ALL CATEGORY
Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan (Catatan Akhir Tahun -2)
Namun, refleksi ini susah dilakukan jika segelintir manusia rakus ingin mempertahankan kontrol kekayaannya di Indonesia. Oleh karenanya, tugas rakyat adalah menjadikan orang-orang rakus sebagai musuh bersama rakyat Indonesia. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SAYA lanjutkan pembahasan kita tentang 7 tantangan ke depan. Kemarin sudah saya paparkan tantangan pertama, soal demokrasi. Hari ini soal ketimpangan sosial baik antar daerah maupun lapisan sosial kita. Presiden Joko Widodo baru saja membanggakan perekonomian Maluku Utara yang tumbuh 27% pada kuartal ke-3 Tahun 2022 dan inflasi rendah 3,3%, di hadapan peserta Rakornas Investasi, di Jakarta, Rabu (30/11/2022) yang lalu. Menurut Jokowi ini adalah potret pertumbuhan terhebat di dunia. Indonesia harus mempertahankan postur ekonomi Maluku Utara seperti itu. Pertanyaannya apakah kebanggaan Jokowi itu mewakili kebanggaan rakyat Indonesia? Khususnya rakyat Maluku Utara? Apakah benar pertumbuhan itu bermanfaat buat rakyat di sana? Bossman Mardigu, dalam Channel YouTube-nya (27/10/22) maupun dalam kutipan yang diberitakan inilah.com (9/12/22) dengan judul “Jor-joran Tambang Nikel di Maluku Utara, China Untung Rp 50 Triliun Setahun”, menunjukkan omongan Jokowi itu hanya isapan jempol belaka. Bossman yang mengunjungi desa Lelilef, Halmahera Tengah, tempat beroperasinya tambang nikel milik Tsingshan Industry, pada awal Oktober lalu, menghitung setiap tahunnya kekayaan Maluku Utara itu dibawa ke China sebesar Rp 35 triliun – Rp 50 triliun. Dan itu sudah berlangsung setidaknya 3 tahun belakangan ini. Sebaliknya, Bossman tidak melihat adanya kemajuan desa Lelilef tersebut, dibandingkan ketika dia ke sana sepuluh tahun lalu. Bahkan, menurutnya lingkungan di sana akan rusak setelah kekayaan alamnya dikeruk habis nantinya. Dr. Mochtar Adam, cendikiawan setempat, dalam Porostimur.com (5/12/22), di bawah judul “Jokowi Banggakan Ekonomi Malut 27 Persen, Tapi China Untung Besar”, juga membantah klaim Jokowi yang mengaitkan pertumbuhan dengan kesejahteraan rakyat di sana. Menurutnya rakyat di sana tetap saja miskin. Terakhir sekali, kemarin, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sendiri yang memberikan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang dibanggakan Jokowi itu tidak dinikmati rakyat. Bahkan pemerintah di sana tidak mampu memperbaiki lingkungan yang rusak. (CNN Indonesia.com, 22/12/22). Kekayaan alam yang dikeruk perusahaan China, Tsingshan, dan mitranya, secara besar-besaran ini memang tidak menjadi bagian Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung koefisien gini dan inflasi yang berbasis pengeluaran. Karena BPS tidak menghitung Gini ratio berbasis penghasilan dan juga BPS tidak menghitung uang yang dibawa keluar. Coba kita lihat situs BPS Halmahera Barat, Maluku Utara membuat uraian sebagai berikut “Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2022 yaitu sebesar 23,04 persen dan termasuk pada kategori ketimpangan rendah.” Benarkah ketimpangan rendah? Bisakah ketimpangan itu diukur dari potensi kekayaan rakyat Malut jika uang hasil tambang itu dibagikan kepada mereka versus fakta saat ini? Jika kita memotret Index Pembangunan Manusia, sejak tahun 2020 sampai 2022, semua kabupaten di Maluku Utara, kecuali Ternate, jauh di bawah IPM rerata nasional. Halmahera Tengah yang di potret Mardigu sebesar IPM-nya 66, sedangkan IPM nasional 72,9. Rata-rata lama Pendidikan/sekolah masyarakat Malut juga rendah, yakni 9 alias hanya tamat SMP, kecuali di Ternate mencapai 12, atau tamat SMA, bahkan selebihnya banyak yang hanya tamat SD. Pengeluaran yang dirilis BPS perkapita juga tidak menunjukkan kesejahteraan yakni sebesar Rp 8.212.000 perkapita pertahun untuk Halmahera Tengah, begitu juga kabupaten lainnya di luar Ternate. Bahkan, mayoritas hanya dikisaran Rp 6,5 juta – Rp 7,5 juta saja. Bukankah akan sangat timpang jika kita melihat puluhan triliun uang di bawa dari Maluku Utara sedangkan rakyatnya tidak bertambah kekayaannya? Lalu bagaimana kita melihat ketimpangan di wilayah lainnya? Fenomena kekayaan alam Indonesia yang dikeruk segelintir elit oligarki dan bersekongkol dengan penguasa, atau bahkan oligarki itu sendiri menjadi penguasa, telah menjadi pembicaraan umum hampir delapan tahun belakangan ini. Penguasa tambang batubara, emas, bauksit dan tambang-tambang lainnya, lalu penguasa kebun sawit, tebu dan perkebunan-perkebunan berskala raksasa lainnya, serta oil dan gas, hutan dan perikanan, di luar bahasan Nikel di atas, juga merupakan pengekploitasi kekayaan alam nasional yang menguntungkan sebagian kecil orang, sehingga membuat ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin lama semakin menjulang tinggi. Potret ini mirip dengan potret perekonomian nasional ketika VOC (Verenigde Oostindsiche Compagnie) dan pemerintahan kolonial Belanda menjajah Indonesia dahulu, rakyat cuma menjadi penonton. Keluhan lainnya, selain dari Maluku Utara, baru-baru ini, telah kita saksikan dari Bupati Meranti, Riau, yang merasa bagi hasil eksplotasi minyak bumi tidak menguntungkan mereka. Menurutnya, Kementerian Keuangan adalah sarang iblis dan setan, yang memiskinkan rakyat di sana. Begitu juga dari Wakil Ketua DPRD Sintang, Kalbar, terkait penggunaan lahan sawit yang tidak menguntungkan rakyat di sana. Ketika krisis minyak goreng terjadi, awal tahun lalu, perusahaan-perusahaan sawit yang mengontrol kebutuhan pokok minyak goreng, terbukti menjual hampir semua produknya ke luar negeri, sehingga rakyat Indonesia menderita kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ini sebuah ironi ketika Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia. Pengusaha-pengusaha itu hanya bermotif keuntungan pribadi semata, tidak ada idelisme maupun nasionalisme. Pemerintah memang marah dan berjanji akan melakukan audit. Namun, ketika Kejaksaan Agung menangkapi mafia minyak goreng tersebut, semua terkaget-kaget, karena persoalan ini terhubung dengan petinggi negara. Setidaknya seorang pejabat tinggi selevel Dirjen ikut di tangkap. Ketika pemerintah berusaha melacak keberadaan perusahaan-perusahaan sawit, pemerintah menyatakan kaget karena banyak sekali perusahaan itu berkantor pusat di luar negeri. Dalam berita RMOL (28/5/22) dengan judul “Luhut Kaget Banyak Perusahaan Sawit Berkantor di Luar Negeri, Anthony Budiawan; Koq Baru Tahu?”, pemerintah menyatakan bahwa perusahaan ini mengambil keuntungan dari bumi Indonesia, tapi membayar pajak di negara lain. Namun, sampai saat ini perkembangan audit itu belum jelas hasilnya. Pada berita bpkb.go.id (31/10/22) dengan judul “Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hadiri Rapat Pansus Plasma Di DPRD Kab Kutai Barat”, isu audit itu masih berlangsung. Jika pemerintah gagal mengendalikan kelompok-kelompok pengusaha sawit yang selalu mementingkan bisnisnya ketimbang kesejahteraan rakyat, maka ini merupakan cermin bagi kelompok usaha atau oligarki lainnya, di mana pemerintah tidak mungkin mampu mengendalikan mereka untuk kepentingan nasional. Pertanyaan lalu muncul, mengapa mereka gagal mengendalikan kelompok pengusaha yang mengkhianati rakyat?? Tantangan nasional berupa ketimpangan dan kemiskinan ini berakar pada sistem kapitalisme yang terus berkembang pesat di Indonesia. Sistem ini berpusat pada penggandaan uang alias Riba. Pembangunan atau projek hanya bisa berkembang dalam pertimbangan hitungan “return to capital” atau di mana uang bisa diputar dengan untung yang lebih banyak. Sistem kapitalisme ini membuat negara menjadi “kuda troya” bagi keuntungan segelintir orang. Berbagai UU, seperti Omnibus Law Ciptaker, dan kebijakan lainnya, seperti kontrol atas upah buruh murah, pemberian lahan-lahan secara obral terhadap investor asing, dan lainnya terus berlangsung. Dalam sistem ini, tugas negara atau penyelenggara negara harus memastikan kemanjaan pemilik modal itu maksimal Jika ada yang mengalangi kemanjaan itu, maka mereka harus ditumpas. Bedanya kapitalis barat di masa lalu versus kapitalis Peking saat ini, yang pertama menyandera bangsa-bangsa miskin lebih pada bunga uang yang tinggi, sedangkan kapitalis China membawa buruhnya dari RRC menjadi pekerja kasar ke Indonesia, yang menyisakan sedikit kerjaan bagi pekerja pribumi lokal. Ketimpangan dan kemiskinan yang terus melebar semakin parah dengan adanya pandemi covid-19 selama dua tahun ini. Akibat pandemi, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan jutaan usaha mengalami kebangkrutan. Namun, pandemi ini juga dapat menjadi refleksi jika pandemik itu sebuah keharusan bagi kita untuk belajar mencintai kehidupan dan solidaritas. Belajar mencintai alam dan Tuhan YME. Refleksi pertama yang harus dilakukan adalah apakah bangsa ini bisa menghargai pasal 33 UUD 1945, yakni seluruh kekayaan alam adalah milik negara? Refleksi kedua adalah apakah sila ke-5 Pancasila itu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat kita mulai canangkan? Refleksi pertama ini misalnya penting saya uraikan sebagai berikut. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan pimpinan perusahaan Batubara terbesar di Indonesia. Kebetulan teman kuliah di ITB. Dengan santainya dia mengatakan telah mensubsidi perusahan listrik negara (PLN), karena memberikan harga batubara murah ke perusahaan itu. Dia menghitung subsisdi yang dia berikan triliunan rupiah. Tapi, menurut saya jika pasal 33 UUD 45 diberlakukan, maka semua tambang yang dia miliki adalah milik negara. Kepemilikan perusahaan dia di tambang itu hanya bersifat derevatif. Sehingga konsep DMO (Domestic Market Obligation) dengan harga pemerintah itu adalah hak rakyat yang memang begitu adanya, bukan kebaikan ati pengusaha. Seandainya negara benar-benar menguasai tambang batubara, misalnya, maka perusahaan pemilik tambang yang ada selama ini, dapat difungsikan hanya sebatas kontraktor saja, dan itupun untuk bisnis UMKM dan skala menengah. Konsep penguasaan negara ini harus tegas. Belakangan ini “windfall” yang dibanggakan Menkeu Sri Mulyani dari ekspor batubara tidak lah banyak diperoleh negara sebagai inkom. Padahal Faisal Basri sudah menghitung penjualan batbara itu mencapai seribuan triliun rupiah. Refleksi ini berlakku juga untuk semua bisnis ekstraktif, yang tidak memerlukan sentuhan teknologi. Refleksi kedua adalah konsep pembangunan ke depan. Professor Stiglitz, Amartya Sen dan Fittousi, Bersama puluhan professor lainnya, di Prancis, pada tahun 2008, telah mengkritik konsep pembangunan yang hanya berpusat pada ukuran GDP. Mereka menekankan pentingnya ukuran kualitas hidup, yakni yang menekankan keseimbangan kesejahteraan (share prosperity) dan keberlanjutan (menyisakan kekayaan alam untuk generasi anak cucu). Mereka juga mengkritik BPS (Biro Pusat Statistik) negara-negara di dunia yang kurang memasukkan unsur kualitatif dalam memotret kesejahteraan. Jika kita ingin kembali ke sila ke-5 Pancasila, maka kita harus meninggalkan praktek-praktek kapitalisme itu. Namun, jika mampu. Jalan tengahnya adalah melakukan anjuran Sitglitz dkk. Itu bisa dilakukan dengan memilih dan memilih konsep pertumbuhan yang dibanga-banggakan Jokowi di atas. Pertama pertumbuhan, lalu pemeratan (Growth than equity); Kedua, pertumbuhan dan pemerataan (Growth with equity); dan ketiga, pertumbuhan melalui pemerataan (Growth through equity). Untuk pembangunan berbasis ekstraktif, seperti batubara, bauksit, emas, kebun sawit, dll, dapat dilakukan dengan Growth through equity. Faham sosialisme ataupun socialistic Islamisme mulai diberlakukan. Atau seperti anjuran Bung Hatta, mengutamakan koperasi. Jadi ke depan pemilik tambang emas, batubara, bauksit, nikel dll, diserahkan kepada koperasi saja. Maka, kemiskinan dan ketimpangan akan segera menurun. Untuk bisnis atau pembangunan berbasis teknologi tinggi, bisa dilakukan dengan konsep “Growth than Equity”. Konsep mobil listrik, misalkan, pemerintah dapat menyerahkan hal itu murni pada swasta. Diantara ekstrem ini dapat dipilih jalan Growth with equty. Namun, refleksi ini susah dilakukan jika segelintir manusia rakus ingin mempertahankan kontrol kekayaannya di Indonesia. Oleh karenanya, tugas rakyat adalah menjadikan orang-orang rakus sebagai musuh bersama rakyat Indonesia. Semua kekuatan rakyat harus bersatu padu mengatur ulang kepentingan rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bernegara, sekali lagi, seharusnya memberi kesejahteraan bersama (share properity) bukan semakin memperlebar kesenjangan sosial. (*)
Fahri “Buldozer” Anies?
Bukan tanpa sebab, Fahri menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu teburu-buru. Dia mengungkit potensi NasDem keluar dari kabinet. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN FAKTA, sejak nama Anies Rasyid Baswedan digadang-gadang sebagai Bakal Calon Presiden yang akan diusung Partai NasDem, sambutan rakyat betapa luar biasanya. Mereka menyambut Anies yang datang ke daerah mereka. Meski tahapan Pemilu 2024 belum sampai pada pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, namun masyarakat seolah abai terhadap tahapan tersebut. Tampaknya ada yang gerah dengan euforia “kampanye” Anies di berbagai daerah di Indonesia ini. Sehingga, muncullah istilah “curi start” kampanye dan lain-lain. Anehnya, yang tuding Anies curi start itu justru BAWASLU, Badan Pengawas Pemilu, yang seharusnya juga mengawasi praktik manipulasi verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sementara, untuk nama-nama Bacapres lainnya, seperti Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang terang-terangan melakukan kampanye, tidak disentuh sama sekali. Bawaslu seakan terbentur dinding yang luar biasa kerasnya! Padahal, secara terang-terangan, kedua tokoh PDIP itu mulai sebar sembako gratis ketika blusukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, sekarang ini ada beras kemasan dengan “merk” baru: Mbak Puan. Sedangkan Anies ketika datang dan silaturahim ke masyarakat, tak membawa sembako sama sekali. Meski “tangan kosong”, masyarakat tetap saja antusias datang ke tempat Anies mengadakan pertemuan dengan relawannya. Berbagai cara untuk menghambat laju gelombang dukungan terhadap Anies telah pula dilakukan aparat rezim Presiden Joko Widodo di berbagai daerah. Termasuk pula “pinjam mulut” akademisi atau bahkan politisi lainnya. Adalah mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini bergabung dengan Partai Gelora besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dengan ragam manuvernya, Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini belakangan secara massif “menyerang” Anies Baswedan. Yang sempat menonjol adalah ucapan Fahri Hamzah yang berkomentar Anies tidak berterima kasih usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kepada Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra. Menurutnya, seharusnya Anies pertama kali menemui Prabowo Subianto yang telah mendukung penuh dalam pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Tapi sebaliknya, Anies malah pertama kali menemui Ketum Partai NasDem Surya Paloh usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Begitu kata Fahri Hamzah, seperti dalam unggahan di Kanal YouTube COKRO TV pada Jumat, 2 Desembar 2022. “Setelah dia selesai di DKI itu, dia kan seharusnya ada project dengan Prabowo harusnya,” ucap Fahri Hamzah, seperti dikutip Bertaji.com dari Kanal YouTube COKRO TV pada Sabtu, 3 Desember 2022. “Harusnya menurut saya ke Prabowo dulu mengucapkan terima kasih semua sudah selesai amanahnya,” sambungnya. Fahri pun mempertanyakan motif dari langkah yang diambil Anies. “Ini rute motifnya apa?” tutupnya. Bagi pegiat media, saluran yang dipakai Fahri (Cokro TV) bersuara itu adalah saluran TV yang selama ini dikenal sering membawa misi Islamophobia. Sering dipakai tokoh-tokoh Islamophobia seperti Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, dan lain-lain. Apakah Fahri Hamzah sudah “tertular” Islamophobia seperti mereka? Wallahu ‘alam. Tapi, yang jelas, sejak kemunculan nama Anies yang digadang-gadang oleh NasDem, Fahri seakan sudah menjadi “buldozer” yang siap menggerus dan meratakan semua langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Apapun langkah yang ditempuh Anies bakal digusur dengan “buldozer” Fahri. Mungkin yang perlu dipertanyakan, untuk siapa Fahri “bekerja”? Untuk Parti Gelora, rakyat, atau pribadi Fahri semata? Apalagi, hingga kini Gelora belum menentukan sikapnya siapa yang akan didukungnya maju Pilpres 2024. Semoga saja serangan terhadap Anies yang tampak massif ini tidak terkait dengan lolosnya verifikasi Partai Gelora sebagai salah satu partai yang bisa mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Ketika masih menjabat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sudah mengkritik Anies Baswedan. Kritik terhadap kinerja Anies tersebut terlontar ketika Fahri ditanya soal kabar adanya prostitusi di Bar 4Play.Fahri ingin Anies jangan sibuk tanpa desain perencanaan kerja. Jangan terlalu banyak melayani kerja-kerja sektoral gitu. “Percayalah kepada birokrasinya itu sudah ada kerjaan itu. Ciptakan kedisiplinan, bukan dengan ngomong, tetapi dengan kerja konkret gitu,” kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).“Karena Jakarta itu sebenarnya itu power-nya posisi strategisnya itu kayak negara. Jadi dia fokus saja. Cuma saya lihat bekerjanya itu kurang sistematis, kurang terencana gitu lho,” imbuhnya, seperti dilansir Detik.com, Jumat (02 Feb 2018 13:28 WIB). Ia menuturkan sistem kerja Gubernur di Ibu Kota hampir sama dengan sistem kerja presiden. Fahri pun kemudian mengungkit soal nama Anies yang kerap disebut-sebut akan maju sebagai capres pada 2019.“Kerjanya Gubernur DKI itu, Gubernur Ibu Kota mirip-mirip dengan kerjanya kepala negara. Jadi Pak Anies Baswedan nggak perlu pengen jadi presiden, dia sudah jadi presiden sekarang,” ujarnya. Bahkan, kini Fahri Hamzah berbicara terkait politik last minute yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut tidak tertutup peluang capres Partai NasDem Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem di menit-menit terakhir jelang pendaftaran capres. Melansir Detik.com, Selasa (22 Nov 2022 06:26 WIB), Fahri awalnya bicara terkait tanggal pendaftaran capres, yakni 7 September 2023. Dia menyebut, hingga tanggal itu, semua yang dibicarakan partai adalah omong kosong. “Jadi sampai tanggal 7 September (2023), belum ada yang jelas, semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya, saya mohon maaf, karena itu kejadiannya sebelum-sebelumnya gitu,” kata Fahri dalam adu perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Senin (21/11/2022). Fahri menyebut hal itu sebagai politik last minute. Dia bahkan menyebut kemungkinan Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem sebagai capres. “Memang tidak ada, itu last minute semuanya berubah, last minute NasDem bisa men-drop Anies Baswedan. Sama dengan orang pacaran, terlalu lama, curiga juga orang tuanya itu,” ucapnya. Bukan tanpa sebab, Fahri menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu teburu-buru. Dia mengungkit potensi NasDem keluar dari kabinet. “Kita lihat sebentar lagi karena di sebelah sana ada yang marah, dianggap ini kecepetan, jadi misalnya kalau nanti tiba-tiba NasDem keluar dari kabinet kayak begitu, itu lain lagi tarikannya. Tapi ini semua karena politik yang penuh dengan informalitas, kita nggak pernah membuatnya jelas, konsep koalisi dari awal harus dibuat jelas, dipikirkan kembali,” jelasnya. “Makanya yang saya tawarkan itu tahapannya harusnya dari apa masalahnya dulu, setelah selesaikan masalah baru jawab dan jabarkan solusi, setelah jabarkan solusi baru kita cari figur yang pas menjawab persoalan ini,” lanjut dia. Namun demikian, Fahri menyebut partai-partai seakan-akan mengabaikan hal tersebut dan mementingkan figur capres terlebih dulu. Padahal, politik last minute pernah dialami oleh Mahfud MD pada 2019. “Oh nanti aja itu, kita kan sekarang lagi ikhtiar, lagi usaha, last minute, nggak ada, Mahfud MD sudah duduk, pakai baju, tinggal dipanggil, nggak jadi barang itu bos, last minute semua, makanya saya katakan politik ini last minute,” tuturnya. Tampaknya, Fahri akan buldozer Anies dengan pengalaman Mahfud MD yang batal dicalonkan sebagai Cawapres Jokowi, tiba-tiba diganti oleh Ma’ruf Amin? (*)
Penjelasan Duta Besar China tentang Kecelakaan Kereta Pemasangan Rel di KCJB
Jakarta, FNN - Berikut ini adalah transkrip wawancara pers dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang tentang kecelakaan saat pemasangan rel di Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).TvOne: Saya ingin bertanya tentang kecelakaan yang terjadi di proyek KCJB. Kecelakaan itu menewaskan dua orang pekerja China dan melukai empat orang lainnya. Apa tanggapan Anda? Apakah pembangunan KCJB akan tetap selesai tepat waktu?Duta Besar Lu Kang: Saya memperhatikan sudah ada pernyataan dari penanggung jawab kementerian terkait pemerintah Indonesia dan dari PT KCIC. Di sini saya juga berbagi informasi yang saya dapat.Pada 18 Desember sekitar pukul 16.30 waktu setempat, di lokasi proyek KCJB Kabupaten Bandung Barat, terjadi gangguan rem pada mesin pemasangan rel saat melalui jalanan menurun, sehingga hilang kendali dan keluar dari jalur. Kecelakaan itu mengakibatkan dua pekerja teknis yang berkewarganegaraan China meninggal, dan dua orang lainnya yang juga pekerja teknis China luka-luka, bukan empat orang yang terluka. Mereka datang ke Indonesia untuk membangun KCJB, dan ikut berkontribusi dalam kerja sama China-Indonesia. Meninggalnya dua pekerja tersebut menjadi hal yang sangat menyakitkan. Di sini saya menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada mereka yang tewas dan rasa simpati kepada pihak keluarga. Setelah kecelakaan itu, tak sedikit teman-teman Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada kedua pekerja China yang meninggal. Ini mencerminkan persahabatan yang tulus dari rakyat Indonesia, sehingga kami ingin mengucapkan terima kasih.Sekarang penanganan kecelakaan masih berlangsung. Setelah kecelakaan terjadi, PT KCIC dan High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) pertama-tama langsung menyelamatkan korban dan melakukan penanggulangan darurat. Sekarang kondisi dua korban luka sudah stabil, satu orang sudah keluar rumah sakit keesokan harinya, yaitu tanggal 19 Desember.Kedubes China sedang menjaga komunikasi erat dengan pihak pemerintah Indonesia dan PT KCIC sebagai penanggung jawab proyek. Sementara itu, penyebab kecelakaan masih terus diselidiki. Berdasarkan informasi yang kami terima sampai sekarang, yang mengalami kecelakaan adalah sarana yang digunakan selama pemasangan rel, bukan sarana operasi yang digunakan ketika KCJB mulai beroperasi, sehingga tidak berkaitan dengan kualitas konstruksi kereta cepat, juga tidak berdampak pada keamanan kereta setelah rampung. Sekarang, proses penanganan di lapangan akan segera selesai, pemulihan sudah dimulai dengan tertib. Seperti disampaikan pemerintah Indonesia dan pengelola proyek KCJB, kecelakaan kali ini tidak berdampak pada jadwal penyelesaian proyek KCJB.Saya juga ingin berterima kasih atas perhatian dari teman-teman media terhadap insiden ini, khususnya perhatian terhadap dua pekerja China yang tewas.ANTARA: Terkait kecelakaan KCJB, bagaimana dengan korban tewas?Duta Besar Lu Kang: Sudah saya sampaikan tadi, setelah kecelakaan itu terjadi, PT KCIC dan HSRCC, terutama perusahaan yang ikut dalam konstruksi, segera menghubungi keluarga korban. Sekarang penanganan kecelakaan masih berlangsung. Saya juga menyampaikan rasa duka atas korban yang meninggal dan kepada keluarga mereka, dan juga menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Lebih baik kita menunggu hasil penanganan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa mereka datang ke Indonesia untuk membangun KCJB, dan untuk ikut berkontribusi dalam kerja sama China-Indonesia. Saya percaya pihak China dan Indonesia terutama perusahaan yang terlibat dalam proyek konstruksi ini pasti akan melakukan hal dengan baik.(sof/ANTARA)
Konferensi Islam Tingkat ASEAN Dibuka Wapres di Bali
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Hotel Hilton Bali, Nusa Dua, Bali, Kamis.Dalam sambutannya Wapres mengajak seluruh umat Islam di Indonesia maupun ASEAN untuk mengoptimalkan momentum konferensi dengan sebaik-baiknya.\"Kiranya konferensi ini dapat semakin meneguhkan posisi umat di kancah global,\" kata Wapres di Bali.Dia mengharapkan perhelatan konferensi semakin menumbuhkan prospek, menguatkan kerja sama antarnegara, menumbuhkan prospek, sekaligus menguatkan kerja sama negara ASEAN dan Arab Saudi di berbagai aspek, terutama bidang pendidikan riset untuk mengakselerasi generasi unggul yang berdaya saing dan berakhlak mulia.\"Semoga konferensi melimpahkan berkah dan maslahat untuk bangsa, negara, dan masyarakat Islam Indonesia dan ASEAN. Yang utama, yaitu bagaimana kita membangun kembali agar umat Islam ASEAN dan dunia meraih kembali predikat \'khairu ummah\', seperti yang pernah dimiliki umat pada masa awal di bawah pimpinan Rasulullah SAW,\" ujarnya.Wapres kemudian secara resmi membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2, \"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 secara resmi saya nyatakan dibuka.\"Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa\'adi bersyukur atas diselenggarakannya Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Bali.Menurutnya, pemilihan Bali sebagai tempat pertemuan memiliki alasan mendasar, selain Bali sebagai lokasi yang indah.\"Bali sebagai titik pertemuan masyarakat internasional dari berbagai penjuru dunia dengan watak masyarakat yang terbuka dan ramah. Keragaman tersebut diikuti masyarakat yang hidup berdampingan dalam perbedaan,\" ujarnya.Dia mengatakan tema konferensi, yakni \"khairu ummah\" memiliki arti umat terbaik. Dia menekankan individu yang berhasil mempraktikkan moderasi beragama akan menjadi umat terbaik karena mampu bersikap pertengahan dan adil dalam berpandangan.Menurutnya, \"khairu ummah\" akan terwujud, salah satunya dengan saling menghormati dan menyayangi.\"\'Khairu ummah\' adalah mereka yang paling besar rasa kasih sayangnya ke sesama umat manusia,\" kata dia.Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 yang merupakan kerja sama antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi.Konferensi dijadwalkan berlangsung pada 22-23 Desember 2022 di Bali dan diikuti sekitar 140 peserta dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Arab Saudi.Hadir pula sejumlah narasumber yang terdiri atas ulama, akademisi, dan pimpinan organisasi masyarakat Islam dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kerajaan Arab Saudi.Sejumlah materi yang dibahas dalam konferensi, yaitu \"Menuju Umat Terbaik dalam Penguatan Kerja Dama dan Sinergitas\", \"Mewaspadai Ekstremitas dalam Beragama dan Berbudaya\", \"Tantangan Ormas Islam dalam Pemberdayaan Umat di Era Digital\", \"Merawat Harmoni Sosial dalam Masyarakat Plural\", dan \"Menuju Masyarakat Unggul Melalui Visi Pendidikan Islami\".(ida/ANTARA)
Jokowi Kirim Signal Anies Nggak Bakal Dapat Tiket? “Semua Salah Presiden”
Jakarta, FNN – “Semua salah Presiden” adalah sindiran Pak Jokowi kepada pihak-pihak yang seringkali menyalahkan pihak istana. Jokowi menyatakan bahwa kalau ada masalah apa-apa yang disalahin Pak Jokowi. Misalnya, ada partai tidak lolos Pemilu, Pak Jokowi disalahin; ada partai tidak bisa koalisi, Pak Jokowi yang disalahin; dan yang lebih berat lagi ada capres yang tidak dapat tiket, Pak Jokowi yang disalahin. Semua jadi serba salah. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Kamis (22/12/22) yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengatakan, “Ya, saya prihatin juga nih. Kenapa semua yang disalahin Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi itu sudah mau lengser, jadi sudahlah, asuh aja Pak Jokowi dengan batin yang tenang. Tetapi, yang jadi soal kenapa juga Pak Jokowi baper terus. Diemin aja kan.” Menurut Rocky, tetap terbaca bahwa Pak Jokowi gelisah. Itu artinya, setiap hari dia memantau orang yang menyalah-nyalahkan dia. “Jadi tidak usah dipersoalkan itu karena memang dari awal orang nggak lihat ketegasan Pak Jokowi tentang pemilu. Masih ada isu macam-macam, perpanjangan, penundaan, segala macam, Pak Jokowi diam saja,” tegas Rocky. Sebetulnya, menurut Rocky, orang mau mengganggu Pak Jokowi, tapi tidak usah baper terhadap gangguan. Lagi pula, sistem politik memang dimaksudkan untuk saling mengganggu, karena itu tanda awal dari reformasi. Tetapi ini gangguan untuk mempertanyakan kenapa KPU seolah-olah jadi perpanjangan tangan pemerintah. Ini karena anggota KPU sponsornya partai politik. “Jadi, terlihat bahwa KPU dari awal memang partisan,” kata Rocky. KPU sekarang lain dengan KPU zaman awal, ada Pak Rudini, Buyung Nasution, akademisi, dan lain-lain yang betul-betul tidak mendapat pesanan dari partai politik. “Kalau sekarang, semua anggota KPU, baik pusat maupun daerah, menerima pesanan partai politik,” tegas Rocky. Bagaimana dengan soal partai yang gagal berkoalisi dan capres yang belum mendapat tiket? Menurut Rocky, semuanya sama, belum mendapat tiket. Calon Pak Jokowi, Ganjar, belum mendapat tiket, Pak Prabowo juga belum. Semuanya masih dalam upaya mencari tiket. Yang sudah punya tiket adalah PDIP, tetapi dia tidak punya supir. “Jadi, semua hal kalau kita banding-bandingkan, Pak Jokowi mau cari rasa aman dengan menuduh balik bahwa kenapa disalahkan di melulu,” ujar Rocky Gerung. Menurut Rocky, hal itu terjadi karena dari awal orang tidak melihat keteguhan hati Pak Jokowi untuk meneruskan proyek Pemilu ini. Kalau dari awal Pak Jokowi netral, orang tidak akan mempersoalkan KPU dan partai. Tetapi, Pak Jokowi favoritkan Ganjar, itu artinya ada intervensi; Pak Jokowi tiba-tiba ke Pak Prabowo, itu intervensi, dan lain-lain. Jadi, ini kasak kusuk yang dimulai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kasak-kusuk mencari calon pengganti dia sehingga diatur-atur semuanya, sementara orang lain tidak boleh kasak-kusuk. Di situ tidak adilnya. Semua orang tahu bahwa Ganjar adalah anak emas Pak Jokowi sehingga Ibu Mega cemburu. Ganjar dididik oleh Ibu Mega kenapa diajukan oleh Pak Jokowi tanpa izin Ibu Mega. “Jadi, Pak Jokowi dari awal sudah melakukan politik intervensi,” ujar Rocky. Lalu sekarang mulai menyebarkan lagi ketakutan agar jangan ada politik identitas. Itu artinya ditujukan pada muslim, ditujukan kepada Anies. Padahal, kalau ditanya siapa yang akan mengambil untung dari politik identitas, Pak Jokowi tidak bisa tunjuk, lanjut Rocky. “Apakah Pak Jokowi tahu bahwa politik identitas dari awal memang melekat pada bangsa ini?” tanya Rocky. Jadi, sekali lagi, Pak Jokowi, pengetahuan dia tentang sejarah Indonesia, apalagi secara politik Indonesia, itu minim sekali. Akibatnya, dia mudah dihasut oleh orang-orang dekat dia. Para penghasut ini yang mengambil keuntungan dengan menuliskan point yang harus disampaikan pada pidato Pak Jokowi. Karena yang menyampaikan Pak Jokowi, seorang presiden, apakah ini sinyal? Orang pasti langsung akan mengaitkan soal koalisi tiga partai (Nasdem, Demokrat, dan PKS) dan capres yang tidak dapat tiket adalah Anies. “Pak Jokowi punya tangan di mana-mana, pada partai yang sudah berkoalisi pun Pak Jokowi bisa acak-acak dengan kemampuan dia untuk memperlihatkan tangan-tangan KPK, tangan-tangan Kejaksaan, tangan apa aja kan? Sudahlah itu hal yang kita anggap Pak Jokowi akhirnya kehilangan kemampuan untuk berpikir sebagai negarawan. Kalau negarawan dia datang dengan petunjuk-petunjuk masa depan. Ini dia sibuk terlibat dengan kasak kusuk, negur semua orang, wanti-wanti Bawaslu, wanti-wanti KPU. Kalau KPU sudah netral, tidak bisa diintervensi, tidak usah ngomong,” jawab Rocky. (sof)
Jokowi di Ujung Tanduk
Di negeri kita tercinta, ada beberapa yang terindikasi sebagai penghianat yang bekerjasama dengan para Oligarki dan Neo-kolonialisme baru khususnya, dan munculnya dominasi kekuatan China, macam bentuk penghianatannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “HAL yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahwa hal itu tidak pernah datang dari musuhmu”. Dalam perjuangan pra kemerdekaan sampai saat ini dan sampai kapanpun akan ada manusia sosok penghianat dalam setiap masa dan dalam level yang berbeda. Penghianat senyawa dengan sifat iblis yang hanya akan dimatikan pada hari kiamat. Tidak semanis dan seindah dalam teenlit. Banyak penghianat yang justru berbangga diri, lupa diri karena dipuja-puja, dielu-elukan, disanjung, dan dicintai oleh kelompoknya, sekalipun bentuk penghianatannya sampai pada kebiadaban menghianati agama, bangsa, dan negara. Tidak peduli hidupnya akan dikenang dan dicatat dalam sejarah hitam, bahkan tidak peduli dengan standar agama tentang baik dan buruk, dan resikonya dari perbuatan hianat pada hari pembalasan kelak. Sekedar contoh penghianat kelas kakap seperti Mustafa Kemal Atatürk atau Gazi Mustafa Kemal Paşa (Turki), ada apa sampai sekarang makamnya menebar bau busuk. Mir Jafar (India), Vidkun Quisling (Norwegia), Wang Jingwei (China) dan lainnya, manusia penuh dengan sandiwara dan tidak ada kepastian hidup yang berfaedah, ahirnya mati di ujung senjata. Ketika Amerika Serikat dikalahkan di Vietnam, mulai mundur kembali ke negaranya, para pengkhianat Vietnam yang bekerja sama dengan Amerika mulai melarikan diri dan mengejar pesawat terakhir yang akan lepas landas dari atap kedutaan besar Amerika karena takut akan pembalasan rakyat terhadap mereka. Para penghianat berlarian berebut menaiki tangga untuk naik helikopter terakhir, untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka menghindari kerumunan rakyat yang akan menangkapnya. Adalah pelajaran untuk semua pengkhianat dan manusia yang bekerja sama dengan otoritas penjajah, setelah misi mereka berakhir, penjajah mengusir mereka tanpa ragu-ragu. Jangan sampai terjadi sejarah hitam di Indonesia dengan berbagai kebijakan negara saat ini oleh Presiden Joko Widodo berakhir pada keputusan rakyat bahwa Jokowi sebagai penghianat negara, yang sudah menjamah semua aspek Ipoleksosbud hankam. Di negeri kita tercinta, ada beberapa yang terindikasi sebagai penghianat yang bekerjasama dengan para Oligarki dan Neo-kolonialisme baru khususnya, dan munculnya dominasi kekuatan China, macam bentuk penghianatannya. Sejarah telah banyak mengingatkan kita, dalam perjuangan kemerdekaan begitu banyak setan yang bernama penghianat itu pasti ada dan akan terus hidup tumbuh di segala macam sendi-sendi perjuangan dan waktu yang berbeda-beda dan mereka berakhir dalam kehidupan yang nestapa dan nista. Rakyat mulai gelisah dan marah merasakan kekacauan tata laksana dalam penyelenggaraan negara yang amburadul di mana-mana, akibat lahir dan munculnya para penghianat negara yang secara terang-terangan justru mengabaikan, bahkan melawan kuasa rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Kini, para pengkhianat pun tidak terang-terangan mengusulkan perpajangan jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 yang jelas-jelas merupakan gerakan kudeta konstitusi. (*)
Sembilan Tuntutan Aliansi Perempuan Bangkit Terhadap Pemerintah
Jakarta, FNN- Aliansi Perempuan Bangkit (APB) turut serta dalam berdemokrasi dan mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan. Aliansi Perempuan Bangkit merupakan wadah bagi para aktivis dan advokat hak perempuan dari berbagai profesi dan bidang perhatian. Selama tiga tahun berdiri, APB mencermati bahwa citra negara hukum HAM dan Demokrasi Indonesia sudah semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Hal itu disebabkan oleh kebijakan yang tidak memihak rakyat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok, disahkan dan diterapkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law, UU Ibu Kota Negara (IKN), UU Minerba, KUHP baru, dan lambatnya respon Pemerintah dan DPR jika berkaitan dengan kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga (PRT), serta berbagai kebijakan lainnya yang tidak melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan dan pengesahan. APB pun menilai bahwa dalam kondisi tersebut terdapat bahaya serius yang mengancam prinsip-prinsip negara hukum, HAM dan Demokrasi sehingga tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, gender, dan ekologi makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. APB juga menilai bahwa tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin tinggi yang artinya pemerintah saat ini tidak amanah terhadap mandat reformasi 98 dan konstitusi. Oleh karena itu, Aliansi Perempuan Bangkit menuntut Pemerintah sebagai berikut: 1. Menuntut Pemerintah dan DPR menghentikan produksi berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang menegasikan hak asasi rakyat dan tidak memberdayakan masyarakat secara sosial ekonomi dan budaya baik dalam prosesnya yang tidak partisipatif. 2. Aliansi Perempuan Bangkit sangat berkeberatan dan memprotes keras terhadap ketentuan dalam KUHP tentang akan diberlakukannya hukum adat dan tradisi setempat (living law), menentang pasal-pasal tentang penghinaan kepada Presiden, lembaga negara dan pejabat pemerintah serta hak menyatakan pendapat, dan merasa prihatin atas diberlakukannya pasal-pasal yang berkaitan dengan perzinahan dan kohabitasi yang dinilai diskriminatif, dan APB menuntut agar DPR melakukan legislatif Review penjelasan pasal 1 KUHP atas keberlakuan perda-perda ini dan mencabut atau menyatakan perda-perda ini tidak berlaku. 3. Menuntut pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 189 dan mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang telah mengeluarkan fatwa agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU, dan PRT Indonesia di luar negeri memperoleh perlindungan maksimal sejak keberangkatan sampai kepulangan, serta menuntut cabut Omnibus Law. 4. Menuntut pemerintah untuk konsisten dalam menghormati dan mengimplementasi hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan termasuk memberikan fasilitas untuk pemberian air susu ibu (ASI). 5. Menuntut pemerintah untuk memastikan implementasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menghapus sikap bias aparat penegak hukum yang masih mengadopsi nilai-nilai patriarki dan tidak berpihak kepada korban. Serta menuntut pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender di Dunia Kerja. 6. Mengecam keras atas menguatnya KKN secara sistemik, juga peringanan hukuman dalam KUHP, dan mendesak pemerintah mengupayakan pemberantasan korupsi dengan program preventif yang lebih masif termasuk memberi hukuman yang berat terhadap pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan sextortion. 7. Menuntut negara untuk menjamin proses demokrasi dengan memastikan terselenggaranya Pemilu 2024, memastikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% di lembaga legislatif di semua tingkatan, dan keterwakilan perempuan di berbagai lembaga negara lainnya. 8. Menuntut pemerintah untuk membatalkan atau setidaknya-tidaknya menunda pelaksanaan pembangunan IKN dan memprioritaskan pemulihan hak-hak dasar rakyat terutama hak atas tanah, hak masyarakat adat, lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan dan menghentikan eksploitasi sumber daya alam, memitigasi risiko bencana akibat krisis perubahan iklim dan pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemi. 9. Menuntut agar pemerintah memastikan proses demokratisasi yang menghormati prinsip keadilan sosial, keadilan gender dan ekologis, termasuk prinsip anti kekerasan dan non diskriminasi serta menghargai pluralisme dan prinsip-prinsip HAM. Dan secara khusus menuntut pemerintah untuk memenuhi janji menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu dengan berpegang pada prinsip-prinsip transitional justice dan penghentian seluruh impunitas, kekerasan politik dan eksploitasi sumber daya alam yang masih terjadi di Papua. Tuntutan tersebut disampaikan APB kepada pemerintah atas dasar rasa prihatin dan ingin melakukan perubahan secara nyata. APB juga ingin pelibatan aktif perempuan, kelompok marjinal dan masyarakat sipil dalam semua proses kebijakan dari awal sampai pengawasan, agar ancaman dan bahaya bisa segera diatasi dengan komprehensif oleh pemerintah bersama pelaku usaha dan masyarakat. (Rac)
Pemecatan Ketua RW Kelurahan Pluit, Jubir dan Warga: Tidak Ada Urusannya dengan DPR RI
Jakarta, FNN– Juru bicara Rusmin Effendy beserta warga Perumahan Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara meluruskan bahwa pencopotan Ketua RW 16 Santoso Halim sesuai prosedur dan tidak ada kaitannya dengan pungli atau pungutan liar seperti berita yang beredar. Hal ini ditegaskan dalam konferensi pers yang digelar di Pondok Kemangi Pluit, Jakarta Utara, Rabu (21/22). Rusmin menjelaskan bahwa pemecatan Ketua RW ini hanyalah isu lokal dan merupakan hal yang wajar. Ia mengatakan hal ini disampaikan karena Santoso bersikap terzalimi karena isu tersebut hingga memicu reaksi anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. \"Seolah-olah yang dipecat terzalimi karena mengungkapkan masalah pungli,\" ungkap Rusmin. Proses pemecatan ini dikatakan Rusmin telah melalui proses teguran tulisan maupun lisan hingga muncul mosi tidak percaya. Rusmin mengimbau agar media mengembangkan isu secara fakta dan tidak menuntut Lurah Pluit karena telah tertekan diperiksa. Salah satu warga Perumahan Pantai Mutiara yang juga merupakan Pembina MUI, Sutrisno Lukito mengaku bahwa saat Ketua RW 16 dilantik, iuran keamanan naik hingga seratus persen. Ia mengungkap hal tersebut tidak menjadi masalah selama adanya transparansi kelola keuangan. \"Saya kira tidak ada masalah, yang penting transparansi pertanggungjawabannya,\" ujar Sutrisno. Sutrisno juga menegaskan kembali apabila terdapat isu pungli maka dapat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). \"Diluruskan bahwa pemberhentian ketua RW ini tidak ada kaitannya dengan pungli. Silakan aja pungli beliau laporkan ke KPK,\" tegas Sutrisno. Ikut campurnya anggota DPR RI dalam permasalahan ini membuat Sutrisno heran karena Ahmad Sahroni juga meminta Gubernur untuk memecat Lurah Pluit terkait isu pungli tersebut. Menurutnya, masalah pemecatan ini bukanlah kapasitas DPR RI. \"Apa urusannya anggota DPR RI? Apa nggak ada kerjaan atau kapasitas seperti itu?\" ucap Sutrisno. Dewan Pembina MUI tersebut juga meminta agar anggota DPR RI tersebut tidak sewenang-wenang dan tetap mengikuti aturan dengan tidak mencampuri urusan lokal seperti isu pemecatan RW ini. (oct)
Laksamana Yudo Margono Jabat Panglima TNI, Habib Umar Al-Hamid : Semoga Dapat Memberikan Kesejukan dan Menjaga Amanat Konstitusi UUD 45!
Jakarta, FNN- Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al-Hamid menyebutkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan membuat situasi tahun politik menjadi sejuk dan damai tidak akan menjadi panas seperti diperkirakan banyak kalangan. Karena Yudo Margono akan lebih mengedepankan pendekatan dialogis dan kemanusiaan dalam menghadapi persoalan bangsa. \"Selamat menerima jabatan baru di akhir tahun, semoga Pak Yudo dapat memberikan kesejukan dan menjaga amanat konstitusi UUD 1945 dan NKRI,\" ujar Habib Umar Al-Hamid kepada wartawan, Kamis.(22/12/2022). Menurutnya, dilantiknya Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI sudah tepat dan benar, semoga Laksamana Yudo Margono dapat menjalankan tugas secara baik dan sesuai konstitusi. Ini bukan saja jatah atau giliran bagian AL menjadi Panglima TNI, tapi ini juga merupakan anugerah dari Allah untuk membuat bangsa ini sejuk dan damai,\" tuturnya. Lebih jauh Habib Umar menambahkan, jelang pergantian tahun kali ini dimana pemerintah telah menetapkan libur bersama yang cukup panjang. Ia meminta kepada semua masyarakat untuk memanfaatkan libur akhir tahun secara baik bersama keluarga dan kerabat. \"Hindari perbuatan tercela dan jangan melupakan untuk berdoa di akhir tahun agar negeri kita Indonesia dijauhkan dari malapetaka,\" katanya.
TNI-Polri Bersinergi Mencegah Terorisme Saat Natal dan Tahun Baru 2023
Jakarta, FNN - TNI dan Polri berkomitmen untuk saling bersinergi mencegah serangan aksi terorisme selama momen perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.Dalam Apel Gelar Pasukan Terpusat Operasi Lilin 2022 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan ancaman teroris menjadi gangguan serius yang harus diwaspadai dan diantisipasi melalui deteksi dini serta pencegahan secara tegas (preventive strike).\"Perlu saya tekankan bahwa aksi teroris, seperti di Polsek Astanaanyar (Bandung, Jawa Barat), tidak boleh terjadi lagi. Maka kedepankan deteksi dini dan preventive strike dan mencegah aksi-aksi teror,\" kata Listyo Sigit.Upaya pencegahan tersebut, lanjut Sigit, dilakukan dengan mengoptimalkan penjagaan ketat di pusat keramaian, tempat ibadah, dan tempat-tempat lain yang berpotensi menjadi target serangan teror.Menurut dia, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sudah bergerak jauh sebelum insiden Astanaanyar dengan memantau seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kantong-kantong jaringan teroris. Polri juga melakukan sterilisasi di tempat-tempat yang terjadi keramaian, termasuk tempat ibadah.\"Tetap kami pasang x-ray. Bagi yang akan melaksanakan ibadah, tentunya akan dilakukan pemeriksaan, barang-barang yang dibawa dibatasi,\" tambahnya.Tidak hanya itu, Polri juga memastikan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 berjalan aman dan lancar. Selain bersinergi dengan TNI, Polri juga melibatkan pemerintah daerah bersama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan di daerah.\"Imbauan-imbauan dari seluruh elemen menjaga agar, aman, dan wilayah kondusif dari ancaman teroris. Ini terus dilakukan,\" kata Sigit.Selaras dengan Listyo Sigit, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI akan menyokong Polri dalam antisipasi tindakan teror.\"TNI punya pasukan antiteror, akan kami siagakan, bersama-sama bersinergi dengan Polri. Jika dimungkinkan terjadi (serangan teror), (TNI) siap diperbantukan dan siap melaksanakan,\" kata Yudo.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mempercayakan sepenuhnya penanganan teroris kepada Polri melalui Densus 88 Antiteror. Muhadjir juga mengimbau semua pihak untuk mewaspadai teroris kambuhan.\"Bila kemungkinan terjadi praktik teroris selama Natal dan Tahun Baru, kami percayakan dengan Densus 88. Pasti Densus sudah memiliki peta jauh lebih sempurna dari tahun sebelumnya. Saya hanya mengimbau supaya diwaspadai kemungkinan munculnya teroris-teroris kambuhan,\" kata Muhadjir.Operasi Lilin 2022 melibatkan 166.322 personel gabungan yang ditempatkan di 1.845 pos pengamanan, 695 pos pelayanan, dan 89 pos terpadu untuk mengamankan 52.636 objek pengamanan.Operasi Lilin 2022 berlangsung selama 11 hari, mulai 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Selanjutnya, patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dilakukan pada 3-9 Januari 2023.(ida/ANTARA)
POPULER
