ALL CATEGORY
Bangsa Ini Terlalu Besar, Rocky Gerung: Mungkin Bisa dengan Sistem Federal
Jakarta, FNN - Pasti banyak orang yang berpikir kenapa Rocky Gerung selama ini selalu kritik sana kritik sini tentang Indonesia sehingga orang pasti inggin tahu Indonesia yang seperti apa yang dibayangkan oleh Rocky Gerung. Oleh karena itu, sebagai refleksi, Rocky Gerung Official edisi Sabtu (26/11/22) kali ini membahas hal tersebut bersama Rocky Gerung sendiri dan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ya, sering kita masuk di dalam moment-moment di mana kita mesti melakukan semacam evaluasi terhadap keadaan. Masalahnya adalah hari ini kita mau ukur berdasarkan ideal yang mana,” ujar Rocky Gerung. Menurutnya, kalau kita berbicara ideal dari negeri ini, kita kembali pada janji proklamasi, kita kembali pada mukadimah Undang-undang Dasar di mana Indonesia yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, dan lain-lain yang kemudiann dirumuskan sebagai keadilan dan kemakmuran. Itu fungsi yang diwajibkan oleh konstitusi supaya dijalankan oleh pemerintah. “Cerdaskan bangsamu, pelihara fakir miskin,” ujarnya. Jadi, menurut Rocky, perintah konstitusi itu jelas bahwa kita ingin Indonesia itu cerdas dan tidak ada kesenjangan. Sebetulnya ini hal normatif, tapi hal yang normatif ini gagal diwujudkan. Bahkan ketika seorang pemimpin justru datang dari kalangan biasa. Dia bahkan tidak paham apa yang disebut penderitaan rakyat. Padahal, dulu, Bung Karno paham benar penderitaan rakyat karena beliau ada bersama dengan rakyat ketika revolusi kemerdekaan. Demikian juga Pak Harto yang juga paham apa yang disebut rakyat karena dia karena beliau ada di dalam barisan perintis kemerdekaan. Tetapi kemudian Pak Harto lupa bahwa kekuasaan itu seharusnya menghasilkan rasa damai dan rasa aman. Tetapi, karena Pak Harto terlalu teknokratis maka dia merasa bahwa waktu itu belum saatnya Indonesia berdemokrasi, meski di awalnya ada kebebasan. Tapi kemudian, lanjut Rocky, Pak Harto mulai mengendalikan politik dengan memasukkan militerdi semua struktur pemerintahan dan Gubernur di masing-masing provinsi ditunjuk langsung. Tetapi, Pak Harto berhasil membuat Indonesia tidak politik identitas, misalnya Gubernur orang Jawa ditempatkan di Papua, tidak kedaerahan, dan tidak memasukkan unsur sara. Setelah itu kemudian berubah menjadi reformasi. Tetapi Pak Harto meninggalkan sesuatu yang bagus, yaitu dimulainya pembangunan ekonomi dengan ongkos hak asasi manusia tentunya. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi stabilitas politik dikendalikan. Pengendalian itu yang kemudian pecah di era reformasi. Yang terjadi sekarang kata Rocky adalah pengkerdilan demokrasi. \"Jadi demokrasi bukan bertumbuh tapi sekadar menggemuk, tidak ada pertumbuhan nilai yang kualitatif, bahkan etika politik runtuh,\" lanjut Rocky. Rocky menegaskan bahwa kalau dirinya ditanya apa yang menjadi konsennya, ia mengaku ingin menghidupkan kembali janji kemerdekaan itu. \"Tetapi, saat sekarang, itu tidak dimungkinkan karena fasilitas untuk menghasilkan kembali Indonesia, terhalang oleh permainan politik yang sangat kotor,” tegas Rocky. Menurutnya, seringkali kemampuan bangsa ini untuk bercakap-cakap dalam kesederhanaan justru dibikin rumit dengan kalkulasi macam-macam. “Jadi, sebetulnya, kita bikin refleksi hari ini dalam upaya untuk mengetuk sejarah, supaya sejarah kasih kita kunci untuk membuka kembali ruang yang ditutup oleh politik. Jadi, demokrasi akhirnya dijajah oleh politik,” tandasnya. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa Indonesia yang ideal adalah Indonesia yang dituntun berdasarkan etika politik. Kemudian kita bisa lihat mana yang sebetulnya bisa diperbaiki melalui undang-undang. \"Inti konstitusi adalah kedaulatan rakyat. Sekarang kedaulatan rakyat tidak bisa dimandatkan pada partai,\" paparnya. Jadi kalau ada yang berpikir kembali pada konsitusi UUD ‘45, dia setuju, tetapi kita mesti pastikan bahwa kita ada di dalam keadaan demokrasi sekarang yang tidak memungkinkan kita mengembalikan sistem MPR, karena artinya kita kembali pada orde baru. Tapi. Tentu ada pakar-pakar yang melihat dengan cara lain. “Tapi saya beranggapan bahwa kembali pada UUD ’45 itu sekadar penyelesaian gampangan sebetulnya. Karena masalahnya bukan di Undang-undang, tetapi demokrasi yang tidak bisa diucapkan melalui prinsip-prinsip kesejahteraan, jaminan hak, dan segala macam,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, formula untuk kembali ke UUD ’45 kurang sempurna sebetulnya, karena itu sekadar membuat kita gembira kembali ke itu, sementara hal itu tidak akan menyelesaikan soal. Yang kedua, menurut Rocky, bangsa ini terlalu besar. \"Mungkin bisa dibuat yang sederhana dengan sistem federal, misalnya. Kan sudah ada konsesus semacam otonomi daerah. Itu artinya, kekuatan DPD harus dimaksimalkan sebagai senator, supaya dia bisa membuat Undang-undang atas nama dirinya untuk kepentingan daerah,\" paparnya. Tetapi, sekarang DPD seperti dikerdilkan. Padahal, kalau sistem ekonomi daerah dimaksimalkan maka Indonesia harus berubah menjadi negara federal. Tapi orang taku nanti pecah, padahal tidak juga. Ini hanya untuk mengatakan bahwa sistem itu bisa lebih luwes kalau dibuat dengan tidak kaku. Negara “kesatuan” itu terlalu kaku, mustinya negara “persatuan”, persatuan dari wilayah-wilayah kedaerahan yang memang di dalamnya ada potensi ekonomi dan ada potensi kemajemukan. “Jadi, wacana untuk kembali ke UUD ’45 juga harus dibuka wacana untuk negara federal,” usul Rocky. Jadi, secara teknokratik negara ini terlalu besar untuk hidup berdampingan sehingga selalu ada perselisihan. Sekarang berupaya untuk memekarkan Papua dalam rangka mendistribusikan keadilan. “Ya sekalian saja diperbanyak saja negara-negara bagian itu,” katanya. (Ida)
Tiga Potensi Auctor Intelectualis Kasus KM 50
Adakah operasi ini sepengetahuan atau dengan persetujuan Presiden? Jika iya, maka Presiden pun harus diseret ke muka persidangan. Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEDIKIT demi sedikit kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI terkuak. Terakhir ditemukan mobil yang ditumpangi oleh 6 anggota Laskar FPI yang selama ini ditutup-tutupi oleh pihak Kepolisian. Konon dijadikan barang bukti. Sejak awal memang terasa sarat perekayasaan. Kasus Km 50 menjadi hutang rezim Presiden Joko Widodo yang akan terus ditagih. Tindakan brutal dengan rekayasa vulgar. Termasuk auctor intellectualis yang menjadi penentu pembunuhan atau pembantaian ini. Merujuk pada Buku Putih yang diterbitkan oleh TP3, ada tiga personal yang diduga berpeluang terbuka menjadi aktor tersebut. Dapat salah satu atau bersama-sama. Pertama, Irjen Fadil Imran. Ini berdasarkan pada keterlibatan banyak anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Termasuk Fikri Ramadhan dan Yusmin Ohorella yang menjadi terdakwa. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bersama Brigjen Hendra Kurniawan (Karo Paminal Divisi Propam) dan Mayjen Dudung Abdurrahman (saat itu Pangdam Jaya) memimpin Konferensi Pers pada hari kejadian 7 Desember 2020. Kedua, Irjen Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam dan Kepala Satgassus yang jelas telah melibatkan anak buahnya dalam operasi pembuntutan dan pembunuhan 6 anggota Laskar FPI. Sekurangnya 30 anggota Propam yang sebagiannya merangkap Satgassus ikut di lapangan. Pola perekayasaan Ferdy Sambo di kasus Duren tiga relatif sama dengan rekayasa kasus Km 50. Kebohongan dalam kualifikasi obstruction of justice. Ketiga, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, Kepala BIN, yang telah melibatkan anggota BIN sejak di Mega Mendung melalui \"operasi delima\" yang terbongkar oleh anggota Laskar FPI. Anggota BIN pula yang terlibat kejar-kejaran di Interchange Karawang Barat yang menembak 2 anggota Laskar FPI. Komnas HAM menyebut ada instansi di luar Kepolisian yang terlibat dan itu tentunya adalah BIN. Jadi, Kepala BIN Budi Gunawan harus ikut bertanggungjawab atas peristiwa ekstra judicial killing tersebut. Ketiga aktor itulah yang semestinya dibawa ke Pengadilan HAM berdasar UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Diminta pertanggungjawaban dan dibuka berbagai komando dan perintah-perintahnya. Adakah operasi ini sepengetahuan atau dengan persetujuan Presiden? Jika iya, maka Presiden pun harus diseret ke muka persidangan. Pembantaian 6 anggota Laskar FPI adalah terstruktur dan sistematis karenanya merupakan pelanggaran HAM berat. Bukan pidana biasa. Sebagai pembunuhan politik dengan target HRS, maka selayaknya proses peradilan tidak terhenti pada pelaku di lapangan semata, melainkan harus menyeret auctor intellectualis nya. Kebenaran dan keadilan harus ditegakan baik saat Jokowi berkuasa ataupun tidak dan seluruh pembuat kejahatan harus bertanggungjawab. Apakah ia sebagai pelaku, penyerta, maupun penyuruh. Bandung, 26 Nopember 2022. (*)
Terseret Kekhawatiran Permintaan, Harga Minyak Jatuh Sekitar Dua Persen
New York, FNN - Harga minyak jatuh sekitar dua persen pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), terseret oleh kekhawatiran atas prospek permintaan yang memburuk terutama dari China dan tawar-menawar batas harga Barat terhadap minyak Rusia.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari tergelincir 1,71 dolar AS atau 2,0 persen, menjadi ditutup pada 83,63 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari merosot 1,66 dolar AS atau 2,13 persen, menjadi menetap di 76,28 dolar per barel di New York Mercantile Exchange. Tidak ada penyelesaian WTI pada Kamis (24/11/2022) karena liburan Thanksgiving AS dan volume perdagangan tetap rendah.\"Karena ada sedikit volume setelah liburan, kami sedikit melepaskan beberapa keuntungan di sini,\" kata Phil Flynn, seorang analis di grup Price Futures.Kedua kontrak acuan membukukan penurunan mingguan ketiga berturut-turut setelah mencapai posisi terendah 10 bulan minggu ini. Brent mengakhiri minggu ini turun 4,6 persen, sementara WTI turun 4,7 persen.Struktur pasar Brent dan WTI menyiratkan permintaan saat ini sedang melemah, dengan kemunduran, yang ditentukan oleh harga bulan depan yang diperdagangkan di atas kontrak untuk pengiriman selanjutnya, yang telah melemah secara nyata dalam beberapa sesi terakhir.Untuk spread dua bulan, struktur Brent dan WTI bahkan turun ke contango minggu ini, menyiratkan kelebihan pasokan dengan kontrak pengiriman jangka pendek dihargakan di bawah pengiriman selanjutnya.China, importir minyak utama dunia, pada Jumat (25/11/2022) melaporkan rekor harian baru untuk infeksi COVID-19, ketika kota-kota di seluruh negeri terus memberlakukan langkah-langkah mobilitas dan pembatasan lain untuk mengendalikan wabah.Langkah tersebut mulai memukul permintaan bahan bakar, dengan lalu lintas melayang turun dan permintaan minyak tersirat sekitar 1 juta barel per hari lebih rendah dari rata-rata, sebuah catatan ANZ menunjukkan.Sementara itu, para diplomat G7 dan Uni Eropa telah membahas batas harga minyak Rusia antara 65 dolar AS dan 70 dalar AS per barel, tetapi kesepakatan masih belum tercapai. Pertemuan perwakilan pemerintah Uni Eropa, yang dijadwalkan pada Jumat (25/11/2022) malam untuk membahas proposal tersebut, dibatalkan, kata diplomat Uni Eropa.Tujuannya adalah untuk membatasi pendapatan guna mendanai serangan militer Moskow di Ukraina tanpa mengganggu pasar minyak global, tetapi tingkat yang diusulkan secara luas sejalan dengan apa yang sudah dibayar oleh pembeli Asia.Perdagangan diperkirakan akan tetap berhati-hati menjelang kesepakatan batas harga, yang akan mulai berlaku pada 5 Desember ketika larangan Uni Eropa terhadap minyak mentah Rusia dimulai, dan menjelang pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya pada 4 Desember.(Ida/ANTARA)
Terkait Pemberitaan Pungli, AJI Mataram Kecam Intimidasi Polisi
Mataram, FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengecam tindakan intimidasi sejumlah oknum polisi terhadap tiga jurnalis terkait pemberitaan kasus dugaan pungutan liar dalam penerbitan surat keterangan kecelakaan lalu lintas untuk kebutuhan klaim asuransi Jasa Raharja.\"Kerja jurnalis itu dilindungi undang-undang dan orang yang menghalangi, bahkan mengintimidasi, itu ada ancaman pidananya,\" kata Ketua AJI Mataram Muhammad Kasim dalam keterangannya di Mataram, Jumat.Ancaman pidana yang mengatur hal tersebut tertuang pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.Begitu juga dengan adanya tindakan yang meminta secara paksa kepada jurnalis untuk menghapus berita dugaan pungli yang tayang pada 22 dan 23 November 2022 di media TribunLombok.com, Vivanews.com, dan NTBSatu.com.Menurut Kasim, tindakan polisi yang mencari jurnalis hingga ke rumah pribadi dan memanggil paksa untuk hadir bersaksi atas kasus dugaan pungli di Unit Laka Lantas Polresta Mataram tidak dapat dibenarkan.\"AJI Mataram menilai tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan tugas pokok jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Pers,\" ujarnya.Apabila tujuannya ingin mengorek informasi untuk menelusuri dugaan tersebut, Kasim mengatakan polisi cukup menjadikan bahan pemberitaan yang terbit pada tiga media daring (dalam jaringan) itu sebagai dasar pengembangan.\"Jadi, bukan jurnalis yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus itu,\" ucapnya.Sekretaris AJI Mataram Wahyu Widiantoro turut menjelaskan apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas berita tersebut bisa menempuh mekanisme sesuai aturan yang berlaku pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers. Mekanisme hak jawab itu juga sudah diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik.\"Mekanisme ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat maupun aparat penegak hukum agar tidak seenaknya orang meminta menghapus berita yang sudah dimuat oleh media,\" ujar Wahyu.Ia juga mengingatkan jurnalis berhak memberikan hak tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers untuk melindungi narasumber.\"Jadi, tindakan itu bukan berarti jurnalis tidak kooperatif terhadap pemanggilan oleh aparat penegak hukum,\" ucapnya.Sementara, Ketua Divisi Advokasi AJI Mataram Idham Khalid turut menjelaskan bahwa pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada jurnalis maupun pihak redaksi dari setiap perusahaan yang menerbitkan pemberitaan dugaan pungli tersebut.Dari hasil klarifikasi, pemberitaan yang tayang itu sudah sesuai dengan fakta atas keluhan keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang mengaku dimintakan uang Rp1 juta hingga Rp2,5 juta oleh oknum anggota Unit Laka Satlantas Polresta Mataram untuk penerbitan surat keterangan kecelakaan.\"Berita-berita itu sudah kami pastikan memenuhi kaidah jurnalistik dan asas berimbangan karena telah terkonfirmasi langsung kepada Kapolresta Mataram,\" kata Idham.Namun, sejak berita itu terbit, berturut-turut dalam dua hari terakhir mereka mendapat tekanan agar berita itu dihapus, baik oleh oknum anggota yang bertugas di Polresta Mataram maupun pihak di luar lembaga kepolisian.Dengan adanya persoalan ini, Idham meminta Kapolda NTB Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto menaruh atensi dan mengusut tuntas dugaan praktik pungli di jajaran Korps Bhayangkara, khususnya di Unit Laka Lantas Polresta Mataram.\"Polisi di NTB juga harus bisa menghargai kerja-kerja jurnalis dalam memperoleh dan menyebarkan informasi ke publik. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di NTB. Apalagi, intimidasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum,\" ujarnya.Perlu diingat kembali, kata dia, bahwa Dewan Pers dengan Polri telah membuat perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi jurnalis.PKS yang terbit perdana ini sebagai turunan dari adanya Nota Kesepahaman atau \"Memorandum of Understanding\" (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022.(Ida/ANTARA)
Nusantara Bersatu Dihelat di GBK
Jakarta, FNN - Silaturahmi nasional dengan tema \"Nusantara Bersatu\" digelar oleh gabungan Relawan Jokowi dari berbagai elemen menggelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, SabtuPresiden Joko Widodo (Jokowi) yang direncanakan hadir dalam acara ini dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju GBK.Tampak rombongan dari berbagai latar belakang dan daerah memadati area GBK, mulai dari kelompok ibu-ibu, anak muda, hingga para santri. Para rombongan yang hadir tampak didominasi dengan pakaian berwarna putih.Relawan pendukung Jokowi rencananya akan melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, dalam acara yang dihadiri langsung oleh Jokowi tersebut juga akan dibacakan pula maklumat kebangsaan.Adapun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran masuk untuk memantau situasi pengamanan acara di GBK melalui pintu kuning sekitar pukul 7.10 WIB. Tampak pula Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Komarudin ikut hadir untuk memantau.Acara yang menurut jadwal dimulai pukul 6.30 WIB hingga 11.00 WIB itu menghadirkan penampilan dari sejumlah musisi, di antaranya Inul Daratista, Tipe-X, Ruth Sahanaya, Ndarboy Genk, Farel Prayoga, Nasida Ria, hingga Godbless.Adapun ruas Jalan Gatot Subroto sejak sekira pukul 06.00 WIB juga tampak sudah dipadati oleh bus-bus yang mengangkut rombongan menuju GBK.Sebelumnya saat konferensi pers, Jumat (25/11), Ketua Panitia Nusantara Bersatu Aminuddin Ma\'ruf mengatakan bahwa Nusantara Bersatu merupakan perhelatan akbar tatap muka, temu kangen dan silaturahmi seluruh elemen relawan Jokowi bersama dengan Sang Presiden.Ia menyebut Nusantara Bersatu dihelat dalam rangka menjaga keberhasilan Jokowo selama memimpin Indonesia dan mengawal menuju Indonesia Emas 2045.\"Dalam rangka menjaga dan merawat ekonomi dan pembangunan lndonesia tersebut, maka relawan Presiden Jokowi berhimpun di dalam satu gerakan yang dinamai Gerakan Nusantara Bersatu,\" kata Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi itu.Sebelumnya, Jumat (25/11), Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani juga mengatakan bahwa Kegiatan Nusantara Bersatu adalah agenda kemanusiaan dan solidaritas sosial kebangsaan para relawan Jokowi.(Ida/ANTARA)
Relawan Jokowi Siap Menghadiri Kegiatan Nusantara Bersatu
Jakarta, FNN - Ribuan relawan Jokowi siap memenuhi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Sabtu (26/11) pagi dalam rangka kegiatan Nusantara Bersatu.\"Relawan pendukung Jokowi akan melaksanakan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Provinsi Jawa Barat,\" kata Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat malam.Ia mengatakan penanganan musibah yang terjadi di Cianjur dan beberapa tempat lain sebelumnya harus dilakukan secara gotong royong dan solidaritas sosial sesama anak bangsa.\"Acara besok rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi, juga akan dibacakan maklumat kebangsaan,\" ujarnya.Kegiatan Nusantara Bersatu tersebut, tegas Benny, murni kegiatan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Kabupaten Cianjur serta bencana di daerah lainnya.Benny menyampaikan semangat solidaritas sosial dan persatuan nasional adalah faktor yang menyemangati ratusan ribu relawan Jokowi akan datang dan berkumpul di Jakarta, bukan semangat politik atau agenda politik apapun.\"Tidak ada agenda politik, apalagi terkait Pilpres 2024,\" tegasnya.Ia menambahkan politik relawan Jokowi adalah bersama Jokowi dan tegak lurus kepada mantan Wali Kota Solo tersebut. Dengan kata lain, kegiatan Nusantara Bersatu adalah agenda kemanusiaan dan solidaritas sosial kebangsaan para relawan Jokowi.Benny mengatakan politik kebangsaan relawan Jokowi selalu mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan negara, termasuk merawat harmoni keberagaman Indonesia.Tradisi gotong royong harus menjadi warisan para leluhur sebagai kekuatan yang perlu dilestarikan, dibumikan kepada anak bangsa. Tidak hanya itu, ribuan relawan juga akan mengonsolidasikan diri untuk melawan praktik radikalisme dan terorisme di Indonesia.\"Kita tidak ingin Indonesia yang sedang bergerak maju dengan kerja-kerja pemerintahan dirusak oleh kelompok politik yang selalu menggunakan strategi pecah belah dan adu domba,\" jelasnya.(Ida/ANTARA)
Tidak Ada Korban WNI dalam Banjir di Jeddah Saudi
Jakarta,FNN - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan tidak ada korban dari warga negara Indonesia (WNI) dalam banjir yang terjadi di wilayah Jeddah, Arab Saudi.\"Hingga saat ini tidak ada WNI yang dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa tersebut,\" kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan pada 24 November 2022, telah terjadi banjir di wilayah Jeddah dan sekitarnya akibat curah hujan yang tercatat tertinggi sejak tahun 2009.Hujan berlangsung selama sekitar empat jam dari pukul 08.00 waktu setempat sampai siang hari. Banjir tersebut dilaporkan menewaskan dua WN Arab Saudi, namun hingga saat ini tidak ada laporan korban WNI dalam banjir tersebut.Menurut pantauan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, kata dia, situasi saat ini sudah berangsur normal, dengan sebagian besar ruas jalan yang terdampak sudah menyusut.Namun, beberapa titik seperti underpass masih terdapat genangan air yg cukup dalam, kata tambah dia.Pemerintah Arab Saudi, kata dia lebih lanjut, sehari sebelumnya telah memberikan peringatan akan potensi hujan deras dan mengumumkan bahwa sekolah diliburkan keesokan hari.Sementara itu, Judha mengatakan KJRI Jeddah terus memantau situasi dan membuka hotline aduan bagi WNI melalui nomor +966 503 609 667.(Ida/ANTARA)
Memandang Politik Indonesia ke Depan
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PERNYATAAN Presiden Prancis Macron beberapa hari lalu menyadarkan kita bahwa dunia dalam satu komando. Dalam istilah CABE monopolarisme. Secara natural hal ini tak mungkin berlangsung lama karena mekanisme alam bekerja dalam kaidah keseimbangan dan pada fitrahnya. Monopolarisme akan berlangsung berapa lama? Untuk hidup dan kehidupan diperlukan energi. Dan energi datang dari dialektika. Selesai USA mendinginkan hubungannya dengan Iran yang semula suam-suam kuku, bahkan terkadang memanas, tiba-tiba di Iran terjadi gejolak massa besar yang berlangsung in every single day dalam sebulan terakhir. Gejolak ini menewaskan kepala intelijen Iran dalam suatu pembunuhan. Ini bukan soal sederhana. Pemilihan PM Malaysia yang baru melalui Parliament menemui jalan buntu dan took over by Yang Dipertuan Agong. Keputusan Agong menunjuk Anuar Ibrahim yang selama ini oleh elit politik Malaysia dijadikan matter of conflict selama lebih dari dua warsa. Agong dengan tajam melihat masa depan Malaysia terlepas dari situasi global. Myanmar juga menempuh jalan itu walau belanja waktu sangat mahal. Bila Myanmar tak pandai menghitung time budget nasibnya akan sama dengan Somalia di Afro dan Venezuela di Latin America. Indonesia? Elit politiknya dari kedua sisi mentok. Kecuali Anies Baswedan, belum ada tokoh lain yang dicapreskan secara resmi. Baru olahan media sosial saja. Usaha menghapuskan syarat pencapresan versi UU yang tidak membolehkan orang yang telah menjabat Presiden dua periode untuk dicapreskan, ditolak MK. Tak pula terlihat indikator solusi ekstra konstitusional. Kalau rontoknya rumah-rumah di Cianjur karena gempa lalu direncanakan bikin rumah anti gempa, lalu kalau rontoknya ekonomi karena sistem politik yang tak berlandaskan UUD 45 asli, mau bikin sistem politik anti apa? Ekobal, eka komando global seperti dimaksudkan Macron, mau bikin apa? Yang Dipertuan Agung mengambil fungsi parliament karena parliament gagal menjalankan fungsi. Indonesia tak punya Agong. Proses penyelesaian yang anti thesis seperti Iran, sejauh ini tak terlihat. Atau keadaan seperti ini enjoyable bagi Ekobal. (RSaidi).
Hanya People Power Atau Revolusi yang Bisa Amputasi Kejahatan Oligarki
Saat inilah kita berkonsolidasi dan bergerak: It\'s now or never .. Tomorrow will be to late – sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat (Prof. Amin Rais). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM yang di-back up Oligarki di belakangnya mustahil dengan sukarela menyerahkan kekuasaan – dengan mempertaruhkan hidup dan mati atas kekuasaan yang sudah ada dalan genggamannya. Kekuatan mereka total sudah dalam kendali kekuatan oligarki. Rekayasa politiknya sampai ingin memperpanjang masa jabatan Presiden karena merasa presiden sudah bersenyawa dengan oligarki. Masyarakat para tokoh perubahan sampai geram dan bertekad hegemoni oligarki harus diputus dan dihentikan dengan langkah keras dan radikal. Langkah keras harus diambil karena mengganti atau mengubah rejim saat ini mustahil bisa dilakukan dengan langkah normatif atau konstitusional, tersisa hanya ada satu pilihan dengan langkah ekstra konstitusional, people power atau Revolusi. Bau busuk rekaya mereka yang tidak peduli dengan pelanggaran hukum nyata tercium oleh masyarakat. Maka rencana mengambil alih kekuasaan oligarki hanya bisa dilakukan dengan sikap dan tindakan revolusioner. Kesadaran dan cara berpikir revolusi adalah “tindakan paksa”, sesuai sikon realitas dan kondisi objektif yang memang mengharuskan tindakan keras dengan paksa. Kondisi objektif: - Para penguasa saat ini ingin terus berkuasa, sekalipun ada konstitusi yang membatasi kekuasaannya. Kodrat watak manusia yang berkuasa cenderung enggan bergeser dari zona nyaman. Sehingga, menggeser orang dari zona nyaman hanya bisa dilakukan dengan paksaan. - Indonesia telah terhempas dan jatuh ke titik nadir disebabkan oleh kekuasaan kepentingan oligarki imperialistik yang telah metamorfosis menjadi Neo Kolonialisme. - Sistem dan perilaku politik Indonesia lepas dari panduan konstitusi sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. - Instrumen penyelenggara negara semua telah tenggelam dalam kendali remot Oligarki. - Lebih parah lagi, oligarki sudah mampu membuat UU dan atau apapun yang dikehendaki sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. - Indonesia dalan kondisi darurat kegelapan, karena bergerak tanpa arah bersamaan hampir semua Sumber Daya Alam dan jejaring penyelenggara negara sudah dalam kuasa suka suka. - Bebas melakukan apa saja karena sudah tidak ada GBHN dan MPR sudah lumpuh total, karena statusnya bukan lagi sebagai tertinggi negara. Mengatasi dan menghadapi rezim yang sudah kesurupan bahkan berubah menjadi tirani tidak boleh ada kompromi dan negosiasi. Bentuk dan langkah pergerakan Bung Karno pernah mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Perjuangan ini lebih sulit dan rumit karena lawan yang dihadapi tidak berada di luar melainkan berada di dalam tubuh kita sendiri. Rumitnya perjuangan bisa diibaratkan bertempur di dalam kegelapan, sulit mengenali siapa lawan siapa kawan. Rumit dan gelapnya medan pertempuran hanya dapat diantisipasi dengan meningkatkan intuisi kepekaan yang tinggi untuk mengetahui mana kawan mana lawan. Gerakan harus bisa menyibak mana kawan lawan, penghianat, pecundang dan penjilat. Semua harus terpetakan dan harus dibabat habis tidak boleh ada kompromi dan negosiasi yang hanya akan membahayakan perjuangan negara kembali ke UUD 1945 asli. Sebuah gerakan kekuatan people power atau revolusi harus ada figur pemimpin yang mampu menghimpun, menggerakkan, menuntun, mengarahkan segenap potensi perubahan dengan sebuah gerakan riil dan berani mengambil alih kekuasaan yang ugal-ugalan, hanya sebagai boneka Neo-kolonialisme Oligarki. Semua sosok potensi tokoh nasional terbaik harus terkonsolidasi diri hingga menjadi “kekuatan kolektif yang kuat memimpin”. Karena keadaan bersifat mendesak, maka segala sesuatunya dituntut revolusioner. Dalam gerakan harus ada ruang pemikiran, rencana taktis pergerakan, logistik dan pengendalian gerakan tetap pada jalur mengembalikan arah tujuan negara sesuai pembukaan UUD 1945. Potensi pemikir dan penggerak dan penentu arah harus dalam satu kolektif kekuatan sebagai pimpinan pergerakan. Pergerakan harus mencerminkan bahwa pemilik sah kedaulatan adalah rakyat. Mengingat ucapan Soekarno: “Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa, kita harus mempunyai kesadaran bersama, bahwa, kerusakan negara (seperti sekarang) ini, tentu, tidak dikehendaki oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Soepomo, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadi Kusumi, KH Wahid Hasym dan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk melahirkan negara Indonesia ...” Saat inilah kita berkonsolidasi dan bergerak: It\'s now or never .. Tomorrow will be to late – sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat (Prof. Amin Rais). Kegelapanp dan kebuntuan negara hanya bisa diatasi dengan people power atau Revolusi. (*)
Mahfud MD Harapkan KAHMI Menjadi Contoh Demokrasi Berkeadaban
Palu, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaharapkan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bisa menjadi contoh peradaban dan teladan politik di Indonesia. \"Saya berharap KAHMI bisa menjadi contoh dalam berpolitik yang baik di negeri ini,\" kata Mahmud pada acara Munas XI KAHMI yang diselenggarakan di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah. Munas tersebut dibuka Wakil Presiden Ma\'ruf Amin Jum\'at 25 November 2022. Agenda utama Munas tersebut memilih presidium yang berjumlah sembilan otang. Mahfud meminta anggota KAHI ke depan bisa mewujudkan cita-cita bangsa seperti pedahulunya. Oleh karena itu, ia berharap Munas yang akan berlangsung sampai Ahad. 27 November 2022 berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal negatif ataupun kekerasan. \"Saya juga berharap agar Munas berakhir secara tenteram tanpa ada kericuhan. apalagi sampai melempar bangku.\' kata Mahmud yang juga Ketua Dewa Pakar KAHMI itu. Menurut Mahmud, KAHMI harus dapat memberikan contoh tauladan yang baik atas politik demokrasi yang berkeadaban di tanah air. Dalam politik demokrasi berkeadaban itu, kata Mahfud, para anggota KAHMI harus menjunjung tinggi nilai serta norma-norma yang berlaku di Indonesia. \"Silahkan saja berpolitik, akan tetapi tetap harus berkeadaban, tidak boleh melakukan fitnah apalagi menghina lawan politiknya.\" kata Mahfud. (Anw).
POPULER
