ALL CATEGORY
Mungkinkah PKS Tak Mengusung Anies?
Oleh: Yarifai Mappeaty - Pemerhati masalah sosial politik, tinggal di Makassar PERTANYAAN di atas diam-diam merambat di benak publik, lantaran sejauh ini PKS belum juga melakukan deklarasi mengusung Anies. Padahal, PKS dikenal sebagai partai pengusung dan pendukung utama Anies di Pilkada DKI 2017. Secara kasat mata, publik tak melihat ada halangan bagi PKS untuk melakukan itu. Logikanya, sebagai partai oposisi, mestinya PKS menjadi partai pertama mendeklarasikan Anies. Faktanya tidak. Justeru Partai Nasdem yang notabene partai pendukung rezim, loncat duluan merebut momentum itu. Publik lantas mengira bahwa PKS sengaja mengulur waktu, dan memang enggan menjadi yang pertama. PKS tak mau menjadi bahan olok-olok dan bully-an para buzzerRp, “Partai kadrun mengusung kadrun.” Jika itu benar, maka sikap PKS yang demikian dapat dimaklumi. Bahkan hingga dua pekan berlalu pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Anies, publik masih tetap haqqul yakin kalau PKS akan tetap mengusung Anies. Apalagi setelah PKS menolak tawaran dua pos menteri dari rezim, asal mau meninggalkan Anies, makin mempertebal keyakinan itu. Tetapi tak lama kemudian, suasana kebatinan pendukung Anies, kaget, ketika PKS tiba-tiba menyodorkan Ahmad Heryawan (Aher), mantan Gubernur Jabar, sebagai calon pendamping Anies. Memang, masalahnya apa? Aher sudah tak sepopuler dulu, seperti pada lima atau sepuluh tahun lalu. Ia telah hilang dari percakapan publik. Hemat penulis, ada benarnya. Sebab jangankan publik awam, penulis saja yang relatif melek infomasi, baru tahu kalau Aher saat ini adalah Wakil Ketua Dewan Syuro PKS. Seingat penulis, dalam satu atau dua tahun terakhir, Aher tidak pernah disebut-sebut oleh Lembaga survei manapun. Kalau keterkenalannya saja sudah redup, bagaimana bisa punya elektabilitas memadai sehingga layak dipertimbangkan untuk menjadi calon pendamping Anies? Aher memang cukup kuat di Jabar, anggap saja begitu. Tetapi bagaimana di provinsi lain, Jatim, misalnya? Diyakini Aher sulit terjual di sana. Dan, perlu diingat bahwa sudah dua kali Pilpres, 2014 dan 2019, Jatim selalu menjadi penentu kemenangan. Padahal, kalau berpikirnya menang, mestinya Anies dicarikan sosok pendamping yang memiliki hubungan sosio-kultural dengan Jawa Timur. Toh, di Jabar, elektabilitas Anies sudah tak kalah dari kedua pesaingnya. Sosok potensial yang tepat untuk itu, mau tak mau, kita mesti menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bersama Partai Demokrat dan juga faktor SBY tentunya, AHY memiliki basis relatif kuat di wilayah Mataraman yang meliputi Nganjuk, Ngawi, Blitar, Magetan, Pacitan, Kediri, Ponorogo, Madiun, dan Trengalek. Tak kalah penting, AHY dari sisi elektabilitas, nyaris semua Lembaga survei menempatkannya di urutan keempat. Bahkan dalam berbagai survei simulasi pasangan Capres - Cawapres, elektabilitas Anies - AHY tertinggi. Bahwa AHY adalah Ketum Partai Demokrat, kesampingkan dulu. Kalau mau menang, jangan bersikap partisan, tetapi tetap persisten pada kerangka koalisi. Demikian pula para pengamat, nyaris semua menilai duet Anies – AHY jauh lebih punya daya jual ketimbang Anies – Aher. Apakah PKS tidak menyadarinya? Mustahil. Inilah yang membuat publik belakangan ini ragu pada sikap PKS tatkala menyodorkan Aher. Bahkan timbul spekulasi kalau Aher akan dijadikan alasan bagi PKS untuk meninggalkan Anies. Mengapa PKS bersikap begitu? Ada yang melontar bahwa PKS pada dasarnya tak benar-benar berdaulat, tetapi telah dikontrol oleh pemilik modal besar. PKS boleh saja istiqomah dari godaan rezim, tetapi bagaimana kalau pemilik modal itu main mata dengan rezim? Inilah yang menghantui para diehard Anies. Terhadap semua spekulasi itu, penulis sendiri tak mau percaya, terlalu liar. Lagi pula wajar saja kalau PKS menyodorkan kadernya, sepanjang itu bukan “pokoknya”. Dan, jangan lupa pada sikap PKS yang telah membuktikan istiqomahnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Mendeklarasikan Anies bagi PKS, hanya soal waktu.
Partai Gelora Berharap Kebijakan Second Home Visa Disosialisasikan Terlebih Dahulu, Jika Dipaksakan Bisa Picu Problem Sosial Baru
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan kebijakan pemerintah terkait pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua atau Second Home Visa kepada warga negara asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia selama 10 tahun perlu di sosialisasikan terlebih dahulu. Kebijakan yang diterbitkan menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali itu, dinilai bisa saja menimbulkan problem sosial baru di masyarakat, bukan sebaliknya bekontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, kebijakan tersebut tidak pernah disosialisasikan, apalagi dijelaskan secara filosofis oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang ada, pemerintah hanya menjelaskan hal-hal teknis bagi WNA yang ingin mendapatkan kebijakan Second Home Visa itu. \"Harusnya pemerintah tidak bicara teknis dulu, tetapi bicara lebih filosofis dan bagaimana mempersiapkan diri, sehingga gagasannya memiliki fondasi yang kuat, bukan sekedar omongan buat bahan kampanye di KTT G20,\" kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Second Home Visa Bagi Warga Negara Asing, Apa dan Mengapa?\' yang digelar secara daring, Rabu (2/11/2022) sore. Kebijakan Second Home Visa, kata Fahri, sebenarnya sudah lama dibahas, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 lalu. Namun, tidak adanya komunikasi yang baik dan jelas kepada masyarakat dan memaksakan kebijakan tersebut, ya akhirnya bisa menimbulkan problem sosial. \"Selain itu, kurangnya infrastruktur di lokasi tujuan wisata juga akan menimbulkan persoalan tersendiri. Sebab, 50 persen penduduk Indonesia tidak memiliki MCK. Jadi jangankan mendatangkan orang asing, orang lokal saja kalau cari toilet susah. Hal-hal seperti ini harusnya diberesin dulu,\" kata Fahri. Menurut dia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlalu sibuk memikirkan Bali, sehingga hal-hal seperti ini luput dari perhatiannya. Padahal Indonesia sangat luas dan memiliki beragam lokasi wisata yang menarik, tidak hanya Bali. Fahri menilai komunikasi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini tidak baik. Pemerintah seharusnya menyiapkan perangkat penunjangnya di tingkat masyarakat terlebih dahulu. Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima WNA yang diizinkan tinggal lebih lama di Indonesia. \"Apabila masyarakat kita tidak menyiapkan diri dengan konsep baru ini (kebijakan Second Home Visa), sementara kemudian kita tidak pernah diberi tahu ini apa, saya kwatir akan muncul masalah baru,\" ucap Fahri. Jadi jangan sekedar menggunakan pasal di dalam Undang-undang Cipta kerja untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang dari pendatang, akan meningkatkan wisatawan jompo yang datang ke Indonesia. Itu juga akan menciptakan problem sosial di masa yang akan datang,\" pungkasnya. Berantas Aksi Percaloan Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung meminta pemerintah memberantas aksi percaloan dalam sistem pembuatan visa di Indonesia yang saat ini masih marak, sebelum efektif menerapkan kebijakan Second Home Visa. \"Ada yang lebih konyol, kan yang disebut second home visa itu artinya jenis visanya. Padahal cara pembuatan visa di Indonesia masih banyak calonya. Jadi kita membayangkan diundang untuk ditemui calo. Bayangkan itu,\" ujar Rocky. Rocky mengungkapkan praktik percaloan dalam pengurusan visa telah menjadi rahasia umum. Dirinya bahkan mengungkapkan kejadian ini menimpa sahabatnya yang merupakan peneliti dari Jepang. Saat datang ke Indonesia untuk mengikuti seminar, Rocky mengungkapkan peneliti dari Jepang tersebut mengalami pemerasan oleh oknum aparat. \"Dia peneliti dari Jepang, dari Tokyo itu diundang untuk satu seminar, menginap di sebuah hotel. Lalu kerja sama lah hotel itu dengan mungkin aparat. Kalau ini ada orang asing. Lalu orang asing itu jalan dibuntuti nih, diperas. Padahal dia diundang untuk suatu acara yang sifatnya akademis,\" ungkap Rocky. Aksi oknum petugas tersebut, kata Rocky, tidak sejalan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo yang ingin mendatangkan orang asing bermukim di Indonesia. \"Jadi mental petugas kita itu jadi cerita buruk berbanding terbalik dengan ide Pak Jokowi untuk mendatangkan sebanyak mungkin orang asing untuk bermukim di Indonesia. Hal semacam ini yang kemudian jadi cerita buruk,\" tutur Rocky. Selain itu, Rocky menyoroti ketentuan pihak sponsor dari Indonesia bagi orang asing pemohon second home visa. Ia menilai aturan ini akan memberikan kerumitan bagi orang asing pemohon second home visa. Dibanding membuat kebijakan ini, Rocky menilai sebaiknya Pemerintah membenahi proses pembuatan visa. \"Bahwa yang lebih penting bukan jenis visanya tapi cara memperoleh visa. Second home visa kan cuma jenis visa,\" tegasnya. Jangan Salah Sasaran Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunawan Tjokro mengingatkan, bahwa pemerintah bagi para investor ini jangan malah salah sasaran. Jaminan dana atau proof of fund berupa rekening sebesar Rp 2 miliar, itu dinilai APINDO terlalu mudah dan kecil. Sebab, kata dia, pendapatan tersebut merupakan kemampuan rata-rata bagi orang-orang di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Menurut Gunawan, harus ada syarat lain agar WNA bisa mendapatkan second home visa yang bisa hidup di Indonesia selama 10 tahun ini. \"Mereka juga harus membeli apartemen yang saat ini banyak yang kosong di Indonesia. Itu mungkin salah satu persyaratan yang mungkin bisa kita tambahkan setelah peraturan baru ini direspon secara positif oleh banyak orang,\" kata Gunawan. Gunawan menambahkan sasaran yang tepat untuk memberikan second home visa 10 tahun bagi warga negara asing adalah orang-orang tua yang memiliki dana pensiun yang besar dan bisa hidup di Indonesia. \"Yang pertama yang kami lihat adalah, banyak orang-orang pensiun di negara-negara kaya yang duitnya banyak, dan mereka hanya ingin menghindari cuaca dingin ekstrim. Karena bagi orang tua itu kan dingin itu sebagai suatu masalah. Nah ini mungkin barangkali yang kita harus tangkap peluang-peluang ini,” ucapnya. Selain itu, para pebisnis yang ingin ekspansi, khususnya dalam bidang teknologi lantaran Indonesia masih lemah dalam bidang mekanik dan industri permesinan dibandingkan Thailand. \"Pembuatan mesin-mesin produksi itu kita masih umumnya impor semua,” imbuhnya. Usulan yang ketiga adalah di bidang pertanian, Tjokro mengurai yield di Indonesia perhektar masih relatif rendah. Salah satu contohnya yakni produksi kacang tanah yang masih impor secara besar-besaran. Hal ini disebabkan karena teknologi yang belum dikuasai oleh para petani di Indonesia. \"Yang begini-begini semestinya harus kita tarik, bahkan di Jepang itu orang-orang yang pensiun itu yang masih sehat tapi udah pensiun dan punya keahlian itu, ditawarkan kepada negara-negara berkembang,\" urainya. Dia menyimpulkan, orang yang semestinya mendapatkan second home visa 10 tahun dari pemerintah Indonesia, harus memiliki manfaat bagi Indonesia. \"Orang yang datang itu mesti ada manfaatnya Apakah uangnya, apakah keahliannya apakah membawa bisnis dan memberikan peluang pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi itu hal-hal yang harus kita secara aktif menargetkan kelompok-kelompok ini sehingga peran-peran ini hasilnya bisa maksimal bagi kemanfaatan bangsa kita,\" tutupnya. Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua (second home visa). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak surat edaran diterbitkan atau resmi berlaku pada 24 Desember 2022. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang terbit pada 25 Oktober lalu. \"Dengan visa ini orang Asing dapat tinggal selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan kegiatan lainnya,\" tulis keterangan Imigrasi. (Lia)
Menyoal Presiden Sebagai Kepala Negara Tanpa Konstitusi
Padahal TNI adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Tetapi dalam UUD 2002 itu jelas tidak ada kata kepala negara, maka kekuasaan presiden bisa melakukan sekehendaknya. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KETELEDORAN yang sangat fatal dalam mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002, karena di dalam UUD 2002 tidak ada satu pasalpun tentang Presiden sebagai kepala negara. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Indonesia juga negara yang berdasar pada konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial. Di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Kita bisa bayangkan jika kepala negara tidak diatur dengan jelas di dalam konstitusi, maka tentu akan menjadi tidak jelas batas kekuasaan dan bisa menjadi penyalagunaan wewenang. Di dalam UUD 1945 tentang kepala negara ada di penjelasan kekuasaan kepala negara pada pasal 10,11,12,13,14,15, UUD 1945 kekuasaan kepala negara itu dijelaskan pada penjelasan UUD 1945. Ketika UUD 1945 diamandemen rupanya pengamandemen lupa memasukkan Presiden sebagai Kepala Negara tentu saja ini sangat fatal dan bisa berujung salah tafsir dan penyalagunaan wewenang. UUD 1945 Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam pasal 10 Presiden sebagai apa kepala pemerintahan atau kepala negara tidak jelas sebab tidak ada pasal tentang kepala negara. Dalam situasi apa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kalau tidak ada penjelasan tentang kepala negara ini sangat gawat, sebab Presiden bisa menyeret TNI dalam kehendaknya atau sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Padahal TNI adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Tetapi dalam UUD 2002 itu jelas tidak ada kata kepala negara, maka kekuasaan presiden bisa melakukan sekehendaknya. Dari kasus ini harusnya profesor tata negara itu sadar terjadi bahaya dalam kenegaraan kita tidak ada jalan lain kecuali kembali pada UUD 1945 dan Pancasila. Kebobrokan sistem demokrasi liberal yang justru merampas kedaulatan rakyat dan demokrasi dikuasai oligarki. (*)
Kisruh Stok Beras Nasional, Pintu Masuk Jokowi Reshuffle Nasdem
SETELAH nama Anies Baswedan diumukan sebagai Bakal Calon Presiden dari Partai Nasdem, kini partai besutan Surya Paloh dalam dilema. Kabar yang kini beredar, menteri Nasdem bakal di-reshuffle dari Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Diawali dari kontroversi stok beras nasional, melalui Menteri Perdagangan dari PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kita menipis. Padahal, menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa stok beras melimpah. Adakah pernyataan Presiden Jokowi yang minta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman saat Rapat Kabinet Terbatas itu sengaja dilontarkan sebagai sinyal Syahrul Yasin Limpo bakal didepak dari Kabinet? Untuk mengetahui kontroversi stok beras itu, wartawan senior FNN Hersubeno Arief melakukan dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Rabu (2/11/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, ini makin seru ya, seperti sudah kita prediksi. Ini koordinasi dalam pemerintah juga makin seru. Saya baca kemarin hasil rapat kabinet terbatas, presiden meminta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman. Dan ini saya kira ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa CBP (cadangan beras pemerintah) menipis. Sementara, kata Mentan Syahrul Yasin Limpo melimpah. Kalau ada yang menyatakan menipis suruh dateng ke Departemen Pertanian. Ini menarik. Mundur sedikit supaya lebih seru dikit, waktu itu Badan Pangan Nasional menyatakan stok kedelai tinggal satu pekan, giliran dibantah oleh Mendag, kerena kan kedelai urusan impor, hoaks katanya. Bagaimana Anda melihat ini. Ini sebetulnya persoalan internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang bersaing dengan koalisi Nasdem. Jadi, kita tahu kalau persaingan antar-menteri sudah dari zaman awal. Bahkan dari zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebetulnya selalu terjadi persaingan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian kalau soal stok pangan. Karena bagi Kementerian Perdagangan lebih baik impor karena di situ ada fee kan? Sementara kalau Kementerian Pertanian enggak, dia mau produksi. Jadi, sebetulnya dia bisa diselesaikan oleh Menkonya tuh supaya terjadi keputusan bersama. Menko membawahi Pertanian dan Perdagangan. Tetapi, konyolnya, Menkonya Golkar, Perdagangan PAN, Pertanian Nasdem. Jadi, nggak mungkin di antara mereka itu ada koordinasi karena tiga-tiganya kan partai politik yang sedang cari dana sekaligus cari kesalahan orang. Ini saling cari kesalahan tuh. Karena Nasdem sebetulnya sedang dalam keadaan terpojok di depan Presiden, lalu diterjemahkanlah oleh Mendag yang dari PAN itu bahwa Presiden memang ingin menghukum Nasdem maka dia lanjutkan itu untuk membuli menterinya Nasdem. Kira-kira begitu. Nah, Airlangga sebagai ketua senior KIB ya nontonnya dari atas. Dia biarin saja menterinya Nasdem dan PAN berkelahi. Itu akibatnya kalau presiden bermain-main politik dalam soal kebijakan. Kenapa presiden harus sampai turun tangan, padahal sebetulnya ada Menko yang bisa menyelesaikan. Jadi, terlihat bahwa Presiden Jokowi dikompori sebetulnya untuk cepet-cepet tendang satu menteri dari Nasdem supaya bisa diganti oleh entah dari Golkar atau dari PAN. Kira-kira begitu. Ini juga mesti dilihat bahwa itu sebagai persaingan internal yang kita sebut dari awal bahwa saling amputasi dalam kabinet pasti terjadi. Ini yang lagi berlangsung, saling amputasi tuh. Kalau rumornya kemarin bukan PAN yang dapat tambal tapi malah PKS yang disuruh masuk. Ya, PKS nunggu di tikunganlah. Kalau begituan kan PKS jago. Jadi pasti akan ada reshufle yang orang juga sudah pasti tahu bahwa Nasdem akan direshufle. Masa’ nggak ada hukuman pada Nasdem yang sudah menyimpang dari cara berpikir Presiden dengan mengusung Anies Baswedan, misalnya. Demikian juga Prabowo Subianto mungkin akan disentil sedikit karena tiba-tiba menggandeng Cak Imin (Muhaimin Iskandar) tanpa lapor Presiden. Kira-kira begitu. Jadi, kita menonton sebetulnya satu orkestrasi di dalam kabinet yang tidak ada konduktornya. Jadi orkestrasi yang saling saut-menyaut di kalangan kabinet. Dan, Presiden pasti akan kasih sinyal untuk menghajar Nasdem. Itu gampang saja tuh, jadi nggak usah rumit-rumit publik bahwa ini permainan politik bikin harga yang justru folatil kan. Jadi, justru sinyal itu yang bikin pasar lokal, para spekulan mulai masuk tuh. Kalau begitu ya impor dong. Jatah saya kan masih ada di atas kertas. Maka PAN langsung kasih sinyal impor dan semut-semut langsung berkerumun di sekitar Menteri Perdagangan. Oke, sebelum kita ngomong politiknya, lebih baik kita ngomongi koordinasinya dulu karena ini bukan hanya soal Mentan dan Mendag, tapi juga dengan Badan Pangan dan Mendag tadi. Jadi saya bingung bagaimana sebetulnya pemerintah dikelola, antara satu lembaga dengan lembaga lain, antara satu departemen dengan departemen yang lain saling bantah dan saling menegasikan. Ya, keterangannya ini tahun politik. Semua hal diupayakan supaya jadi kacau. Jadi, bagaimana presiden memimpin rapat lalu mendengar hoaks, lalu dia putuskan sendiri. Kan mestinya dia tegur dulu, kasih sanksi dong mereka yang bermain hoaks itu. Nanti Nasdem kasihan dia, kena getahnya. Jadi, permainan semacam ini akan berlanjut. Terus soal informasi dari Badan Pangan itu pasti ada risetnya. Badan Pangan itu kan semacam badan strategis soal bahan pangan dan ketersediaan. Kalau dia sebut hoaks, orang nggak percaya itu, bagaimana kita dapat informasi tentang data pangan nasional kalau Badan Pangannya sendiri disebut hoaks atau sebaliknya. Departemen Perdagangan itu datanya apa? Lalu berpikir kalau begitu Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas itu dengan informasi dari mana kan? Itu konyolnya kan. Jadi misinformasi itu menyebabkan dis-informasi di publik. Publik berpikir bahwa kami dipermaikan dan konsumen pasti dirugikan. Kan susah warung-warung kecil itu berbisnis kalau data yang masuk dalam WA mereka itu bertentangan. Iya. Atau jangan-jangan ini impor yang banyak itu tidak masuk ke dalam data Badan Pangan Nasional. Karena bagi Departemen Perdagangan semakin banyak impor kan semakin bagus buat mereka. Ya, itu yang sering kita bahas berkali-kali bahwa data itu harusnya data publik yang sama. Tetapi, karena menterinya adalah ketua partai maka pasti ada yang disembunyikan sedikit karena mungkin impornya belum nyetor, masih ada stok sedikit. Ya nggak mungkin dia laporkan ke Badan Pangan Nasional. Lain kalau menterinya teknokrat. Zulkifli Hasan kan bukan teknokrat. Jadi dia tetap menganggap bahwa setiap satu liter kedelai itu ada harganya setoran importir. Itu sudah jadi rahasia umum kenapa kita anggap bahwa dulu Presiden Jokowi juga konyol, dia sudah janjikan supaya kabinetnya bukan dari partai politik tapi dari teknokrat, sekarang dia kejebak sendiri tuh. Karena nggak mungkin partai politik di dalam kabinet tidak memainkan insider trading-lah, yang disebut sebagai mencari rente. Oke, jadi kekacauan ini semua muaranya pada politik, karena rensiking itu kan untuk biaya politik juga. Itu yang menjelaskan kenapa kemudian Nasdem walaupun sudah mendukung Anies masih bertahan mati-matian kalau bisa jangan ditendang dari kabinet. Karena ada pos tiga menteri ini akan signifikan walaupun tinggal dua tahun lagi. Itu yang Anies tidak bayangkan bahwa dia sebetulnya dijebakkan di situ. Dan orang menganggap bahwa ya sudah itu sudah terjadi. Nasdem juga konyol karena mestinya Nasdem berpikir bahwa Anies itu diajukan sebagai presiden lengkap dengan wakil presiden. Sekarang kita masih tunggu bagaimana caranya Anies kasih persayaratan ABCD untuk menjadi wapresnya. Sementara sumber daya untuk mendukung Anies secara formal itu Nasdem pasti nggak punya uang. Itu kita lihat justru relawan daerah itu yang dengan betul-betul keyakinan bahwa tanpa oligarki pun Anies bisa jadi presiden. Itu yang sebetulnya jadi ketakutan Pak Jokowi sekarang. Bahkan, Nasdem mungkin juga berpikir ya sudah keluarkan saja kami dari kabinet. Toh Anies sudah melenggang melalui relawan. Tetapi, di ujungnya Nasdem juga sadar bahwa nanti ada partai pesaing yang bisa ambil alih Anies, lalu Nasdem kehilangan akses pada Anies. Dan, Anies juga merasa bahwa ya dia dicalonkan oleh Nasdem, tetapi juga banyak partai lain yang mungkin lebih jujur dalam mencalonkan Anies. Kan Anies mulai belajar bahwa Nasdem ada tipu-tipunya kalau begitu. Dia masih disuruh cari wapres artinya disuruh cari pemodal. Kan gampangnya begitu. Bukan sekadar cari suara. Oh, jadi itu pointnya ya. Bukan seolah-olah legowo, tapi cari modal sendiri ya. Kalau dia jujur, mestinya Nasdem bilang begini: Kami sudah minta Anies untuk cari wakil presiden sendiri, tapi dia sudah jadi presiden kami, kami akan membiayai. Kan mestinya Nasdem yang membiayai. Karena itu kami tahu kami akan berselisih dengan Pak Jokowi, dengan menteri yang lain di dalam kabinet. Tapi kami ambil risiko untuk keluar karena kami sudah siap untuk membiayai Anies. Ternyata enggak tuh. Kan sinyalnya mestinya Nasdem keluar saja supaya Anies lega. Demikian juga sebaliknya tuh, investor politik merasa wah, Nasdem nggak ada duitnya. Ngapain kalau 90% masih datang dari wilayah oligarki. Begitu oligarki masuk ke Anies, maka Anies akan kehilangan dukungan. Karena orang ingin melihat Anies sempurna, walaupun itu terlalu utopia untuk berpolitik tanpa dukungan oligarki. Sementara Nasdem nggak mungkin keluar dari wilayah oligarki. Mungkin Nasdem kebingungan karena menipis amplop-amlop untuk dijadikan bahan politik. Itu sudah dibaca dengan baik oleh Jokowi dan mulailah Jokowi ancam-ancam dikit, kalau dalam seminggu nggak ada gua ganti lo. Kira-kira begitu. (sof/sws)
Kronologi Cuma Terra
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Nama Cuna Terra, Greek , tanah yang luhur, digunalan dalam peta navigasi XV M. Svarna Dvipa nama yang ada di dunia dongeng. Pada era cave life gua-gua Sumatera memiliki ragam hias dengan konsep. 1. Gua Solok. Konsep kepemimpinan 2. Gua Bangka , konsep kekuasaan mahatinggi. 3. Gua Baturaja, konsep salam. Kronologi even sejarah di Sumatera: 1. Egypt XIII SM era Pharao Rameses II untuk membeli rempah pebalsen jenasah. Pada saat ini di Barus mulai berkembang konsep zona ekonomi. 2. Egypt IV M migrasi a.l ke Sumatera karena Egypt dikuasai Alexender the Great Jejak toponim: Samosir, Pulau We, Toba. Artefak: sarcopagus di si Gale2 dan Nias. 3. II M Kaum Saba dari Axumite, Ethiopia. Mereka mencari emas dan sebar monotheisme Saba. Jejak toponim: nama-nama hampir semua kelurahan di Tapanuli Utara memakai nama Saba. Muaro Saba di Sumbar dan Jambi. Situs Sabo Kingking di Palembang. 4. V M kedatangan bangsa-bangsa Asia Barat: Babylon/Iraq dan Palestina. Jejak artefak: Monumen stone Bahal/Bal, Tapanuli, Muaro Takus, Riau. Muaro Jambi, Dam Raman, Metro. Prasasti Kampar, Riau. Upacara Tabui yang sampai kini masih digelar di Pariaman dan Bengkulu. Tabui adalah tabut, peti kayu penyimpan kitab suci. 5. VII M kedatangan bangsa-bangsa Arab Bahrein dan Oman untuk niaga dan sebar Islam. Mereka pertama di Lamuri Aceh. Bukti coin mas dan Jambia, photo atas. Jejak toponim pulau Rubiyah, Aceh. 6. VIII M kedatangan bangsa-bangsa Asia Minor a.l orang Samarkand. Mereka niaga dan sebar islam. Kosa kata Armenia dihadirkannya pula demi memperkaya bahasa Melayu. Jejak prasasti: Kedukan Bukit dan Koto Kapur. 7. Terbentuknya zona-zona ekonomi Sumatera: Banda Aceh, Belawan, Palalawan, Jambi, dan Lampung pada IX M. 8.. Kedatangan India muslim dari Malabar India. Sebarannya di Aceh dan Sumbar. 9. XIII M kedatangan orang Khmer. Pada medio XIII M Khmer Kingdom diserbu Siam. Raja Khmer Purnawarman tewas. Orang-orang Khmer terutama dari propinsi Malai Ur kebanyakannya lari ke Jambi. Mereka tidak sebar agama Budha. Juga tidak bikin candi atau pun kerajaan. Mereka mencari nafkoh saja. Menghindari hidup sebagai fuqaro wal masakin. Prasasti Jambi yang berisi status desa perdikan bagi Malai Ur bukan palsu, tapi kembaran dengan. yang ada di Khmer. 10. Pada XIII M berdiri kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Pada XIV M berdiri kerajaan Pagaruyung di Sumbar dan kemudian kerajaan Palembang. Notes: 1. Aditya Warman tokoh yang didatangkan dari Champa untuk menjabat PM. ini tradisi internasional sejak era Kaisar Chusru Persia V M. 2. Statue manusia yang besar-besar itu karya migran Babylon. 3. Sampai sedikitnya XV M agama yang tersebar di Sumatera mula-mula Islam dan terkemudian Kristen. Itu saja. Em sori. (RSaidi)
Sebutkan Kriteria Pendamping Anies, Firman Noor: Harus Punya Mindset Keberpihakan Demokrasi yang Tulen
Jakarta, FNN – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menyebutkan delapan kriteria calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang akan maju di Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ia menyampaikan bahwa cawapres perlu memiliki keberpihakan demokrasi dan melawan oligarki. Pandangan tersebut dipaparkannya dalam Diskusi Publik Forum News Network (FNN) yang mengangkat tema \"Siapa Cocok Dampingi Anies?\" yang digelar di MPH Soho Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (02/11). Menurutnya, kajian cawapres itu penting dalam ilmu politik. Kriteria pertama menyangkut tentang kinerja atau track record kerja yang jelas dan tidak berkepentingan dengan oligarki. Selanjutnya, mempunyai modal dukungan dari partai politik yang stabil. Ketiga, cawapres harus mewakili setidaknya empat simbol, yaitu merepresentasikan nasionalisme dan aliran agama Islam, ramah dengan perempuan, dan simbol generasi kekinian. Selanjutnya, penerimaan grassroot yang tidak terikat elitis. Firman mengungkap, etnis masih menjadi salah satu dasar untuk memilih calon. Kemudian, cawapres juga perlu memiliki mental yang kolaboratif dan bisa menerobos sekat-sekat. Berikutnya, bersih dan jujur. Ketujuh, memiliki kesamaan visi, misi, dan chemistry. Dan yang terakhir, mempunyai komitmen besar terhadap demokrasi. Pakar politik tersebut mengaitkan dengan permasalahan demokrasi di Indonesia, yang merupakan salah satu dasar berdirinya negara ini. \"Jadi memang, problem kita demokrasi. Padahal inilah inti dari eksistensi negara kita,\" ujar Firman dalam diskusi yang dimoderatori oleh Hersubeno Arief pada Rabu, 2 November 2022. Firman menyebutkan kriteria wapres sebaiknya sebagai pembela demokrasi dan kalangan yang tersingkirkan, mempunyai komitmen terhadap penegakan hukum, dan orang yang anti oligarki. Ia menjelaskan seorang cawapres perlu memiliki keberpihakan terhadap demokrasi dan tidak mengkhianati dengan kekuasaan oligarki di belakangnya. \"Saya kira poin bahwa dia harus punya mindset keberpihakan dan attitude demokrasi yang tulen, itu juga sangat penting. Jadi, janganlah lagi menjadikan ajang ini, pemilu ini sebagai satu hal yang kemudian dikhianati nantinya. Pura-pura demokratis, tapi di belakang sudah berkumpul oligarki untuk menunggu waktunya untuk berkuasa bareng-bareng,\" papar Firman. Oleh karena itu, Firman berharap dengan disebutkannya kriteria cawapres tersebut dapat menjadi acuan untuk memilih siapa yang cocok menjadi pendamping Anies. \"Menurut saya, kedelapan itu sangat penting untuk bisa diperhatikan ketika kita mencoba menyebutkan nama siapa kira-kira yang pantas untuk seorang Anies Baswedan,\" tutup Firman. (oct)
Komnas HAM Mengusulkan kepada PSSI Agar Pertandingan Sepak Bola Dibekukan Sementara
Jakarta, FNN - Komnas HAM merekomendasikan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) agar membekukan sementara seluruh pertandingan sepak bola sampai dilakukan standardisasi substantif terhadap seluruh pengawas dan perangkat pertandingan sesuai dengan aturan dari PSSI, FIFA, dan AFC.\"Komnas HAM merekomendasikan PSSI membekukan seluruh aktivitas kompetisi sepak bola sampai dilakukan standardisasi yang substantif terhadap seluruh pengawas dan perangkat pertandingan lainnya, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan FIFA, Asian Football Confederation (AFC), dan PSSI,\" ujar anggota Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.Langkah tersebut, lanjut Anam, perlu dilakukan demi menjamin penyelenggaraan pertandingan sepak bola Tanah Air yang aman.Rekomendasi ini disampaikan oleh Komnas HAM dalam rangka memperbaiki persepakbolaan Indonesia dan mencegah agar tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022 lalu tidak terjadi kembali.Selain itu, Anam juga menyampaikan empat rekomendasi lainnya dari Komnas HAM untuk PSSI. Pertama, PSSI direkomendasikan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap statuta, aturan keamanan serta keselamatan, kode disiplin, dan berbagai perjanjian kerja sama dengan para pihak yang terkait dengan pertandingan sepak bola.Evaluasi itu diharapkan dapat dilakukan dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan insan sepak bola, termasuk di dalamnya juga melibatkan aparat keamanan.Kedua, Komnas HAM merekomendasikan PSSI untuk bekerja sama dengan klub-klub sepak bola di Tanah Air dalam menghadirkan pembinaan yang sungguh-sungguh kepada suporter sepak bola.\"Pembinaan ini, sesuai dengan standar HAM yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, sportivitas, toleransi, pencegahan ujaran kebencian, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia,\" ujar Anam.Ketiga, tambah dia, PSSI perlu bertanggung jawab secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi proses hukum tragedi Kanjuruhan yang sedang berjalan saat ini serta memulihkan korban, keluarga korban, ataupun pihak-pihak lain yang terdampak dalam tragedi tersebut.Terakhir, Komnas HAM merekomendasikan PSSI untuk menyusun indikator pertandingan berisiko tinggi yang akuntabel dan meletakkan aspek keamanan, keselamatan, serta ketersediaan infrastruktur sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola yang aman.(Sof/ANTARA)
Saat World Superbike, Dispar Mataram Menargetkan Hunian Hotel 75 Persen
Mataram, FNN - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menargetkan tingkat hunian hotel di Mataram bisa mencapai 70-75 persen, saat pelaksanaan balap motor dunia atau WSBK (World Superbike) di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada 11-13 November 2022.\"Dengan melihat kondisi perkembangan saat ini, kita tidak ingin muluk-muluk hunian 100 persen seperti WSBK 2021. Tapi setidaknya, hunian hotel bisa tembus 70-75 persen,\" kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Rabu.Dikatakan, berdasarkan informasi dari para pelaku usaha perhotelan, tamu yang memesan hotel untuk WSBK sekitar 50 persen. Artinya, masih ada sisa waktu sekitar delapan hari yang memungkinkan adanya tambahan pemesanan.Biasanya, para tamu masih melihat dan menunggu terlebih dahulu bagaimana situasi di lokasi kegiatan yang bisa menarik minat untuk datang menyaksikan perhelatan dunia tersebut.\"Biasa ada tamu juga datang saat pada detik-detik terakhir, karena berbagai alasan termasuk pekerjaan,\" katanya.Lebih jauh Denny begitu Kadispar Kota Mataram ini akrab disapa menyebutkan, untuk ketersediaan kamar hotel di Mataram terdapat 4.730 kamar hotel baik hotel bintang maupun non bintang.\"Jika tidak bisa 100 persen, setidaknya hotel bisa terisi 70-75 persen,\" katanya.Denny mengatakan, kendati sebagai daerah penyangga namun pihaknya tetap optimistis untuk dapat ikut serta menyukseskan ajang WSBK tersebut sebagai upaya menggerakkan kembali perekonomian dunia pariwisata.Karena itu, Dispar juga telah menyiapkan kegiatan Festival Kuliner untuk menyambut tamu-tamu WSBK yang datang dari luar daerah agar bisa menikmati aneka kuliner khas Kota Mataram dan NTB pada umumnya pada satu tempat terpadu.Meskipun jumlah penonton atau tamu yang datang ke WSBK 2022 lebih rendah dibandingkan WSBK 2021, namun sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan internasional itu, Kota Mataram tetap akan menyiapkan kegiatan Festival Kuliner serta kegiatan pendukung lainnya.\"Ada atau tidak ada, sepi atau ramai pengunjung, kita tetap berikan suport untuk tamu-tamu WSBK 2022. Salah satunya dengan menyiapkan Festival Kuliner,\" katanya.(Sof/ANTARA)
PT PAL Ditunjuk Kemhan untuk Memperbaiki 41 Kapal Perang
Jakarta, FNN - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menunjuk PT PAL Indonesia menjadi lead integrator dalam proyek perbaikan 41 kapal perang TNI Angkatan Laut melalui penandatanganan kontrak kerja sama refurbishment. CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, di Jakarta, Rabu, mengatakan agenda penandatanganan kontrak dilakukan dalam rangkaian pameran pertahanan internasional, Indo Defence 2022 Expo & Forum yang berlangsung di JI Expo Kemayoran. Ia mengatakan, Defend ID melalui PT PAL Indonesia sebagai industri pertahanan bidang matra laut dan PT Len Industri (Persero) selaku induk holding, berkomitmen menjawab kebutuhan perbaikan kapal perang dengan melakukan kerja sama dengan Kemhan RI. Penandatanganan kontrak dilakukan dengan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari. \"Sebanyak 41 kapal perang yang akan diperbaiki guna memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Karena waktu yang dibutuhkan melakukan \'refurbishment\' ini cukup singkat, sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI memberikan kepercayaan kepada PT PAL sebagai lead integrator ,\" kata Kaharuddin. Program refurbishment memiliki nilai yang sangat strategis dan krusial, utamanya dalam mendukung keberhasilan tugas TNI AL. Di dalamnya, terdapat berbagai macam jenis kapal mulai dari Fast Patrol Boat (FPB) Class, Parchim Class, Corvet Fatahillah Class, PKR Class, KCR Class, Sigma Class, dan MRLF Bung Tomo Class. \"Peran PAL sebagai lead integrator sendiri tidak sebatas menjadi kontraktor tunggal. Lebih jauh lagi, agar PAL dapat menggali potensi-potensi industri maritim yang ada di Indonesia. Karena itu, PAL juga berperan sebagai coordinator bagi galangan kapal yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah ini,\" kata CEO PT PAL Indonesia selepas penandatangan kontrak. Dalam pelaksanaannya, PT PAL Indonesia sebagai lead integrator galangan kapal nasional akan memimpin dan bekerja sama dengan sembilan galangan kapal di seluruh Indonesia atas persetujuan Kemhan RI. Dengan skema multiyears, proyek ini terdiri dari ship conversion, dan direncanakan akan ada pemasangan rudal surface to surface missile (SSM) serta penambahan senjata yang terintegrasi dalam Combat Management System (CMS) maupun repowering guna mengembalikan fungsi asasi dan meningkatkan performa sebagai kapal kombatan utama. Selain itu, bagi armada kapal perang sejenis KCR maupun PKR juga akan dilakukan upgrade sistem navigasi dan komunikasi. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah, baik secara materiil maupun strategis, tidak hanya bagi PT PAL Indonesia selaku lead integrator, namun juga bagi galangan kapal nasional yang telah ditunjuk. Dengan kepercayaan pemerintah terhadap industri pertahanan nasional akan memberi dampak ekonomi yang signifikan \"Dengan implementasi IM4 di PT PAL saat ini, akan memberi manfaat yang signifikan dalam kelangsungan proyek-proyek, termasuk dalam proyek refurbishment ini. Sehingga PAL bersama LEN dan Kementerian Pertahanan selaku user dapat memantau secara realtime progres dari proyek yang sedang berlangsung,\" kata Kaharuddin. (Sof/ANTARA)
Ketua DPD RI dan Dewan Pertimbangan Presiden Bahas Persoalan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membahas berbagai persoalan kebangsaan yang ditinjau dari berbagai sudut pandang saat silaturahmi di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (2/11/2022). Turut dibahas juga persoalan-persoalan yang terjadi di daerah sebagaimana tugas dan fungsi DPD RI. Masalah daerah ini menjadi pembahasan yang sangat serius. LaNyalla mengatakan, peran, fungsi dan tugas Wantimpres yang sangat penting berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. “Wantimpres ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kami terbuka ingin memberikan masukan, bertukar pikiran dan membahas masalah kebangsaan dan persoalan strategis nasional,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbaikan bangsa ini perlu dilakukan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional ini bisa kita capai, sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, DPD merupakan mitra strategis pemerintah. DPD RI juga bukan berasal dari kalangan partai politik. LaNyalla mengatakan aspirasi yang disalurkannya adalah murni suara hati rakyat dan daerah. “Kami ini adalah jembatan daerah dan pusat. Maka, perlu sekiranya ke depan dilakukan pertemuan seperti ini secara berkala agar kita dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan daerah,” harap LaNyalla. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menjabarkan sudah sejak lama pihaknya mencanangkan untuk berkunjung ke DPD RI. Tujuannya adalah untuk meminta masukan agar dapat dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden. “Kami harus lebih banyak bertemu, berbincang, melihat situasi dan perkembangan, untuk selanjutnya kami analisis dan memberi masukan dalam tataran kebijakan kepada Presiden,” ujarnya. Wiranto mengaku telah banyak meminta masukan dari berbagai institusi. Belum lama ini, Wantimpres melakukan pertemuan dengan para pembantu Presiden. Wantimpres juga bertemu dengan Ketua MPR RI. “Sekarang kami berkunjung ke DPD RI untuk meminta masukan dan berbincang masalah nasional yang kita hadapi bersama. Kami yakin banyak sekali referensi perkembangan di pusat dan daerah yang dimiliki DPD RI,” tutur Wiranto. Selain Wiranto, jajaran Wantimpres yang hadir dalam silaturahmi adalah Putri Wisnuwardani dan Sidarto Danusubroto beserta jajaran. Sementara Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Turut mendampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Andiara Aprilia Hikmat (Banten), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Persidangan, Sefti Ramsiaty.(Sof/LC)
POPULER
