ALL CATEGORY
Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?
Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies. Oleh: Ayu Nitiraharjo, Pemerhati Budaya PRESIDEN Joko Widodo membatalkan kedatangan pada Pembukaan Munas KAHMI XI di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya? Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas KAHMI XI. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas KAHMI. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden telah menyatakan kesediaanya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus MN KAHMI waktu itu. Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirmed akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara. Begini peristiwanya: protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh forkompimda, termasuk BINDA (BIN Daerah). Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden. Panitia galau. Pilihannya, menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas. Pilihan yang sama-sama berat buat panitia: Anies adalah bagian langsung dari KAHMI, hampir semua peserta Munas menginginkan untuk bertemu langsung dengan Anies, melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir, dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh Kepala Negara. Protokol Presiden sikapnya tegas: jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan. Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Itulah peristiwa yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies. Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies. Namun tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa? Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI Jakarta untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi. Salut untuk Panitia Munas KAHMI yang berani bersikap! (*)
Tinggalkan Pancasila, LaNyalla Sebut Bangsa Dalam Proses Pembusukan
Jakarta, FNN – Proses Pembusukan Ikan yang dimulai dari kepala, dinilai juga telah melanda bangsa ini. Telah ditinggalkannya Pancasila menjadi penyebab hal tersebut. Hal itu yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menyampaikan Keynote Speech pada forum Silaturahmi Nasional 2022 Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute, di Royal Jade Season City, Sabtu (26/11/2022). Menurutnya, jika hulu rusak, maka maka hilir pun akan rusak. “Seperti kata pepatah, ikan busuk dimulai dari kepalanya terlebih dahulu. Pembusukan Indonesia juga dimulai dari hulunya, dari Fundamental Norm-nya, yaitu dengan meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa,” tegas LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong konsensus nasional untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, ketika konsensus nasional itu tercapai, Presiden harus melakukan Dekrit kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Pada acara yang mengambil tema “Potret Penegakan Hukum di Indonesia” ini, LaNyalla menegaskan keinginan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli telah digagas oleh banyak pihak, terutama para purnawirawan TNI dan Polri. Namun, hingga hari ini belum menemukan jalan. Bagi dia, hanya ada satu jalan, yaitu konsensus nasional. “Dengan mendorong Presiden untuk melakukan dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Kemudian segera kita bentuk tim atau komite untuk melakukan amandemen kekurangan dari konstitusi asli tersebut melalui teknik addendum,” tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan komitmennya untuk tetap terus menjalankan ikhtiar agar Indonesia kembali berdaulat, mandiri dan berdikari, dengan cara kembali kepada rumusan para pendiri bangsa. Dijelaskannya, sebagai negara majemuk, Indonesia didesain oleh para pendiri bangsa dengan menggunakan Pancasila sebagai perekat. “Sehingga, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila, yang identik dengan sistem demokrasi yang berkecukupan,” ujar LaNyalla. Ciri demokrasi Pancasila, menurut LaNyalla, adalah seluruh elemen bangsa terwakili di dalam Lembaga Tertinggi Negara, yang bukan saja perwakilan rakyat, tetapi penjelmaan rakyat. “Dalam Lembaga Tinggi negara itu tak hanya diisi partai politik, tetapi juga wakil-wakil dari daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan utusan Golongan non-partisan,” katanya. Begitu pula dengan sistem ekonominya, LaNyalla menilai telah didesain oleh para pendiri bangsa dengan sistem ekonomi Pancasila. “Sebuah sistem ekonomi yang menekankan usaha bersama dengan orientasi kepada kesejahteraan, karena perekonomian disusun atas usaha bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya,” ujar LaNyalla. Karut-marut Indonesia terjadi ketika bangsa ini melakukan perubahan konstitusi atau amandemen UUD 1945 secara brutal, sehingga mengganti hampir 95 persen isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli. “Sejak saat itulah kita meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi,” tegas LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, konstitusi hasil amandemen 1999-2002 memang masih mencantumkan dasar filsafat negara Pancasila pada naskah Pembukaan di Alinea IV. Namun pasal-pasal dalam UUD hasil amandemen itu merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme-Individualisme. Dijabarkan LaNyalla, sebelum amandemen terjadi, Indonesia sebagai negara telah dilucuti kedaulatannya, termasuk kedaulatan ekonominya, melalui Letter of Intent IMF yang terpaksa ditanda tangani oleh Presiden Soeharto saat itu. Pada 13 November 1998, MPR melalui Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4, dengan pertimbangan karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. “Ini adalah awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staats fundamental norm. Dan, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Mengapa demikian, menurut LaNyalla, penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode damai non-militer. Caranya yaitu dengan memecah-belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa, supaya tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri, serta gagal dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan Tujuan nasional bangsa tersebut. “Inilah yang kerap saya sebut, kita telah durhaka kepada pendiri bangsa,” ujar LaNyalla. “Karena itu saya sekarang berkampanye, untuk menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita juga harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila yang merupakan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk,” urai LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada UUD 1945 naskah Asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. “Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Hadir diantaranya Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhi Purdijanto, Ketua Panitia Silatnas 2022 Kombes Purnawirawan DR. Hadi Purnomo, Pakar Komunikasi Politik Prof Tjipta Lesmana serta Keluarga Besar Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute dan para Advokat dan Praktisi Hukum Indonesia. (mth/*)
Munas KAHMI XI Palu: Harus Bikin Komunike Dukungan Pencapresan Anies
Kalau KAHMI menyatakan total mendukung akan jadi energi yang luar biasa buat pencapresan Anies. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan PERHELATAN Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam/KAHMI ke XI berlangsung di Kota Palu Sulteng. Acara berlangsung pada 24-27 November 2022. Sejak pagi ketika kedatangan salah satu Alumni HMI Anies Baswedan situasi dan kondisi Palu langsung tensi tinggi, ada animo masyarakat terhadap sosok Anies yang digadang-gadang sebagai Capres favorite. Anies tiba bersama rombongan Jusuf Kalla, Mahfud MD dan lain-lain. Acara KAHMI dimulai pada malamnya di hotel Western dengan sambutan-sambutan, antara lain: Ahmad Doly Kurnia/Korspers, Jusuf Kalla, Mahfud Md dll. Puncaknya adalah Orasi Kebangsaan dari Anies Baswedan yang antara lain mengatakan kader dan alumni HMI agar berilmu pengetahuan, punya etos dan etika. Pidatonya simpel dan berbobot, intinya sebuah bangsa jika ingin besar harus menjadikan, pertama bahwa ilmu pengetahuan sebagai tolak ukur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; Kedua, etos harus dibangkitkan, keuletan dalam membangun bangsa tersebut dibutuhkan; Dan, yang ketiga, etika harus dijunjung tinggi seperti di negara-negara maju dimana nilai nilai etis berlaku. Menurut Anies, hanya HMI yang bisa berada di semua spektrum. Ini sebuah resource yang besar buat KAHMI memajukan Indonesia dan Umat Islam. Anies Baswedan berpidato singkat, padat dan bernas di hadapan ratusan perserta Munas KAHMI. Acara Munas KAHMI XI resminya dibuka esoknya (25/11) di Srinti Convention Hall oleh Wapres Ma’ruf Amin yang menggantikan Joko Widodo yang batal hadir. Saya dari HMI Cabang Jakarta yang hadir sejak hari pertama Munas KAHMI, melihat KAHMI adalah wadah kaum intelek Muslim modern yang tetap eksis. Ini dibuktikan dengan antusias peserta yang tinggi. Namun jangan melulu monoton sekedar sirkulasi pergantian pimpinan KAHMI semata. Mestinya momentum itu jadi ajang kontemplasi pola bentuk KAHMI ke depan yang modern dan menjawab tantangan umat Islam. Karena faktanya umat Islam yang mayoritas 85% masih jadi inferior dalam hal Ekonomi. Ini ironis sekali, meski sudah 77 tahun Indonesia Merdeka, rakyat yang nota bene umat Islam masih belum terentaskan. Pada bagian lain, Habil Marati, mantan anggota DPR dari PPP yang juga hadir berharap Munas KAHMI langsung bikin komunike dukungan Pencapresan Anies Baswedan. Harus to the point, bila tidak akan mubazier. Kalau KAHMI menyatakan total mendukung akan jadi energi yang luar biasa buat pencapresan Anies. Acara Munas KAHMI juga terlihat kehadiran para Alumni antara lain, Sofyan Mile, mantan anggota DPR dari Golkar, Junisab Akbar (mantan anggota DPR dari PBR), Yayat Biaro (mantan anggota DPR dari Golkar, Jhoncik Muhammad (Bupati 4 Lawang, Sumsel), dan lain-lain. (*)
Tamsil Linrung Dapat Dukungan Kuat, Sembilan Calon Presidium Kahmi Didominasi Politisi
Palu, FNN - Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan memilih sembilan presidium yang akan memimpin organisasi tersebut hingga tahun 2027. Sejumlah nama yang tidak asing lagi semakin menguat dari 40 nama yang lolos sebagai bakal calon Sejauh ini, sembilan orang nama politisi menjadi calon yang sangat kuat menjadi presidium. Sedangkan akademisi dan profesional semakin tersingkir. Rencananya, presidium akan dipilih Sabtu, 26 November 2022 malam. Munas ke-11 KAHMI berlangsung di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wakil Presiden, Ma\'ruf Amin membuka agenda lima tahunan itu pada Jum\'at, 25 November 2022. Politisi yang menjadi calon kuat presidium 2022 sampai 2027 itu antara lain Ahmad Doli Kurnia yang menjabat sebagai Koordinator Presidium KAHMI. Ia politisi Partai Golkar. Kemudian ada juga Tamsil Linrung. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut mendapatkan dukungan dari wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan yang menjadi dapilnya. Dari Aceh, muncul nama Abdullah Puteh. Ia anggota DPD RI. Juga ada nama Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI asal pemilihan Aceh. Nama politisi lainnya adalah Herman Haeron (Partai Demokrat), Saan Mustofa (Nasdem), Romo Syafei (Gerindra). Berikut daftar 40 Nama calon Presidium KAHMI yang akan bertarung: Calon Presidium KAHMI unsur birokrat: 1. Ajub Suratman 2. Masrokhan Sulaiman, 3. Nadhirah Seha Nur 4. Imam Mujahidin Fahmid 5. Erwin Muslimin Singanjuru 6. Yapit Sapta Putra 7. Hery Susanto. Calon Presidium KAHMI unsur politisi: 1. M. Syarfie Hutauruk 2. Ahmad Doli Kurnia Tanjung 3. E. Herman Khaeron 4. Saan Mustofa 5. Tamsil Linrung 6. Romo HR M Syafii 7. Fachrul Razi 8. Zulfikar Arse Sadikin 9. Ahmad Yohan 10. Abdullah Puteh 11. M Rifqinizami Karsayuda 12. Lukman Malanuang. Calon Presidium KAHMI unsur akademisi: 1. Fasli Jalal 2. Asep Saefudin 3. Heri Hermasyah 4. Lely Pelitasari Subekti 5. Suparji Ahmad 6. Taufik Fredik Pasiak 7. Risman Pasaribu. Calon Presidium KAHMI unsur profesional : 1. Fahmi Idris 2. Ridha Saleh 3. Babay Farid Wazdi 4. Manimbang K 5. M Yana Aditia 6. Elfahmi anziryani N azis 7. Dhifla Wiyani 8. Oktasari Sabil. Calon Presidium KAHMI unsur pengusaha/Lembaga Swadaya Masyarakat: 1. Ulla Nurachwaty 2. Hanifah Husein 3. Ruslim Rohimun Sembiring 4. Sutomo 5. Ibnu Munzir 6. Abdul Rahman Sapara. (Anw).
Laznas Dewan Dakwah Bangun Musholla Darurat di Lokasi Gempa
Cianjur, FNN --- Laznas Dewan Dakwah telah menginisiasi pembangunan musholla darurat. Di lokasi itu pula dilakukan Sholat Jumat pertama pasca gempa yang telah meluluhlantakkan Kabupaten Cianjur terutama di daerah Cugenang. \"Kami mendirikan ini demi memenuhi kebutuhan ibadah para saudara kita di sini,\" ujar M. Sa\'id, koordinator lapangan Tim Kemanusiaan Laznas Dewan Dakwah. Lebih dari 200 masyarakat terdampak menjadi jamaah Shalat Jum\'at di Posko Pengungsian Kp. Karamat, Sukamulya, Cianjur, pada 25 November 2022. Kebutuhan Masyarakat Shalat Jum\'at pertama ini juga dipimpin oleh warga setempat, berikut juga khatibnya. Setelah shalat Jum\'at, Ustadz Ro\'in, salah satu da\'i Dewan Dakwah, memberikan penguatan pada masyarakat di sana. \"Sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur\'an, meminta pertolongan dengan shalat dan sabar. Shalat, ya kita berdo\'a. Sabar ini kita usahakan bersama dengan saling membantu satu sama lainnya,\" tutur Ustadz Ro\'in dalam penguatannya. \"Kami, dari Laznas Dewan Dakwah juga berusaha membersamai semaksimal mungkin di sini. Semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membantu dalam ketakwaan,\" tutup Ustadz Ro\'in. Kegiatan shalat Jum\'at perdana ini juga dibantu oleh warga setempat. Kang Irfan selaku salah satu warga yang juga merangkap pengurus salah satu masjid, membantu meminjamkan pengeras suara, mikrofon dan alat pendukung lainnya. Gempa bumi yang terjadi Senin lalu setidaknya telah menelan 272 jiwa meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Infrastuktur yang hancur mencapai lebih dari 62.000 bangunan termasuk masjid. Laznas Dewan Dakwah terus berusaha membersamai para penyintas, memenuhi kebutuhan saudara kita baik logistik, ruang bernaung, sandang serta kebutuhan penguatan rohaninya. Hingga saat ini, kebutuhan akan tempat dan pakaian ibadah juga selimut serta kebutuhan khusus anak bayi dan lansia sangat dibutuhkan di tenda-tenda pengungsian. (TG)
Selamat Hari Thanksgiving
Thanksgiving telah menjadi lebih komersial dan bahkan meningkatkan kecenderungan menjadi materialistis. Apa yang disebut “Black Friday” adalah contoh yang jelas tentang itu. Dan saya pribadi tidak menyukainya. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SETIAP Kamis terakhir bulan November setiap tahun adalah hari istimewa bagi orang Amerika. Ini adalah hari libur nasional dan diamati secara nasional. Itu disebut “Hari Thanksgiving”. Hari Thanksgiving diamati untuk pertama kalinya oleh para Peziarah (Imigran Eropa) setelah panen pertama mereka pada bulan Oktober 1621, yang berlangsung selama tiga hari dan dihadiri oleh 90 penduduk asli Amerika dan 53 imigran Eropa yang baru tiba. Sebagai bagian dari masyarakat lain Amerika, Muslim Amerika mengambil bagian dalam perayaan itu. Dan seringkali muncul pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum Islam pada perayaan seperti itu: Apakah diperbolehkan atau tidak dalam agama? Tentu saja tulisan ini bukan fatwa (hukuman agama). Sebaliknya, tulisan ini adalah untuk membagikan pandangan pribadi saya tentang masalah ini. Saya sepenuhnya menyadari adanya pandangan lain tentang itu. Dan, saya sangat menghargai fakta bahwa Islam memungkinkan kita berbeda pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sungguh merupakan kekayaan iman. Saya ingin memulai dengan menegaskan bahwa ketika Islam datang ke tempat mana pun, ia tidak bermaksud mengubah atau menghapus budaya positif dan norma sosialnya. Karena alasan inilah Anda akan melihat keragaman yang sangat dalam di antara umat Islam dalam hal budaya dan perilaku sosial. Semakin banyak kita berkeliling dunia, semakin beragam wajah Islam yang akan kita lihat tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Pada bagian diskusi ini kita dapat mengatakan ada Muslim Asia Selatan, Muslim Asia Tenggara, Muslim Timur Tengah, Muslim Afrika, Muslim Eropa, Amerika Latin dan, dari tentu saja, Muslim Amerika. Fakta ini didasarkan pada apa yang Nabi sendiri nyatakan: “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. Yang pada hakekatnya berarti bahwa misi Nabi (Islam) adalah menyempurnakan dan membatasi (bukan mengubah atau meniadakan) nilai-nilai positif dan praktik budaya umat. Oleh karena itu, Thanksgiving sebagai bagian dari budaya Amerika, dan itu termasuk Muslim Amerika, adalah budaya yang dapat diadopsi dan dianut dalam nilai dan pemahaman kita sendiri. Saya menyebut jenis ucapan syukur ini “Shukr”. Bersyukur atau “Syukr” berakar pada ajaran Islam. Al-Quran, misalnya, mengingatkan kita: “Bersyukurlah padaku dan jangan kufur” (Surat 2 ayat 152). Al-Quran juga menyatakan: “Dan jika kamu bersyukur, aku akan memberimu lebih (nikmatku). Tetapi jika kamu kufur, sungguh azabku sangat keras” (Ibrahim: 7) Istilah “Shukr” yang secara harfiah berarti “bersyukur, berterima kasih atau penghargaan” dalam konteks ini dapat merujuk pada Thanksgiving yang dirayakan dengan gembira dan nasional oleh orang Amerika. Saat bergabung dengan sesama orang Amerika dalam merayakan Thanksgiving, kami ingin mengingatkan diri kami sendiri sebagai berikut: Pertama, Syukuran dalam Islam harus berlanjut dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Ini masalah hidup. Selama kita hidup, kita mengucap syukur. Tidak ada salahnya melakukannya pada Kamis terakhir bulan November. Tetapi kami tidak membatasi diri kami pada hari itu saja. Bersyukur atau merayakan Thanksgiving adalah tanggung jawab yang berkelanjutan baik terhadap Pencipta kita maupun sesama manusia. Kedua, ada tiga syukr (syukur) utama yang penting untuk dirayakan: 1) Bersyukur kepada Sang Pencipta dengan mengakui kebaikan dan nikmat-Nya yang tak terbatas kepada kita, dengan merendahkan diri dalam beribadah kepada-Nya dengan komitmen dan dedikasi. Nabi Muhammad menjawab istrinya ketika dia bertanya kepadanya tentang dedikasinya dalam ibadahnya: “bukankah saya harus menjadi hamba (Allah?) yang bersyukur”. 2) Ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Dalam Islam, orang tua berada di sisi Allah dalam hal cinta dan hormat. Beberapa ayat dalam Al-Qur\'an mengingatkan umat Islam untuk berbakti dan hormat kepada orang tua mereka. Untuk menemani orang tua mereka di dunia ini dengan kebaikan dan rasa hormat yang tinggi. 3) Bersyukur juga berarti berterima kasih kepada sesama ciptaan, khususnya kepada sesama manusia. Bersikap baik kepada orang lain bukan hanya tindakan kebaikan sosial. Itu sebenarnya adalah bagian dari ucapan syukur kami karena telah menjadi bagian dari keluarga manusia kami. Nabi bahkan memberi tahu kita: “orang yang gagal menghargai sesama manusia juga gagal menghargai Allah”. Sedihnya, hari-hari ini Thanksgiving telah bergeser dari tujuan awalnya dan itu adalah untuk menghargai Tuhan dan bersikap baik satu sama lain. Thanksgiving telah menjadi lebih komersial dan bahkan meningkatkan kecenderungan menjadi materialistis. Apa yang disebut “Black Friday” adalah contoh yang jelas tentang itu. Dan saya pribadi tidak menyukainya. Bagi saya Jum’at Berkah jauh lebih baik daripada Jum’at Hitam. Apakah kamu tidak setuju? Kota Jakarta, 25 November 2022. (*)
Is Anies Going To Be The Next Anwar?
Apakah Anies akan berhasil membawa agenda Islam Tengah sebagaimana amanah UUD 1945 juga seperti janji Anwar sebagai PM ke-10 Malaysia juga membebaskan bangsa ini dari riba akan menjadi pertanyaan beyond his presidency. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts MUNGKIN ya, mungkin tidak. Masa depan masih suci, semua kemungkinan bisa terjadi. Ketidakpastian dan ketidakjelasan adalah fitur melekat masa depan. Sebagai dua tokoh yang dilahirkan dari kelompok nasionalis relijius yang serupa, kaum nasionalis relijius di ICMI, KAHMI, Muhammadiyah, dan parpol-parpol afiliasinya berharap Anies Baswedan akan menjadi the next Anwar for Indonesia. Kini puluhan relawan pro-Anies telah bermunculan di mana-mana bak jamur tumbuh di musim hujan. Ada semacam kerinduan agar kepentingan ummat Islam lebih diakomodasi oleh Pemerintah, tidak seperti zaman Presiden Jokowi ini. Tapi harapan itu hanya bisa terwujud dengan beberapa syarat. Syarat pertama, upaya elit parpol penguasa dan kelompok ProJo menunda Pemilu 2024 atau mengamandemen UUD 2002 agar masa jabatan presiden bisa lebih dari 2 periode gagal. Syarat ini bisa terjadi, perhari ini, dengan kemungkinan 50:50. Penggalangan opini masyarakat untuk mendukung perpanjangan kekuasaan Jokowi masih saja terjadi. Anehnya, Jokowi tampak membiarkan ini terjadi karena bagian dari demokrasi. Kedua, ekonomi Indonesia bisa bertahan menghadapi resesi ekonomi global parah yang kini mengancam, sementara pandemi benar-benar bisa diakhiri untuk tidak memperparah stagflasi global. Kemungkinan besar syarat ini akan berlaku. Pasar domestik yang besar dan bonus demografi akan menggantikan pasar ekspor yang melemah. Ketiga, konflik Rusia-Ukraina segera bisa dikendalikan lalu diselesaikan secara damai, tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas, bahkan Perang Dunia ke-3. Syarat inipun berpeluang 50:50. Opsi perang dunia untuk global resetting dunia, sekaligus pengurangan populasinya, masih menjadi agenda para elit global. Keempat, ummat Islam berhasil mengkonsolidasikan kepentingan politiknya sehingga berhasil mensukseskan pencapresan Anies melalui koalisi parpol. Peluang syarat ini berlaku cukup tinggi. Jika Anwar Ibrahim sukses memimpin Malaysia paling tidak 2 tahun ke depan ini, cocktail party effect akan terjadi sehingga peluang Anies memenangkan Pilpres 2024 akan makin terbuka lebar. Kelima, Pemilu 2024 berlangsung terbuka, jujur dan adil. Syarat kelima ini nyaris mustahil terjadi. Di samping rancangan Pemilu yang paling rumit, kompleks dan mahal di dunua, Daftar Pemilih Tetap yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 masih banyak mengandung jutaan data siluman yang menjadi sumber jual beli suara. Konflik hasil pemilu akan diputuskan oleh KPU dan hakim-hakim MK yang sulit bersikap independen. Di samping itu, penggalangan opini dan intimidasi serta politik uang akan tetap mewarnai Pilpres 2024. Segera perlu dicatat bahwa hiruk-pikuk pencapresan ini bisa jadi hanyalah sebuah operasi bendera palsu. Harapan baru yang dibawa pencapresan Anies telah melemahkan people power untuk memulangkan Jokowi ke Solo sebelum 2024. Sementara itu proses penjarahan kekayaan bangsa ini terus terjadi melalui investasi asing yang sangat eksploitatif, privatisasi sektor strategis seperti energi dan transportasi, serta praktek keuangan ribawi oleh elit global maupun kaki tangan domestiknya. Kedaulatan rakyat sebagaimana amanah UUD 1945 pada akhirnya adalah kedaulatan keuangan. Apakah Anies akan berhasil membawa agenda Islam Tengah sebagaimana amanah UUD 1945 juga seperti janji Anwar sebagai PM ke-10 Malaysia juga membebaskan bangsa ini dari riba akan menjadi pertanyaan beyond his presidency. Jika Anies gagal, maka bangsa ini akan lestari sebagai jongos politik dan jongos ekonomi. Gambiran, Banyuwangi, 26 November 2022. (*)
Pemilu 2024 Pertarungan Oligarki dan Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat
Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 yang pro kapitalis dan liberalime jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila JIKA kita semua menghargai perjuangan bapak-bapak bangsa, menghargai apa yang telah dihasilkan dalam perjuangannya, menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia dan dengan berjuang menegakkan tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika DPR, MPR, Partai politik tidak lagi peduli terhadap kerusakan negara ini, mari kita galang rakyat untuk mengembalikan tatanan mula NKRI yang berbasis pada “Amanat Penderitaan Rakyat“ Amandemen UUD 1945 ternyata berdampak sangat luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia, amandemen bukan saja mengubah ketatanegaraan tetapi lebih jauh telah memporak-porandakan nilai-nilai dan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada lagi pemimpin negeri ini yang mengerti apa itu “Amanat Penderitaan Rakyat“. Apalagi mengerti bahwa pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat. Akibat dari tidak dipahami oleh pemimpin sekarang mereka memperlakukan rakyat dengan semena-mena, penggusuran-penggusuran yang dilakukan tanpa manusiawi. Satpol PP dengan beringas atas nama menertibkan cenderung semena-mena memperlakukan rakyat tanpa solusi yang manusiawi, korupsi merajalela, pungli, manipulasi, semua ini akibat tidak megerti aparat pemerintah itu harusnya mengemban “Amanat Penderitaan Rakyat“. Berikut cuplikan Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta…. ”Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, – sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat! Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara!, engkau … engkau … engkau … engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ketulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat? Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, – sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daaripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? Sekali lagi engkau semua, – engkau semua dari Sabang sampai Merauke! –, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? “Dari Sabang sampai Merauke”, – empat perkataan ini bukanlah sekedar satu rangkaian kata ilmu bumi. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekedar menggambarkan satu geographisch begrip. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekadar satu “geographical entity”. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu “national entity”. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu “state entity” yang bulat-kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu “ideological entity” yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, – satu entity of social-consciousness like a burning fire. Dan sebagai yang sudah saya katakan dalam pidato-pidato saya yang lalu, social consciousness kita ini adalah bagian daripada social consciousness of man. Revolusi Indonesia adalah kataku tempohari congruent dengan the social conscience of man! Kesadaran sosial dari Rakyat Indonesia itulah pokok-hakekat daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia itu adalah dus bagian daripada social consciousness of mankind. Dus amanat Penderitaan Rakyat Indonesia adalah bagian daripada Amanat Penderitaan Rakyat daripada seluruh kemanusiaan! Dus Amanat Penderitaan Rakyat kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat Penderitaan Rakyat kita bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Amanat Penderitaan Rakyat kita menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia. Amanat Penderitaan Umat Manusia menjalin kepada Amanat Penderitaan Rakyat kita. Revolusi Indonesia menjalin kepada Revolusi Umat Manusia, Revolusi Umat Manusia menjalin kepada Revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata: “there is an essential humanity in the Indonesian Revolution”. Pernah pula saya katakan bahwa Revolusi Indonesia mempunyai suara yang “mengumandang sejagad”, yakni bahwa Revolusi Indonesia mempunyai “universal voice”. Jikalau kita semua menghargai perjuangan bapak-bapak bangsa, menghargai apa yang telah dihasilkan didalam perjuangannya, menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia dan dengan ini maka mari kita semua berkomitmen mengembalikan UUD 1945 mengembalikan tujuan negara proklamasi 17Agustus 1945. Jikalau MPR, DPR, Presiden, Partai Politik tidak mau kembali ke UUD 1945 dan Pancasila Maka atas kedaulatan rakyat mari rakyat bersatu untuk kembali kepada tatanan mula NKRI kembali kepada Pancasila dan UUD 1955 Proklamasi. Mari kita galang rakyat untuk: Mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara. Menolak UUD 2002 hasil amandemen. Mengembalikan UUD 1945 Proklamasi sebagai landasan konstitusional bernegara. Mengembalikan MPR sebagai lembaga bangsa dan Lembaga Tertinggi Negara. Mengembalikan Wawasan Nusantara. Mengoreksi seluruh UU yang pro terhadap Liberalisme Kapitalisme. Menasionalisasi seluruh kekayaan ibu pertiwi berbasis pada pasal 33 UUD 1945 Proklamasi. Menghapuskan DPD, mengantinya dengan Utusan-utusan Daerah dan Utusan utusan Golongan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mengembalikan GBHN sebagai kompas petunjuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Membubarkan lembaga-lembaga ekstra yudisial yang tidak ada di dalam Konstitusi UUD 1945 Proklamasi, dan meng-empowering lembaga-lembaga resmi negara. Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 yang pro kapitalis dan liberalime jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan. Digantinya UUD 1945 ternyata berdampak sangat luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia, amandemen bukan saja merubah ketatanegaraan tetapi lebih jauh telah memporak-porandakan nilai-nilai dan dasar-dasar kehidupan berbangsa. Tidak ada lagi pemimpin negeri ini yang mengerti apa itu “Amanat Penderitaan Rakyat“, apalagi mengerti bahwa pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat, akibat dari tidak dipahami oleh pemimpin sekarang mereka memperlakukan rakyat dengan semena-mena, penggusuran-penggusuran yang dilakukan tanpa manusiawi, penguasaan lahan-lahan demi investasi asing, Satpol PP dengan beringas atas nama menertibkan cenderung semena-mena memperlakukan rakyat tanpa solusi yang manusiawi, korupsi sudah sangat akut, bantuan sosial bagi rakyat miskin pun di korupsi tanpa penyelesaian hukum, pungli, manipulasi, semua ini akibat tidak megerti aparat pemerintah itu harus nya mengemban “Amanat Penderitaan Rakyat“. Jadi Pemilu 2024 adalah pertarungan Amanat Penderitaan Rakyat yang ingin kembali pada Pancasila dan UUD 1945 dengan oligarki yang mengusung liberalisme kapitalisme dan antek-antek asing. Suka tidak suka perjuangan ini adalah pertaruhan nasib bangsa Indonesia. Tinggal kita akan terbelah dan hilangnya persatuan bangsa Indonesia. (*)
Anies Memang Fantastis!
Memperbaiki kerusakan, membangun kembali dan menempatkan NKRI yang terhormat dan bermartabat, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam pergaulan internasional. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI SEPERTI terbentur-terbentur kemudian terbentuk. Anies Baswedan mampu melewati jalan penderitaan atas pilihan pengabdiannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu. Ia mampu menampilkan politik karakter yang rendah hati dan humanies di tengah gelombang resistensi konspirasi jahat. Dalam menghadapi Pilpres 2024, capres pilihan rakyat itu kini seperti sedang memproklamasikan kemulian ahlak akan selalu mendahului amanat yang diberikan kepada seorang pemimpin. Dalam stigma politik itu kotor, Anies mampu memberi warna baru. Bukan hanya integritas, ia juga telah membuktikan bahwa ahlak seorang pemimpin mutlak diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Betapapun badai isu, intrik dan fitnah menerjang Anies terutama ketika menjabat gubernur Jakarta. Anies telah berhasil memberi contoh bagaimana kekuasaan tidak serta-merta diraih dan dipertahankan dengan segala cara. Framing dan stereotif serta kecenderungan konspirasi jahat tidak harus selalu dihadapi dengan sikap reaksioner. Kebencian dan permusuhan hanya bisa dihadapi dengan ketenangan dan kesabaran. Kejahatan tak harus dibalas kejahatan. Keraguan dan rasa pesimis hanya bisa dijawab dengan kinerja dan prestasi. Begitulah Anies membangun identifikasinya, membentuk kharisma dan kewibawaan personalnya. Tidak terhitung pula upaya untuk mendiskreditkan, membunuh karakter dan persekongkolan menjegal Anies sebagai seorang pemimpin sekaligus calon presiden potensial pada pilpres 2024. Anies Baswedan bergeming sekalipun serangan dan tendensi penolakan atas keberhasilan kepemimpinannya mengemuka melalui buzzer, haters, dan influencer yang disinyalir dibayar menggunakan uang negara. Anies juga mampu melewati rintangan dari rekayasa sosial dan politik berkedok kebijakan struktural dan konstitusional. Begitu besar dan tak pernah berhenti upaya menjatuhkan, hingga Anies tak bisa menjadi capres, saking dianggap berbahaya dan mengancam kepentingan kelompok tertentu seperti oligarki dan ternaknya. Atmosfer politik nasional yang kini masih dkendalikan rezim boneka, masih menghembuskan udara propaganda dan agitasi asal bukan Anies sebagai presiden masa depan Indonesia. Sisa-sisa gerakan pembusukan terhadap Anies yang masih menempel pada narasi politik identitas, tak mampu juga membendung arus dukungan rakyat terhadap figur Anies terutama dari mayoritas umat Islam. Penggunaan entitas kesukuan dan keagamaan secara ekstrim demi kepentingan sesaat yang justru kental melekat kuat dan dipelopori oleh sosok Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, tak bisa mencegah simpati, empati dan euforia rakyat kepada Anies. Memori kolektif dan kesadaran publik seakan menegaskan Anies telah menjadi fakta dan nyata sebagai pemimpin nasionalis religius yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Anies tak terbantahkan menjadi pemimpin yang pluralis, menghormati dan menghargai keberagaman. Oleh karena itu, fenomena Anies seperti bola salju yang terus menggelinding dan membesar menangkap kerinduan, harapan dan aspirasi rakyat akan kehadiran seorang pemimpin yang adil, beradab dan bersungguh-sungguh membawa kemakmuran bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, pilpres 2024 yang tak lama lagi akan berlangsung, hanya berfungsi memberikan legalitas atas legitimasi rakyat terhadap didapuknya Anies sebagai seorang presiden. Sikap santun, sabar dan konsistensinya mengedepankan ahlak dalam berpolitik telah menjadi verifikasi dan validasi pemimpin yang layak menjadi nahkoda bagi perahu besar bernama Indonesia. Memperbaiki kerusakan, membangun kembali dan menempatkan NKRI yang terhormat dan bermartabat, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam pergaulan internasional. Dengan kemampuannya menderita dan ketetapan hatinya sebagai pemimpin yang telah memilih jalan penderitaan bagi kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa, Anies memang layak dan telah menjadi presiden defakto sekalipun pilpres belum dilangsungkan. Kini dan akan terus bertambah lagi, jutaan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok negeri, mengelu-elukan dan mendukungnya. Rakyat arus bawah yang bisa jadi dikomandoi partai Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PAN dll telah menjadi energi, instrumen kampanye sekaligus supporting sistem Anies menjadi presiden Indonesia. Insyaa’ Allah. Anies memang fantastis!. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 26 November 2022/2 Jumadil Awal 1444 H. (*)
Bangsa Ini Terlalu Besar, Rocky Gerung: Mungkin Bisa dengan Sistem Federal
Jakarta, FNN - Pasti banyak orang yang berpikir kenapa Rocky Gerung selama ini selalu kritik sana kritik sini tentang Indonesia sehingga orang pasti inggin tahu Indonesia yang seperti apa yang dibayangkan oleh Rocky Gerung. Oleh karena itu, sebagai refleksi, Rocky Gerung Official edisi Sabtu (26/11/22) kali ini membahas hal tersebut bersama Rocky Gerung sendiri dan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ya, sering kita masuk di dalam moment-moment di mana kita mesti melakukan semacam evaluasi terhadap keadaan. Masalahnya adalah hari ini kita mau ukur berdasarkan ideal yang mana,” ujar Rocky Gerung. Menurutnya, kalau kita berbicara ideal dari negeri ini, kita kembali pada janji proklamasi, kita kembali pada mukadimah Undang-undang Dasar di mana Indonesia yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, dan lain-lain yang kemudiann dirumuskan sebagai keadilan dan kemakmuran. Itu fungsi yang diwajibkan oleh konstitusi supaya dijalankan oleh pemerintah. “Cerdaskan bangsamu, pelihara fakir miskin,” ujarnya. Jadi, menurut Rocky, perintah konstitusi itu jelas bahwa kita ingin Indonesia itu cerdas dan tidak ada kesenjangan. Sebetulnya ini hal normatif, tapi hal yang normatif ini gagal diwujudkan. Bahkan ketika seorang pemimpin justru datang dari kalangan biasa. Dia bahkan tidak paham apa yang disebut penderitaan rakyat. Padahal, dulu, Bung Karno paham benar penderitaan rakyat karena beliau ada bersama dengan rakyat ketika revolusi kemerdekaan. Demikian juga Pak Harto yang juga paham apa yang disebut rakyat karena dia karena beliau ada di dalam barisan perintis kemerdekaan. Tetapi kemudian Pak Harto lupa bahwa kekuasaan itu seharusnya menghasilkan rasa damai dan rasa aman. Tetapi, karena Pak Harto terlalu teknokratis maka dia merasa bahwa waktu itu belum saatnya Indonesia berdemokrasi, meski di awalnya ada kebebasan. Tapi kemudian, lanjut Rocky, Pak Harto mulai mengendalikan politik dengan memasukkan militerdi semua struktur pemerintahan dan Gubernur di masing-masing provinsi ditunjuk langsung. Tetapi, Pak Harto berhasil membuat Indonesia tidak politik identitas, misalnya Gubernur orang Jawa ditempatkan di Papua, tidak kedaerahan, dan tidak memasukkan unsur sara. Setelah itu kemudian berubah menjadi reformasi. Tetapi Pak Harto meninggalkan sesuatu yang bagus, yaitu dimulainya pembangunan ekonomi dengan ongkos hak asasi manusia tentunya. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi stabilitas politik dikendalikan. Pengendalian itu yang kemudian pecah di era reformasi. Yang terjadi sekarang kata Rocky adalah pengkerdilan demokrasi. \"Jadi demokrasi bukan bertumbuh tapi sekadar menggemuk, tidak ada pertumbuhan nilai yang kualitatif, bahkan etika politik runtuh,\" lanjut Rocky. Rocky menegaskan bahwa kalau dirinya ditanya apa yang menjadi konsennya, ia mengaku ingin menghidupkan kembali janji kemerdekaan itu. \"Tetapi, saat sekarang, itu tidak dimungkinkan karena fasilitas untuk menghasilkan kembali Indonesia, terhalang oleh permainan politik yang sangat kotor,” tegas Rocky. Menurutnya, seringkali kemampuan bangsa ini untuk bercakap-cakap dalam kesederhanaan justru dibikin rumit dengan kalkulasi macam-macam. “Jadi, sebetulnya, kita bikin refleksi hari ini dalam upaya untuk mengetuk sejarah, supaya sejarah kasih kita kunci untuk membuka kembali ruang yang ditutup oleh politik. Jadi, demokrasi akhirnya dijajah oleh politik,” tandasnya. Lebih jauh Rocky menegaskan bahwa Indonesia yang ideal adalah Indonesia yang dituntun berdasarkan etika politik. Kemudian kita bisa lihat mana yang sebetulnya bisa diperbaiki melalui undang-undang. \"Inti konstitusi adalah kedaulatan rakyat. Sekarang kedaulatan rakyat tidak bisa dimandatkan pada partai,\" paparnya. Jadi kalau ada yang berpikir kembali pada konsitusi UUD ‘45, dia setuju, tetapi kita mesti pastikan bahwa kita ada di dalam keadaan demokrasi sekarang yang tidak memungkinkan kita mengembalikan sistem MPR, karena artinya kita kembali pada orde baru. Tapi. Tentu ada pakar-pakar yang melihat dengan cara lain. “Tapi saya beranggapan bahwa kembali pada UUD ’45 itu sekadar penyelesaian gampangan sebetulnya. Karena masalahnya bukan di Undang-undang, tetapi demokrasi yang tidak bisa diucapkan melalui prinsip-prinsip kesejahteraan, jaminan hak, dan segala macam,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, formula untuk kembali ke UUD ’45 kurang sempurna sebetulnya, karena itu sekadar membuat kita gembira kembali ke itu, sementara hal itu tidak akan menyelesaikan soal. Yang kedua, menurut Rocky, bangsa ini terlalu besar. \"Mungkin bisa dibuat yang sederhana dengan sistem federal, misalnya. Kan sudah ada konsesus semacam otonomi daerah. Itu artinya, kekuatan DPD harus dimaksimalkan sebagai senator, supaya dia bisa membuat Undang-undang atas nama dirinya untuk kepentingan daerah,\" paparnya. Tetapi, sekarang DPD seperti dikerdilkan. Padahal, kalau sistem ekonomi daerah dimaksimalkan maka Indonesia harus berubah menjadi negara federal. Tapi orang taku nanti pecah, padahal tidak juga. Ini hanya untuk mengatakan bahwa sistem itu bisa lebih luwes kalau dibuat dengan tidak kaku. Negara “kesatuan” itu terlalu kaku, mustinya negara “persatuan”, persatuan dari wilayah-wilayah kedaerahan yang memang di dalamnya ada potensi ekonomi dan ada potensi kemajemukan. “Jadi, wacana untuk kembali ke UUD ’45 juga harus dibuka wacana untuk negara federal,” usul Rocky. Jadi, secara teknokratik negara ini terlalu besar untuk hidup berdampingan sehingga selalu ada perselisihan. Sekarang berupaya untuk memekarkan Papua dalam rangka mendistribusikan keadilan. “Ya sekalian saja diperbanyak saja negara-negara bagian itu,” katanya. (Ida)
POPULER
