ALL CATEGORY
PM Inggris Akan Bertemu Para Pimpinan Layanan Kesehatan Bahas Krisis
London, FNN - Perdana Menteri Rishi Sunak pada Sabtu akan bertemu dengan sejumlah pemimpin layanan kesehatan Inggris di tengah musim dingin terberat di Inggris di mana virus flu dan COVID-19 terus menyebar.Sementara itu, aksi mogok kerja oleh para staf layanan garis depan, yang mengatakan inflasi tinggi telah mengurangi gaji mereka, terus berlanjut.Ambulans telah mengantre lama di luar rumah sakit, menunggu lama untuk menyerahkan pasien ke bangsal darurat karena para dokter dan perawat berjuang keras untuk menyembuhkan pasien di tengah kekurangan staf.Kantor Downing Street mengatakan Forum Pemulihan Layanan Kesehatan Nasional (NHS) pada Sabtu akan fokus pada empat isu, termasuk perawatan darurat dan penundaan pemulangan dari rumah sakit hingga soal kepedulian sosial.Seorang juru bicara mengatakan bahwa tujuan utama sekarang ini adalah mengurangi tekanan langsung pada rumah sakit sementara juga berfokus pada peningkatan layanan kesehatan nasional jangka panjang.\"Itulah mengapa kami menyatukan para pemikir terbaik dari sektor kesehatan dan perawatan untuk berbagi pengetahuan dan solusi praktis sehingga kami dapat mengatasi tantangan yang paling sulit,\" kata juru bicara itu.Sementara itu, Downing Street tidak menyinggung isu terkait pendapatan tenaga kesehatan.Inggris telah menghadapi gelombang aksi mogok pekerja industri selama beberapa bulan terakhir, dengan aksi mogok yang melumpuhkan berbagai sektor termasuk perawatan kesehatan dan akan berlanjut. Sementara lonjakan inflasi terjadi setelah pertumbuhan upah stagnan selama lebih dari 10 tahun.Sunak, yang berada di bawah tekanan yang meningkat termasuk dari anggota Partai Konservatif untuk meningkatkan tawaran upah bagi tenaga kesehatan, pekan ini mengatakan bahwa mengurangi daftar tunggu rumah sakit adalah salah satu dari lima prioritasnya untuk Inggris pada tahun ini.Dia mengatakan tujuan ini mungkin membutuhkan waktu pencapaian yang lebih lama daripada prioritas lainnya.Pemerintah Inggris telah mengumumkan dana tambahan untuk NHS dan perawatan sosial, termasuk 500 juta poundsterling (sekitar Rp9,45 triliun) pemulangan pasien yang tertunda.Sementara, oposisi Partai Buruh mengatakan dana tersebut \"belum sampai ke garis depan dan sekarang sudah terlambat untuk memberikan dampak signifikan terhadap situasi pada musim dingin ini.\"Para pemimpin NHS telah memperingatkan adanya tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari rekor permintaan pada sejumlah layanan, dengan statistik dari sepekan terakhir menunjukkan kasus flu meningkat hampir setengahnya.Statistik layanan kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 9 dari 10 tempat tidur di rumah sakit telah penuh pada satu pekan menjelang Tahun Baru, dengan 13.000 tempat tidur per hari digunakan oleh pasien yang secara medis sudah sehat untuk dipulangkan.\"Kami tahu musim dingin ini akan menjadi salah satu yang paling sulit dalam sejarah NHS,\" kata direktur medis nasional NHS Stephen Powis, yang juga menambahkan bahwa NHS membuat \"kemajuan yang baik untuk menyediakan sekitar 7.000 tempat tidur tambahan pada Maret.\" (sof/ANTARA/Reuters)
Jepang, Ekuador Berjanji Memperkuat Dewan Keamanan PBB
Tokyo, FNN - Jepang dan Ekuador pada Jumat berjanji untuk bekerja sama secara erat untuk memperkuat Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap baru dari dewan tersebut, kata pemerintah Jepang.Janji itu disampaikan Jepang dan Ekuador saat Dewan Keamanan berjuang menghadapi masalah invasi Rusia ke Ukraina.Pada pertemuan di ibu kota Ekuador, Quito, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi dan Menlu Ekuador Juan Carlos Holguin juga sepakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan tatanan global berbasis aturan, bebas dan terbuka, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.Jepang dan Ekuador adalah dua di antara lima negara yang memulai masa jabatan dua tahun sebagai anggota tidak tetap baru di Dewan Keamanan PBB, yang bertugas memastikan perdamaian dan keamanan internasional.Tiga negara anggota baru lainnya adalah Mozambik, Malta dan Swiss.Keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan yang baru diemban kelima negara itu terjadi saat Rusia melanjutkan perang berkepanjangan di Ukraina dan Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik berulang kali.Namun, badan PBB itu dipandang tidak berfungsi dalam menangani masalah-masalah tersebut, terutama karena hak veto Rusia dan China, di mana keduanya adalah anggota tetap dari dewan yang beranggotakan 15 negara itu.\"Di bawah situasi internasional yang parah, penting untuk memperkuat fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang seharusnya menjadi inti dari supremasi hukum,\" kata Hayashi seperti dikutip oleh Kemenlu Jepang.Menurut kementerian tersebut, Menlu Holguin mengatakan Ekuador akan lebih meningkatkan hubungan ekonomi dengan Jepang dengan mengadopsi \"perdagangan bebas dan kebijakan bersifat terbuka\".Sebelumnya pada Jumat (6/1), Hayashi bertemu dengan Presiden Ekuador Guillermo Lasso dan membahas kerja sama yang dapat dilakukan mengenai situasi di Ukraina dan Asia Timur, kata Kemenlu Jepang.(sof/ANTARA)
Kementerian BUMN Siap Memfasilitasi Produksi Minyak Makan Merah
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kementeriannya siap memfasilitasi proyek rintisan produksi minyak makan merah sebagai upaya menghadirkan alternatif penggunaan minyak goreng di masyarakat.\"BUMN siap memfasilitasi proyek rintisan produksi minyak makan merah ini,\" kata Erick Thohir saat memantau langsung penyediaan minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ke depan, dia mengatakan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan bersinergi untuk merealisasikan program tersebut.Selain kesiapan Kementerian BUMN dalam memfasilitasi produksi minyak makan merah, Erick Thohir menambahkan pihaknya berkomitmen mendukung pasar penjualan produk tersebut agar dapat menembus ke kancah global.Dengan demikian, manfaat dari produksi minyak makan merah tidak hanya ada pada sektor penguatan pangan, tetapi juga ikut membawa dampak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat.\"Kami juga akan bantu pemasarannya hingga ke luar negeri, seperti China dan Afrika,\" imbuhnya.Dalam kesempatan yang sama, Erick pun menyampaikan bahwa banyak pihak belum mengetahui keunggulan minyak makan merah.\"Minyak ini, kata sebuah riset, mampu menekan kolesterol,\" ujarnya.Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), diketahui minyak makan merah lebih sehat dibandingkan dengan minyak goreng, karena tidak melewati proses bleaching, yakni penghilangan warna, yang tidak disukai oleh konsumen.Bahkan, jika disandingkan dengan minyak sawit mentah dalam bentuk virgin palm oil (VPO), komposisi asam lemak jenuh minyak makan merah lebih rendah dibanding VPO.(sof/ANTARA)
Ada Proyek di Ruang Resapan Banjir, Wali Kota Samarinda Geram
Samarinda, FNN - Wali Kota Samarinda Andi Harun geram adanya proyek penimbunan lahan yang direncanakan untuk pembangunan mini soccer di lahan lokasi Jalan Letjend Suprapto (ex. Vorvo), pasalnya zona tersebut adalah ruang resapan banjir.\"Saya mendapatkan laporan dari masyarakat, bahwa ada kegiatan pematangan lahan di tempat tersebut dan infonya rencana pembangunan mini soccer,\" ujar Andi Harun di Samarinda, Sabtu.Setelah laporan tersebut di terima, wali kota langsung menyambangi lokasi bersama pejabat Pemkot, Sekda, Asisten, perizinan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan ia meminta laporan pekerjaan tersebut terlebih dulu.Setelah pihaknya klarifikasi, pertama ini adalah kegiatan kerja sama antara OPD tingkat provinsi dengan pihak ketiga ada perjanjiannya atas pemanfaatan aset, karena ini tanah milik pemerintah provinsi.Saat diklarifikasi tadi adalah soal perizinan, memang sudah ada mengantongi perizinan pematangan lahan. Namun ada beberapa perizinan yang belum dilengkapiSebagai mana langkah yang harus dipenuhi berikutnya adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), itu harus diklarifikasi dan dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Saat ini kita cek baru tahap klarifikasi di DLH, belum keluar persetujuan hasil klarifikasi DLH Samarinda.\"Dan yang lebih fatal masih ada perizinan yang mereka tidak miliki, di antaranya izin pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kalau ada lagi bangunan maka dibutuhkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF),\" ucap Andi Harun.Dia menyesalkan masih banyak perizinan yang mereka belum lengkapi, tetapi belum lengkap izinnya malah sudah langsung kerja di lapangan.Atas dasar ketidaklengkapan itu, Pemkot melalui Dinas PUPR Samarinda pernah melakukan penyegelan dan pemberhentian sementara terhadap pekerjaan ini.\"Namun tanpa izin, dengan cara tidak sah secara hukum mereka membuka segel ini. Kami lantas tindak tegas dengan mengkaji dari aspek sisi pidana, siapa yang melakukan pembukaan dan memerintahkan, harus semua di klarifikasi dulu,\" tuturnya.Menurutnya atas proyek tersebut sebagian besar masyarakat juga tidak setuju, apalagi yang menyangkut tentang banjir.Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam hal pengendalian banjir.Walikota Andi Harun menyayangkan saat Pemkot getol melakukan pekerjaan terkait penanggulangan banjir, justru ada proyek yang menghambat misi tersebut.\"Kita pakai asas paling tinggi yaitu perlindungan Rakyat,\" tandas Wali kota Samarinda tersebut.Pihak pemkot mengimbau mengatasi banjir bukan hanya tugas pemerintah, tetapi termasuk masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah memang mendukung investasi, tetapi untuk soal pengendalian banjir juga harus berjalan.(sof/ANTARA)
Korban Kanjuruhan Menagih Janji Kapolri Tuntaskan Pelanggaran Etik
Jakarta FNN - Korban Tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, menagih janji Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan tindak pidana dan pelanggaran etik oleh anggota Polri maupun pihak lain yang terlibat dalam insiden yang menewaskan 135 orang itu.\"Betul (menagih janji), kami sudah laporkan dugaan pelanggaran etik terkait pengamanan di Kanjuruhan ke Divpropam (Divisi Profesi dan Pengamanan). Harapannya, dari situ nanti muncul fakta-fakta pelanggaran yang dapat diproses secara etik dan pidana sesuai penyampaikan kapolri,\" kata Anjar Nawan Yuski, tim pengacara korban Tragedi Kanjuruhan di Jakarta, Sabtu.Korban tragedi Kanjuruhan melaporkan dugaan tindak pidana Pasal 340 dan Pasal 338 ke Bareskrim Polri. Namun, laporan tersebut tidak diproses karena sudah ada proses pidana terhadap enam tersangka di Polda Jawa Timur.Selain itu, korban tragedi Kanjuruhan juga melaporkan mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta ke Divpropam Polri pada Selasa (22/11), terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Polri, utamanya soal pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) dalam pengamanan pertandingan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: SPSP2/7136/XI2022/Bagyanduan.Selain Nico, pihak yang dilaporkan adalah anggota Satbrimob Polda Jawa Timur dan anggota Sabhara Polres Malang yang terlibat dalam pengamanan Stadion Kanjuruhan berdasarkan Sprin/1606/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 28 September 2022.\"Kalau saya pahami \'kami membuka ruang untuk itu\' konteksnya enggak hanya proses etik terhadap personel bermasalah, tapi juga proses pidananya jalan juga,\" kata Anjar.Menurut Anjar, pihaknya menunggu pengembangan tersangka lain dalam Tragedi Kanjuruan, setidaknya di level eksekutor penembak gas air mata, yang hingga kini belum diproses.\"Apalagi level pimpinan Polri sesuai rekomendasi TGIPF malam belum diproses,\" tambahnya.Oleh karena itu, Anjar berharap pernyataan kapolri dalam rilis akhir tahun tersebut dapat terealisasi untuk menuntaskan kasus Tragedi Kanjuruhan. Anjar menambahkan pengaduan mereka di Divpropam Polri telah diproses.\"Yang sudah progres di Divpropam, tempo hari sudah dimintai keterangan para pengadunya,\" kata Anjar.Sebelumnya, dalam rilis akhir tahun Polri 2022, Listyo Sigit menyampaikan permintaan maaf atas Tragedi Kanjuruhan dan dua kasus besar lain yang melibatkan anggota Polri, yakni Fredy Sambo dan Teddy Minahasa. Kasus-kasus tersebut menjadi penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri.Terkait Tragedi Kanjuruhan, Listyo Sigit mengatakan penyidik sudah menetapkan enam tersangka. Lima tersangka sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) dan sudah dinyatakan lengkap untuk naik ke tahap penuntutan atau P-21. Namun, satu tersangka masih dalam proses pemberkasan perkara.Selain itu, terdapat 20 personel kepolisian yang diproses etik dalam tragedi tersebut.Terkait adanya tekanan untuk memproses pidana kemungkinan tersangka lainnya. Listyo Sigit mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah melaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan ahli-ahli pidana, salah satunya membahas penerapan Pasal 340 dan 338 dalam Tragedi Kanjuruhan.\"Namun demikian, terhadap penambahan Pasal 340 ataupun 338 itu berdasarkan keterangan ahli tidak bisa dipenuhi. Sehingga, tentunya kami menindaklanjuti apa yang menjadi petunjuk dan temuan-temuan tersebut,\" ujar Listyo Sigit.(sof/ANTARA)
Partai Gelora Soroti Kurangnya Perhatian Pemerintah terhadap Kebudayaan Indonesia
Jakarta, FNN – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyoroti permasalahan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebudayaan bangsa dalam Gelora Talks Edisi ke-77 yang diselenggarakan secara daring pada Sabtu (07/01/23). Fahri Hamzah, selaku Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Indonesia, mengatakan bahwa topik mengenai seni budaya sangat jarang dan unik dibahas oleh partai politik. \"Sebenarnya kesadaran atau awareness kita tentang betapa pentingnya orang-orang politik berbicara kesenian dan kebudayaan ini memang harus dibangkitkan,\" katanya dalam menyampaikan pengantar. Fahri juga menambahkan bahwa bangsa Indonesia kekurangan politisi yang memiliki ide atau gagasan di luar bidang politik sehingga tema \"Kreasi Seni Budaya dalam Membangun Peradaban Bangsa\" diangkat dan menjadi salah satu perhatian Partai Gelora untuk menciptakan diplomasi masa depan Indonesia. \"Fakta bahwa kesenian kita ini luar biasa karena keberagaman kita yang luar biasa ini kita paket. Itulah amunisi bagi pertarungan masa depan Indonesia yang disebut diplomasi masa depan Indonesia,\" ucapnya. Ketua Bidang Seni Budaya DPN Partai Gelora Indonesia, Deddy Mizwar mengaitkan dengan produk budaya kesenian yang dapat digunakan sebagai diplomasi kebudayaan ke dunia. Keberagaman budaya Indonesia menimbulkan potensi ekonomi yang besar pula. Sehingga salah satu penghalangnya adalah belum adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk menunjang hal tersebut. \"Materinya ada, elemen untuk mencapai itu ada. Cuma kita belum menggunakan seoptimal mungkin di bidang kebudayaan ini. Kenapa? Salah satunya adalah political will yang belum ada dari pemerintah kita saat ini,\" jelas Deddy. Menanggapi hal tersebut, Dedi Miing Gumelar sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelora Indonesia mengibaratkan pemahaman pemerintah terhadap kebudayaan sebagai kerupuk dalam hidangan pokok. Artinya, kurangpahamnya pemerintah terhadap esensi kebudayaan. \"Bagaimana kebudayaan bisa maju kalau kebudayaan dianggap kerupuk di dalam main course. Sementara ada yang mengatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang maju yang kebudayaan tidak maju. Pasti. Kalau negaranya itu maju, pasti kebudayaan maju,\" tegasnya. Miing juga menjelaskan bahwa ketiadaan anggaran tersebut disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai visi yang berkaitan dengan kebudayaan. \"Karena mereka (pemerintah) tidak pernah menganggarkan. Karena mereka tidak punya visi dan tidak paham bahwa kita membutuhkan duta-duta kesenian di luar negeri. Itu namanya diplomasi kebudayaan,\" tambah Miing. Gelora Talks edisi kali ini juga menghadirkan Franki Raden dan Jarwo Kwat sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Franki memberi tips untuk Partai Gelora agar dapat membawa konsep etnografis dalam kampanye dalam meningkatkan perhatian pemerintah terhadap kebudayaan.(oct)
Momen Bergabungnya Kesultanan Buton ke Republik Indonesia
Berita Foto, FNN - Presiden Republik Indonesia Soekarno sedang melobi Sultan Buton Sultan La Ode Muh.Falihi untuk bergabung ke RI. Kesultanan Buton baru bergabung dgn RI tahun 1959/1960. Kesultanan Buton tidak pernah dijajah Belanda, Sultan Buton sangat berjasa atas kembalinya Papua ke pangkuan RI ikut Menandatangani Suatu Perjanjian Rahasia antara HB IX dengan Sekjen Sekutu waktu itu Mayor Jenderal Ershwot Bunker dan Ratu Wilhelmina tentang Irian Barat. Tanda tangan berlangsung di Selat Buton di atas Kapal Perang Karel Dorman. Jadi Irian Barat itu sebelumnya di bawah jajahan sekutu Amerika Serikat, Inggeris dan Belanda. (Ida)
Jokowi Ganti Presneleng Menggunakan Mental Menerabas
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Integrity is telling my self the truth and honesty is telling the truth to other people. Spencer Johson. (Integritas adalah mengatakan kebenaran kepada diri sendiri dan kejujuran adalah mengatakan kebenaran kepada orang lain). “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.” Dalam ilmu intelejen kalau mau menghancurkan sebuah negara, maka antara lain harus dirusak sistem hukumnya. Paska berhasil melahirkan RKUHP menjadi UU, Presiden Joko Widodo pada Jumat (30/12/2022) lalu, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).2 hari yang lalu Konon juga sudah disiapkan Perpu penundaan pemilu, arahnya tetap pada tujuan tunggal tunda pemilu untuk menambah masa jabatan dan rekayasa lanjutan untuk tetap berkuasa. Dalam kondisi bahaya, krisis dan resiko yang sangat besar, kalau kekuasaan sampai lepas dari genggaman dan kendali rezim Oligarki, mental menerabas akan dijalankan. Presiden selalu berdalih akan taat UU maka rekayasa yang akan terjadi semua peraturan dan UU yang tidak sejalan dengan kekuasaan harus diubah tidak peduli apapun kendalanya semua harus diterabas, sebagai legalitas tetap taat pada aturan dan UU. Dalam ilmu intelejen kalau mau menghancurkan sebuah negara, maka antara lain rusaklah sistem hukumnya. Upaya itu kini terjadi Perppu Ciptaker adalah salah satu contoh. Oligarki menyewa Profesor hukum untuk merusak sistem hukum. Muatan arti, makna dan esensi demokrasi, keadilan dan kejujuran sudah menjadi barang rongsokan, diatas nafsu kekuasaan yang harus tetap di miliki/ dikuasai tidak boleh sampai lepas dari genggamannya. Rezim Oligarki dalam kepanikan bersamaan dengan situasi yang sedang berubah terjadinya De Jokowisasi sterotype : pembohong, pembual, tukang hutang, otoriter, terahir terbaca akan menggunakan mental menerabas. Tidak peduli kenyataan yang ada dalam benak otaknya hanya manipulasi, rekayasa, atau hiperbolis dengan menyewa jasa survey dan para profesor tukang yang bisa disewa untuk mendukung pembenaran. \"Perlawanan Bung Jumhur Hidayat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), adalah sebuah panggilan yang mutlak harus dilakukan\" Dewan Kudeta Konstitusi adalah kecerdasan Oligarki menyatukan bersatunya Bandit - Bandar dan Badut Politik organik dengan Bandit, Bandar dan Badut politik non-organik, sebuah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang melibat semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Telah terjadi politik anomali dan busuk menyatunya Politisi dan intelektual dalam satu kolam untuk melakukan rekayasa pembenaran, tipuan dan kebohongan adalah sebuah kenyataan sedang memainkan perannya. Mental menerabas semua aturan akan adalah upaya untuk menggilas meluluh lantakan peran dan fungsi hampir di semua institusi dan lembaga negara dalam satu kekuasaan rezim Oligarki. Dalam kepanikan mereka tetap jumawa merasa kuasa dan kekuasaan mereka sangat besar dan dalam menentukan kebijakan negara dengan suka suka . Menghadapi kondisi seperti ini kuasa dan kekuatan rakyat adalah benteng terakhir untuk melakukan perlawanan. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu, (Lemony Snicket). Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju (Beverly Sills). Fokus bukan sekadar sibuk saja, (Tim Ferris), tanpa sasaran dan rencana meraihnya, anda seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. (Fitzhugh). Rezim telah ganti presneleng sikap nekad, membabi buta dan mental menerabas yang membahayakan negara rusak dengan aturan yang dibuat seenaknya mutlak harus dilawan. Rakyat harus disadarkan negara dalam bahaya. Mempersiapkan diri setelah bahaya datang adalah sia-sia, (Gabel Aesop). It\'s now or never .. Tomorrow will be to late ( sekarang atau tidak pernah - besok atau semua terlambat ), sebuah pilihan dan taruhan negara akan tetap eksis atau mampus untuk selamanya.**
Ajak Debat Mahfud dan Yusril, Jumhur Hidayat: Satu Lawan Dua Sekalian
Jakarta, FNN - Polemik soal Perppu Cipta Kerja terus bergulir. Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menantang debat Menkopolhukam Mahfud MD dan ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra secara bersamaan. \"Walau Mahfud dan Yusril adalah dua profesor hukum dan ahli tata negara, saya tidak takut berdebat sekaligus dengan mereka berdua dalam kasus PERPPU Cipta Kerja,\" katanya kepada redaksi FNN, Sabtu (7/1/22). Jumhur merasa geram terhadap dikeluarkannya Perppu tersebut. \"Saya memang bukan ahli hukum. Tapi saya tahu hukum itu adalah logis dan saya dapat nilai \'A\' untuk mata kuliah \'Rangkaian Logika\' di jurusan Fisika Teknik di Bandung dulu,\" paparnya. Tantangan Jumhur terhadap dua tokoh itu lantaran perasaan prihatin yang sangat mendalam pasca diterbitkannya Perppu tersebut. \"Walau saya tidak menuduh mereka bodoh dan dungu, yang pasti memang sudah menjadi hal yang lumrah bahwa kekuasaan bisa mengubah orang pintar jadi bodoh dan dungu, termasuk profesor juga bisa jadi dungu. Sebenarnya lebih bagus disebut dungu dari pada menjadi intelektual pengkhianat seperti yang disebut Julien Benda pesohor ilmu filsafat dari Perancis seabad lalu,\" tegasnya. Jadi sekali lagi, lanjut Jumhur, tantangan debat ini untuk meluruskan pikiran yang waras, bukan debat kusir. \"Saya tantang kedua profesor itu sekaligus dan saya cukup sendiri saja. Kasih saya 10 menit saja, insya Allah mereka berdua akan \'KO\', kecuali kalau mau debat kusir nir logika, itu bisa seharian ngga selesai,\" paparnya. \"Saya juga mohon kepada siapapun yang siap jadi fasilitator debat itu. Bisa di depan forum terbuka atau di podcast atau apa saja. Pokoknya 10 menit saja cukup, mereka akan saya buat KO,\" pungkasnya. Catatan FNN, Jumhur Hidayat adalah Ketua Umum DPP KSPSI sekaligus Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang mendesak DPR untuk lakukan Hak Angket memeriksa Presiden terkait PERPPU Cipta Kerja. (sws).
Masyarakat Diimbau Menggunakan Angkutan Umum Resmi
Jakarta, FNN - Jasa Raharja mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan angkutan umum resmi agar terlindungi oleh negara apabila mengalami kecelakaan.\"Jasa Raharja memastikan setiap penumpang angkutan umum yang sah, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara terjamin oleh Jasa Raharja,\" kata Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono di Jakarta, Sabtu.Rivan menyampaikan, kepastian tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum.Ia menjelaskan, bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum. Jaminan itu, berlaku selama penumpang berada dalam angkutan tersebut.“Yaitu, saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan,” ujarnya.Rivan menyampaikan, dalam UU tersebut juga dijelaskan, bagi penumpang kendaraan bermotor umum, yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban, akan diberikan santunan ganda.Menurut dia, hal itu karena yang bersangkutan telah membayar iuran wajib (IW) secara double, yakni kepada pengelola bus yang ditumpangi dan kepada pengelola angkutan laut.“Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada putusan pengadilan negeri,” katanya.Adapun besaran santunan bagi korban kecelakaan penumpang angkutan umum, lanjut Rivan, telah diatur sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017, yakni Rp50 juta untuk korban meninggal dunia yang diserahkan kepada ahli waris yang sah, maksimal Rp50 juta untuk korban cacat tetap, dan jaminan biaya perawatan maksimal Rp20 juta untuk korban luka yang dirawat di rumah sakit.Sementara bagi korban meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris yang sah, maka akan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp4 juta.Lebih lanjut Rivan mengatakan, penumpang angkutan umum yang sah adalah masyarakat yang telah membeli tiket angkutan umum atau angkutan wisata secara resmi dan sudah termasuk iuran wajib Jasa Raharja.Hal itu, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor SE/8/DI.01.01/MK/2022 tentang Keselamatan Transportasi Wisata.Dalam poin (a) isi SE itu menyebutkan, kata Rivan, bahwa pengguna jasa transportasi wisata (biro perjalanan wisata dan wisatawan), menggunakan transportasi wisata yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan serta memiliki perizinan resmi.Sementara dalam poin (d), juga disebutkan bahwa perusahaan jasa transportasi wisata yang telah memiliki izin resmi memastikan telah melakukan pengutipan iuran wajib (IW) sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan dasar pada wisatawan yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum.“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat, agar lebih selektif dalam menggunakan jasa angkutan umum sehingga lebih aman dan nyaman, serta terlindungi oleh negara jika mengalami musibah yang tidak diinginkan,” pungkasnya.(ida/ANTARA)
POPULER
