ALL CATEGORY
BK Jaga Martabat di Depan Presiden Rusia
Oleh Ridwan Saidi Budayawan (Photo poster film The cranes are flying) MUNGKIN tahun 1964 saya nonton di Globe Pasar Baru film Rusia The Cranes Are Flying yang dibintangi Tatiana Samoilova. Ia wafat dalam usia 80. Dalam usia seperti itu jejak kecantikan masih membekas di tepian wajahnya. Dramaturgi skenario film mengalir dalam mimik dan total gesturenya seraya vocal presentationnya memberi dukungan kuat pada aktingnya. Tak heran dalam kunjungan BK ke Rusia beliau minta diagendakan bertemu ramah dengan Tatiiana. Mungkin Ruski sudah mencium BK mulai merapat ke China, pada santapan pagi Presiden Worosilov sindir BK yang bikin BK panas. Woro: Tuan naksir Tatiana? Moga-moga Tatiana juga begitu. BK: Nyet! Kaga. Kalau saya naksir, dia sudah saya kawinin. BK tersinggung sekali. Tapi di tangga pesawat mau balik Jakarta BK sambil balik badan lambaikan tangan: Doswidania Selamat tinggal. Dalam polugri, Bung Karno seterusnya meninggalkan Rusia dan rapat-rapat ke China sampai tahun 1965. Tahun-tahun terakhir ini pplugri Indonesia juga sama dengan tahun 1964-1965. Dengan Rusia berteman suam-suam kuku, dengan China hangat macam ubi matang dikukus. Namun kedua negara itu lagi musibah sekarang. Cremia bridge anbruk, yang mengancam ambruknya Rusia. Jin Ping sudah 2 minggu tak tampak di ruang publik. Ekonomi China pun yang biasanya main panjat pinang , sekarang main prosotan. Amerika? Pidato terakhir Joe Biden, setelah, Cremia, mengesankan USA siap kalau Rusia main nuklir dalam konfliknya dengan Ukraine. Beberapa hari lalu Presiden Jokowi bercerita bahwa ia ditelpon Menkeu USA bahwa sudah 28 negara jadi pasien IMF. Tentu terpapar hutang. Tak dijelaskan apa Indonesia masuk kelompok pasien 28 apa tidak. Mengikut kaidah pemahaman dalam fiqih ada yang disebut mafhum mukhalafah. Dengan metode inj dapat disimpulkan Indonesia dalam negara yang 28. Kalau tidak buat apa Menkeu USA telpon Jokowi. Ini menambah beban pikiran selain soal diploma yang dituduh palsu. Tiba-tiba lagu Skeeter Davis menerkam telinga dari rumah tetangga. Please help me I\'m falling I can\'t help you I\'m falling too Yah nasib nasib. Salah sendiri , udah tahu mereka orang lagi susah, dimintain tulung lagi. (RSaidi)
Ngotot Puan Capres, PDIP Terancam Tak Dapat Partner Koalisi
FAKTANYA, manuver Partai NasDem yang declare Anies Baswedan sebagai bakal Calon Presiden, telah membuat PDIP kalang-kabut. Sejumlah langkah pun ditempuh. Presiden Joko Widodo yang terkesan berseberangan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo, bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Sabtu, 8 Oktober 2022. Namun, Presiden Jokowi tak mau membuka isi pembicaraan dalam pertemuan itu. Jokowi hanya menjelaskan, pertemuan dengan Megawati itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas. “Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 oktober 2024. “Kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa?” tanya pengamat politik Rocky Gerung dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, Selasa (11/10/2022)/ “Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalahnya bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Jadi, faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu,” lanjutnya. Lebih lengkapnya, berikut petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Oke, sekarang kita ngomongin soal pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Di tengah situasi Itu kan sekarang sudah mulai bermunculan statemen-statemen seperti PKB misalnya, yang menyatakan bahwa mereka kelihatannya akan segera mendeklarasikan capres Pak Prabowo dengan Cak Imin dan nggak perlu lagi bicara dengan PDIP. Juga bantah-membatah di Golkar, Agung Laksono misalnya, ketua Dewan Pakar. Jangan-jangan, kalau lihat skenario semacam ini, PDIP bisa nggak dapat partner pada Pilpres 2024 ya Bung Rocky. Sekali lagi, ini masih jauh. Kalau disebut calon presiden itu artinya sudah diiyakan oleh KPU. Ini kan KPU yang mustinya mengumumkan ini calon presidennya. Kalau sekarang kan masih bakal-bakal calon presiden. Karena ini ada soal koalisi, ada hal yang mendasar, yaitu hitung-hitungan presiden iya tapi kalau nggak ada calon wakil presidennya apa? Karena kan satu paket. Kan yang dipilih ada presiden dan wakil presiden. Jadi, setiap kali kita dengar deklarasi, ya kita tahu itu mungkin 20% masuk akalnya. Selebihnya enggak ada. Anies dicalonkan sebagai presiden tapi sebetulnya dia belum dinyatakan calon presiden karena belum punya kualifikasi yang diijinkan oleh aturan, kecuali KPU sudah menyatakan oke. Demikian juga Anies belum pasti mau Wapres dengan siapa walaupun elektabilitas tinggi kalau wakil presidennya tidak ada yang tetap. Misalnya Anies diboikot wapresnya tuh, semua orang merasa nggak perlu kasih Wapres pada Anies, ya nggak bisa maju juga. Jadi, ini soal-soal yang disebabkan oleh 20% itu, tapi kekonyolan ini kan mau ditutupi dengan pikiran bahwa kalau sudah diajukan ke dalam media massa oleh lembaga survei maka merekalah calon presiden. Jadi, calon presiden yang disodorkan oleh media massa yang mengutip hasil survei. Kan itu problem kita. Jadi, sekali lagi, desain-desain awal itu enggak jelas. Ini di ujungnya juga bisa berputar-putar tuh. Nah, kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa? Oke. Ada calon presidennya, Puan Maharani. Oke, itu keputusan partai untuk menyelamatkan kekacauan kalkulasi. Kalau Puan ditaruh, sudah nggak ada kekacauan. Tinggal orang kampanye buat Puan, maka akan disegerakan kolonel-kolonel ini untuk mengumpulkan suara. Itu lebih masuk akal, tetapi sekaligus orang ya siapa wakil presidennya. Bisa saja nggak ada orang yang mau jadi wakil presiden Puan. Karena merasa begitu Puan dinyatakan presiden, wakil siapapun itu akan membuat Puan kalah bersaing dengan Anies. Kira-kita begitu. Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalah kita bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan. Begitu cara melihatnya sebetulnya, secara riil politik. Ini kalau saya baca Hasto, ini kemungkinan mereka baru akan mengumumkan calonnya itu pada bulan Juni tahun 2023, tahun depan. Jadi masih ada sekitar setengah tahun lagi, masih lama. Tapi kita lihat pertempurannya di media sudah ada. Bagaimana Hasto rajin mendowngrade Anies sekarang, misalnya. Begitu juga mulai merasa bahwa Nasdem ini jadi pengganggu dan karena itu harus segera disingkirkan dari kabinet. Tapi, dalam hal ini keliatannya Hasto atau PDIP tidak sendirian karena Jokowi Mania juga sudah mulai menyuarakan itu pentingnya segera dikeluarkan dari kabinet si Nasdem itu. Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Dan, tunggu bulan Juni itu lama betul. Padahal Ibu Puan sendiri mengatakan tahun politik tiba lebih cepat. Ini akhirnya jadi lambat juga tuh karena ada penghalang, yaitu faktor Anies. Jadi faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu. (Ida/sws)
Rocky Gerung: Politik Indonesia Selalu Diasuh oleh Isu-isu Dangkal Hanya untuk Menjebloskan Seseorang dalam Opini yang Buruk
PRESIDEN Joko Widodo punya alasan tersendiri, mengapa memutuskan menunjuk Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, pilihan itu didasarkan pada perkenalannya yang sudah terjalin lama dengan Heru. \"Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi (dia) Walikota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan,\" katanya, Senin (10/10/2022). Menurut Jokowi, rekam jejak Heru sudah teruji. Selain itu, komunikasi Heru yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden dengan berbagai elemen dinilai baik.\"Saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya dan komunikasinya sangat baik dengan siapa pun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan, percepatan,\" katanya.Adapun Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Heru Budi Hartono jelas bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dia pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Terakhir Heru menjabat Walikota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.Heru juga pernah mengisi jabatan di Pemprov DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan sejumlah pesan kepada Heru terkait pengembangan DKI Jakarta ke depan. Jokowi berharap kapasitas yang dimiliki Heru dapat menunjukkan kepada masyarakat terkait perkembangan signifikan, utamanya dalam penanganan banjir dan kemacetan, yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta. “Kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang. Itu saja.” Berikut petikan dialog antara Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (11/10/2022). Halo halo, Bung Rocky. Ketemu hari ini, Selasa. Hari ini di Malang rencananya akan ada unjuk rasa besar-besaran dari Aremania memprotes soal ucapan Ade Armando. Dan kemudian soal Pj Gubernur DKI Jakarta. Itu kan Anies tanggal 16 Oktober, dia akan mengakhiri masa jabatannya. Dan itu rencananya akan dilepas secara besar-besaran oleh para relawan di Jakarta. Jadi acaranya cukup besar katanya. Jadi, itu akan dilepas dan pada Seninnya nanti pejabat baru, Gubernur Heru Budi Hartono, itu akan dilantik pada tanggal 17 Okotober. Saya agak terkejut ketika Pak Jokowi meminta Heru Budi agar membereskan soal kemacetan dan banjir di Jakarta dalam waktu yang singkatlah, begitu. Itu update beritanya hari ini. Iya, itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ya nggak mungkin kalau Gubernur yang mengatasi banjir dan mau jadi presiden. Jadi, Pak Heru ini juga harus jadi presiden dulu. Hal yang buruk kita ingat selalu. Tetapi pada saat yang sama itu kan sinyal bahwa Anies nggak sukses. Kan itu terbaliknya cara melihat persoalan. Jadi disindirlah Anies bahwa Anies nggak sukses loh, jadi jangan pilih Anies. Kira-kira begitu yang diucapkan Pak Jokowi pada publik. Tetapi, publik nggak merasa penting-penting amat karena Anies kan sudah tidak bertanggung jawab lagi tuh. Kan publik bisa bilang, kan Anies sudah kadaluwarsa sejak beberapa minggu lalu kan, dihentikan. Jadi, jangan Anies saja dong yang disalahin, nggak bisa bikin policy kok. Ini permainan alasan saja sebetulnya. Ya. Dan kita tahulah ada message-lah di dalamnya. Hal yang paling mendebarkan sekarang adalah memperhatikan kasak-kusuk antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu ngapain itu pertemuan di sana, lalu Pak Jokowi menerangkan problem bahwa itu belum selesai, masih ada ya macam-macamlah. Tapi kita mau lihat sebetulnya ujungnya apa. Kalau DKI sudah diganti Gubernur, berarti kita tunggu. Ini masih ada musim hujan satu bulan ke depan itu. Apa yang akan dilakukan? Kalau lebih buruk lagi banjirnya ya diganti lagi dong Plt-nya karena nggak mampu untuk menyelesaikan banjir atas perintah presiden. Kita pastikan karena ini memang masuk musim hujan ya. Ini kan hujannya baru mulai deras sekarang, walaupun mestinya sejak bulan September lalu. Sekarang hujan baru besar-besarnya. Nanti Desember - Januari itu akan parah dan saya kira nanti orang tetap akan menyalahkan Anies ya kalau banjirnya masih terus berlangsung sampai Januari. Ya, jadi nanti berubah lagi itu. Orang akan salahin, salah sendiri, harusnya Anies diperpanjang. Anies punya kemampuan. Jadi hal-hal begitu yang akan politik Indonesia selalu diasuh isu-isu dangkal hanya untuk menjebloskan seseorang dalam opini yang buruk. Itu konyolnya di situ. Dan kita pengen itu sebenarnya berhentilah membuat narasi-narasi semacam itu karena ini yang saya kira menjelaskan mengapa kita sebagai bangsa itu enggak pernah maju, jalan di tempat. Saya kira nggak ada salahnya karena IQ kita kan rata-rata 78. Jadi kalau begitu realitasnya. Ya, problem kita selalu dalam soal itu. Ketidakmampuan untuk melihat suatu masalah secara konsepsional, secara makro, bahkan, secara komprehensif, menyebabkan pendangkalan percakapan politik. Nanti mungkin awal Desember Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur bilang, itu saya tidak mungkin selesaikan kecuali saya jadi Presiden. Jadi, nanti diskusinya soal-soal yang dangkal itu, sementara ekonomi nggak bisa dipulihkan lagi, sementara masalah-masalah mendasar bangsa ini, soal ketegangan politik, juga tidak berlanjut. Jadi, poin-poin dasar bernegara diabaikan hanya karena berupaya untuk cari sensasi dengan kirim-kirim sinyal. Pak Jokowi jelas mengirim sinyal bahwa Anies tidak sukses, berarti yang akan sukses adalah Pak Heru, karena sudah dikasih tugas baru lagi untuk selesaikan macet, selesaikan banjir. Kalau Pak Heru juga gagal, nanti Pak Heru akan kasih alasan lagi kenapa dia gagal. Jadi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah penyelesaian mendasar sistem pemerintahan kita. Nanti orang berpikir ya Pak Heru kan ditaruh di situ bukan karena dipilih rakyat, jadi dia pasti nggak perlu bertanggung jawab pada rakyat. Kan dia ditunjuk oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi, masalah itu kembali lagi soal legitimasi. Sekian banyak pemimpin daerah tidak punya legitimasi dan itu berarti ada problem. Memang, beberapa di daerah saya tahu ada yang bermutu memang, yang mengerti soal lingkungan, yang paham soal organisasi birokrasi, tapi dia tetap tidak punya legitimasi karena tidak dipilih oleh rakyat. Ya. Oke. Dan dalam beberapa hari ini kan kalau kita lihat ya soal penunjukan ini, kita sudah jelas ini orang Istana ini (Pak Heru) dulu orang dekatnya Ahok dan Pak Jokowi. Kemudian ada berita terbaru juga ini Bung Rocky, kepala LKPP (lembaga yang kemarin ditinggalkan oleh Azwar Anas) yang diangkat menjadi menteri, ini sekarang diisi oleh mantan Walikota Semarang, yang habis masa jabatannya, dan dia kemudian sekarang mengisi lembaga LKPP ini, lembaga tinggi negara. Ini kader PDIP dan Ibu Megawati mengingatkan agar hati-hati di situ duitnya banyak banget gitu. Nah, itu juga petanda “tolong simpan ya uangnya itu, jangan kasih ke siapa-siapa. Amankan uang yang banyak itu. Buat apa? Ya tentu buat sesuatulah. Tapi kita sudah bikin dugaan buruk sebetulnya, seringkali kita anggap ya kan dia mungkin profesional di bidang itu, tapi begitu disebut ini kader PDIP lalu berubah lagi cara berpikir kita, ya mungkin karena kemarin Ibu Mega ketemu dengan Pak Jokowi maka Ibu Mega mengusulkan seseorang untuk di LKPP karena itu lahan yang basah. Jadi, orang akhirnya curiga-mencurigai karena nggak ada pakem. Seseorang diangkat itu dalam kapasitas apa, dengan kualitas apa. Kan masalah-masalah seperti ini yang nggak pernah kita tahu. Pak Jokowi jelas tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang sumber daya manusia di tingkat pusat karena Pak Jokowi lingkungan pergaulannya juga sempit. Jadi, pasti Pak Jokowi juga dapat informasi saja. Tolong ini diangkat, tolong itu diangkat. Lalu dia mulai hitung batu tuh, yang mana yang duluan tersebut yaitu yang kira-kira diangkat. Jadi, ini lagi masalah rekrutmen yang basis legitimasinya tidak ada basis kapasitas. Itu menimbulkan dugaan bahwa pejabat publik diangkat karena transaksional, bukan karena kapasitas. (Ida, sws)
Bola Panas BBM: Tunggu Sidang Rakyat!
Jika tidak diredam dengan menarik ulang kebijakan kenaikan harga BBM, implikasinya bisa mengganggu stabilitas nasional. Sesuatu yang tidak bisa dicegah karena menyangkut hak asasi rakyat. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DPD RI KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipaksakan saat situasi ekonomi rakyat paceklik, lagi-lagi membuktikan betapa lemahnya kapasitas pemerintah mengelola keuangan negara. Pemerintah tidak memiliki komitmen keberpihakan kepada rakyat. APBN superjumbo yang terus bertambah saban tahun, tak diimbangi dengan kemampuan mendistribusikan kesejahteraan. Menaikkan harga BBM dengan alasan membenani APBN jelas merupakan argumen fatal. Padahal, rakyat yang menggunakan BBM tersebut terbukti berkontribusi memompa denyut ekonomi dalam skala yang masif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 52,9% pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga. Termasuk terdorong oleh kelompok masyarakat menengah bawah. Maka keputusan mengerek harga bensin dipastikan berefek ganda. Inflasi gila-gilaan di depan mata. Kenaikan harga BBM sudah disahuti dengan kenaikan biaya logistik, ongkos transportasi, hingga kenaikan harga sembako. Ujungnya bisa ditebak. Angka kemiskinan yang meroket sulit dihindari. Kita bertanya-tanya, dicampakkan kemana ideologi ekonomi Pancasila yang jelas-jelas memerintahkan agar mengarus-utamakan kepentingan rakyat di atas agenda-agenda politik temporer? Kenaikan harga BBM adalah potret ideologi yang salah arah. Diperparah lagi pada saat yang sama, alokasi anggaran digelontorkan untuk proyek-proyek yang punya potensi mangkrak dan bermasalah. Seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Negara. Seperti biasa, setiap kali ada kebijakan yang menuai penolakan rakyat, aneka argumen selalu dilontarkan pemerintah. Dijadikan narasi pembenar menopang kenaikan harga BBM. Lantas, buzzer, pengamat dan juga media didikte untuk menguatkan narasi itu. Namun, apapun argumentasinya, sepanjang kenaikan BBM tidak dibarengi pembukaan lapangan kerja memadai, sepanjang itu pula akan berdampak serius. Kenaikan BBM tidak sebatas harga yang melonjak, tetapi tentang kesejahteraan atau daya beli masyarakat. Artinya, ini bukan hanya perkara BBM semata. Ini tentang ketahanan ekonomi rakyat melawan serangan melambungnya harga-harga kebutuhan. Pada tahun ini saja, sebelum BBM naik, nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harga elpiji dan tarif listrik non subsidi telah mendahului. Itu belum termasuk geliat harga minyak goreng akibat ulah oligarki ekonomi. Kondisi itu pura-pura tidak disadari oleh pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo dengan enteng membandingkan harga BBM Indonesia dengan Jerman, Singapura dan Thailand, tanpa membandingkan daya beli masyarakatnya. Sekali lagi, problem kenaikan BBM ada pada kesejahteraan dan daya beli dari masyarakat. Alih-alih mengatasi sumber persoalan, Pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti yang sudah-sudah. Padahal, BLT yang diambil dari duit subsidi BBM itu tidak menjamin naiknya daya beli mereka. Terlebih lagi, karena sulit menentukan imbas inflasi sebagai efek multiplier kenaikan BBM terhadap produk lainnya. Kalau pemerintah serius mencari solusi, sebenarnya banyak jalan yang bisa diterabas. Misalnya, hentikan saja mega proyek Ibu Kota Baru berbiaya superjumbo nan ambisius itu. Juga stop proyek-proyek yang berpotensi merugikan negera seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung. Hapus gaji pensiun pejabat negara, termasuk anggota parlemen. Bersamaan dengan itu, harus ada upaya membuat keseimbangan primer hingga nol yang secara otomatis berimplikasi pada pengurangan utang luar negeri. Setiap tahun pemerintah dipaksa menyisihkan Rp805 triliun duit APBN untuk membayar utang. Rinciannya, Rp400 triliun untuk membayar cicilan dan Rp405 triliun untuk membayar bunga. Utang inilah yang nyata-nyata membebani APBN, bukan subsidi yang nota bene adalah hak rakyat dan memjadi kewajiban konstitusional yang negara harus tunaikan, bukan pula duit pensiun Pegawai Negeri Sipil. Gigihnya pemerintah menambah utang dan mempertahankan proyek-proyek kontroversial menunjukkan ketidak-berpihakannya kepada rakyat. Apalagi, dengan narasi Subsidi sebagai beban APBN dan seolah olah menjadi beban negara. Sinyalemen itu muncul dari sanggahan sejumlah pengamat terhadap harga keekonomian BBM yang dinilai terlalu tinggi. Juga muncul dari para ekonom yang menyatakan, nilai subsidi BBM Rp502 triliun sebagaimana dinyatakan Jokowi adalah tidak benar. Nilai itu adalah akumulasi beberapa subsidi energi. Bukan subsidi BBM saja. Atas sanggahan itu, ada kecendrungan rakyatlah yang dipaksa memeras keringat membayar gunungan utang itu. Caranya, ya dengan menaikkan harga agar diperoleh margin lebih besar. Sementara itu, duit utang yang sebagian dipakai membangun infrastruktur, nyatanya ada yang tidak tepat sasaran, ada pula yang berpotensi merugi. Dan kita tidak pernah menagih tanggungjawabnya. Bagi masyarakat, matematika di atas mungkin terlalu rumit. Urusan mereka sederhana, yakni bagaimana agar dapur tetap mengepul sehingga aktivitas bisa berjalan normal. Kalau urusan perut ini terganggu, arahnya tentu bisa kemana-mana. Apalagi eskalasi gelombang demonstrasi terus membesar. Di daerah, pengadangan truk-truk tangki BBM dan penutupan jalan telah dilakukan mahasiswa. Demikian pula aksi mogok yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh. Jika tidak diredam dengan menarik ulang kebijakan kenaikan harga BBM, implikasinya bisa mengganggu stabilitas nasional. Sesuatu yang tidak bisa dicegah karena menyangkut hak asasi rakyat. Kini bola panas di tangan Presiden. Apakah membiarkan bara penolakan itu terus membesar, atau menerima tuntutan rakyat dan mahasiswa menurunkan kembali harga BBM? Kita tunggu “Sidang Rakyat” pada Kamis, 20 Oktober 2022, pekan depan. (*)
Ketua Panpel Arema Menuntut Ketum PSSI untuk Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Kanjuruhan
Surabaya, FNN - Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC Abdul Haris menuntut Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan ikut bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.\"Panpel \'kan banyak yang terlibat, itu harus juga bertanggung jawab, terutama Ketua PSSI. Jangan hanya saat klub ini menang dia beri piala, dia dapat nama. Jika posisi klub ada masalah, dia bertanggung jawab secara hukum,\" kata kuasa hukum Abdul Haris, Sumardhan, di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa.Dijelaskan oleh Sumardhan bahwa fakta di lapangan Aremania banyak yang meninggal dunia dan luka-luka diduga disebabkan oleh gas air mata yang ditembakkan polisi. \"Kami tidak tahu apakah gas air mata itu memang murni gas air mata atau ada efek lainnya, \'kan itu untuk kepentingan ke depan juga,\" kata dia.Menurut dia, jika komponen dari gas air mata diketahui dapat menjadi dasar pengusutan kasus tersebut ke depan. \"Kami ingin lihat persamaan hukum dalam menegakkan keadilan. Kalau masih ada pelaku lain, segera diusut tuntas,\" ujarnya.Sumardhan melanjutkan, \"Ingat, Pak Haris ini untuk masalah keamanan sudah minta ke negara, bahkan yang mengeluarkan rekomendasi itu Kapolda dan Kapolres. Ingat juga bahwa pertandingan sudah selesai dan terjadi penembakan gas air mata bukan saat pertandingan dilakukan.\" (Sof/ANTARA)
Kandungan Gas Air Mata Kedaluwarsa Diperiksa di Laboratorium
Jakarta, FNN - Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Mahfud MD mengatakan tim akan memeriksa kandungan gas air mata kedaluwarsa yang digunakan polisi ke laboratorium.\"Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksakan di laboratorium. Misalnya, menyangkut dengan kandungan gas air mata yang kedaluwarsa,\" kata Mahfud MD saat jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa.Pemeriksaan ke laboratorium itu untuk mengetahui tingkat bahayanya, apakah lebih berbahaya atau tidak berbahaya, daripada gas air mata tidak kedaluwarsa.Mahfud, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menyebutkan tim menemukan bahwa gas-gas yang disemprotkan itu sebagian sudah kedaluwarsa. \"Ada yang masih akan diperiksa lagi apakah kedaluwarsa atau tidak,\" katanya.TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang, Rabu (12/10), akan melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi, sehingga laporannya bisa diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.Anggota TGIPF Rhenald Kasali mengatakan penggunaan gas air mata yang telah kedaluwarsa oleh polisi merupakan pelanggaran. \"Tentu itu adalah penyimpangan, tentu itu adalah pelanggaran,\" kata Rhenald Kasali di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.Menurut Rhenald, kepolisian sekarang ini bukan polisi yang berbasis militer atau military police, melainkan civilian police. Oleh karena itu, penggunaan senjata seharusnya untuk melumpuhkan, bukan mematikan.\"Jadi, bukan senjata untuk mematikan, melainkan senjata untuk melumpuhkan supaya tidak menimbulkan agresivitas; yang terjadi adalah justru mematikan. Jadi, ini harus diperbaiki,\" kata Rhenald Kasali.Polri membenarkan ada gas air mata sudah kedaluwarsa yang digunakan untuk mengamankan kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Namun, menurut polisi, efek yang ditimbulkan dari cairan kimia itu berkurang dibandingkan gas air mata non-kedaluwarsa.\"Ada beberapa yang ditemukan (gas air mata) pada tahun 2021. Saya masih belum tahu jumlahnya, tetapi ada beberapa,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Meski belum diketahui berapa jumlah gas air mata kedaluwarsa yang digunakan saat kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10), Dedi memastikan sebagian besar gas air mata atau chlorobenzalmalononitrile (CS) saat itu adalah yang masih berlaku dengan jenis CS warna merah dan biru.Jenderal polisi bintang dua itu menyebutkan ada tiga jenis gas air mata yang digunakan personel Brimob di seluruh Indonesia, yakni warna merah, biru, dan hijau. Penggunaannya pun diatur sesuai dengan eskalasi massa dan tingkat contingency yang terjadi. (Sof/ANTARA)
Laporan Investigasi TGIPF Segera Diserahkan kepada Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Mahfud MD menyebutkan, timnya akan menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi-nya kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/10). \"TGIPF pada Rabu (12/10) akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi, sehingga diharapkan laporannya bisa diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/10),\" kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa. Sebelumnya, TGIPF menargetkan akan menyelesaikan investigasi itu maksimal satu bulan. Namun, kata dia, Presiden Jokowi meminta agar hasil rekomendasi itu bisa selesai dalam dua minggu. \"Kami Insyaallah lebih cepat lagi, 10 hari saja. Artinya hari Jumat ini sudah bisa diserahkan,\" kata Mahfud yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Menurut dia, tim sudah bekerja selama seminggu untuk mencari fakta-fakta dan menyampaikan rekomendasi kepada Jokowi. \"Sudah seminggu kami bekerja, hari ini adalah hari terakhir untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang dibutuhkan oleh TGIPF,\" ujarnya. Pada Selasa ini, TGIPF telah meminta keterangan dari LPSK, PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), dan Indosiar. \"Malam ini akan dilanjutkan meminta keterangan dari masyarakat sipil,\" kata Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menuturkan, saat ini tim tengah mengkonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan di dalam penerapan standar peraturan yang semestinya dilaksanakan dalam pertandingan. \"Bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA di dalam pelaksanaan di lapangan dengan kami, maka konsolidasinya ditingkat kami akan kita bicarakan dengan pihak FIFA yang akan mengutus timnya ke sini untuk melakukan penataan ulang terhadap persepakbolaan di Indonesia,\" jelas Mahfud. Namun, bila kesalahan-kesalahan itu terkait dengan peraturan perundang-undangan di dalam negeri, maka pihaknya akan merekomendasikan terobosan hukum baru untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi nasional sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab. \"Jadi Insya Allah hari Jumat kami sudah serahkan kepada Presiden. Mulai besok kami akan konsinyering untuk menyusun laporan, mendiskusikan, dan menyusun laporan akhir,\" kata Mahfud menambahkan. Tragedi Kanjuruhan terjadi karena kerusuhan selepas tuntas-nya laga klasik antara Arema Malang kontra Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3, di mana sejumlah suporter memasuki lapangan dan dijawab keras oleh petugas pengamanan yang melontarkan tembakan gas air mata ke arah tribun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebanyak 131 orang, sementara 440 orang mengalami luka ringan dan 29 orang luka berat. (Sof/ANTARA)
Ade Armando Dilaporkan ke Polresta Malang Kota
Malang, Jawa Timur, FNN - Pegiat media sosial yang juga merupakan dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando (AA) dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, oleh salah satu koordinator Aremania soal unggahan video terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan.Tim pengacara koordinator Aremania, Azam Khan di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa mengatakan bahwa pelaporan tersebut dikarenakan komentar AA soal tragedi Kanjuruhan telah menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan kepada Aremania, atau suporter Arema FC.\"AA menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan, karena dia menyebut Aremania maka klien kami yang merupakan salah satu koordinator Aremania melaporkan hal itu. Ini menyangkut ITE,\" kata Azam.Azam menjelaskan, dalam unggahan video tersebut, AA telah menyebut Aremania berperilaku seperti preman dan bersikap jagoan pada saat terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang tersebut.Selain itu, AA dalam video tersebut juga tidak mengucapkan rasa duka atau memberikan empati kepada para Aremania. AA juga dinilai memojokkan Aremania dalam sebuah video yang diunggah beberapa waktu setelah tragedi Kanjuruhan. \"Dia main langsung tembak saja, seolah-olah mendiskreditkan Aremania. Dalam hal ini, Aremania disebut sebagai preman, sok jagoan dan sebagainya,\" ujarnya.Ia mengharapkan, dengan adanya laporan kepada pihak kepolisian tersebut, ia berharap proses hukum bisa berjalan netral dan objektif. Laporan tersebut diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi Aremania. \"Jadi apapun alasannya proses hukum terus dijalankan. Tidak bisa tidak. Soal nanti klarifikasi, kita kembali pada klien kita,\" ujarnya.Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayoga mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan dari tim pengacara salah satu koordinator Aremania tersebut. \"Laporan sudah diterima. Masih harus kita dalami dan penyelidikan lebih lanjut,\" katanya.Pada Sabtu (1/10), terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter turun dan masuk ke dalam area lapangan.Kerusuhan tersebut semakin membesar dimana sejumlah flare dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para suporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata.Akibat kejadian itu, sebanyak 132 orang dilaporkan meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. (Sof/ANTARA)
Ijazah Presiden Jokowi Asli, Tegas Rektor UGM
Yogyakarta, FNN - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia menegaskan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM.\"Atas data dan informasi yang kami miliki, dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana (S1) Ir. Joko Widodo dan yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,\" ujar Ova Emilia saat konferensi pers di Kampus UGM, Kabupaten Sleman, DIY, Selasa.Presiden Jokowi, kata Ova, tercatat sebagai alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. \"Dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki,\" ujar dia.Menurut Ova, klarifikasi ia sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumni nya.\"Tanggung jawab kami untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Jadi artinya bukan karena yang dipertanyakan adalah orang nomor satu, bukan itu. Misalnya, ada alumni yang ingin diverifikasi ya kami juga akan melakukan langkah verifikasi sesuai dengan proporsi nya,\" kata dia.Sementara itu terkait format tulisan pada ijazah Jokowi yang dinilai berbeda dengan ijazah alumnus UGM lainnya, Ova menjelaskan bahwa kala itu memang belum ada penyeragaman format dan masih menggunakan tulisan halus.\"Menggunakan tulis halus dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman, misalnya, kalau sekarang di Dikti itu ada formatnya khusus sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kami tetap mempunyai dokumen arsip dari itu,\" tutur diaDekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta juga mengonfirmasi bahwa ijazah Joko Widodo telah sesuai dengan format ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM pada waktu itu.\"Kami sudah mencoba melihat format ijazah yang diterima Bapak Jokowi dengan teman satu angkatan yang lulus pada waktu bersamaan, persis format Fakultas Kehutanan dengan tulisan tangan halus. Untuk fakultas lain kami tidak mengetahui secara pasti, tapi di Fakultas Kehutanan seragam seperti itu,\" ujar Sigit Sunarta.Sebelumnya, isu mengenai ijazah Presiden Jokowi mengemuka setelah Bambang Tri Mulyono, penulis buku \"Jokowi Under Cover\" melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022.Dalam surat gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.Para tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Jokowi (tergugat I), Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV). (Sof/ANTARA)
LaNyalla: Salah Sistem dan Salah Urus, Penyebab Ketergantungan Indonesia pada Negara Lain
Singapura, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan dependensi Indonesia pada ketersediaan lapangan pekerjaan di luar negeri merupakan akibat dari salah sistem dan salah urus dalam penyelenggaraan negara. “Masalah besar di negeri kita adalah krisis keadilan. Kalau saja negara kita dijalankan secara adil dan benar, maka tidak perlu warga Indonesia merantau ke negara lain untuk mencari nafkah,” ucap Lanyalla dalam acara tatap muka dengan komunitas diaspora Indonesia di Kedutaan Besar RI di Singapura, Selasa (11/10/2022). Ditegaskannya, jika negara Indonesia dijalankan sesuai konstitusi asli, maka bangsa ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Sehingga tidak perlu lagi ada diaspora Indonesia dan juga para pekerja migran di berbagai negara lain. “Fakta hari ini menunjukkan bahwa banyaknya TKI di luar negeri dianggap sebagai keberhasilan, karena ada jargon semu yang menghibur mereka sebagai pahlawan devisa,” kata LaNyalla dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari 26 organisasi profesi, termasuk para pengusaha Indonesia, komunitas mahasiswa dan pimpinan KBRI Singapura. “Tapi di balik jargon pelipur lara itu sebetulnya yang terjadi adalah kita belum berdaulat dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang layak di negeri sendiri, karena masih tinggi ketergantungan kita pada peluang pekerjaan di negara lain,” tambahnya. Padahal, lanjut LaNyalla, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Ironisnya, kekayaan sumber daya alam itu tidak paralel dengan kesejahteraan rakyat. “Negerinya kaya, rakyatnya banyak yang masih miskin,” kata LaNyalla. Penyebab dari kondisi paradoksal tersebut, menurut LaNyalla, adalah karena salah sistem dan salah urus. Salah sistem, karena dilanggengkannya sistem oligarki politik dan oligarki ekonomi yang terus menyengsarakan rakyat. Tapi para penikmat oligarki terus bersikap defensif dan menghalangi berbagai upaya pencarian keadilan dan upaya perbaikan sistem ketatanegaraan kita. “Salah urus, karena banyak pengambil keputusan tingkat tinggi di bidang politik dan ekonomi di negeri kita ternyata bukanlah putra-putri terbaik bangsa. Karena bukannya merit system yang dipakai melainkan transaksi politik-ekonomi yang dijadikan tradisi,” tegasnya. Dikatakan LaNyalla, dua kesalahan itu adalah akibat dari amandemen konstitusi yang bermotivasi kepentingan ekonomi kelompok oligarki, sehingga UUD 1945 sudah lenyap. “Amandemen konstitusi telah mengubah 95 persen konten UUD yang asli. Dan yang kita miliki sekarang adalah UUD yang baru sama sekali, bukan lagi UUD 1945 yang di atasnya NKRI didirikan,” tukas Ketua DPD RI yang sedang melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi warga Indonesia di Singapura. Ia menambahkan bahwa salah sistem dan salah urus itulah juga yang menyuburkan mafia-mafia di bidang hukum, seperti yang terjadi sekarang di negeri ini. Industri hukum merajalela, dimana hukum ditegakkan tajam ke bawah, tumpul ke atas serta tajam ke lawan, tumpul ke kawan. “Karena itu rakyat harus bersuara dan komunitas intelektual, termasuk para mahasiswa, perlu mengeraskan suara agar keadilan ditegakkan. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan dan pemilik abadi negara kita. Rakyat bukanlah obyek garapan, bukan pula kuda tunggangan,” ujarnya lagi. Oleh karena itulah, lanjutnya, DPD RI terus berjuang agar rakyat di semua daerah di Indonesia bisa mendapat keadilan. Harapan LaNyalla, para profesional dan mahasiswa Indonesia di Singapura bisa memahami pesan-pesan tersebut dalam gambaran besarnya, dan melihat pesan-pesan itu dengan teleskop keadilan. Sehingga mampu meneropong nasib bangsa kita jauh ke depan. “Sebab kalau generasi muda tidak ikut memperbaiki kondisi bangsa kita sekarang, maka negeri kita di masa depan akan lebih menyedihkan lagi. Jangan-jangan oligarki politik dan ekonomi itu nanti didakwa sebagai biang kerok kehancuran dan ambruknya negara kita,” tandasnya. “Karena itu diaspora Indonesia, termasuk para profesional dan adik-adik mahasiswa, jangan tinggal diam. Perlu memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan-gagasan positif, sesuai pengalaman bekerja dan belajar di sini, untuk memperbaiki salah sistem dan salah urus yang saya uraikan tadi,” imbuh Ketua DPD RI. Usai berpidato, LaNyalla berinteraksi dengan para diaspora tersebut yang mengemukakan berbagai masalah dalam bidang perpajakan, klaim asuransi, serta keamanan pengiriman barang ke Indonesia. Masalah lain yang mengemuka dalam sesi interaksi tersebut adalah tentang dilema status kewarganegaraan bagi keturunan WNI yang menikah dengan warga asing. Selain itu, pungutan liar di Indonesia juga merupakan bagian dari keluhan para pelaku usaha dalam komunitas diaspora di Singapura. (Sof/LC)
POPULER
