ALL CATEGORY
Waspada, Pendukung Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Terus Bergerilya
Jakarta, FNN - Ide perpanjangan masa jabatan presiden ternyata belum mati dan masih menyala. Peringatan ini disampaikan oleh Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point. \"Apakah ide perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi itu sudah mati dan pemilu, khususnya Pilpres 2024, tetap akan digelar sesuai dengan jadwal? Saya cuma mengingatkan pada Anda semua untuk berhati-hati, waspada, jangan terlalu over estimate, jangan terlalu yakin. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa gagasan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi belum mati. Para pengusung perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi masih terus bergerilya, mencari berbagai macam cara dan memanfaatkan berbagai celah yang ada.\" Demikian Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, mengawali bahasannya dalam Hersubeno Point yang tayang dalam Chanel Youtube Hersubeno Point edisi Senin, 21 November 2022. Langkah mereka ini mirip-mirip slogan di tentara. Para pendukung perpanjangan masa Jokowi menyatakan bahwa masa perpajangan jabatan Jokowi itu never die, just step back, hanya mundur selangkah. Bila ada kesempatan, mereka akan maju beberapa langkah sampai kemudian niat mereka itu terwujud. Hersu kemudian menjelaskan bahwa geliat para pendukung masa jabatan Presiden Jokowi itu setidaknya bisa kita lihat dengan jelas dan transparan dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke-17 yang berlangsung hari Senin, 21 November 2022, di kota Solo, di kampung halaman Pak Jokowi. Sejumlah mantan pengurus Hipmi, baik tingkat pusat maupun daerah yang kini menjadi pejabat tinggi negara, hadir dalam acara tersebut, seperti ketua MPR Bambang Soesatyo, ketua DPD La Nyala Mattality, dan Menteri Negara BUMN, Erick Thohir. Tentu ada juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina BPP (Badan Pengurus Pusat Hipmi). Di luar itu, tamu yang paling penting adalah Pak Jokowi. ”Jangan lupa, Pak Jokowi ini juga pernah menjadi pengurus Hipmi, meski levelnya di daerah. Beliau pernah menjadi ketua Badan Pengurus Cabang Hipmi Kota Solo, sebelum dia kemudian menjadi Walikota, Gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi Presiden 2 periode,” ingat Hersu. Kegiatan Hipmi ini disiarkan secara live di akun Channel YouTube Sekretariat Presiden. Gagasan perpanjangan mulai terlihat ketika dimunculkan kembali oleh pelaksana tugas Ketua Umum Hipmi, Eka Sastra, karena ketua umum Hipmi, Mardani Maming, ditangkap KPK karena kasus korupsi. Dalam sambutannya, Eka Sastra memuji kinerja pemerintahan Jokowi, kemudian menyatakan kekhawatirannya bila gelaran Pemilu nanti bisa mengganggu momen pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Bapak presiden dan undangan yang kami hormati, prestasi demi prestasi diraih oleh bangsa ini, penanganan covid yang luar biasa bagus, kemudian hilirisasi pengembangan UMKM yang juga sudah berjalan dengan baik, beberapa waktu lalu kita melaksanakan G20 dan B20 yang mendapat pujian internasional,\" kata Eka Sastra. Sastra menambahkan bahwa perekonomian Indonesia, berdasarkan data yang kami miliki juga tumbuh positif. Tahun depan diperkirakan resesi akan melanda dunia. Inilah yang membuat kami tadi malam mengumpulkan seluruh ketua umum BPP kami untuk bagaimana kita berpikir agar prestasi yang ada hari ini bisa kita lanjutkan, ke depannya bisa terus berlanjut. Dan harapan kita agar semua tekanan ekonomi bisa kita lewati dengan baik. Kesejahteraan adalah alasan dasar pendirian negeri ini. Kesejahteraan adalah tujuan utama, jangan sampai kesejahteraan bermasalah akibat huru hara politik yang sudah mulai terasa hari ini. \"Nah, karena itulah mungkin tadi malam sempat kita berdiskusi bagaimana agar prestasi kita yang sudah ada dan juga kesejahteraan yang sudah semakin membaik, tidak terganggu oleh turbulensi yang akan datang. Karena itulah kita juga mengundang ketua DPR, Ketua MPR, kita berdiskusi apakah Februari 2024 adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Pemilu. Tapi itu bertanya saja. Jangan sampai waktunya tepat, kita laksanakan Pemilu. Kalau tidak ya kita coba cari solusi keluar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.” Demikian penggalan pidato Eka Satra. Walau mengaku hanya mengusulkan, tapi kita tahu betul bahwa dalam forum sebelumnya, Hipmi juga pernah secara lantang menyerukan perlunya jabatan presiden Jokowi diperpanjang, entah melalui tiga periode masa jabatan atau penundaan pemilu. Pada ulang tahun emas Hipmi, 10 Juni 2022, di mana saat itu Mardani Maming masih menjabat ketua umum sebelum akhirnya ditangkap oleh KPK, dia menyampaikan sambutan, dan mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh kader Hipmi yang hadir untuk meneriakkan yel-yel “lanjutkan, lanjutkan”. Yel-yel tersebut kembali diulang oleh ketua Badan Pembina Hipmi, Bahlil. Meskipun tidak langsung menyatakan minta perpanjangan, tetapi yel-yel ini adalah slogan agar masa kepemerintahan Pak Jokowi dilanjutkan. Tidak sulit untuk menafsirkannya, karena tafsirnya tunggal. Tafsir yang sama itu ternyata juga ditangkap oleh Presiden Jokowi karena ketika menyampaikan sambutannya, Presiden Jokowi waktu itu kelihatan santai dan secara bercanda dia mengingatkan agar berhati-hati, karena kata Pak Jokowi waktu itu, kita sudah memasuki tahun politik. Nanti kalau ini yang teriak-teriak lanjutkan, nanti Pak Jokowi sendiri yang akan didemo, jelas Hersu. Namun, yang menarik, ketika Pak Jokowi ditanya wartawan apakah dia akan menegur Bahlil yang notabene adalah Menteri Investasi dan menggunakan panggung Hipmi untuk kegiatan politik kampanye perpanjangan masa jabatannya. Saat itu Pak Jokowi menyatakan bahwa itu sebagai ekspresi yang harus dihormati dalam sebuah negara demokrasi. Dia menyatakan bahwa silahkan, namanya itu tataran wacana, tetapi konstitusi kita jelas. Walaupun dikemas secara bercanda dan tersamar, tapi pesan dari Bahlil sangat jelas. Selain itu, selama ini Bahlil juga diketahui sebagai salah satu menteri yang menjadi operator , yang aktif melobi partai-partai politik untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Akan tetapi faktanya, gagasan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak. Bukan hanya dari kalangan oposisi, tapi juga partai pendukung pemerintah dan yang paling penting juga ditolak oleh PDIP. Tampaknya, walaupun sudah ditolak gagasan perpanjangan itu tetap saja hidup. Saya mendengar info bahwa besarnya dukungan terhadap Anies Baswedan dimanfaatkan oleh mereka untuk kembali membangkitkan gagasan perpanjangan masa jabatan. Mereka berharap idenya bisa diterima oleh partai-partai yang semula menolak, termasuk juga PDIP. Namun, kali ini Pak Jokowi kelihatannya tidak mau menanggapi secara langsung. Dalam sambutannya di acara tersebut, dia malah menyinggung keberhasilannya selama memerintah. Pak Jokowi juga mengingatkan dan menitip pesan kepada mereka yang akan berlaga pada pilpres 2024 untuk menjaga situasi politik yang kondusif. “Anda pasti bertanya-tanya celah pintu mana yang akan digunakan oleh Presiden Jokowi dan pendukungnya untuk memperpanjang masa jabatannya, karena satu-satunya jalan yang paling legal adalah melalui amandemen dan itu pintu amandemen sudah ditutup. Jangan lupa, sebagai Presiden Pak Jokowi masih punya beberapa kekuatan besar, dan salah satunya menggunakan Perpu. Dasarnya bisa saja alasan yang terkesan sangat mulia: untuk kepentingan rakyat banyak, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi setelah covid sehingga jangan sampai terganggu oleh huru hara politik seperti yang tadi disampaikan oleh pelaksana tugas ketua umum Eka Sastra. Jadi, menurut saya, Anda jangan terlalu yakin bahwa Pemilu 2024 akan terlaksana sesuai dengan jadwal, karena kelihatan sekali bahwa para pendukung perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi ini masih terus bergerilya dengan berbagai cara. Jadi waspadalah, waspadalah.” Demikian Hersubeno Arif mengakhiri pembahasannya. (ida)
Mengapa Anies Selalu Disambut Meriah?
Dalam survei yang dilakukan Vox Populi dan LSI menunjukkan kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Anies. Nilainya tidak main-main, 83,5% dan 80% warga merasa puas. Sangat tinggi. Oleh: M Chozin Amirullah, Pemerhati Politik MULAI awal November 2022, Anies Baswedan melakukan silaturahmi kebangsaan ke beberapa daerah di Indonesia. Diawali dari Medan, lalu dilanjutkan ke Solo, Jogjakarta, Ciamis, dan Tasikmalaya. Dari beberapa kunjungan tersebut, ada satu fenomena yang sama, yaitu Anies selalu disambuat masyarakat dengan meriah. Ada satu pertanyaan yang menggelitik dari kunjungan dan silaturahmi tersebut. Apa yang membuat Anies selalu disambut begitu meriah? Padahal dia bukan pejabat negara. Dia juga bukan petinggi partai atau ormas. Bahkan dia juga bukan ketua keluarga atau ikatan alumni sebuah kampus. Bagi saya, ini satu fenomena yang menarik. Ingat, Anies sekarang adalah warga negara biasa. Bukan lagi pejabat. Tapi selalu disambut dengan gegap gempita. Saya akan coba mengurai satu per satu faktor apa saja yang membuat kehadirannya selalu ditunggu oleh masyarakat. Pertama, kerja Anies dilihat masyarakat. Meskipun Anies hanya memimpin DKI Jakarta selama lima tahun (2017-2022), tapi kinerja Anies bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Terasa hiperbolik? Tunggu dulu. Saya akan tunjukkan buktinya. Kesungguhan Anies dalam menuntaskan janji membangun Jakarta selama lima tahun sudah dipenuhi. Bukan hanya pada status selesai, tapi dipenuhi dengan sangat baik. Dalam survei yang dilakukan Vox Populi dan LSI menunjukkan kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Anies. Nilainya tidak main-main, 83,5% dan 80% warga merasa puas. Sangat tinggi. Kepuasan warga tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil Anies Baswedan. Berbagai fasilitas publik dibangun dengan menawan selama Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ibukota benar-benar jadi kota dunia. Banyak sekali fasilitas publik keren yang dinikmati masyarakat. Fasilitas publik yang menawan itu, banyak yang dijadikan tempat beraktivitas. Masyarakat yang menggunakannya kemudian mendokumentasikannya dan menyebarkan ke media sosial, lalu viral. Kecantikan kota Jakarta akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Dampaknya apa? Banyak wisatawan dari luar kota, bahkan ada dari luar negeri, datang ke Jakarta untuk menikmati fasilitas publik di Jakarta. Masih ingat Citayam Fashion Week kan? Fasilitas publik di Dukuh Atas tersebut digunakan oleh warga dari luar kota. Hebatnya lagi, Citayam Fashion Week di Jakarta menginspirasi warga kota lain untuk membuat pagelaran sejenis seperti Bandung Fashion Week, Semarang Fashion Week, Makassar Fashion Week dan lainnya. Kedua, masyarakat kita semakin rasional. Ya, masyarakat kita sekarang ini bisa menilai kinerja pejabat publik dengan rasional. Jadi, bila bagus memang dinilai bagus, bila kurang baik dinilai kurang baik. Kebijakan-kebijakan yang diambil dan dijalankan Anies selama memimpin Jakarta, terbukti berdampak positif bagi warga DKI Jakarta dan Indonesia. Hal tersebut dinilai positif oleh masyarakat. Ada banyak contoh kebijakan Anies yang kebijakannya mendapat penilaian positif dari masyarakat. Transportasi publik terintegrasi lewat JakLingko, harga pangan di Jakarta terkendali, penataan kampung-kampung Jakarta, pembangunan stadion kelas internasional, dan masih banyak lagi. Ketiga, kharisma Anies. Menurut saya, Anies adalah sosok kharismatik. Menurut sosiolog Max Weber, memang ada tipe-tipe pemimpin kharismatik, yaitu pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa. Hal tersebut menurut saya ada dalam diri Anies. Itulah tiga hal yang membuat Anies selalu disambut gegap gempita setiap berkunjung ke satu daerah. Pertanyaan selanjutnya, apakah sambutan-sambutan tersebut hanya terjadi kemarin, atau masih mungkin terjadi di lokasi-lokasi lainnya? Meminjam istilah bahasa kekinian, sambuatan Anies ke depan akan semakin pecah. (*)
Dolar AS Tidak Langka: Cadangan Devisa Lebih Dari 130 Miliar Dolar AS
BI telah menentukan pilihan kebijakannya. BI secara sadar menahan laju kenaikan suku bunga acuan jauh di bawah kenaikan The Fed fund rate. BI juga sangat paham konsekuensi dari pilihan kebijakan tersebut. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) DOLAR AS langka? Pernyataan ini tidak benar, terkesan fitnah (cari kambing hitam), bahkan terdengar seperti membodohi publik. Karena, cadangan devisa Indonesia masih sangat besar. Sangat aman. Begitu kata BI. Cadangan devisa Indonesia lebih dari 130 miliar dolar AS. Bagaimana bisa langka? Cadangan devisa tersebut sebagian besar (atau lebih tepat, semuanya) berasal dari investor asing, yang membawa dolar masuk ke Indonesia, untuk investasi di Indonesia. Sekarang, investor asing tersebut mau menarik kembali dolarnya. Mau dibawa ke negeri asalnya. Tidak banyak, hanya 16 miliar dolar AS, dalam satu tahun terakhir ini, tercermin dari penurunan cadangan devisa dari 146 miliar dolar AS (tertinggi, pada 09/2021) menjadi 130 miliar dolar AS (10/2022). Masalahnya, pemilik dolar AS lainnya tidak mau melepas dolarnya. Mereka juga mau pegang dolar AS, tidak mau pegang rupiah. Membuat permintaan terhadap dolar AS jauh lebih besar dari supply. Hal ini diperparah dengan intervensi Bank Indonesia (BI) yang membuat kurs rupiah tertahan di bawah Rp16.000. Tanpa intervensi mungkin kurs rupiah sudah tembus Rp16.000 atau Rp17.000 per dolar AS. Artinya, kurs rupiah hasil intervensi ini artifisial, tidak menarik bagi investor asing, mengingat suku bunga The Fed sudah naik cukup tinggi, dan sudah mendekati suku bunga acuan BI, dengan selisih hanya sekitar satu persen saja, sehingga pemilik dolar tidak mau melepas dolarnya. Jadi, dolar AS tidak langka. Yang langka adalah kebijakan yang tepat dalam merespons kebijakan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi, The Fed terpaksa menaikkan suku bunga acuannya cukup agresif. Selama 6 bulan terakhir suku bunga The Fed sudah naik 4 persen. Kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat, untuk menyelamatkan ekonomi rakyat Amerika Serikat yang daya belinya digerogoti inflasi. Tidak ada yang salah dengan kebijakan The Fed ini. Bahkan BI dan Bank Sentral lainnya, seharusnya sudah dapat memprediksi dan mengantisipasinya. Antara lain dengan menaikkan suku bunga acuan, sebagai respons atas kebijakan the Fed. Tetapi hal ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh BI. Kenaikan suku bunga acuan BI hanya 1,75 persen versus kenaikan suku bunga The Fed sebesar 4,00 persen. Maka itu, dolar lari keluar, bukan langka. Dan kurs rupiah melemah. Begitu juga dengan ECB, European Central Bank, yaitu bank sentral untuk negara-negara pengguna mata uang euro. ECB hanya menaikkan suku bunga acuannya sebesar 2 persen, maka itu kurs euro anjlok 20%, dari sekitar 1,2 dolar AS per euro menjadi sekitar 1 dolar AS saja. Bahkan sempat di bawah 1 dolar AS. Kesimpulannya, tak ada makan siang gratis. Tidak bisa hanya mau menikmati usaha The Fed, tanpa ikut menanggung “derita” kenaikkan suku bunga acuan. BI telah menentukan pilihan kebijakannya. BI secara sadar menahan laju kenaikan suku bunga acuan jauh di bawah kenaikan The Fed fund rate. BI juga sangat paham konsekuensi dari pilihan kebijakan tersebut. Yaitu dolar AS kabur dan rupiah anjlok. Bukan dolar AS langka! Dolar Langka Sebelumnya, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (18 Nov 2022 07:20 WIB), BI mengungkapkan dolar AS sedang langka di pasaran. Kelangkaan mata uang Negeri Paman Sam ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain. “Jadi apa yang terjadi di global sekarang ini dolar shortage,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti saat konferensi pers BI, dikutip Jumat (18/11/2022). Menurutnya, kelangkaan ini disebabkan oleh kondisi bank sentral utama dunia, yakni The Federal Reserves (The Fed) yang menaikkan suku bunga secara agresif untuk menekan lonjakan inflasi. Kebijakan itu membuat yield obligasi AS menanjak. “Fed Fund Rate (FFR) terus meningkat kemudian juga bond yield di AS untuk dolar AS juga tinggi,” imbuhnya. Hal tersebut membuat banyak pelaku pasar yang beralih ke obligasi dan dolar AS. Tercermin dari arus keluar yang terjadi di banyak negara baik maju maupun berkembang. “Ini mendorong arus balik dolar AS dari beberapa negara emerging market termasuk Indonesia, termasuk negara maju juga di Eropa dan sebagainya itu masuk kembali ke AS,” jelasnya. Baliknya modal asing ke AS ini tercermin dari Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) yang naik 106,28 atau 11,09 persen hingga November ini. “Ini akhirnya menyebabkan adanya dolar shortage atau kelangkaan dolar di negara-negara emerging market, termasuk negara maju,\" pungkasnya. Kelangkaan dolar AS menjadi satu faktor yang menekan rupiah. Pada perdagangan kemarin, Kamis (17/11), nilai tukar rupiah berada di level Rp 15.662 per dolar AS. Mata uang Garuda melemah 63 poin atau 0,40 persen dari perdagangan sebelumnya. (*)
Pengamanan Munas HIPMI 2022 di Surakarta Diperketat
Surakarta, FNN - Petugas keamanan dari Polri dan TNI memperketat pengamanan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2022 di Hotel Alila Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.Berdasarkan pantauan ANTARA di Surakarta, Selasa, sejumlah polisi dan TNI tampak berjaga di semua sudut strategis area hotel. Pengetatan keamanan itu dilakukan setelah ada kericuhan pada pembukaan Munas XVII HIPMI di Surakarta, Senin (21/11). Insiden perkelahian pada hari pertama Munas XVII HIPMI itu terjadi karena ada kesalahpahaman antarpeserta di luar rapat pleno.Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi di Surakarta, Selasa, menjelaskan kronologi kericuhan yang terjadi dalam rapat pleno Munas XVII HIPMI.Pada Senin (21/11), rapat pleno HIPMI berlangsung cukup alot. Rapat pleno selesai ditutup meskipun belum tercapai kesepakatan, sehingga sebagian peserta keluar dari ruangan rapat. \"Di situlah terjadi kesalahpahaman. Artinya, karena padatnya situasi, tersenggol, salah paham, akhirnya terjadi gesekan personal antarpeserta,\" kata Iwan.Dia menegaskan kericuhan tersebut murni karena kesalahpahaman antarpeserta. Oleh karena itu, Polresta Surakarta berkoordinasi dengan panitia Munas XVII HIPMI supaya segera diselesaikan secara kekeluargaan.Iwan mengatakan sesuai dengan rilis panitia Munas XVII HIPMI, organisasi tersebut merupakan keluarga besar yang sudah seharusnya berlaku seperti keluarga. Jika ada kesalahpahaman, maka itu suatu hal biasa terjadi. Kendati demikian, Iwan berharap proses tersebut bisa dimediasi dengan baik agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan.Polresta Surakarta menerima laporan terkait kericuhan pada Selasa dini hari. Iwan mengatakan secara prosedur pihaknya wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti. Prinsip penyelesaian keadilan restoratif mungkin dilakukan terhadap laporan tersebut. \"Kami tidak menutup kemungkinan itu (keadilan restoratif), akan ditempuh,\" kata Iwan.Secara prosedur, polisi akan memenuhi langkah-langkah itu. Namun, Panitia penyelenggara Munas XVII HIPMI berupaya menempuh jalan mediasi. Artinya, prinsip keadilan restoratif bisa diselesaikan secara kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. \"Karena peserta semua anak muda kemudian muncul gesekan itu. Jadi tidak ada hubungannya perbedaan dua pilihan,\" kata Iwan.(Ida/ANTARA)
Sebanyak 400 Prajurit Korps Marinir Dikirim untuk Membantu Korban Gempa Cianjur
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut (AL) mengirimkan 400 prajurit Korps Marinir, yang tergabung dalam Satgas TNI AL Peduli Cianjur, untuk membantu evakuasi dan pencarian korban gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.\"Sekarang ini masih tanggap darurat, pada pagi ini kami kirim prajurit Marinir sebanyak 400 personel yang nanti akan membantu evakuasi maupun pencarian korban gempa,\" kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono saat melepas keberangkatan 400 prajurit Marinir dengan menggunakan 25 truk di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.Selain evakuasi dan pencarian korban gempa, kata dia, personel Marinir juga akan membantu memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat gempa bumi, seperti jaringan komunikasi dan jalan.\"Saya harap prajurit yang kami kerahkan ke sana dapat membantu pencarian korban dan evakuasi, serta membantu membangun sarana dan prasarana yang rusak. Kami akan garap bersama dengan BPBD maupun instansi terkait dan tanggap darurat yang ada di Cianjur,\" jelas Yudo.Selain itu, TNI AL juga akan menyerahkan bantuan sembako kepada warga Cianjur yang menjadi korban gempa. \"Karena ini sifatnya masih awal, sehingga apa yang siap sekarang ini kami berangkatkan dulu. Apabila sudah terkumpul, akan kami giring ke sana untuk membantu masyarakat yang terkena bencana di Cianjur,\" katanya.Rencananya, personel Korps Marinir akan bertugas selama 7-14 hari ke depan karena kondisi saat ini masih tanggap darurat. \"Nanti kami melihat situasi. Kalau tanggap darurat bisa 7-14 hari, tapi kami lihat situasi di sana. Kalau memang di sana sudah bisa normal, kami tarik tim; tetapi bila masih dibutuhkan, maka akan bertugas hingga selesai,\" katanya.Sebelumnya, Senin malam (21/11), TNI AL juga telah mengirimkan 38 tim kesehatan untuk membantu korban yang mengalami luka-luka. \"Pada tadi malam kita berangkatkan 38 tim medis,\" kata Yudo. Dari 38 tim medis itu, sembilan orang di antaranya ialah dokter umum, dokter spesialis bedah, dokter spesialis tulang, dan dokter spesialis anestesi.TNI AL juga akan menyiapkan rumah sakit lapangan (rumkitlap) yang berada di Pasmar 2 di Karangpilang, Surabaya untuk dikirim ke Cianjur guna merawat korban luka-luka terdampak gempa. \"Ini juga sedang kami siapkan rumah sakit lapangan di Pasmar 2 di Karangpilang, yang nanti akan dibawa ke Cianjur. Makanya, Marinir dikirim kesana untuk mencari lokasi yang luas karena sarananya sangat besar sekali,\" kata Yudo.Rumkitlap tersebut memiliki fasilitas cukup baik, seperti memiliki tempat untuk operasi bedah, unit layanan intensif (ICU), dan bisa merawat 100 pasien. Selain personel dan tim medis, TNI AL juga mengirimkan alat berat, seperti ekskavator. \"Saya kira Yon Zeni bisa ikut dikirim ke sana untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana yang rusak,\" ujar Yudo.(Ida/ANTARA)
Menggunakan Jalur Darat ke Cianjur, Jokowi Pastikan Penanganan Korban Gempa
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menuju Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, sekitar pukul 11.25 WIB, dengan menggunakan jalur darat untuk memastikan korban gempa mendapatkan penanganan memadai.\"Presiden lebih memilih menggunakan mobil untuk memastikan akses jalan yang sempat tertutup akibat gempa sudah kembali terbuka,\" kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Perjalanan menuju Cianjur ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat, meskipun Jokowi bisa menggunakan helikopter. Setibanya di lokasi, Jokowi meninjau langsung dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur yang terjadi pada Senin (21/11). Beberapa lokasi yang akan ditinjau langsung oleh Jokowi adalah rumah sakit, daerah terdampak bencana, dan juga posko pengungsian.Bey mengatakan Jokowi juga ingin memastikan bantuan logistik, seperti makanan, minuman, obat-obatan, sembako, dan bantuan lainnya, tidak menemui hambatan dalam pengiriman.Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 5,6 SR melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Senin pukul 13.21 WIB. Gempa itu terjadi pada koordinat 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur, sekitar 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 kilometer.Gempa yang getarannya dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor itu, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tidak berpotensi menimbulkan tsunami.Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sebanyak 14 posko pengungsian telah didirikan untuk memfasilitasi 13.784 pengungsi yang terdampak gempa. Sejauh ini, tercatat sebanyak 2.345 unit rumah hancur dengan skala kerusakan mulai dari 60 hingga 100 persen.(Ida/ANTARA)
Rakyat Berjuang Sendiri, Hasilnya untuk Kekuasaan Partai?
Teringat tahun 1965 di Jawa Barat, bagaimana pasukan baret hijau dari Kodam Siliwangi mengawal rakyat, mahasiswa dan siswa yang demo Tritura dan membubarkan PKI. Oleh : DR. Ir. Memet Hakim, Alumnus UNPAD, Pengamat Sosial, Ketua Umum APIB GNPR (Gerakan Nasional Pembela Rakyat) gabungan ratusan ormas dan relawan yang dimotori oleh PA 212 dan GNPF sudah beberapa kali unjuk rasa ke Istana. Dengan tiga tuntutan: Turunkan harga BBM, Turunkan harga lainnya dan Tegakkan supremasi hukum. Tidak digubris oleh pemerintah. Terakhir pada unras 411 GNPR merubah tuntutannya menjadi tunggal, yakni: Turunkan Jokowi! Pada kegiatan tersebut Buruh dan Mahasiswa juga turut serta dengan tuntutan tunggal yang seragam Turunkan Jokowi. Presiden Jokowi dinilai sebagai sumber ketidak-beresan di negeri ini, banyak “bohongnya”. “The King of The Lip Service” menurut BEM UI. Tiga tuntutan GNPR agar harga-harga diturunkan dan tegakkan supremasi hukum. Dengan dinaikannya harga BBM telah membuat kemiskinan dan penderitaan rakyat bertambah, PHK di mana-mana sebagai akibat kebijakan yang salah. Melalui beberapa kali unras GNPR yang didukung oleh masyarakat, sama sekali tidak digubris oleh penguasa. Sehingga tuntutan mundur kepada Presiden Jokowi sangatlah wajar. Aksi GNPR memang mewakili kebanyakan rakyat, mereka berjuang menyuarakan ketidakadilan karena DPR sebagai parlemen wakil rakyat sudah tidak bisa diharapkan. Fraksi di DPD RI dan DPR RI bersikap “membebek” dan “berdiam diri” membiarkan rakyat semakin miskin dan bergerak sendiri. Mereka Partai Politik asyik masyuk dengan mainannya sendiri. Alangkah tidak terpuji dan tidak bermartabatnya sikap tersebut. Partai hanya mengambil keuntungan dari penderitaaan rakyat. Mereka sangat pragmatis. Prinsip usaha dari peluang kekuasaan mencari untung sebesar mungkin dengan modal dan resiko sekecil mungkin. Partai telah bergeser dan tidak lebih hanya alat kekuasaan semata. Sementara para aktivis, ulama, dan tokoh yang kritis menyuarakan penderitaan rakyat mereka biarkan dikriminalisasi oleh penguasa, dituduh radikal, intoleransi, bahkan dituduh teroris dan ditangkap dengan alasan yang semena-mena. Para buzzer sewaan para penguasa menyerang para aktivis dan tokoh kritis dengan sebutan Kadrun dan memaki-maki dengan kosa-kata binatang. Sudah tidak peduli penderitaan rakyat masih saja menyerang yang berjuang untuk rakyat. Partai dan elit politik hanya mampu membuat baliho, menyebar spanduk bendera dimana mana, menyebar bantuan dengan bungkus kampanye terselubung. Mendekat Pemilu mereka rajin berkunjung ke Pesantren. Tiba tiba tampak soleh dan solehah bersarung, berkopiah, berkerudung. identitas Islam mereka pakai dengan murah. Sebaliknya mereka juga menyatakan jangan, ada politik identitas. Munafik lebih tepat untuk label mereka. Penulis menyakini memang tidak semua elit politik, sebagian mereka yang lurus hanya terikat dengan sistim fraksi. Namun jika saja ada yang cerdik dan berani “mendukung” gerakan rakyat memperjuangkan aspirasinya baik secara personal maupun partai atau sayap partai, mereka akan mendulang simpati dan suara rakyat. Di sinilah seharusnya partai pro rakyat berada, berjuang bersama rakyat. Dulu jaman memperjuangkan “kemerdekaan” rakyat yang dipimpin oleh para ulama berjuang, bersimbah darah dan berkorban harta “melawan kekuasaan” para penjajah Belanda. Sekarang ini melalui sistem demokrasi kriminal, jual-beli jabatan. Partai yang full berdaulat. Berkoalisi mendukung penguasa untuk mendapatkan kue kekuasaan, melupakan rakyat yang memilihnya. Sekarang di jaman “mengisi kemerdekaan” rakyat yang “miskin dan menderita“ karena dijajah bangsa sendiri. Siapa yang memperjuangkan? Partai? Rakyat yang berunjuk rasa dipimpin oleh Ulama melalui GNPR bergerak turun ke jalan. Tanpa dukungan partai. Tapi jika berhasil seperti dulu Proklamasi kemerdekaan. Setelah itu partailah yang rebutan kekuasaan. Akankah pola ini terjadi lagi? Teringat tahun 1965 di Jawa Barat, bagaimana pasukan baret hijau dari Kodam Siliwangi mengawal rakyat, mahasiswa dan siswa yang demo Tritura dan membubarkan PKI. Begitu juga terjadi di daerah lain. TNI masih bersama rakyat. Bukan dalam arti slogan. Sekarang bisakah terjadi? Rakyat yang telah dibela oleh kekuasaan, saat ini kembali bersuara dan ingin merdeka lagi tanpa bantuan partai atau TNI. Sejarah yang akan berbicara kelak, apakah partai dan TNI akan berjalan masing-masing atau bersama rakyat. Bandung, 21 November 2022. (*)
Interaksi Simbolik Kunjungan Mensesneg dan Calon Panglima TNI
Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Oleh: Selamat Ginting, Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (UNAS), Kandidat Doktor Ilmu Politik SIAPA yang akan menduduki posisi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa? Bisa dilihat dari aktivitas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Jika Mensesneg mengunjungi Mabesad, maka yang akan menjadi Panglima TNI adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Jika Pratikno mengunjungi Mabesal maka KSAL Laksamana Yudo Margono yang akan menjadi Panglima TNI. Begitu pun jika mengunjungi Mabesau, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo yang jadi Panglima TNI. Kunjungan Mensesneg dalam ilmu komunikasi sejalan dengan teori interaksi simbolik. Teori yang memiliki asumsi manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Setahun lalu, misalnya. Mensesneg Pratikno mengunjungi Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menemui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa. Saat itu Andika menjadi salah satu calon Panglima TNI. Kunjungan bermakna interaksi simbolik tersebut, saat itu dibungkus dengan alasan Mensesneg melihat fasilitas baru di Mabesad. Bahkan, Pratikno membantah pertemuan itu berkaitan dengan bursa Panglima TNI. Beberapa hari setelah itu, DPR mengumumkan surat presiden tentang calon Panglima TNI sudah diserahkan Sekretariat Negara kepada Ketua DPR. Hasilnya, Jenderal Andika yang ditunjuk menjadi Panglima TNI. Hal itu berlaku jika di masa normal. Artinya tidak ada percepatan pergantian Panglima TNI. Berbeda ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan digantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Saat itu diam-diam Mensesneg menyerahkan surat presiden kepada Ketua DPR. Artinya ada hal rahasia, Gatot Nurmantyo dicopot lebih cepat tiga bulan dari usia pensiunnya. Gatot mestinya diganti pada Maret 2018 dipercepat pergantiannya menjadi Desember 2017. Maknanya Presiden Jokowi sudah merasa tidak sejalan dengan kebijakan Jenderal Gatot sebagai Panglima TNI. Jadi dilakukan dengan operasi intelijen atau rahasia agar Jenderal Gatot tidak mengetahui keputusan politik Presiden Jokowi. Setidaknya dalam sepekan ini, publik bisa melihat gerakan komunikasi politik yang akan dilakukan Mensesneg Pratikno. Apakah ia akan mengunjungi Mabesad, Mabesal, atau Mabesau? Atau jangan-jangan menggunakan pola komunikasi interaksi simbolik yang berbeda. Yang jelas, tiga kepala staf angkatan memenuhi syarat sesuai UU TNI, calon Panglima TNI akan diambil dari tiga kepala staf angkatan atau yang pernah menjadi kepala staf angkatan. Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi, siapa pun perwira tinggi bintang empat yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi harus siap melajsanan tugas baru. Begitu pun yang tidak dipilih harus siap menerima keputusan politik ini. Tidak boleh matranya \'ngambek\', karena pimpinannya tidak ditunjuk menjadi Panglima TNI. Ini bukan hanya semata-mata urusan pergiliran, tapi lebih dari itu, untuk kepentingan organisasi TNI. Bahkan lebih penting dari itu hakikat ancaman menjadi alasan utama untuk menentukan siapa yang paling pas untuk menjadi Panglima TNI. Sebagai penjaga kedaulatan negara, TNI harus tetap solid. (*)
Antara Mubahalah Bambang Tri dan Sumpah Presiden Jokowi
Sumpah Presiden itu merupakan “perjanjian” langsung dengan Allah SWT selaku pencipta. Namun, apakah Jokowi “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”? Oleh: Juju Purwantoro, Advokat/Tim Kuasa Hukum Gus Nur & Bambang Tri USTADZ Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan Bambang Tri telah ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Polri sejak 13 Oktober 2022. Penyidik menganggap mereka telah dengan sengaja di muka publik melakukan praktik bersumpah dengan memanfaatkan simbol ajaran agama Islam, dan berusaha meyakinkan publik dengan materi sumpah yang mengandung dusta. Hal tersebut, menurut penyidik, termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan agama terkait penodaan atau penistaan terhadap ajaran agama Islam. Sesungguhnya Mubahalah merupakan ajaran dan keyakinan individu umat muslim, adalah bagian dari syariat Islam. Tujuan mubahalah mereka adalah, karena meyakini tentang ketidak-absahan ijazah sekolah Presiden Joko Widodo yang ditulis dalam bukunya “Jokowi Under Cover”. Mubahalah biasanya adalah sebagai bentuk peringatan, atau \'shock theraphy\' kepada pihak lain agar tidak mudah berbohong dalam sesuatu hal. Terasa aneh, jika ada pihak yang mempersoalkan/intervensi tentang Mubahalah. Apalagi sampai menjadikannya sebagai materi penodaan agama atau tindak pidana kejahatan. Hal itu justru tampaknya sebagai upaya kriminalisasi terhadap ajaran kepercayaan (aqidah) Islam. Padahal tentang mubahalah kita dapat mengacu \'QS. Ali Imran\' (ayat 61) ; “Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” Mubahalah sendiri dilakukan dengan niat yang tulus, juga tidak diatur dalam hukum formal atau suatu Undang-Undang, dan hanya dilakukan secara fundamental sesuai syariat Islam (nonformal). Sangat mungkin, ada pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan pertentangan hukum (conflict of law) jika ustadz Gus Nur dan Bambang Tri dipersoalkan secara hukum dan menjadikan mereka sebagai tersangkanya. Dengan mubahalah menunjukkan keyakinan akan kebenaran, dan komitmen kesiapan seseorang menerima laknat Allah jika dusta, dasarnya adalah norma keagamaan. Penyidik dalam hal ini tampak tendensius (obstruction of justice), karena menganggap mereka melakukan tindak pidana penodaan agama sesuai pasal 156 a KUHP. Seyogiyanya dalam menentukan ada tidaknya unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama harus dipenuhi dengan adanya keterangan ahli agama Islam yang representatif dan independen, misalnya ahli yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengalaman selama ini juga belum pernah ada seseorang, bahkan ada tokoh nasional yang melakukan mubahalah tidak berakhir di jeruji penjara. Apalagi tuduhan penyebaran pemberitaan bohong, sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat, tampak sangat mengada-ada dan dipaksakan, terpenting bagaimana mereka bisa ditahan. Keduanya disangkakan Pasal 156 a huruf a KUHP tentang Penistaan Agama, Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Sumpah Presiden Bagaimana dengan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden? Apakah jika tidak dipenuhi sumpah atau janjinya selama menjabat bisa dikenakan pasal sebagai Penistaan Agama dan Penyebaran Berita Bohong? Cobalah simak isi Sumpah Presiden dan Wapres saat Jokowi dan Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2019 di depan MPR RI. Pengucapan sumpah atau janji dilakukan secara bergantian. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ujar Presiden Jokowi. Setelah itu giliran Ma\'ruf Amin yang mengucapkan sumpah atau janji. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Ma\'ruf. Setelah itu, keduanya menandatangani berita acara pelantikan. Selain Presiden Jokowi dan Ma\'ruf Amin, seluruh Pimpinan MPR juga ikut menandatangani berita acara pelantikan. Sebanyak 689 anggota MPR hadir dalam Sidang Paripurna. Acara Pelantikan Presiden 2019 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu prosesi pelantikan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk para pahlawan bangsa. Dalam pelantikan tersebut hadir pula tamu kenegaraan dan utusan dari negara-negara sahabat. Sumpah Presiden itu merupakan “perjanjian” langsung dengan Allah SWT selaku pencipta. Namun, apakah Jokowi “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”? Silakan rakyat yang menilai janji presiden tersebut dengan 689 saksi di MPR yang bisa dimintai keterangan oleh penyidik. (*)
TNI Berusaha Maksimal Mendukung Misi Perdamaian PBB
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung seluruh misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).\"TNI akan berusaha semaksimal mungkin dengan seluruh kemampuan yang kami miliki untuk mendukung seluruh misi perdamaian UN (PBB),\" katanya, dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, di Jakarta, Senin.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menerima audiensi para pejabat senior PBB, di antaranya Director Division For Special Activities UNDOS Rick Martin.Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Andika mengutarakan salah satu masalah terbesar yang dialami oleh Indonesia dalam misi perdamaian adalah perawatan dan pemenuhan kebutuhan suku cadang di area operasi.Menurut Panglima, akan lebih baik apabila PBB yang menangani kebutuhan akan pemeliharaan. \"Saya pikir itu akan menjadi lebih baik,\" ucap Andika Perkasa. Faktor yang memperlambat atau mengurangi tingkat kesiapan Indonesia, tambah Andika, adalah berusaha untuk menjaga kondisi kendaraan operasional hingga kendaraan tempur yang dibawa dari Indonesia.\"Jika kami harus mengirim suku cadang-suku cadang kecil untuk operasi bulanan dari sini, biaya pemindahannya saja sudah signifikan,\" katanya.Oleh karena itu, Panglima TNI meminta kepada Rick Martin untuk mendiskusikan masukan dari Indonesia bersama dengan para staf di PBB. \"Jika pada masa depan PBB bisa menanganinya sendiri, itu lebih baik. Saya pikir itu akan bekerja lebih baik,\" tuturnya.Sementara itu, Director Division For Special Activities UNDOS Rick Martin menyampaikan rasa terima kasihnya atas kontribusi Indonesia dalam membantu pemeliharaan perdamaian. \"Bukan hanya angka, tetapi seperti yang tadi dikatakan, yaitu mengenai kualitas,\" kata Rick Martin.(Ida/ANTARA)
POPULER
