ALL CATEGORY
Berpotensi Dibawa ke Mahkamah Internasional: Gas Air Mata Penyebab Kematian Aremania!
Jika menyimak hasil uji laboratorium dari sampel gas air mata itu, maka yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa polisi sampai harus membawa dan menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan itu? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN TEPAT peringatan 40 hari atas tewasnya 135 suporter Aremania di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022, suporter Arema FC itu menggelar aksi damai pada Kamis (10/11/2022). Ratusan suporter mengusung keranda dan membentangkan spanduk besar berlatar hitam dengan tulisan bernada sindiran yang menyasar aparat, “Urus Bokep Gerak Cepat Urus Tragedi Lemah Syahwat”. Aksi tersebut diposting melalui akun Twitter @punditfootball yang terpantau pada Jumat (11/11/2022) ini. Suporter Aremania menyentil langkah aparat yang cepat menangani skandal video porno “Kebaya Merah” di Kota Surabaya dibandingkan mengusut tragedi Kanjuruhan yang menurut Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) bentukan pemerintah dan Komnas HAM, dipicu dari aksi tembakan gas air mata dari aparat selepas pertandingan Arema FC Vs Persebaya itu. Dus, “40 hari pasca Tragedi Kanjuruhan, Aremania menggelar aksi pada Kamis sebagai bentuk kekecewaan karena lambatnya pengusutan,” cuit pemilik akun @punditfootball mengunggah foto yang nampak menunjukkan Aremania menggelar aksi dengan mengenakan busana serba hitam. Aremania membawa 135 keranda dalam aksinya representasi atas jumlah korban tewas, termasuk tragedi yang menjadi salah satu terbesar dalam pertandingan sepak bola profesional dunia. Dalam aksinya, Aremania juga memperlihatkan para foto korban. Selain keranda, Aremania FC ikut membawa spanduk, banner, hingga poster ungkapan duka maupun tuntutan untuk keadilan dalam penegakkan hukum Tragedi Kanjuruhan. Salah satu spanduk diantaranya juga tampak menyindir pengusutan kasus Tragedi Kanjuruhan yang dinilai urung menemukan titik temu. “Sementara, untuk penindakan kasus video porno terbilang cepat. Padahal, bukti foto dan video terkait Tragedi Kanjuruhan jauh lebih banyak,” lanjut keterangan tertulis Pundit Football disertai video singkat. Aremania menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi memperingati 40 hari Tragedi Kanjuruhan. Salah satu tuntutan utama mereka yakni memproses secara hukum seluruh aktor di balik tragedi Kanjuruhan, termasuk petugas yang menembakkan gas air mata. Mereka juga menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, seluruh korban dan keluarga dalam tragedi layak menerima kompensasi. Bersamaan dengan 40 hari peringatan terbunuhnya 135 Aremania itu, jauh dari Malang, Ketua DPR Puan Maharani dan ibunya yang juga Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih ke Korea Selatan. Padahal hari itu juga bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2022, keduanya memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korsel daripada ke Stadion Kanjuruhan, yang waktu tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Kedua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga. Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korsel. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jarak Jakarta – Malang cuma sekitar 1.000 km saja. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! Meski kedua tokoh politik itu tidak peduli dengan korban Stadion Kanjuruhan, toh masih banyak rakyat yang menaruh empati kepada mereka. Langgar HAM Berat Salah seorang diantaranya adalah budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, mendukung suporter Arema FC, Aremania, untuk melaporkan tragedi Stadion Kanjuruhan ke Mahkamah Internasional. Mengutip Kompas.com, Sabtu (05/11/2022, 19:40), dukungan Cak Nun pada Aremania itu disampaikan saat berkunjung ke Gate 13 Stadion Kanjuruhan, Jumat (4/10/2022) sore. Ditemani Aremania dan warga sekitar, Cak Nun mendatangi Gate 13 stadion yang menjadi titik fatal tragedi Kanjuruhan. Kemudian, dilakukan tabur bunga dan doa bersama untuk para korban yang tewas pada tragedi memilukan itu. Cak Nun menyayangkan terjadinya tragedi Kanjuruhan. Baginya, hal ini bisa terjadi karena adanya respons berlebihan aparat terhadap Aremania dengan tembakan gas air mata. Padahal, kata Cak Nun, suporter kecewa lalu turun ke lapangan itu biasa. “Tidak hanya Aremania, cara suporter sepak bola di Inggris pun justru lebih parah dari ini,” ujar budayawan yang juga biasa disapa Mbah Nun itu. Tokoh intelektual muslim Indonesia itu juga berpesan kepada Aremania dan warga Malang untuk terus mengawal proses hukum tragedi ini. Cak Nun juga siap memfasilitasi Aremania untuk melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Cak Nun kemudian bertanya, ”Aremania ada yang sudah melaporkan kejadian ini ke Mahkamah Internasional, di Den Haag, Belanda? Kalau belum, ini saya membawa teman dari Yayasan Kalimasada Nusantara. Mereka siap memandu Aremania membawa tragedi ini ke Mahkamah Internasional.” Mahkamah Internasional (International Criminal Court-ICC) adalah peradilan yang menangani kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan. Kasus pelanggaran HAM berat akan ditangani Mahkamah Internasional jika negara dirasa tidak mampu karena terjadi kegagalan sistem peradilan nasional secara menyeluruh maupun sebagian. Mahkamah Internasional juga bisa turun tangan jika sebuah negara dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan proses peradilannya. Cak Nun kemudian berharap dilakukan pengibaran 135 bendera setengah tiang di area Stadion Kanjuruhan, sebagai bentuk simpati kepada korban. Apalagi jika Pemerintah Daerah setempat kemudian mendukung dengan cara mengibarkan bendera merah putih setengah tiang se-Malang Raya. “Itu lebih baik,” kata Cak Nun. Sementara, hasil uji laboratorium memastikan ada komponen ikutan dalam gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Komponen ikutan itu hasil penguraian senyawa utama di serbuk yang membahayakan. Hasil uji pada dua laboratorium ini mengungkap, selain senyawa CS gas yang menjadi komponen utama gas air mata, setidaknya ada empat senyawa lain yang ditemukan. Melansir Kompas.com, Kamis (10 November 2022 05:27 WIB), menyebutkan, komponen utama dari gas air mata adalah O-chlorobenzylidene malononitrile sebanyak 49,6 persen. Senyawa ini dikenal dengan sebutan CS gas. Namun ada empat komponen ikutan hasil penguraian CS gas yang ditemukan yakni, 2-chlorobenzaldehyde (36,5%), 0-chloropropylbenzene (11,6%), benzene (1,2%), dan benzyl dichloride atau p-Chlorobenzyl chloride (1,1%). Empat komponen ikutan dari sampel gas air mata yang ditembakkan polisi di Stadion Kanjuruhan memiliki sifat beracun, mudah terbakar, menimbulkan kerusakan organ tubuh, dan pada kondisi tertentu bisa memicu kematian. “Semua senyawa bisa memicu kanker. Ketika kena paparan gas, maka akan menjadi senyawa berbahaya,” kata peneliti AKS ditemui kampusnya, Rabu (2/11/2022). Sampel yang diuji merupakan gas air mata yang ditemukan di tribun utara Stadion Kanjuruhan. Menurut AKS, CS gas terurai menjadi empat senyawa berbahaya karena penyimpanan yang tidak layak, telah kedaluwarsa, serta akibat kelembapan udara. Senyawa ikutan ini teridentifikasi setelah peneliti melarutkan serbuk gas air mata dan memasukkannya ke mesin bernama Gas Chromatography Mass Spectrometer. “Pada menit ke-29, kami mendapatkan spektra (seperti sidik jari) senyawa ini,” ungkap AKS.. Faktor lain yang memperparah dampak gas air mata yaitu waktu penembakan malam hari. Penguraian zat gas air mata pada malam hari itu, kata AKS, lebih lambat dibanding siang hari karena pengaruh suhu udara. Empat komponen ikutan dari sampel gas air mata yang ditembakkan tersebut memiliki sifat beracun, mudah terbakar, menimbulkan kerusakan pada organ tubuh, dan pada kondisi tertentu bisa memicu kematian. Semua senyawa bisa memicu kanker. Ketika kena paparan gas, maka akan menjadi senyawa berbahaya. Hasil uji laboratorium dari salah satu kampus negeri di Jatim ini terkonfirmasi dengan pengujian sepuluh sampel gas air mata di laboratorium milik lembaga riset pemerintah. Dari dokumen hasil uji laboratorium yang diperoleh Kompas, salah satu butir risalah penelitian menyebutkan, dari semua sampel yang diuji itu, terdapat senyawa lain yang diperkirakan hasil penguraian CS gas. Namun tidak ada penjelasan nama senyawa lain tersebut. Risalah menyebut kemungkinan penambahan senyawa lain pada sepuluh sampel gas air mata. Sepuluh sampel gas air mata yang diuji di laboratorium milik lembaga riset pemerintah ini berasal dari Satuan Brimob Polda Jatim, Shabara Polres Malang, dan suporter Arema FC. Sampel berupa amunisi gas air mata hijau polos, ungu polos, merah polos, amunisi flashball powder kaliber 4 mm (merah), amunisi flashball smoke kaliber 4 mm (kuning), amunisi biru polos, selongsong perangkat gas air mata, amunisi silver polos, amunisi silver GL-2303/L, dan amunisi CS flashball. Jika menyimak hasil uji laboratorium dari sampel gas air mata itu, maka yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa polisi sampai harus membawa dan menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan itu? Bukankah FIFA melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion? Siapa yang mengizinkan dan perintahkan penembakan tersebut? Jangan korbankan polisi di level bawah untuk urusan ratusan nyawa yang melayang ini. Tidak salah kalau kemudian Cak Nun siap memfasilitasi jika Aremania pada akhirnya membawa tewasnya 135 suporter di Stadion Kanjuruhan ini ke MI di Den Hag, karena ini masuk kategori pelanggaran HAM berat. (*)
Heboh, Anies Baswedan Bertemu Gibran, Ada Deal Politik Apa?
Solo, FNN - Kemarin, saat pertemuan KTT G20 yang dihelat oleh Pak Jokowi di Denpasar, Bali, mulai dilaksanakan, ada kehebohan terjadi. Bukan kehebohan dalam KTT, tapi kehebohan di kampung halaman Pak Jokowi sendiri, yakni di kota Solo. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang saat ini menjadi Walikota Solo, menemui Anies Baswedan di sebuah hotel di kota Solo. Pertemuan ini langsung menjadi trending topic Indonesia dan kata kunci \"Gibran bertemu dengan Anies\" itu paling banyak dicari di Google. Topik ini pula yang dibahas oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, dalam kanal YouTube Hersubeno Point edisi Selasa, 15 November 2022. Menurut Hersu, pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran ini jelas sangat menghebohkan karena pertemuan ini terjadi di tengah tensi politik yang memanas akibat pencalonan Anies Baswedan oleh partai Nasdem, atau tepatnya oleh Surya Paloh. Tak heran jika banyak orang bertanya-tanya, ada apa ini? Orang pun pasti akan menduga-duga bahwa ada deal-deal politik tertentu. Padahal, bukan rahasia umum lagi bahwa Jokowi tidak suka dengan Anies, bahkan sejak Anies menjadi Mendiknas hingga akhirnya direshuffle oleh Pak Jokowi. Padahal, waktu itu kinerja Anies sebagai menteri menjadi salah satu yang paling mencorong. Hal itu diketahui dari hasil survei, bahkan setelah Anies tidak lagi menjabat jadi menteri, Anies masih masuk dalam tiga besar menteri yang dinilai kinerjanya baik. Kelihatannya waktu itu Pak Jokowi melihat Anies sebagai calon matahari kembar yang bisa menjadi pesaingnya. Oleh karena itu, sebelum dia membesar, dia harus dipangkas lebih lebih dulu. Tetapi, ternyata perjalanan sejarah membawa Anies ke posisi yang jauh lebih strategis dibandingkan sebagai Menteri, hingga pada Pilkada 2017 terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta mengalahkan calon yang didukung oleh Jokowi, yakni Ahok. “Setelah itu, Anies kemudian betul-betul menjadi semacam matahari kembar: Jokowi di Jalan Merdeka Utara, Anies di Jalan Merdeka Selatan,” kata Hersu. Oleh karena itu, lanjut Hersu, kabarnya, pencapresan Anies Baswedan oleh Surya Paloh membuat Jokowi marah besar, apalagi Nasdem adalah partai koalisi pendukung pemerintah. Pasti Pak Surya Paloh tahu bahwa Pak Jokowi tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden, tapi tiba-tiba dia membelot, dia mencalonkan diri, bahkan sendirian, karena PKS dan Demokrat sampai sekarang belum belum sepakat untuk mengusung Anies, tepatnya belum mendeklarasikan. Dengan ini, kelihatannya Pak Surya Paloh sengaja menyelamatkan Anies yang pada waktu itu ditarget oleh ketua KPK, Firly, untuk jadi tersangka. Jadi, sebelum dijadikan tersangka, Surya Paloh mendahului dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem. Namun, spekulasi bahwa Jokowi marah dibantah oleh Surya Paloh. Dia mengaku bahwa rencana deklarasi Anies capres sudah disampaikan kepada Pak Jokowi dan Surya Paloh mengklaim Pak Jokowi menyambut menyambut dengan baik. Namun, baik dari gestur tubuh maupun pernyataan Pak Jokowi, tampak sekali bahwa Pak Jokowi sangat kesal dan marah, atau netralnya tidak berkenan. Hersu melanjutkan bahwa setelah itu tensi politik makin memanas. Banyak desakan untuk mereshuffle menteri-menteri dari Nasdem, terutama dari PDIP. Ketika muncul berbagai desakan, Surya Paloh mengaku pasrah, karena itu hak prerogatif dari Presiden Jokowi, meski sebetulnya Nasdem masih ingin mengawal Presiden Jokowi dan Ma\'ruf Amin itu sampai akhir masa jabatan, 2024. Kembali ke soal pertemuan Gibran dan Anies, tidak jelas ini inisiatif pertemuan dari siapa. Yang kita tahu, pagi itu Gibran yang mendatangi hotel tempat Anies bermalam, di sebuah hotel di kota Solo. Seperti bisa dilihat di video, setelah bertemu kemudian mereka berjalan masuk ke restoran dan ngobrol berdua selama sekitar 40 menit. “Saya senang sekali tadi pagi bisa menyambut beliau dan sarapan sambil ngobrol. Luar biasa, banyak hal yang kita obrolin,” kata Anis ketika memberikan penjelasan kepada media selesai pertemuan. Penjelasan dan foto-foto pertemuan ini juga diunggah di Instagram pribadi Anies Baswedan. Dalam instagram pribadinya itu Anies menjelaskan alasan pertemuan itu adalah karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota. Kata Anies, salah satu materi pembicaraannya adalah terkait pengembangan kendaraan umum. Hal itu dibenarkan oleh Gibran. Selain masalah kendaraan umum, mereka juga banyak berbagi pengalaman terkait pengelolaan kota pada umumnya. Yang menarik, kata Hersu, usai pertemuan, Gibran dan Anies mengganti celana panjang mereka dengan sarung batik, bahkan Gibran kemudian melepas sepatunya dan mengganti dengan sendal jepit. Dan yang lebih menarik, mereka berdua kemudian masuk ke satu mobil menuju lokasi haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi yang digelar di Pasar Kliwon dan kelihatannya menggunakan mobil Anies. “Luar biasa sekali ini pemandangannya,” ujar Hersu. ”Walaupun Gibran dan Anies mengaku tidak bicara politik, tapi pertemuan mereka kita itu sendiri, bahasa tubuh mereka sendiri, dan kemudian pernyataan mereka yang saling memuji, sulit bagi kita melepaskan bahwa ini bukan merupakan sinyal politik, “ kata Hersu. Pertemuan keduanya ini, lanjut Hersu, kalau diamati di media, termasuk media sosial, itu disambut secara berbeda di antara dua kubu yang berseberangan. Kubu pendukung Anies Baswedan menyambut positif pertemuan itu. Sementara, kubu penentang Anies menilai sebaliknya. Yunanto Wijaya, pemilik lembaga survei pendukung garis keras Ganjar, misalnya, menyindir Anies dan mengkritik ”Cie, hari ini ada yang minta waktu ketemu sarapan bareng Walikota Solo”. Demikian juga anggota DPR RI dari PDIP, Said Abdullah, menilai bahwa ini pasti ada udang di balik batu pertemuan Anies dengan Gibran. Bahkan, dia menilai bahwa selama ini Anies minim prestasi selama memimpin Jakarta sehingga berupaya mendompleng nama Putra Presiden Jokowi untuk mendapat dukungan. “Ini dalam rangka Anies memperbesar suaranya karena Anies tidak punya kinerja,” kata Said Abdullah. Benarkah Anies tengah melakukan manu politik dengan bertemu Gibran? “Saya kira nggak salah juga kalau ada penilaian tersebut. Wajar kalau politisi itu bertemu dengan politisi yang lainnya, itu pasti ada target-target politik tertentu. Sangat mungkin Anies ini ingin menurunkan tensi ketegangan politik dengan Jokowi dengan cara mengirim sinyal atau pesan-pesan politik lewat Gibran,” kata Hersu. Tapi, yang terjadi juga bisa sebaliknya, lanjut Hersu. Kalau melihat langkah Gibran belakangan ini, dia banyak melakukan manuver dan menunjukkan ini ada tanda-tanda dia ingin keluar dari bayang-bayang politik bapaknya, ujar Hersu. Dia, misalnya, beberapa waktu yang lalu bikin heboh dengan menemui Rocky Gerung di rumah pribadinya. Padahal, kita tahu bahwa hampir setiap hari bersama saya Bung Rocky Geruh mengkritik Presiden Jokowi, tetapi Gibran bisa dengan santai menemui Rocky Gerung. “Jadi, luar biasa juga langkah manuver dari Gibran ini,” ujar Hersu. Menurut Hersu, sebelum ketemu Anies, Gibran juga memuji Anies dengan menilai Anies sebagai gubernur yang berhasil membangun kota Jakarta. Jadi, apakah ini manuver politik dari Anies atau dari Gibran atau manuver dari keduanya? Bagaimana penilaian Anda? Forum News Network mendorong terus proses-proses semacam ini, dengan harapan bisa menurunkan ketegangan politik dan yang paling penting bisa mengakhiri pembelahan. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Gibran tidak hanya membawa kebaikan mereka berdua, tapi juga membawa kebaikan kita bersama, terutama untuk mengakhiri pembelahan di antara bangsa kita. Demikian Hersubeno Arif mengakhiri pembahasannya. (Ida,sws)
Pembunuhan Enam Pengawal HRS di KM 50 Tol Cikampek adalah Pelanggaran Berat, Jokowi Harus Bertanggungjawab!
Oleh Marwan Batubara - Koordinator TP3 Pada Selasa 15 November 2022, perwakilan dari TP3 dan UI Watch telah menyampaikan laporan pembantaian terhadap enam (6) pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Kantor Perwakilan PBB di Jakarta. TP3 dan UI Watch prihatin terhadap pembunuhan sadis di luar hukum terhadap keenam syuhada pada 7 Desember 2020, yang dilakukan oleh aparat negara di sekitar Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan jalan tol KM50 Jakarta-Cikampek. TP3 telah melakukan penelitian secara menyeluruh dan hasilnya disajikan dalam bentuk Buku Putih yang juga telah diserahkan ke Kantor Perwakilan PBB tersebut. TP3 menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, pelakunya harus diadili sesuai ketentuan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hasil penelitian TP3 menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan negara (State crime), karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap enam pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh, dan sebelum dibunuh terlebih dahulu disiksa. Pembunuhan enam pengawal HRS telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1993 dan Statuta Roma 1998. Dengan demikian, kondisi dan proses eksekusi dapat dianggap sebagai tindakan penyiksaan berdasarkan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 1984. Kejahatan tersebut merupakan tindakan brutal dan kejam oleh Negara terhadap rakyat, bukan sekedar kejahatan oleh pelaku individual. Namun, Pemerintahan Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa hal tersebut hanya kejahatan biasa melalui “kerja sama erat” dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang terlibat dalam pengusutan kasus pembunuhan sadis tersebut. Dalam hal ini, Komnas HAM bukannya melakukan penyelidikan sesuai ketentuan UU No.26/2000. Karena itu Komnas HAM hanya menghasilkan apa yang disebut sebagai “Laporan Pemantauan”. Sesuai laporan Komnas HAM pada 11 Januari 2021 disebutkan bahwa Negara mengakui pembunuhan pada 7 Desember 2020 di KM50 terhadap empat korban adalah pembunuhan di luar hukum. Komnas juga menegaskan bahwa dua korban lainnya dibunuh untuk membela diri. Hal ini membuktikan adanya niat sistematis untuk menipu publik dan menutupi keterlibatan aparat Negara dalam pembunuhan tersebut. Tindakan menutup-nutupi kasus kejahatan kemanusiaan ini berlanjut ketika Negara/Pemerintah menuntut dan mendakwa anggota Polri, Yusmin Ohorella dan Fikri Ramadhan bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan tersebut. Keduanya adalah anggota Polri yang diduga sebagai pembunuh yang melanggar hukum. Keduanya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Jumat (18/3/2022). Namun, belakangan Majelis Hakim PN Jaksel) dan MA membebaskan kedua anggota Polri tersebut. Selama ini TP3 telah dengan jelas menyatakan bahwa persidangan di PN Jaksel adalah komedi. Karena semua korban sudah meninggal, mereka tidak bisa dimintai keterangan di persidangan. Selain itu saksi-saksi dari Pengawal HRS yang masih hidup tidak pernah diminta untuk bersaksi. Informasi yang didengar di Pengadilan hanya dari polisi dan pejabat negara. Tetapi itu bukan dari keluarga korban atau Pengawal HRS. Oleh karena itu, TP3 menyatakan bahwa ini bukan pengadilan yang kedibel, tetapi pengadilan dagelan. Sampai saat ini, Negara/Pemerintah Republik Indonesia belum secara terbuka mengakui tanggungjawabnya atas pembunuhan enam pengawal HRS. Selain itu, pemerintah pun telah gagal menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga para syuhada atas kematian mereka dan bagaimana mereka dibunuh. Hal ini menunjukkan bahwa Negara/Pemerintah memang tidak berniat memproses kasus tersebut secara seksama, sehingga karena itulah persidangan di PN Jaksel layak disebut lelucon tak lucu. TP3 dan UI Watch menegaskan Pemerintahan Jokowi tetap berhutang keadilan kepada para korban dan keluarganya, karena proses pengadilan pro justisia sesuai UU No.26/200 belum pernah berlangsung. Oleh karena itu, TP3 dan UI Watch akan terus menuntut Presiden Jokowi, yang merupakan pemimpin aparatur dari lembaga-lembaga Negara yang terlibat pembunuhan, untuk bertanggung jawab menuntaskan kasus pembunuhan sadis tersebut secara adil, transparan dan dapat diterima publik. Akhirnya dalam surat kepada Perwakilan PBB tersebut TP3 dan UI Watch menyampaikan rekomendasi sbb: 1. Negara/Pemerintah harus melakukan penyelidikan obyektif, adil dan transparan atas pembantaian enam pengawal HRS melalui penyusunan catatan penting atas masing-masing tersangka pelaku dan mengidentifikasi mekanisme pertanggungjawaban formal, seperti Pengadilan HAM Indonesia, pengadilan ad hoc atau gabungan, sesuai UU No.26/2000. 2. Negara harus mengakui hak-hak korban dan keluarganya, termasuk menyampaikan permintaan maaf, menjamin rehabilitasi korban pembunuhan, dan memberikan restitusi bagi keluarga korban. 3. Selain itu, Negara/Pemerintah harus melakukan peradilan yang adil dan kredibel melalui pengadilan yang independen dan akuntabel serta mencegah impunitas bagi para pelanggarnya. (*)
PT Liga Indonesia Baru Tunjuk Ferry Paulus sebagai Dirut Baru
Jakarta, FNN – Ferry Paulus resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2022 yang digelar di Ruang Semeru, The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/11). Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Ferry juga melepas jabatan sebelumnya sebagai Direktur Olahraga di Persija Jakarta. \"Saya dipintakan untuk membawa PT Liga Indonesia Baru memasuki satu barangkali dimensi yang baru. Menuju ke transformasi barangkali,\" ujarnya dalam Konferensi Pers PT LIB yang dimulai sekitar pukul 18.00 WIB. Ferry menyadari bahwa memegang jabatan sebagai Direktur Utama merupakan tanggung jawab yang berat, terlebih pasca Tragedi Kanjuruhan. Ia mengatakan bahwa jabatan ini hanya akan dipegangnya selama 2-3 bulan. \"Saya hanya bersedia untuk, dalam dua atau tiga bulan ke depan karena memang sejujurnya, saya sendiri juga banyak kesibukan daripada sepak bola ini,\" ungkapnya. Dalam jumpa pers tersebut, Juni Rahman selaku Komisaris Utama yang memimpin rapat juga memaparkan susunan Dewan Komisaris serta Dewan Direksi PT LIB. Anggota komisaris terdiri dari Yabes Tanuri (Perwakilan Bali United), Ponaryo Astaman (Perwakilan Borneo FC), Ardian Satya Negara (Perwakilan Dewa United), dan Roofi Ardianto (Perwakilan RANS Nusantara FC). Sementara untuk Dewan Direksi diisi oleh Ferry Paulus sebagai Direktur Utama, Munafri Ariffudin selaku Direktur, dan Sudjarno tetap sebagai Direktur Operasional. Selain itu, Ferry sebagai dirut baru mengatakan bahwa terobosan baru yang akan dilakukan di antaranya meningkatkan revenue dengan dilakukan review serta melakukan koreksi terhadap kesepakatan kerja dengan pihak terkait. Ferry juga membahas kelanjutan Liga 1 yang telah terhenti sejak Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Ia menyatakan belum ada kepastian mengenai format liga tersebut. \"Jadi, belum ada keputusan tentang format dan seperti apa itu akan bergulir. Ini akan dilakukan proses, mulai besok kita akan melakukan proses perizinan,\" kata Ferry menjelaskan. (oct)
Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Geodesi Dapat Restu Ketua Umum PP IA-ITB Pimpin IA-ITB 2010
Jakarta, FNN - Sosok yang digadang-gadang menjadi Ketua Pengurus Komisariat Ikatan Alumni ITB 2010 (IA-ITB 2010), Kemal Ar-Raniri, tampak sumringah saat para jurnalis meminta keterangan pada dirinya, Selasa, 15 November 2022, malam. Pasalnya, Kemal, sapaannya, baru mendapat restu dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITB (PP IA-ITB), Gembong Primadjaja, untuk menjadi Ketua IA-ITB 2010. \"Alhamdulillah, lampu hijau dari mas Ketum (Ketua Umum-red).\", kata Kemal singkat. Ketika ditanya isi pembicaraannya dengan Ketua Umum PP IA-ITB, Kemal menjawab bahwa pertemuan hangat tersebut sebatas silaturahmi. \"Sebagai alumni ITB, saya tentunya perlu bersilaturahmi dengan beliau (Gembong-red).\" tambah eks Ketua Ikatan Mahasiswa Geodesi ini. Kemal yang sejak awal meyakini bahwa niat mulianya menyatukan 3.000-an alumni ITB angkatan 2010 akan mendapat kemudahan, menjadi semakin yakin. \"Insya Allah Surat Keputusan pembentukan IA-ITB 2010 dari mas Ketum akan segera terbit dan ada perwakilan kami yang hadir di Pangkalpinang saat Rapat Kerja Nasional IA-ITB bulan depan.\", tutup Kemal sambil pamit kepada para jurnalis. (*)
Drama Benci tapi Rindu Ending by Rujuk di Bali
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PENGETAHUAN sejarah penting dalam politik, pahami econ penting sebagai indikator sejarah. Politik adalah infrastruktur sosial pembangunaan ekonomi. Karena Itu Joe Biden just keep smiling saat bertemu Presiden Joko dan Pak Joko kata, World econ important, Sir. Selama KTT G20 Pak Joko hanya terima dua kunjungan Presiden: Joe Biden dan Erdogan Turki. Presiden Turki kasih briefing ke Pak Joko soal Ukraine. Soal yang Indonesia mau hindarkan dari G20. Ga enak mungkin sama kamerad Ruski. Ternyata perang Ukraine vs Rusia masuk juga ke pentas G20 pada 15/11/2020. Soal tamu Pak Joko. Menlu Retno sebelumnya mengatakan bahwa yang mau bertemu Pak Joko antri saking banyaknya. Sebenarmya USA yang ajak China berteman pada tahun 1971 melalui pingpong diplomacy. Kemudian Presiden Nixon berkunjung ke Peking, belum ganti nama Beijing. Saat itu di USA sedang bangkit Flower Generation yang anti perang. Hubungan kedua negara lancar, sampai era Obama baru terjadi ketegangan. Tahun 2008 USA krisis karena Financial Institution banyak yang tanam duitnya di China. 2010 econ USA pulih. Sejak itu pemerintah USA keras pada China bahkan sejak Biden, China dikepung. Di Indobesia kecebong-kucai pada hantam USA. Pada 14/11/2022 terjadi \"adegan mencuri adegan\". Jangankan kecebong-kucai, hatta sahibul hajat (tuan rumah) pemerintah Indonesia kaget karena Presiden USA dan China jadikan Bali sebagai tempat pertemuan sangat bersejarah dalam politik global Agenda G20 jadi implisit. Gagal lagi bapak kita jadi tokoh dunia. Pantesan kawal keamanan sangat istimewa.. Pantesan Menlu Rusia sempat digotong ke rumkit. Masalah politik yang disepakati USA-China: 1. Taiwan status quo 2. Waspadai Korut yang mau miliki senjata nuklir 3. Cegah Rusia gunakan senjata nuklir ke Ukraine 4. Jangan langgar HAM di Sin Jiang dan Hongkong. Hari pertama G20 15/11/2022 diwarnai dengan tersinggungnya Menlu Rusia dengan isi apa yang disebutnya draft komunike G20. Tak dijelaskannya draft ini bole-nemu dimana. Isinya menyudutkan Rusia dalam perangnya dengan Ukraine. Mayotitas negara peserta siap gasak Rusia dalam komunike. Indonesia? Di Pnompenh Pak Joko kata tak mau jadi negara proxy. Pengertian politik bebas aktif iru tak bebas dari system nilai2 kemanusiaan yang haqiqi. (RSaidi).
LaNyalla: Sesi Ketahanan Pangan G20 Sebaiknya Bahas Kedaulatan dan Dengar Suara Aktivis Lingkungan
Denpasar, FNN – Salah satu ancaman global yang serius adalah krisis pangan dunia. Dan peringatan soal itu sudah disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO). Sehingga, dalam pembahasan G20 Sesi Ketahanan Pangan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri. “Artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang kita tidak berdaulat. Alias yang masih harus kita impor. Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak,” tandasnya (15/11/2022) di Bali. Untuk itu, industri penunjangnya harus dibangun di sini, dengan bahan baku yang ada di sini. Dikatakan LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brazil, Tiongkok dan India. Tetapi Indonesia masih mendiskusikan. Padahal kita memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu. “Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” imbuhnya. Karena itu ia berharap, Sesi Ketahanan Pangan G20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi dan lainnya. Yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka. “Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas,” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menkeu, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari Pandemi Covid, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan. LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. Ketua DPD RI menghadiri KTT G20 didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (mth/*)
Rencana Satgasus KY Seperti Jurus Pendekar Mabok
Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis-CBA TERJERATNYA dua Hakim Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh membuktikan bobroknya kinerja Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga keluhuran, martabat, dan memverifikasi Hakim Agung. Perlu dicatat, masalah jual-beli perkara oleh hakim bukan kali ini saja terjadi, tercatat sejak 2012 sampai 2019 terdapat 20 hakim yang terjerat. Menyikapi fenomena luar biasa ini, baik Mahkamah Agung (MA) maupun KY belum menunjukkan langkah serius dan konkrit. Sebagai contoh yang tengah dilakukan Komisi Yudisial bukannya melakukan evaluasi terhadap kinerja di internalnya, yang dilakukan malah ingin membentuk Satgasus yang secara tidak langsung mengamini bahwa Komisi Yudisial memiliki kinerja yang rusak. Rencana Komisi Yudisial yang ingin membentuk Satgasus, adalah tindakan reaksioner atau tidak lebih dari jurus mabok yang tidak jelas landasan atau dasar hukumnya dan tidak terukur karena tidak jelas tujuannya. Sudah sejak 2012 atau setidaknya tahun 2019 dimana terdapat oknum hakim terlibat korupsi, tapi baru saat ini Komisi Yudisial ingin membentuk Satgasus. Idealnya, tanpa embel-embel Satgasus jika saja tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial dijalankan dengan baik tidak akan ada cerita puluhan hakim terjerat karena melakukan jual-beli perkara. Komisi Yudisial adalah lembaga negara penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan pada hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Selebihnya, UU Nomor 18 Tahun 2011 pasal 20 menjelaskan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, sehingga Komisi Yudisial harus melakukan pemantauan, dan pengawasan terhadap perilaku hakim, bukan malah membentuk Satgasus yang akan menghabiskan anggaran negara. Komisi Yudisial memang sudah seharusnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dalam rangka pemantauan terhadap indikasi pelanggaran-pelanggaran kode etik hakim oleh para hakim. Sehingga, persyataan yang disampaikan tidak lagi “akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum”, tapi memang seperti itulah seharusnya dilakukan oleh komisi yudisial sejak dulu. Pernyataan Komisi Yudisial yang ingin “membentuk satgasus” dan “akan bekerjasama dengan aparat hukum” dalam menjaga hakim merupakan bukti minimnya kinerja Komisi Yudisial, minimnya pemahaman Komisi Yudisial dalam menjalankan amanat Undang-Undang. Sehingga, keinginan Komisi Yudisial untuk membentuk Satgasus dan bekerjasama dengan aparat hukum hanyalah upaya Komisi Yudisial lari dari tanggungjawab, dan Komisi Yudisial hanya akan melakukan pemborosan terhadap anggaran negara. Tidak perlu lagi membuat Satgasus. Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial patut kembali membaca undang-undang terkait tugas fungsi dan wewenangnya. Banyaknya hakim yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi membuktikan bahwa selama ini Komisi Yudisial belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan diperlukan pembenahan internal. Mulai dari proses seleksi hakim, pembinaan dan pengawasan hakim, serta sanksi dan hukuman bagi hakim yang melanggar hukum, keseluruhannya perlu dievaluasi, bukannya membuat Satgasus yang berpotensi menambah beban APBN. (*)
Rakyat Kelaparan, Mengapa Orang Islam Berhaji yang Disalahkan?
Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung PASAL 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam UU itu gak ada disebut orang Islam diamanatkan negara supaya fakir miskin tidak terlantar dan mati. Jelaskan apa ada undang-undangnya. Tapi, KOMPAS bikin artikel yang jadi berita lebih baik membiarkan orang kelaparan daripada pergi haji. Orang miskin dan anak terlantar bukan tugas orang pergi haji. Itu kewajiban negara. Tapi bagaimana rakyat bisa diurus kalau yang ngurus berijazah yang diduga palsu? Memang dalam Islam diajarkan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Tapi, kenapa kalau urusan begini kita kelihatan sok Islami tapi di sisi lain para ustadz, kiai, dan habaib suka ditangkap kalau gak mau nurut pada penguasa yang dzalim ini. Keluarga yang mati ini hidup di tengah-tengah pemukiman orang yang bukan Islam alias pemukiman China yang masyarakatnya loe loe gue gue. Kenapa KOMPAS tidak soroti itu. Koq langsung melimpahkan kesalahan itu kepada Umat Islam yang berhaji. Jelas kelihatan sekali KOMPAS sangat benci kepada Islam alias Islamophobia. Bukan dibikin berita dengan menyalahkan pemerintahnya, tapi menyalahkan Umat Islam yang berhaji. Kalau mau salahkan maka salahkan rezim laknat yang membangun IKN, membangun kereta api cepat dan membiayai buzzerRp dengan uang rakyat. Mending uang-uamg tersebut dipakai untuk kesejahteraan rakyat sehingga gak ada rakyat yang mati kelaparan. Orang pergi haji gak ngutang pada rezim laknat. Itu duit yang mereka pakai dari usaha keringat mereka sendiri. Memang Rasulullah SAW memerintahkan kalau ada tetangga kita yang kelaparan dan kita biarkan untuk membiayai pergi haji maka hajinya kurang Afdhol. Itu kalau tetangganya kelaparan. Nah sekeluarga itu tetangganya semua gak disunat dan pemakan babi serta anjing maka status hukumnya gak kena kepada Umat Islam pada umumnya. Harusnya yang lebih bertanggung jawab itu bukan orang berhaji tapi pemerintah sebagai rezim laknat. Kelihatan sekali sedikit demi sedikit rakyat miskin papa akan terus yang jadi Korban kematian setelah Anies Baswedan tidak jadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka fakir miskin dan orang terlantar gak ada lagi pelindungnya. Mereka dibiarkan mati merana karena gak ada lagi yang memperhatikan mereka. Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Gak tahu ke depan apalagi yang Allah mau perlihatkan kepada kita semua rakyat Indonesia? Food Estate bagaimana kabarnya yang hutan sudah digundulin. Itu hanyalah tipu-tipu saja antara Wiwi dan Wowo dalam mengelabui rakyatnya. Ternyata penyakit tukang tipu itu bisa menular. Wiwi sudah tularkan kepada Wowo. Maka jadilah mereka satu kolam tukang tipu. Masih mau bertahan dengan rezim laknat ini? Wallahu A\'lam. (*)
Tingkatkan Skill dan Prestasi, Pelari Maraton Indonesia Harus Ikut Kejuaraan WMM di Enam Kota Besar Dunia
Jakarta, FNN- Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kumalasari Kartini berharap para atlet lari jarak jauh atau maraton Indonesia bisa mengikuti kompetisi lomba lari ala kejuraan untuk para pelari maraton dibawah naungan WMM agar skill dan prestasinya bisa meningkat. World Marathon Major (WMM) setiap tahunnya menyelenggarakan kejuaraan lari maraton di enam kota populer di dunia, yakni Tokyo (Jepang), London (Inggris), Berlin (Jerman), Chicago, Boston dan New York (Amerika Serikat). Kejuaraan ini diikuti oleh para pelari maraton internasional dari seluruh dunia. Bagi peserta lari yang sudah mengikuti lari maraton di enam kota dan berhasil finish dibawah cut off time (COT) akan mendapatkan medali Six Star Medal World Marathon Major. \"Besar harapan kami, Indonesia kedepannya bisa mengirim atlet-atlet profesionalnya mengikuti ajang WMN ini. Mereka bisa bersaing lari maraton dengan pelari-pelari internasional. Saya kira atlet kita mampu bersiang di ajang WMM ini,\" kata Kumalasari Kartini dalam keterangannya, Selasa (15/11/2022). Sayangnya, ajang lari maraton WMM tersebut kurang diminati oleh para pelari maraton profesional kita. Sehingga hampir setiap tahun kejuaraan digelar, minim atlet lari maraton Indonesia. \"Yang ikut di ajang WMM ini justru atlet pelari rekreasi, seperti saya ini. Hari Minggu, tanggal 6 November 2022 di New York kemarin, ada 60-an orang Indonesia yang ikut, termasuk saya. Itu sama sekali tidak ada atletnya, hanya orang-orang yang menyukai lari maraton saja, peserta yang dari Indonesia,\" katanya. \"Mungkin ada 1 atau 2 orang atlet kita yang sudah pernah ikut, tapi sepengetahuan saya belum. Saya berharap agar PB PASI yang diketuai Pak Luhut (Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum PB PASI) bisa mengirimkan atlet lari maraton ikut ajang WMM ini,\" harapnya. Mala, sapaan akrab Kumalasari Kartini mengatakan, ia telah mengikuti ajang WMM ini sebanyak tiga kali, sejak 2019 lalu. Pada 2019, Mala ikut ajang WMM yang digelar di Berlin dengan catatan waktu 5 jam 45 menit. Kedua di Chicago pada 2021 dengan catatan waktu 5 jam 30 menit. \"Dan yang ketiga kemarin di New York dengan catatan waktu 6 jam 30 menit. Alhamduillah finishnya masih bisa dibawah cut off time, 7 jam. Di New York medannya agak berat, harus naik lima jembatan tinggi panjang dengan jarak maraton 42 Km/26,2 Mil,\" ungkapnya. Mala sendiri bercita-cita menyelesaian ajang lari maraton WMM ini, di sisa tiga kota lainnya, yakni di Tokyo, London dan Boston. Rencananya, ia akan mengikuti lagi ajang WMM pada 2024 mendatang. \"Jadi untuk mengikuti ajang WMM ini, daftarnya harus satu tahun sebelumnya. Tahun 2023 tidak memungkinkan, karena saya belum daftar. Kejuaraannya juga bertepatan dengan lebaran dan kesibukan di Partai Gelora menjelang Pemilu 2024,\" ujarnya. Pada 2023, ia baru akan mendaftar untuk mengikuti ajang WMM di Tokyo atau di London pada 2024. Namun, Mala tidak bisa memastikan, apakah pendaftaran dirinya untuk mengikuti ajang WMM ini, diterima atau tidak, karena proses seleksinya sangat ketat. \"Tetapi andaikata pendaftarannya diterima dua-duanya, maka saya harus pilih salah satunya, ikut di Tokyo atau London. Karena itu, ajang WMM ini penting buat atlet-atlet kita. Pendaftaraanya diseleksi atau sistem ballot, belum tentu diterima, meski sudah pernah ikut, atau dia seorang atlet,\" katanya. Mala mengungkapkan, medan di ajang WMM di London, Tokyo dan Boston ini jauh lebih berat dibandingkan di Berlin, Chicago dan New York. Disamping itu, waktu finish cut off timenya juga dipangkas dari 7 jam menjadi 5 jam. \"Jadi yang terberat di tiga kota itu, kenapa saya belakangin, karena ini yang terberat buat saya. Saya harus benar-benar latihan, jaga stamina dan pola makan. Selain medannya berat, cut off time nya sangat pendek, harus diselesaikan larinya dibawah waktu 5 jam,\" tandasnya. \"Cita-cita saya, mau selesaikan 6 kota ajang WMM itu. Kalau sudah selesai 6 kota tersebut, akan dapat dapat medali Six Star Medal World Marathon Major, namanya,\" pungkas Mala. (Lia)
POPULER
