ALL CATEGORY
BEM SI Demo Tutupi Jalan, Orator: Kami Mencari Atensi
Jakarta, FNN – Polisi sempat dorong-dorongan dengan mahasiwa untuk menggeser massa aksi ke pinggir jalan. Pasalnya, BEM SI gelar demo di tengah jalan dan halangi lalu-lintas putaran Air Mancur Thamrin. Akibatnya, kendaraan dari arah jalan Budi Kemuliaan ke arah jalan Merdeka Selatan terhambat. Diketahui, pada Jumat (28/10/2022) terjadi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Selatan. Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Yuza Augusti, aksi diikuti oleh berbagai kampus dari banyak daerah. Orator pertama, Samsul naik ke atas mobil komando saat polisi melakukan dorong-dorongan dengan mahasiswa. Ia mengaku yang dilakukan mahasiswa bukanlah untuk merusuh dan memprovokasi, melainkan untuk mencari atensi. “Jangan salah teman-teman. Kami di sini bukan untuk merusuh. Tapi ini adalah untuk mencari atensi,” tegas Samsul. Tema demo ini berdasarkan unggahan Instagram @bem_si yaitu \"8 Tahun Kegagalan Jokowi\". Menurut postingan tersebut, banyak sekali isu-isu yang belum terselesaikan. Selama 2 menjabat tidak membawa apapun. (Fer)
Lawan Kebijakan Kelistrikan Liberal: Hentikan Skema Power Wheeling!
Oleh Marwan Batubara - IRESS SEBAGAI inisiator, DPR telah menyiapkan draft RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sejak Januari 2021. Naskah akhir diserahkan DPR kepada pemerintah pada 29 Juni 2022. Namun pemerintah lamban menyampaikan daftar isian masalah (DIM) kepada DPR, sampai-sampai batas waktu penyampaian DIM yang seharusnya dibatasi maksimum 60 hari, telah terlampaui. Terkesan pemerintah tidak serius menuntaskan RUU tersebut. Namun di sisi lain, UU EBET ditargetkan terbit sebelum gelaran KTT G20 di Bali pada November 2022. Ternyata salah satu penyebab keterlambatan adalah tidak solidnya lembaga-lembaga terkait memberi tanggapan dan masukan. Salah satunya adalah keinginan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) memasukkan ketentuan tentang skema power wheeling. Konon usulan KESDM tersebut “tidak atau belum” disetujui Kementrian keuangan (Kemkeu). Dalam hal ini sikap Kemkeu sejalan dengan sikap DPR yang sebelumnya memang tidak mencantumkan ketentuan tentang power wheeling dalam RUU yang diserahkan ke pemerintah 29 Juni 2022. Perusahaan swasta yang dikenal sebagai Independent Power Producers (IPP) selama ini telah dibolehkan membangun pembangkit listrik dan menjual daya listriknya kepada PLN sesuai konsep multi buyers single sellers (MBSS). Dalam hal ini, yang berhak melayani dan menjual listrik kepada konsumen hanyalah PLN, meskipun dalam prakteknya, dengan alasan absurd dan sarat rekayasa, konsumen atau bisnis PLN tersebut telah digrogoti karena “diperbolehkannya” IPP berbisnis di kawasan-kawasan atau kelompok konsumen tertentu. Setelah konsep MBSS, RUU EBT akan menambah “kemampuan” IPP untuk menjual listrik langsung kepada konsumen dimana pun berada, melalui konsep multi buyers multy sellers (MBMS) dengan skema power wheeling. Dengan demikian, meski tidak memiliki jaringan transmisi dan distribusi sendiri, pasokan listrik IPP dapat sampai kepada konsumen, dimana saja berada. Sebab, dengan skema power wheeling, IPP “diberi kesempatan” untuk memanfaatkan sarana yang dimiliki PLN untuk menjangkau konsumen dimaksud. Ketentuan tentang Konsep MBMS dengan skema power wheeling semula tidak tercantum dalam draft RUU EBET yang dikirim DPR kepada pemerintah (29/6/2022). Ketentuan tersebut disusupkan dalam Pasal 29 A, Pasal 47 A dan Pasal 60 ayat 5). KESDM telah dengan sengaja memasukkan ketentuan siluman tersebut. Namun rencana busuk KESDM tersebut “belum” berjalan mulus di lingkungan internal pemerintah sendiri. Diharapkan Kemkeu bersikap konsisten menolak skema power wheeling, meski harus berhadapan kekuasan oligarkis, karena skema power wheeling akan meugikan negara, PLN dan rakyat sebagai konsumen listrik. Sebenarnya, secara faktual saat ini negara dan rakyat sudah sangat dirugikan dengan kebijakan dan peraturan perlistrikan Indonesia pro oligarki yang diambil pemerintah dan “didukung atau dibiarkan” DPR. Kerugian ini terutama terjadi pada: 1) peningkatan subsidi listrik di APBN dan 2) mahalnya tarif listrik, yakni lebih mahal dari yang seharusnya jika kebijakan yang diambil sesuai konstitusi dan kepentingan mensejahterakan rakyat. Kerugian akan bertambah jika skema power wheeling diterapkan. Mengapa negara dan rakyat rugi? *Pertama,* dengan konsep MBSS, IPP yang umumnya dimiliki oleh pengusaha oligarkis, dibolehkan membangun pembangkit-pembangkit listrik, dan PLN wajib membeli listrik yang diproduksi IPP. Karena biaya pokok penyediaan (BPP) listrik harus memperhitungkan seluruh daya yang dibangkitkan, maka over supply listrik swasta tersebut telah membuat BPP listrik naik, dan ujungnya rakyat konsumen listrik dan APBN harus membayar tarif lebih mahal. *Kedua,* setelah wajib menerima pasokan listrik IPP, PLN pun harus membeli listrik tersebut dengan harga sesuai skema take or pay (TOP). Dengan TOP, PLN harus membeli listrik IPP lebih lebih besar dari yang dibutuhkan. Hal ini pun menambah beban biaya operasi yang berujung pada kenaikan BPP, tarif listrik dan beban subsidi APBN. Bahkan dalam kondisi kahar (force majeure) akibat pandemi korona, yang mestinya bisa menjadi alasan pengurangan beban biaya, pemerintah tak mampu memaksa IPP mengoreksi skema TOP. *Ketiga,* dengan skema power wheeling, di samping over supply listrik yang telah mencapai 50% s.d 60% (seharusnya cukup sekitar 20%) tidak akan terserap atau berkurang signifikan, maka pelanggan premium PLN yang biasanya mengkonsumsi daya besar pun dan menguntungkan PLN, akan dimangsa oleh IPP. Maka, pangsa pasar atau pendapatan PLN akan turun dan sebaliknya: 1) tarif listrik akan naik, 2) kemampuan cross-subsidy PLN ke daerah-daerah terpencil atau rendah konsumen akan berkurang, dan 3) beban subsidi listrik APBN akan naik. *Keempat*, pemanfaatan sarana jaringan transmisi dan distribusi PLN oleh IPP akan membuat IPP penyedia listrik EBT memperoleh untung besar (transfer profit). Padahal PLN harus menanggung beban investasi sarana tersebut secara berkepanjangan, termasuk jika kurs US$/Rp terus naik. Apalagi jika tarif power wheeling yang diterapkan sesuai daya yang disalurkan, dan bernilai “alakadarnya”, namun sekaligus mengandung unsur pemaksaan seperti pada skema TOP. Maka PLN sebagai objek berburu rente oligarki akan berlangsung massif. *Kelima*, konsep MBMS dan skema power wheeling merupakan kelanjutan dari agenda “liberalisasi terselubung” kelistrikan Indonesia yang sebelumnya telah dimulai dengan konsep MBSS dan penjualan listrik kawasan dan lingkungan tertutup. Dengan MBMS dan power wheeling, liberalisiasi kelistrikan Indonesai menjadi lengkap dan sempurna. Maka rezim oligarkis dengan sangat berani dan terbuka akan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. KESDM mengatakan kondisi over supply listrik tidak ada kaitan dengan implementasi power wheeling. Sebab, katanya kelebihan listrik berasal dari pembangkit eksisting yang didominasi PLTU batubara PLN sendiri (21/10/2022). Padahal pemerintahlah yang memaksa PLN membeli listrik PLTU batubara milik IPP, sehingga terjadi over supply. Bahkan dalam proyek 35.000 MW, lebih dari 90% menggunakan PLTU batubara yang mayoritas dibangun IPP. Proyek 35.000 MW dibangun setelah terbitnya PP No.79/2014 tentang Kebijakan Eneergi Nasional (KEN). Dalam KEN tersebut telah tercantum ketentuan porsi EBT 23% dalam bauran listrik nasional. Namun demi kepentingan oligarki, kebijakan tersebut tidak digubris. Kelima alasan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa masalah kelistrikan nasional dan tarif listrik yang mahal merupakan akibat kebijakan pemerintah yang sarat kepentingan pengusaha/IPP. Pemerintah harus bertanggungjawab! Kita bukan tidak paham tentang perlunya penyediaan energi bersih dan mitigasi perubahan iklim atau target net-zero emissions 2060. Namun target tersebut bukanlah alasan yang bisa diterima rakyat begitu saja, termasuk dengan menyeludupkan konsep liberal MBMS dan power wheeling ke dalam RUU EBET. Pertemuan G-20 pada 15-16 November 2022 bukan pula dasar yang relevan untuk menjustifikasi penetapan UU EBET. Sangat absurd dan memprihatinkan jika kebijakan tidak adil dan menyengsarakan rakyat tersebut dijadikan ajang pamer dan unjuk gigi kampanye mitigasi perubahan iklim, serta insentif investasi bagi peserta Pertemuan G-20. Saat ini yang sangat prioritas dibutuhkan rakyat adalah penurunan tarif listrik akibat over supply pasokan listrik dan skema TOP, bukan skema power wheeling. PLN pun perlu diselamatkan dari wadah tempat berlangsungnya penghisapan uang rakyat dan APBN. Sebelum rakyat bergolak, maka segera hentikan kebijakan liberal anti UUD 1945: konsep MBMS, skema power wheeling dan turunkan tarif listrik melalui koreksi kontrak listrik IPP skema TOP.[]
Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Demo di Patung Kuda
Jakarta, FNN - Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, Jumat (28/10/2022). BEM SI menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tema yang diusung adalah \"8 Tahun Kegagalan Jokowi\". Seruan aksi telah diunggah di Instagram @bem_si sehari sebelumnya. Latar belakang demo seperti yang ditulis BEM SI dalam unggahannya bahwa pemerintahan Jokowi saat ini bobrok dan pelanggaran HAM terus terjadi. Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Yuza Augusti mengatakan berbagai perguruan tinggi dari banyak daerah akan mengikuti aksi ini. Ia juga mengkonfirmasi massa yang akan turun maksimal 1000 orang. \"Massa bisa 1000 orang paling banyak\", katanya. Sampai demo dimulai pada pukul 15.10 WIB. Massa yang hadir diperkirakan hanya sekitar 200 orang. Ada 2 mobil komando yang memandu massa aksi. Di kawasan Patung Kuda, terlihat 2 lapis beton dan 1 lapis kawat berduri dipasang untuk mengantisipasi aksi massa. Akibatnya jalan Merdeka Barat ditutup dan dialihkan. Terlihat juga personel polisi berjaga di sekitaran massa aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin memberitahukan telah menurunkan 1.600 personel yang disebar di beberapa titik. \"Karena banyak kegiatan ya di Jakarta Pusat ini. Cukup banyak kegiatan personil kita, 1.600 gabungan TNI-Polri\", katanya menjelaskan. Sebelumnya disebutkan, demo ini dilaksanakan saat hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda adalah untuk memperingati munculnya kesadaran dan pentingnya mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 mengikrarkan kepada bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi rasa persatuan. (Fer)
Anies Baswedan Mengunjungi Habib Novel di Surakarta
Solo, FNN - Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi ulama Novel bin Muhammad Alaydrus atau Habib Novel di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat. \"Saya ke sini sekaligus silaturahmi sama Habib Novel,\" kata Anies sebelum Salat Jumat di Pondok Pesantren Ar-Raudhah di Surakarta, Jumat.Meski demikian, Anies enggan mengatakan jika kunjungan tersebut merupakan bagian dari safari politiknya. Anies Baswedan telah diusung Partai NasDem sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.Anies mengatakan kunjungannya ke Surakarta sekaligus untuk menghadiri di pernikahan putra dari temannya. \"Tadi saya hadir di pernikahan; ada teman, anaknya nikah,\" katanya.Anies mengaku sejak pandemi COVID-19 melanda, dia belum mengunjungi Kota Surakarta lagi. Namun, dia menceritakan masa kecilnya sering berkunjung ke Surakarta.Mengenai penilaiannya terhadap Kota Surakarta, dia mengatakan Surakarta merupakan kota yang bersih, rapi, dan tertib.Sementara itu, disinggung mengenai kesibukannya usai menyelesaikan jabatannya sebagai kepala daerah DKI Jakarta, Anies mengatakan dia sempat ke Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk menghadiri acara serah terima jabatan ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).\"Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, saya ketuanya; karena saya selesai tugas sebagai gubernur, maka diteruskan oleh wakil ketua yaitu gubernur Kalimantan Timur,\" ujar Anies.(Ida/ANTARA)
Semangat Kebersamaan Ditanamkan TNI kepada Pelajar di Batas RI-Malaysia
Kapuas Hulu, FNN - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani menggerakkan pelajar di Batang Lupar, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kerja bakti dengan bergotong-royong guna menanam kebersamaan dan rasa persatuan pemuda dalam peringatan Sumpah Pemuda 2022.\"Dengan bergotong royong dapat menanamkan semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan pada generasi muda,\" kata Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani Letkol Arm Edi Yulian Budiargo, di Batang Lupar, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat.Disampaikan Edi, generasi muda zaman sekarang harus dapat memaknai arti dalam peringatan Sumpah Pemuda.Melalui kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan oleh Pos Kapar Yonarmed 19/105 Trk Bogani, mengajak siswa SMAN 1 Batang Lupar tersebut, terkandung makna kebersamaan, di mana ada unsur gotong royong atau bekerja bersama dengan saling membantu.Selain itu, juga bertujuan untuk melatih kebersamaan, keberanian, dan kepercayaan diri sejak dini.\"Diharapkan bakti sosial akan menumbuhkan karakter yang pantang menyerah, mental yang berani dan jiwa yang kuat seperti halnya dengan para muda-mudi bangsa Indonesia dahulu yang tak memandang perbedaan yang ada di antara mereka,\" katanya berharap.Dia mengingatkan pentingnya semangat pemuda pada tahun 1928 yang bersama-sama mengobarkan semangat demi mencapai Indonesia yang bebas dari para penjajah.Di tempat terpisah, Kepala SMA Negeri 1 Batang Lupar Dedi Priyadi menyampaikan terima kasih atas kegiatan positif yang dilaksanakan oleh personel Satgas Yonarmed 19/105 Trk Bogani dengan mengajak anak didiknya untuk melaksanakan kerja bakti pembersihan lingkungan sekolah dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda.\"Kami berterima kasih kepada Satgas Yonarmed 19/105 Trk Bogani yang begitu peduli dengan generasi muda di wilayah perbatasan dengan mengajak siswa kami untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dalam memperingati hari sumpah pemuda,\" kata Dedi. (Ida/ANTARA)
Dr. Nurhadi Terpilih Sebagai Ketua APPSANTI Periode 2022-2024
Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 telah memilih Dr. Nurhadi, Mhum, sebagai Ketua APPSANTI periode 2022-2024. Periode sebelumnya APPSANTI dipimpin Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Nurhadi adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi yang juga sebagai Ketua Program Strudi (Kaprodi) tersebut di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Solo, Jawa Tengah. Nurhadi telah menyelesaikan S3-nya di University of Innsbruck Astria bidang Antropologi. Pemilihan Ketua APPSANTI berlangsung secara aklamisi. Pimpinan sidang yang terdiri dari Prof. Dr Ferdinan Karebungu, MSi dari UNIMA Manado, Dr. Atika Wijaya, MSi dari UNNES Semarang, dan I Wayan Putra Yasa, SPd, MPd dari UNDIKSHA Denpasar telah memimpin persidangan pemilihan Ketua APPSANTI melalui mekanisme musyawarah mufakat dan secara aklamasi dari seluruh peserta Munas telah memilih empat pengurus inti yaitu Dr. Nurhadi dari UNS Surakarta sebagai Ketua, Dr. Eka Vidya Putra dari UNP Padang sebagai Sekretaris, Dr. Rosramadhana Nasution dari UNIMED Medan sebagai Wakil Ketua, dan Dr. A Octamaya Tenri Awaru dari UNM Makasar sebagai bendahara. Nurhadi dalam sambutannya setelah terpilih sebagai ketua APPSANTI menyampaikan bahwa dirinya akan menjalankan amanah Munas dan akan terus berupaya untuk membuat APPSANTI turut berkontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan maupun kehidupan sosial bangsa Indonesia secara umum. “Bismillah saya akan bersama sama bersinergi dengan bapak ibu semuanya untuk menjalankan amanah ini dan terus secara lebih maju meningkatkan peran APPSANTI untuk masa depan dunia pendidikan sosiologi antropologi dan turut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial bangsa ini,” tegas Nurhadi di tengah forum Munas. (sws)
MUNAS III APPSANTI: Mendikbud Diminta Lakukan Evaluasi
Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 selain mengubah sejumlah pasal dalam AD/ART dan program umum organisasi, juga menghasilkan lima rekomendasi eksternal. Lima rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, mendesak pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan memperhatikan substansi pengembangan kurikulum sekolah merdeka mata pelajaran sosiologi dan antropologi di sekolah menengah atas dengan mengutamakan design masa depan masyarakat Indonesia menuju society 5.0 dengan tetap mengedepankan visi kebangsaan dan keIndonesiaan yang maju dan humanis. Kedua, kepada seluruh stakeholder pendidikan agar menempatkan pandangan-pandangan sosiologis dan antropologis terkait kebhinekaan sebagai bagian utama dalam implementasi kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan. Ketiga, merekomendasikan untuk setiap perguruan tinggi anggota APPSANTI untuk meningkatkan Kerjasama dengan para praktisi pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Keempat, mendesak Kemendikbud agar melakukan evaluasi terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan membuat kebijakan yang tidak merugikan mahasiswa kependidikan terkait masa depan pilihan profesinya sebagai tenaga pendidik. Kelima, mendesak agar LAMDIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) melakukan evaluasi terkait besaran biaya akreditasi program studi yang terlalu besar agar proses akreditasi program studi tidak menjadi subjek komodifikasi. I Wayan Putra Yasa, salah satu pimpinan sidang Munas APPSANTI menyebut, pentingnya melakukan evaluasi konstruktif terhadap sejumlah kebijakan pendidikan di era disrupsi saat ini, termasuk evaluasi terhadap LAMDIK. “Saya kira hasil rekomendasi ini baik untuk kemajuan pendidikan, termasuk evaluasi harga Akreditasi Program Studi yang mahal, ini aspirasi mayoritas peserta Munas,” ujar I Wayan Putra Yasa yang juga Kaprodi Pendidikan Sosiologi UNDIKSHA Denpasar. Sebelumnya diberitakan bahwa Munas III APPSANTI berlangsung di UNDIKSHA Denpasr hingga 28 Oktober 2022. (sws)
FIFA Tidak Mau KLB, Mahfud Bisa Apa?
Rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) besutan Mahfud MD ternyata tidak \'dianggap\' oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Ketua Umum Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI tidak mau mundur dan Kongres Luar Biasa (KLB) tidak akan digelar. Konon itu juga kemauan FIFA Oleh: Rahmi Aries Nova Wartawan Senior FNN SEBAGAI pemilik kompetisi berlabel Liga 1, PSSI disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 135 orang di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober 2022. Itu tertuang dalam Laporan Investigasi Tim TGIPF yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2022. Pada Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi di halaman 123, poin pertama Kesimpulan, tertulis bahwa kerusuhan pasca pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya itu terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepakbola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggung jawab pada pihak lain. Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepakbola nasional. Untuk itu sebagai rekomendasinya Tim TGIPF pada poin 1.b menyebutkan bahwa untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air. Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Sayangnya PSSI bukan FPI (Front Pembela Islam), yang saat Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, hanya dengan sekali ia menggelar jumpa pers, organisasi itu langsung dinyatakan bubar dan terlarang. Padahal FPI tidak pernah melakukan kegiatan yang memakan korban jiwa, sebaliknya enam anggota mereka dibunuh secara keji oleh kelompok yang kini bisa disimpulkan sebagai Satgassus Merah Putih POLRI yang dipimpin Ferdy Sambo. PSSI justru sebaliknya, rekomendasi Mahfud tidak digubris. Himbauan agar Iwan Bule dan Exco dianggap angin lalu. Bahkan anggota Exco Ahmad Riyadh bahwa rekomendasi itu ditujukan untuk Presiden. Mungkin maksudnya selagi Jokowi tidak menghimbau mereka untuk mundur ya mereka santai aja. Terlebih Presiden FIFA Gianni Infantino usai bertemu Jokowi juga telah memiliki kantor di Jakarta dan justru melibatkan Iwan Bule cs dalam Tim Transformasi Sepakbola Nasional yang akan bekerja hingga akhir November mendatang. Dan Mahfud pun makin tak berdaya. (*)
PKS Ditawari Dua Kursi Menteri untuk Membelot dari Anies, Benarkah?
Jakarta, FNN – Beredar isu panas penawaran dua kursi menteri ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kabar itu juga diunggah oleh pemilik akun Mas Piyu alias Abu Hasan Surhim atau Solihun adik kandung dari kader PKS Abdul Wahid Surhim. “Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, untuk gagalkan Koalisi Anies?,” katanya dalam akunnya, Kamis, (27/10/22). Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (28/10/2022). Agi Betha panggilan akrab Agi menduga penawaran kursi tersebut memiliki tujuan agar Nasdem, PKS dan Demokrat gagal berkoalisi dalam menyongsong Pilpres 2024 mendatang.“Penawaran ini diduga dalam rangka agar mereka meninggalkan koalisi yang sekarang sedang mereka bangun bersama Demokrat dan Nasdem,” ungkap Agi. Hal senada juga disampaikan oleh Hersubeno, ia mengatakan isu yang lagi ramai soal penawaran kursi untuk PKS itu artinya pemerintah sedang membujuk PKS untuk menggagalkan koalisi dengan Anies Baswedan. Namun menurut Hersu, PKS tidak akan mungkin terbujuk dengan rayuan seperti itu. “Saya percaya tidak mungkinlah PKS terbujuk, walaupun saya tau ada elemen-elemen tertentu dalam PKS yang juga sudah mulai mengatakan bahwa ini peluang menarik,” ujarnya. Diketahui, potensi koalisi NasDem, Demokrat dan PKS disebut semakin matang dalam mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Hanya saja bakal cawapres yang akan mendampingi Anies belum diumumkan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu, (26/10/22). AHY mengaku masih menunggu dan melihat momentum terkait koalisi dan deklarasi capres dan cawapres. Namun, di sisi lain, PKS juga sempat disebut akan mengusung Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher sebagai bakal cawapres. Meski demikian, keputusan ketiga partai hingga saat ini tak juga diumumkan. Koalisi ketiga partai ini harus tetap kokoh untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen kursi DPR RI. (Lia)
Inisiasi-Inisiasi “Nekad” Nusantara
Proyek pendirian Pondok pesantren ini sendiri terdorong oleh semangat itu. Nusantara termotivasi melakukan sesuatu, dan “quite big and ambitious”, untuk mengenalkan Indonesia khususnya dalam konteks sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SEKIRANYA Saya ingin menyimpulkan Nusantara Foundation itu dalam satu kata, mungkin kata yang tepat: “determinasi” atau “nekad”? Kata determinasi mungkin terlalu positif. Karenanya saya lebih cenderung untuk memakai kata “nekad”. Memang sejak berdirinya pada bulan September 2013 lalu Nusantara telah melakukan banyak gebrakan yang secara sederhana dapat dilihat berani, bahkan mungkin sangat “nekad”. Penamaan Nusantara itu sendiri sesungguhnya terbangun di atas semangat itu; berani (nekad)? Kata Nusantara di Amerika sangat tidak populer. Orang tidak mengenal apa Nusantara itu. Sehingga penamaan yayasan ini dengan Nusantara riskan untuk tidak mendapat atensi dari masyarakat. Nusantara didirikan pertama kali oleh sekolompok muallaf murid-murid saya ketika itu dengan tujuan utamanya: pengadaan “Muallaf Center” di Kota New York. Dengan dukungan Dompet Dhuafa ketika itu dengan berbagai kegiatan diluncurkan, termasuk kelas-kelas khusus untuk muallaf. Namun di awal berdirinya Nusantara telah menginisiasi sebuah kegiatan yang lagi-lagi terasa “nekad”. Kegiatan itu adalah mensponsori pelaksanaan World Zakat Forum (WZF) bekerjasama dengan Badan Zakat Nasional (Baznas) dan banyak Laznas dari dunia Islam. Hadir di acara tersebut 70 peserta dari 25 negara. Beberapa bulan kemudian Nusantara menginisiasi pelaksanaan Seminar Islam di PBB New York. Seminar yang membahas sejarah dan pengaruh Islam di bumi Nusantara lagi-lagi “nekad”. Hadir sebagai pembicara ketika itu beberapa professor dan ahli Indonesia (Indonesianis) dari beberapa Universitas Amerika. Bahkan dari Indonesia hadir juga Bapak Dahlan Iskan, Aa Gym, dan beberapa tamu lainnya. Berselang beberapa bulan kemudian Nusantara kembali “nekad” mengadakan sebuah acara seminar besar dengan tema: “Challenging extremism together globally”. Hadir sebagai pembicara beberapa professor dan ahli di bidang ini. Salah satunya adalah Prof. Robert Hefner dari Boston University yang sangat populer itu. Berbagai acara “nekad” Nusantara berhasil dilaksanakan, termasuk beberapa kegiatan dialog antar pemeluk agama, out-reach programs (mengenalkan Islam ke beberapa Universitas Amerika), dan beberapa kegiatan sosial/keagamaan lainnya. Bahkan beberapa kali mengadakan “Muslim fashion show” bersama Dian Pelangi, Elzatta, dan lain-lain. Inisiatif “nekad” terbesar Nusantara dimulai pada penghujung tahun 2018 lalu. Langkah ini oleh sebagian orang dianggap tidak masuk akal, minimal over ambisius. Tapi itulah realitanya. Nusantara menginisiasi pendirian pondok pesantren di Amerika Serikat. Dan ini dilakukan di saat Islam mengalami tekanan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Donald Trump. Saya tidak membahas lagi inisiatif “nekad” ini di sini. Karena saya yakin banyak yang telah mendengar dan mengenalnya. Walau proyek itu masih dalam proses dan sedang berjalan, tapi berita yang menggembirakan adalah bahwa derap langkah juang itu terus bergerak. Berbagai inisiatif “nekad” juga dilakukan di lokasi Pondok. Termasuk acara-acara sosial, buka puasa, dengan mengundang tetangga-tetangga non Muslim yang belum pernah sama sekali bersentuhan dengan Islam. Juga kegiatan “nekad” boarding school selama dua bulan di tahun 2019 dan 2021 dengan peserta yang harus dibatasi. Program GLP for students dan GLP for Ustadz juga sebuah program kepemimpinan yang terasa “nekad”. Beberapa hari lalu US Department of State (Kemenlu US) meminta Nusantara menjadi host pertemuan antara tokoh-tokoh agama Timur Tengah (Middle East) dan Amerika. Pertemuan ini disponsori oleh Kemenlu Amerika untuk membahas beberapa kemungkinan kerjasama di bidang pendidikan. Diakui Isu Islamophobia dan anti semitisme selalu menjadi tema utama pertemuan itu. Annual talk on the Prophet (pbuh). Di tahun 2019 lalu, persis sebelum terjadi pandemi covid Nusantara kembali menginisiasi kegiatan “nekad” lainnya. Kegiatan itu adalah pertemuan tahunan di bulan Rabiul Awal dengan nama: “Annual talk on the Prophet Muhammad (pbuh)”. Acara tersebut sekaligus dirangkaian dengan penggalangan dana bagi kesinambungan berbagai kegiatan Nusantara, khususnya pembangunan pondok pesantren yang dimaksud. Covid menutup pintu untuk kegiatan ini selama dua tahun (2020-2021). Alhamdulillah di tahun 2022, tepatnya Sabtu 29 Oktober ini Nusantara kembali melangsungkan acara “nekad” itu. Persiapan acara dilakukan dengan lebih matang. Berbagai inisiatif Nusantara yang saya sebut “nekad” ini memang terasa nekad. Selain karena saya sadar dengan segala keterbatasan, baik tenaga SDM dan dana, juga karena keterbatasan kesempatan di tengah berbagai tanggung jawab di kota New York. Acara annual talk Sabtu ini menjadi sangat penting karena selain akan menghadirkan seseorang yang saya sebut “a Muslim by heart”, Dr.Craig Considine, juga akan hadir beberapa pejabat Amerika. Di antaranya anggota Kongress Grace Meng, NY Senator John Lui, NY Rep. David Weprin, perwakilan kantor Walikota dan Kepolisian New York. Tentu akan sangat baik bagi upaya promosi Indonesia jika pejabat perwakilan pemerintah RI juga hadir. Undangan telah dikirimkan kepada semua. Semoga mereka melihat acara ini sebagai ajang yang baik, tidak saja untuk memperlihatkan dukungan kepada warganya. Tapi juga sebuah kesempatan untuk PR dan networking yang saya yakin sangat diperlukan oleh Indonesia di luar negeri. Proyek pendirian Pondok pesantren ini sendiri terdorong oleh semangat itu. Nusantara termotivasi melakukan sesuatu, dan “quite big and ambitious”, untuk mengenalkan Indonesia khususnya dalam konteks sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Bukan dengan kata-kata dan slogan. Tapi dengan aksi dan kenyataan. Kata seorang teman: “jika mereka membangun imej dengan asumsi-asumsi, kita respon dengan aksi dan fakta”. See you all this Saturday, 29 October. Starts at 4:30 PM, ends by 9:30 PM. Venue: Agra Palace: 116-33 Queens BLVD Forest Hills, NY 11735. New York, 27 Oktober 2022. (*)
POPULER
