ALL CATEGORY
Sambil Menahan Tangis, Bharada E Menyesali Perbuatannya
Jakarta, FNN - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) menjalani sidang perdana dengan pembacaan dakwaan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Selasa (18/10/22) di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bharada E buka suara usai sidang, dia pun menyampaikan permintaan maaf ke keluarga Brigadir J dengan menahan tangis. “Saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus,” kata Bharada E. Kemudian, Bharada E juga menyesali perbuatannya. Dia mengatakan tindakan tersebut dilakukan dengan terpaksa karena dia hanya seorang anggota Polri yang menuruti perintah Ferdy Sambo. “Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal,” sambungnya. Untuk diketahui, Richard Eliezer didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma\'ruf. Adapun dakwaan yang disangkakan adalah Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Persidangan dipimpin Wahyu Iman Santoso sebagai ketua majelis hakim, didampingi Morgan Simanjutak dan Alimin Ribu Sujono sebagai anggota. (Lia)
Universitas Muhammadiyah Demo Tolak Kenaikan BBM
Jakarta, FNN – Unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih terus berlanjut. Di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, kembali digelar aksi tolak kenaikan harga BBM dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan jumlah massa aksi sekitar 100 orang hadir pada pukul 15.00 WIB, Selasa (18/10/2022). Terlihat massa aksi datang dengan sejumlah atribut, mulai dari jas almamater, bendera, dan spanduk yang di antaranya bertuliskan \"Tolak Kenaikan Harga Bbm Bersubsidi\" dan \"Rakyat Menjerit\". Adapun tuntutan dari aksi tersebut adalah menolak dan kembali menurunkan harga BBM bersubsidi. Dan, massa aksi akan terus melakukan unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM bersubsidi bila Pemerintah belum juga memenuhi tuntutan yang dilayangkan. Selain dari orasi, nyanyian, dan pembacaan puisi. Massa aksi juga melakukan pembakaran ban di tengah aksi. (Rac)
Polisi Diinstruksikan untuk Siaga Menghadapi Bencana Hidrometeorologi
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan antisipasi dini dan siaga dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir, curah hujan tinggi, longsor, angin kencang, maupun kekeringan di daerah.Instruksi Kapolri tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor:STR/760/X/Ops.2./2022 yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Pol. Agung Setya atas nama Kapolri tertanggal 12 Oktober 2022.\"Dalam rangka antisipasi secara dini dan guna mengurangi dampak akibat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain-lain sebagai akibat anomali cuaca tingginya curah hujan yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, maka disampaikan arahan,\" demikian isi surat telegram Kapolri tersebut seperti dikutip di Jakarta, Selasa.Total terdapat delapan arahan yang diberikan Kapolri dalam telegram tersebut.Pertama, seluruh jajaran Polri di wilayah-wilayah dengan curah hujan tinggi berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diminta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat guna melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak akibat bencana, baik terhadap manusia, harta benda, dan fasilitas umum.Kedua, pimpinan Polri di wilayah diminta memeriksa kesiapsiagaan personel dan perlengkapan penanggulangan bencana secara terpadu dengan instansi terkait agar sewaktu-waktu siap dan mudah untuk digerakkan.Ketiga, mendirikan posko penanganan banjir di polres dan polsek pada wilayah rawan banjir dengan dilengkapi peralatan SAR yang siap dioperasikan, seperti perahu karet, jaket pelampung, genset, lampu darurat, dan senter.Keempat, jajaran Polri di daerah diimbau melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan nomor darurat (call center) kepada masyarakat di daerah rawan terdampak bencana untuk mempermudah arus informasi dan pemberian pertolongan.\"Kelima, pasang tanda-tanda petunjuk menuju titik kumpul maupun jalur evakuasi ke tempat aman apabila sewaktu-waktu terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya,\" menurut surat Kapolri itu.Arahan keenam, kepada daerah-daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi, Kapolri meminta jajarannya bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendirikan posko penanganan bencana secara terpadu, posko atau tempat pengungsian yang memadai, serta dapur umum.Ketujuh, Kapolri memerintahkan kepada seluruh kapolres dan kapolsek untuk turun langsung ke lapangan guna mengendalikan arus lalu lintas akibat banjir atau genangan di jalan akibat hujan deras.Arahan terakhir, Kapolri minta ada penempatan petugas-petugas pada ruas jalan yang tergenang banjir dan memasang rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat mengambil jalur alternatif aman.Pemerintah mengeluarkan peringatan dini terkait ancaman bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Indonesia akibat curah hujan tinggi pada bulan Oktober. (Ida/ANTARA)
Stadion Kanjuruhan akan Dibangun Ulang Sesuai Standar FIFA
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, akan diruntuhkan dan dibangun kembali sesuai dengan standar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).\"Tadi saya juga menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kami runtuhkan dan kami bangun lagi sesuai dengan standar FIFA,\" kata Jokowi setelah memberikan pernyataan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.Menurut Jokowi, pembangunan kembali Stadion Kanjuruhan tersebut akan menerapkan fasilitas lebih memadai. Stadion Kanjuruhan yang baru itu nantinya juga akan menjadi contoh stadion di Indonesia dengan fasilitas yang menjamin keselamatan penonton, pemain, hingga suporter.\"Sebagai contoh, standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik menjamin keselamatan penonton dan pemain dan juga untuk suporter,\" tambahnya.Terkait anggaran untuk pembangunan ulang Stadion Kanjuruhan tersebut, kata Jokowi, akan ditanggung oleh Pemerintah pusat.Pertemuan antara Jokowi dan Infantino di Istana Merdeka, Selasa siang, melahirkan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama-sama melakukan transformasi sepak bola di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas tragedi yang menewaskan 132 orang usai laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, pada Sabtu (1/10).Jokowi dan Infantino juga berdiskusi terkait berbagai aspek sepak bola, seperti manajemen stadion, manajemen keamanan pertandingan sepak bola, manajemen pertandingan, hingga manajemen suporter.Selain itu, Jokowi mengatakan FIFA juga akan berinvestasi dalam banyak hal, seperti membantu penerapan standar keselamatan dalam penyelenggaraan sepak bola, pembinaan suporter, pembangunan stadion, hingga mengembangkan sekolah sepak bola di Indonesia.\"Tadi, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan bahwa FIFA ingin investasi banyak di Indonesia, dalam hal yang tadi berkaitan dengan stadion, keselamatan, suporter, sekolah sepakbola yang ada di Indonesia,\" ujar Jokowi.Guna mendukung transformasi sepak bola di Tanah Air, FIFA akan berkantor di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen segera menyiapkan kantor FIFA tersebut. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu ialah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Ida/ANTARA)
Relawan Anies Baswedan Mulai Digandeng Perwakilan NasDem di Malaysia
Kuala Lumpur, FNN - Perwakilan Partai NasDem di Malaysia mulai menggandeng Relawan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.Ketua Perwakilan Partai NasDem di Malaysia Tengku Adnan di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan terkait besarnya antusias dukungan gerakan arus bawah, maka perwakilan Partai NasDem di Malaysia mulai menggandeng para Relawan Anies Baswedan untuk mendukung pencalonan sebagai capres pada Pemilu 2024.Adnan mengatakan ramah tamah bersama para tokoh masyarakat Indonesia pendukung Anies Baswedan di sekitar wilayah Gombak dan Selangor yang terkenal padat dengan jumlah penduduk asal Indonesia itu menjadi kegiatan perdana mereka dalam memulai gerakan. “Menyusul beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tersebar di beberapa wilayah,” ujar dia.Dalam kegiatan itu, menurut dia, mereka mendorong agar Relawan Anies Baswedan di Malaysia melakukan budaya politik santun sehingga keharmonian antarmasyarakat tetap terjaga dengan baik meskipun berbeda pilihan calon presiden (capres).Ia mengatakan relawan pendukung Anies di Malaysia harus menjadi contoh yang baik dalam berkampanye di berbagai kanal daring maupun luring, dan tidak mudah terpancing dengan berbagai provokasi yang bisa mengakibatkan perpecahan antarpendukung.“Pilpres sebelumnya sudah cukup menjadi pengalaman kita semua untuk dewasa dalam berpolitik. Tiba saatnya kita berpolitik dengan adu gagasan keunggulan manifesto calon Presiden RI masing-masing,” kata Adnan.Dalam kegiatan ramah tamah itu para relawan menggalang aspirasi yang diinginkan masyarakat apabila Anies Baswedan menjadi Presiden RI terpilih kelak.Aspirasi tersebut, ujar Adnan, nantinya akan disampaikan kepada Anies Baswedan agar menjadi bagian dari manifestonya sebagai capres dalam menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia, khususnya terkait kesejahteraan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia.Menurut dia, Deklarasi Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI 2024 dari Partai NasDem yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh pada 3 Oktober 2022 menjadi titik terang bagi para kader NasDem dan Relawan Pendukung Anies Baswedan.Menurut Adnan, Deklarasi Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI dari Partai NasDem menjadi inspirasi dan memberikan masyarakat waktu yang panjang untuk mempelajari dan mengamati dengan matang capres yang akan mereka dukung.(Ida/ANTARA)
Karena Kasus Sambo, Tingkat Kepercayaan Publik kepada Polri Menurun
Jakarta, FNN - Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri mengalami penurunan 13 persen karena adanya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. \"Kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan masyarakat kepada polisi menurun 13 persen, dari 72,1 persen (sebelum kasus) menjadi 59,1 persen,\" kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Survei dilakukan pada 11--20 September 2022 kepada 1.200 responden di 34 provinsi dan menggunakan metode riset kualitatif dengan analis media, Focus Group Discussion (FGD), dan indepth interview. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview) dengan margin of error (Moe) survei ini sekitar 2,9 persen. Menurut dia, tingkat kepercayaan publik kepada Polri pernah mencapai 87,8 persen pada tahun 2018. Namun, setelah Pilpres 2019 kepercayaan terhadap polisi menurun pada angka 72,1 persen dan kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan pada polisi kembali menurun ke angka 59,1 persen. Ardian menyebutkan, ketika kepercayaan pada polisi menurun, maka semakin banyak segmen masyarakat yang tak percaya pada polisi sebagai sebuah institusi. Khususnya, masyarakat yang tingkat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di kota, sebanyak 51,3 persen menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi. Masyarakat yang tinggal di pedesaan, sekitar 32,1 persen menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi,\" ujarnya. Dari sisi gender, lanjut dia, laki-laki yang lebih banyak tak percaya dengan polisi. Sebanyak 39,3 persen masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi. Sementara, sebanyak 36,1 persen masyarakat yang berjenis kelamin perempuan menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi, ucapnya. Dari sisi pemeluk agama, kata Ardian, pemeluk yang beragama Islam lebih banyak yang tak percaya. Sekitar 38,6 persen masyarakat yang memeluk agama Islam kurang/tidak percaya terhadap polisi dan sekitar 29,3 persen masyarakat yang beragama non-Islam menyatakan kurang/tidak percaya terhadap polisi. Kasus Paling Dramatis Dia berpendapat kasus Ferdy Sambo merupakan kasus yang paling dramatis di Tahun 2022. Menurutnya, ada lima hal yang membuat kasus itu paling dramatis. Pertama, kasus Ferdy Sambo didengar atau diketahui oleh mayoritas masyarakat Indonesia (di atas 75 persen). Tak banyak dalam sejarah kasus yang didengar lebih dari 75 persen populasi negaranya, ujarnya. Masyarakat yang tidak pernah mendengar kasus ini hanya 7,1 persen dan sebanyak 5,4 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Kedua, kasus Ferdy Sambo didengar oleh berbagai lapisan masyarakat. Dari tingkat usia, yang berusia di bawah 30 tahun (94,4 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini. Yang berusia 30–39 tahun (88,5 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini. Yang berusia 40– 49 tahun (89,1 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini. \"Bahkan, yang berusia di atas 50 tahun (81,6 persen) menyatakan pernah mendengar kasus ini,\" ujarnya. Ketiga, kasus Ferdy Sambo bertahan menjadi pembicaraan publik berbulan-bulan. Keempat, kasus Ferdy Sambo seperti drama yang penuh isu panas dan perubahan karakter. Dari kasus polisi tembak polisi, berubah ke isu perselingkuhan. Lalu kasus ini bertambah kaya dengan adanya elemen \"obstruction of justice\" (aparat negara yang berbohong menghalangi terbuka nya kasus yang sebenarnya. Akibat tindakannya itu, pencari keadilan terhalangi). Motif kasus berubah lagi menjadi kasus suami bela istri, penyalahgunaan jabatan, juga tuduhan uang gelap judi daring, hingga uang narkoba. Kasus Ferdy Sambo cukup dramatis selayaknya sinetron yang populer, tutur Ardian. Faktor kelima, kasus Ferdy Sambo membuat kasus kepercayaan pada polisi menurun 13 persen, dari 72,1 persen (sebelum kasus) menjadi 59,1 persen. (Ida/ANTARA)
Sidang Perdana Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Jakarta, FNN – Sidang perdana dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022). Sidang yang dijadwalkan pukul 09.40 WIB, sempat molor dan berpindah ke Ruang Sidang Wirjono Projodikoro 1 yang lebih besar dari Ruang Sidang Ali Said karena pengunjung sidang melebihi kapasitas ruangan, hingga sidang dibuka sekitar pukul 11.30 WIB oleh Hakim Ketua Heneng Pujadi. Agenda sidang pertama adalah pembukaan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, Bambang Tri Mulyono yang diwakili oleh lima kuasa hukumnya, Eggi Sudjana, Ahmad Khozinudin, dkk. Ada empat pihak tergugat, mulai dari Tergugat 1, Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Tergugat 2, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Tergugat 3, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI). Dan Tergugat 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Gugatan yang dilayangkan adalah Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa penyerahan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan/palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Dalam persidangan perdata tersebut, Eggi Sudjana mempertanyakan kehadiran para tergugat yang seharusnya tidak boleh diwakili. Terkhusus Jokowi yang diwakili oleh pihak Kejaksaan Agung yang dianggap tidak hadir oleh Majelis Hakim karena tidak membawa surat kuasa. Dan, sehubungan dengan kurang lengkapnya dokumen dari pihak penggugat maupun tergugat, persidangan ditunda dan dilanjutkan pada Senin, 31 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. Eggi dan para pengunjung sidang berharap agar Jokowi datang sendiri, sebab gugatannya terhadap personal. “Pada tanggal 31 Oktober kita berharap, saya sudah omong di depan Majelis Hakim, Jokowi harus hadir. Apabila Jokowi tidak hadir juga, kita berharap Hakim memutuskan dengan pasti ijazahnya palsu,\" ucap Eggi selepas sidang. “KSP mau membantah atau apa, silakan ke sini. Siapkan yang jagoan-jagoan lawyer itu, lawyer dikasih kuasa, lawan kita,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama Eggi menjelaskan, yang perlu dilakukan adalah edukasi hukum dan menaatinya. “Jadi, itu yang harus diberikan edukasi hukum. Ini bukan sok jago-jagoan, tapi hak hukum. Oleh karena itu, sudilah kiranya Presiden Jokowi yang terhormat, mengertilah hukum dan taatilah hukum sesuai sumpah jabatan anda,” ucap Eggi tegas. “Pasal 9 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan Presiden dan Wakil Presiden akan menjalankan Undang-undang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya bagi Nusa dan bangsa. Tapi, kenapa digugat gak datang? Berarti Anda mengingkari sumpah Anda sendiri,” terang Eggi. (Rac)
Rocky Gerung: Ngapain Syarat Presiden Harus Sarjana, Kalau Sarjana Gak Bisa Mikir Buat Apa?
Jakarta, FNN - Dugaan ijazah palsu milik Presiden Jokowi terus bergulir, tak hanya di kalangan bawah, tetapi juga di kalangan atas. Tampaknya masyarakat penasaran dengan ini. Oleh karena itu, harapan masyarakat agar Presiden Jokowi tak hanya menghadirkan teman-temannya di UGM maupun SMA, tetapi juga wajib hadir ke persidangan karena kasus ini sudah masuk ranah hukum. Pengamat politik Rocky Gerung memaklumi kecurigaan masyarakat terhadap kejujuran Joko Widodo. Namun demikian, apa masih berguna menggugat ijazah sekarang mengingat, Jokowi dipastikan tidak bakal mencalonkan lagi jadi presiden tahun 2024. \"Jadi, kecurigaan ada di setiap sudut gang. Bahkan, kecurigaan terhadap apa benar presiden kita kemarin itu berijazah apa tidak. Padahal, sebetulnya apa pentingnya sih ijazah. Kan kalau dia sudah memimpin, selesai. Tetapi orang menuntut justru aturan yang mensyaratkan seseorang itu harus sarjana. Jadi bagian ini sebenarnya juga ngaco. Ngapain nuntut presiden jadi sarjana tuh. Ya bagus juga kalau dia sarjana, tapi kalau dia sarjana tapi tidak bisa berpikir, apa gunanya tuh,\" kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (17/10/22). Menurut Rocky, ijazah hanya selembar kertas sebagai bukti pernah belajar, bukan bukti pernah berpikir. \"Seringkali saya katakan ijazah itu tanda seseorang pernah belajar, bukan karena dia pernah berpikir. Itu prinsipnya dulu tuh. Nah, kalau begitu, nanti kita melihat bahwa memang ada kualifikasi tertentu, yaitu kemampuan untuk membuat desain pikiran,\" paparnya. Rocky mencontohkan Susi Pudjiastuti yang tak punya ijazah SMA tetapi bisa berpikir. \"Ibu Susi itu akhirnya mesti nyari-nyari ijazah SMA atau apa yang orang nggak pentinglah, ngapain,\" terangnya. Jadi, soal ijazah Jokowi, Rocky menyarankan agar nanti saja kan kalau betul-betul kekuatan rakyat menginginkan, sebaiknya dianulir saja ijazah itu. \"Sebaliknya, ada yang punya Profesor berderet-deret sebagai pemimpin, itu juga enggak bisa mikir. Kan itu yang terjadi kan. Dan masih menunggu lagi dapat guru besar dari mana-mana,\" tegasnya. Soal testimoni Rektor UGM, menurut Rocky hal itu sia-sia belaka. \"Kembali pada pembuktian ijazah tadi, keterangan Ibu Rektor itu nggak ada gunanya. Karena palsu tidaknya ijazah itu mudah diforensik. Jadi kan sama dengan mencari tahu ini uang palsu atau beneran. Ya bandingkan saja dengan uang benarnya. Apa? Ya semua ijazah itu sama dengan uang, ada jejak kimianya tuh. Jadi kertasnya palsu apa enggak? Kan kertas ijazahnya itu kan kertas yang khusus. Jadi beda. Kan saya pakai kertas yang saya punya tahun ‘50 sama kertas tahun ‘90 beda. Beda kualitasnya atau beda pabrik yang ngeprint. Printingnya juga bisa. Itu teknologi dengan mudah bisa membedakan ini uang palsu, ini uang benar, ini ijazah palsu, ini ijazah bener. Jadi bukan karena keterangan administrasi dari Rektor. Orang juga tahu itu bahwa Rektor bisa saja beri keterangan, tetapi pembuktian palsu tidaknya itu terhadap barangnya. Kan itu,\" paparnya. Perihal ini menurut Rocky nanti di pengadilan pasti akan dibuka, secara teknis ini palsu atau aspal (asli tapi palsu) karena kertasnya beda dengan kertas cetakan pada mereka yang betul-betul memperoleh ijazah. Namun demikian Rocky menyarankan bahwa masyarakat mesti kasih satu sinopsis bahwa publik memang akhirnya mengintai dan mencari-cari apa yang bisa membuat Presiden Jokowi dipermalukan. \"Kira-kira begitu kan. Tentu kita ingin supaya ya dipermalukan, tapi apa ujungnya tuh. Kan tetap, Presiden Jokowi mungkin bisa bilang iya memang ini ada soal, tapi saya sudah selesai jadi presiden. Itu juga apologi. Jadi tetap satu Indonesia itu nuntut. Nah itu sebetulnya bagus karena Indonesia menuntut penyelesaian di pengadilan dan itu silakan berdebat di pengadilan. Saya mendorong supaya Pak Presiden juga cari arsipnya, kasih tahu saja ini ijazah saya dan silahkan dideteksi pakai mungkin alat untuk memeriksa Dollar palsu atau Rupiah palsu, sama juga. Gampanglah secara teknis,\" pungkasnya. (ida/sws)
Politik Identitas Harus Dikelola Agar Tak Menghambat Demokrasi
Jakarta, FNN - Pengamat politik Islam Yon Machmudi mengingatkan bahwa politik identitas harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.Dalam siaran pers Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada (Permika) yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, Yon Machmudi mengingatkan bahwa tidak selamanya politik identitas itu bersifat negatif atau destruktif.\"Politik identitas merupakan salah satu realitas yang ada di Indonesia, yang keberadaannya tidak dapat ditolak oleh siapapun,\" kata Yon dalam diskusi yang diselenggarakan Permika di Montreal, Kanada, dengan tema “Kontestasi Politik Identitas di Indonesia; antara Peluang dan Tantangan\".Oleh karena itu, Yon Machmudi PhD yang juga Kepala Program Studi Pascasarjana Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan politik identitas harus dikelola dengan baik, sehingga tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.Namun, dia menyayangkan politik identitas yang terjadi di Indonesia selama ini cenderung melampaui batas dan digunakan sebagai alat kepentingan politik praktis sehingga terlepas nilai-nilai demokratis.Padahal, menurut Yon, sejak lahir manusia telah memiliki identitas. Identitas itu kemudian terus berkembang dan berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk identitas baru yang lebih kuat dan besar.\"Identitas adalah penanda keragaman, sehingga identitas yang beragam tersebut harus dikelola, bukan sebaliknya dimonopoli oleh pihak tertentu,\" kata Yon dalam diskusi yang dihadiri para mahasiswa Indonesia di Kanada itu.Yon kembali mengingatkan bahwa politik identitas harus digunakan dalam ruang dan konteks yang tepat dan positif.“Sudah saatnya perpolitikan di Indonesia diarahkan pada tujuan-tujuan demokratis yang sesungguhnya, bukan sebaliknya memanipulasi demokrasi demi meraup keuntungan politik golongan,\" kata Yon yang juga Direktur Eksekutif Inisiasi Moderasi Indonesia.Karena itu, katanya, dalam menjaga ruang kondusif politik di Indonesia dibutuhkan upaya moderasi politik.Politik yang dominatif dan hegemonik, lanjut dia, merupakan potret politik yang tidak baik dan tidak sehat. Kontestasi politik harus senantiasa dinamis dan berimbang sehingga lahirlah suatu keteraturan politik.Sementara itu, ujar Yon, untuk menciptakan keteraturan politik dibutuhkan suatu pengetahuan atau literasi politik yang cukup bagi masyarakat Indonesia.\"Wawasan berpolitik (melek politik) menjadi kunci dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan suaranya demi mendukung kelompok tertentu,\" katanya.Sedangkan Ketua Permika Nasional, Livia Jonnatan, mengatakan bahwa kegiatan diskusi yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring) ini sangat penting dalam meningkatkan wawasan politik bagi mahasiswa Indonesia, khususnya yang sedang menempuh pendidikan di Kanada.\"Diskusi ini juga dapat menjadi jembatan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa yang tidak menekuni bidang politik. Diskusi ini dapat meningkatkan literasi politik bagi kaum muda, khususnya menjelang Pemilu 2024,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Realita Si Pitung
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Ke mana Pitung melarikan diri? Menurut Margriet van Tiel, Pitung, setelah membunuh jago Glodok 1886 dipenjara di Mester, kemudian meloloskan diri lalu membunuh Demang Kebayoran yang telah membunuh misannya bernama Ji\'ih. Sejak itu Pitung melarikan diri hingga 1894. Ia balik ke Jakarta dan dipergoki lalu ditembak polisi Belanda di Pondok Kopi (re: koran-koran semasa). Ketua Bamus Suku Betawi Haji Oding menuturkan pengalamannya menjadi tamu di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Haji Oding diperlihatkan salinan surat 8ultan Riau XIX M pada pemimpin negeri Betawi patih Majakatera/Jakarta. Nomenclatur patih juga terdapat dalam perjanjian dengan Portugis 1521. Tuan rumah di Riau juga berkisah tentang anyaman bambu untuk simpan ikan tangkapan yang di zona ekonomi Lingga disebut pitung merujuk nama Pitung yang memperkenalkan model anyaman bubu untuk simpan ikan tangkapan. Kok Pitung? Menurut pihak kesultanan Siak, dalam pelariannya Pitung berdiam di Lingga selama 7 tahun. Aksi perampokan Pitung diberitakan koran-koran justru pada saat Pitung sembunyi di pulau Lingga hingga ada pembaca kritis yang menulis menyatakan keheranannya tentang Pitung tokoh perampok, padahal sejatinya si Conat, kata dia. Sumber-sumber shahih tak ada yang menyebut istri dan anak-anak Pitung. Margriet van Tiel yang menulis Pitung 1984 mengatakan ditemukan surat-surat Pitung dengan nama asli Solihun di mesjid Al Atiq Bukit Duri Tanjakan tanpa mengungkap isi surat-surat itu (sic!). Maka patut diduga Pitung seorang gusti, ahli tulis. Biasanya gusti dipakai jasanya di labuhan sebagaimana penerjenah. Sangat mungkin Pitung berdiam di Kampung Gusti. Pitung dituduh membunuh jago Glodok dengan pistol, juga Demang Kebayuran. Kalau Demang dibunuh dengan rencana, bagaimana dengan jago Glidok? Dan bagaimana pula Pitung begitu mudah mendapatkan pistol di jaman itu. Belanda takut sama Pitung dapat dibuktikan dengan laporan Snouck Hurgronje pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Snouck mengkritik keras kepala polisi Hijne yang main dukun demi memburu Pitung. Pitung tampaknya memiliki jaringan tapi bukan crime malah mengarah intelejen. Lantas Pitung bekerja untuk siapa? Kenapa jago Glodok dibunuh? Mengapa juga Demang Kebayuran dibunuh? Karena bunuh Ji\'ih. Kok \'tu Demang tak ditangkep, hingga Pitung yang dibui punya cukup waktu untuk bunuh dia. Kesimpulan: 1. Pitung true story yang dirusak dongeng. 2. Kisah Pitung bertendensi supaya kontra seperti dihukum matinya Bang Puasa pada tahun 1821. (RSaidi)
POPULER
