ALL CATEGORY
Tanpa Tes Psikologi Surat Izin Senjata Brigadir J dan Bharada E
Jakarta, FNN - Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri Linggom Parasian Siahaan mengatakan bahwa Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api (Simsa) Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dan Bharada Richard Eliezer (Bharada E) diperoleh tanpa tes psikologi.“Prosedurnya tidak lengkap, tidak ada tes psikologi, tidak ada pengantar satker, dan tidak ada surat keterangan dokter,” kata Linggom di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika mengutip ucapan Kayanma Polri Kombes Pol Hari Nugroho kepada dirinya. Linggom menjelaskan, pada Desember 2021, ia dipanggil oleh Kayanma ke ruangan dan menerima satu lembar kertas.Isinya, tutur Linggom, adalah sudah tertulis atas nama Brigadir Yosua dan Bharada Eliezer. “Bapak Kayanma perintahkan saya, ‘tolong kamu buatkan SIMSA-nya. Saya tunggu sekarang’,” ucap Linggom mengutip ucapan Hari.Setelah SIMSA tersebut selesai ia buat dan ia serahkan kepada Hari, keesokan harinya ia dipanggil dan Hari meminta kepada Linggom untuk menyimpan kembali SIMSA tersebut karena prosedur yang tidak lengkap.“Empat hari kemudian, saya ditelpon lagi sama Pak Kayanma agar menurunkan kembali surat senjata api tersebut. Saya antar ke ruangan beliau, saya serahkan ke Bapak Kayanma. Setelah Pak Kayanma terima, langsung Pak Kayanma berbicara kepada saya, ‘Barusan saya ditelpon Kadic Propam Pak Sambo agar segera tanda tangan’, setelah itu saya serahkan,” ucap Linggom menjelaskan.Dalam SIMSA yang diberikan, Linggom bersaksi bahwa yang tertulis di kertas itu adalah senjata glock untuk Bharada E, dan HS untuk Brigadir J.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Penegakan Hukum Provost Divisi Propam Polri Susanto Haris mengungkapkan bahwa Bharada E sempat mengeluarkan KTP dan KTA ketika Susanto meminta Bharada E menunjukkan SIMSA.“Kami tanyakan ke Richard, ‘Mana surat izin senjatanya?’ Dikeluarkan KTP dan KTA, kemudian saya jawab, ‘Bukan, yang saya tanyakan surat izin menggunakan senjata api’, kemudian saya lihat kok tidak ada fotonya,” kata Susanto ketika menyampaikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.Kemudian, tutur Susanto melanjutkan, ia membalik dan mencocokkan nomor seri senjata dan surat izinnya tertera NPY8519 dengan glock 17 guna memastikan sama atau tidaknya senjata dengan nomor seri yang tertera.“Kemudian saya lapor ke Pak Karo Provos, ‘Mohon izin, Ndan, nomor SIMSA dan senjatanya sama’,” ucap Susanto.(sof/ANTARA)
Menpora: Latihan Saja Tidak Cukup, Timnas Harus Ada Atmosfer Kompetisi
Jakarta, FNN – Ketua Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Zainudin Amali mengatakan Tim Nasional (Timnas) Indonesia juga memerlukan kompetisi dalam mempersiapkan Liga 1. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Konferensi Pers yang diselenggarakan di Auditorium Wisma Menpora, Jakarta Pusat, Senin (28/11). Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sepak Bola Liga 1, sederet pihak yang terlibat beserta pemimpin 18 klub sepak bola membahas persiapan Timnas Indonesia menghadapi Liga 1 dan persiapan negara sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA World Cup 2023 yang akan datang. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus, Perwakilan Asops Polri Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi Kapolri Agung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menjelaskan hasil rapat di jumpa pers yang digelar sekitar pukul 17.30 WIB. Zainudin mengatakan pihak perwakilan klub setuju dalam memberikan dukungan atas terbentuknya Timnas, baik untuk tim senior maupun tim kelompok umum. \"Teman-teman dari klub bersepakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada terbentuknya Tim Nasional yang tangguh,\" ujar Zainudin. Menpora juga menegaskan bahwa komitmen terbentuknya Timnas Indonesia sudah sangat jelas. Ia menyampaikan, selain latihan, Timnas pun memerlukan kompetisi. \"Kita tahu persis bahwa kalau hanya dengan latihan saja, apakah itu latihan dalam negeri maupun di luar negeri, itu tidak cukup. Harus ada atmosfer kompetisi yang bisa mengasah kemampuan tim nasional kita,\" ucapnya. Hasil evaluasi jangka panjang yang kerap berubah, menurut Zainudin, merupakan alasan dibutuhkannya kompetisi. Kompetisi itupun perlu dilakukan perbaikan sebelum direalisasikan kepada Timnas. \"Dibutuhkan perbaikan-perbaikan atau transformasi terhadap pola kompetisi kita,\" tambah Zainudin. Dalam perkembangannya, Zainudin juga melaporkan perkembangan SOP pengamanan kepolisian yang sudah cukup progresif. \"Pihak Polri juga menyampaikan berbagai hal-hal yang sudah agak progresif tentang SOP pengamanan dan lain-lain yang berkaitan dengan kompetisi ini,\" Mengenai SOP ini, pihak kepolisian akan kembali menggelar rapat koordinasi yang khusus membahas pengamanan pada Selasa (29/11). Pihak yang akan hadir di antaranya kepolisian, PSSI, LIB, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan. (oct)
Sudibyo Sebut Adanya Ketidakjelasan PP Produk Tembakau dengan Visi Indonesia Emas 2045
Jakarta, FNN – Sudibyo Markus, Adviser Indonesia Institute for Social Development, mengatakan ada ketidakjelasan Revisi PP no. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau menyelenggarakan konferensi pers bertemakan \"Peredaran Produk Tembakau Tanpa Kendali: Rapor Merah 2022 Pemerintahan Jokowi-Amin\" secara hybrid pada Jumat, (25/11). Sudibyo mengatakan bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada suatu kekecewaan karena anti klimaks mengenai produk tembakau, yaitu rokok. Ia membahas tiga pokok yang menjadi dampak dari permasalahan tersebut. Pertama, Sudibyo menjelaskan tentang instrumen teknis dalam PP no. 109 tahun 2012 yang mempunyai dasar legal tidak berfungsi secara optimal. \"Kita sadar bahwa semua instrumen-instrumen itu tidak berfungsi dengan optimal. Alasannya adalah karena memang kebijakan-kebijakan yang mengatur di atasnya itu lemah,\" kata Sudibyo. Kedua, tidak dilaksanakannya proses pengharmonisasi untuk perbaikan konsep dalam menyikapi instrumen tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden no. 87 tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sudibyo menjelaskan bahwa PP yang sempat diajukan oleh wakil Menteri Kesehatan tersebut mengalami gagal revisi. Ia menyebut adanya sisi politik di balik proses tersebut. \"Bahwasanya memang ada sisi-sisi politik di balik instrumen-instrumen teknis ini,\" ujarnya. Kemudian, cara menghubungkan instrumen teknis dengan cita-cita visi nasional Indonesia Emas 2045 dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bangsa yang berdaya saing tinggi. Tidak terdapat kesinambungan antara instrumen teknis dengan visi tersebut. \"Di sinilah kita melihat tidak nyambungnya. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang ketiga ini, seolah-olah negeri ini, negeri tidak bertuan,\" ucap Sudibyo. Aktivis sosial tersebut juga sempat mempertanyakan dan mengkritisi kedudukan Presiden Joko Widodo sebagai negarawan. \"Kita bertanya, apakah negara kita ini dipimpin oleh seorang negarawan atau hanya oleh seorang petugas partai? Yang ikut pada maunya partai dan bisa tunduk pada perintah-perintah dari oligarki,\" ujarnya. Dalam penutupnya, ia menyampaikan akan terus menyuarakan kegelisahan masyarakat untuk mengendalikan zat adiktif tersebut. Selain Sudibyo, ketiga pembicara lain yang hadir, yaitu Roosita Meilani Dewi (Kepala Pusat Studi Center of Human Development ITB AD), Asep Mulyana (Peneliti HAM), dan Rafendi Djamin (Senior Advisor Human Rights Working Group). (oct)
Pelaksanaan Sidang Paripurna MPR Sepakat Ditunda
Jakarta, FNN - Rapat Pimpinan MPR menyepakati menunda agenda sidang paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang sebelumnya akan dilaksanakan pada 2023.Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan penundaan Sidang Paripurna MPR RI itu karena kondisi bangsa sedang menghadapi duka mendalam akibat gempa dengan magnitudo 5,6 yang terjadi di Kabupaten Cianjur.\"Setelah beberapa waktu sebelumnya tertunda karena padatnya berbagai agenda kenegaraan, seperti penyelenggaraan KTT G20 hingga pembentukan Forum MPR Dunia yang digagas MPR RI, kini Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga tertunda karena kondisi bangsa sedang menghadapi duka mendalam,\" kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.Ia mengatakan MPR RI telah terjun langsung ke lokasi bencana gempa di Kabupaten Cianjur untuk menolong saudara sebangsa yang menjadi korban.Menurut ia, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan telah terjun ke lapangan pada malam pertama terjadinya gempa hari Senin (21/11) dan Relawan 4 Pilar MPR RI yang terjun bersama organisasi kemasyarakatan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS).\"Pada pekan ini MPR RI juga akan mengumpulkan bantuan dari para anggota, fraksi, maupun kelompok DPD, untuk bersama-sama bergotong royong meringankan beban warga Kabupaten Cianjur yang terdampak musibah gempa,\" ujarnya.Bamsoet menjelaskan Relawan 4 Pilar MPR RI bersama GERAK BS sudah mengirimkan satu truk bantuan kemanusiaan yang terdiri atas perlengkapan mandi, selimut, alas tidur, susu, makanan dan air mineral, popok bayi, tenda pleton, hingga pakaian layak pakai.Bahkan, Relawan 4 Pilar MPR juga sudah bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di lokasi bencana untuk membantu penanganan kesehatan warga terdampak gempa.\"Bantuan kemanusiaan masih akan terus disalurkan oleh Relawan 4 Pilar MPR RI bersama GERAK BS. Pada hari ini mereka sudah kembali terjun ke berbagai titik pengungsian untuk menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan,\" katanya.Bamsoet menjelaskan dalam Rapat Pimpinan MPR RI juga kembali menegaskan bahwa pembentukan Forum MPR Dunia yang digagas MPR RI dan secara resmi telah terbentuk di Bandung pada 26 Oktober 2022, bukan untuk menegasikan tugas dan fungsi serta kewenangan diplomasi parlemen yang telah diemban DPR RI melalui PUIC, IPU maupun berbagai lembaga internasional lainnya.Pembentukan Forum MPR Dunia itu dengan melibatkan Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis MPR lainnya dari 15 negara dunia sebagai deklaratornya.\"Forum MPR Dunia merupakan wadah baru bagi lembaga sejenis MPR yang terdapat di berbagai negara dunia, untuk meningkatkan kerjasama mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,\" katanya.Menurut ia, sebagai tahap awal, baru 15 negara yang hadir menjadi deklarator sekaligus anggota dan ke depannya Forum MPR Dunia akan berkembang lebih luas.Oleh karena itu, Bamsoet menilai keanggotaannya bisa semakin inklusif melibatkan berbagai Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis MPR Lainnya dari berbagai negara dunia, khususnya yang belum terakomodir di PUIC maupun di IPU.\"Sebagai tindak lanjut atas terbentuknya Forum MPR Dunia, MPR RI melalui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid akan membentuk Tim Kerja untuk merumuskan visi, misi, tata tertib, program kerja, hingga syarat-syarat keanggotaan Forum MPR Dunia,\" katanya.Bamsoet mengatakan jika visi, misi, tata tertib, dan program kerja, serta berbagai hal teknis lainnya sudah selesai dibahas, maka Forum MPR Dunia bisa segera bekerja untuk memberikan berbagai hasil nyata, khususnya mendorong kerja sama yang lebih erat secara bilateral, regional ataupun multilateral.Hal itu karena multitrack diplomacy akan mampu memberikan pencapaian yang efektif untuk mendukung cita-cita percepatan pembangunan global, yang hanya bisa dicapai melalui kerjasama intensif antar berbagai negara.(sof/ANTARA)
Laksamana Yudo Margono Layak Menjadi Panglima TNI
Jakarta, FNN - Pengamat militer dan pertahanan dari Indonesia Defence Strategy Forum (IDFS) Septiawan berpendapat Laksamana TNI Yudo Margono layak untuk menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada Desember 2022.\"Pak Yudo layak untuk menjabat panglima TNI,\" kata Septiawan di Jakarta, Senin, menanggapi penunjukan Yudo Margono sebagai calon tunggal panglima TNI.Menurut pria yang biasa disapa Iwan ini, kesejahteraan prajurit merupakan kunci pembentukan postur TNI yang profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).\"Sosok Laksamana TNI Yudo Margono telah berhasil meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI AL selama masa kepemimpinannya sehingga dapat memberikan efek yang begitu fantastis dalam pembangunan SDM prajurit TNI AL yang berkualitas,\" tuturnya.Dengan prestasi pembangunan, kata dia, lebih dari ratusan infrastruktur utama dan penunjang TNI AL di masa kepemimpinannya.“Tidak salah kalau kita menyematkan titel Bapak Infrastruktur TNI AL. Beliau dengan jeli mengidentifikasi bahwa pondasi utama pembangunan kekuatan TNI AL ada di Infrastruktur dan dengan cepat menerjemahkan dalam roadmap sejak bertugas pada Mei 2020,\" ujarnya.Septiawan menegaskan, Yudo juga berhasil membawa perubahan birokrasi di TNI AL dengan terwujudnya \"right sizing\" organisasi.\"Harapan sangat besar bertumpu pada keberlanjutan setelah ini yaitu peningkatan postur dan alutsista TNI yang semakin berkualitas guna kejayaan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" kata lulusan Universitas Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Prodi Diplomasi Pertahanan itu.Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden tentang calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.Surat presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.(sof/ANTARA)
Rambut Putih yang Jokowi Maksud: Basuki?
Termasuk jika nanti ada tokoh kalau sudah ketemu taipan-taipan itu pasti dia paham masalah ini. Termasuk kenapa mereka itu gak suka dengan Anies dan bakal terus membendungnya untuk nyapres. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketum Partai Gerindra, kena prank Presiden Joko Widodo? Setidaknya, Gelaran Relawan bertajuk “Relawan Nusantara Bersatu” di Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11/2022), menjadi bukti prank tersebut. Jokowi memberi kriteria Bakal Calon Presiden yang disokongnya. Cirinya: berambut putih dan keriput. Prabowo jelas tidak berambut putih. Mantan Danjen Kopassus ini juga tidak keriput. Banyak orang mengira, kriteria itu ada pada sosok Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Banyak tokoh politik maupun masyarakat, termasuk ulama dan kiai yang “terkecoh” dengan kriteria yang dimaksud Jokowi itu hingga sudah banyak pula yang mendeklarasikannya, termasuk ulama di Jambi dan sebelumnya juga banyak ulama di daerah lainnya. Ganjar sendiri sepertinya enjoy-enjoy saja dengan kriteria yang dilontarkan Jokowi di GBK tersebut. Apalagi, terhembus kabar, Ganjar itu didukung oleh Taipan alias Oligarki Indonesia dengan kucuran dana yang tidak terbatas. Ini yang akhirnya juga membuat marah PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung bereaksi keras atas penyelenggaraan “Gerakan Nusantara Bersatu”, Sabtu, 26 Nopember 2022, di GBK tersebut. Dalam rilisnya, Hasto pribadi sangat menyesalkan adanya elit relawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden, sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi. Akibatnya, kata Hasto, kehebatan kepemimpinan Presiden Jokowi di G20 Bali yang membanggakan di dunia dan di rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK. Menurut Hasto, kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah going global dan menjadi inspirasi dunia, direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan. Sepertinya elit relawan tersebut mau mengambil segalanya, jika tidak dipenuhi keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tapi jika dipenuhi elit tersebut melakukan banyak manipulasi. “Banyak sekitar Presiden Jokowi yang kurang paham bahwa elit relawan ini kumpulan berbagai kepentingan,” ungkap Hasto. Padahal, lanjutnya, seharusnya menyangkut urusan bangsa dan negara, apalagi pemimpin ke depan merupakan persoalan bersama yang harus dijawab dengan jernih, penuh pertimbangan, dan harus menjawab jalan kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia. “Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai harus dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” lanjutnya. PDIP menghimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. “Bahkan prestasi Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia dan dunia, bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan,” tegasnya. Itulah ungkapan “kemarahan” PDIP yang diekspresikan oleh Hasto Kristiyanto. Tentu saja, PDIP masih manafsirkan rambut putih dan muka keriput itu tidak lain adalah Ganjar Pranowo yang sudah diberi “tegoran” oleh DPP PDIP terkait aktivitas promo “nyapres” untuk Pilpres 2024. Bukan Ganjar? Siapa sebenarnya yang dimaksud Presiden Jokowi berambut putih dan keriput tersebut? Benar, Ganjar Pranowo itu berambut putih, tetapi kulit muka masih halus, tidak keriput. Kesimpulannya, berarti yang dimaksud Jokowi itu bukan Ganjar. Tapi, adalah orang kepercayaan Presiden Jokowi yang lain. Ada satu menteri yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan Presiden Jokowi ini. Yaitu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Rambutnya putih semua, mukanya memang rada keriput atau berkerut. Menteri Basuki adalah menteri yang tiap saat selalu mendampingi Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Pak Bas, demikian Basuki Hadimuljono ini akrab dipanggil, sempat menarik perhatian ketika KTT G20 lalu di Denpasar, Bali, mendadak menjadi fotografer di acara G20 tersebut. Terlihat dalam video dan foto-foto yang beredar di media sosial Pak Bas tiba-tiba membawa kamera berlensa besar dan turut membaur dengan fotografer lainnya. Meski berdiri bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, namun hanya Pak Bas yang fokus dan sibuk dengan kamera yang dibawanya. Sejurus kemudian, ia memotret para pemimpin dunia yang hadir. Juru bicara dari Menteri PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan bahwa pada saat itu tugas dari Kementerian PUPR di KTT G20 sudah tidak ada. Maka dari itu, Menteri Basuki menghabiskan waktunya tak hanya mendampingi Presiden Jokowi namun juga menyalurkan hobinya. “Tadi malam, dari kemarin juga beliau sudah bawa kamera. Ketika acara selesai langsung angkat kamera. Ya itu memang hobinya,” kata Endra. Orang-rang pada lupa kalau Jokowi punya orang dekat dan kepercayaan yang punya ciri-ciri seperti disebutkan Jokowi itu, dan dia minim resistensi. Selama 2 periode, sejak terpilih jadi Presiden 2014, Pak Bas sudah dipercaya Jokowi memegang jabatan Menteri PUPR. DR. (HC) Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, MSc, PhD (lahir 5 November 1954) adalah Menteri PUPR pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin sejak 23 Oktober 2019. Sebelumnya Pak Bas juga menjabat sebagai Menteri PUPR pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014-2019. Pak Bas lahir di Surakarta, ayahnya seorang anggota TNI Angkatan Darat. Setelah memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada 1979, ia pindah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan memulai kariernya di sana. Kemudian, ia memperoleh gelar master dan doktor dari Universitas Colorado. Pak Bas naik pangkat dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal di sana, sampai ia menerima penunjukan dari Joko Widodo untuk menjabat sebagai menteri setelah lebih dari 30 tahun sebagai pegawai negeri pada 2014. Karena program infrastruktur Jokowi, Kementerian PUPR menerima porsi anggaran yang signifikan selama masa jabatannya, sebesar Rp 107,3 triliun untuk tahun fiskal 2018. Proyek-proyek di bawah masa jabatannya termasuk pembangunan massal perumahan umum, infrastruktur jalan dan waduk air. Kementrian Basuki juga memprakarsai Proyek Bendungan Bener, yang justru menjadi pro-kontra di daerah Wadas hingga saat ini. Jika menyimak ciri khas yang disebutkan Presiden Jokowi, maka Pak Bas-lah yang sebenarnya disiapkan sebagai penggantinya. Coba diresapi masuk akal atau tidak? Taipan atau Oligarki itu lebih nyaman investasi di Basuki Hadimuljono atau Andika Perkasa. Coba diraba kenapanya? Kalau sama Anies Baswedan mereka itu anti benar. Sebabnya cuma satu: mereka takut kalau FPI yang berkuasa dan mengganggu bisnis mereka. Makanya saya pernah bilang dalam tulisan sebelumnya, kalau Anies itu berat nyapres. Banyak yang jadi kendalanya. Banteng sendiri kalau yang muncul Basuki dan digandeng dengan Puan juga tampaknya gak keberatan. Soal Ganjar, dia cuma jadi pengalih-perhatian dan Ganjar sendiri gak sadar akan itu. Ganjar terlalu kegeeran. Andai dia tahu jalan pikiran Jokowi seperti yang juga disampaikan Panda Nababan, Ganjar pasti malu berat. Dipermainkan Jokowi, seperti prank pada Prabowo yang disebut sebagai penggantinya. Oligarki sendiri seolah menopang Ganjar dengan kekuatan uangnya. Padahal, kalau Ganjar tahu yang dipakai cuma uang recehan, tambah malu dia. Uang besarnya masih disimpan untuk Basuki atau Jokowi 3 periode. Jadi, ketemu kan sebabnya Jokowi ngibul sana-sini dan PHP banyak orang, seperti Prabowo dan Ganjar? Termasuk jika nanti ada tokoh kalau sudah ketemu taipan-taipan itu pasti dia paham masalah ini. Termasuk kenapa mereka itu gak suka dengan Anies dan bakal terus membendungnya untuk nyapres. Perlu diingat, Jokowi-Megawati itu sama-sama saling membutuhkan. Sama-sama butuh aman dan sama-sama butuh menaikkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk “mengamankan”. Dan, Anies Baswedan gak masuk di dalam kamus mereka. Taipan-taipan itu apa kata Luhut Binsar Panjaitan. Dan, LBP itu juga punya kepentingan. Kalau paham jalan pikiran Machiavelli, pasti paham skenario ini. (*)
Sindrome Mataraman Belum Mati
Dalam era demokrasi pasca reformasi, mentalitas birokrasi ala Kolonial sarat feodalisme itu bukannya mati. Tapi malah meluas ke ranah politik kepartaian dan parlemen. Yang akhirnya barang tentu, Istana. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopoitik dan Wartawan Senior DI alam pikir budaya politik Jawa, ternyata ada dua konsep yang secara teoritis satu kesatuan, padahal secara praktek bisa dibelah dua, dan tidak saling berhubungan. Pertama, kedaulatan atau istilah Jawa-nya Parentah. Satunya lagi, pelaksana kekuasaan atau dalam Jawa adalah Panguasa. Dalam pakem murni suatu kerajaan sebenarnya itu biasa. Kedaulatan atau Parentah ada pada ranah raja atau ratu. Panguasa atau pelaksana kekuasaan ada pada Patih atau Perdana Menteri. Namun, pada era penjajahan Belanda sejak 1.830, secara jeli memanfaatkan celah ini digunakan untuk membangun struktur politik buat melayani skema penjajahannya. Kasunan Solo dan Kasultanan Yogya, merupakan proyek rintisan Belanda. Setelah membatasi Kasunan Solo dan Kasultanan Yogya pada wilayah-wilayah yang semakin sedikit, Belanda berhasil memaksa kedua kerajaan untuk melimpahkan hak pelaksanaan kekuasaannya atas Banyumas dan Bagelen. Dengan begitu, para bupati kedua daerah itu ditunjuk atas rekomendasi dan persetujuan Belanda. Maka walaupun para calon bupati Banyumas dan Bagelen direkrut dari trah kaum bangsawan kraton, namun sebagai bupati terintegrasi sebagai aparat birokrasi pemerintah Kolonial Belanda. Cara Belanda semacam ini jadi bom waktu saat Indonesia merdeka. Mental para aparat birokrasi dari atas sampai bawah memandang dirinya sebagai raja-raja kecil yang sok kuasa, lebih suka dilayani ketimbang melayani warga masyarakat, dan memperkaya diri tanpa kepekaan pada nasib orang banyak. Kecuali untuk diri, keluarga dan keturunannya, maupun kelompoknya. Dalam menyikapi skema penjajahan gaya baru di era modern sekarang ini, warisan penjajah ini juga memudahkan asing untuk menerapkan penjajahan nirmiliternya. Tidak beda dengan mentalitas para bupati zaman dulu yang patuh pada birokrasi penjajahan Belanda namun melestarikan budaya feodalisme yang melekat pada jabatan bupati, jaksa, patih, wedana dan asisten wedana, maka mental birokrasi terbentuk sampai sekarang. Oke kalian boleh jajah kami, tapi ibarat kami ini kepala mandor bangunan, semua tenaga kerja bangunan harus keluarga kami, keluarga kami. Mulai dari tukang semen, tukang cat, tukang cor. Dan sebagainya. Dalam era demokrasi pasca reformasi, mentalitas birokrasi ala Kolonial sarat feodalisme itu bukannya mati. Tapi malah meluas ke ranah politik kepartaian dan parlemen. Yang akhirnya barang tentu, Istana. Kalau di era Pak Harto (Presiden Suharto) birokrat jadi pemain kunci, maka dalam demokrasi ala reformasi, pemain kunci pengganti aparat birokrasi adalah politisi partai. Mereka inilah bupati-bupati modern namun dengan mental feodal era kolonial. Inilah hakekat oligarki dan kartel politik zaman sekarang. Sebagai broker terhadap kepentingan asing tetap dengan mindset feodalisme tempo doloe: Silakan jajah kami, tapi dalam pelaksanaannya, dalam operasionalisasinya, yang mengerjakan orang-orang kami semua. Makanya dalam membaca ulang budaya nusantara, harus dipilah secara tepat, mana yang murni kearifan lokal, dan mana kearifan lokal yang telah ditunggangi feodalisme dengan skema neokolonialisme dan imperialisme. (*)
Pertamina Transisi Energi atau Sempoyongan
Mengurangi emisi di Scope 3 itu sebetulnya bagian paling mudah. Hanya butuh sedikit inovasi dengan sedikit berpikir, membangun program yang melibatkan banyak kalangan secara luas. Ini bisa dilakukan Pertamina. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) INDONESIA sebagai Pimpinan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang akan mengelola dana awal senilai 20 miliar US dolar, telah mengambil langkah percepatan mencapai NZE (Net Zero Emision) sampai 2030. Ini adalah langkah ambisius untuk menekan emisi di semua lini mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari Scope 1 sampai dengan 3, menyeluruh. Target pemerintah ini jika bukan semua masalah tentu saja ini tantangan paling serius bagi Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di tanah air. Memang bukan hanya bagi Pertamina Scope 3 ini adalah pekerjaan paling berat bagi semua perusahaan penghasil BBM. Scope 3 menyumbang 80 hingga 95% dari total emisi karbon dari perusahaan minyak dan gas. Tetapi hanya sejumlah kecil dari perusahaan-perusahaan ini yang telah menetapkan ambisi bersih Lingkup 3. Sampai sekarang ini hanya 10 perusahaan minyak dan gas besar yang berkomitmen pada Scope 3 net zero. Perusahaan paling ambisius telah menargetkan Net Zero Scope 3 pada 2030. Mayoritas menargetkan 2050. Demikian disebutkan dalam sebuah laporan lembaga investasi. Ini tentu tak termasuk Indonesia dan perusahaan minyak Pertamina. Memang Cakupan 1 dan 2 nol bersih sekarang menjadi standar industri. Tapi Scope 3 net zero membutuhkan penyusutan dramatis minyak dan gas yang merupakan ancaman mendasar bagi keberlanjutan tanpa strategi untuk membangun pusat laba yang baru yang rendah karbon. Para analis menganalisis bagaimana mencapai nol emisi Scope 3 sehingga membutuhkan perubahan struktural yang besar. Perusahaan mengambil taruhan yang berbeda untuk mengelola tantangan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan area kekuatan kompetitif. Mereka harus bersaing dengan ketat untuk menghasilkan portofolio NZE. Sementara itu, bagi perusahaan minyak memasuki area ini ibarat ikan lele berlomba dengan paus di laut. Belum sempat berenang banyak yang dia akan mati duluan. Bahkan, dengan ikan kakap pun tidak bisa ditandingi. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar atau peta jalan yang bisa dibuat sama sekali. Ada beberapa model bisnis yang telah muncul, yakni: 1. Perusahaan energi besar – melakukan diversifikasi agresif ke energi baru terbarukan dan bahan bakar rendah emisi akan menopang bisnis dan arus kas minyak dan gas harus terlihat memasuki penurunan. 3. Melakukan ekspansi agresif penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengimbangi emisi Cakupan 3. Model ini memungkinkan penurunan minyak dan gas yang lebih lambat dan berpotensi menimbulkan jejak emisi negatif. 3. Memproduksi bahan bakar berkelanjutan – transisi ke pengembangan bahan bakar rendah emisi dan solusi bisnis sirkular untuk mengimbangi penurunan produksi minyak dan gas serta pemrosesan minyak mentah. Apakah semua bisa, bisa dilakukan atau sudah dilakukan oleh Pertamina? Prasyarat utamanya adalah inclusive dan inovatif. Melibatkan komunitas seluruh konsumen minyak dan mendorong inovasi bersama untuk menekan emisi. Tentu saja Pertamina yang harus membagun inisiatif lebih awal, untuk bisa membangun roadmap yang dapat diterima oleh JETP. Itu kalau mau agar agenda Presiden Joko Widodo di JETP tidak ambyar. Memang telah ada yang dilakukan Pertamina sebelum JETP ini datang. Program yang paling mengemuka adalah bio energi, pencampuran minyak sawit dengan solar, yang telah memicu pertengkaran dengan konsumen minyak goreng. Program ini pun tidak dianggap sebagai transisi energi oleh Uni Eropa. Langkah yang lebih kontroversial yang dilakukan Pertamina adalah gasifikasi batubara yang menjadi blunder di mata internasional yang menjadikan sebuah pukulan keras ke batubara adalah langkah paling kunci bagi JETP. Batubara yang hendak disuntik mati oleh komunitas internasional malah telah disuntik vitamin oleh Pertamina. Tapi terlepas dari dua kekeliruan ini masih ada jalan membenahi, membangun ulang. Pertamina, konon telah menjadikan NZE sebagai prioritas kerja. Mereka sadar transisi energi bukan pilihan, tapi to be or not to be, melaksanakan agar hidup berkelanjutan atau tidak melaksanakan maka sekarat. Mengurangi emisi di Scope 3 itu sebetulnya bagian paling mudah. Hanya butuh sedikit inovasi dengan sedikit berpikir, membangun program yang melibatkan banyak kalangan secara luas. Ini bisa dilakukan Pertamina. Bayangkan di Indonesia orang orang indonesia, jangankan menangkap karbon, menankap jin aja banyak yang bisa. Masa menangkap karbon tidak bisa? Monggo. (*)
Jokowi Sensi Banget: Gegara Anies, Batal Buka Munas Kahmi 2022, Kalah Pamor?
Jakarta, FNN - Dalam beberapa hari ini, ada rumor politik yang menjadi perbincangan hot di berbagai grup percakan media sosial. Rumor politik itu dipicu oleh munculnya sebuah informasi bahwa presiden Jokowi batal hadir membuka munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang ke-11, yang berlangsung di Kota Palu Sulawesi Tengah, gara-gara Anies Baswedan juga hadir dalam kegiatan tersebut. Padahal, Sabtu, 26 November 2022, Presiden Jokowi tampil sangat excited, sangat gembira di depan para pendukungnya di Gelora Bung Karno. Pembatalan ini menunjukkan bahwa presiden Jokowi sangat sensi dan takut kalah pamor dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas hal ini dalam Channel Hersubeno Point edisi Minggu (27/11/22). Munas KAHMI berlangsung dari tanggal 24 sampai 28 November 2022. Sedianya, Presiden Jokowi akan membuka Munas tersebut pada hari Jumat, 25 November, namun mendadak Pak Jokowi membatalkan kehadirannya. Padahal, sampai beberapa hari menjelang pelaksanaan Munas, panitia sudah mendapat kepastian Presiden Jokowi akan hadir. Bahkan, tanggal 18 November, 6 hari sebelum pelaksanaan Munas, panitia sudah memastikan bahwa Presiden Jokowi akan hadir. “Sampai saat ini, Pak Presiden masih on schedule akan hadir membuka acara Munas KAHMI, sesuai jadwal. Insyaallah Presiden Jokowi akan tiba di Palu pada 25 November 2022,” kata Ruslan Sangaji, sekretariat panitia daerah Munas ke-11 KAHMI. Namun, tiba-tiba Jokowi batal hadir dan digantikan oleh wapres Ma\'ruf Amin. Saat menyampaikan sambutan pembukaan, Wapres Ma\'ruf Amin mengonfirmasi bahwa semula yang akan hadir Presiden Jokowi, “Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta\'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara pembukaan Musyawarah Nasional KAHMI ke-11 ini. Saya terlebih dahulu menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang sedianya akan menghadiri acara ini, namun berhalangan karena harus memenuhi agenda kenegaraan yang lain.” Masalahnya, mengapa Presiden Jokowi tiba-tiba membatalkan kehadirannya? Padahal, persiapan penyambutan dan pengamanan juga sudah sangat matang. Ruslan Sangaji mengaku Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Tengah, Kombes Nurman Wijayadi, sudah meminta panitia Munas KAHMI untuk mengirimkan nama-nama yang akan hadir pada acara pembukaan itu, khususnya nama-nama penting yang akan duduk dalam posisi VIP, berkaitan dengan proses pengamanan. Dia juga memastikan pengamanan terhadap Presiden Jokowi menjelang Monas ke-11 KAHMI sejak 24 November akan mulai diperketat. Sebanyak 150 pasukan pengamanan Presiden pada H-3 akan dikirim ke Palu untuk memastikan keamanan Presiden selama berada di kota Palu. Bahkan, masyarakat dan panitia tidak dibenarkan mengoperasikan drone saat kehadiran Presiden di arena Munas KAHMI. Selain itu, Polda Sulawesi Tengah juga akan melakukan dukungan pengamanan dengan maksimal demi suksesnya pelaksanaan event nasional tersebut . Namun, di media sosial, beredar tulisan dari Ayu Nitiraharjo, panitia Munas KAHMI. Beberapa portal juga memuat informasi tersebut. Informasi yang dibagikan oleh Ayu Nitiraharjo berjudul “Jokowi gagal membuka Munas KAHMI, kenapa?” Tulisan tersebut menginformasikan bahwa ntinya Jokowi membatalkan kedatangannya pada pembukaan Munas KAHMI ke-11 di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi hanya -2 sebelum acara. Ceritanya selengkapanya bisa dibaca di media sosial. Benarkah informasi yang ditulis oleh Ayu Niti Raharjo yang juga dimuat sejumlah media-media online. “Sejauh ini, belum ada konfirmasi dari istana, tapi fakta bahwa presiden rencana mau hadir tapi tidak hadir, sahih, dan dikonfirmasi oleh wakil presiden Ma\'ruf Amin,” ujar Hersu. Sementara itu, sambutan yang gegap gempita terhadap kehadiran Anies Baswedan di Palu memang benar adanya. Di arena kongres, Anies memang menjadi bintangnya. Bahkan,dalam sambutannya, ketika menyebut sejumlah tokoh yang hadir, Wapres akhirnya dengan senyum-senyum menyebut nama “Pak Anies” setelah para peserta kongres meneriakkan nama “Anies”. Para peserta kongres bukan hanya meneriakkan nama, tetapi juga berebut selfie dengan Anies Baswedan. Di luar arena kongres, sambutan terhadap Anies lebih meriah lagi. Dia bahkan disambut sejak tiba di bandara dan diarak sampai ke kota. Kembali ke pertanyaan awal, benarkah Jokowi batal membuka Munas KAHMI karena takut kalah pamor dengan Anies Baswedan? “Kalau sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, kecuali ada hal-hal yang sangat mendadak, misalnya kunjungan ke gempa bumi dan sebagainya, wajar kalau batal. Tapi acara KAHMI juga acara yang sangat penting, dan Jokowi sudah berjanji akan hadir,” ujar Hersu. Kalau benar bahwa Jokowi tidak hadir dalam Munas KAHMI karena takut kalah pamor dengan Anies, “Sangat disayangkan. Sebab Presiden Jokowi diundang sebagai presiden dan seorang kepala negara, bukan sebagai seorang politisi yang punya preferensi terhadap pilihan-pilihan politiknya, siapa capres yang akan didukungnya,” tegas Hersu. Menurut Hersu, harusnya Presiden Jokowi menunjukkan keteladanan dan berdiri mengayomi semua kepentingan. Jangan membawa-bawa persoalan personal ke ranah pribadi, apalagi kalau ini dendam pribadi. (ida)
Karena Kerusuhan COVID di China Menakuti Pasar, Dolar AS Naik, Yuan Jatuh
Singapura, FNN - Dolar AS naik terhadap sejumlah mata uang utama lainnya di perdagangan Asia pada Senin sore, karena protes di China terhadap kebijakan antiCOVID pemerintah membuat investor berpaling dari aset-aset berisiko, dan mengirim yuan China ke level terendah lebih dari dua minggu terhadap mata uang safe-haven greenback.Protes telah berkobar di seluruh China dan menyebar ke beberapa kota setelah kebakaran apartemen yang menewaskan 10 orang di Urumqi di ujung barat negara itu. Ratusan demonstran dan polisi bentrok di Shanghai pada Minggu (27/11/2022) malam.Investor khawatir tentang bagaimana reaksi pemerintah di Beijing terhadap gelombang pembangkangan sipil ketika kasus COVID meningkat.\"Kami benar-benar melihat tanggapan pemerintah terhadap apa yang terjadi... tanggapan pemerintah sangat tidak terduga, dan tentu saja itu berarti meremehkan,\" kata Chris Weston, kepala penelitian di Pepperstone.Yuan di pasar internasional jatuh ke level terendah lebih dari dua minggu di perdagangan Asia, dan bertahan sekitar 0,4 persen lebih rendah pada 7,2242 per dolar AS.Dolar Australia, sering digunakan sebagai proksi likuid untuk yuan, turun lebih dari satu persen menjadi 0,6681 dolar AS. Kiwi turun 0,72 persen menjadi 0,6202 dolar AS.Pembatasan COVID yang ketat di China telah berdampak besar pada ekonominya, dan pihak berwenang telah menerapkan berbagai langkah untuk menghidupkan kembali pertumbuhan. Pada Jumat (26/11/2022), bank sentral China (PBoC) mengatakan akan memangkas rasio persyaratan cadangan (RRR) untuk bank sebesar 25 basis poin (bps), efektif mulai 5 Desember.\"Jika pemotongan RRR adalah satu-satunya alat kebijakan moneter yang akan diterapkan PBoC, itu mungkin tidak mengarah pada peningkatan pinjaman bank yang signifikan,\" kata Iris Pang, kepala ekonom China di ING.\"Perusahaan-perusahaan saat ini menghadapi penjualan ritel yang lebih lemah dari jumlah kasus COVID yang lebih tinggi dan penurunan harga rumah dari proyek-proyek rumah yang belum selesai.\"Di tempat lain di pasar mata uang, euro turun 0,5 persen menjadi 1,0350 dolar, sementara sterling turun 0,26 persen pada 1,2057 dolar.Perkembangan terbaru di China telah menghentikan penurunan dolar AS, yang telah melemah selama beberapa minggu terakhir di tengah harapan bahwa Federal Reserve akan segera memperlambat laju kenaikan suku bunganya - sebuah pandangan yang didukung oleh rilis risalah pertemuan November minggu lalu.Terhadap sekeranjang mata uang, indeks dolar AS naik 0,07 persen menjadi 106,41, menjauh dari level terendah tiga bulan baru-baru ini di 105,30.Ketua Fed Jerome Powell akan berbicara tentang prospek ekonomi AS dan pasar tenaga kerja di acara Brookings Institution pada Rabu (30/11/2022) yang dapat memberikan lebih banyak petunjuk tentang prospek kebijakan moneter AS.Ekspektasi pasar terhadap Fed yang kurang hawkish telah membantu penguatan yen Jepang, kata Moh Siong Sim, ahli strategi mata uang di Bank of Singapore.Yen naik sekitar 0,5 persen menjadi 138,40 per dolar.\"Pasar berpikir bahwa Fed menurunkan ke kenaikan suku bunga 50 basis poin dan mungkin akan jeda tahun depan, dan itu mungkin membatasi kenaikan imbal hasil (obligasi pemerintah) AS. Dan dolar/yen mungkin mengantri ke ide semacam itu.\"(ida/ANTARA)
POPULER
