ALL CATEGORY
Uji Kebohongan untuk Membantu Penyidik, Bukan Alat Bukti
Jakarta, FNN - Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muhammad Arif Setiawan mengatakan bahwa uji kebohongan (lie detector) atau poligraf merupakan instrumen untuk membantu penyidik dan bukan merupakan salah satu alat bukti.“Ahli memahami kalau lie detector itu adalah satu instrumen untuk keperluan penyidikan,” kata Arif dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Arif menjelaskan bahwa melalui uji kebohongan, penyidik bisa lebih memahami perkara yang sedang dihadapi berkaitan dengan pemeriksaan para saksi dan juga tersangka.Selain itu, penyidik juga bisa menilai apakah keterangan yang diberikan para saksi memiliki konsistensi tertentu yang disebut kebohongan atau tidak.Oleh karena itu, bagi Arif, uji kebohongan hanya berfungsi sebagai instrumen dalam pemeriksaan.“Nah, itu kan hanya instrumen di dalam pemeriksaan. Ahli memahami itu bukan salah satu alat bukti,” kata Arif.Akan tetapi, ujar Arif, apabila hasil dari uji kebohongan itu diperoleh dari prosedur yang benar, maka masih memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh para penyidik.Pemanfaatan tersebut berupa dilakukan penilaian oleh ahli yang memiliki kompetensi untuk membaca hasil dari uji kebohongan dan kemudian menerjemahkan hasil dari uji kebohongan tersebut.“Dengan demikian, yang dipakai sebagai alat bukti bukan hasil dari laporan lie detector-nya, tetapi adalah pembacaan dari itu,” kata Arif.Terkait dengan pelanggaran prosedural yang terjadi ketika uji kebohongan berlangsung, Arif berpendapat bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang tidak sah.“Sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu yang diperiksa sehat, maka itu harus dilewati dulu dan seterusnya. Dengan demikian, maka ketika proses dilakukan tanpa prosedur, berarti itu adalah sesuatu yang tidak sah,” ucapnya.Pernyataan tersebut ia sampaikan selaku saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum Kuat Ma’ruf. Kuat Ma’ruf merupakan terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, ahli poligraf atau uji kebohongan dari Polri Aji Febrianto Ar-Rosyid mengungkapkan bahwa terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Kuat Ma’ruf, terindikasi berbohong ketika mengatakan tidak melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir J.“Untuk indikasi kedua, untuk Saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah \'Apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Yosua?\' Jawabannya Saudara Kuat, tidak. Hasilnya bohong,” kata Aji ketika menyampaikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/12).(sof/ANTARA)
Tidak Semua Orang di TKP Turut Melakukan Tindak Pidana
Jakarta, FNN - Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muhammad Arif Setiawan menjelaskan bahwa tidak semua orang yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) turut dalam melakukan tindak pidana karena belum tentu terdapat meeting of mind.\"Tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi suatu kejahatan, itu berarti turut serta (melakukan kejahatan),\" kata Arif dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Pernyataan tersebut ia sampaikan selaku saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum Kuat Ma’ruf, salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J.Arif menjelaskan apabila seseorang tidak memiliki meeting of mind atau kesepakatan yang sama mengenai tindak pidana yang terjadi di TKP dengan pelaku maka sosok tersebut tidaklah turut serta dalam melakukan tindak pidana.Akan tetapi, apabila seseorang bersepakat untuk mewujudkan suatu tindak pidana maka sosok tersebut menjadi pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana.\"Kalau itu bentuknya turut serta, harus ada meeting of mind,\" kata Arif.Dalam kesempatan itu, Arif sempat menjelaskan sejumlah bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Bentuk pertama adalah seseorang yang dipidana sebagai pembuat, yaitu sosok yang melakukan perbuatan.\"Itu adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang didakwakan,\" kata Arif.Selanjutnya adalah bentuk penyertaan selaku sosok yang menyuruh melakukan. Dalam hal ini terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dengan salah satu pihak adalah pihak yang menyuruh dan pihak lainnya adalah pihak yang disuruh.\"Yang punya niat yang menyuruh. Yang menyuruh itulah yang bisa dimintai pertanggungjawaban,\" ucap Arif.Bentuk ketiga adalah sosok yang dipidana akibat turut serta. Kalau bentuk turut serta, jelas Arif, berarti dua pihak atau lebih memiliki kesepakatan bersama untuk mewujudkan suatu tindak pidana.\"Bentuk-bentuk penyertaan itu mempunyai konsekuensi masing-masing di dalam pembuktiannya,\" kata Arif.(ida/ANTARA)
Polri Menyiapkan Operasi Aman Nusa II Menghadapi Bencana 2023
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia mempersiapkan Operasi Aman Nusa II, yakni operasi kemanusiaan terkait kontijensi penanganan bencana alam yang terjadi di Tanah Air pada awal tahun 2023.Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Inspektur Jendeal Polisi Agung Setya Imam Effendy di Jakarta, Senin, mengatakan persiapan Operasi Aman Nusa II dilakukan setelah Operasi lilin 2022 selesai digelar.\"Hari ini (Senin-red) hari terakhir Operasi Lilin 2022. Kegiatan operasi akan disiapkan Operasi Aman Nusa II terkait dengan bencana alam yang masih terjadi di beberapa daerah,\" kata Agung.Operasi Lilin 2022 digelar dari tanggal 23 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023. Setelah ditutup, kegiatan pengamanan dilanjutkan dengan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) dari tanggal 3 sampai 9 Januari 2023.\"Kami laksanakan KRYD dan menyiapkan Operasi Aman Nusa II,\" kata mantan Kapolda Riau itu.Dalam operasi ini, personel Polri yang tergabung dalam Satgas Kontijensi difokuskan untuk mencegah dan merespons situasi darurat, seperti bencana alam (banjir, longsor, dan angin kencang), serta kecelakaan transportasi.Polri mengerahkan personel dan sarana prasarana pencarian dan penyelamatan (SAR) yang dimiliki dari Operasi Aman Nusa II, membantu penanggulangan bencana, seperti mengevakuasi korban, mengidentifikasi korban, penyaluran bantuan tanggap darurat bencana, penyembuhan trauma, serta membantu masyarakat membenahi rumahnya yang terdampak bencana.Sementara itu, mengenai hasil analisis dan evaluasi (anev) yang dilakukan jajaran Polri terkait stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada pergantian tahun berjalan kondusif, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan meski situasi kamtibmas berjalan kondusif, namun beberapa daerah terjadi bencana alam pada saat pergantian tahun dan pada hari pertama tahun 2023.\"Hasil anev sampai dengan pagi ini seluruh wilayah Indonesia situasi kamtibmas berjalan kondusif saat perayaan malam tahun baru dan perayaan pada hari Minggu,\" katanya.Selain itu, arus balik libur Natal dan tahun baru terjadi peningkatan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan di daerah tujuan wisata maupun pulang kampung, namun situasi dapat dikendalikan dengan baik.\"Jalur-jalur balik meski padat, namun dapat dikendalikan dengan baik. Beberapa daerah terjadi bencana alam banjir seperti di Jawa Tengah juga sudah ditangani,\" kata Dedi.(ida/ANTARA)
Penyelenggara Negara Diingatkan untuk Menghindari Praktik Korupsi Menjelang 2024
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk komitmen hindari praktik korupsi jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"KPK memberikan peringatan sedari awal bahwa tahun 2023 yang sudah masuk masa prakontestasi politik mengimbau para penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktek korupsi,\" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.Ia menegaskan bahwa setiap penyimpangan amanah pemerintahan dari untuk dan demi rakyat menjadi demi dan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sempit lainnya adalah perbuatan korupsi.Apalagi, kata dia, tahun 2023 merupakan gerbang ke tahun kontestasi politik pada 2024. Dalam catatan KPK, setahun menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi.\"Karena momen politik sedang membutuhkan banyak dana untuk amunisi politik sehingga semua hal penyelenggaraan pemerintahan menjadi cenderung untuk disalahgunakan, diperjualbelikan secara ilegal, prosedur administrasi dipenuhi secara formil padahal substansinya disimpangi,\" kata Ghufron.Ia mencontohkan mulai dari anggaran, pengadaan barang dan jasa, seleksi jabatan, perizinan bahkan sampai pada bantuan-bantuan yang disalahgunakan merupakan titik-titik rawan korupsi.\"KPK pun telah mempersiapkan kewaspadaan untuk memberantas korupsi secara profesional tegas dan akuntabel,\" ucap Ghufron.Oleh karena itu, KPK pun mengharapkan pada tahun 2023 bukan merupakan tahun korupsi, melainkan tahun politik yang etis dan berintegritas tanpa adanya korupsi.\"Selamat tahun baru 2023, semoga tahun ini menjadi tahun komitmen penyelenggaraan negara dengan amanah untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara bersih dari korupsi,\" katanya.Berdasarkan catatan KPK pada periode 2004 sampai dengan November 2022, sebanyak 319 anggota DPR dan DPRD, 23 gubernur, 163 wali kota/bupati dan wakil, dan 304 eselon I, II, III, dan IV telah ditetapkan sebagai tersangka.Sementara dalam kinerja dan capaian tahun 2022, KPK juga telah melaksanakan beberapa program unggulan pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, di antaranya Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU) Integritas.Program itu merupakan intervensi KPK dalam meningkatkan integritas para penyelenggara negara melalui kegiatan \"executive briefing\", pendidikan dan pelatihan pembangunan integritas serta sertifikasi kompetensi ahli pembangun integritas (API) eksekutif.Program itu telah diikuti oleh menteri, wakil menteri, dan seluruh eselon I di 10 kementerian/lembaga serta penjabat (Pj) gubernur, sekda, dan pimpinan DPRD di tujuh provinsi.Kemudian, Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu. PCB merupakan program pendidikan antikorupsi kepada pelaku sektor politik melalui kegiatan \"executive briefing\", pendidikan dan pelatihan antikorupsi kepada penyelenggara pemilu, peserta, maupun pemilih.Tahun 2022, PCB telah diikuti oleh 20 partai politik terdiri atas 16 partai nasional dan empat partai di Aceh serta penyelenggara pemilu pusat maupun daerah.(ida/ANTARA)
Arus Balik Tahun Baru dari Bandung Menuju Jakarta Terpantau Sepi
Jakarta, FNN - Arus balik tahun baru 2023 dari arah Bandung, Jawa Barat menuju Jakarta di Tol Cipularang pada 2 Januari 2023 melalui Gerbang Tol Kalihurip Utama terpantau mulai sepi.\"Prediksi kita kemarin puncak arus balik dari Bandung menuju Jakarta terjadi pada 1 Januari, dan hari ini menurun dibandingkan kemarin,\" kata Manager Transaksi Jasamarga Tollroad Ruas Cipularang, Muhidin di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin.Ia menyebutkan untuk hari ini sif satu (pukul 06.00 WIB hingga 14.00 WIB) jumlah kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Utama Kalihurip dari Bandung menuju Jakarta tercatat baru sebanyak 13.696.Begitu juga sebaliknya dari arah Jakarta menuju Bandung volume kendaraan juga mengalami penurunan jika dibandingkan data 1 Januari 2023 yang merupakan puncak arus balik tahun baru. Untuk sif satu baru tercatat sebanyak 13.321.\"Jadi perbandingannya cukup jauh 1 Januari dengan hari ini,\" kata Muhidin.Ia menyebutkan secara keseluruhan saat puncak arus balik dari Bandung menuju Jakarta PT Jasamarga mencatat 50.747 yang melintas di Gerbang Tol Kalihurip Utama. Sementara, dari arah Jakarta menuju Bandung tercatat sebanyak 27 ribu kendaraan.Saat puncak arus balik (1/1/2023) PT Jasamarga juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di akses Jakarta Cikampek Selatan sekitar 30 menit guna mengantisipasi kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan.Ia mengatakan meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan saat arus balik, namun masih tergolong lancar dan tidak ada kepadatan yang signifikan.Saat ini, ujar dia, PT Jasamarga hanya mengoperasikan masing-masing enam gardu utama dan enam gardu di satelit dari arah Bandung menuju Jakarta. Hal itu dilakukan karena intensitas volume kendaraan mulai menurun.Sebagai tambahan informasi Jasamarga juga melaporkan terjadi dua insiden kecelakaan lalu lintas pada 30 dan 31 Desember 2021 di ruas Jalan Tol Cipularang dengan lima orang korban, dan satu di antaranya meninggal dunia.Dari dua insiden tersebut Jasamarga menemukan dua faktor utama penyebab kecelakaan yakni pengemudi yang mengantuk, dan kurangnya antisipasi kecepatan dari pengendara.(ida/ANTARA)
KPU RI Diharapkan Bekerja Secara Transparan Demi Pemilu Berkualitas
Jakarta, FNN - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dapat bekerja secara transparan demi menghadirkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berkualitas.“KPU kami harapkan bekerjalah dengan jujur, adil, dan yang paling penting adalah dengan transparan. Masyarakat perlu diberitahu tentang apa yang sedang dijalankan,\" ujar Hadar saat menjadi narasumber dalam diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk “Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Senin.Jika KPU tidak bekerja secara transparan, lanjut dia, hal tersebut dapat memicu kemunculan kecurigaan dari masyarakat, terutama terkait dengan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Contohnya, yang telah terjadi di dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.Dalam tahapan tersebut, Hadar mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menerima aduan serta informasi mengenai dugaan kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang melibatkan KPU RI, dalam hal ini komisioner dan sekretaris jenderal.Berdasarkan aduan dan informasi yang diterima koalisi masyarakat sipil itu, setidaknya ada dua belas kabupaten/kota dan tujuh provinsi yang diduga mengikuti instruksi dari KPU RI untuk berbuat curang saat verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 berlangsung.Hadar pun berharap KPU RI ke depannya dapat menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu 2024 dengan mengedepankan prinsip transparan sehingga masyarakat dapat mengontrol kualitas pekerjaan mereka.\"Jika tidak transparan, masyarakat sulit memonitor. KPU kehilangan ruang masyarakat untuk ikut mengontrol kualitas pekerjaan yang dilakukan. Ke depan, seharusnya semua yang dilakukan dibuka datanya. Mari, kita berharap pembenahan ini dilaksanakan dalam waktu segera,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
Publik Diajak Netgrit untuk Mencari Informasi Tentang Parpol Peserta Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengajak masyarakat, terutama calon pemilih, mulai mencari informasi mengenai 18 partai politik (parpol) dan enam partai politik lokal peserta Pemilu 2024.\"Kita sudah mengetahui ada ditetapkan 18 parpol peserta pemilu dan enam partai politik lokal. Marilah kita mulai mencari informasi-informasi tentang parpol ini. KPU sudah mulai memasang ada di portal mereka, di info pemilu tentang parpol,\" kata Hadar dalam diskusi bersama Radio Idola Semarang bertajuk \"Refleksi Politik Sepanjang Tahun 2022 dan Perbaikan Apa yang Perlu Dilakukan pada 2023?\", seperti dipantau di Jakarta, Senin.Dengan pencarian informasi tersebut, lanjut anggota KPU RI periode 2012-2017 itu, para calon pemilih dapat menentukan partai politik terbaik yang patut dipilih pada hari-H pemungutan suara Pemilu 2024, yakni 14 Februari 2024.Hal senada juga disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Budi Setiyono. Budi menjelaskan para pemilih perlu memiliki banyak informasi mengenai peserta Pemilu 2024 dan menggunakan kemampuan analisis mereka dalam menentukan peserta yang akan dipilih.Kemampuan analisis yang baik dari para pemilih itu, menurut Budi, dapat membantu mereka terhindar dari praktik jual beli suara maupun mudah dipengaruhi hasil survei dari lembaga survei yang melakukan manipulasi data demi kepentingan peserta pemilu tertentu.\"Kembali pada kemampuan analisis dari rakyat itu sendiri. Rakyat kita itu karena penghasilannya masih di bawah 5.000 dolar AS, mereka masih gampang dipengaruhi atau tidak mampu bersikap kritis atau melakukan perbandingan, tidak mengecek ulang informasi, mudah dipengaruhi oleh uang, propaganda, dan manipulasi hasil survei,\" jelasnya.KPU telah menetapkan 18 partai politik sebagai peserta Pemilu 2024.Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1, Partai Gerindra (2), PDI Perjuangan (3), Partai Golkar (4), Partai NasDem (5), Partai Buruh (6), Partai Gelora (7), PKS (8), Partai Kebangkitan Nasional (PKN) (9), Partai Hanura (10), Partai Garuda (11), PAN (12), PBB (13), Partai Demokrat (14), PSI (15), Perindo (16), PPP (17), dan Partai Ummat (24).Berikutnya, ada enam partai lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024, yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA) dengan nomor urut 18, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) (19), Partai Darul Aceh (20), Partai Aceh (21), Partai Adil Sejahtera (22), dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira) dengan nomor urut 23.(ida/ANTARA)
Pemilih Lebih Mengenal Caleg dalam Sistem Proporsional Terbuka
Jakarta, FNN - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai sistem proporsional terbuka membuat rakyat dapat lebih mengenal calon legislatif (caleg) yang dipilihnya dalam pemilu ketimbang bila dilakukan secara proporsional tertutup.\"Pemilih lebih mengenal calon legislatifnya kalau dilakukan dengan sistem proporsional terbuka karena masing-masing caleg akan berkompetisi secara terbuka dan berusaha untuk mendapatkan hati para pemilih,\" kata Fernando dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Pada sistem proporsional terbuka, lanjut dia, partai politik (parpol) juga diberikan keleluasaan penuh untuk melakukan perekrutan hingga mengusulkan calegnya.Ia menilai bahwa sedianya semua caleg yang diusulkan oleh parpol adalah memang yang sudah dipersiapkan untuk menjadi wakilnya di legislatif.\"Tidak ada alasan bagi partai mendorong sistem proporsional tertutup karena ingin penguatan partai dan menentukan kadernya yang mewakili di legislatif,\" tuturnya.Untuk itu, ujarnya lagi, sistem proporsional terbuka sudah sangat tepat untuk tetap dipertahankan pada Pemilu 2024 mendatang.Ia menilai apabila sistem proporsional tertutup kembali diterapkan dalam pemilu justru hal tersebut merupakan suatu langkah kemunduran.\"Saya sangat berharap Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak judicial review mengenai pengaturan sistem pemilihan legislatif yang terdapat dalam UU Pemilu,\" ujarnya.Dengan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, ia pun mengajak parpol menggencarkan pendidikan politik kepada pemilih guna mencegah potensi terjadinya transaksi transaksi politik uang (money politics) dalam pemilu.\"Dan para anggota DPR RI membuat UU yang mengatur sistem kampanye yang memperkecil peluang transaksional dengan pemilihnya,\" katanya.(ida/ANTARA)
Beda Anies dengan Ganjar, Padahal Sama-Sama Menggunakan Dana Baznas
Jakarta, FNN – Beberapa hari lalu, tepatnya Kamis, 29 Desember 2022, sebuah lembaga survei membuat publikasi tentang persepsi publik terhadap figur atau tokoh yang dianggap memenuhi harapan masyarakat untuk mensejahterakan rakyat. Hasilnya menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berada di tingkat teratas dengan meraih 31,37%; mantan Gubernur DKI Anies Baswedan di peringkat kedua dengan poin 30,08%. Tokoh lainnya berada jauh di bawah mereka. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membas hal tersebut dalam kanal Youtube Hersubeno Point edisi (01/01/23). “Setiap kali meyikapi pubilkasi lembaga survei, saya selalu skeptis. Ini semacam penggiringan opini publik, apalagi bila berkaitan dengan elektabilitas seorang capres. Kali ini rupanya anglenya berbeda, yaitu soal siapa figur yang dianggap bisa menyejahterakan rakyat,” kata Hersu mengawali pembahasannya. Menurut Hersu, ini persepsi yang bisa saja bias dari respondennya, tetapi bisa juga bias dari para surveyornya, karena ada kepentingan politik. Sehari kemudian, netizen dihebohkan oleh cuitan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang tengah melakukan renovasi terhadap 50 rumah kader PDIP. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun PDIP yang ke-50 yang akan diselenggarakan pada 10 Januari 2023. Jadi ulang tahun ke-50 dengan merenovasi 50 rumah. Ulang tahun PDIP ini pasti sangat dinantikan oleh Ganjar karena seperti dikatakan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bahwa pada ulang tahun PDIP ke-50 akan ada kejutan. Para pengamat berspekulasi bahwa kejutan itu berkaitan dengan figur yang akan diusung sebagai capres dari PDIP. Diduga pada moment spesial ini, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan nama capresnya untuk Pemilu 2024. Siapa yang akan menjadi capres dari PDIP inilah yang banyak ditunggu oleh masyarakat. Sejauh ini, jika kita mengamati dinamika internal PDIP maka calon yang paling kuat adalah Puan Maharani, putri Ibu Megawati. Tapi, saat ini muncul desakan yang sangat kuat dari sejumlah lembaga survei agar Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Apalagi Ganjar juga disebut-sebut sebagai capres yang didukung Jokowi. Jadi sepertinya penting bagi Ganjar untuk memberikan kado pada Ibu Megawati. Tetapi, kado yang diberikan oleh Ganjar ternyata malah jadi bumerang. Netizen menyoal karena renovasi rumah para kader PDIP yang dilakukan oleh Ganjar menggunakan dana Baznas Provinsi Jateng, dananya umat Islam. Sedangkan narasi Ganjar selama ini terkesan memusuhi umat Islam, di antaranya sering mengusung isu radikalisme. “Saya sepakat dengan netizen yang mempertanyakan mengapa sebagai kader PDIP dan Kepala Daerah (Gubernur Jawa Tengah), Ganjar Pranowo menggunakan dan Baznas untuk kepentingan partai? Jelas ini menyalahi aturan,” ujar Hersubeno. Ganjar sepertinya membela diri dengan mengatakan tidak tahu menahu bahwa renovasi rumah itu menggunakan dana dari Baznas karena semula dia akan menggunakan dana pribadi, lalu ada tim Baznas di lokasi yang menyodorkan bantuan yang cukup besar. Tapi alasan ini tidak masuk akal. Demikian juga alasan tim Baznas yang mengatakan bahwa Baznas membantu mereka yang miskin tanpa memandang afiliasi politiknya. Ini juga alasan yang naif. Apa yang dilakukan oleh Ganjar dan Baznas menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan dana amanah dari umat Islam. Apakah penyelewengan itu hanya terjadi di Jawa Tengah, seberapa sering terjadi, dan dalam kasus apa saja. Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abas, menyerukan agar dilakukan semacam audit mengenai penggunaan dana Baznas dari tingkat pusat sampai daerah. Audit ini penting agar jangan sampai menimbulkan fitnah di tengah masyarakat sehingga Baznas tetap dipercaya masyarakat sebagai penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. “Ini berbahaya sekali kalau sampai muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Baznas,” ujar Hersu.Bisa jadi sasarannya benar, tetapi kalau penggunaannya untuk kepentingan politik maka menjadi masalah yang sangat serius. Pada kasus Ganjar Pranowo, jelas bahwa penggunaan dan ini untuk kepentingan internal PDIP, walaupun yang dibantu benar kader PDIP yang berhak menerima. Ganjar harusnya tidak berpikir sempit hanya untuk kepentingan Parpol, apalagi dia Kepala Daerah di mana semua orang adalah rakyatnya, tidak peduli apa pun afiliasi partai politiknya. Mengapa hanya kader PDIP yang dibantu? Di tengah kehebohan ini, mucul fakta baru. Mantan anggota TGUPP DKI Jakarta, Tatak Ujiyati, menyebutkan bahwa penggunaan dana Baznas untuk merenovasi rumah warga sebenarnya bukan hal yang baru. Semasa Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, dia juga pernah memanfaat dana Baznas untuk renovasi rumah warga Kampung Gembrong, Jaktim, yang beberapa bulan sebelumnya terbakar. Jumlahnya juga jauh lebih banyak, yaitu 130 rumah warga. Melalui cuitannya, Tatak menggoda netizen dengan perbandingan “Sama-sama memakai dana Baznas untuk membangun rumah warga, Mas Ganjar Pranowo mebangun untuk kader PDIP, Mas Anies membangun untuk warga yang kebakaran. Tapi ada juga perbedaan lainnya, yaitu gaya narasi ketika menyampaikan ke publik,” ujar Tatak. Tatak mengunggah narasi yang disampaikan Ganjar dan Anies di akun Instagram masing-masing. Silakan dicek dan temukan bedanya. (sof)
Megawati Dipastikan Akan Tetap Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
Jakarta, FNN - Berbicara tentang dunia politik Indonesia, Januari ini kita menunggu kabar dari Ketua PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang konon akan mengumumkan calon presidennya. Apakah Ibu Mega akan mecalonkan Ganjar sebagai capresnya, sementara Ganjar sedang diterpa kabar memalukan untuk PDIP, yaitu menggunakan dana Baznas untuk membantu renovasi rumah 50 kader PDIP. “Itu artinya, posisi Ganjar dilematis bagi Ibu Mega. Sebetulnya dari awal kita mau uji apakah Ibu Mega lebih percaya pada politik yang pragmatis oportunis atau percaya pada politik nilai yang diajarkan Bung Karno?” tanya Rocky Gerung dalam sebuah pembahasan di Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (02/01/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, PDIP sebaiknya bersabar saja. Mbak Puan diasuh dengan baik supaya lima tahun ke depan betul-betul bisa dimatangkan. Itu adalah dilema etis bagi Ibu Mega. Bisa dibayangkan kesulitan Ibu Mega untuk memutuskan mau Puan yang sebenarnya meneruskan cara berpikir Ibu Mega tentang ajaran Soekarno yang antikapitalisme dan antikolonialisme, atau Ganjar? Menjelang 50 tahun PDIP mungkin akan ada refleksi panjang sebelum diputuskan siapa yang akan dipilih. Sepertinya masih akan ada proses panjang untuk menentukan pilihan, karena saat ini masih ada agenda yang jauh lebih serius yakni niat Pak Jokowi dan orang-orang sekitarnya untuk memperpanjang masa jabatannya. “Ya, saya kira itu juga Ibu Megawati butuh kejelasan ini mau memperpanjang atau tidak karena itu akan memengaruhi pencalonan Ibu Mega terhadap kader PDIP,” ujar Rocky. Jadi, sekali lagi, menurut Rocky, compang-camping politik kita ada di depan mata. Tidak ada satu pun yang bisa menjahit ulang kekacauan yang dijahit oleh presiden. Satu-satunya yang bisa menjahit adalah presiden. Tetapi, presiden Jokowi tetap menganggap bahwa dia ada di dalam era yang tidak pasti. Kalau dia lengser hari-hari ini mungkin masih enak. Tapi kalau dia lengser di tahun 2023 awal karena percepatan krisis politik dan krisis ekonomi, tidak enak juga. “Kalau dia ingin memastikan bahwa ingin diperpanjang sampai 2027 atau 2027, pertanyaannya adalah legitimasinya dari mana? Dan bagi PDIP apa point-nya? Itu pasti aspek negatif perpanjangan yaitu PDIP kekurangan kesempatan untuk mengkonsolidasi partainya,” ujar Rocky. Jadi, tegas Rocky, to be or not to be, bagi PDIP adalah sekarang. Pemilu tidak boleh ditunda. Begitu kira-kira pikiran Ibu Mega. Yang laon tentu juga merasa bahwa kalau PDIP mengucapkan itu maka selesai kecemasan politik. “Jadi harus ada keputusan Ibu Mega, mau menyelamatkan partai, mau menyelamatkan marhaenisme, atau mau ikut pada permainan yang diumpankan oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi umpankan itu buat Ibu Mega soal penundaan itu,” sambung Rocky. Bagi PDIP ini juga pertaruhan kalau kemudian mereka ikut arus besar. Sejarah akan mencatat perjuangan Ibu Mega yang sangat konsisten sejak orde baru ternodai. Sejak orde baru Ibu Mega tetap berjuang untuk menegakkan demokrasi. Kita juga melihat sikap Ibu Megawati pada episode pertama perpanjangan masa jabatan dengan tegas menolak. Apa ada faktor-faktor yang bisa mengubah pendirian Ibu Mega? “Ibu Mega bisa diubah secara hipotetis dengan dua cara, yaitu separuh kabinet diserahkan pada Ibu Mega, dan itu tidak mungkin. Atau, separuh APBN dikasih kepada Ibu Mega untuk proyek. Kan nggak mungkin begitu juga. Jadi, saya kira Megawati akan konsisten untuk menolak semua bujukan itu demi masa depan bangsa ini, demi masa depan pikiran Bapaknya,” jawab Rocky. Jadi, Tambah Rocky, kalau itu memang tema Ibu Mega, pastikan saja bahwa nanti pidato Ibu Mega di 50 tahun PDIP adalah menolak perpanjangan, memastikan bahwa pergantian masa jabatan itu dilakukan secara reguler dan menganggap bahwa PDIP adalah partai yang punya ide, punya prinsip, dan punya sikap. Oleh karena itu, apa pun PDIP akan calonkan kadernya sendiri. Di situ kemuliaan partai ditentukan. Apa pentingnya basa basi dan tukar tambah materi kalau partai itu akhirnya diingat sebagai partai oportunis. “Kita ingin PDIP tumbuh sebagai partai yang berintegritas, sama seprti kita juga ingin partai-partai Islam tumbuh sebagai partai yang mampu untuk meyakinkan bahwa konstituen muslim itu chun in dengan demokrasi,” ujar Rocky. Dengan demikian, jelas Rocky, tidak ada soal dengan politik identitas, tetapi politik identitas yang beroperasi di dalam wilayah tukar tambah demokratis, bukan tukar tambah finasial. (ida)
POPULER
