ALL CATEGORY
PBB Menangguhkan Kursi untuk Taliban Afghanistan, Myanmar
Perserikatan Bangsa-Bangsa, FNN - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyetujui penundaan keputusan soal apakah pemerintah Taliban Afghanistan dan junta Myanmar boleh mengirimkan duta besar mereka untuk PBB ke New York.Penundaan itu merupakan yang kedua kalinya dilakukan.Majelis beranggotakan 193 negara itu pada Jumat (16/12) mencapai persetujuan, tanpa melakukan pemungutan suara, atas keputusan yang diambil oleh komite kredensial PBB itu.Komite kredensial memiliki sembilan anggota, termasuk Rusia, China, dan Amerika Serikat.Komite tersebut juga menangguhkan keputusan soal pemberian kursi di PBB bagi Libya.Penundaan keputusan atas Myanmar, Afghanistan, dan Libya membuat perwakilan mereka saat ini tetap memegang posisinya.Namun, komite kredensial mengatakan pihaknya bisa \"mempertimbangkan kembali surat-surat mandat mereka nanti pada sesi ke tujuh puluh tujuh\" Majelis Umum, yang akan berakhir September tahun depan.Pemerintah Taliban Afghanistan dan junta Myanmar bersaing dengan para duta besar hasil penunjukan pemerintahan negara --yang masing-masing mereka gulingkan tahun lalu-- untuk mendapatkan kursi di PBB.Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus 2021 dari pemerintah yang diakui kalangan internasional.Sebelumnya ketika Taliban terakhir kali berkuasa di Afghanistan pada 1996-2001, duta besar hasil penunjukan pemerintah yang mereka gulingkan tetap menjadi utusan Afghanistan di PBB.Junta Myanmar, sementara itu, merebut kekuasaan pada Februari tahun lalu dari pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi.(sof/ANTARA/Reuters)
Sambo Mengaku Tak Menyangka CCTV Menunjukkan Yosua Masih Hidup
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo mengakui bahwa dirinya tidak menyangka CCTV di Kompleks Duren Tiga menunjukkan Yosua masih hidup ketika dirinya tiba di kediamannya.“Saya tidak terpikirkan ada gambar seperti itu, Yang Mulia,” kata Ferdy Sambo ketika menyampaikan kesaksian, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat.Ferdy Sambo mengakui bahwa pada awalnya dia merasa tidak masalah apabila CCTV di Kompleks Duren Tiga diperiksa oleh para penyidik, karena ia meyakini tidak ada rekaman yang dapat merusak skenarionya saat itu.“Waktu tanggal 9 itu belum ada niatan saya untuk menghindari skenario itu, karena saya yakin bahwa CCTV tidak menyorot ke dalam (area rumah), Yang Mulia,” kata Sambo.Akan tetapi, ternyata terdapat rekaman yang menunjukkan Yosua masih hidup ketika Ferdy Sambo tiba di kediamannya di Duren Tiga. Rekaman tersebut tidak selaras dengan skenario yang telah ia bangun.Adapun skenario yang saat itu dibangun oleh Ferdy Sambo adalah terjadi peristiwa tembak menembak antara Yosua dengan Richard Eliezer atau Bharada E ketika dirinya belum tiba di Duren Tiga.Dalam skenario tersebut, Ferdy Sambo tiba di Duren Tiga ketika Yosua telah meninggal dunia. Namun, rekaman CCTV justru menunjukkan Yosua masih hidup saat Ferdy Sambo telah tiba di Duren Tiga.“Saya tidak tahu kalau posisi Yosua itu jalan seperti yang ada di CCTV,” kata Ferdy Sambo.Ia mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa rekaman CCTV tersebut tidak sesuai dengan skenarionya pada 13 Juli 2022.“Saya pikir natural saja untuk mengecek, Yang Mulia. Pada tanggal 13-nya itulah baru saya tahu gitu,” ujar Ferdy.(sof/ANTARA)
Polisi Diminta Mengusut Sindikat Pengiriman PMI Ilegal
Tangerang, FNN - Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor meminta pihak kepolisian agar segera mengusut sindikat pengiriman terhadap 63 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang digagalkan keberangkatannya oleh Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (15/12).\"Kemenaker akan menindak dan membuatkan laporan kepada pihak kepolisian dan biar pihak kepolisian yang memroses itu semua,\" ucap Afriansyah melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Banten, Sabtu.Ia menyebutkan, jika sejauh ini Kemenaker telah membuat laporan tentang penemuan dugaan penyelundupan tenaga kerja asal Indonesia menuju Timur Tengah ke polisi, oleh karena itu pihaknya pun mendorong penyidik kepolisian untuk betul-betul mencari siapa dalang atau sindikat pengiriman PMI tersebut.\"Kita mencurigai ini ada kelompok yang dilihat dari kasat mata, kalau mereka menggunakan visa turis atau ziarah,\" ucapnya.Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 63 PMI non-prosedural tersebut, mereka mengaku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pemberangkatan nya. Sehingga lanjut dia, hal itu dapat dicurigai adanya sindikat yang terputus.\"Mereka murni diberangkatkan oleh orang, namun terputus karena mereka hanya tahu nama, tidak tahu siapa dan dimana orangnya,\" ungkapnya.Ia menyebutkan, selama ini banyak persoalan kasus terhadap tenaga migran di luar negeri, seperti adanya kasus pemerkosaan, dianiaya, disiksa dan inilah yang menjadi tanggung jawab negara terhadap anak bangsa.\"Kita setuju warga kita bekerja di luar tapi tentunya perlindungannya harus terjaga dan terjamin, artinya ada penanggungjawab nya siapa ketika terjadi persoalan disana,\" kata dia.Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten telah menunda keberangkatan sebanyak 63 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan non-prosedural yang akan berangkat ke Riyadh dan Dubai.Dari 63 PMI yang berhasil dicegah keberangkatannya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, karena diketahui akan berangkat menggunakan pesawat Oman Air (WY850) dengan tujuan Timur Tengah via Muscat pukul 14:55 WIB.\"Penundaan keberangkatan 63 PMI yang diduga akan bekerja secara non-prosedural adalah bentuk pengawasan melalui operasi gabungan antara Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja serta Polres Bandara Soekarno-Hatta,\" kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto.PMI non-prosedural menggunakan visa turis dan ziarah, namun berdasarkan hasil wawancara mereka justru mengaku ingin berangkat ke Timur Tengah untuk bekerja.\"Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi memiliki wewenang untuk memeriksa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, melakukan wawancara, pemindaian paspor, dan memeriksa apakah penumpang yang akan keluar wilayah Indonesia masuk ke dalam daftar cegah,\" ujarnya.Menurut dia, langkah penundaan keberangkatan terhadap sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) ini yang diduga menjadi PMI Non-Prosedural merupakan bentuk ketegasan dalam pengawasan Keimigrasian dengan sejalan berdasarkan Surat Edaran Nomor IMI.2.GR.01.01-4.5890 Tahun 202. (Sof/ANTARA)
World Cup, Qatar dan Dakwah Ketauladanan
Apa yang telah diperlihatkan oleh Qatar baik sebagai tuan rumah sepak bola, dan lebih khusus lagi dalam menampilkan karakternya sebagai negara Islam merupakan Dakwah Islam yang perlu diapresiasi. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIGA hal pada judul tulisan ini memang tidak terkait secara langsung. Walau mungkin Qatar saat ini sangat identik dengan kejuaraan sepak bola dunia tahun 2022 ini. Lalu apa relasinya dengan Dakwah Islam? Apakah ini bagian dari upaya mengait-ngaitkan agama dengan sepak bola? Sebagian mengkritisi bahwa upaya mengaitkan bola dengan agama adalah upaya “bolasasi agama”. Kira-kira ingin disamakan dengan mengaitkan politik dan agama yang kemudian dituduh sebagai “politisasi agama”. Sejujurnya malas membahas isu ini. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kehidupan manusia itu saling terkait. Satu aspek tidak bisa terpisahkan dari aspek yang lain. Apalagi dalam perspektif keislaman yang sesungguhnya. Bermain bola dengan profesional tinggi (semangat dan skill) bagi seorang Muslim boleh jadi bagian dari pengamalan hadits: “sesungguhnya Allah mencintai seseorang ketika melakukan sesuatu dia melakukannya dengan itqan” (hadits). Sehingga bermain secara profesional, terlepas dari menang atau tidak, itu bagian dari semangat keislaman. Yang ingin saya sampaikan kali ini adalah satu kenyataan pahit bahwa dunia kita didominasi oleh ketidak-jujuran, bahkan kemunafikan. Salah satunya adalah tendensi sebagian manusia, khususnya mereka yang mengaku “western” (Barat) sebagai kelompok yang lebih dalam segalanya. Lebih pintar, lebih hebat, dan merasa paling beradab (civilized). Sebaliknya dunia non Barat (disebut dunia Timur) sebaliknya dari semua itu. Terbelakang, kurang berwawasan bahkan kurang berperadaban (less civilized). Ketika Islam diidentikkan sebagai agama ketimuran (Orientalism) maka Islam pastinya adalah agama yang menginspirasi keterbelakangan, kebodohan ketidak beradaban. Bahkan lebih jauh, Islam ditampilkan sebagai inspirasi bahkan agama kekerasan. Kenyataan bahwa Qatar mampu menjadi tuan rumah perhelatan olahraga terpopuler dunia itu dengan sangat profesional, bahkan diakui oleh banyak kalangan di atas rata-rata (above average) menyampaikan banyak hal. Minimal ada empat hal yang ingin saya tampilkan kali ini: Pertama, Qatar menampilkan keindahan Islam sebagai agama kehidupan yang berkemajuan, modern dan inklusif di satu sisi. Tapi punya komitmen dan pendirian yang jelas dan tegas di sisi lain. Qatar telah membuka diri seluas-luasnya, merangkul semua pihak. Tapi tegas dengan nilai-nilai yang diyakininya sesuai keimanan yang dianutnya. Kedua, menelanjangi ketidak jujuran bahkan kemunafikan sebagai orang tentang nilai-nilai universal yang selama ini dipropagandakan. Ambillah salah satunya nilai toleransi dan kebebasan. Ternyata bagi sebagian, khususnya dunia Barat, toleransi dan kebebasan itu terdefenisikan dengan “keberpihakan” kepada cara pandang mereka. Ketika kebebasan dan toleransi itu dilihat tidak sejalan dengan kepentingan mereka, maka itu bukan lagi kebebasan dan toleransi. Tidakkah mereka seharusnya toleran dengan kebebasan Qatar dalam memegangi nilai-nilai yang diyakininya? Ketiga, perhelatan sepak bola dunia dengan Qatar sebagai tuan rumahnya sekaligus mengafirmasi jika dunia kita didominasi persepsi yang terbangun. Dan ternyata persepsi itu pada galibnya ditentukan oleh kekuatan informasi (media). Qatar telah berhasil mengafirmasi bahwa terlalu banyak hal yang dibangun oleh media demi kepentingan kelompok tertentu. Kehadiran tamu-tamu dari berbagai belahan dunia di Qatar menjadikan mereka menemukan realita di balik dari berbagai kebohongan tentang dunia Islam dan Islam itu sendiri. Keempat, Qatar telah mengingatkan sekaligus mengajarkan kepada Umat ini dan dunia Islam secara keseluruhan bahwa Dakwah yang paling efektif untuk mengembangkan Islam bukan dengan retorika tinggi dan ceramah di mimbar-mimbar. Tapi dengan perilaku dan ketauladanan dalam kehidupan nyata. Apa yang telah diperlihatkan oleh Qatar baik sebagai tuan rumah sepak bola, dan lebih khusus lagi dalam menampilkan karakternya sebagai negara Islam merupakan Dakwah Islam yang perlu diapresiasi. Kesemua di atas sesungguhnya tersimpulkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ketika Allah menyampaikan: “Dan adakah ucapan yang lebih baik dari ajakan ke jalan Allah, beramal saleh dan berkata: sungguh aku termasuk orang-orang Muslim” (Surah Yusuf). Ayat ini seolah mengatakan bahwa prioritàs dakwah itu ada pada upaya Umat ini untuk membangun ketauladanan. Sehingga ketika orang lain mulai belajar Islam mereka tidak lagi mempertanyakan: “bagaimana bentuk Islam yang akan mereka ikuti?” Terima kasih Qatar. Bravo! NYC Subway, 16 Desember 2022. (*)
Bawaslu: Anies Curi Start Kampanye, Lha Erick Thohir Curi Waktu dan Fasilitas untuk Kampanye?
Jakarta, FNN - Akhir-akhir ini, banyak sekali peristiwa politik yang menyedot perhatian publik. Terakhir, isu mengenai tuduhan dugaan “mencuri start kampanye” kepada tokoh politik Anies Baswedan. Bagaimana sebetulnya terminologi mencuri start kampanye. Apa pengertian kampanye? Apa tidak sebaiknya sepanjang masa partai-partai politik dan para tokoh politik boleh berkampanye, dalam pengertian dia mensosialisasikan gagasannya? Jika harus ada yang dilarang atau diatur mungkin tempat-tempatny saja, sedangkan masa kampanye harusnya bisa terus-menerus. Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (17/12/22) membahas hal ini bersama Rocky Gerung sebagai nara sumber dan Hersubeno Airef, wartawan senior FNN, sebagai pemandu. \"Jadi, istilahmencuri start mustinya ada di dalam periode. Ini kan di luar periode. Jadi ada ketakutan orang untuk melihat kampanye di luar jadwal. Setiap hari mestinya partai politik sudah harus berkampanye,” kata Rocky Gerung. Menurut Rocky, sekarang kalau kita cuma menunggu nanti Ganjar versus Anies, kita tidak tahu isi pikirannya. Anggota legislatif juga mesti berkampanye. Jadi, terlihat betul bahwa gampangnya tidak akan ada pemimpin yang berkualitas. Tapi itu akan dibuat sedemikian rupa supaya penundaan Pemilu bisa diloloskan. Mungkin juga akan dibuatkan Perppu penundaan Pemilu. Menurut Rocky, tuntutan mahasiswa supaya ada debat yang berkualitas, itu pasti batal. Karena orang berpikir kalau debat berkualitas pasti yang diterima di kampus cuma Anies karena dia orang kampus. Kira-kira begitu. “Jadi ini juga kecurigaan-kecurigaan yang tidak masuk akal, sementara KPU sudah kehilangan moral karena kasus beberapa hari lalu yang menganggap KPU udah curang,” ujar Rocky. Jadi, kita sudah masuk dalam tahun politik di mana kedangkalan politik justru disebarluaskan. Itu pentingnya FNN selalu mengembalikan kedangkalan politik dalam kedalaman untuk mengatasi kedangkalan para politisi, tambah Rocky. Berkaitan dengan isu curi start kampanye ini, ada melaporkan Anies Baswedan karena dianggap mencuri start. Kemudian Bawaslu menilai ini belum dianggap mencuri start, Cuma secara etis tidak tepat. Masalahnya, bagaimana dengan para pejabat publik yang menggunakan berbagai fasilitas negara justru untuk sosialisasi dirinya untuk jadi capres atau cawapres meski tidak secara terang-terangan. “Dia tidak hanya mencuri start, tetapi juga mencuri waktu yang harusnya dialokasikan untuk publik, mencuri fasilitas, dan semuanya sudah dia curi,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, karena sorotannya pada Anies makan Anies dianggap sebagai mencuri start. Kalau Anies dianggap mencuri start sebagai calon presiden, kita tahu bahwa koalisinya saja belum sepakat. Jadi apa masalahnya? “Jadi, terbaca memang psikologi kecemasan dan itu yang membuat orang merasa Pemilu pasti akan hidup dibuat curang, supaya menjegal Anies,” ujar Rocky. Oleh karena itu, menurut Rocky, kita harus selalu waspada bahwa penundaan Pemilu itu sebetulnya hanya untuk menjegal Anies supaya jika pemilunya ditunda, Anies sudah mengalami delegitimasi. Delegitimasi dimulai dari Jakarta karena kegiatan Pejabat Gubernur setiap hari menjelekkan Anies. (sof)
Terorisme Tak Punya Agama
Jakarta, FNN - Akademisi sekaligus dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Dr. Abdulloh Hamid mengatakan pelaku teror (terorisme) tidak mempunyai agama karena setiap agama mengajarkan kebaikan.\"Semua agama mengajarkan terkait dengan kedamaian dan kebaikan,\" kata akademisi sekaligus dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Dr. Abdulloh Hamid pada webinar \"cegah terorisme\" yang dipantau di Jakarta, Sabtu.Oleh karena itu, ia menegaskan terorisme tidak bisa dikaitkan dengan agama manapun. Mengutip kalimat mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikkan nya.Dari kalimat yang disampaikan Gus Dur tersebut dapat dimaknai bahwa setiap agama mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Namun, kelompok terorisme atau ekstremis memutarbalikkan nya dengan menyebarkan narasi agama tidak cinta damai.Dalam paparannya, Hamid menyampaikan salah satu ciri terorisme, kelompok ekstremisme dan radikalisme ialah tidak menghormati tradisi kebudayaan yang ada di tengah masyarakat.Ia menjelaskan dalam ajaran Islam secara tegas melarang tindakan ekstremisme. Hal itu dapat ditemui dalam Al Quran Surah An Nisa Ayat 171, Surah Al Maidah Ayat 77 dan Al Quran Surah Al Isra Ayat 110.Selain Al Quran, beberapa hadis juga melarang ekstremisme di antaranya hadis Riwayat Ibnu Majah yang pada intinya mengajak masyarakat hidup sederhana dan moderat. Hadis Riwayat Bukhori mengatakan agama itu mudah dan jangan dipersulit.Tidak hanya soal larangan, Al Quran juga mengajarkan mencegah tindakan ekstremisme. Hal itu dapat ditemui dalam Surah Al Baqarah Ayat 143 yang menjelaskan tentang moderasi beragama atau beragama secara wasathiyah.Ia menambahkan dalam belajar agama seseorang juga harus mempunyai guru yang otoritatif dan paham agama. Sebab, belajar agama tanpa guru (otodidak) atau belajar dari internet akan berbahaya.Terakhir, untuk mencegah ekstremisme berkembang di masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Agama mengolah sembilan kata kunci yaitu kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, dan komitmen kebangsaan. Selanjutnya toleransi, antikekerasan dan penghormatan kepada tradisi.(ida/ANTARA)
Indeks Kerawanan Pemilu Harus Menjadi "Alarm"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus menjadi “alarm” bagi semua pihak untuk menghindari terjadinya kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.“Saya meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu, termasuk pemerintah agar Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis Bawaslu dijadikan ‘alarm’ dini untuk menghindari kerawanan yang sesungguhnya,” kata Rifqi di Jakarta, Sabtu.Dia menyambut baik langkah Bawaslu memetakan indeks kerawanan pemilu berdasarkan lima indikator. Hal itu menurut dia, menjadi langkah bersama semua pihak untuk memitigasi terjadinya kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.“Indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu menjadi langkah bersama untuk memitigasi terkait keamanan dan tensi politik yang memerlukan antisipasi dari semua pihak,” ujarnya.Rifqi juga mengomentari IKP yang dirilis Bawaslu bahwa ada lima provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.Dia meyakini kelima provinsi tersebut tidak semuanya memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Rifqi mencontohkan indikator tentang penyelenggaraan pemilu terkait otoritas penyelenggara negara, yaitu Kalimantan Timur memiliki bobot tinggi karena menjadi Ibu Kota Negara (IKN).“Kalimantan Timur tidak memiliki rekam jejak yang buruk tentang penyelenggaraan pemilu terkait partisipasi dan demokrasi lokal selama ini,” katanya.Dia menyarankan agar membedah secara terperinci terkait daerah-daerah mana saja, dari sisi keamanan, memiliki tensi politik yang tinggi.Selain itu dia mengimbau seluruh pemangku kepentingan di daerah bersama tokoh masyarakat dan agama memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar kerawanan pemilu tidak terjadi.Bawaslu RI merilis lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 mengacu pada pendekatan hasil input Bawaslu provinsi.\"Jika mengacu pendekatan pertama, yakni hasil input Bawaslu provinsi, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mencatatkan ada lima provinsi atau 15 persen yang masuk kategori kerawanan tinggi,\" ujar anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat menyampaikan paparan dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat.Lima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan skor kerawanan sebesar 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).Lebih lanjut, Lolly menyampaikan indeks kerawanan dalam laporan yang dirilis oleh Bawaslu RI itu merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan Pemilu 2024 yang demokratis.Ia lalu mengatakan Bawaslu mengukur indeks kerawanan Pemilu 2024 di tingkat provinsi itu berdasarkan 61 indikator dari empat dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta dimensi partisipasi.Menurut Lolly, penyelenggaraan pemilu merupakan dimensi yang paling berkontribusi terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya.(ida/ANTARA)
PSI Dilanda Gelombang Eksodus, Sejumlah Kader Akan Menyusul Keluar
Jakarta, FNN - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Haji Giring Ganesha Jumaryo tampaknya bakal dilanda eksodus politik. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, memberi sinyal adanya sejumlah kader PSSI yang akan menyusul keluar. “Kami sudah mengidentifikasi dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam waktu singkat, kita akan melihat lagi ada orang-orang yang tidak tahan, ternyata pengin turun di tengah jalan, dan itu nggak apa-apa. Biasa. Dan buat kami ini justru menjadi pemurnian kepada perjuangan PSI,” kata Grace Natalie dalam sambutannya menyambut kader baru di kantor PSI, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. Demikian pernyataan yang dikutip oleh Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Jumat (16/12/22) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Grace menyatakan bahwa PSI tidak bisa menahan kader jika alasan keluar partai menyangkut masalah prinsip. Menurutnya, fenomena kader yang keluar bukan pertama kali terjadi di PSI. Kami tidak masalah karena yang membuat mereka ingin keluar adalah hal yang sangat prinsipil. “Jadi, teman-teman jangan kaget bahwa ini justru adalah pemurnian buat PSI, ini bukan pertama kali,” ujar Grace. Grace kemudian menyinggung pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Waktu itu, kata grace, ada beberapa kader yang memutuskan hengkang lantaran berbeda prinsip, dan menurut Grace PSI tegas menolak politik identitas. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kata Grace, politik identitas sangat kental sehingga di kalangan pengurus pun terjadi perpecahan. Jika kita menyimak kalimat Grace yang mengatakan “orang-orang yang tidak tahan”, iniberarti ada lebih dari satu orang kader PSI yang akan keluar. “Hal ini jelas akan menjadi soal yang serius bagi PSI. Apalagi yang keluar dari PSI adalah para petinggi, bahkan ada yang pernah menjadi ikon PSI,” ujar Hersubeno Arief. Dalam dua pekan terakhir ini saja, ada dua orang petinggi PSI yang menyatakan, yaitu Ketua DPW DKI Jakarta, Michael Sianipar; dan Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI, Rian Ernest. Michael Sianipar dan dan Rian Ernest ini menambah panjang deretan petinggi PSI yang mengundurkan diri. “Gelombang eksodus PSI jelas merupakan kabar buruk dan pukulan telak bagi partai yang menjadi tempat anak-anak muda berkumpul,” kata Hersu. Setelah mereka dinyatakan lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu 2024 dan ini untuk yang kedua kalinya mereka menjadi pemilu. Mereka ikut pemilu, tetapi tidak berhasil lolos ke Senayan karena tidak memenuhi syarat ambang batas parlementary threshold 4%. Namun mereka menempatkan banyak kadernya di sejumlah DPRD. Di DPRD DKI Jakarta saja mereka punya 8 kursi. Banyak pengamat yang menyoroti gelombang eksodus ini karena pilihan garis politik PSI dan faktor kepemimpinan Ketua Umum saat ini, yaitu Haji Giring Ganesha Jumaryo. PSI Jakarta, misalnya, pernah mengkritik DPW PSI karena terkesan tendensius pada Anies Baswedan. “Pilihan politik PSI yang terkesan berada di kiri luar dan sangat memusuhi umat Islam, menjadikan PSI terjebak dalam segmen pemilih yang sangat sempit, yakni non-muslim, khususnya etnis Cina,” ujar Hersu. Dalam beberapa momen, juga terkesan kuat PSI itu menunjukkan bahwa mereka antitesa dari PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Christianto, secara terbuka pernah menyatakan bahwa manuver PSI banyak merugikan PDIP, walaupun mereka itu sama-sama pendukung Jokowi. “Posisi PSI yang sangat kiri dan narasi memusuhi Islam dan pada saat bersamaan juga melakukan manuver yang dinilai merugikan PDIP plus kepemimpinan dengan kualitas yang sangat rendah, membuat banyak kadernya, terutama mereka yang bertarung untuk memperebutkan kursi Senayan, dihadapkan pada situasi yang sulit. Dengan posisi semacam itu, PSI menjadi sangat tidak menarik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian ditinggalkan oleh para petingginya,” pungkas Hersubeno Arief. (ida)
Jokowi Bisa Jatuh Seperti Sitting Duck
Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih OTORITARIANISME biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Gaya kepemimpinan otoriter adalah memiliki kecenderungan memaksakan kepatuhan mutlak. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa pemilihan umum secara demokratis. Kalau terpaksa harus melewati pemilu maka rekayasa untuk menang dengan cara apapun menjadi target utamanya. Sinyal itu sudah terlihat dengan jelas bahwa Joko Widodo akan membangun dinasti otoriter perpanjangan masa jabatannya, ala Xi Jinping bahkan saatnya tiba momentumnya bisa diperlakukan darurat militer ala presiden Ferdinand Marcos. Membangun dinasti otoriter dengan kudeta konstitusi, bisa berakhir dengan tragis. Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan tragis dan tidak akan ada yang melindungi Jokowi setelah jatuh. Dia tidak memiliki kekuatan apapun kalau sampai jatuh terkapar dari kekuasaannya. Otak penyesatan untuk skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau keinginan untuk jabatan 3 periode sudah terdeteksi dengan terang benderang, diduga kuat bukan pada kekuatan pribadi Jokowi, terasa hanya sebagai wayang permainan kekuatan di luar dirinya. Kondisi seperti ini sangat rentan begitu skenario gagal, Jokowi akan ditinggal atau dibiarkan sendirian. Kalau Jokowi tidak hati hati karena tidak ada kawan politik yang abadi. Mereka bisa saja meninggalkannya ketika kepentingan pribadi politiknya sudah menguap. LBP (Luhut Binsar Panjaitan) dan kawan kawan yang sudah kita ketahui sebagai king maker politik yang konon bisa menentukan perpolitikan Jokowi sesungguhnya bukan kekuatan yang memadai untuk melindungi Jokowi ketika bencana datang menerkamnya. Bisa saja terjadi, kejelian LBP justru akan terbang melarikan diri sebelum bencana datang menerjangnya, dia tidak akan peduli dengan nasib mantan bosnya. Saat itu Jokowi bisa seperti seekor bebek terduduk (sitting duck) di hamparan tanah terbuka yang menjadi sasaran empuk para pembidiknya. Setelah menjadi sitting duck, jangan harap TNI dan Polri akan melindungi Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya. Karena sudah jadi rahasia umum, diduga kuat selama jadi presiden, Jokowi telah merusak pola karir para perwira. Dia memilih perwira-perwira di posisi strategis hanya karena faktor kedekatan pribadi, sebagai bumper pelindung dirinya, ini merusak soliditas TNI dan Polri. Setelah Jokowi lengser dari kekuasaannya, para perwira pilihan Jokowi itu pasti dicopot atau cari selamat sendiri. Tidak akan ada satupun yang berani melindunginya karena mereka orang lemah, perwira yang tidak mendapat “pengakuan” dari teman dan para prajuritnya. Hura-hura selama ini dengan mengumpulkan massa Pro Jokowi (Projo), pada kesempatan lain berubah dikemas nama masa rakyat, itu bukan pendukung believe karena kecintaan itu hanya fatamorgana karena kepentingan politik sesaat, sangat rentan dalam sekejap mata ambyar berantakan. Mereka itu bukan relawan militan, melainkan gerombolan yang dimobilisi. Bergerak karena transaksi politik yang terus terbongkar massa marah karena dibohongi baik dalam bentuk pertemuan atau uang saku yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Cebong sulit digerakkan tanpa iming-iming uang dan pembagian goodybag (berisi kaos dan sembako). Relawan seperti ini mustahil mau dimobilisasi sebagai tameng hidup ketika Jokowi jadi bidikan politik apalagi setelah dia lengser dari kekuasaannya. Sejatinya mereka cuma pasukan hura-hura. Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa. Tidak hati dan legawa dengan ikhlas berhenti setelah menjalani dua kali masa jabatannya harus siap siap jadi “sitting duck”. Seekor bebek yang terduduk lemah, menjadi sasaran empuk para pembidik politik, baik dari masyarakat sipil dan dari kalangan barisan para jenderal dan purnawirawan TNI-polri sakit hati. Lebih rumit lagi, ternyata perilaku otoritarianisme dengan segudang prestasi pembatasan kritikan publik, pembubaran ormas Islam, radikakisasi Islam, persekusi ulama serta pembantaian dan pelanggaran HAM berat selama ini yang ditonjolkan selama memimpin, mendudukkan Jokowi sebagai public enemy number one. Jokowi bisa menjadi musuh masyarakat nomor satu sekalipun sudah lengser dari kekuasaannya, lebih celaka lagi kalau sampai menjadi pesakitan proses hukum dari macam-macam masalah hukum yang melilitnya. (*)
Akhir Buruk Jenderal Andika
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan JENDERAL Andika telah mengakhiri jabatan sebagai Panglima TNI dan kini digantikan kedudukannya oleh Laksamana Yudo Margono. Sebelum meninggalkan posnya Andika pernah digadang-gadang sebagai Capres termasuk oleh Partai Nasdem bersama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Sayang di penghujung tugas sebagai Panglima berbagai kebijakannya dapat dikualifikasikan buruk. Ada empat hal yang menjadi dasar penilaian tersebut, yaitu : Pertama, bulan April 2022 ada pernyataan kontroversial dan peka ketika Jenderal Andika menegaskan bahwa keturunan PKI boleh menjadi anggota TNI. Andika menegur syarat penerimaan anggota TNI yang melarang keturunan PKI. Kebijakan Panglima disambut baik PDIP tapi dikritisi tajam oleh publik. Kedua, menjelang penggantian, Jenderal Andika menandatangani SK pemberian pangkat Letkol TNI tituler kepada artis Deddy Corbuzier atas usulan Kemenhan. Pemberian ini kontroversial karena diragukan kepantasan atau urgensi Deddy Corbuzier untuk mendapatkan pangkat tersebut. Ketiga, dalam acara penghelatan perkawinan Kaesang Pangarep putera Presiden Jokowi Panglima mengerahkan ribuan personil TNI untuk menjaga atau mengawal penghelatan. Pesta perkawinan yang bersifat kepentingan pribadi dikerahkan pasukan tentara. Ini bukan saja tidak lazim akan tetapi juga telah merugikan keuangan negara. Keempat, Panglima Andika sama sekali tidak melakukan pengerahan pasukan yang maksimal dalam menghadapi KKB Papua. Gerakan separatis itu telah menimbukan korban yang banyak di kalangan sipil maupun aparat negara termasuk TNI. Jenderal Andika mewariskan persoalan Papua bukan menyelesaikan. Buruknya kebijakan dan langkah akhir masa jabatan Jenderal Andika sebenarnya disesalkan. Marwah TNI agak terganggu. TNI terkooptasi atau tersandera oleh kepentingan politik pragmatik. Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI membedakan antara \"negara\" dengan \"pemerintah\" dan TNI adalah alat negara. TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut aktif tugas pemeliharaan perdamaian regional maupun internasional. Adapun kebijakan yang diambil Panglima TNI Jenderal Andika di akhir masa jabatannya tersebut dapat dikategorikan di luar tugas, fungsi maupun jati diri TNI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kecuali jika Panglima TNI mengelak atau mengeles dengan dasar aturan Pasal 3 UU No 34 tahun 20O4, yaitu : \"Pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah Presiden\" (ayat 1) atau \"Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan\" (ayat 2). Dasar tersebut tentunya tidak melepas tanggung jawab Panglima TNI untuk keempat hal yang menjadi keburukan akhir tugas Jenderal Andika di atas. Akan beristirahat atau terus berkiprah di kancah politik, Jenderal? Bandung, 17 Desember 20221
POPULER
