ALL CATEGORY
Politik Ekonomi Hatta
BUMN bermitra dengan jejaring koperasi bersama sektor swasta bersinergi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan sekaligus berkedaulatan. Adalah riba yang menghancurkan prinsip-prinsip kekeluargaan ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Business Memperingati Hari Pahlawan Kamis kemarin (10/11/2022) di BAPPENAS, berkumpul tokoh-tokoh ekonom senior, juga para insinyur untuk membahas prospek Hattanomics bagi Indonesia di masa yang penuh disrupsi global ini. Emil Salim, Boediono, Dorojatun Kuncorojakti, Sri Edi Swasono hadir secara virtual membersamai Suharso Monoarfa Ketua BAPPENAS. Apa yang bisa dipelajari dari pemikiran Bung Hatta, Wijoyo Nitisastro dan BJ Habibie, serta 22 tahun reformasi yang penuh disrupsi ini untuk mengantar Republik ini ke masa depan? Hatta telah memberi kerangka ideologis bagi pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bung Hatta memberi arah politik ekonomi nasional agar ekonomi kita disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bukan dengan asas kompetisi pasar bebas individualisme kapitalistik. Bumi dan air serta semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kepentingan privat diperbolehkan, tapi dibatasi sewajarnya. Investasi atau kerjasama dengan asing diperbolehkan, tapi tidak boleh mengancam kedaulatan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Menghadapi krisis pasca Orde Lama, Wijoyo secara berani mengambil langkah pragmatis dengan mengadopsi Keynesian economics bagi Orde Baru. Sebagai arsitek ekonomi Orde Baru, Wijoyo juga mempelajari RPLT Soemitro Djojohadikusomo yang disusun di fase akhir Orde Lama yang ternyata gagal dilaksanakan. IMF diundang untuk memberi pinjaman bagi program jangka pendek, sementara amanat UUD45 menjadi strategi jangka panjang. Dengan memilih strategi comparative advantage berbasis sektor primer, Wijoyo bisa mengatasi inflasi, membenahi program pangan, pengendalian penduduk, dan mulai menghasilkan pertumbuhan tinggi selama 15 tahun kemudian. Kebijakan ini masih berlangsung hingga saat ini sehingga Indonesia mengidap penyakit Belanda. Obsesi pertumbuhan dengan memastikan stabilitas politik, pemerataan terlantar menjadi bagian penting pembangunan. Stabilitas politik ditempuh dengan depolitisasi kampus, dan ormas, sementara sekolah hanya mencetak buruh yang cukup trampil menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Pendidikan yang direduksi melalui persekolahan massal gagal mewujudkan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Selama Orde Baru sektor maritim sebagai sektor pemersatu penting bagi negara kepulauan ini, tidak memperoleh perhatian yang berarti. Amanah Deklarasi Juanda tidak memperoleh dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk membangun sektor maritim sebagai instrumen pemerataan distribusi pembangunan melalui sistem logistik yang efisien bagi bentang alam seluas Eropa ini. Armada kapal nasional tidak dilihat sebagai infrastruktur dalam paradigma ekonomi kontinental, hanya jaringan jalan, jembatan dan pelabuhan saja. Kesenjangan spasial antara Jawa dan Luar Jawa makin menganga, sementara ketidakadilan energi makin parah pada saat sistem transportasi nasional kita terjebak pada moda jalan tunggal yang tidak efisien, polutif dan tinggi-karbon. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi sehingga sempat disebut sebagai macan atau keajaiban Asia, terjadi konglomerasi kelompok minoritas, dan sentralisasi berlebihan di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Untuk itu, sekelompok pengusaha pribumi dibantu kebijakan afirmatif Ginanjar Kartasasmita untuk kemudian menjadi konglomerat baru. Kita kemudian menyaksikan apa yang disebut oleh Yosihara (1988) sebagai ersatz capitalist. Sementara itu Habibie melengkapi program Wijoyo dengan membangun competitive advantage melalui strategi progressive manufacturing melalui klaster industri strategis penerbangan, perkapalan, dan kereta api. Karena fokus pada kebijakan liberalisasi pasar dan keuangan pada akhirnya bangunan ekonomi Orde Baru runtuh lalu jatuh pada 1998 karena krisis moneter yang melanda sebagian besar ASEAN. Reformasi ternyata membawa perubahan fundamental karena UUD45 diganti oleh UUD2002 yang menurunkan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi semacam event organizer kenegaraan saja. Presiden yang semula adalah mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanat rakyat, berubah menjadi petugas partai belaka, jika bukan boneka oligarki. Dengan arsitektur legal politik yang telah diturunkan dari UUD2002 itu, biaya politik meningkat tajam, maka banyak pejabat publik berubah menjadi bandit politik yang menggantungkan logistiknya pada para bandar politik, sementara Pemilu dijalankan oleh KPU, MK, dan Bawaslu sebagai badut politik. KPK dan POLRI menjadi preman politik. Melalui berbagai UU pengelolaan sumberdaya alam yang neoliberal, kita dapat menyaksikan kapitalis semu yang rapuh menjelang reformasi berubah menjadi full fledged neo-captalism yang membawa konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir taipan yang menguasai ratusan ribu hektar lahan perkebunan, pertambangan, dan kawasan-kawasan komersial di perkotaan, perbankan hingga media massa. Prinsip-prinsip ekonomi Hatta yang diamanahkan dalam UUD45 lenyap tak berbekas. Deformasi kehidupan berbangsa dan benegara terjadi di mana-mana, sementara maladministrasi publik melahirkan regulasi yang melayani kepentingan para pemodal besar, bukan melayani kepentingan publik. Polri berubah menjadi institusi kekuasaan yang makin brutal dan mematikan, bukan pelindung dan pengayom masyarakat, sementara hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. TNI hanya menjadi agnostik secara politik. Dari perspektif perencanaan pembangunan, di luar sektor maritim, yang belum digarap secara pragmatis oleh Wijoyo dan Habibie adalah memastikan bahwa international trade and commerce berlangsung berkeadilan bebas-riba. Tentu mengherankan bahwa sejak Nixon membebaskan USDollar dari emas, lalu mencetak USD out of thin air, AS dan sekutu Baratnya bisa dibiarkan mengeruk keuntungan illicitly seperti ini. Ketimpangan pendapatan dan konsumsi energi perkapita antara negara-negara miskin dan sedang berkembang dengan negara-negara maju bertahan buruk. Hanya Rusia dan China yang kini cukup berani menghadapi unfair trade and commerce ini dengan meninggalkan USDollar dalam transaksi-transaksi internasional mereka, terutama di bidang energi. Ketimpangan energi ini sejatinya bisa dikurangi dengan PLTN, namun penguasaan teknologi PLTN menjadi isu yang sangat politis secara internasional. Kini dunia pasca-pandemi menghadapi resesi yang dalam, perang nuklir dan keruntuhan lingkungan akibat emisi karbon yang tidak terkendali. Di tengah kemunduran Eropa san AS serta kemunculan BRICS, ini adalah kesempatan bagi adopsi prinsip-prinsip politik ekonomi Bung Hatta dalam perencanaan pembangunan nasional: Pembangunan ekonomi diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, yaitu ekonomi berskala kecil, rendah-karbon, mendorong kemandirian dan kreativitas, berbasis agro-maritim, serta bebas riba. Investasi dirumuskan sebagai profit and loss sharing. Investasi dalam sektor maritim yang slow yielding, high risk, dan technologically intensive memerlukan kebijakan afirmatif dalam mewujudkan infrastruktur logistik negara kepulauan yang tangguh. BUMN bermitra dengan jejaring koperasi bersama sektor swasta bersinergi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan sekaligus berkedaulatan. Adalah riba yang menghancurkan prinsip-prinsip kekeluargaan ini. Negara Pancasila tidak bisa dibangun dengan merusak lingkungan dan keluarga sebagai institusi basis negara-bangsa ini. Di atas platform UUD45, pilihan politik ekonomi Hatta inilah visi NKRI sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bisa diwujudkan. Jatingaleh, 12 Nopember 2022. (*)
Bjorka Kembali Beraksi: MyPertamina Dibobol
Jakarta, FNN – Pada 24 Oktober 2022, FNN menulis Bjorka dengan judul: “Bjorka Bakal Muncul Lagi Awal November 2022?” FNN menyebut, Bjorka diam sampai akhir Oktober 2022 karena dia sedang proses hapus jejak. Dan juga, untuk mengamankan Bitcoin miliknya agar tak bisa dideteksi. Menurut seorang netizen yang pernah “bersalam” di Darkweb, Bjorka mungkin akan kembali beraksi akhir Oktober atau awal November 2022. Dan, ternyata benar. Bjorka yang sebelumnya pernah mengancam akan membobol aplikasi MyPertamina, dibuktikannya. Dugaan kebocoran data MyPertamina ini diunggah Bjorka lewat forum hacker Breached.to pada Kamis (10/11/2022). Kebocoran data yang dilakukan Bjorka pertama kali disebarkan oleh akun Twitter @FalconFeedsio. Ia pun sempat menyebarkan pesan Bjorka yang ada di Telegram. Data aplikasi MyPertamina yang diretas ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi pada lembaga negara. Sebelumnya Bjorka juga melakukan pencurian data terhadap pelanggan Indihome, data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan surat yang ditujukan untuk presiden Indonesia. Dalam unggahan di Breached Forum, akun Bjorka menuliskan bahwa dirinya mengantongi 44 juta data dari MyPertamina per Kamis (10/11/2022). Dalam keterangan yang sama, Bjorka melanjutkan bahwa ukuran data itu mencapai 30 GB namun telah terkompres hanya berukuran 6 GB. Peretasan dilakukan seja. Data pengguna aplikasi MyPertamina yang di-hack oleh Bjorka meliputi nama, email, nomor induk kependudukan atau NIK, NPWP, nomor telepon, serta pengeluaran pengguna. Bjorka juga menyertakan link contoh transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi MyPertamina tersebut. Data tersebut kemudian dijual dengan harga USD 25.000 atau sekitar Rp 392 juta dengan pembayaran melalui bitcoin. Bjorka juga menuliskan bahwa dirinya mengantongi 44 juta data pengguna. Data itu disertai keterangan bahwa aplikasi MyPertamina terintegrasi dengan platform dompet digital LinkAja yang digunakan untuk pembayaran di SPBU secara non-tunai. Ulah Bjorka ini sebelumnya ramai dibahas di Twitter. Beberapa netizen turut memberikan tanggapan atas kejadian peretasan ini. “Lohh ehh lohh ehh lohh kemarin anggaran naik buat security karena Bjorka terus ngilang. Ini Bjorka comeback bobol lagi. Btw anggaran kemarin kurang kah?? Mueheheheee,” tulis @adi***, seperti dikutif Suara.com. Mengapa yang diserang itu Indonesia? Bjorka menjelaskan, dia menyerang Indonesia hanya ingin memberi pelajaran. Sebab, pengamanan data yang dilakukan selama ini ecek-ecek. Jadi, gampang dibobol. Menurutnya, seharusnya dengan anggaran yang digunakan selama ini, sistem yang mampu dibeli Indonesia sudah super canggih. “Artinya, (sudah) banyak uang anggaran yang raib oleh sulapan para pejabat. Anggaran yang raib itu sudah dihitung. Nanti akan dibuka ke umum pada waktunya. Sehingga, kebocoran dapat segera terungkap,” kata Bjorka. “Padahal bulan lalu RUU pelindungan data pribadi barusan disahkan. Udah punya nama resmi UU 27/2022. Dan udah ada sosiasinya https://appdi.or.id. Tapi gatau lah,” tutur @nih***. (mth)
Sudah Waktunya Akhiri Mafia Tambang
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Lagi-lagi, Menkopolhukan Mahfudz MD muncul. Setelah bongkar kasus pembunuhan Beigadir J, kini merambah ke mafia tambang. Publik apresiasi langkah Mahfudz. Indonesia butuh pejabat seperti Mahfudz. Kalau sudah bicara, semua jadi jelas dan terang benderang. Berawal dari laporan Ismail Bolong, seorang aparat keamanan yang mengaku setor uang miliaran ke seorang Jenderal di Jakarta. Di Indonsia, bawahan setor ke atasan lumrah terjadi di banyak institusi. Bawahan dapat setoran dari pengusaha yang diback up, lalu disetor ke atasan. Angka-angkanya sudah pasti. Inilah mata rantai mafia, termasuk di pertambangan. Mahfudz mau bongkar ini. Memang harus dibongkar, lalu jangan lupa untuk ditertibkan. Bongkar saja tanpa ditertibkan, buat apa? Hilang satu berganti yang lain. Rakyat berharap niat Mahfudz itu serius dan mendapat dukungan dari semua pihak. Saran saya ke Mahfudz, juga Presiden Jokowi, fokus dulu di mafia pertambangan. Tuntaskan satu bidang ini hingga betul-betul bersih dan tertib. Energi pemerintah terbatas, maka gunakan dulu energi yang terbatas ini untuk menertibkan mafia tambang hingga tuntas. Presiden Jokowi harus support habis Mahfudz MD. Ini bisa menjadi ekspektasi yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di masa depan. Di titik ini, pemerintah dan oposisi mesti kompak. Rakyat pasti memberi dukungan. Di mafia tambang, di antara pemainnya adalah pengusaha pendukung pemerintah, oknum birokrat, oknum aparat, oknum partai, kabarnya juga ada oknum kementrian. Saya bicara oknum, supaya aman. Ini yang akan dihadapi oleh Mahfudz, KPK dan Jokowi. Beranikah? Harus berani. Fokus ke tambang dulu. Gunakan semua kemampuan negara untuk membereskan tambang di Indonesia. Mafia tanah, mafia perikanan, mafia pertanian, mafia impor dan yang lainnya silahkan diberantas oleh masing-masing kementerian. Tapi, mafia tambang ini harus mendapatkan prioritas. Di sini ada puluhan ribu triliun. Negara harus menyelamatkan kekayaannya. Sekaranglah saatnya. Sekaranglah waktunya. Indonesia kaya raya. Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah. Untuk tambang saja, jika singkirkan dari mafia dan terbebas dari korupsi, setiap bulan pemerintah bisa gaji rakyat 20 juta perorang. Ini data yang pernah diungkap oleh ketua KPK periode Abraham Samad. Nikel, batubara, emas, biji besi, gas, minyak, dll merupakan kekayaan negara yang mestinya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Ini amanah Undang-Undang yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini dan belum sepenuhnya ditunaikan. Untuk batu bara saja, Indonesia memiliki cadangan 26,2 miliar ton. Tidak habis ditambang selama 50 tahun. Belum jika ditemukan lahan yang lainnya. Indonesia merupakan produsen batu bara ke-3 dunia setelah China dan India. Selain batu bara, Indonesia kaya nikel. Indonesia punya cadangan 11,88 miliar ton nikel. Ini setara dengan 25 persen cadangan nikel di dunia. Indonsia juga punya gunung emas. Indonesia adalah negara peringkat 9 penghasil emas dunia. Dan kualitas emas Indonesia adalah terbaik di dunia. Indonesia kaya raya dengan SDA. Kita hanya butuh pemerintahan yang tidak saja kuat, tapi punya keberanian dan kemampuan untuk menertibkan tambang dan mengelolanya untuk kesejahteraan rakyatnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menertibkan dunia tambang Indonesia. Ada triggernya. Ada pemicunya. Yaitu laporan Ismael Bolong di video yang viral. Ia mengaku setor uang miliaran rupiah ke seorang Jenderal di Jakarta terkait dengan tambang ilegal. Setor menyetor telah menjadi tradisi pejabat kita di hampir semua lini. Anak buah setor ke atasan, itu hal biasa. Tradisi lama dan sudah sejak dulu diwariskan turun temurun. Bukan rahasia umum lagi. Selama ini, rantai korupsi seperti ini dianggap lazim dan dibiarkan. Praktek seperti ini berjalan puluhan tahun lamanya. Makin lama makin parah. Tidak disadari jika itu distop, ditertibkan dan dikelola secara benar oleh negara, semua rakyat Indonesia akan kebagian dan sejahtera. Cukup buat bayar hutang negara dan biaya kuliah rakyat gratis. Mensejahterakan rakyat Indonesia itu mudah. Bahkan sangat mudah. Berantas para mafia tambang, pendapatan negara akan berlimpah. Di sini butuh pemimpin yang punya niat (integritas) dan punya keberanian. Pilih Kapolri, Panglima TNI, Kejagung, Ketua KPK, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Menteri kehutanan yang punya komitmen untuk tertibkan mafia tambang. Kalau tidak, semua menjadi omong kosong. Seserius apakah Mahfudz MD menggandeng KPK untuk memberantas korupsi di pertambangan? Dan sebesar apa support Presiden Jokowi kepada Mahfudz MD? Rakyat sedang menunggunya. (*)
Temuan "Propilen Glikol" yang Diduga Dioplos di Depok, Diusut Bareskrim
Jakarta, FNN - Tim Gabungan Bareskrim Polri menindaklanjuti temuan drum berisi \"propilen glikol\" (PG) di kebun pisang kawasan Depok, Jawa Barat, yang diduga dioplos sehingga tercemar senyawa kimia perusak ginjal \"etilen glikol\" (EG)/\"dietilen glikol\" (DEG).“Dari kegiatan penyidikan dilaksanakan Rabu (9/11) di Tapos, Depok, didapati fakta bahwa barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP) PG dan EG di dalam tong putih bertuliskan DOW,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Jumat.Ramadhan menjelaskan temuan drum bertuliskan DOW Chemmical itu diduga merupakan bahan baku tambahan yang dipesan PT Afi Farma (AF) melalui PT TBK dan PT APG.“Drum yang digunakan pelaku berlabel DOW itu diduga bekas. Kemudian melakukan peracikan penambahan atau oplosan zat cemaran EG terdapat bahan yang diorder PT AF sehingga diduga kandungan cemarannya di atas ambang batas,” kata Ramadhan.DOW merupakan perusahaan farmasi bahan baku obat multinasional yang berkedudukan di Thailand.Tulisan yang ditemukan di drum berisi EG itu tertulis \"The Dow Chemical\" yang berbeda abjad M pada label karena sejumlah drum ditemukan menggunakan huruf M ganda (dobel) pada tulisan \"Chemical\".Rencana tindak lanjut dari pengungkapan tersebut, kata dia,.penyidik memanggil pemilik CV Samudera Chemical (SC) berinisial E dan T, anak dari E, dan saksi-saksi dari RT maupun RW di TKP temuan drum berisi EG tersebut.“Saat ini penyidik menunggu hasil uji laboratorium sampel bahan baku dan melakukan BAP tambahan kepada PT APG dan PT TBK serta mencari dokumen terkait pembelian bahan baku tambahan PG dari PT AF, PT TBK, dan PT APG,” kata Ramadhan.Selain itu, lanjut dia, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ahli farmasi, ahli korporasi, dan ahli Puslabfor.Dihubungi terpisah, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Pipit Rismato menyebutkan pihaknya melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah direktur perusahaan farmasi maupun suplier dan distributor bahan baku obat untuk menelusuri masuknya EG ke Indonesia berdasarkan temuan drum berisi PG yang dipalsukan ternyata mengandung EG dan DEG di Depok.“Kami memeriksa semua direktur di perusahaan-perusahaan yang kami temukan mendapat suplai bahan baku yang diduga PG tetapi mengandung ED dan DEG,” kata Pipit.Pemeriksaan yang sudah dilakukan saat ini kepada tiga perusahaan, yaitu PT Afi Farma, PT Yarindo Farmatama, dan PT Universal Pharmaceutical Industries. Tentunya, kata Pipit, pemeriksaan akan berkembang ke perusahaan-perusahaan yang terkait masuknya EG dan DEG tersebut, baik itu farmasi maupun produsen bahan makanan.Karena, lanjut dia, CV Samudera Chemical sebagai pemasok PG yang mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas. “Bukan hanya itu saja, siapa yang disuplai oleh CV Samudera Chemical juga diperiksa, baik itu perusahaan farmasi maupun makanan harus diperiksa karena EG/DEG bahan berbahaya,” katanya.Pipit menambahkan pihaknya menelusuri sumber pengiriman PG mengandung EG/DEG tersebut apakah berasal dari DOW Thailand atau ada pemalsuan yang dilakukan karena dioplos di Indonesia. “Kami harus cek,” katanya.Diberitakan sebelumnya Tim Gabungan BPOM dan Bareskrim Polri mengungkap temuan senyawa kimia perusak ginjal \"etilen glikol\" (EG)/dietilen glikol (DEG) dalam drum beridentitas \"propilen glikol\" (PG) di kebun pisang kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (9/11).(Ida/ANTARA)
Kemudahan Pembuatan SIM Harus Disertai Perubahan Model Ujian
Jakarta, FNN - Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah meminta kemudahan dalam penerbitan SIM harus disertai dengan perubahan model ujian yang lebih mudah untuk menutup potensi celah pungutan liar (pungli). \"Kemudahan itu harusnya tidak hanya melulu soal teknis pelaksanaan, tapi harus disertai dengan perubahan model tes agar lebih mudah,\" kata Herdiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya, rute ujian praktik SIM tidak perlu terlalu sulit melainkan cukup disesuaikan dengan medan yang kerap dilalui sehari-hari oleh masyarakat. \"Kalau masih seperti sekarang, sulit bagi warga untuk lulus tes. Bahkan anggota kepolisian sendiri atau Valentino Rossi (pebalap) sekalipun belum tentu lulus tes,\" ujarnya. Di samping soal kemudahan, kata Herdiansyah, dalam proses penerbitan SIM harus dilakukan transparan. Misalnya, dengan memasang CCTV yang dapat diakses secara real time sehingga memudahkan verifikasi kelayakan peserta untuk dinyatakan lulus atau tidak dalam ujian. Untuk menghindari pungli, ujarnya, sistem pengaduan (whistle blowing system) harus didesain semudah mungkin agar mampu memberikan rasa aman bagi pelapor. \"Jadi kalau ada peserta tes yang merasa dipaksa membayar biaya di luar ketentuan, dia tidak perlu ragu dan takut melaporkan,\" ucapnya. Herdiansyah meminta perlu ada model pengawasan secara berlapis, baik pengawasan di internal kepolisian maupun pengawasan melibatkan pihak eksternal, seperti Kompolnas atau Ombudsman. Ia menekankan perubahan model ujian SIM yang lebih mudah akan lebih efektif untuk menghindari adanya celah pungli dalam proses penerbitan SIM, alih-alih malah polisi membuka bimbingan belajar gratis bagi pemohon SIM yang gagal ujian praktik. \"Saya malah khawatir model pelatihan yang ditawarkan gratis ini justru membuka ladang bisnis baru yang semakin menyuburkan pungli dalam pelayanan SIM,\" kata Herdiansyah. Sebelumnya, Senin (7/11), Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang membuka bimbingan belajar (bimbel) gratis untuk mempermudah masyarakat mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). “Masyarakat yang khawatir tidak lulus ujian SIM bisa memanfaatkan layanan bimbingan belajar gratis untuk mengikuti tes pembuatan SIM,” ujar Kasat Lantas Polresta Barelang AKP Cut Putri Amelia Sari di Batam, Kepri, Senin (7/11). Sementara itu, Rabu (26/10), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta petugas Satpas SIM memberikan kemudahan kepada masyarakat sebelum melakukan praktik ujian mengemudi dalam pengurusan SIM dengan memberikan latihan terlebih dahulu. “Kalau bisa kasih kesempatan dua kali pada hari yang sama. Karena makan waktu juga jika datang lagi,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (9/11). Pada kesempatan tersebut, Kasi SIM Polda Metro Jaya Kompol Akasa mengatakan pemohon yang gagal ujian praktik dapat mengikutinya kembali setelah dua pekan. “Siap jenderal, dikasih waktu ulang 14 hari kemudian,” kata Kompol Akasa.(Ida/ANTARA)
Cave Kife Dance
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PENARI menghindari hewan dengan gerak ritmis. Hewan terpaku urung memburu. Lukisan gua terindah yang pernah saya lihat. Fakta palaentologi ini sekaligus mengungkap pada era cave life orang Indonesia telah mengerti penyeimbangan energi. Ketika penari di tepi pantai geraknya terpengaruh dendang gelombang laut, tapi ketika berhadapan dengan hewan, hewanlah yang dipengaruhi gerak tari. Ini motifasi Aristoteles IV M menyuruh Alexender the Great ke Indonesia yang disebutnya negeri di ujung timur. Migran ke Indonesia mencari emas, benar. Tapi migran dari bangsa-bangsa berperadaban juga ke Indonesis mencari \"Ibu Pertiwi\": konsep sistem pengaturan energi yang merangsang kemakmuran dan kedamain. Mereka menyaksikan Jawa, atau Java, yang artinya subur. Bernard Grunn dalam Time Table of History, 1984, menulis: Manusia pertama kali tinggalkan gua 9000 tahun lalu penghuni Gua Khatal Khuyuk, Turki. Kemudian \'Ain Gazal, Palestina. Lalu mereka bikin kota. Dinamakan Java. Java hancur kena bencana. Ketika orang Palestina ke Indonesia V M mereka beri nama pulau Java, kita sebut Jawa. Orang Palestina sendiri di Indonesia disebut Kudus dari Al Quds. Minaret Kudus dibuat orang Paletina. Perempuan Indonesia XV-XVI M yang terkenal penari. Gerak tubuh dan kerling mata penari terjemah geometri dinamika alam. Persis pola inisial aksara Hyroglyp dan Aramaic. Karenanya penari jaman itu jadi legenda. Perempuan yang melegenda jaman itu penari. Nyai Loro Kidul, wanita dengan tubuh belakang yang indah. Sayang ia menjadi terduga kuntil anak, serupa hantu identitas, yang malam-malam suka ketawa, kih kih kih kiiiiih. (RSaidi)
Jaktent Hadir untuk Industri Kreatif yang Lebih Baik
Jakarta, FNN - Jakarta Content Week (Jaktent) 2022 hadir kembali di tahun ketiga dengan tema collabrate. Dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (11/11/2022) Avi Purba, General Manager Jaktent 2022 menjelaskan bahwa tema yang diangkat merupakan kombinasi dari kolaborasi dan kalibrasi, diartikan sebagai sebuah strategi masa depan untuk industri kreatif. Acara jumpa pers Jaktent yang terselenggara atas kerjasama Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurt Book Fair tersebut juga menghadirkan7777777 Claudia Kaise (VP Frankfurter Buchmesse), Diaz Henzuk (Sekretaris Jenderal Asosiasi Desain Grafis Indonesia), dan Mayumi Haryoto (Co-founder @bacapibo). Jaktent menyelenggarakan 50 sesi secara live, talkshow, workshop, diskusi literasi, konten kreatif, pop-culture dan kuliner. Jaktent menghadirkan berbagai rangkaian program yang terdiri dari LitBeat, LitBite, LitFest, LitFilm dan The Market. Adapun program yang diadakan Jaktent bertujuan menciptakan ekosistem yang kreatif, terkhusus di wilayah Asia Pasifik. Juga lebih menunjukan lagi proses kolaborasi secara langsung untuk dapat mewadahi dan memajukan industri kreatif di Indonesia dan Dunia. Serta mempertemukan pelaku industri kreatif untuk saling bertukar ide, pengalaman, dan perkembangan teknologi. Dias Henzuk, salah satu wakil dari kurator LitBeat Jaktent mengatakan bahwa dengan adanya wadah seperti Jaktent dapat mempertemukan pelaku yang kompeten dan relevan khusus di bidangnya untuk menyuarakan isu-isu yang belum populer dan hal baru. \"Bahwa hal seperti ini harus lebih sering diadakan dan bukan menjadi hal yang extraordinary sebenarnya. Karena harusnya hal seperti jaktent ini lebih sering, dan hal yang rutin, jadinya. Dan Jaktent sudah melaksanakan tugasnya dengan baik,\" ujar Dias. \"Jadi, harapan saya sih, acara hal seperti ini harusnya, yang paling penting pertama adalah keputusan penyelenggara dan kurator akan isu-isu yang diangkat, siapa saja yang berbicara, dan dampak seperti apa yang dihasilkan dari acara ini. Dan sepertinya, Jaktent sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat, sangat baik,\" ucap Dias menambahkan. Hal tersebut didukung oleh Mayumi yang juga menjadi salah seorang kurator. Dan Mayumi berharap Jaktent menjadi wadah dalam peningkatan kualitas konten-konten di Indonesia. \"Wadah seperti ini baik untuk diadakan Sehingga konten Indonesia menjadi lebih berbobot yang lebih berarti daripada sekadar kasarnya headline, judul besar tapi tanpa ada isinya,\" ucap Mayumi. Acara Jaktent dapat dihadiri secara umum yang berlangsung pada 11-13 November di Taman Ismail Marzuki, Ruang Belajar, Ruang Berkarya, Teater Wahyu Sihombing, Galeri Emiria Soenassa, dan Teater Sjuman Djaja. Pengunjung juga bisa mengunjungi booth dan pameran buku dari Patjarmerah dan bacapibo. Dan Jaktent dapat dihadiri secara langsung ataupun diakses melalui laman daring resminya dengan gratis. (Rac)
Xi Jinping Jadwalkan Pembicaraan Formal Dengan Jokowi
Beijing, FNN - Presiden China Xi Jinping akan melakukan pembicaraan formal dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.\"Ini adalah pertemuan kedua antara kedua presiden setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pada Juli tahun ini,\" kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian di Beijing, Jumat.Menurut dia, China dan Indonesia sebagai sesama negara berkembang memiliki kepentingan yang besar dan luas untuk dikerjasamakan. \"Di bawah bimbingan strategis kedua presiden, China dan Indonesia semakin memperkuat pola baru dalam hubungan bilateral yang digerakkan oleh kerja sama politik, ekonomi, budaya, dan maritim,\" ujarnya.Ia menganggap kerja sama China dengan Indonesia telah menjadi contoh yang baik bagi negara-negara berkembang lainnya. \"China berharap dapat terus bekerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan rasa saling percaya dan proyek pembangunan berkualitas dalam kerangka Belt and Road (Prakarsa Sabuk Jalan),\" kata Zhao dalam pengarahan pers rutin itu.Zhao juga menekankan bahwa China mendukung Presidensi G20 Indonesia, yang mengusung tema \'Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat\'. \"Kami berharap semua pihak akan bekerja untuk membangun konsensus dan memajukan kerja sama dalam mendorong pemulihan ekonomi global dan mengimplementasikan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan,\" ucap Zhao menambahkan.Xi Jinping akan menghadiri KTT G20 di Bali pada 14-17 November. Dari Bali, Xi kemudian melanjutkan lawatannya ke Bangkok, Thailand, untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 17-19 November.Bagi Xi, kunjungan ke Indonesia itu merupakan kehadiran pertamanya dalam forum pertemuan multilateral antarkepala negara setelah Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China (CPC) di Beijing pada Oktober. Xi terakhir kali melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 2013.(Sof/ANTARA)
LaNyalla: Banjir Informasi Bikin Masyarakat Abai Berbangsa dan Bernegara
Semarang, FNN – Derasnya arus informasi melalui gadget, dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, turut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Akibatnya, masyarakat Indonesia semakin tidak berpikir jernih dalam memandang persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual dari Semarang, pada Diskusi Panel Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), yang digelar di Jakarta, Jumat (11/11/2022). Tema yang diangkat adalah Peran Citizen Journalist dalam Mewujudkan Dunia yang Aman, Damai dan Harmonis. Dalam pemaparannya, LaNyalla menyitir buku berjudul “Dunia Yang Dilipat” yang ditulis Yasraf A. Piliang. Buku tersebut menyebutkan jika abad informasi adalah abad yang padat komunikasi, tetapi miskin kontemplasi. Sarat informasi, tetapi tumpul refleksi. Penuh seduksi tetapi sulit meditasi. “Dan hal itu telah saya buktikan sendiri, ketika saya berkeliling Indonesia, banyak sekali masyarakat yang belum menyadari bahwa bangsa ini telah terpisah dari Norma Hukum Tertinggi, yaitu Pancasila. Hal ini terjadi setelah dilakukan perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002,” katanya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, banyak yang tidak tahu jika 95 persen isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli telah berubah. Bahkan, lebih banyak yang tidak tahu jika isi dari pasal-pasal baru itu justru menjabarkan ideologi asing, yaitu Individualisme dan Liberalisme. Akibatnya, Indonesia perlahan tapi pasti semakin liberal, sekuler dan kapitalistik. “Inilah akibat dari kesibukan kita berenang di arus informasi hiruk pikuk yang tidak fundamental. Yang membuat kita semakin sulit melakukan kontemplasi, refleksi dan perenungan,” lanjutnya. Oleh karena itu, LaNyalla berharap PPWI mampu menjebol kejumudan tersebut. Caranya dengan memulai penulisan-penulisan persoalan yang fundamental. “Karena hal itu menjadi tugas besar bangsa ini untuk menyongsong perubahan global yang terjadi,” tukas dia. Berkaitan dengan Citizen Journalist sesuai tema yang diangkat PPWI, LaNyalla menyampaikan adanya teori dasar jurnalisme yang harus dipegang oleh siapapun yang melakukan praktik jurnalistik. “Pada prinsipnya, jurnalis warga merupakan kegiatan jurnalistik dari warga oleh warga dan untuk warga. Tetapi karena mengandung kata “jurnalis” dipastikan harus terjadi proses pengumpulan, analisa, pelaporan, serta penyebaran berita dan informasi. Dengan memenuhi teori dasar jurnalisme,” ujarnya. Teori dasar pertama, kata LaNyalla, harus memisahkan dengan tegas antara fakta dan opini. Karena berita adalah berita, dan opini adalah opini. “Masih sering karya jurnalistik warga yang bermuatan opini pribadi, yang bahkan bersifat menghakimi atau trial by the press. Dimana hal itu jelas dilarang dalam kode etik media mainstream,” papar dia. “Terutama dalam membuat berita aktivitas politik. Kerap ada distorsi kepentingan atau kelompok yang mempengaruhi pilihan narasi kalimat. Sehingga kerap terdengar kalimat-kalimat yang bernada pujian berlebihan, atau sebaliknya, sinisme dan sarkasme,” imbuhnya. Yang kedua, kata LaNyalla, masih sering dijumpai karya jurnalisme warga yang tidak memenuhi unsur dasar dari jurnalisme, yaitu 5 W dan 1 H. Misalnya tidak menyebut dengan detail dimana peristiwa itu terjadi. Atau kapan, atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. “Artinya masih terjadi kekurangan dalam proses pengumpulan, analisa dan pelaporan karya. Hal-hal kecil tetapi mendasar ini turut menyumbang peran yang sangat besar, bila kita ingin mewujudkan dunia yang aman, damai dan harmonis, melalui karya jurnalisme warga,” paparnya. (Sof/LC)
Ancamam Denda Rp2 Miliar untuk Pemilik Industri Minuman Keras Oplosan
Palembang, FNN - Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Barly Ramadhany menegaskan tersangka kasus kepemilikan industri pembuatan minuman keras oplosan di Kabupaten Banyuasin terancam hukuman pidana denda senilai Rp2 miliar.Barly Ramadhany, dikonfirmasi di Palembang, Jumat, mengatakan ancaman hukuman maksimal tersebut sebagaimana diatur Pasal 62 juncto Pasal 8 Huruf F dan E Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kemudian, katanya lagi, Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikenakan penyidik kepada tersangka bernama Sulianto (37) itu.“Sementara untuk ancaman pidana penjaranya diatur dalam pasal tersebut, yakni selama lima tahun,” ujarnya, didampingi Kasubdit Tipidindagsi AKBP Hadi Syaefudin.Menurutnya, ancaman hukuman itu diberikan kepada tersangka sesuai dengan hasil penyidikan dan didukung kecukupan barang bukti.Barang bukti, di antaranya satu unit mobil Toyota Kijang LGX BG-1521-LO, satu buah alat pres tutup botol, satu tangki tedmond kapasitas 250 liter, 55 buah jeriken alkohol 70 persen, bahan pewarna, 200 botol kosong beserta ratusan stiker minuman palsu, dan 3.312 botol minuman keras oplosan siap edar.“Barang bukti itu didapat tersimpan di rumah tersangka, Jalan Tanjung Api-api, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin yang bermula saat tersangka tertangkap tangan mengedarkan minuman keras di Pasar Tanjung Raja, Ogan Ilir, Kamis (27/11),” ujarnya.Menurut Barly, tersangka mengakui perbuatan terlarangnya itu sudah dijalankannya delapan bulan terakhir atau sekitar bulan Maret 2022 secara mandiri, dengan mempelajari rekaman video di media sosial.Dari keahliannya itu tersangka mampu memproduksi lebih dari 480 botol minuman keras oplosan per bulan yang kemudian dijual ke wilayah Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Kota Pagaralam.“Tersangka mampu meraup untung total mencapai Rp300 juta dari hasil penjualan setiap minuman yang diraciknya sendiri, dengan campuran alkohol dan pewarna tekstil yang tidak layak konsumsi dengan takaran perkiraannya saja,” kata dia.Barly memastikan, saat ini tersangka sudah ditahan di sel tahanan Mapolda Sumsel guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke pihak kejaksaan.(Sof/ANTARA)
POPULER
