ALL CATEGORY
Biaya Hidup dan Stabilitas Menjadi Prioritas PM Baru Malaysia
Jakarta, FNN - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Jumat (25/11) menyampaikan bahwa pemerintahannya akan memprioritaskan penanganan biaya hidup untuk meringankan beban masyarakat.Dalam konferensi pers pertamanya usai terpilih, Anwar mengatakan dirinya telah meminta instansi pemerintah terkait untuk melakukan pembahasan terperinci dan mengambil tindakan segera guna meringankan beban kenaikan harga pada masyarakat.\"Saya meminta pembahasan yang lebih terperinci dan tindakan segera untuk mengurangi dampak biaya hidup. Saya meminta sejumlah instansi terkait untuk menggelar pertemuan secepatnya pada akhir pekan ini atau Senin (28/11) mendatang,\" urai sang PM.Terkait stabilitas pemerintahan, Anwar berkata bahwa kelompok partai dari Negara Bagian Sabah di Borneo utara telah resmi bergabung dengan pemerintahan persatuannya. Hal ini mendongkrak total anggota parlemen dalam pemerintahannya menjadi dua pertiga.Anwar juga memaparkan akan mengurangi ukuran kabinet pemerintahannya demi meningkatkan efisiensi. Sebagai simbol solidaritas dengan masyarakat, Anwar meminta para anggota kabinet menerima gaji yang lebih rendah.\"Hal ini masih dalam pembahasan dan saya harap dapat diselesaikan sesegera mungkin,\" kata Anwar, seraya menambahkan bahwa dia juga akan berdiskusi dengan berbagai komponen dalam koalisinya untuk menentukan calon-calon menteri yang akan ditunjuk.(sof/ANTARA)
Empat Jenazah Ditemukan lagi oleh TiM SAR di Cijedil
Cianjur, FNN - Tim SAR gabungan Polri, TNI, dan Basarnas menemukan lagi jenazah korban gempa Cianjur yang tertimbun longsor di RT 03 RW 01 Kampung Cugenang, Desa Cijedil di hari keenam pencarian setelah gempa 5,6 Magnitudo, Sabtu.Menurut Komandan Pasukan (Danpas) Tim SAR Resimen II Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri I Nyoman Sudiarta, jumlah korban ditemukan meninggal dunia sebanyak empat orang, terdiri atas dua laki-laki, satu perempuan dan anak-anak.\"Jenazah pertama ditemukan pukul 07.55 WIB, satu korban jenis kelamin laki-laki,\" kata Nyoman.Pencarian berikutnya pukul 09.24 WIB ditemukan satu lagi jenazah laki-laki dewasa.\"Jenazah wanita dan anak-anak ditemukan pukul 09.45 WIB,\" kata Nyoman.Dalam pencarian hari keenam ini, Tim SAR Resimen II Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri menurunkan 26 personel ke Kampung Cugenang, Desa Cijedil.Proses pencarian juga menggunakan dua alat berat (ekskavator) dari Kementerian PUPR. Di lokasi tersebut dilaporkan ada 34 warga hilang sejak gempa disertai longsor terjadi pada Senin (21/11).Selain di RT 03 RW 01 Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Tim SAR gabungan diperkuat Tim K-9 Polri masih melanjutkan kegiatan pencarian korban gempa Cianjur di Kampung Cicadas, Desa Cijedil Kecamatan Cugenang, Kabupaten CianjurHingga Jumat (25/11), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban jiwa akibat gempa Cianjur mencapai 310 jiwa.Gempa juga mengakibatkan kerusakan 363 sekolah, 144 rumah ibadah, tiga fasilitas kesehatan, dan 16 perkantoran. Terdapat 1.120 kepala keluarga mengungsi yang terdiri atas 58.362 jiwa.(sof/ANTARA)
Perbaikan Sistem Royalti Mencegah Korupsi di Dunia Usaha
Denpasar, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya mendorong perbaikan pada sistem pembayaran royalti karena itu menjadi salah satu cara mencegah korupsi di dunia usaha.Dalam salah satu sesi seminar peringatan menuju Hari Antikorupsi Dunia (Road to Harkodia) 2022 di Bali pekan ini, Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminuddin menyampaikan pihaknya melakukan berbagai advokasi dan lobi-lobi terhadap pemangku kepentingan terkait agar ada kepastian hukum pada pembayaran royalti, terutama untuk karya-karya seperti lagu dan musik.\"KPK mengupayakan bagaimana mengantisipasi hal tersebut yang tujuannya untuk mewujudkan dunia usaha yang antisuap dan bebas dari korupsi,\" kata Aminuddin sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya di Denpasar, Sabtu.Ia lanjut menjelaskan KPK ikut mendorong dan mendukung terbitnya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM No. HKI-KI.01.04-22.SE itu mengatur pembayaran royalti lagu dan musik terutama bagi mereka yang memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan komersial.Menurut Aminuddin, SE itu penting karena memberi kepastian hukum dan menutup celah aksi korupsi yang dapat merugikan para pencipta lagu, musisi, dan perusahaan.KPK mendukung adanya kepastian hukum pada pembayaran royalti setelah menemukan persoalan yaitu adanya penagihan ganda pembayaran royalti lagu dan musik.Aminuddin menyampaikan KPK juga menemukan problem transparansi dan kejelasan pada pengelolaan, terutama terkait penarikan dan penyaluran royalti selama Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) belum terbentuk.\"Lagu dan musik merupakan hak kekayaan Intelektual yang dapat dimanfaatkan secara komersil oleh pelaku usaha, terutama di sektor pariwisata. Ini menjadi sangat penting,\" kata Aminuddin.Dalam sesi diskusi yang sama, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Penyidikan Kementerian Hukum dan HAM Ahmad Rifadi menyampaikan SE Dirjen KI No. HKI-KI.01.05-22 merupakan upaya pemerintah memberi kepastian hukum pada pembayaran royalti.\"SE itu menegaskan pembayaran royalti lagu dan musik dilakukan secara terhimpun hanya melalui satu pintu yakni melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN),\" ucap Ahmad Rifadi sebagaimana dikutip dari siaran tertulis yang sama.Ketua LMKN Darmadi Oratmangun pada sesi diskusi yang sama pun mengakui masih ada praktik korupsi pada pembayaran royalti musik dan lagu, yang merugikan para musisi dan pencipta lagu.\"Banyak backingan-backingan oknum yang dibayar lebih dari uang jaminan yang seharusnya terdapat dalam undang-undang. Ini merugikan pemusik, penyanyi, pencipta lagu karena melanggar hak cipta,\" tutur Darmadi.(sof/ANTARA)
Indonesia Perlu Mendalami Isu-isu Kebijakan Luar Negeri
Jakarta, FNN - Indonesia perlu mendalami isu-isu terkini dalam kebijakan luar negeri, seperti pandemi, perubahan iklim, geopolitik, geoekonomi, dan literasi digital, untuk mampu bersaing dalam 10 tahun mendatang, kata peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dewi Fortuna Anwar.Dalam acara Embracing the Next Decade: Identifying Global Forces and Issues; Indonesian Foreign Policy must Wrestle Within the Next 10 Years di Jakarta, Sabtu, Prof. Dewi Fortuna Anwar mengemukakan bahwa pandemi di Indonesia berdampak langsung pada isu-isu kemanusiaan, kemudian bagaimana menghadapi ancaman transnasional.Menurut dia, para pemikir dan komunitas kebijakan luar negeri Indonesia perlu memperhatikan perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada planet bumi dan perubahan iklim.\"Selain itu, juga tentang bagaimana cara kita memitigasi risiko perubahan iklim yang akan terus menjadi agenda utama,\" kata Dewi.Dewi juga menyoroti bagaimana teknologi transportasi dan komunikasi, termasuk dunia digital, telah mengubah cara hidup manusia.Kehadiran teknologi digital, menurut dia, telah memudahkan komunikasi pada masa pandemi. Namun, pada saat yang sama, itu juga menyebabkan dampak-dampak negatif, seperti serangan dunia maya dan berita bohong atau hoaks yang mengakibatkan memburuknya polarisasi geopolitik.Ia menyebutkan ada kecenderungan dalam politik luar negeri Indonesia yang hanya berfokus pada negara-negara adidaya, seperti AS dan Tiongkok, kemudian bagaimana cara Indonesia menanggapinya serta dampaknya terhadap kawasan Indo-Pasifik.Oleh karena itu, dia mengingatkan komunitas dan pemikir kebijakan luar negeri perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan luar negeri India, Jepang, dan kawasan Asia Tenggara.\"Jangan biarkan negara adidaya memonopoli narasi-narasi (politik luar negeri) karena apa yang terjadi di G20 menunjukkan dengan jelas bahwa negara middlepower (negara penguasa menengah), dan mereka yang berusaha untuk mempersatukan perbedaan, memiliki peran yang penting, dan saya berharap ini bisa terus mengembangkan kebijakan luar negeri kita,\" jelas Dewi.Terlebih lagi, kata dia, kebijakan yang dibuat harus berbasis bukti, yang bukan hanya melibatkan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, melainkan juga masyarakat.\"Politik adalah tentang rakyat, seperti yang Bu (Menteri Luar Negeri) Retno Marsudi katakan, \'Bukan hanya negara yang membuat kebijakan, melainkan juga masyarakat,\" imbuhnya.(sof/ANTARA)
Jurnalis Kawan Strategis dan Ideologis Pengawas Pemilu
Kota Batu, FNN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono mengatakan jurnalis merupakan kawan strategis dan ideologis para pengawas pemilu di Tanah Air dalam memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi aman, nyaman, dan baik.\"Jurnalis bagi pengawas pemilu itu mitra strategis, kawan strategis, hampir-hampir menjadi kawan ideologis kalau tidak dipisahkan oleh independensi dan keterbatasan masing-masing,\" ujar Totok saat membuka Rapat Koordinasi Bawaslu dan Media Massa Nasional dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di The Singhasari Resort, Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu.Menurut dia, sebagai mitra strategis, jurnalis dan pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu memiliki tanggung jawab moral sepanjang masa untuk memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi itu berjalan baik dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku.Ia lalu menyampaikan bahwa keterlibatan jurnalis tidak dapat dilepaskan dari perjalanan Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu dan mencegah kemunculan pelanggaran di dalamnya. Misalnya, pada tahun 2003 lima anggota Bawaslu periode tersebut terdiri atas lima unsur, yakni akademisi, tokoh masyarakat, kepolisian, pejabat, dan jurnalis.Dengan demikian, Totok mengatakan bahwa rapat kordinasi yang bertajuk Peran dan Fungsi Strategis Media Pers dalam Mengawal Pemilu 2024 itu diselenggarakan oleh Bawaslu untuk menjaga hubungan kedua belah pihak sebagai mitra strategis, bahkan ideologis.Ia juga menilai kedatangan tiga puluhan wartawan nasional ke Jawa Timur, khususnya Kota Batu dan Kabupaten Malang, dapat memperkuat ikatan emosional mereka dengan Bawaslu RI serta bawaslu setempat.\"Kedatangan teman-teman ini ke Jawa Timur bagian dari bonding, membangun ikatan emosional bersama Bawaslu dalam rangka strategis menjadikan Pemilu 2024 itu lebih aman, lebih nyaman, dan tentu lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya,\" ucap Totok.Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja saat menyampaikan laporan kegiatan menyampaikan bahwa penyelenggaraan rapat koordinasi itu memiliki sejumlah tujuan, di antaranya, untuk meningkatkan pelayanan publik Bawaslu melalui media massa dan menciptakan suasana harmonis dengan media demi menguatkan peran Bawaslu mengawasi pemilu.Bawaslu berharap rapat koordinasi itu dapat memunculkan kerja sama yang baik antara Bawaslu dan insan pers untuk membantu tugas badan tersebut dalam pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu.(sof/ANTARA)
Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?
Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies. Oleh: Ayu Nitiraharjo, Pemerhati Budaya PRESIDEN Joko Widodo membatalkan kedatangan pada Pembukaan Munas KAHMI XI di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya? Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas KAHMI XI. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas KAHMI. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden telah menyatakan kesediaanya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus MN KAHMI waktu itu. Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirmed akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara. Begini peristiwanya: protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh forkompimda, termasuk BINDA (BIN Daerah). Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden. Panitia galau. Pilihannya, menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas. Pilihan yang sama-sama berat buat panitia: Anies adalah bagian langsung dari KAHMI, hampir semua peserta Munas menginginkan untuk bertemu langsung dengan Anies, melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir, dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh Kepala Negara. Protokol Presiden sikapnya tegas: jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan. Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Itulah peristiwa yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies. Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies. Namun tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa? Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI Jakarta untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi. Salut untuk Panitia Munas KAHMI yang berani bersikap! (*)
Tinggalkan Pancasila, LaNyalla Sebut Bangsa Dalam Proses Pembusukan
Jakarta, FNN – Proses Pembusukan Ikan yang dimulai dari kepala, dinilai juga telah melanda bangsa ini. Telah ditinggalkannya Pancasila menjadi penyebab hal tersebut. Hal itu yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menyampaikan Keynote Speech pada forum Silaturahmi Nasional 2022 Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute, di Royal Jade Season City, Sabtu (26/11/2022). Menurutnya, jika hulu rusak, maka maka hilir pun akan rusak. “Seperti kata pepatah, ikan busuk dimulai dari kepalanya terlebih dahulu. Pembusukan Indonesia juga dimulai dari hulunya, dari Fundamental Norm-nya, yaitu dengan meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa,” tegas LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong konsensus nasional untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, ketika konsensus nasional itu tercapai, Presiden harus melakukan Dekrit kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Pada acara yang mengambil tema “Potret Penegakan Hukum di Indonesia” ini, LaNyalla menegaskan keinginan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli telah digagas oleh banyak pihak, terutama para purnawirawan TNI dan Polri. Namun, hingga hari ini belum menemukan jalan. Bagi dia, hanya ada satu jalan, yaitu konsensus nasional. “Dengan mendorong Presiden untuk melakukan dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Kemudian segera kita bentuk tim atau komite untuk melakukan amandemen kekurangan dari konstitusi asli tersebut melalui teknik addendum,” tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan komitmennya untuk tetap terus menjalankan ikhtiar agar Indonesia kembali berdaulat, mandiri dan berdikari, dengan cara kembali kepada rumusan para pendiri bangsa. Dijelaskannya, sebagai negara majemuk, Indonesia didesain oleh para pendiri bangsa dengan menggunakan Pancasila sebagai perekat. “Sehingga, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila, yang identik dengan sistem demokrasi yang berkecukupan,” ujar LaNyalla. Ciri demokrasi Pancasila, menurut LaNyalla, adalah seluruh elemen bangsa terwakili di dalam Lembaga Tertinggi Negara, yang bukan saja perwakilan rakyat, tetapi penjelmaan rakyat. “Dalam Lembaga Tinggi negara itu tak hanya diisi partai politik, tetapi juga wakil-wakil dari daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan utusan Golongan non-partisan,” katanya. Begitu pula dengan sistem ekonominya, LaNyalla menilai telah didesain oleh para pendiri bangsa dengan sistem ekonomi Pancasila. “Sebuah sistem ekonomi yang menekankan usaha bersama dengan orientasi kepada kesejahteraan, karena perekonomian disusun atas usaha bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya,” ujar LaNyalla. Karut-marut Indonesia terjadi ketika bangsa ini melakukan perubahan konstitusi atau amandemen UUD 1945 secara brutal, sehingga mengganti hampir 95 persen isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli. “Sejak saat itulah kita meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi,” tegas LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, konstitusi hasil amandemen 1999-2002 memang masih mencantumkan dasar filsafat negara Pancasila pada naskah Pembukaan di Alinea IV. Namun pasal-pasal dalam UUD hasil amandemen itu merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme-Individualisme. Dijabarkan LaNyalla, sebelum amandemen terjadi, Indonesia sebagai negara telah dilucuti kedaulatannya, termasuk kedaulatan ekonominya, melalui Letter of Intent IMF yang terpaksa ditanda tangani oleh Presiden Soeharto saat itu. Pada 13 November 1998, MPR melalui Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4, dengan pertimbangan karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. “Ini adalah awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staats fundamental norm. Dan, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Mengapa demikian, menurut LaNyalla, penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode damai non-militer. Caranya yaitu dengan memecah-belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa, supaya tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri, serta gagal dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan Tujuan nasional bangsa tersebut. “Inilah yang kerap saya sebut, kita telah durhaka kepada pendiri bangsa,” ujar LaNyalla. “Karena itu saya sekarang berkampanye, untuk menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita juga harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila yang merupakan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk,” urai LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada UUD 1945 naskah Asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. “Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Hadir diantaranya Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhi Purdijanto, Ketua Panitia Silatnas 2022 Kombes Purnawirawan DR. Hadi Purnomo, Pakar Komunikasi Politik Prof Tjipta Lesmana serta Keluarga Besar Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute dan para Advokat dan Praktisi Hukum Indonesia. (mth/*)
Munas KAHMI XI Palu: Harus Bikin Komunike Dukungan Pencapresan Anies
Kalau KAHMI menyatakan total mendukung akan jadi energi yang luar biasa buat pencapresan Anies. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan PERHELATAN Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam/KAHMI ke XI berlangsung di Kota Palu Sulteng. Acara berlangsung pada 24-27 November 2022. Sejak pagi ketika kedatangan salah satu Alumni HMI Anies Baswedan situasi dan kondisi Palu langsung tensi tinggi, ada animo masyarakat terhadap sosok Anies yang digadang-gadang sebagai Capres favorite. Anies tiba bersama rombongan Jusuf Kalla, Mahfud MD dan lain-lain. Acara KAHMI dimulai pada malamnya di hotel Western dengan sambutan-sambutan, antara lain: Ahmad Doly Kurnia/Korspers, Jusuf Kalla, Mahfud Md dll. Puncaknya adalah Orasi Kebangsaan dari Anies Baswedan yang antara lain mengatakan kader dan alumni HMI agar berilmu pengetahuan, punya etos dan etika. Pidatonya simpel dan berbobot, intinya sebuah bangsa jika ingin besar harus menjadikan, pertama bahwa ilmu pengetahuan sebagai tolak ukur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; Kedua, etos harus dibangkitkan, keuletan dalam membangun bangsa tersebut dibutuhkan; Dan, yang ketiga, etika harus dijunjung tinggi seperti di negara-negara maju dimana nilai nilai etis berlaku. Menurut Anies, hanya HMI yang bisa berada di semua spektrum. Ini sebuah resource yang besar buat KAHMI memajukan Indonesia dan Umat Islam. Anies Baswedan berpidato singkat, padat dan bernas di hadapan ratusan perserta Munas KAHMI. Acara Munas KAHMI XI resminya dibuka esoknya (25/11) di Srinti Convention Hall oleh Wapres Ma’ruf Amin yang menggantikan Joko Widodo yang batal hadir. Saya dari HMI Cabang Jakarta yang hadir sejak hari pertama Munas KAHMI, melihat KAHMI adalah wadah kaum intelek Muslim modern yang tetap eksis. Ini dibuktikan dengan antusias peserta yang tinggi. Namun jangan melulu monoton sekedar sirkulasi pergantian pimpinan KAHMI semata. Mestinya momentum itu jadi ajang kontemplasi pola bentuk KAHMI ke depan yang modern dan menjawab tantangan umat Islam. Karena faktanya umat Islam yang mayoritas 85% masih jadi inferior dalam hal Ekonomi. Ini ironis sekali, meski sudah 77 tahun Indonesia Merdeka, rakyat yang nota bene umat Islam masih belum terentaskan. Pada bagian lain, Habil Marati, mantan anggota DPR dari PPP yang juga hadir berharap Munas KAHMI langsung bikin komunike dukungan Pencapresan Anies Baswedan. Harus to the point, bila tidak akan mubazier. Kalau KAHMI menyatakan total mendukung akan jadi energi yang luar biasa buat pencapresan Anies. Acara Munas KAHMI juga terlihat kehadiran para Alumni antara lain, Sofyan Mile, mantan anggota DPR dari Golkar, Junisab Akbar (mantan anggota DPR dari PBR), Yayat Biaro (mantan anggota DPR dari Golkar, Jhoncik Muhammad (Bupati 4 Lawang, Sumsel), dan lain-lain. (*)
Tamsil Linrung Dapat Dukungan Kuat, Sembilan Calon Presidium Kahmi Didominasi Politisi
Palu, FNN - Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan memilih sembilan presidium yang akan memimpin organisasi tersebut hingga tahun 2027. Sejumlah nama yang tidak asing lagi semakin menguat dari 40 nama yang lolos sebagai bakal calon Sejauh ini, sembilan orang nama politisi menjadi calon yang sangat kuat menjadi presidium. Sedangkan akademisi dan profesional semakin tersingkir. Rencananya, presidium akan dipilih Sabtu, 26 November 2022 malam. Munas ke-11 KAHMI berlangsung di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin membuka agenda lima tahunan itu pada Jum\'at, 25 November 2022. Politisi yang menjadi calon kuat presidium 2022 sampai 2027 itu antara lain Ahmad Doli Kurnia yang menjabat sebagai Koordinator Presidium KAHMI. Ia politisi Partai Golkar. Kemudian ada juga Tamsil Linrung. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut mendapatkan dukungan dari wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan yang menjadi dapilnya. Dari Aceh, muncul nama Abdullah Puteh. Ia anggota DPD RI. Juga ada nama Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI asal pemilihan Aceh. Nama politisi lainnya adalah Herman Haeron (Partai Demokrat), Saan Mustofa (Nasdem), Romo Syafei (Gerindra). Berikut daftar 40 Nama calon Presidium KAHMI yang akan bertarung: Calon Presidium KAHMI unsur birokrat: 1. Ajub Suratman 2. Masrokhan Sulaiman, 3. Nadhirah Seha Nur 4. Imam Mujahidin Fahmid 5. Erwin Muslimin Singanjuru 6. Yapit Sapta Putra 7. Hery Susanto. Calon Presidium KAHMI unsur politisi: 1. M. Syarfie Hutauruk 2. Ahmad Doli Kurnia Tanjung 3. E. Herman Khaeron 4. Saan Mustofa 5. Tamsil Linrung 6. Romo HR M Syafii 7. Fachrul Razi 8. Zulfikar Arse Sadikin 9. Ahmad Yohan 10. Abdullah Puteh 11. M Rifqinizami Karsayuda 12. Lukman Malanuang. Calon Presidium KAHMI unsur akademisi: 1. Fasli Jalal 2. Asep Saefudin 3. Heri Hermasyah 4. Lely Pelitasari Subekti 5. Suparji Ahmad 6. Taufik Fredik Pasiak 7. Risman Pasaribu. Calon Presidium KAHMI unsur profesional : 1. Fahmi Idris 2. Ridha Saleh 3. Babay Farid Wazdi 4. Manimbang K 5. M Yana Aditia 6. Elfahmi anziryani N azis 7. Dhifla Wiyani 8. Oktasari Sabil. Calon Presidium KAHMI unsur pengusaha/Lembaga Swadaya Masyarakat: 1. Ulla Nurachwaty 2. Hanifah Husein 3. Ruslim Rohimun Sembiring 4. Sutomo 5. Ibnu Munzir 6. Abdul Rahman Sapara. (Anw).
Laznas Dewan Dakwah Bangun Musholla Darurat di Lokasi Gempa
Cianjur, FNN --- Laznas Dewan Dakwah telah menginisiasi pembangunan musholla darurat. Di lokasi itu pula dilakukan Sholat Jumat pertama pasca gempa yang telah meluluhlantakkan Kabupaten Cianjur terutama di daerah Cugenang. \"Kami mendirikan ini demi memenuhi kebutuhan ibadah para saudara kita di sini,\" ujar M. Sa\'id, koordinator lapangan Tim Kemanusiaan Laznas Dewan Dakwah. Lebih dari 200 masyarakat terdampak menjadi jamaah Shalat Jum\'at di Posko Pengungsian Kp. Karamat, Sukamulya, Cianjur, pada 25 November 2022. Kebutuhan Masyarakat Shalat Jum\'at pertama ini juga dipimpin oleh warga setempat, berikut juga khatibnya. Setelah shalat Jum\'at, Ustadz Ro\'in, salah satu da\'i Dewan Dakwah, memberikan penguatan pada masyarakat di sana. \"Sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur\'an, meminta pertolongan dengan shalat dan sabar. Shalat, ya kita berdo\'a. Sabar ini kita usahakan bersama dengan saling membantu satu sama lainnya,\" tutur Ustadz Ro\'in dalam penguatannya. \"Kami, dari Laznas Dewan Dakwah juga berusaha membersamai semaksimal mungkin di sini. Semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membantu dalam ketakwaan,\" tutup Ustadz Ro\'in. Kegiatan shalat Jum\'at perdana ini juga dibantu oleh warga setempat. Kang Irfan selaku salah satu warga yang juga merangkap pengurus salah satu masjid, membantu meminjamkan pengeras suara, mikrofon dan alat pendukung lainnya. Gempa bumi yang terjadi Senin lalu setidaknya telah menelan 272 jiwa meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Infrastuktur yang hancur mencapai lebih dari 62.000 bangunan termasuk masjid. Laznas Dewan Dakwah terus berusaha membersamai para penyintas, memenuhi kebutuhan saudara kita baik logistik, ruang bernaung, sandang serta kebutuhan penguatan rohaninya. Hingga saat ini, kebutuhan akan tempat dan pakaian ibadah juga selimut serta kebutuhan khusus anak bayi dan lansia sangat dibutuhkan di tenda-tenda pengungsian. (TG)
POPULER
