ALL CATEGORY
Drama Benci tapi Rindu Ending by Rujuk di Bali
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PENGETAHUAN sejarah penting dalam politik, pahami econ penting sebagai indikator sejarah. Politik adalah infrastruktur sosial pembangunaan ekonomi. Karena Itu Joe Biden just keep smiling saat bertemu Presiden Joko dan Pak Joko kata, World econ important, Sir. Selama KTT G20 Pak Joko hanya terima dua kunjungan Presiden: Joe Biden dan Erdogan Turki. Presiden Turki kasih briefing ke Pak Joko soal Ukraine. Soal yang Indonesia mau hindarkan dari G20. Ga enak mungkin sama kamerad Ruski. Ternyata perang Ukraine vs Rusia masuk juga ke pentas G20 pada 15/11/2020. Soal tamu Pak Joko. Menlu Retno sebelumnya mengatakan bahwa yang mau bertemu Pak Joko antri saking banyaknya. Sebenarmya USA yang ajak China berteman pada tahun 1971 melalui pingpong diplomacy. Kemudian Presiden Nixon berkunjung ke Peking, belum ganti nama Beijing. Saat itu di USA sedang bangkit Flower Generation yang anti perang. Hubungan kedua negara lancar, sampai era Obama baru terjadi ketegangan. Tahun 2008 USA krisis karena Financial Institution banyak yang tanam duitnya di China. 2010 econ USA pulih. Sejak itu pemerintah USA keras pada China bahkan sejak Biden, China dikepung. Di Indobesia kecebong-kucai pada hantam USA. Pada 14/11/2022 terjadi \"adegan mencuri adegan\". Jangankan kecebong-kucai, hatta sahibul hajat (tuan rumah) pemerintah Indonesia kaget karena Presiden USA dan China jadikan Bali sebagai tempat pertemuan sangat bersejarah dalam politik global Agenda G20 jadi implisit. Gagal lagi bapak kita jadi tokoh dunia. Pantesan kawal keamanan sangat istimewa.. Pantesan Menlu Rusia sempat digotong ke rumkit. Masalah politik yang disepakati USA-China: 1. Taiwan status quo 2. Waspadai Korut yang mau miliki senjata nuklir 3. Cegah Rusia gunakan senjata nuklir ke Ukraine 4. Jangan langgar HAM di Sin Jiang dan Hongkong. Hari pertama G20 15/11/2022 diwarnai dengan tersinggungnya Menlu Rusia dengan isi apa yang disebutnya draft komunike G20. Tak dijelaskannya draft ini bole-nemu dimana. Isinya menyudutkan Rusia dalam perangnya dengan Ukraine. Mayotitas negara peserta siap gasak Rusia dalam komunike. Indonesia? Di Pnompenh Pak Joko kata tak mau jadi negara proxy. Pengertian politik bebas aktif iru tak bebas dari system nilai2 kemanusiaan yang haqiqi. (RSaidi).
LaNyalla: Sesi Ketahanan Pangan G20 Sebaiknya Bahas Kedaulatan dan Dengar Suara Aktivis Lingkungan
Denpasar, FNN – Salah satu ancaman global yang serius adalah krisis pangan dunia. Dan peringatan soal itu sudah disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO). Sehingga, dalam pembahasan G20 Sesi Ketahanan Pangan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri. “Artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang kita tidak berdaulat. Alias yang masih harus kita impor. Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak,” tandasnya (15/11/2022) di Bali. Untuk itu, industri penunjangnya harus dibangun di sini, dengan bahan baku yang ada di sini. Dikatakan LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brazil, Tiongkok dan India. Tetapi Indonesia masih mendiskusikan. Padahal kita memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu. “Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” imbuhnya. Karena itu ia berharap, Sesi Ketahanan Pangan G20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi dan lainnya. Yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka. “Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas,” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menkeu, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari Pandemi Covid, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan. LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. Ketua DPD RI menghadiri KTT G20 didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (mth/*)
Rencana Satgasus KY Seperti Jurus Pendekar Mabok
Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis-CBA TERJERATNYA dua Hakim Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh membuktikan bobroknya kinerja Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga keluhuran, martabat, dan memverifikasi Hakim Agung. Perlu dicatat, masalah jual-beli perkara oleh hakim bukan kali ini saja terjadi, tercatat sejak 2012 sampai 2019 terdapat 20 hakim yang terjerat. Menyikapi fenomena luar biasa ini, baik Mahkamah Agung (MA) maupun KY belum menunjukkan langkah serius dan konkrit. Sebagai contoh yang tengah dilakukan Komisi Yudisial bukannya melakukan evaluasi terhadap kinerja di internalnya, yang dilakukan malah ingin membentuk Satgasus yang secara tidak langsung mengamini bahwa Komisi Yudisial memiliki kinerja yang rusak. Rencana Komisi Yudisial yang ingin membentuk Satgasus, adalah tindakan reaksioner atau tidak lebih dari jurus mabok yang tidak jelas landasan atau dasar hukumnya dan tidak terukur karena tidak jelas tujuannya. Sudah sejak 2012 atau setidaknya tahun 2019 dimana terdapat oknum hakim terlibat korupsi, tapi baru saat ini Komisi Yudisial ingin membentuk Satgasus. Idealnya, tanpa embel-embel Satgasus jika saja tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial dijalankan dengan baik tidak akan ada cerita puluhan hakim terjerat karena melakukan jual-beli perkara. Komisi Yudisial adalah lembaga negara penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan pada hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Selebihnya, UU Nomor 18 Tahun 2011 pasal 20 menjelaskan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, sehingga Komisi Yudisial harus melakukan pemantauan, dan pengawasan terhadap perilaku hakim, bukan malah membentuk Satgasus yang akan menghabiskan anggaran negara. Komisi Yudisial memang sudah seharusnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dalam rangka pemantauan terhadap indikasi pelanggaran-pelanggaran kode etik hakim oleh para hakim. Sehingga, persyataan yang disampaikan tidak lagi “akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum”, tapi memang seperti itulah seharusnya dilakukan oleh komisi yudisial sejak dulu. Pernyataan Komisi Yudisial yang ingin “membentuk satgasus” dan “akan bekerjasama dengan aparat hukum” dalam menjaga hakim merupakan bukti minimnya kinerja Komisi Yudisial, minimnya pemahaman Komisi Yudisial dalam menjalankan amanat Undang-Undang. Sehingga, keinginan Komisi Yudisial untuk membentuk Satgasus dan bekerjasama dengan aparat hukum hanyalah upaya Komisi Yudisial lari dari tanggungjawab, dan Komisi Yudisial hanya akan melakukan pemborosan terhadap anggaran negara. Tidak perlu lagi membuat Satgasus. Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial patut kembali membaca undang-undang terkait tugas fungsi dan wewenangnya. Banyaknya hakim yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi membuktikan bahwa selama ini Komisi Yudisial belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan diperlukan pembenahan internal. Mulai dari proses seleksi hakim, pembinaan dan pengawasan hakim, serta sanksi dan hukuman bagi hakim yang melanggar hukum, keseluruhannya perlu dievaluasi, bukannya membuat Satgasus yang berpotensi menambah beban APBN. (*)
Rakyat Kelaparan, Mengapa Orang Islam Berhaji yang Disalahkan?
Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung PASAL 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam UU itu gak ada disebut orang Islam diamanatkan negara supaya fakir miskin tidak terlantar dan mati. Jelaskan apa ada undang-undangnya. Tapi, KOMPAS bikin artikel yang jadi berita lebih baik membiarkan orang kelaparan daripada pergi haji. Orang miskin dan anak terlantar bukan tugas orang pergi haji. Itu kewajiban negara. Tapi bagaimana rakyat bisa diurus kalau yang ngurus berijazah yang diduga palsu? Memang dalam Islam diajarkan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Tapi, kenapa kalau urusan begini kita kelihatan sok Islami tapi di sisi lain para ustadz, kiai, dan habaib suka ditangkap kalau gak mau nurut pada penguasa yang dzalim ini. Keluarga yang mati ini hidup di tengah-tengah pemukiman orang yang bukan Islam alias pemukiman China yang masyarakatnya loe loe gue gue. Kenapa KOMPAS tidak soroti itu. Koq langsung melimpahkan kesalahan itu kepada Umat Islam yang berhaji. Jelas kelihatan sekali KOMPAS sangat benci kepada Islam alias Islamophobia. Bukan dibikin berita dengan menyalahkan pemerintahnya, tapi menyalahkan Umat Islam yang berhaji. Kalau mau salahkan maka salahkan rezim laknat yang membangun IKN, membangun kereta api cepat dan membiayai buzzerRp dengan uang rakyat. Mending uang-uamg tersebut dipakai untuk kesejahteraan rakyat sehingga gak ada rakyat yang mati kelaparan. Orang pergi haji gak ngutang pada rezim laknat. Itu duit yang mereka pakai dari usaha keringat mereka sendiri. Memang Rasulullah SAW memerintahkan kalau ada tetangga kita yang kelaparan dan kita biarkan untuk membiayai pergi haji maka hajinya kurang Afdhol. Itu kalau tetangganya kelaparan. Nah sekeluarga itu tetangganya semua gak disunat dan pemakan babi serta anjing maka status hukumnya gak kena kepada Umat Islam pada umumnya. Harusnya yang lebih bertanggung jawab itu bukan orang berhaji tapi pemerintah sebagai rezim laknat. Kelihatan sekali sedikit demi sedikit rakyat miskin papa akan terus yang jadi Korban kematian setelah Anies Baswedan tidak jadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka fakir miskin dan orang terlantar gak ada lagi pelindungnya. Mereka dibiarkan mati merana karena gak ada lagi yang memperhatikan mereka. Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Gak tahu ke depan apalagi yang Allah mau perlihatkan kepada kita semua rakyat Indonesia? Food Estate bagaimana kabarnya yang hutan sudah digundulin. Itu hanyalah tipu-tipu saja antara Wiwi dan Wowo dalam mengelabui rakyatnya. Ternyata penyakit tukang tipu itu bisa menular. Wiwi sudah tularkan kepada Wowo. Maka jadilah mereka satu kolam tukang tipu. Masih mau bertahan dengan rezim laknat ini? Wallahu A\'lam. (*)
Tingkatkan Skill dan Prestasi, Pelari Maraton Indonesia Harus Ikut Kejuaraan WMM di Enam Kota Besar Dunia
Jakarta, FNN- Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kumalasari Kartini berharap para atlet lari jarak jauh atau maraton Indonesia bisa mengikuti kompetisi lomba lari ala kejuraan untuk para pelari maraton dibawah naungan WMM agar skill dan prestasinya bisa meningkat. World Marathon Major (WMM) setiap tahunnya menyelenggarakan kejuaraan lari maraton di enam kota populer di dunia, yakni Tokyo (Jepang), London (Inggris), Berlin (Jerman), Chicago, Boston dan New York (Amerika Serikat). Kejuaraan ini diikuti oleh para pelari maraton internasional dari seluruh dunia. Bagi peserta lari yang sudah mengikuti lari maraton di enam kota dan berhasil finish dibawah cut off time (COT) akan mendapatkan medali Six Star Medal World Marathon Major. \"Besar harapan kami, Indonesia kedepannya bisa mengirim atlet-atlet profesionalnya mengikuti ajang WMN ini. Mereka bisa bersaing lari maraton dengan pelari-pelari internasional. Saya kira atlet kita mampu bersiang di ajang WMM ini,\" kata Kumalasari Kartini dalam keterangannya, Selasa (15/11/2022). Sayangnya, ajang lari maraton WMM tersebut kurang diminati oleh para pelari maraton profesional kita. Sehingga hampir setiap tahun kejuaraan digelar, minim atlet lari maraton Indonesia. \"Yang ikut di ajang WMM ini justru atlet pelari rekreasi, seperti saya ini. Hari Minggu, tanggal 6 November 2022 di New York kemarin, ada 60-an orang Indonesia yang ikut, termasuk saya. Itu sama sekali tidak ada atletnya, hanya orang-orang yang menyukai lari maraton saja, peserta yang dari Indonesia,\" katanya. \"Mungkin ada 1 atau 2 orang atlet kita yang sudah pernah ikut, tapi sepengetahuan saya belum. Saya berharap agar PB PASI yang diketuai Pak Luhut (Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum PB PASI) bisa mengirimkan atlet lari maraton ikut ajang WMM ini,\" harapnya. Mala, sapaan akrab Kumalasari Kartini mengatakan, ia telah mengikuti ajang WMM ini sebanyak tiga kali, sejak 2019 lalu. Pada 2019, Mala ikut ajang WMM yang digelar di Berlin dengan catatan waktu 5 jam 45 menit. Kedua di Chicago pada 2021 dengan catatan waktu 5 jam 30 menit. \"Dan yang ketiga kemarin di New York dengan catatan waktu 6 jam 30 menit. Alhamduillah finishnya masih bisa dibawah cut off time, 7 jam. Di New York medannya agak berat, harus naik lima jembatan tinggi panjang dengan jarak maraton 42 Km/26,2 Mil,\" ungkapnya. Mala sendiri bercita-cita menyelesaian ajang lari maraton WMM ini, di sisa tiga kota lainnya, yakni di Tokyo, London dan Boston. Rencananya, ia akan mengikuti lagi ajang WMM pada 2024 mendatang. \"Jadi untuk mengikuti ajang WMM ini, daftarnya harus satu tahun sebelumnya. Tahun 2023 tidak memungkinkan, karena saya belum daftar. Kejuaraannya juga bertepatan dengan lebaran dan kesibukan di Partai Gelora menjelang Pemilu 2024,\" ujarnya. Pada 2023, ia baru akan mendaftar untuk mengikuti ajang WMM di Tokyo atau di London pada 2024. Namun, Mala tidak bisa memastikan, apakah pendaftaran dirinya untuk mengikuti ajang WMM ini, diterima atau tidak, karena proses seleksinya sangat ketat. \"Tetapi andaikata pendaftarannya diterima dua-duanya, maka saya harus pilih salah satunya, ikut di Tokyo atau London. Karena itu, ajang WMM ini penting buat atlet-atlet kita. Pendaftaraanya diseleksi atau sistem ballot, belum tentu diterima, meski sudah pernah ikut, atau dia seorang atlet,\" katanya. Mala mengungkapkan, medan di ajang WMM di London, Tokyo dan Boston ini jauh lebih berat dibandingkan di Berlin, Chicago dan New York. Disamping itu, waktu finish cut off timenya juga dipangkas dari 7 jam menjadi 5 jam. \"Jadi yang terberat di tiga kota itu, kenapa saya belakangin, karena ini yang terberat buat saya. Saya harus benar-benar latihan, jaga stamina dan pola makan. Selain medannya berat, cut off time nya sangat pendek, harus diselesaikan larinya dibawah waktu 5 jam,\" tandasnya. \"Cita-cita saya, mau selesaikan 6 kota ajang WMM itu. Kalau sudah selesai 6 kota tersebut, akan dapat dapat medali Six Star Medal World Marathon Major, namanya,\" pungkas Mala. (Lia)
Keadilan Iklim Semakin Sulit ketika Populasi Melampaui 8 Miliar
Sharm el-Sheikh, FNN - Populasi dunia telah melampaui angka delapan miliar orang pada Selasa, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memperingatkan bahwa akan semakin banyak kesulitan di negara-negara yang telah menghadapi kekurangan berbagai sumber akibat perubahan iklim.Baik itu makanan atau air, baterai atau bahan bakar, berbagai bahan-bahan akan semakin sedikit di tengah populasi global yang diperkirakan oleh PBB akan meningkat sebanyak 2,4 miliar orang pada tahun 2080.\"Setiap orang membutuhkan bahan bakar, kayu, air, dan tempat tinggal,\" kata Stephanie Feldstein yang merupakan direktur populasi dan keberlanjutan dari Pusat Keanekaragaman Hayati.Tekanan sumber daya akan menjadi kian mengancam di negara-negara Afrika, di mana populasi diperkirakan akan melonjak, kata sejumlah ahli.Ancaman tersebut juga menghantui negara-negara yang paling rentan terhadap dampak iklim, dan yang paling membutuhkan pendanaan iklim.Di Afrika sub-Sahara, di mana sebanyak 738 juta orang telah hidup tanpa adanya pasokan makanan yang cukup, populasi diperkirakan akan melonjak sebesar 95 persen pada pertengahan abad, menurut Institut Ekonomi dan Perdamaian.Organisasi think-tank itu memperingatkan dalam laporannya di bulan Oktober bahwa kebanyakan dari Afrika sub-Sahara akan menjadi tidak berkelanjutan pada pertengahan abad.Tanda kesuksesan manusiaSecara global, populasi sebesar delapan miliar menandakan tambahan sebesar satu miliar orang dalam jumlah populasi dunia hanya dalam 11 tahun terakhir.Angka yang mencapai delapan miliar orang merupakan \"tanda kesuksesan manusia, namun itu juga merupakan risiko besar untuk masa depan kita,\" kata John Wilmoth yang merupakan direktur divisi populasi PBB.Negara-negara berpendapatan menengah, kebanyakan di Asia, berkontribusi terbanyak terhadap pertumbuhan tersebut, dengan peningkatan sebesar 700 juta orang sejak 2011.Jumlah populasi India meningkat sebesar 180 juta orang, dan akan melampaui China sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar tahun depan.Meski demikian, angka kelahiran telah menurun secara stabil di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.Sementara itu, China telah mengalami kesulitan untuk memperjuangkan Kebijakan Satu Anaknya, di mana pada tahun lalu keluarga-keluarga diimbau untuk memiliki anak kedua, bahkan ketiga, bersamaan dengan pembatasan akses terhadap aborsi non-medis.Meski populasi global telah mencapai tingkat ketinggian baru, para ahli demografi mencatat bahwa pertumbuhan telah menurun ke kurang dari 1 persen per tahunnya. Laju tersebut diperkirakan akan menjaga pertumbuhan populasi di bawah 9 miliar orang hingga 2037.PBB memproyeksikan bahwa angka populasi akan mencapai puncak, yakni sekitar 10,4 miliar orang, pada tahun 2080 dan tetap berada di tingkat itu hingga tahun 2100.\"Bagian besar dari kisah ini adalah bahwa era pertumbuhan populasi yang cepat, seperti yang diketahui dunia selama beberapa abad, akan berakhir,\" kata Wilmoth.Kekhawatiran yang meningkatSebagian besar dari 2,4 miliar orang yang akan hadir sebelum populasi global mencapai puncaknya akan lahir di Afrika sub-Sahara, yang menandakan perpindahan dari China dan India.\"Secara rata-rata, kota-kota Afrika akan bertumbuh,\" kata peneliti demografi di City University of New York Deborah Balk. Ini akan mengekspos jutaan penduduk kota terhadap ancaman iklim seperti peningkatan permukaan laut.Di dunia, \"zona pantai telah menjadi urban secara disporposional,\" katanya. \"Sekitar satu dari 10 orang tinggal di kawasan pantai yang rendah.\"Kota pesisir Nigeria, Lagos, contohnya, diperkirakan akan menjadi kota terbesar di dunia pada akhir abad.Pertumbuhan populasi yang pesat, dikombinasikan dengan perubahan iklim, kemungkinan akan menyebabkan migrasi besar-besaran dan konflik dalam beberapa dekade ke depan, menurut para ahli.Lebih banyak orang di dunia juga berarti tekanan yang lebih besar terhadap alam, saat orang-orang berkompetisi dengan alam liar untuk air, makanan, dan ruang.Namun, berapa banyak yang mereka konsumsi juga menjadi sesuatu yang penting, dan para pembuat kebijakan dapat membuat perbedaan yang besar melalui mandat untuk mengubah pola konsumsi.Emisi karbon dari masyarakat terkaya yang berada di 1 persen teratas, atau sekitar 63 juta orang, lebih dari dua kali lipat dari emisi mereka yang paling miskin antara tahun 1990 dan 2015.Hal tersebut menurut analisis Institut Lingkungan Hidup Stockholm dan lembaga nirlaba Oxfam International.Dampak manusia terhadap dunia \"lebih terkait dengan bagaimana kita berperilaku alih-alih dengan berapa banyak jumlah kita,\" kata Wilmoth. (Sof/ANTARA/Reuters)
Kabut Tebal Misteri Dugaan Ijazah dan Silsilah Keluarga Palsu
Namun, jika benar ternyata ijazah Jokowi itu palsu, apakah nanti akan dibuka transparan? Apalagi ini menyangkut “wibawa negara”. Karena bisa dipastikan, Negara bakal malu jika terbukti punya Presiden Berijazah Palsu! Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Misteri Ijazah Palsu BUKU Jokowi Under Cover 2 tentang dugaan ijazah palsu sesungguhnya sudah ada di sebagian masyarakat, khususnya para pengamat politik dan para tokoh masyarakat luas lainnya. Buku setebal 226 halaman tersebut dipastikan sudah beredar dengan senyap melalui jaringan media sosial. Dalam kondisi Jokowi masih berkuasa dan bisa menggunakan kekuasaannya, mereka tidak berani mengungkap selain hanya diam setelah membacanya. Dalam buku itu memang terkesan belum rapi penyusunannya karena berisi informasi yang diulang-ulang dari satu halaman ke halaman lainnya. Tetapi tidak sulit untuk dimengerti dan ditangkap ceritanya. Cukup menarik tentang dugaan ijazah palsu ini, dilengkapi dengan bukti bukti dokumen dan petunjuk proses pemalsuannya sampai pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi khususnya ijazah SMA diduga kuat palsu. Misteri dugaan palsunya ijazah Jokowi ternyata juga merambah pada Ijazah SD dan SMP-nya. Sekalipun konon yang digugat ke pengadilan adalah dugaan ijazah palsy yang SMA-nya yang menjadi syarat kelengkapan administrasi saat maju sebagai Walikota, Gubernur, dan Presiden. Halaman 5-33 berisi kronologi ijazah palsu dan pada halaman 33 berdasarkan informasi dan penjelasan dari anak P Joel Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 tersebut bernomor seri 008112 adalah palsu. Karena no ijazah dengan no seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Dari halaman 40 hingga 51 terlihat proses cara pembuatan ijazah palsu diotak-atik nomor induk yang dipalsukan. Dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang ada pada halaman 52, Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handayani (lulusan kelas 3 IPA 1- SMA 6 Surakarta) menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijasahnya palsu. Pada halaman tersebut Bambang Tri sudah bersumpah: “tembak kepala saya kalau saya tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu SD - SMP - SMA dan UGM”. Pada halaman 53, terlihat ijazah asli Ibu Sri Handayani setelah disandingkan dengan copy ijazah Jokowi, Bambang Tri menyimpulkan bahwa “no urut dan nomor seri ijazahnya asli hanya nomor induknya yang palsu (diduga hasil dari rekayasa editan). Pada halaman 158 ada penjelasan bahwa dalam ijazah seharusnya tertulis angka (tujuh, delapan, enam), bukan berupa huruf (a, b, c, d). Penjelasan dari Ibu Handayani masih muncul di halaman 65 bahwa ijazah asli hitam putih (tidak kenal editan) karena pada 1980 belum ada foto editan. Pada halaman 90-112 adalah cerita kedekatan Ibu Sri Handayani sebagai teman Jokowi sejak di SMP 1 Negeri Surakarta. Pada halaman 83, ternyata pada 2014 Cemplon (almarhum) juga bersumpah: “tembak kepala saya bila Jokowi asli lulusan UGM - SMA saja nggak lulus kok”. Lebih lanjut ulasan Cemplon terlihat pada halaman 86-89. Dalam buku tersebut tidak kalah banyak saksi hidup yang membenarkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Silah sengkarut tak ada artinya kalau masing-masing bersikukuh benar dengan pendapatnya masing-masing. Jalan terbaik adalah: - Lewat pengadilan, sayang gugatan ke pengadilan telah dicabut. - Tunjukan ijazah asli Jokowi langsung ke masyarakat luas via sidang terbuka di DPR/MPR. Halaman 182 sampai akhir full contoh pembuktian foto rekayasa ijazah palsu. Tidak termuat dalam buku tersebut ada tanda tanya dari mana Bambang Tri bisa mengatakan dokumen yang dimiliki adalah palsu atau tidak palsu. Perlu chek-rechek yang terdengar info, ternyata Bambang Tri ada bantuan dari ahlinya yaitu Roy Suryo di Jogjakarta. Roy Suryo sering menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan multimedia. Oleh media masa Indonesia ia sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Misteri Silsilah Keluarga Misteri Jokowi bukan hanya soal dugaan ijazah palsusaja, tetapi juga muncul dalam buku tersebut tentang silsilah keluarga. Pada halaman 114 terbaca dugaan menurut Bambang Tri adalah fakta: 1. Sujiatmi alias Jinem itu ibu tiri Jokowi adalah fakta. 2. Widjiatno suami Jinem itu sopir DN Aidit adalah fakta. 3. Mulyono Irlambang itu ayah kandung Jokowi adalah fakta 4. Idayati itu adik tiri Jokowi adalah fakta. Contoh sebuah fakta lain yang membenarkan terjadinya fakta itu. Nama asli Sujiatmi adalah Jinem didukung oleh keterangan Kepala Desa Setempat yang memberikan keterangan begitu pada kakak kandung saya, Bambang Sadono, yang kemudian mengkhianati saya karena Bambang Sadono telah menolak permintaan saya agar kepala desa itu didatangkan di persidangan saya (pengadilan saat ditangkap BNN pertama). Pada halaman 116 ada foto wanita cantik, terlihat agak samar-samar dalam pertunangan Jokowi-Iriana, diduga ibu kandungnya Jokowi, yaitu Yap Mei Hwa? Lagi lagi dugaan tersebut harus dijelaskan oleh Jokowi langsung siapa wanita tersebut. Pada halaman 58, tentang ibu kandung Jokowi, diceritakan pula bahwa Mbah Kiman yang menangkap ibu kandung Jokowi, Yap Mei Hwa, pada 1965 untuk diserahkan kepada Kolonel Yasir Hadibroto. Mbah Kiman menangkap Yap Mei Hwa di rumah guru spiritual Mulyono di Banyubiru, Ambarawa - Semarang. Pada halaman 60 terlihat foto Mbah Kiman. Selanjutnya Yap Mei Hwa juga menunjukkan tempat persembunyian Aidit di belakang stasiun KA Solo. Fakta dalam dugaan Wijiatno adalah sopir Aidit disandingkan dengan beberapa foto pembenaran. Pada halaman 114 Bambang Tri sampai pada kesimpulannya bahwa Jokowi adalah anak Irlambang Mulyono, bukan Notomihardjo. Hubungan dengan Hari Mulyono, beda ibu. Wajah Jokowi persis pamannya, Widjiatno. Sekali lagi status Hari Mulyono adalah adik kandung seayah Jokowi hanya bisa dibantah Jokowi bila dia melakukan test DNA. Jokowi membutuhkan sebuah fakta keras lainnya untuk membantah yaitu test DNA. “Saya (Bambang Tri) mendasarkan sinyalemen saya kepada fakta bahwa ijazah SD Jokowi mencantumkan nama ayah Irlambang Mulyono,” ungkap Bambang Tri. Pada halaman 171 ada tawaran dari Bambang Tri, jalan keluarnya yang juga mudah adalah dilakukannya tes DNA, kalau memang Ibu Sujiatmi itu adalah ibu kandungnya. Pada halaman 172, juga ada tawaran dari Bambang Tri bahwa yang bisa membantah tuduhan itu adalah Jokowi sendiri dengan cara menunjukkan ijazah asli UGM dan SMA ke publik lewat akun resminya. Sekalipun Bambang Tri, sangat yakin “potong leher Bambang Tri kalau Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya SMA dan UGM. Karena, dia memang tidak punya”. Sasaran fitnah ini harus segera diakhiri baik tentang dugaan ijazah palsu dan dugaan kebohongan tentang ayah ibu kandung Jokowi. Jalan terbaik memang lewat pengadilan. Namun, jika benar ternyata ijazah Jokowi itu palsu, apakah nanti akan dibuka transparan? Apalagi ini menyangkut “wibawa negara”. Karena bisa dipastikan, Negara bakal malu jika terbukti punya Presiden Berijazah Palsu! Yang paling mungkin adalah dengan membiarkan masalah ini menguap begitu saja hilang ditelan udara seperti suara – maaf – kentut yang tak berbekas. (*)
Pertemuan Anies dan Gibran Membuktikan bahwa Tokoh Politik Bersatu
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming menunjukkan kedewasaan berpolitik dan semua tokoh politik bisa bersatu.\"Mau disebut manuver atau apa pun, tidak masalah. Itu subjektif, nggak bisa dilarang juga. Pertemuan keduanya adalah warna politik yang dewasa. Keduanya juga menunjukkan politik yang rekonsiliatif,\" kata Willy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Willy mengatakan jika pertemuan Anies dan Gibran ini menunjukkan bahwa permusuhan dan rasa kebencian harus dibuang dari politik. \"Praktik keduanya saya kira cukup memberikan pembelajaran bagi publik bahwa corak politik yang penuh permusuhan dan kebencian itu harus dibuang jauh-jauh,\" katanya menegaskan.Hal itu dibuktikan dengan elite politiknya sendiri bisa bertemu, dan saling sapa serta saling tukar pikiran. Dan itu telah ditunjukkan oleh Anies dan Gibran dengan sangat baik.Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menilai sikap politik yang ditunjukkan Anies dan Gibran harus dicontoh oleh politikus lain. Dia mengatakan persaingan gagasan boleh terjadi, tapi jangan sampai saling benci.\"Saya kira apa yang telah ditunjukkan oleh keduanya harus diapresiasi dan dicontoh oleh semua politisi. Tarung boleh, tanding boleh, tapi itu hanya ada di tataran gagasan dan wacana saja. Tidak lebih, tidak kurang,\" kata dia.Sementara terkait pernyataan Said Abdullah yang menyebut Anies bertandang ke Solo dan menemui Gibran karena tidak punya hasil kinerja, Willy mengklaim mayoritas warga DKI Jakarta merasa puas dengan kinerja Anies semasa menjabat sebagai gubernur.Anies menggelar pertemuan dengan Gibran dalam kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah, hari ini. Keduanya sempat sarapan bersama sebelum menghadiri acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di area Masjid Ar Riyadh, Pasar Kliwon, Solo.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai ada kepentingan dan maksud tertentu dari Anies Baswedan yang menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sekaligus putra Presiden Joko Widodo.Ketika ditanyakan soal pujian yang dilontarkan Anies ke Gibran. Said menyebut wajar terkait pujian itu. Menurutnya, Anies memuji Gibran karena tidak punya kinerja. Selain itu, Said juga menuding langkah Anies itu bagai pepatah \'ada udang di balik batu\'.(Sof/ANTARA)
Bikin Kaget, Setelah Anies, Kompas Ikut Jadi Antitesa Jokowi
Jakarta, FNN - Litbang Kompas kembali merilis hasil survei yang membuat masyarakat kaget. Setelah sebelumnya Kompas membuat kekacauan dengan membandingkan satu pletora agama dan pletora politik, kini Kompas mendeskripsikan bahwa pengaruh Jokowi terhadap calon presiden yang didukungnya ambyar. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari perbincangan Hersubeno Arif, wartawan senior FNN dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 15 November 2022. Mereka membahas soal konstelasi dalam negeri berkaitan dengan publikasi hasil survei Litbang Kompas. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa ternyata angka endorsement dari Pak Jokowi itu atau presiden yang didukung oleh Pak Jokowi hanya dipilih oleh 15,1% pemilih, sementara yang menolak itu 30,1%. Jadi 100% lebih yang menolak. Ketika ditanyakan pada Bung Rocky ini tanda-tanda apa, Bung Rocky menjawab, “Ini tanda-tanda bahwa endorsement power dari Pak Jokowi sudah nggak ada. Kan selalu presiden di ujung jabatannya dia ingin mewariskan, melanjutkan, yang disebut continuity, tetapi ternyata change-nya lebih banyak. Tapi tetap tanda pertama bahwa daya pengaruh dan daya assesmentship Jokowi sudah tidak ada. Sebagai ada orang yang justru di ujungnya dianggap masih mampu untuk dimintakan sisa-sisa tenaga untuk diwariskan, itu ternyata nggak. Jadi percuma kalau nanti orang datang lagi ke Pak Jokowi, minta restu segala macam, nggak ada gunanya. Jadi sebetulnya kesimpulan saya, satu tadi endorsement-nya berhenti; yang kedua orang butuh antitesis sebetulnya dalam politik. Nah, yang paling harus saya pastikan apakah Kompas sudah jadi antitesis Jokowi juga?” Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa kemarin Kompas membuat kekacauan, lalu orang protes, mengapa Kompas membandingkan satu pletora agama dan pletora politik. Naik haji nggak ada hubungannya dengan keharusan membantu orang miskin. Membantu orang miskin adalah kewajiban, tetapi bukan trade off dengan naik haji. Kelaparan itu, entah apa penyebabnya, tetapi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, dalam penjelasan lebih lanjut soal survei Kompas, Rocky Gerung mengatakan bahwa kelihatannya Kompas mau balancing lagi. Dia selalu dalam wilayah abu-abu, sebetulnya wilayah oportunis kalau kita pakai bahasa politik, atau wilayah pragmatis kalau kita pakai istilah bisnis. Jadi, secara bisnis dan politik, Kompas itu opportunis dan pragmatis. Tentu Kompas melihat bahwa ada trend, atau juga mungkin ini cuma dipancingkan saja supaya Pak Jokowi saya kasih perhatian pada keadaan yang sekarang. Tetapi, lepas dari itu, memang orang sudah nggak percaya pada hasil-hasil musra. Yang sebetulnya dikehendaki oleh publik hanya bisa dibaca melalui survei yang jujur, tetapi kalau orang bilang Kompas yang bikin, mungkin orang enggak percaya juga, “Tapi saya mau pastikan bahwa keadaan yang dibaca oleh Kompas itu, persis seperti yang saya lihat di daerah-daerah. Jadi ada gairah untuk menjadikan Anies presiden, ada gairah untuk menganggap bahwa semua yang di endorse oleh Presiden Jokowi itu pasti jadi loyang”. “Saya cuma menyimpulkan secara metaforik dengan Kompas bahwa sebetulnya Kompas mau bilang bahwa sebetulnya Pak Jokowi bukan Raja Midas karena semua yang dia tunjuk tidak jadi emas, justru jadi loyang. Jadi, hati-hati mereka yang minta diasuh oleh Pak Jokowi, dari emas Anda bisa jadi loyang,” lanjutnya lagi. Lebih lanjut, ketika Hersu menyatakan bahwa dirinya percaya dengan hasil survei Kompas dengan alasan Kompas berani menyatakan atau memberikan informasi yang buruk tentang Jokowi, Rocky Gerung menyatakan, “Ya, betul dan sebetulnya survei per hari ini memang Pak Jokowi jatuh semua kan. Indikator ekonomi, makro maupun mikro, apalagi sekarang soal dunia. Jadi ini saat yang betul-betul bagian paling nadir dari Pak Jokowi, di titik bahwah. Dan kita tahu bahwa Golkar misalnya bersiap-siap untuk kembali menjadi partai otonom, mungkin juga Cak Imin lagi berupaya untuk cari jalan lain karena habis baca survei Kompas, dianggap bahwa dekat dengan Prabowo bisa enggak dapat co tail efeknya. Jadi, kompas ini pada hari ini memang membaca keadaan. Jadi dia fit dan proper dengan situasi sosiopsikologis, bukan sekadar sosial ekonomis rakyat.” “Jadi, sekali lagi, temuan-temuan Kompas ini pasti akan diikuti oleh yang lain, yang ingin melihat apakah konsisten temuan Kompas bahwa daya dorong Jokowi itu, endorsement powernya itu, masih ada apa nggak. Kelihatan memang sudah nggak ada,” lanjutnya. Ketika dikaitkan dengan implikasi politik, Rocky menjelaskan, “Kita mau membedakan antara endorsement power yang menurun dengan kemampuan Pak Jokowi masih pegang kartu truf dan sprindik-sprindik. Jadi, kemampuan Pak Jokowi untuk mendorong sudah enggak ada, tetapi kemampuan Pak Jokowi untuk mencegah, masih banyak. Mereka ini pasti juga tetap akan sprindik enggak dikeluarkan Pak Jokowi.” “Jadi begitulah politik, diasuh oleh sesuatu yang irasional, dan kita merasa jijik betul atau jingung, bikin jijik dan bingung, dengan politik yang tidak ada ide, mondar-mandir, kasak kusuk, nggak ada idenya tentang Indonesia,” tegas Rocky Gerung. ((sof, sws)
Rusia Didesak Majelis Umum PBB untuk Membayar Ganti Rugi Perang ke Ukraina
PBB, FNN - Majelis Umum PBB pada Senin (14/11) mengesahkan sebuah resolusi yang meminta Rusia agar membayar ganti rugi ke Ukraina atas perang yang diluncurkan Moskow pada Februari 2022 lalu.Resolusi yang disepakati badan dunia beranggotakan 193 negara itu juga menuntut pertanggungjawaban Rusia atas segala pelanggaran hukum internasional di atau terhadap Ukraina.Sebanyak 94 negara, termasuk Turki, mendukung resolusi tersebut, sedangkan 14 negara menolak dan 74 lainnya abstain. Sementara Rusia, China, Iran dan Suriah termasuk negara yang menentang resolusi tersebut.Resolusi itu juga menyerukan pembentukan \"mekanisme internasional\" untuk ganti rugi kerusakan, kerugian atau cedera yang disebabkan oleh \"tindakan salah secara internasional\" Rusia terhadap Ukraina.Resolusi tersebut juga merekomendasikan pembuatan daftar kerusakan internasional yang berfungsi sebagai satu catatan, dalam bentuk dokumenter, bukti dan informasi klaim tentang kerusakan, kehilangan atau cedera pada semua orang dan badan hukum untuk mendukung sekaligus mengkoordinasikan pengumpulan bukti.Tidak mengikat secara hukumResolusi Majelis Umum tersebut tidak mengikat secara hukum, namun memiliki kepentingan politik dan hingga kini badan dunia tersebut telah mengeluarkan empat resolusi yang mengecam agresi Rusia di Ukraina.Dewan Keamanan, selaku lembaga yang paling berkuasa di PBB, tidak mampu mengambil tindakan karena Rusia adalah salah satu dari lima pemegang hak veto dewan tersebut.\"77 Tahun yang lalu Uni Soviet menuntut dan menerima ganti rugi, menyebutnya sebagai hak moral sebuah negara yang menghadapi perang dan pendudukan. Hari ini, Rusia, yang mengklaim sebagai penerus tirani abad ke-20, melakukan semua cara agar tidak menanggung konsekuensi perang dan pendudukannya sendiri; berupaya untuk kabur dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya,\" kata Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya di hadapan Majelis Umum.\"Rusia bakal gagal, sama seperti halnya gagal di medan perang.\"Kyslytsya menuding Rusia berbuat kejam di Ukraina termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, deportasi paksa dan penjarahan. Ia mengatakan bahwa inilah saatnya meminta pertanggungjawaban Rusia.Namun utusan Rusia untuk PBB menyebut resolusi itu \"cacat\". \"Para rekan pendukung harus menyadari bahwa adopsi resolusi semacam itu dapat memicu konsekuensi yang mungkin bisa menjadi bumerang untuk mereka sendiri,\" kata Vassily Nebenzia. Utusan Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog menjelaskan bahwa kondisi hancur di Ukraina luar biasa sebagai akibat target infrastruktur, rumah sakit, sekolah dan rumah yang disengaja.Skoog menyeru negara-negara anggota untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindak salah dan destruksi sembrono mereka.(Sof/ANTARA)