ALL CATEGORY
Negara Dirampok, Fahri Hamzah Malah Bicara Tertib Demokrasi Anies
Kelihatannya Anda, Bung Fahri, berpihak kepada mereka untuk menghadang Anies. Sungguh ironis. Tak masuk akal. Karena Fahri Hamzah selama ini dikenal tajam dan menggelegar menghadapi kesewenangan. Oleh: Asyari Usman, Junalis Senior FNN SEMUA orang paham keinginan Fahri Hamzah. Dia mencela Anies Baswedan yang melakukan jumpa pendukung di berbagai daerah. Menurut Fahri, yang dilakukan Anies itu menipu diri sendiri. Dan, tak punya etika politik, karena tak mengikuti tertib demokrasi. “Tidak ada capres sebelum tahapan resmi KPU yang akan dilakukan bulan November 2023,” kata Fahri. Ini dia ucapkan dalam acara bincang-bincang di salah satu kanal Youtube. “Percayalah. Itu hanya menipu diri sendiri,” ujar Fahri dalam nada tinggi. Apakah Anies dan Partai Nasdem melakukan pelanggaran? Sama sekali tidak. Pelanggaran apa? Yang dilakukan Anies hanya bersilaturahmi keliling daerah. Konsolidasi aspirasi rakyat. Rakyat pun menyambut antusias. Jadi, mengapa Fahri sewot setengah mati? Wallahu a’lam. Yang jelas, politisi Partai Gelora ini tak punya alasan untuk berkomentar negatif mengenai safari keliling Anies. Memang dia berhak berkomentar, tapi isu yang dia sorot tidak punya urgensi sama sekali. Kalau Fahri beralasan bahwa pilpres itu ada tata tertib dan tahap-tahapannya, Anies tidak melanggar aturan mana pun tentang pelaksanaan pemilu. Kenapa Fahri meributkan silaturahmi Anies itu? Apa salahnya kalau Anies mejumpai masyarakat dan mereka sangat senang sekali menerima kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta itu? Ok, katakanlah ada kesalahan tertib demokrasi yang dilakukan Anies. Nah, tidakkah Fahri bisa melihat bahwa pelanggaran tertib demokrasi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perampokan, penggarongan, dan termasuk penghancuran negara ini oleh orang asing, khususnya orang China Tingkok? Apakah Fahri belum tahu bahwa banyak sumber tambang Indonesia yang selama bertahun-tahun ini dikuras oleh China? Apakah Fahri pikir orang-orang China itu datang ke negara ini mematuhi tertib demokrasi dan tertib hukum? Terus, apakah Presiden Jokowi dan para pejabat tinggi lainnya mencontohkan tertib demokrasi, tertib hukum, dan tertib-tertib lainnya? Bung Fahri tampaknya tak sempat melihat betapa sibuknya Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan resepsi pernikahan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Bahkan beberapa menteri lain juga ikut sibuk. Apakah Jokowi tidak salah ketika dia menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, yang harus dipilih sebagai presiden, dan yang arahnya bisa ditebak bahwa itu adalah Ganjar Pranowo? Dalam hal ini, beretikakah Jokowi? Bertertib demokrasikah dia? Sekali lagi, Bung Fahri, negara ini ada dalam cengkeraman oligarki lokal dan China Tiongkok. Negara ini sedang mereka rampok. Sedang mereka kuras dengan cara yang brutal. Sangat mengerikan. Anda masih saja mempersoalkan hal-hal yang tidak urgen. Hari ini ada masalah yang sangat mendesak. Kita perlu figur yang berintegritas untuk memimpim negara ini. Juga perlu seseorang yang berkapabilitas dan berkapasitas tinggi agar tidak lagi menjadi boneka oligarki. Selain Anies, hingga detik ini belum terlihat figur yang diperlukan itu. Mengapa Anda terlihat ingin sekali mencegah gerak langkah Anies? Apakah dia bersekongkol dengan para konglomerat hitam? Apakah dia ikut merampok kekayaan negara ini seperti halnya dengan para pejabat yang melindungi para perampok itu? Rakyat suka Anies dengan nalar mereka. Mereka tulus ikhlas menyambut Anies. Mereka menaruh harapan perbaikan dan perubahan lewat tangan Anies. Dan mereka tahu Anies mampu melakukan itu. Bung Fahri, Anda pastilah paham tentang berbagai skenario yang sedang disiapkan oleh para pembenci Anies agar dia tidak ikut pilpres 2024. Dengan dukungan uang super-besar dari oligarki konglomerat hitam, mereka menekan pimpinan parpol-parpol yang mendukung Anies. Mereka mempersempit raung gerak Anies Baswedan. Pernah mereka cabut izin penggunaan lapangan untuk acara Anies di beberapa kota provinsi. Sekarang, Anda sendiri seperti seiya sekata dengan para konglomerat hitam itu. Kelihatannya Anda, Bung Fahri, berpihak kepada mereka untuk menghadang Anies. Sungguh ironis. Tak masuk akal. Karena Fahri Hamzah selama ini dikenal tajam dan menggelegar menghadapi kesewenangan. Semoga semua ini cuma manuver taktis saja yang hanya bisa dipahami oleh para praktisi kawakan. Tapi, raut muka Anda sangat serius kok ketika mengatakan Anies tak beretika politik dan tak bertatatertib demokrasi. Medan, 9 Desember 2022. (*)
Ketua DPD dan Ketua MPR Sudah Rasakan Nikmatnya Cuan Oligarki?
Semoga Panglima TNI yang baru kita bisa membaca artikel ini. Semoga Pak Laksamana Yudo Margono bisa bersama rakyat dalam mempertahankan negeri ini. Ke mana rakyat mengharap kalau bukan ke TNI? Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung DIKALA rakyat lagi demam Anies Rasyid Baswedan (ARB) dan tsunami ARB di setiap daerah yang dikunjunginya, tiba-tiba muncul berita Bambang Soesatyo (Bamsoet) si Ketua MPR mengusulkan tunda Pemilu yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh Ketua DPD LaNyalla Matalitti. Sebelumnya para anggota DPR yang sidangnya dipimpin Sufmi Dasco dari Partai Gerindra telah mensahkan RKUHP (Rencana Kasih Uang Habis Perkara) menjadi UU. Sehingga nyata dan jelas negeri ini adalah negeri otoriter melebihi Komunis. Kalau negeri komunis yang komunis itu orangnya, tetapi di Indonesia aturan berbangsa dan bernegara itu dibikin komunis oleh para anggota DPR. Plus pejabat di kementrian lagi sibuk jual pulau di Indonesia. Baru mereka kalau berpidato di hadapan rakyat kita harus cinta tanah air. Kita disuruh cinta baru mereka jual tanah air. Dengan dalih menarik investor. Maka dari itu, apakah kita masih mau percaya DPR dan pemerintah sekarang? Masih ada satu tahun lagi perjalanan hidup kita di Indonesia ini. Terlalu lama ini 2024. Harus kita hentikan mereka sebelum mereka jual negeri ini ke pihak asing. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan People Power. Rakyat harus turun semua ke jalan dan bubarkan semua. Parlemen, kabinet dan pemerintahnya harus di bubarkan. Takut dengan senjata? Atau takut karena sudah mendapatkan cuan oligarki? Lantas kapan kita beraksi demi kemashlahatan anak cucu kita? Oh bangsaku kalian tidak lama lagi game over hidup loe. Mereka para asing terutama China mau kuasai negeri kalian. Semua sudah dikuasai. Tinggal seupil saja dari Tambang Nikel Belum mereka kuasai. Kalau itu mereka kuasai penuh maka wassalam negeri dan bangsaku. Para petinggi negeri sudah ambil jatah cuan mereka dari oligarki. Jadi mereka gak malu-malu minta ke rakyat agar Pemilu ditunda dan gak malu-malu lagi jual pulau. Mana TNI kita? Masih adakah TNI yang merah putih? Atau TNI juga sudah jadi pak turut karena sudah dapat cuan dari oligarki? Semoga Panglima TNI yang baru kita bisa membaca artikel ini. Semoga Pak Laksamana Yudo Margono bisa bersama rakyat dalam mempertahankan negeri ini. Ke mana rakyat mengharap kalau bukan ke TNI? Mau berharap ke polisi, mereka sudah jadi Sambo semuanya. Lihat saja mantan Kapolri-nya kakak asuh Satgassus mau jual pulau ke asing. Terlalu ..... Wallahu A\'lam ..... (*)
Ketua MPR Sarankan ‘Kudeta Konstitusi’, Wajib Mundur
Karena Ketua MPR itu, sebagai lembaga satu-satunya yang bisa melakukan ‘kudeta konstitusi’, sudah menyatakan suaranya, yang bertentangan dengan suara mayoritas rakyat Indonesia yang tercermin dari hasil survei. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BAMBANG Soesatyo, Ketua MPR, memberi komentar mengejutkan dan sangat bahaya bagi penegakan konstitusi. Ketua MPR itu mengatakan, Pemilu dan Pilpres 2024 perlu dipikirkan ulang. Maksudnya, perlu dipikirkan untuk ditiadakan: dibatalkan, ditunda, atau apapun sejenisnya. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/17003451/suhu-politik-memanas-bamsoet-sarankan-pelaksanaan-pemilu-2024-dipikir-lagi?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Sticky_Mobile Usulan Ketua MPR ini sangat berbahaya, karena melanggar konstitusi yang mewajibkan pemilu dan pilpres dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Usulan Ketua MPR ini mengandung ajakan atau hasutan untuk melakukan ‘kudeta konstitusi’! Yaitu mengubah konstitusi untuk menunda pemilu, alias memperpanjang masa jabatan seluruh pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk juga untuk dirinya sendiri sebagai Ketua MPR. Artinya, Ketua MPR menunjukkan sikapnya yang bersedia menjadi fasilitator mengubah konstitusi, karena hanya MPR yang bisa mengubah konstitusi dengan tujuan ‘kudeta konstitusi’. Brookings Institute: Changing the constitution to eliminate term and/or age limits for presidents and allow the incumbent president to unconstitutionally extend his mandate has been referred to as a constitutional coup. ‘Kudeta Konstitusi’ atas alasan apapun tidak dibenarkan. Kemarin, presiden Peru ditangkap dan diturunkan karena melakukan ‘Kudeta Konsitusi’. Jaksa federal mengatakan: ”Kami mengutuk pelanggaran tatanan konstitusional, ..… Tidak ada otoritas yang dapat menempatkan dirinya di atas Konstitusi dan (semua) harus mematuhi mandat konstitusional”. Presidennya, Pedro Castillo dilengeserkan oleh parelemen dan ditangkap atas dugaan pemberontakan. Dilansir AFP, Kamis (8/12/2022), lengsernya Castillo dari kursi Presiden Peru itu diwarnai drama sepanjang Rabu (7/12) waktu setempat, yang berawal dari upaya pemakzulan ketiga Castillo sejak dia secara tidak diduga memenangkan pemilu sekitar 18 bulan lalu. Tak lama usai dimakzulkan, Castillo langsung ditangkap atas tuduhan pemberontakan.Dalam pidato yang disiarkan televisi setempat, Castillo yang juga mantan guru sekolah di pedesaan itu mengumumkan pembubaran Kongres yang didominasi oposisi. Dia juga mengumumkan pemberlakuan jam malam dan menyatakan akan memerintah dengan Dekrit.Kritikan menghujani Castillo usai pidatonya tersebut. Para anggota parlemen Peru kemudian menggelar pertemuan lebih awal dari jadwal untuk membahas mosi pemakzulan Castillo dan secara cepat menyetujuinya, dengan 101 suara mendukung dari total 130 anggota parlemen.Castillo (53 tahun) ini dimakzulkan karena \'ketidakmampuan moral\' dalam menjalankan pemerintahan, setelah rentetan krisis yang menyelimutinya termasuk enam penyelidikan terhadap dirinya, lima perombakan kabinet dan unjuk rasa besar-besaran di Peru.Konstitusi Peru mengizinkan proses pemakzulan dilakukan terhadap seorang presiden berdasarkan dugaan pelanggaran politik, bukan hanya pelanggaran hukum. Ketentuan ini menjadikan pemakzulan biasa terjadi di negara ini.Amerika Serikat sendiri secara tegas menolak setiap tindakan yang melakukan ‘kudeta konstitusi’, yaitu tindakan yang melanggar konstitusi. United States urging the leader to “reverse” the move and “allow Peru\'s democratic institutions to function according to the Constitution”. “We will continue to stand against and to categorically reject any acts that contradict Peru\'s constitution, any act that undermines democracy in that country,” said US State Department spokesperson Ned Price in a statement. Ajakan Ketua MPR memikir ulang pemilu 2024 merupakan upaya ‘Kudeta Konstitusi’. Ajakan serupa sudah disuarakan oleh tiga ketua umum partai politik dan dua menteri kabinet sekitar Februari-Maret yang lalu. Rencana ‘kudeta konstitusi’ sudah ditolak rakyat Indonesia secara tegas. Sekitar 80 persen rakyat Indonesia menolak tegas penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden (termasuk pejabat tinggi negara, anggota DPR dan MPR), atas alasan apapun antara lain alasan pandemi, ekonomi dan lainnya, termasuk alasan kepuasan terhadap presiden: mayoritas rakyat Indonesia menolak ‘kudeta konstitusi’. https://news.detik.com/berita/d-6011795/survei-smrc-atas-alasan-apa-pun-mayoritas-responden-tolak-pemilu-ditunda/amp https://nasional.tempo.co/amp/1566802/survei-lsi-masyarakat-tolak-semua-alasan-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi Saran, ajakan atau hasutan Ketua MPR ini sangat berbahaya dan bisa memicu perpecahan bangsa. Karena Ketua MPR itu, sebagai lembaga satu-satunya yang bisa melakukan ‘kudeta konstitusi’, sudah menyatakan suaranya, yang bertentangan dengan suara mayoritas rakyat Indonesia yang tercermin dari hasil survei. Maka itu, rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi kepada Ketua MPR, dan dengan ini menyatakan mosi tidak percaya dan menuntut Bambang Soesatyo mengundurkan diri. (*)
Batalkan Proyek IKN Nusantara
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEJAK awal rencana perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur itu diragukan baik di lihat dari sisi lokasi maupun kemampuan pembiayaan. Sudah banyak suara yang meminta Pemerintahan Jokowi untuk mempertimbangkan kembali agenda tersebut karena dinilai tidak rasional, minim urgensi dan memaksakan. Hanya berdasar pada mimpi dan ambisi. Lucunya yang pertama ingin dibangun adalah Istana Kerajaan eh Kepresidenan. Membangun di tanah kosong berbiaya 466 trilyun dengan 20 % dana APBN. Hitungan ke depan diprediksi membengkak hingga mencapai 1000 trilyun, bahkan lebih. Sejak awal sombongnya Jokowi adalah kemampuan untuk mendatangkan investor. Hingga kini setelah rencana tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang dan masa jabatan Jokowi sendiri hampir habis, ternyata investor yang serius belum juga datang. Tidak ada kontrak yang ditandatangani. Hanya sekedar basa basi melalui Letter of Intent. Sulit untuk merealisasikan pembangunan IKN sesuai rencana yang diprediksi akan mengalami kegagalan. Baiknya secepatnya dibatalkan sebelum menderita kerugian. Ada alasan untuk itu, antara lain : Pertama, dukungan rakyat minim. Hingga kini terus menuai pro dan kontra. Proyek besar bangsa semestinya mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Keputusan DPR dinilai berbau konspirasi dan tidak mencerminkan aspirasi publik yang murni. Kedua, memindahkan dan membangun Ibukota Negara dari nol adalah sangat tidak rasional. Menjadi pekerjaan berat di tengah kemampuan ekonomi negara yang pas-pasan atau sesak nafas. Rasionalnya adalah pembangunan pengembangan Kota yang sudah ada. Ketiga, biaya besar dengan mengandalkan investasi asing di situasi resesi global menyebabkan kalkulasi ketat. Keuntungan berjangka waktu panjang menyebabkan membangun IKN di Indonesia bukan pilihan bisnis yang bagus. Keempat, Presiden Jokowi yang bersemangat luar biasa hingga perlu membawa nuansa mistik ternyata usia jabatannya sudah pendek. Siapapun akan mempertanyakan kelanjutan dan keamanan proyek Jokowi tersebut. Meski sudah ada UU yang melandasinya, tetap saja kelanjutan proyek diragukan. Presiden berikut belum tentu mau merelisasikan. Kelima, Jokowi sendiri sudah menunjukkan kegelisahan dan kepanikan sehingga terkesan menjadi pengobral proyek dan lahan. Izin HGB 160 tahun adalah luar biasa dan melanggar hukum. Bebas pajak hingga 30 tahun dan diskon 350 % merupakan ocehan sales promotion. Presiden bagai pedagang bukan Kepala Negara yang berkarakter negarawan. Batalkan segera proyek pemindahan IKN. Dunia juga sudah membaca agenda ini bakal dan sudah berantakan. Media Ekonomi Bloomberg Amerika dan Strait Times Singapura serta Japan Times sudah menyoroti proyek buruk ini. Konklusinya adalah \"ambitious plans to build Indonesia a brand new capital city are falling apart\". Nah berantakan bapak-bapak. Stop sekarang juga sebelum kerugian membengkak. Bapak nanti harus bertanggungjawab. Rakyat tentu tidak. Perpindahan IKN bukan kehendak rakyat. (*)
Perihal Adat
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Konten adat ada dua: 1. Adat Istiadat: adat yang diadatkan. Ini menyangkut social behaviour. 2 . Hukum adat. Ada juga yang menyebut limbago/lembaga. Menyangkut butir (2) menjadi tugas Dewan Nasional bentukan Belsnda untuk menetapkan adat suku mana saja yang dapat digolongkan sebagai rechtringen, wilayah hukum. Adat Melayu yang mengilhami hukum laut Melayu pada XV M yang diberlakukan di seluruh zona econ di Indonesia berdasar kesepakatan zona-zona ekonomi sendiri en toch mesti sepengetahuan dunia pelayaran. Untuk itu pengacara yang praktek di zona-zona ekonomi orang-orang Greek. Bahkan prasasti Jl Kopi, Kota, yang berisi hukum laut Melayu, tertulis dalam bahasa Greek. Ini beda hukum adat dan adat istiadat. Yang satu mesti bisa dicampuri pihak internasional, sedangkan adat istiadat tak boleh dicampuri internasional karena mengatur local social behaviour. Karena itu saya heran masih ada saja anggota DPR yang terheran-heran dengan 2 anggota AUKUS USA dan Australia yang mengecam Neo Kuhap. Bahkan ada kalimat bernada peringatan, kalau mekso-mekso dengan Kuhap itu, investor lari. Perwakilan PBB juga keberatan terhadap beberapa pasal dalam Kuhap baru yang dianggap tak sejalan dengan HAM. Kalau abai tentu ada risiko. Di daerah-daerah di Indonesia terbentuk majelis-majelis adat daerah yang concern dengan kelestarian adat istiadat mereka. Tahu-tahu beberapa orang Betawi pengen juga, padahal tanpa dia tahu bahwa proses pewarisan nilai-nilai adat Betawi terhenti. Dan yang konon ingin jadi tokoh adat Betawi sebaiknya kursus omong Betawi dulu. Kalau tidak siap tak perlu memaksakan diri. Dalam hal apa pun. (RSaidi)
Tercium Prediksi Rencana Jahat Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu
Skenario di atas sudah ada, apakah akan berjalan mulus atau berantakan di jalan, tergantung kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa pejuang, diam tertindas atau bangkit melawan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIDAK seperti biasa diskusi kajian politik Merah Putih berjalan santai, kali ini sedikit tegang dan anehnya kebanyakan anak-anak mahasiswa hampir semua memiliki data yang sama. Sekalipun mereka mendapatkannya dengan cara dari sumber yang berbeda-beda. Konon, negara akan mengeluarkan pernyataan bahwa negara dalam kondisi krisis. Atas dasar itu, Istana ajukan PERPPU tunda Pemilu ke DPR RI. Isi Perppu yang akan diajukan ke DPR RI dan direpon DPR RI adalah meminta Presiden mengeluarkan Dekrit terkoordinasi, kembali ke UUD 1945 melalui mekanisme DPR/MPR. Setelah itu keluarlah Perppu yang isinya perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga tinggi negara, yang di dalamnya ada: DPR RI, MA, MK, DPD RI, Kejagung, Kapolri, Panglima TNI, dst. Selama 2 atau 3 tahun. Hingga UUD 1945 asli di berlakukan kembali maka Pemilu pada 2027. MPR akan kembali sebagai lembaga tertinggi negara tapi pemilihan Presiden melalui sidang MPR RI lagi. Pemilu baru akan dilaksanakan sesuai kehendak rezim setelah semua skenario pertahanan dan rencana cengkeraman oligarki nampak terbebas dari semua gangguan dan mara bahaya. Skenario pertama: adalah percepatan lahirnya RKUHP, dan akan dilanjutkan dengan skenario skenario konfrontasi kondisi perut rakyat lapar, krisis, maka dana Pemilu yang sengaja di buat fantastis akan digunakan untuk mengatasi krisis perut lapar, alasan pertama Pemilu akan ditunda. Skenario kedua: melakukan cipta kondisi kerusuhan terukur, kepanikan, yang mendukung suasana. Perut rakyat lebih penting dari pada perebutan kursi kekuasaan. Siapa yang menentang akan dicap haus kekuasaan, radikal, anti Pancasila, teroris, dan kadrun pecinta khilafah. Yang tak peduli dengan perut rakyat. Skenario ketiga: Mengesahkan RKUHP sebagai pentungan pemukul bagi oposisi atau siapa saja yang coba melawan akan dihabisi. Dalam RKHUAP negara punya hak menahan seseorang atas penghinaan kepada negara selama 6 bulan tanpa proses peradilan dan diisolasi di suatu tempat terpencil tak bisa dihubungi. Negara yang dimaksud: Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan pejabat negara lainnya. Skenario keempat: adalah akan ada keributan tentang stok pangan langka. Rakyat akan dimobilisasi untuk melawan siapapun yang menentang penundaan pemilu dengan alasan rezim sedang menolong rakyat yang kelaparan. Skenario kelima: rezim akan meminta KPU sengaja buat anggaran yang fantastis 162 triliun. Sebagai BB alasan negara tak sanggup adakan pemilu. Dan dana ini yang akan dikonversi menjadi biaya stok Banyan (BLT) dan biaya sosial lainnya. Skenario ke enam: 275 Kepala Daerah yang akan ditunjuk langsung pada tahun 2022 dan 2023 akan ditunjuk menjadi kepala daerah, sudah dibaiat tunduk, loyal total dan bertanggung jawab mengamankan semua skenario pemerintah. Skenario ketujuh: Untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah TNI/Polri/BIN, mutlak harus back up kebijakan pemerintah. Skenario kedelapan: KPU, Bawaslu, dan MK atas dukungan media akan mengeluarkan statement bersama untuk tak sanggup melaksanakan Pemilu dalam waktu dekat dan setuju Pemilu ditunda. Skenario kesembilan: kondisi keamanan dan potensi lahirnya protes rakyat melalui demo-demo maka program PPKM dihidupkan kembali Covid di Indonesia. Skenario kesepuluh: semua pejabat negara dari pusat sampai daerah akan dijaga dengan imbalan insentif. Termasuk tokoh oposisi akan penetrasi dengan transaksi politik uang, jabatan sekaligus dengan ancaman. Tujuan akhir dari semua skenario tersebut adalah Presiden boneka tetap aman di singgasana dengan pengawalan ketat Oligarki dan jaminan keamanan dari negara China (PKC) dengan segala tanggung jawab dan resikonya. Kendali negara saat itu persis seperti politbiro (model China) dengan kendali sistematis dan hukum besi. Full power memiliki kekuasaan dan fasilitas dan kendali tanpa batas untuk menaklukkan lawan politiknya. Skenario di atas sudah ada, apakah akan berjalan mulus atau berantakan di jalan, tergantung kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa pejuang, diam tertindas atau bangkit melawan. Apabila rakyat ahirnya melawan maka pada saat itulah terjadi Ludiro. Pasti akan terjadi pertumpahan darah antar bangsa sendiri. Selebihnya hanya Allah SWT yang Maha Tahu dan akan menentukan takdir bagi bangsa Indonesia kedepan. (*)
Sebaiknya Jokowi Lakukan Tes Opini Publik Langsung di Lapangan
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN BIKIN acara di stadion Gelora Bung Karno (GBK) memang tampak keren. Seolah rakyat berbondong-bondong datang untuk mendengarkan paparan Presiden Jokowi. Jumlahnya bisa diklaim 150,000 orang. Terlihat fantastis. Acara di GBK itu tentunya bisa digunakan untuk menguji opini publik. Ternyata dukungan masih kuat dan solid. Boleh-boleh saja. Tetapi, ada cara yang paling murni tampilan opini publiknya. Bukan rekayasa. Mudah dan murah pula. Tak banyak pengeluaran. Dan paling murni opini publik yang dihasilkannya. Yaitu, Pak Jokowi minta relawan di daerah-daerah untuk membuat acara jumpa rakyat. Syaratnya dua saja. Pertama, jangan sediakan biaya dan fasilitas apa pun kecuali pengadaan teknis seperti pentas dan sound system. Kedua, jangan ada bagi-bagi apa pun juga, termasuk sembako, kaus oblong, atau hadiah-hadiah lainnya. Juga jangan ada bagi-bagi sertifikat tanah dan lain sebagainya. Biarkan acara jumpa rakyat, silaturhami, atau apa pun namanya, berlangsung secara alami. Tidak boleh ada pengerahan lewat kepala desa, lurah maupun aparat lainnya. Jangan pula ada pengerahan oleh tim relawan dengan berbagai iming-iming. Biarkan massa datang dengan kemauan sendiri. Biarkan mereka datang dengan angkutan sendiri, konsumsi sendiri. Semuanya serba sendiri. Yang perlu dilakukan tim Jokowi hanya pemberitahuan ke publik saja; bahwa Jokowi akan datang ke kota ini atau kota itu pada tanggal yang ditentukan. Buatkan jadwal kunjungan; kalau perlu ke semua daerah. Siarkan seluas mungkin. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau massa rakyat berbondong-bondong datang dengan kemauan sendiri dan biaya sendiri, itu artinya publik sangat senang pada Jokowi. Bisa pula ditafsirkan bahwa publik masih ingin Jokowi menjadi presiden. Kalau sambutan massa di mana-mana membludak, bandara penuh-sesak, lapangan tempat acara berdesak-desak, barulah enak mengklaim Jokowi tiga periode atau tambah 2-3 tahun. Cukup katakan bahwa sukses besar acara Jokowi adalah pertanda rakyat berkehendak. Silakan atur jadwal Jokowi jumpa rakyat. Mulai dari Aceh sampai Papua. Tidak apa-apa kalau harus menggunakan pesawat kepresidenan. Tidak masalah kalau jumpa rakyat itu dilakukan pada hari-hari kerja. Jika ternyata kunjungan Jokowi tak mendapat sambutan, sebagaimana rakyat menyambut kedatangan Anies Baswedan di mana-mana dengan gegap gempita, maka Jokowi harus menerima itu sebagai opini publik tentang dirinyan, dan tentang kepemimpinannya. Opini penolakan itu harus diterima dengan lapang dada. Jokowi haruslah ikhlas menerima realitas bahwa publik tidak mendukung dia lagi. Artinya, bersiap-siaplah dengan ikhlas pula untuk mengikuti keinginan rakyat akan perubahan. Inilah cara menguji pendapat umum (public opinion) tentang Jokowi. Hasilnya langsung terlihat seketika. Tidak ada rekayasa. Semua dibiarkan berlangsung secara natural. Tidak perlu keluar biaya untuk pengerahan massa. Persoalannya, siap dan beranikah Jokowi mengetes dukungan publik melalui jumpa rakyat di seluruh daerah? Ini yang menjadi masalah. Hampir pasti Jokowi akan merasa gamang. Tapi, Presiden harus berani. Inilah kesempatan baik untuk membungkam orang-orang yang mengatakan Jokowi tidak lagi disukai. Bisa jadi masyarakat mau berkumpul dengan keinginan sendiri, biaya sendiri, tanpa imbalan apa pun. Sangat perlu dites. Jokowi harus yakin. Anies dalam posisi mantan gubernur saja bisa menjadi magnet massa. Apatah lagi Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden. Tambahan lagi survei oleh Poltracking yang diterbitkan hari ini (8/12/2022) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi naik dari 66.2% menjadi 73.2%. Ini modal besar untuk menguji opini publik. Ayo, Pak Jokowi, bikin safari jumpa rakyat. Masa kalah sama Anies?[]
Qatar Bukan Hanya Menunjukkan Kemeriahan Sepak Bola, Tapi Menunjukkan Ajaran Islam yang Sebenarnya
Orang-orang Barat telah menyaksikan langsung kehebatan ajaran Islam yang diperlihatkan Qatar selama melaksanakan piala dunia sepak bola. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung DI kala di dalam negeri Indonesia masih seksi juga menampilkan Islamophobia dengan teror kepada sesama manusia dengan Bom \'Jihad\'nya tapi di luar sana mereka mendakwakan Islam benar-benar menjadi rahmatal lil\'alamin. Belum pernah terjadi di dunia ini, setelah menonton sepak bola piala dunia kemudian para penontonnya disuguhkan dengan gahwah asli Qatar dan sejumlah makanan lainnya. Orang-orang Barat benar-benar enjoy habis menyaksikan bola kaki lantas mereka disuguhin hidangan yang lezat ala Qatar. Wah, bagaimana kalau Maroko sampai ke Final? Apalagi bisa menjuarai sepak bola ini? Itu hadiah Umat Islam yang terbesar buat Palestina. Silakan kalau Kalian Mau Iri. Bagaimana dengan Indonesia dalam piala dunia sepak bola U20? Semoga Indonesia seperti Qatar dalam menjamu tamu. Itulah wajah Islam yang hakiki yang ditampilkan Qatar. Tidak ada itu setingan dengan Kamera Action. Itu bukan pencitraan tapi itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Kita di dalam negeri masih sibuk mau menjelekkan Islam tapi di dunia lain lagi mempertontonkan realita Islam yang sebenarnya. Silakan kalian para Islamophobia mencari-cari kejelekan Islam apa saja. Umat Islam tetap akan menunjukkan kemurnian ajaran ini kepada mereka yangg mau selamat di dunia dan akhirat. Orang-orang Barat telah menyaksikan langsung kehebatan ajaran Islam yang diperlihatkan Qatar selama melaksanakan piala dunia sepak bola. Dan, ini akan dikenang seumur hidup oleh warga dunia bahwa apa yang telah mereka jelekkan tentang Islam Ternyata Tidak Terbukti semuanya. Qatar benar tidak lolos ke babak berikut tapi nilai dakwahnya sudah melebihi kelolosannya ke babak berikut. Namun, Alhamdulillah Umat Islam diwakili oleh Maroko. Tim underdog tapi bisa mengalahkan tim raksasa sepak bola. Bola bundar dan tidak mustahil Maroko sampai ke Final. Para Islamophopobia gak bisa tidur dengan pencapaian Umat Islam di dunia. Matilah kalian karena kebencian kalian. Jika Qatar sukses dan Insya’ Allah di Indonesia, Anies Rasyid Baswedan akan Sukses juga jadi Presiden. Aaaaamiiiiinnn. Wallahu A\'lam ... (*)
Pangeran Kaesang
Oleh Ady Amar - Kolumnis Pangeran Cendana masanya sudah lewat. Lewat dilumat sejarah. Tapi kenangan akan Pangeran Cendana tak pupus dimakan masa. Tanpa namanya perlu disebut, cukup dengan menyebut Pangeran Cendana, orang sudah bisa menunjuk pada putra bungsu Presiden RI ke-2, Soeharto, Hutomo Mandala Putra. Akrab dipanggil Tommy Soeharto. Pangeran Cendana tetap jadi label Tommy Soeharto, sepertinya tidak akan berubah sampai kapan pun. Tentu makna \"pangeran\" yang disebut itu tidak mengacu sistem monarki. Hanya sekadar julukan pada lelaki istimewa, yang punya privilage di zamannya dengan serba tak terbatas. Disebut Pangeran Cendana, itu bisa jadi karena wajahnya yang tampan rupawan bak Arjuna dalam kisah pewayangan, dan dengan postur tubuh ideal. Masa keemasan Pangeran Cendana memang sudah lewat, dan yang tinggal hanya kisah kebesarannya di masa lalu. Yang jika diceritakan tak akan habis-habis, meski sudah melewati 1001 malam. Tapi sebutan Pangeran Cendana masih kerap terdengar, meski tidak sekerap dulu lagi. Sulit bisa dihapus untuk tak diucapkan. Masa berganti, dan sejarah mencatat kemunculan pangeran baru, Pangeran Kaesang. Tidak ada embel-embel kediaman sang bapak, seperti Cendana yang menunjuk pada kediaman Soeharto yang ada di Jalan Cendana Jakarta. Juga pada penyebutan Pangeran Kaesang tidak lalu sampai perlu dicarikan tempat tinggal yang pas untuk menjulukinya. Cukup sebut Pangeran Kaesang saja. Memang belum ada yang menyebut Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi-Iriana, ini dengan sebutan pangeran. Tapi tidak apa juga jika dipanggil dengan Pangeran Kaesang, karena memenuhi persyaratan untuk disebut demikian. Itu tampak dari perlakuan istimewa yang didapatnya, itu sudah cukup bisa disebut Pangeran Kaesang. Dengan Pangeran Cendana memang ada kemiripan atau keserupaan, yang bisa dilihat. Sama-sama anak bungsu dari orang nomor satu di negeri ini. Sama-sama punya tabiat, meski tidak sama selera yang dipunya, yaitu sama-sama bisa jika mau dijuluki play boy, karena kerap berganti pasangan. Meski juga hitungannya gak sama. Tidaklah perlu sampai dihitung dan dijumlah segala. Itu tidak penting. Terpenting dari itu semua adalah persamaan yang dipunya, sama-sama bisnisman. Pangeran Cendana dengan holding company Humpuss, siapa yang gak kenal Humpuss kala itu. Bahkan saat ini pun Humpuss masih tetap geliat dengan bisnisnya, meski tak segemerlap masa kejayaannya yang lalu. Sedang bisnis Pangeran Kaesang, ini juga tidak bisa disebut kecil. Bayangkan, ia yang masih begitu muda sudah punya 60 perusahaan--sebagaimana data yang disampaikan pengamat ekonomi Rizal Ramli (RR). Sebut RR, baru 7 tahun bapaknya, maksudnya Joko Widodo (Jokowi), menjabat sebagai presiden, anaknya sudah punya 60 perusahaan. Soal didapatnya perusahaan itu dari sumber nepotisme, atau kreativitas Pangeran Kaesang yang mumpuni dalam berbisnis, itu memang tidak ada yang bisa memastikan. Membicarakan hal yang belum pasti, meski 60 perusahaan yang disampaikan RR itu benar adanya, itu tetap belum bisa disebut pasti didapat dari aji mumpung. Alkisah, Pangeran Cendana sudah tidak terdengar lagi disebut play boy, itu setelah menikah dan memiliki satu anak, meski lalu bercerai. Bahkan tak pernah lagi terendus berdekatan dengan perempuan lain. Hidupnya tampak lebih adem-ayem. Sesekali tampil dengan baju koko putih, dan songkok juga putih, wajahnya makin bling-bling, tampak ganteng sempurna. Sedang Pangeran Kaesang dalam beberapa hari ke depan akan melangsungkan pernikahannya. Mengakhiri masa lajangnya. Meminang gadis asal Yogyakarta. Erina Gudono, namanya. Cantik manis, konon eks finalis Putri Indonesia. Akad nikah dilangsungkan 10 Desember 2022, di Pendopo Ambarukmo, Yogyakarta. Keesokan harinya, 11 Desember 2022, digelar ngunduh mantu, di Pendopo Pura Mangkunegaran, Solo. Terlihat persiapan hajatan itu sungguh aduhai, sampai mesti melibatkan para menteri negara pasang badan jadi panitia dadakan. Erick Thohir, Menteri BUMN, perlu datang ke lokasi yang sedianya akan dipakai acara resepsi ngunduh mantu, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan--lumayan Pura Mangkunegaran disulap jadi kinclong, yang tadinya suram kurang terurus. Bahkan ET, inisialnya, menyebut Kaesang itu seperti kemenakan sendiri buatnya. Ehem ehem... Tampak pula mendampingi ET, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia, yang dikenal juga punya kekuatan jilat tak kalah dengan api yang menyambar-nyambar. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, yang teramat sibuk itu pun sempat meluangkan waktu dengan mendatangi rumah calon besan Presiden Jokowi, menanyakan kesiapan keluarga itu dalam hajatan pernikahan Pangeran Kaesang. Entah kedatangan para menteri itu sepengetahuan Jokowi, atau inisiatif sendiri. Tidak penting. Dan, makin tidak penting lagi sikap para oposan yang teriak-teriak mempertanyakan urgensi para menteri itu mesti sibuk dengan perkawinan anak Jokowi. Sepertinya para oposan, dan para pengkritik seakan lupa, bahwa para pembantu presiden itu juga perlu melakukan hal-hal bersifat entertain yang bisa menyenangkan Pak Bos. Maka, ketaklaziman pada kondisi tertentu bukan dianggap sebuah pelanggaran. Melihat itu semua, maka makin menjadi pantas sebutan pangeran itu disematkan pada Kaesang, tidak sedikit pun terasa menjadi berlebihan. Setidaknya, ia oleh para pembantu bapaknya di pemerintahan diperlakukan selayaknya pangeran. Maka hajatan kemegahan resepsi unduh mantu dengan menyebar 6.000 undangan, dalam hitungan hari lagi akan kita saksikan bersama, itu sebagai hajatan nasional. Sudah dipastikan, bahwa saya tidak termasuk dari mereka yang diundang. Hehehee... iya lah, memang saya itu siapa... Bahkan RR yang mantan menterinya dulu kala itu, belum tentu juga diundang. Baiklah dicukupkan saja opini ini, supaya tidak ngelantur ke mana-mana. Selamat untuk mempelai berdua, semoga mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah... Aamiin. (*)
Rawan Bencana, LaNyalla Usul Pemerintah Siapkan Beberapa Lokasi Pengungsian Permanen
Jakarta, FNN – Tingginya tingkat kebencanaan di Indonesia turut menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan beberapa titik lokasi pengungsian permanen untuk para penyintas bencana. “Pemetaan mitigasi bencana harus dilakukan, termasuk menyiapkan camp-camp pengungsian permanen dan aman dengan konstruksi bangunan tahan gempa,” kata LaNyalla, Kamis (8/12/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, mitigasi harus dilakukan menyeluruh dengan menyiapkan jalur evakuasi dan titik-titik pengungsian, berdasarkan kajian lokasi yang tinggi tingkat kebencanaan. “Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi bencana, masyarakat dapat segera menuju titik yang sama untuk segera memasuki lokasi pengungsian,” ujar LaNyalla. Menurutnya, camp pengungsian permanen juga memudahkan penyaluran bantuan. Di lokasi ini bisa dibangun posko utama dan gudang bahan pokok bantuan serta dapur umum. “Jika ada sisa bantuan tahan waktu, yang tidak diperlukan lagi dapat disimpan di gudang,” tutur LaNyalla. LaNyalla yakin manajemen kebencanaan dapat membuat penanganan kebencanaan jadi lebih terarah dan tertib. “Kita tak ingin bencana terjadi. Tetapi ketika terjadi, kita sudah siap dengan segala kemungkinannya. Masyarakat pun tahu ke mana mereka harus bergerak saat terjadi bencana,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini Indonesia tengah diuji dengan bencana beruntun. Setelah bencana gempa Cianjur, Garut, Jember, Maluku, Minahasa dan Erupsi Semeru, hari ini gempa juga terjadi di Sukabumi. (mth/*)
POPULER
