tapi sejatinya terbelakang mengalami kemunduran peradaban. Sistem dan kepemimpinan yang tidak perform, membuat rakyat hanya pada pilihan menjadi hidup tunduk tertindas sebagai budak di negeri sendiri atau mati karena menolak dan melawan todongan laras senjata syahwat kekuasaan. Pemerintahan yang gila harta dan jabatan, sejatinya lemah namun berlagak seperti Tuhan menjadi pengikut dan menyerupai Firaun zaman modern. Seperti itulah realitas yang dihadapi rakyat, menghadapi pemimpin dan para kolaboratornya yang susah payah dilahirkan dan dibesarkan dari rahimnya sendiri. Kesedihan dan kepiluan rakyat karena luka perih yang menyayat hati, jiwa dan raga yang terkadang tak luput dari kematian. Harus dihadapi begitu represif dan berkesinambungan karena ulah segelintir perwakilan kedaulatannya sendiri. Rezim kekuasaan 2 periode bagaikan menghadirkan penderitaan rakyat berabad-abad seperti masa kolonialisme dan imperialisme lama. Utang negara yang terus membengkak menjadi beban yang mencekik rakyat. Eksploitasi kekayaan alam membabi-buta yang tak pernah dinikmati rakyat. Upeti tinggi bak rentenir yang dipungut dari rakyat diperhalus dengan istilah pajak. Daya beli rakyat yang lemah tak sebanding dengan kenaikan harga sembako, tarif listrik dan BBM. Wabah PHK dan angka kemiskinan yang semakin melonjak menjadi paralel dengan peningkatan kekayaan dan gaya hidup mewah para pejabat. Belum lagi kriminalisasi para ulama, tokoh dan aktifis pergerakan yang kritis, seakan mempertontokan perilaku rezim kekuasan yang angkuh dan arogan. Pemberlakuan KUHP yang baru dan pemaksaan omnibus law menumpang PERPPU, semakin paripurna menghancurkan konstitusi dan membunuh demokrasi. Tak cukup sekedar bertangan besi, rezim kekuasaan bersama ternak-ternak oligarki lainya seperti buzzer dan haters terus melakukan pembelahan pada rakyat. Rakyat diadu domba dan membuat konflik horizontal, menggiring dan semakin memicu degradasi sosial dan disintegrasi bangsa. Islam sering dihina dan dinista. Namun terlalu banyak potensi ekonomi umat Islam yang dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan politik praktis rezim, seperti dana haji, zakat, pengumpulan swadaya dan pemberdayaan dana sosial dlsb. Framing nenyudutkan, agitasi dan propaganda jahat dari kelompok Islamophobia di negerinya sendiri yang mayoritas muslim. Terlihat rajin memproduksi intrik dan fitnah politik identitas, tindakan intoleran, gerakan radikalis dan identik dengan teroris. Sedangkan dunia internasional mulai tarik-ulur mengangkat narasi tersebut dan isu-isu sensitif seputar Islam. Pemerintah terus mengakomodir aliran sesat agama dan ideologi, makanan haram dan berbahaya terus disusupkan menjadi konsumsi rakyat. LGBT intens dikembang-biakan, pelbagai penyimpangan serta gerakan amoral masif dikampanyekan dan dipertontonkan. Masih banyak lagi disorientasi kebijakan penyelenggara negara yang harus diikuti rakyat meskipun banyak menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Rezim kekuasaan hanya butuh kurang dari satu dasawarsa untuk menghadirkan neraka di bumi pertiwi. Pemerintahan yang nyata dan terbukti menghadirkan realitas obyektif dari mimpi buruk potensi ketiadaan Indonesia. Belum puas 2 perode memimpin negara yang penuh kemudharatan. Rezim semakin asyik memamerkan libido kekuasaan yang tinggi, getol melakukan masturbasi politik dengan gairah 3 periode atau perpanjangan jabatan. Sambil mesum memikirkan menunda pemilu 2024 demi kepuasan syahwat kekuasaannya. Pemerintah yang telah menjadikan KPU dan instrumen politik lainnya sebagai kacung jabatan telah merekayasa dan melakukan sabotase untuk memenangkan kontestan tertentu dalam pilpres 2024. Preseden buruk dari keberadaan rezim kekuasaan yang pernah ada di negeri ini yang ingin memiliki kekuasaan jika perlu sampai seumur hidup. Seakan tak terpuaskan dengan kehidupan dunia yang tak ada ada habis- habisnya, segelintir orang dari rezim kekuasaan begitu gandrung menggumuli kebiadaban. Sungguh malang Indonesia tercinta, yang berangsur-angsur perlahan tapi pasti, tiada keberadaban. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 6 Januari 2023/13 Jumadil Akhir 1444 H.
Syahganda Nainggolan: Anwar Ibrahim dan Jokowi Harus Fokus Demokrasi di Asean
Jakarta, FNN - Anwar Ibrahim dan Jokowi harus fokus pada peningkatan demokrasi di Asean. Terutama memberikan sanksi kepada junta militer Myanmar yang mengkudeta dan memenjarakan Aung San Suu Kyi selama 33 tahun. Selain itu kedua kepala negara harus membuat kedua negaranya sendiri, Malaysia dan Indonesia, menjadi teladan dalam demokrasi, yakni memutus praktik-praktik curang dalam sistem demokrasi, seperti kecurangan pemilu dan pembatasan kebebasan sipil, yang banyak terjadi beberapa dekade belakangan ini. Demikian disampaikan Syahganda Nainggolan, ketua lembaga Sabang Merauke Circle, menanggapi rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia Senin depan (9/1/23). Pertemuan kedua pemimpin ini sangat penting mengingat Indonesia menjadi pemimpin ASEAN tahun ini dan Malaysia mempunyai pemimpin baru yang pro-demokrasi. Demokrasi di Asean tentu tidak perlu membebek pada demokrasi di barat. Selain mengambil hal-hal yang baik dalam demokrasi barat, ASEAN perlu memasukkan kebajikan lokal yang berakar pada budaya dari bangsa-bangsa di ASEAN. Sebagai komunitas dengan jumlah penduduk sekitar 700 juta jiwa, ASEAN harus mampu menjadi centrum peradaban dunia ke depan. Apalagi, saat ini dunia sedang membutuhkan arah baru setelah selesainya pandemi covid-19 dan munculnya globalisasi dengan sistem multipolar. Terkait hubungan bilateral kedua negara, Syahganda berharap Anwar Ibrahim dapat membantu 3 juta pekerja Indonesia di Malaysia untuk leluasa dalam menjalankan hak-hak demokrasi menjelang pemilu Indonesia tahun depan. Hal itu dapat dilakukan antara lain meminta pengusaha Malaysia mempermudah pekerja Indonesia dalam kaitannya dengan pemilu serta menjamin sistem logistik dan keamanan di Malaysia membantu Indonesia secara berkualitas. Syahganda juga mengapresiasi Anwar Ibrahim yang akan mengadakan temu sahabat dengan tokoh-tokoh aktifis Indonesia di sela-sela kunjungan kenegaraan tersebut. Menurutnya, ini adalah contoh dari seorang pemimpin yang tidak melupakan sejarah persahabatan masa lalu yang cukup kuat dengan berbagai kalangan politik di Indonesia. Modal dasar ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua bangsa dan masyarakat ASEAN ke depan. (mth)
Dewan Kudeta Konstitusi Harus Dihancurkan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih HAMPIR semua opini masyarakat tanpa kecuali dari masyarakat awam sampai level ahli dan spesifikasi ahli di bidangnya masing-masing larut dan masuk pada masalah limbah yang dimuntahkan oleh rezim dan oligarki yang telah dengan berani menamakan diri Dewan Kudeta Konstitusi. Terang benderang mereka hanya akan membawa rekayasa opini pada satu tujuan untuk tetap melanggengkan kekuasaan. Sudah buta dan membutakan diri urusan konstitusi yang membatasi kekuasaan akan dijebol menjadi kekuasaan untuk selamanya. Teringat drakor berjudul The Emperor: Owner of the Mask. Kisahnya tentang raja palsu yang dijadikan boneka. Namun ketika raja asli hendak kembali ke istana, justru terjadi perebutan tahta antara keduanya. Dewan Kudeta Konstitusi mestinya menyadari bahwa jabatan publik itu amanah, tidak untuk dikejar apalagi diperpanjang dengan segala cara, alasan dan menabrak konstitusi. Cukup satu periode telah bawa keburukan - ketika membolehkan dua periode justru membuka incumbent syndrome memaksa ingin tiga periode. Para diktator sering lupa kapan harus lengser keprabon, cuaca kekuasan sering menjadi lain ingin berkuasa selamanya. Sehingga untuk turun dari kekuasaan harus diturunkan paksa oleh rakyat atau dilengserkan dengan paksa. Pertarungan perpanjangan masa jabatan dan membuka kedok bahwa Pemilu 2024 akan disulap menjadi operasi bendera palsu tetap masih akan berlangsung, dan mereka tetap pada tujuan kekuasaan mereka tidak ingin dilepaskan apapun alasannya. Terjadi pertarungan antara wacana menunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Virus kekuasan Xi Jinping sangat tampak menjadi inspirasi rezim saat ini. Kekerasan dan memaksakan kehendak tidak dapat dihindari. Bahaya akan membelah kekuatan rakyat dengan amunisi keuangan yang maha kuasa sedang terjadi. Tiba-tiba muncul kekuatan Anies Baswedan jelas menjadi duri bagi mereka akan dimusnahkan. Kekhawatiran mereka Anies Baswedan bisa muncul sebagai presiden dan lambang kekuatan people power. Mobilisasi perlawanan terhadap Anies Baswedan tampak dari semua arah dan alasan yang dibuat, diperbesar untuk dihempaskan Incumbency membawa moral hazard yang terbukti telah mendorong para diktator yang lupa kapan harus lengser keprabon. Terus merekayasa dan memperkeruh keadaan semata jabatan saat ini tidak boleh lepas dari genggamannya. Kondisi seperti ini jelas membutuhkan kesadaran semua masyarakat harus bersatu melawan dan memusnahkan Dewan Kudeta Konstitusi. Kalau rakyat atau masyarakat lengah, negara akan menjadi taruhan hancur bahkan bisa lenyap dari muka bumi. (*)
Vietnam Memecat Dua Wakil Perdana Menteri di Tengah Gerakan Antikorupsi
Hanoi, FNN - Majelis Nasional Vietnam, badan pembuat undang-undang negara tersebut, pada Kamis memutuskan untuk memberhentikan dua wakil perdana menteri dari jabatan mereka, menurut pernyataan pemerintah.Para analis menduga bahwa keputusan itu diambil sebagai peningkatan tindakan antikorupsi Vietnam.Tidak ada penjelasan mengenai keputusan parlemen untuk memberhentikan para wakil PM itu, Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam. Namun, langkah tersebut mengemuka saat negara komunis tersebut sedang menggencarkan perjuangan melawan korupsi.Ada kekhawatiran bahwa gerakan penindakan tersebut dapat melumpuhkan transaksi rutin karena pejabat menjadi takut terkena penyelidikan.Minh dan Dam tidak merespons saat dimintai komentar. Kedua pejabat itu belum ditangkap dan mereka juga belum didakwa.Jika pemberhentian tersebut berkaitan dengan tindakan antikorupsi, Minh dan Dam akan menjadi pejabat paling senior yang terkena sejauh ini.Gerakan antikorupsi telah berujung pada penangkapan seorang menteri kesehatan serta beberapa pejabat tinggi dan diplomat. Dalam investigasi terpisah, pengusaha terkemuka juga telah ditangkap.Minh (63 tahun) bertugas sebagai menteri luar negeri Vietnam antara 2011 dan 2021, dan menjabat wakil perdana menteri sejak 2013.Dam (59 tahun) dilantik menjadi wakil perdana menteri pada 2013. Ia dikenal atas upayanya dalam memimpin perjuangan Vietnam melawan pandemi virus corona.Carl Thayer, seorang pakar diplomasi Vietnam pada Akademi Angkatan Pertahanan Australia di Canberra, menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut mungkin berkaitan dengan dua skandal yang mengganggu penanganan pandemi Vietnam.Salah satunya yang utama adalah skandal suap terkait pemulangan warga Vietnam yang terdampar di luar negeri. Skandal lainnya berkaitan dengan pembelian peralatan tes COVID-19.Partai Komunis, pada akhir Desember, mengeluarkan Minh dari politbiro, badan pembuat keputusan paling berkuasa di Vietnam. Partai itu juga mengeluarkan Minh dan Dam dari Komite Partai Pusat.Pada Desember 2022, partai tersebut juga mendisiplinkan Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son atas keterlibatan beberapa pejabat kementerian dan diplomat dalam skandal mengenai penerbangan pemulangan.(sof/ANTARA/Reuters)
Brazil Akan Mengambil Peran Utama Dalam Kebijakan Perubahan Iklim
Brasilia, FNN - Brazil akan memainkan peran utama dalam menangani perubahan iklim dan keadaan darurat yang sedang dihadapi dunia, kata Marina Silva, menteri lingkungan hidup Brazil yang baru, Rabu.Silva mengumumkan pembentukan badan luar biasa untuk mengakhiri penggundulan hutan dan berencana mendirikan otoritas iklim dalam pemerintahan Presiden Lula da Silva.Lula, yang dilantik pada Minggu, berjanji untuk mengakhiri deforestasi di Amazon, sebuah bioma penting untuk menekan perubahan iklim.Dia dengan cepat mencabut kebijakan pendahulunya, Jair Bolsonaro dari kubu sayap kanan, yang melonggarkan perlindungan lingkungan dan membiarkan tingkat deforestasi naik hingga level tertinggi selama 15 tahun pemerintahannya.\"Agenda lingkungan hidup dihancurkan oleh pemerintah sebelumnya,\" kata Silva dalam pidato pelantikannya.\"Kebijakan perubahan iklim dicabut sehingga Brazil menjadi paria lingkungan hidup di dunia,\" lanjutnya.Silva, anak penyadap karet Amazon, muncul sebagai aktivis lingkungan terkemuka dan menjabat menteri lingkungan hidup dua kali di bawah Lula.Selama masa jabatan Lula yang pertama, dia berhasil mengurangi deforestasi secara signifikan. Tugas itu harus dia lakukan lagi saat ini untuk membantu Lula memenuhi janjinya menghentikan penebangan liar.Silva mengumumkan pembentukan departemen ekonomi hijau di kementeriannya, tetapi dia mengatakan bahwa transisi menuju ekonomi karbon rendah tidak akan terjadi dalam waktu semalam.\"Itu tidak akan terjadi dengan sulap. Kita akan memasang pilarnya, tetapi kita akan butuh sumber daya dan kemitraan,\" katanya, merujuk pada bantuan internasional yang sedang dicari pemerintah Lula.Memulihkan peran Brazil sebagai pemimpin lingkungan di dunia akan membantu blok perdagangan Amerika Selatan Mercosur untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, kata Silva.Perjanjian tersebut terhambat oleh keprihatinan akan penebangan hutan Amazon yang tidak terkendali.(sof/ANTARA/Reuters)
PBB: Mekanisme Bantuan di Perbatasan Suriah Perlu Diperbarui
New York, FNN - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa jutaan orang di Suriah akan menderita jika Dewan Keamanan gagal memperpanjang resolusi yang memungkinkan bantuan kemanusiaan dikirim ke bagian barat laut negara yang dikuasai pemberontak itu.Operasi bantuan jangka panjang yang menggunakan penyeberangan Bab al-Hawa di perbatasan dengan Turki telah dilakukan sejak 2014, dan otorisasi enam bulan terakhir akan berakhir pada 10 Januari mendatang.\'\'Apa yang terjadi adalah bahwa jutaan orang akan menderita. Itulah yang akan terjadi,\'\' kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada Anadolu pada Rabu (4/1).Karena itu, Dujarric menegaskan perlunya memperpanjang mekanisme pengiriman bantuan kemanusiaan lintas batas di Suriah.Pengiriman bantuan dari seberang perbatasan Turki ke Suriah mencapai rata-rata 2,7 juta orang setiap bulan, termasuk pemulihan awal dan dukungan mata pencaharian untuk memperkuat masyarakat, kata PBB.Menurut PBB, sekitar 15,3 juta orang akan membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan pada 2023, angka tertinggi sejak awal konflik pada 2011.Sikap yang sama juga ditegaskan oleh para kepala Kantor Urusan Kemanusiaan PBB, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Dana Anak PBB, Program Pangan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Dana Kependudukan PBB, dan Badan Pengungsi PBB.Lewat pernyataan bersama, mereka mengatakan jika Dewan Keamanan gagal memperpanjang resolusi 2642, maka konsekuensinya akan menjadi bencana bagi 4,1 juta orang di daerah yang tidak dikendalikan oleh pemerintah.“Pada puncak musim dingin dan di tengah wabah kolera yang serius, perempuan dan anak-anak merupakan mayoritas orang yang membutuhkan bantuan hanya untuk bertahan hidup,” kata para kepala badan PBB tersebut.PBB melaporkan 62.000 dugaan kasus kolera, termasuk 100 kematian akibat penyakit itu Desember lalu.Selama bertahun-tahun, rezim Assad berusaha menyingkirkan mekanisme bantuan dengan bantuan Rusia, yang akan mencegah akses ke barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak.Pengiriman bantuan dikurangi dari empat menjadi satu penyeberangan perbatasan setelah Rusia dan China memveto resolusi PBB yang berusaha mempertahankan jalur bantuan lintas batas ke barat laut Suriah.(sof/ANTARA)
KPU Diingatkan Agar Membuka Seluruh Proses Tahapan Pemilu ke Publik
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada masyarakat.\"Catatan kritis kami, kami tetap pertama kali mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggara pemilu dengan baik kepada masyarakat,\" ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi media bertajuk \"Catatan Kinerja Pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023\" di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dengan demikian, lanjut Bagja, masyarakat mengetahui bahwa setiap tahapan pemilu itu dilaksanakan dengan baik oleh KPU sehingga isu penundaan Pemilu 2024 pun dapat diredam. Lebih lanjut, Bagja memaparkan keterbukaan tersebut dapat diterapkan oleh KPU RI dalam beberapa tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini. Di antaranya, pencalonan anggota DPD RI dan pemutakhiran data pemilih. \"Apa itu (yang perlu dibuka pada masyarakat)? Tadi, pencalonan anggota DPD dan pemutakhiran data pemilih sekarang juga sudah dimulai. Oleh karena itu, saya kira secara bersama-sama, baik KPU maupun Bawaslu, sedang melakukan penyelenggaraan pemilu pada saat ini. Jadi, tidak ada kemudian isu penundaan pemilu,\" ucap Bagja. Ia menambahkan isu penundaan Pemilu 2024 yang ramai dibicarakan oleh berbagai pihak pada tahun 2022 tidak boleh terjadi kembali di tahun 2023. \"Saya kira itu isu tahun 2022. Sekarang 2023, proses sedang berjalan sehingga tidak ada lagi isu-isu seperti itu dan kami kira isu-isu seperti itu isu tidak baik, tidak benar, dan insya Allah penyelenggaraan pemilu kita masih tetap on the track pada saat ini,\" ucap Bagja. Selain Bagja, diskusi media yang digelar oleh Bawaslu RI dan Koalisi Pewarta Pemilu tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota Bawaslu, yakni Puadi, Lolly Suhenty, dan Herwyn J. H. Malonda.(sof/ANTARA)
Proporsional Tertutup Pemicu Lonceng Kematian Demokrasi
Jember, Jawa Timur, FNN - Pengamat politik Universitas Jember Dr. Muhammad Iqbal mengatakan sistem proporsional tertutup akan menjadi pemicu lonceng kematian demokrasi di Indonesia.\"Jika narasi proporsional tertutup terus digaungkan, kemudian diaminkan oleh MK dan tanpa penegakan hukum yang sarat efek jera terhadap penjahat korupsi pemilu dan politik uang, maka lonceng kematian demokrasi bisa berdentum kencang tanda kemunduran esensi demokrasi,\" katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.Menurutnya penolakan delapan fraksi DPR RI atas narasi mengganti sistem pemilu menjadi tertutup itu sudah tepat dan cocok dengan situasi Indonesia yang tengah mematangkan dan mendewasakan diri sebagai bangsa demokratis.\"Tidak ada yang ideal dalam sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Yang paling pas atau cocok dalam situasi demokrasi Indonesia yang beranjak mulai dewasa bagi saya adalah proporsional terbuka,\" tuturnya.Ia menjelaskan wacana untuk kembali menjadi sistem proporsional tertutup adalah keinginan ego politik dari parpol besar untuk pertahankan status quo atau terbesit kepentingan oligarki politik untuk \"memuluskan jalan\" bagi partai baru agar tidak terseok di Pemilu 2024.\"Kematangan demokrasi Indonesia jelang 1 tahun 10 bulan menuju Pemilu 2024 kembali diuji. Kali ini oleh wacana mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup,\" ucap pakar komunikasi FISIP Unej itu.Sejak 2004 sistem proporsional terbuka dianut dalam rezim Pemilu Indonesia dan sistem itu memastikan calon wakil rakyat berinteraksi langsung kepada calon pemilih di daerah pemilihannya.\"Berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang membuat rakyat hanya memilih parpol karena calon wakil rakyat sudah ditentukan partai, sehingga rakyat seolah membeli kucing dalam karung karena tidak tahu pasti siapa caleg yang akan dipilihnya,\" katanya.Menurutnya wacana untuk kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup karena maraknya politik uang dari sistem proporsional terbuka sebetulnya alasan yang cenderung sumir dan rapuh.\"Politik uang dan korupsi pemilu bisa selalu terjadi bukan semata mengganti sistem pemilu. Tidak ada jaminan korupsi pemilu dan politik uang berhenti hanya dengan mengganti sistem yang terbuka jadi yang tertutup,\" ujarnya.Bahkan sangat mungkin, lanjut dia, korupsi pemilu dan politik uang semakin merajalela dan membabi buta ketika para bakal calon legislatif diberi \"angin surga\" nomor urut jadi oleh parpol.\"Jika Mahkamah Konstitusi terjebak dalam arus narasi sistem pemilu kali ini, maka MK boleh dikata ikut serta dalam merobohkan demokrasi sistem pemilu itu domain pembentuk UU yang mensyaratkan partisipatif masyarakat,\" ucap pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unej itu.Dosen yang biasa disapa Cak Iqbal itu mengatakan jika hanya berdasarkan Keputusan MK terkait sistem pemilu nanti, maka asas partisipasi masyarakat jadi hilang dan demokrasi pun kehilangan sendi esensi.(sof/ANTARA)
POPULER
