ALL CATEGORY
Jangan Contoh HIPMI dan PMII
Oleh Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Depok Hari-hari ini ramai di medsos video kerusuhan atau perkelahian sesama anggota ormas besar PMII dan HIPMI. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia rusuh dalam Musyawarah Pimpinan Nasionalnya di UIN Tulungagung. Kerusuhan terjadi dua kali, hari Kamis (17/11) dan Senin (21/11). Penyebabnya karena peserta tidak puas dengan pelayanan/fasilitas yang diberikan panitia. Sumber lain menyebutkan bentrokan terjadi karena ada sebagian peserta yang tidak mau PMII diarahkan untuk mendukung Cawapres Muhaimin Iskandar. Kerusuhan ini menyebabkan 75 orang mahasiswa diamankan polisi. Di antara peserta itu banyak yang luka. Selain kursi dan fasilitas ruangan banyak yang rusak. Sedangkan kericuhan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) terjadi di Solo, terjadi Senin lalu (21/11). Tepatnya dalam acara Musyawarah Nasional untuk memilih ketua di Hotel Alila, Solo. Menurut media CNBC kericuhan terjadi karena perbedaan pendapat antar peserta sidang dilanjutkan atau tidak, karena waktu sudah malam. Namun entah apa yang terjadi sebenarnya, masyarakat masih bertanya-tanya. Yang jelas, HIPMI adalah organisasi yang terkenal pendukung kuat Presiden Jokowi. Mantan Ketua Umum HIPMI, Mardani H Maming beberapa bulan lalu pernah menyatakan siap mendukung dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk Presiden Jokowi untuk 2024. “Apapun kebijakan beliau di 2024, kita keluarga HIPMI siap mendukung dan mengikuti apa petunjuk beliau, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan,” kata Maming dalam perayaan 50 Tahun HIPMI 2022 (10/6/2022). Seperti diketahui, Maming saat ini sedang dicokok KPK karena terlibat korupsi. Melihat dua fenomena kerusuhan organisasi di atas, banyak masyarakat mengeluhkannya. Mereka membandingkan dengan Muktamar Muhammadiyah yang adem ayem dan sukses, meski dihadiri ratusan ribu orang. Mengapa banyak organisasi rusuh atau pecah dalam perjalanannya? Tentu penyebabnya banyak. Bisa karena perebutan jabatan, perebutan uang atau yang lainnya. Dua hal ini biasanya yang mengemuka. Organisasi, bila kehilangan idealismenya maka yang terjadi adalah perebutan jabatan dan uang. Apalagi bila ada ‘investor politik’ masuk yang menawarkan keduanya. Bila sang ketua umum atau dewan syura (dewan pembina) tidak bisa memenejnya dengan adil, yang terjadi adalah perpecahan. Kelompok yang merasa tidak mendapatkan apa-apa dalam organisasi itu, tentu akan membuat rusuh atau membuat perpecahan di organisasi itu. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi pada PMII dan HIPMI, tapi terjadi di ormas-ormas lain atau partai politik. Di sini peran Ketua Umum atau Ketua Dewan Syura sangat penting. Keduanya yang menahkodai organisasi, harus bisa bersikap adil dalam organisasi. Bila ada dana masuk misalnya, maka dana harus dibagi secara merata kepada pengurus (sesuai dengan keaktifannya). Bila ada jabatan pemerintah yang ditawarkan, harus dipilih orang yang paling mumpuni (kapabel dan amanah) untuk memegangnya. Bila nahkoda organisasi bersikap tidak adil terhadap pengurus (anggotanya), maka kerusuhan atau perpecahan akan terjadi. Ini akan menimpa organisasi Islam atau organisasi umum lainnya. Makanya dalam Islam, sikap adil adalah hal yang sangat penting dimiliki seorang pemimpin. Rasulullah menyatakan bahwa yang pertama mendapat perlindungan di hari kiamat (hari hisab) itu adalah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena menjadi pemimpin yang adil itu sulit. Pemimpin itu cenderung bersifat zalim. Pemimpin cenderung mengutamakan orang yang ia sukai, baik teman dekatnya atau keluarganya. Pesan al Quran ini perlu kita renungkan,” \"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.\" (QS al Maidah 8). Wallahu alimun hakim. II
Model Power System 2: Adat dan Zona Ekonomi
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PARADIGMA ilmu sejarah zonder variabel ekonomi menghasilkan narasi sejarah yang kacau-balau. Sejarah tanpa time line, momen tanpa time frame. Narasi sejarah di Indonesia persis pedalangan. Ekonomi dicampak. Pendawa vs Astina perang zonder ongkos. Istana diatur tak pakai duit? Cuma dengan jampi-jampi? Tatkala disebar dongeng yang konon Majapahit menguasai Asia tanpa berpikir tentang kekuatan militer Majapahit dan ongkos untuk operasi itu. Padahal Majapahit, dan Haibat bubar karena kehabisan ongkos. Yang tak memerlukan ongkos dari 3 manajemen sosial-politik: kerajaan, zona ekonomi, persekutuan adat, hanya adat yang tidak ongkos-ongkosan. Pas perang tentu perlu. Perang Diponegoro, Pattimura, Sisingamangaraja adalah perang adat dan melibatkan rakyat semesta. Perang Diponegoro juga perang adat yang dipicu kasus tanah. Formil kerajaan Mataram tak terlibat. Durasi perang 5 tahun tentu costly 1825-1830. Zona ekonomi Semarang membantu dan sangat mungkin Turki. (RSaidi)
LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Kemenkop UKM 2019 Dibuka Kembali
Jakarta, FNN – Selasa (22/11/2022) pada pukul 15.30 WIB telah berlangsung Zoom Meeting yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan pembahasan mengenai Kasus Pemerkosaan Pegawai Kementerian Koperasi dan UKM 2019 yang telah dibuka kembali. Korban ND (25 tahun) mengalami kekerasan seksual saat mengikuti kegiatan Rapat Diluar Kantor (RDK) Kementerian Koperasi dan UKM di Bogart pada Kamis (5/12/19). Dalam kasus tersebut ditetapkan 4 tersangka. Meski kasus lama, LPSK mulai dengan cermat melangsungkan test assessment kepada korban untuk pelengkap berkas dokumen. “Berdasarkan observasi dan assessment psikologi, korban mengalami stress dan trauma berat,” tutur Juru Bicara LPSK Rully Novian. Dengan adanya hasil assessment, LPSK turut membuat rekomendasi terhadap kasus ini. “LPSK memberikan rekomendasi guna berlangsungnya kasus ini, yaitu selalu memastikan Restoratif Justice (RJ) tidak berubah menjadi transaksional justice. Kemudian, peraturan APH terkait RJ harus lebih ketat dan rinci agar meminimalisir upaya penghapusan kejahatan dengan dalih RJ,” ungkap LPSK. LPSK juga menjamin bahwa kejahatan yang meresahkan publik dan ancaman pidana tinggi sebaiknya tetap diselesaikan berdasarkan putusan pengadilan. “Kepentingan korban maupun masyarakat atas keadilan dan rasa aman harus menjadi salah satu standar penegakan hukum,” tutup LPSK. (Ind)
Anies, NU, dan Jawa
Di luar itu, Anies adalah manusia kosmopolitan sebagai hasil pergulatan pemikirannya dengan ideologi-ideologi besar dunia dan pengalaman hidupnya sendiri. Itu sebabnya, kendati jauh dari Barat secara geografis, Anies disegani karena ia berbagi perspektif demokrasi dan HAM dengan mereka. Oleh Abdurrahman Syebubakar dan Smith Alhadar, IDe (Institute for Democracy Education) SESUNGGUHNYA, identitas Anies Rasyid Baswedan berlapis-lapis. Ia seorang Jawa, Muslim moderat, nasionalis, dan kosmopolit. Saat berada di lingkungan Jawa, secara kultural Anies adalah seorang Jawa. Saat berada di tengah kaum Muslimin, ia seorang Muslim moderat yang menerima dengan tulus budaya lokal sebagai nilai-nilai yang inheren dalam keberislaman di Indonesia. Dengan kata lain, Anies Baswedan memaklumi konsep Islam kontekstual atau pribumisasi Islam yang disodorkan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur). Artinya, pada sosoknya telah berhimpun nilai-nilai Islam lokal dan universal sekaligus, terbebas dari sektarianisme dalam Islamic sphere. Bahkan, orang bisa menemukan Islam tradisional atau Islam ahl sunnah waljamaah khas NU dalam pandangan dan sikap keislamannya. Keindonesiaannya justru lebih menonjol. Ia adalah representasi warga bangsa masa kini, sosok yang lahir dari Indonesia modern yang tak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan global di mana Indonesia telah terintegrasi ke dalamnya. Pembagian masyarakat Indonesia masa kini ke dalam dua kubu-nasionalis dan Islamis, secara tajam tidak lagi relevan. Secara kultural, sosial, dan politik, Indonesia makin cair. Kian banyak orang Jawa, yang dulu dikelompokkan antroplog Clifford Geertz sebagai kaum abangan, secara intensif telah mengadopsi nilai-nilai Islam. Juga, pasca Nurcholish Majid alias Cak Nur mencetuskan slogan: “Islam Yes, Partai Islam No”, di mana politik bukan wilayah sakral yang mengharuskan kaum Muslim memilih parpol berbasis agama dalam politik elektoral, banyak orang Islam bermigrasi ke wilayah kultural dan memiliki preferensi politik yang beragam. Itu terlihat dari kecilnya perolehan suara parpol berbasis massa Islam dibandingkan dengan parpol-parpol nasionalis. Bahkan, sebagian Muslim dari keluarga santri justru sangat anti populisme Islam. Di antara benturan budaya, sosial, dan politik di kalangan masyarakat Indonesia era sekarang, Anies muncul sebagai sosok yang mempersatukan semua itu karena ia memang lahir dari rahim Indonesia. Dari keluarga, ia mendapatkan nilai-nilai nasionalis-relijius. Dari perjumpaannya dengan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia saat kuliah di UGM, selain dengan membaca banyak buku tentang sejarah Indonesia, memperluas wawasannya tentang kebangsaan Indonesia. Sedangkan mengenai pemahaman dan penghayatannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal diperoleh ketika ia kuliah S2 dan S3 di Amerika Serikat. Bahkan, ia telah bergaul dengan siswa-siswa dari segala bangsa saat menghabiskan satu tahun bersekolah di SMA di AS. Sehingga, Anies menjadi titik temu berbagai pemikiran politik dan budaya sekuler maupun relijius orang-orang Indonesia. Ia juga menjadi juru bicara Indonesia dan Dunia Islam yang otentik bagi komunitas Internasional. Anies memang telah menginternalisasi banyak nilai luhur yang dihasilkan budaya-budaya utama dunia. Dari situ terbentuk karakter intelektual, karakter moral, dan karakter kinerja-nya. Juga hasratnya belajar yang tak dapat dihentikan. Pemikiran dan sikap Anies yang melampaui primordialisme apa pun terlihat dari kepemimpinannya di Jakarta. Pemikirannya selalu kreatif dan fundamental dalam mengembangkan ibu kota di mana tujuan memanusiakan manusia menempati titik sentral. Ia berhasil menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga tanpa kecuali, tanpa membedakan satu dengan yang lain berdasarkan primordialisme. Dalam sikap, ia sangat tegas, tapi demokratis dan toleran dalam berinteraksi dengan semua golongan. Sangat bijaksana menghadapi lawan-lawannya, termasuk para influencer dan buzzer. Karakter seperti ini tidak kita temukan pada sosok-sosok pemimpin Indonesia masa kini yang umumnya mengalami defisit moral, nir kepemimpinan otentik, dan tak punya pemahaman yang mendalam tentang Indonesia itu sendiri. Di luar itu, Anies adalah manusia kosmopolitan sebagai hasil pergulatan pemikirannya dengan ideologi-ideologi besar dunia dan pengalaman hidupnya sendiri. Itu sebabnya, kendati jauh dari Barat secara geografis, Anies disegani karena ia berbagi perspektif demokrasi dan HAM dengan mereka. Terlebih, sistem otoritarianisme RRC yang sedang dilirik dunia ketiga yang repot berurusan dengan demokrasi dan HAM. Sedangkan negara-negara Timur Tengah menaruh harapan besar padanya untuk mempromosikan pemikiran Islam moderat ke panggung internasional saat Islam di kawasan itu terlanjur dicap sebagai kekuatan destruktif bagi perkembangan peradaban dunia. Peran ini juga yang (ingin) dimainkan NU di pentas global. (*)
Paulus Januar: Rezim Secara Sistematis Menggerogoti Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, FNN – Pengamat Sosial, Paulus Januar menyebut rezim elite saat ini menggerogoti kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertemakan \"Pemilu 2024 di Simpang Jalan, Pembaharuan Demokrasi atau Perebutan Kekuasaan Belaka\" di Sekretariat ProDEM, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/11). Paulus memulai bahasannya dengan mengaitkan akurasi tema acara dengan menganalogikan bahwa \'persimpangan\' terdapat jalan yang benar dan jalan yang sesat. Membahas perwujudan dari demokrasi, sistem pemilu yang digunakan saat ini merupakan sistem untuk memenuhi kebutuhan elite. \"Kita inikan sudah bisa dikatakan tersesat. Pemilihan bupati dan walikota diperbolehkan calon perorangan. Pemilihan anggota legislatif tidak diperbolehkan calon perorangan,\" ujarnya. Pengamat sosial tersebut menambahkan bahwa calon perorangan legislatif menghasilkan risiko yang lebih kecil dibandingkan calon perorangan eksekutif dalam hal penentuan kebijakan. Ia juga menyinggung sistem kepartaian Indonesia yang cenderung memiliki pemiliknya masing-masing. Menurut Paulus, hakikat pemilu adalah berpesta hasil dari kerja demokrasi atau mendapat kemenangan kemudian pesta. Ia menegaskan bahwa perubahan akan terjadi apabila sistem yang berlaku saat ini dihentikan. \"Kalau kita lihat, apa yang terjadi sekarang, reformasi itu menghasilkan perubahan dan yang masih tersisa adalah kebebasan. Dan kebebasan itu kemudian sedikit demi sedikit digerogoti,\" ucap Paulus. Sebagai contoh di antaranya pelemahan KPK dan pengurangan angka presidential threshold. Paulus menyebut rezim saat ini sangat sistematis, menggerogoti dari sektor ekonomi (Omnibus Law Cipta Kerja), sektor pendidikan (RUU Sistem Pendidikan Nasional, dan sektor kesehatan (Omnibus Law Kesehatan). \"Inilah yang sangat sistematis, untuk menggerogoti rakyat Indonesia. Kesejahteraan rakyat Indonesia digerogoti,\" tegasnya. Dalam diskusi tersebut, turut hadir Desyana Zainudin dan Joni Sujarman sebagai pembicara serta Rinjani yang memoderatori jalannya diskusi. Di akhir pemaparannya, Paulus juga memberikan tiga hal yang menjadi optimisnya dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, yaitu adanya generasi baru, munculnya modus baru untuk melawan penindas melalui teknologi, dan mampu mengidentifikasi tantangan zaman secara realistis. (oct)
Revolusi, Jalan Lain Perubahan Indonesia
Jakarta, FNN - Para aktivis Pro Demokrasi (Prodem) mengadakan diskusi publik yang bertema \"Pemilu 2024 di Simpang Jalan, Pembaharuan Demokrasi atau Perebutkan Kekuasaan Belaka\" di Sekretariat Prodem, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2022). Menghadirkan tiga pembicara utama dalam diskusi, Paulus Januar (Pengamat Sosial), Desyana Zainudin (Senator Prodem), dan Joni Sujarman (Aktivis 98). Sebagai pembicara pertama, Desyana mengatakan bahwa yang berada di simpang jalan bukanlah pemilunya, melainkan kegalauan rakyat terhadap situasi saat ini. \"Kegalauan kita inilah yang berada di persimpangan jalan,\" ungkap Desyana. Desyana menjelaskan bahwa dengan sistem dan rezim saat ini sebagai penyelenggara pemilu, maka akan membawa pemilu yang lebih buruk dari pada sebelumnya. \"Pemilu cuma dijadikan pergantian kekuasaan belaka, tanpa melihat representasi kita ke depan,\" jelasnya. Ucapan Desyana pun didukung oleh Joni yang mengatakan bahwa pemerintah yang demokratis adalah yang kedaulatan dari rakyat, dan dapat dinikmati serta bermanfaat untuk rakyat. Bila tidak dapat dinikmati oleh rakyat, itu berarti hanya ilusi. Joni berpendapat bahwa pemilu tidak menyelesaikan masalah. Hal itu karena sistem yang menyokong orang kaya yang berserikat. \"Mereka membuat Undang-undang, peraturan dan lain-lainnya berpihak untuk kepentingan mereka. Jadi, bisa dipastikan hasilnya bahwa pemerintahan yang akan terbentuk itu tidak akan mampu untuk memajukan penghidupan rakyat, tetapi memajukan penghidupan mereka para kapitalis ini, Oleh sebab itu Joni merasa pesimis dengan pemilu yang dia nilai menjadi jalan masuk oligarki untuk mencengkram kekuasaan, hingga dirinya tidak mendukung adanya pemilu. \"Saya salah satu orang yang tidak sepakat dengan pemilu karena itu jalan masuk Indonesia tidak akan mencapai apa yang seperti dicita-citakan kemerdekaan ini,\" tukasnya. Aktivis 98 itu juga menyampaikan untuk mencari jalan keluar di luar pemilu dengan mendorong perubahan dan kehendak bersama, serta tidak berkompromi dengan rezim yang berkuasa. Sedangkan Pengamat Sosial, Paulus masih optimis dengan pemilu. Tetapi, bila perubahan itu tidak terjadi, dia berpendapat cara lainnya adalah revolusi. \"Jadi, perubahannya bagaimana? Secara teoritis adalah dengan menumbuhkan kesadaran rakyat,\" ujarnya. (Rac)
Yudo Margono di Atas Kertas Menjadi Panglima TNI
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan pertemuan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (21/11/2022) mengindikasikan Yudo Margono akan menjadi calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sebelumnya saya sudah menjelaskan makna interaksi simbolik jika ada pertemuan Mensesneg Pratikno dengan tiga kepala staf angkatan. Siapa di antara ketiga kepala staf angkatan yang bertemu Mensesneg, itulah dia calon Panglima TNI,” ujar Selamat Ginting saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (22/11/2022). Kepastian pertemuan KSAL dengan Mensesneg Pratikno, diakui Laksamana Yudo kepada wartawan di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), hari ini (Selasa (22/11/2022). Kini, menurut Selamat Ginting, beberapa hari dalam pekan ini istana akan mengirimkan surat presiden yang isinya mencalonkan Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Hal ini dilakukan, kata dia, karena DPR akan menjalani masa reses mulai pekan kedua Desember 2022 hingga pertengahan Januari 2023. Sementara Jenderal Andika terhitung 21 Desember sudah berusia 58 tahun. Tidak mungkin TNI dipimpin jenderal pensiunan. “Untuk itulah proses pergantian Panglima TNI sebaiknya dilakukan sebelum Andika berusia pas 58 tahun. Memang hitungan pensiun militer Andika Perkasa diberlakukan di awal bulan berikutnya, yakni 1 Januari 2023. Sementara masa reses selesai pertengahan Januari 2023,” ujar Bung Ginting, panggilan akrabnya. Polemik soal calon Panglima TNI ini, kata dia, sekaligus akan mengakhiri penantian matra laut yang selama delapan tahun masa kepresiden Jokowi belum pernah diberikan kesempatan menjadi Panglima TNI. Pada periode pertama, Presiden Jokowi mempercayakan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Gatot Nurmantyo selama sekitar tiga tahun, kemudian Marsekal Hadi Tjahjanto selama sekitar empat tahun, dan Jenderal Andika Perkasa selama satu tahun. Yudo pun akan memimpin Mabes TNI selama satu tahun, karena pada 26 November 2023, ia akan pensiun dari dinas militer. Dalam pernyataan sebelumnya, Selamat Ginting mengungkapkan, siapa yang akan menduduki posisi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, bisa dilihat dari aktivitas Mensesneg Pratikno. “Jika Mensesneg bertemu KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, maka Dudung yang akan menjadi Panglima TNI. Jika Pratikno bertemu KSAL Laksamana Yudo Margono, maka Yudo yang akan menjadi Panglima TNI. Begitu pun jika Pratikno bertemu KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, maka Fadjar yang akan jadi Panglima TNI,” ujar Ginting yang tiga decade menjadi wartawan spesialis politik pertahanan keamanan negara. Setahun lalu, misalnya. Mensesneg menemui KSAD Jenderal Andika Perkasa di Mabesad. Pertemuan itu belakangan terungkap, istana mengirimkan surat presiden kepada DPR mencalonkan Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI. Menurutnya, pertemuan Mensesneg dengan calon Panglima TNI dalam ilmu komunikasi sejalan dengan teori interaksi simbolik. Memang, baik Mensesneg maupun Laksamana Yudo tentu saja tidak akan mengakui bahwa pertemuan itu membahas soal bursa calon Panglima TNI. Namun hal itu sudah cukup memberi makna berdasarkan ilmu komunikasi politik, yakni teori interaksi simbolik. “Teori yang memiliki asumsi manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain,” ujar kandidat doktor ilmu politik Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Unas. (sws)
Habib Umar Al-Hamid: Gempa Cianjur Jangan Dijadikan Panggung Politik dan Arena Kebohongan!
Jakarta, FNN- Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al-Hamid meminta kepada semua pihak untuk tidak menjadikan gempa Cianjur dimanfaatkan menjadi panggung politik dan pencitraan baik pemerintah, calon presiden maupun partai politik. Kita semua harus ikhlas dalam memberikan bantuan terhadap warga Cianjur yang terdampak akibat gempa. \"Jangan sampai musibah gempa Cianjur menjadi panggung politik, dan Arena kebohongan. Seperti yang terjadi pada musibah dan bencana sebelumnya di mana rakyat (korban-red) hanya diberikan janji, tapi masih banyak yang belum dibuktikan,\" ujar Habib Umar Al Hamid kepada wartawan, Selasa (22/11/2022). Menurutnya, kejadian Gempa Cianjur menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu uluran dan bantuan khususnya pemerintah dengan memberikan kebijakan khusus kepada para korban. \"Saya meminta dokter yang tergabung dalam IDI untuk memberikan bantuan terhadap korban gempa Cianjur dengan memberikan obat-obatan dan vitamin,\" jelas Habib Umar. Para elite politik, pejabat pemerintah, bakal capres termasuk parpol sementara mengurangi untuk tidak bereuforia dalam kegembiraan di tengah bencana gempa Cianjur. Kita harus prihatin, jangan berlebihan di mana ada saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami musibah akibat gempa. Dikatakan Habib Umar, jadikan gempa Cianjur untuk tempat dimana kita melakukan \' fastabiqul khoirot (berlomba-lomba dalam kebaikan)\'. \"Lakukan sesuatu gerakan terpuji, rasa ikhlas untuk memberikan bantuan korban gempa Cianjur. Fastabiqul Khoirot (berlomba-lomba untuk kebaikan),\" tutur Habib Umar. Lebih jauh Habib Umar menghimbau dan mengajak kepada seluruh Gubernur di Indonesia, untuk bisa memberikan bantuan korban gempa Cianjur. \"Dengan gotong royong akan bisa meringankan korban gempa Cianjur,\" jelasnya. Bukan itu saja, Habib Umar juga mengucapkan duka atas kejadian gempa di Cianjur. \"Saya mengucapkan duka cita atas gempa Cianjur. Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun,\" katanya. (*)
Peserta Munas Hipmi Adu Jotos, Para Petingginya Malah Jualan Proposal Tiga Periode
Jakarta, FNN - Semangat anak muda para pengusaha kita agaknya lebih banyak dipakai untuk adu jotos dan blantik Pilpres. Seperti kita ketahui bahwa pada Hari Senin, 21 November 2022, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hipmi, megadakan Munas di kota Solo, di kampung halamannya Pak Jokowi. Selain ada adu jotos antar anggota, ada juga pidato yang mesti kita cermati, yaitu pidato yang disampaikan oleh Plt Ketum Hipmi. Dalam pidatonya, Plt Ketua Umum Hipmi, Eka Sastra, mengusulkan agar ada penundaan pemilu. Kalau ada penundaan pemilu berarti ada perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Demikian juga Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang dalam sambutannya juga menyindir-nyindir masalah ini, dan kita tahu bahwa Bahlil memang operator untuk perpanjangan Pemilu ini. Oleh karena itu, FNN selalu mengingatkan bahwa ide perpanjangan masa jabatan presiden, apapun caranya, masih terus digerilyakan oleh mereka. “Saya bisa bayangkan pikiran para pengusaha ini, himpunan petinju muda Indonesia (Hipmi). Tetapi, lepas dari jotos-jotosan itu, Hipmi ini ada dalam ketegangan sebetulnya. Mau jadi profesional atau mau sekadar menimba rejeki dari APBD/APBN. Kan kita kenal watak itu dari dulu kan. Senior-senior Hipmi tentu sekarang lebih mampu mandiri, tetapi mental mencari proyek di keuangan negara kan masih ada. Itu sebetulnya yang menerangkan kenapa teman-teman Hipmi ini justru ingin mencari rasa aman dengan memperpanjang jabatan presiden, supaya kontrak-kontraknya masih jalan, supaya cash back segala macam masih bisa dia nikmatin. Itu artinya nggak ada fighting spirit. Kan profesional itu dia fight aja meskipun keadaan ekonomi memburuk, itu artinya kita mestinya fight, bukan minta perlindungan kekuasaan. Kan membujuk Pak Jokowi untuk jadi tiga periode itu artinya dia nggak aman kalau bukan Pak Jokowi pemimpin masa depan atau pemimpin berikutnya. Jadi, nggak ada fighting fighting spiritnya. Itu kritik saya,” ujar Rocky Gerung dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official edisi Selasa (22/11/22), yang dipandu oleh Hersubeno Arief, waratwan senior FNN. “Dan yang lebih penting adalah figur detagrafik yang ada di seluruh lembaga riset non-negara justru mereka baca juga. Bukan sekadar terima informasi dari Pak Jokowi bahwa kita bagus 5%, kita berhasil mengundang investasi. Iya, yang diundang 80 triliun yang masuk, yang keluar 176 triliun. Hal-hal begituan kan mesti mereka paham. Mungkin mereka paham, tapi mereka akhirnya panik ketika tahu bahwa Indonesia sedang menuju jurang. Itu kemudian muncul ide kalau begitu Pak Jokowi pimpin aja lagi. Logikanya, di era Jokowi kita menuju jurang, jadi ngapain dipimpiin Pak Jokowi terus. Mau masuk jurang apa?” tambah Rocky. Sebetulnya, kalau kita lihat wirausaha pada diri mereka, wiranya tidak ada dan usahanya justru tiga periode. Menurut Rocky, konyol. Mestinya betul-betul wira, perwira, bertempur dengan keadaan, bukan mencari selamat di dalam usulan-usulan konyol itu, tiga periode, perpanjang masa jabatan segala macam, atau tukar tambah dengan MPR. Kembali pada undang-undang 1945 boleh, tapi bukan dengan jalan tukar tambah. Seperti kita tahu bahwa anak-anak Hipmi ini pion, mereka dimainkan oleh para seniornya yang sekarang berada di dalam kekuasaan. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, itu kan tetap Kanda atau Abang segala macam, sapaan-sapaan yang ada uniknya, tapi juga ada semacam oportunisme di situ. Kalau sudah saling menyapa itu artinya nanti ada proposal yang mau ditandatangani. Jadi kita nggak lihat bahwa ide berwirausaha itu datang dari kemandirian, tergantung pada senior, harus baca dulu bahasa tubuh dari tokoh partai yang juga adalah mungkin senior mereka. Itu buruknya sifat dari Hipmi. Tetapi, di balik itu tetap ada yang lebih buruk, yaitu desain negara untuk memperalat Hipmi. Kan istana juga memperalat Hipmi.” “Jadi, cara berpikir itu yang diwakilkan oleh Saudara Bahlil, itu bukan sekadar berbahaya tapi menjijikkan,” tegas Rocky. Jadi apa pointnya. Kenapa nggak berani menghadapi keadaan ekonomi atau memutuskan bahwa mereka bisa bertahan dalam dalam periode kepemimpinan siapapun, pengusaha muda yang mandiri, lebih paham tentang masa depan. Mestinya Hipmi tunjukkan bahwa mereka lebih well inform dalam soal bisnis dibandingin dengan partai-partai politik. Jadi kalau mereka tergantung pada kekuasaan, itu artinya dia tidak punya fighting spirit untuk duel dengan pebisnis muda di seluruh dunia, lanjut Rocky. Sepertinya ini bukan gagasan dari mereka ini, ada yang mengimplan kepada mereka agar menjadi semacam bola pingpong dengan disampaikan oleh Hipmi. Karena, ini juga bukan yang pertama. Mereka sudah pernah meneriakkan yel yel “lanjutkan, lanjutkan” saat ulang tahun emas Hipmi. Jadi polanya sebenarnya sama. Tetapi, dengan demikian kita tahu bahwa gagasan untuk tiga periode itu tidak pernah akan mati selama belum ada pergantian rezim. “Iya, isu ini saya sudah dengar dari sebulan lalu saya muter ke Sulawesi, ke Palu, ke Kendari, ke Kalimantan Samarinda, dan bertemu dengan anak-anak Hipmi yang seringkali cegat saya di Cafe, terus mereka kumpulin teman-teman. Ide ini sudah masuk dalam pembicaraan. Jadi saya mulai curiga bahwa ada operasi di bawah. Tapi sebagian mereka merasa ngapain terlalu politis di pusat, sementara yang di daerah sebetulnya sudah kehabisan akses pada APBD. Jadi, kira-kira Hipmi pusat ngerti keadaan di daerah lalu kemudian digelontorkan isu bahwa nanti akan dapat proyek. Kan teman-teman Hipmi di daerah cuma menunggu proyek saja. Ada yang betul-betul mandiri, tapi kalau dia enggak ikut dengan Hipmi pusat dia nggak akan dapat akses pada kekuasaan,” jelas Rocky. “Jadi, sekali lagi, kritik saya teman-teman Hipmi ini, kalau Anda betul-betul wirausaha, kata wirausaha itu datang dari kata “wira” dan “usaha”. Wira artinya berani, usaha artinya coba terus. Jadi, bukan dengan menyerah lalu semuanya bisa dijadikan uang, termasuk tiga periode,” ujar Rocky Gerung. (sof)
Rocky Gerung: Cianjur Hancur, Sinyal Pemahaman tentang Arah Pembangunan
Jakarta, FNN - Acara Rocky Gerung Official tak lupa menyampaikan ungkapan duka cita yang mendalam untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang kemarin mengalami gempa. Meskipun skalanya tidak terlampau besar, tapi karena gempanya berpusat di daratan maka dampaknya luar biasa, seperti dapat dilihat di video-video di dunia maya serta berita-beritanya. Saat inii jumlah korbannya sudah mencapai ratusan dan mungkin masih akan terus bertambah, karena masih banyak yang terjebak di bawah reruntuhan. “Kita memang tinggal di atas ring of fire yang secara geologis selalu potensi gempa itu terjadi,\" kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief wartawan senior FNN dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Selasa (22/11/22). Saat itu kebetulan Rocky Gerung sedang berada di dekat Cianjur, tepatnya di sekitar Ciawi. Dia betul-betul kaget karena gempa yang terjadi cukup lama dan cukup keras. Ternyata memang episentrumnya 10 km di bawah Cianjur. Memang, keadaan gempa tidak bisa kita antisipasi. Ilmu pengetahuan hanya bisa memprediksi gempanya datang dan dengan kekuatan sekian skala richter. “Tetapi, daya tahan infrastruktur kita yang bermasalah sebetulnya. Dan itu yang juga menunjukkan betapa kemiskinan itu potensial untuk mengalami penderitaan ketika ada bencana. Kalau orang rumahnya mewah pasti konstruksinya bagus. Tapi ini kan penduduk yang rumahnya dari bata dengan campuran semen yang mungkin sangat sedikit dan potensi untuk runtuh. Jadi,sekaligus kita lakukan evaluasi terhadap keadaan bangsa kita. Kita betul-betul ingin bangun Ibukota yang kokoh padahal rakyat kita itu rumahnya rawan gempa,” ujar Rocky. Musibah gempa ini sekaligus semacam refleksi bahwa ada jalan yang dicor semen, tetapi rumah penduduknya reot sehingga potensi menderitanya besar. Kalau kita berpikir bahwa negeri ini didudukkan oleh Tuhan di atas bara gempa dalam sesar yang patahan-patahan itu, mestinya pemerintah berpikir untuk memperkuat infrastruktur di desa-desa. “Bukan Ibukota yang dia bikin bagus, dibikin kuat, bahkan dipindahkan dengan beton 30 meter ditanam,” ujarnya lagi. Sebetulnya, dengan mudah public policy mulai sekarang dibayangkan. Jepang punya pengalaman yang banyak dan teknologi anti-gempa di Jepang itu yang paling bagus. Tetapi, tetap dalam keadaan tertentu ada juga yang jadi korban. Ini sebetulnya yang kita sebut sebagai refleksi terhadap arah pembangunan. Kalau keuangan rakyat atau daya beli rakyat bagus, pasti dia akan membeli semen yang kuat. Pasti pondasinya dia akan tanam dua kali dari yang biasa, mungkin 3 meter ke dalam sehingga tahan gempa. Pasti dia akan beli atap baja ringan atau apa yang memungkinkan dia hidup aman. “Jadi, rasa aman rakyat sekarang mulai juga tergerus. Orang mulai berpikir potensi gempanya bisa muncul lagi nggak, karena selama sehari kemarin itu gempa susulannya banyak,” lanjutnya. “Jadi, satu paket kita mau terangkan bahwa ini negeri selalu ada dalam waspada bencana karena sifat geologis dari bangsa ini. Sifat geologis itu mustinya diterjemahkan menjadi sifat sosiologis, yaitu pemahaman kita tentang arah pembangunan. Jadi, sekali lagi, saya menginginkan infrastruktur itu dibangun di desa untuk memperkuat wilayah-wilayah yang rentan kemiskinan atau rentan gempa atau rentan bencana alam yang lain. Ada banyak bendungan-bendungan kecil yang sering sekali diterjang, selesai. Banyak jembatan di Jawa Barat, terutama kalau saya sedang muter-muter Jawa Barat itu sudah rentan semua. Sementara, Pak Jokowi tetap menganggap bahwa itu semua selesai bila IKN pindahkan. Itu soalnya. Tapi, sambil berduka cita, kita ingatkan arah kebijakan selalu membuat penderitaan lebih banyak pada mereka yang rentan di akar rumput.” (sof)
POPULER
