ALL CATEGORY
Lokakarya Budaya Indonesia bagi Siswa Australia Digelar oleh KBRI Canberra
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI di Canberra menggelar lokakarya budaya Indonesia bagi 60 orang siswa Australia dari Cathedral College yang berkunjung ke KBRI pada Jumat.\"Tujuan kunjungan siswa Cathedral College yang berasal dari negara bagian Victoria, Australia ini adalah untuk lebih mengenal budaya Indonesia,\" demikian menurut KBRI Canberra dalam keterangannya pada Jumat.Dalam kunjungan satu hari tersebut para siswa diberikan pengenalan mengenai ragam budaya yang terdapat di Indonesia. Para siswa dan guru juga diajak masuk ke dalam Balai Budaya yang terletak di dalam KBRI Canberra.Di dalam Balai Budaya terdapat berbagai benda kebudayaan Indonesia, seperti pakaian adat, miniatur bangunan, dan simbol-simbol tradisional lainnya yang menggambarkan kebudayaan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.Para siswa Australia itu berkeliling Balai Budaya dan mendapatkan penjelasan mengenai Indonesia dari Witari yang merupakan staf KBRI Canberra. Selesai keliling Balai Budaya, agenda para siswa berikutnya adalah mengikuti kegiatan lokakarya mini bermain gamelan Jawa yang diajarkan oleh Ragil Purnomo dan belajar tari Bali bersama I Gede Eka Riyadi. Keduanya merupakan seniman asal Jawa Tengah dan Bali yang menjadi staf di KBRI Canberra.Dalam lokakarya gamelan, para peserta belajar mengenal nada dalam alat-alat gamelan lalu diikuti dengan berlatih memainkan lagu sederhana. Sementara, untuk lokakarya tari Bali, para peserta dilatih melakukan gerakan-gerakan dasar dalam tarian Bali.\"Mereka semangat sekali, waktu yang diberikan terasa kurang karena mereka minta diulang-ulang lagi gerakannya. Tapi secara umum untuk latihan menari bagi pemula sudah cukup. Paling tidak mereka sudah mengenal dasar-dasar gerakan dalam tari Bali,\" ujar Gede.Menurut Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra Mukhamad Najib, sepanjang tahun ini sudah banyak sekolah yang berkunjung ke Balai Budaya di KBRI Canberra. \"Sebelumnya kami telah melakukan kegiatan Indonesia Goes To School, dimana kami datang ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan tentang Indonesia dan mempromosikan bahasa Indonesia,\" kata Najib.\"Kami juga mengundang mereka untuk berkunjung ke KBRI dan bisa melakukan workshop budaya di KBRI. Rupanya banyak siswa dan guru yang tertarik, sehingga banyak sekolah yang sudah mengajukan permohonan kunjungan ke KBRI,\" jelasnya.Najib mengatakan bahwa kegiatan kunjungan para guru dan siswa ke KBRI Canberra merupakan pengenalan awal tentang budaya dan bahasa Indonesia. Dia berharap para guru dan siswa nantinya lebih tertarik dan mau berkunjung ke Indonesia serta belajar bahasa Indonesia.\"Kita memiliki program yang komprehensif dalam mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia di Australia. Kita mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa maupun guru agar mereka lebih mengenal dan tertarik pada Indonesia,\" ucap Najib.\"Untuk para guru, kita mengenalkan juga ragam budaya Indonesia dari Aceh sampai Papua melalui perayaan hari jadi masing-masing daerah. Misalnya kita mengadakan Sundanes Day, Palembang Day, Betawi Day, dan Desember nanti kita akan mengadakan Aceh Day,\" lanjutnya.Para guru yang mendampingi siswa tersebut berterima kasih karena KBRI Canberra membuka diri bagi kunjungan para siswa.\"Para siswa yang mengikuti kegiatan kunjungan dan workshop hari ini sebagian belajar bahasa Indonesia di sekolah dan sebagian lagi belajar bahasa Jerman. Namun, tampaknya kedua kelompok senang bisa mengikuti workshop budaya Indonesia,\" tutur Paul Weir, salah seorang guru pendamping.(Ida/ANTARA)
Untuk Menghindari Pungli, Kapolri Minta Korlantas Mengoptimalkan Tilang Elektronik
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan tilang elektronik (ETLE) statis maupun mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi.\"Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile,\" demikian poin lima surat telegram tersebut, seperti dipantau di Jakarta, Jumat.Dalam telegram itu, Kapolri juga menginstruksikan jajaran Korlantas untuk memberikan teguran kepada pelanggar lalu lintas.Selanjutnya, anggota Korlantas Polri juga diminta memberikan pelayanan prima serta menerapkan prinsip 3S (senyum, sapa, salam) saat memberikan pelayanan publik, mulai dari sentra loket Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas), penanganan kecelakaan lalu lintas, hingga pelanggaran lalu lintas.Kapolri juga meminta seluruh anggota Polantas hadir di lapangan dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali), khususnya di titik rawan kecelakaan (blackspot) dan lokasi dengan tingkat kemacetan atau kepadatan tinggi (troublespot).Selain itu, anggota Polantas juga diminta melaksanakan kegiatan dan pendidikan masyarakat lalu lintas untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) serta mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.\"Melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota Polantas dalam melaksanakan tugas Polri di fungsi lantas,\" kata Listyo Sigit tertulis dalam surat telegram itu.Kemudian, Polantas Polri juga diminta bersikap profesional dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi serta transparan dan prosedural tanpa memihak kepada salah satu yang berperkara, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.Polantas Polri harus melaksanakan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memecahkan masalah Kamseltibcarlantas di wilayah masing-masing.Kapolri juga meminta personel melaksanakan kegiatan pembinaan rohani setiap pekan terhadap anggota, guna meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kinerja anggota Polantas.\"Tampilkan sikap anggota Polri yang sederhana dan tidak menampilkan kehidupan yang hedonisme dengan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial atau sedekah,\" tulis Kapolri dalam telegram itu.Tugas pelayanan bidang lalu lintas harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan (pungli). Sebagai bentuk apresiasi, anggota yang berprestasi dan berinovasi di bidang lalu lintas akan mendapat penghargaan; sedangkan personel terbukti melanggar akan mendapat sanksi tegas.Kapolri meminta Korlantas menggelar Apel Arahan Pimpinan (AAP) dan analisis evaluasi agar anggota berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) dan tidak melakukan kegiatan kontraproduktif. Poin terakhir dalam surat telegram tersebut, Kapolri menginstruksikan jajarannya melakukan pengawasan dan pengendalian yang melekat dan berjenjang untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang lalu lintas agar anggota lebih memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.Instruksi Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/10). (Ida/ANTARA)
Gas Air Mata Adalah Penyebab Utama Tragedi Kanjuruhan
Malang, Jawa Timur, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan penyebab utama tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang merenggut 134 nyawa, adalah adanya tembakan gas air mata.Anggota Komnas HAM Choirul Anam di Kota Malang, Jumat, mengatakan penegasan tersebut perlu dia sampaikan karena banyak Aremania atau pendukung Arema FC yang mempertanyakan bahwa penyebab tragedi Kanjuruhan itu bukan akibat tembakan gas air mata.\"Sampai saat ini, kesimpulan kami gas air mata adalah penyebab utama terjadinya tragedi Kanjuruhan,\" kata Choirul.Dia menjelaskan keyakinan bahwa penyebab utama tragedi pascalaga Arema FC melawan Persebaya Surabaya itu adalah gas air mata didukung oleh sejumlah bukti yang dimiliki. Menurutnya, selain tembakan gas air mata, ada pula penyebab lain yang menyebabkan ratusan suporter meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.Saat ini, tambahnya, Komnas HAM sedang melakukan penelusuran terkait regulasi yang ada, dengan meminta keterangan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia Baru (LIB), dan panitia penyelenggara.\"Spektrum itu yang kami lihat. Jadi, ini biar tidak resah semuanya, gas air mata yang ditembakkan ke tribun penonton. Apakah Komnas HAM punya datanya? Punya dokumentasinya? Kami punya,\" tegasnya.Dia menegaskan Komnas HAM juga memiliki video kunci yang bisa menggambarkan posisi gas air mata hingga proses kematian korban. Video tersebut didapatkan Komnas HAM dari korban yang meninggal dunia dalam tragedi itu.\"Kami punya video kunci, terkait itu yang bisa menggambarkan posisi gas air mata sampai proses kematian, yang videonya diambil dari korban. Korban yang meninggal, (ini) clear bagi kami,\" jelasnya.Selanjutnya, Choirul Anam mengatakan data-data tersebut akan dijadikan rekomendasi bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Tidak menutup kemungkinan rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Otoritas Sepak Bola Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), termasuk pihak kepolisian.\"Nanti kalau sudah selesai, direkomendasikan ke siapa, ke siapa pun para pihak, kalau memang FIFA penting untuk kami rekomendasikan, kami rekomendasikan ke FIFA,\" katanya.Dalam beberapa hari terakhir, Komnas HAM masih mengumpulkan sejumlah keterangan dan bukti-bukti terkait peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, termasuk rekaman kamera pengawas (CCTV) di stadion.Sabtu (1/10), kericuhan terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke dalam area lapangan.Kerusuhan tersebut semakin membesar dimana sejumlah flare dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para suporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata.Akibat kejadian itu, sebanyak 134 orang dilaporkan meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Selain itu, dilaporkan juga ada ratusan orang yang mengalami luka ringan termasuk luka berat.(Ida/ANTARA)
LaNyalla: Memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lebih Tepat untuk Indonesia
Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Indonesia lebih tepat mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tumpuan utama APBN, ketimbang Pajak dari rakyat. “Kenapa tepat? Karena Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam, biodiversity hutan dan Iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Juga sumber kekayaan laut yang potensinya luar biasa,” ujar LaNyalla, dalam Seminar Nasional tentang Kebangsaan dan Entrepreneurship di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (21/10/2022). Menurutnya, hal itu sesuai juga dengan konsep yang disusun para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, sebelum dilakukan perubahan Konstitusi pada periode 1999 hingga 2002. “Mereka sangat menyadari Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga sangat tepat bila Konstitusi memerintahkan agar negara menguasai bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” katanya. Artinya, lanjut LaNyalla, mekanisme ekonomi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Supaya tidak memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing. Konsep pertumbuhan ekonomi atau mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat. “Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN negara tersebut,” imbuhnya. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Dan industri-industri lainnya. Termasuk farmasi dan obat-obatan serta industri militer serta industri besar lainnya. Mantan Ketua Kadin Jatim itu menjelaskan, semua negara mulai menyiapkan re-posisi untuk menyongsong masa depan. Seharusnya Indonesia juga melakukan sesuai based on keunggulan masing-masing. LaNyalla mencontohkan Korea Selatan sudah melaunching posisi masa depan sebagai negara industri senjata dan alat berat di Asia. Arab Saudi punya Saudi Vision 2030. Bahkan Uni Emirat Arab konsisten dengan membangun ikon yang menjadi magnet dunia. Mereka sekarang sedang menyiapkan membangun; Replika Bulan di Dubai. Lalu Tiongkok sudah memulai proyek menyulap kawasan gurun mereka menjadi hijau. Gurun yang bisa ditanami. “Sekarang pertanyaannya, lantas Indonesia harus menyiapkan apa? Darimana duitnya jika APBN saja masih harus ditutup dengan utang? Ini karena negara dengan keunggulan komparatif seperti Indonesia malah melakukan copy paste sistem ekonomi yang diterapkan negara dengan keunggulan kompetitif,” papar dia. Oleh karena itu, LaNyalla yakin jika Indonesia kembali mengikuti Peta Jalan yang sudah disusun para pendiri bangsa, terutama Sistem Ekonomi yang memastikan negara berdaulat atas kekayaan alamnya. Maka Indonesia akan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan global di depan mata. “Kita harus kembali kepada Pancasila. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memang mutlak untuk disempurnakan, agar kita tidak mengulangi praktek penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan mengganti sistem demokrasi dan sistem ekonomi Indonesia dengan melakukan copy paste sistem Demokrasi Liberal dan sistem Ekonomi pasar bebas yang kapitalistik,” ujar dia. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Rektor 3 UNISMA, Dr. Ir. Badat Muwahid, M.P. mewakili Rektor UNISMA, Para Dekan, dosen dan ratusan mahasiswa UNISMA. Sementara Ketua DPD RI datang bersama Ketua KADIN Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. (Ida/LC)
Salah Kirim Email, Mendagri Inggris Mengundurkan Diri, Kapan Ketua PSSI?
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri setelah baru dilantik selama 43 hari sebelumnya oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss. Suella Braveman menyatakan mundur dari kabinet karena membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya. Dalam surat pengunduran diri kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya. \"Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi,\" kata Braverman. Menanggapi hal itu akademisi Rocky Gerung mengatakan bahwa kedudukan moral seorang pejabat publik itu sebetulnya menjadi tuntunan masyarakat, bukan elektabilitasnya. Hal ini yang harus dipahami pejabat Indonesia. \"Kalau kita anggap misalnya Perdana Menteri Inggris itu elektabilitasnya tinggi, dia tahu bahwa dia gagal untuk membuktikan janji-janjinya walaupun orang tahu itu karena krisis Eropa yang menyebabkan separuh dari atau bahkan lebih dari separuh penduduk Inggris itu kekurangan dana untuk membeli makanan. Jadi itu pertanggungjawaban dari seorang pemimpin,\" kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (21/10/22). Rocky mengapresiasi bahwa seorang menteri hanya salah mengirim email, memakai email pribadi untuk urusan publik, menyebabkan dia merasa malu. \"Jadi, standar moralnya begitu kan. Mustinya Indonesia kalau dianggap sebagai bangsa yang bermoral, kenapa nggak pakai standarnya Inggris?,\" paparnya. Mengapa itu tak terjadi di Indonesia, sebab menurut Rocky feodalisme bangsa kita masih tinggi, juga karena arogansi di kita masih tinggi. \"Jadi, itu sebetulnya yang jadi sinyal, buat apa elektabilitas pejabat publik kalau etikabilitas itu nol? Jadi, kita mau ajari bangsa ini sebetulnya dengan mencontoh bangsa lain, tapi nanti dibilang itu kan Barat. La justru Barat yang bermutu kalau begitu kan. Jadi, sinisme kita selalu pada mereka yang menganggap Timur itu beretika, ternyata enggak tuh,\" tegasnya. Menurut Rocky, Ketua PSSI, bahkan Menpora, sebaiknya mundur saja. Sebab semua peristiwa publik akan dicatat dalam sejarah. Justru kalau Ketua PSSI mundur, maka selesailah problem etis bangsa Indonesia. Jadi, hal-hal yang teknis macam itu menurut Rocky yang orang anggap pemerintah kok seluruh kabinet ini atau sistem birokrasi Presiden Jokowi, tidak dituntun oleh yang kita sebut noblesse oblesse itu. \"Jadi ketinggian moral itu kok hilang ya, padahal bangsa ini selalu dielu-elukan sebagai negara atau bangsa dengan moral standing yang kuat,\" tegasnya Ricky memandang euforia politk kita hari ini adalah euforia material, bukan euforia spiritual. Padahal, konstitusi kita minta presiden untuk pertahankan status etis dari kedudukan dia sebagai Presiden. Dan di situ kita gugat. \"Jadi kalau kita bilang 0% itu sebetulnya untuk mengembalikan etika politik. Dua puluh persen (20%) itu pengkhianatan etis dalam demokrasi,\" paparnya. Jika sampai hari ini Ketua PSSI tidak mundur lantaran tidak ada penghormatan pada lembaga yang dibuat oleh negara untuk menyelesaikan soal ini. \"Justru kalau dia bersifat rekomendasi itu adalah proposal moral paling tinggi itu. Kalau sampai teguran hukum itu orang pasti akan malu. Jadi, memimpin pertanggungjawaban secara etis itu yang ditunggu oleh publik, yang bagi bangsa yang adiluhung itu yang diutamakan sebetulnya,\" pungkasnya. (sws, Ida)
Manajemen Arema FC Dimintai Keterangan oleh Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan
Malang, Jawa Timur, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta keterangan kepada manajemen Arema FC terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur usai laga melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10) lalu.Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang diperlukan oleh Komnas HAM dari keterangan manajemen Arema FC terkait tragedi yang menewaskan 134 orang tersebut.\"Untuk manajemen Arema FC, kami melakukan pendalaman. Seperti keterkaitan antara PSSI dengan klub, PT LIB dengan klub, termasuk hubungan broadcaster dengan klub,\" kata dia. Ia menjelaskan, hubungan yang saling terkait tersebut saat ini tengah didalami Komnas HAM, terutama menyangkut soal regulasi yang dibuat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) termasuk yang diadopsi dari Otoritas Sepak Bola Dunia, FIFA.Menurutnya, distribusi terkait regulasi keamanan yang sudah disiapkan oleh PSSI termasuk yang mengadopsi ketentuan FIFA tersebut ditelisik lebih dalam. Selain itu, Komnas HAM juga mendalami keterangan dari Ketua Panpel Arema FC dan Security Officer Arema FC.\"Regulasi yang dibuat PSSI, maupun yang diadopsi dari FIFA bagimana distribusinya, misalnya soal regulasi keamanan bagaimana distribusinya. Sehingga kita melihat spektrum kejadian Kanjuruhan ini secara luas, itu yang kami dalami,\" ujarnya.Ia menambahkan, ia ingin melihat tata kelola sepak bola Indonesia lebih dalam terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Apakah regulasi yang ada, diterapkan dengan baik atau hanya menjadi sebuah aturan semata.\"Karna fakta-fakta sebelumnya memang ya cuma lokakarya. Kalau lokakarya itu hanya sertifikat keikutsertaan lokakarya bukan sertifikasi dalam konteks ada ujinya, dan sebagainya,\" katanya.Pada Sabtu (1/10), terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke dalam area lapangan.Kerusuhan tersebut semakin membesar dimana sejumlah suar dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan berusaha menghalau para suporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata.Akibat kejadian itu, sebanyak 134 orang dilaporkan meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Selain itu, dilaporkan juga ada ratusan orang yang mengalami luka ringan termasuk luka berat. (Ida/ANTARA)
Komnas HAM Belum Pernah Melakukan Penyelidikan Kasus KM 50
Jakarta, FNN – Pengacara senior Wirawan Adnan berpendapat bahwa Komnas HAM tak pernah melakukan penyelidikan kasus KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Apa yang dilakukan Komnas HAM hanyalah laporan pemantauan. Menurutnya, Komnas HAM bersifat enggan untuk menyelidiki kasus KM 50. Pendapatnya disampaikan dalam acara webinar, “Menggugat Peran Satgassus Merah Putih dalam Peristiwa Pembantaian 6 Pengawal HRS di KM 50” pada Kamis, 20 Oktober 2022. Sebelumnya, pada 7 Desember 2020 telah terjadi penembakan di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Kejadian ini menewaskan 6 anggota laskar FPI dan penembakan itu dilakukan oleh 3 anggota polisi, yaitu Briptu Fikri Ramadhan, Ipda Elwira Priadi, dan Ipda Yusmin Ohorella. Wirawan mengatakan, alasan Komnas HAM hanya melakukan pemantauan dan bukan penyelidikan adalah karena Komnas HAM hanya menggunakan wewenangnya sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. “Perannya Komnas HAM pada waktu itu adalah cerminan pemerintah yang unwilling. Itu memang tidak bersedia mengungkap. Nah selama ini, (dalam) pengamatan kami adalah bahwa Komnas HAM itu belum pernah melakukan apa yang disebut sebagai penyelidikan,” jelas Wirawan. Sekarang ini kepengurusan Komnas HAM sudah baru dan periodenya 2022 hingga 2027. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyelidikan serius dan jauh dari rasa enggan. “Kalo bisa terungkap kasus KM 50, juga akan mudah terungkap tentang ada Satgassus Merah Putih dan yang lainnya,” tegasnya. Diskusi webinar ini dihadiri oleh beberapa tokoh. Mulai dari Letjen Purn. Yayat Sudrajat (Mantan Sesmenko Polhukam), Heru Susetyo (Advokat HAM), Rizal Fadhillah (Pemerhati Kebangsaan), Aziz Yanuar (Pengacara), hingga Marwan Batubara (TP3). (Fer)
Presiden Berupaya “Bungkam” Stadion Kanjuruhan?
Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) STADION Kanjuruhan, Kabupaten Malang, akan diruntuhkan total setelah peristiwa penembakan gas air mata polisi pada Sabtu, 1 Oktober 2022, lalu yang menelan korban 134 penonton dari Aremania tewas. Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Istana Negara, pada Selasa, 18 Oktober 2022. Alasannya, supaya memenuhi standar FIFA. Keamanan di stadion tersebut dinilai tak layak, sehingga harus ada renovasi total yang dilakukan nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR). “Stadion Kanjuruhan di Malang akan kita runtuhkan. Kita bangun lagi sesuai standar FIFA. Kita jadikan contoh standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton dan pemain,” ujar Jokowi. “Lha koq stadionnya (benda mati) yang disalahkan, kan gas air mata polisi dan PSSI yang salah? Dari dulu ngeles dan mengelak berkilah terus, tidak berjiwa besar. Berjiwa kerdil?” begitu komentar netizen di grup WhatsApp. Padahal, Stadion Kanjuruhan tersebut menjadi “saksi bisu” yang jika diminta kesaksiannya terkait penembakan gas air mata polisi itu bisa “bicara” secara faktual tanpa rekayasa pihak tertentu yang ingin menutupi kejadiannya. Benar dengan apa yang ditulis wartawan senior Tjahja Gunawan. Penyelesaian peristiwa Kanjuruan itu dengan pendekatan “proyek”. Digusur dan diratakan, untuk kemudian dibangun kembali dengan dalih agar sesuai standar FIFA. Jika pada akhirnya Stadion Kanjuruhan yang diresmikan semasa Presiden Megawati Soekarnoputri pada 9 Juni 2004 (kini berusia 18 tahun) itu benar-benar digusur, sesuai perintah Presiden Jokowi, jelas ini adalah upaya legal menghilangkan atau merusak TKP atas “peristiwa kriminal”. Sehingga, tidak ada lagi “bukti” dan petunjuk terkait hilangnya nyawa 134 penonton Aremania itu. Padahal, meski “bisu”, Stadion Kanjuruhan masih bisa “bicara” sebagai saksi atas apa yang terjadi di dalamnya. Stadion Kanjuruhan terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, itu kapasitasnya 30.000 penonton. Stadion yang dibangun dengan biaya Rp 35 miliar ini menjadi markas Arema FC yang bermain di Liga 1 dan Persekam Metro FC yang bermain di Liga 3. Hapus CCTV Kabar mengejutkan datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang mengungkap berbagai temuan soal CCTV yang merekam peristiwa Stadion Kanjuruhanmenyusul tewasnya 134 penonton Aremania. Salah satunya adalah adanya rekaman CCTV selama 3 jam saat kejadian yang sudah dihapus. Rekaman yang dihapus yaitu setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022. Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3 : 2 untuk Persebaya, penonton turun ke stadion, dan rangkaian Baracuda melakukan evakuasi terhadap tim Persebaya. “Dapat terekam melalui CCTV yang berada di Lobby Utama dan Area Parkir,” demikian tertuang dalam dokumen TGIPF Kanjuruhan yang sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada 14 Oktober 2022. Rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat merekam peristiwa dengan durasi selama 1 jam 21 menit. “Selanjutnya rekaman hilang (dihapus) selama 3 jam, 21 menit, 54 detik,” tulis dokumen TGIPF. Rekaman baru muncul kembali kemudian, selama 15 menit saja. Walhasil, hilangnya durasi rekaman CCTV ini menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga, TGIPF melaporkan bahwa mereka sedang berupaya untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Mengapa rekaman selama 3 jam, 21 menit, 54 detik itu sampai “hilang” dan harus diminta ke Mabes Polri? Penghilangan (penghapusan) petunjuk rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan ini mengingatkan kembali “hilangnya” CCTV saat menjelang tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Belakangan terungkap di persidangan Ferdy Sambo, tim JPU menyebut, nama Tim CCTV yang menghapus CCTV di rumah dinas Duren Tiga, sama dengan Tim CCTV KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Tidak hanya itu. Penghilangan TKP KM 50 juga akan dilakukan atas Stadion Kanjuruhan. Konfirmasi soal ini sudah disampaikan Presiden Jokowi dengan alasan disesuaikan dengan standar FIFA. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut mengarah adanya kesalahan konstruksi Stadion Kanjuruhan sebagai penyebab tewasnya korban penembakan gas air mata polisi. Jelas sekali, Jokowi terkesan “melindungi” kesalahan fatal polisi yang telah menembakkan gas air mata ke arah penonton di atas tribun. Padahal, TGIPF menyimpulkan bahwa gas air mata menjadi pemicu utama kepanikan penonton yang berujung meninggalnya 132 orang (kini 134 orang)! Jadi, bukan karena fasilitas stadion yang “tidak sesuai” standart FIFA. Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua TGIPF telah menegaskan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antarsuporter! “Perlu saya tegaskan, tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antarsuporter. Sebab pada pertandingan itu suporter Persebaya tidak boleh ikut menonton,” tegas Mahfud MD. Pernyataan Presiden Jokowi yang “menyalahkan” kondisi Stadion Kanjuruhan hingga menyebabkan tewasnya 134 korban Aremania karena saling berdesak-desakan itu, jelas kontroversi dengan fakta medis dan rekaman dalam video yang beredar. Untuk mencari penyebab sebenarnya atas meninggalkan dua putrinya, Devi Athok Yulfitri, warga Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, mengajukan otopsi ulang untuk dua putrinya yang meninggal saat peristiwa Kanjuruhan. Dua anak Devi yakni Natasya (16) dan Nayla (13) masuk dalam daftar korban tewas saat pertandingan Arema Vs Persebaya. Melansir Kompas.com, Ahad (16/10/2022, 14:34), Devi bersedia melakukan otopsi untuk kedua anaknya agar proses hukum atas tragedi tersebut segera terungkap. “Supaya menjadi terang, apa sebenarnya yang menyebabkan meninggalnya kedua anak saya dan 130 korban lain dalam tragedi itu,” ungkap Devi, saat ditemui, Sabtu (15/10/2022). Menurut Devi, ia sempat kecewa dengan pernyataan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo yang menyebut gas air mata tak mematikan. Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya. Ini karena saya melihat sendiri kedua anak saya, tubuhnya menghitam, keluar darah dari hidung, dan mengeluarkan busa. Bagi saya ini adalah genosida,” kata dia. Devi juga mengajak keluarga korban lain bersedia otopsi ulang agar penyebab tewasnya para korban segera diketahui. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya,” ujar dia. Fakta medis tersebut jelas. Serbuk yang menyebar di udara yang ditembakkan polisi itulah sebagai penyebab mengapa mereka tewas. Bukan karena fasilitas stadion yang disebut-sebut belum berstandar FIFA. Masih kurang bukti? (*)
Heru, Gubernur Gratisan Terus Lakukan Pembunuhan Karakter terhadap Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali meja pengaduan masyarakat yang ada di Balaikota menuai sorotan publik. Beberapa menilai langkah Heru Budi sebagai tindakan mundur ke belakang, karena pada masa Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan sempat ditiadakan. Anies telah membuat layanan pengaduan warga secara digital, yakni aplikasi Jakarta Kini atau JaKi. Demikian perbincangan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record, Jumat (21/10/2022). Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief menyatakan gaya pengaduan yang dilakukan oleh Heru Budi sama seperti era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Sebenarnya gaya pengaduan ini gaya zaman Ahok banget ya,” ungkap Hersu. Cara yang mungkin dipakai untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies Baswedan adalah dengan mengundang massa sebanyak mungkin datang dan membuat laporan ke Balai Kota. Kemudian, menurut Agi Betha, Heru Budi merupakan pejabat yang ditunjuk selama dua tahun ke depan, bukan pejabat yang mendapatkan suara dari rakyat DKI Jakarta maupun Pemilu yang seharusnya dia tidak membuat narasi yang berbunyi akan menghidupkan kembali program-program yang sebelumnya tidak dijalankan. “Bahkan beberapa netizen menyebutnya dengan pejabat give away atau gratisan,” ujar Agi. Selain itu, Agi menyebut persoalaan ini juga mendapatkan reaksi dari sebagian anak muda. “Sudah dibikin oleh milineal Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta dalam pengaduan, kenapa itu tidak difungsikan lagi,” sambungnya. Lebih lanjut, Hersubeno mengatakan tidak menginginkan situasi seperti ini yang mengarah kepada pembelahaan. Hersu berpesan seharusnya Heru Budi fokus pada persoalaan meneruskan pembangunan di Jakarta. “Tidak usah macam-macam deh, nanti anda dikenang sangat buruk, kalau anda malah mengubah-ubah kinerja yang sudah bagus dengan tujuan untuk menjatuhkan pak Anies,” pungkasnya. (Lia)
Innalillaahi 63 Persen Anak Meninggal Dunia di RSCM Akibat Gagal Ginjal Akut
Jakarta, FNN - Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta menerima pasien Gangguan Ginjal Akut Atipikal Progresif (GgGAPA) sebanyak 49 pasien periode Januari sampai 20 Oktober 2022. Direktur Utama RSCM Jakarta Lies Dina Liastuti memaparkan rincian pasien sebanyak 2 kasus pada Januari, 1 kasus pada Maret, 3 kasus pada bulan Mei, 2 kasus di bulan Juni, 1 kasus di bulan Juli, 8 kasus di bulan Agustus, 20 kasus pada September, dan 12 kasus pada Oktober 2022. Lies juga menyebutkan pasien yang dirujuk berasal dari berbagai rumah sakit seperti RSUD, rumah sakit swasta, dan puskesmas. Bahkan, terdapat pasien dari luar Jakarta yakni dari Batam. Sementara itu, Lies menyampaikan angka kematian pasien lebih dari 50% yaitu mencapai 63% dari 49 orang. “Angka kematiannya 63 persen dari 49 orang. Lebih dari 50 persen. Jadi yang pulang atau yang hidup cuma 7 orang. Yang masih dalam perawatan 11 orang. 10 pasien masih di Ruang PICU (Pediatric Intensive Care Unit), dan 1 masih di Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena baru masuk (pasiennya),” kata Lies dalam konferensi pers di RSCM, Jakarta, Kamis (20/10/22). Saat ini, pasien didominasi oleh balita dengan umur paling muda sekitar 8 bulan dan paling tua berusia 8 tahun. Lies mengatakan sampel obat yang pernah pasien konsumsi saat ini masih diteliti di laboratorium yang berkerja sama dengan RSCM. Namun hingga saat ini hasilnya masih belum keluar. “Kami lagi menunggu karena hasil yang ke kami itu baru enam (sampel obat dari enam pasien), baru keluar hasilnya dari yang semua kami kirim. Semua sampel sudah kami kirim, tinggal hasilnya. Tapi dari hasil enam itu, ada yang sudah kelihatan bahwa kita membutuhkan antidot-nya,”katanya. Lies menegaskan, pihaknya masih belum mengetahui penyebab pasti gagal ginjal akut progresif atipikal. Akan tetapi, imbuhnya, terdapat kemungkinan intoksikasi zat berbahaya seperti ethylene glycol (EG) yang masuk melalui mulut. (Lia)
POPULER
