ALL CATEGORY
Di Tengah Badai PHK, Jumlah Penduduk Produktif Meningkat, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas
Jakarta, FNN – Gelombang PHK di sejumlah industri manufaktur, terutama tekstil, harus disikapi dengan sangat cermat oleh pemerintah. Apalagi ledakan bonus demografi, berupa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sudah di depan mata. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (31/10/2022) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, sudah seharusnya pemerintah menentukan skala prioritas. Jangan mengejar yang ingin, tetapi lakukan yang dibutuhkan. “Kalau keinginan pasti banyak. Termasuk mempercepat IKN, itu kan keinginan. Tetapi persoalan ketersediaan lapangan kerja usia produktif di semua wilayah ini harus jadi skala prioritas, di tengah badai PHK dimana-mana,” tukasnya. Menurut LaNyalla, bonus demografi sebesar 114 juta jiwa usia produktif harus dikelola. Termasuk kualitas SDM-nya dengan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. “Setelah itu salurannya kemana, itu juga harus dipikirkan,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, angka yang sangat besar ini merupakan anugerah dan kekuatan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah ini akan menjadi ancaman dan akan memberi dampak pada kompleksitas masalah sosial. “Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan adalah kualitas SDM, sehingga angkatan kerja mampu menangkap peluang, menempatkan diri dan juga mampu menjadi SDM yang terampil pada bidang-bidang yang sedang potensial berkembang,” tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur itu menegaskan, jika tidak ada perimbangan dengan lapangan kerja yang cukup, maka sama dengan kita sedang menggali kuburan sendiri. “Karena pasti akan timbul persoalan yang lebih besar di kemudian hari,” pungkas LaNyalla. Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang. Namun di tengah pencanangan program tersebut, resesi dan inflasi ekonomi memaksa tingginya angka pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor.(Sof/LC)
Eks WNI dan WNA Bisa Gunakan Visa Rumah Kedua
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan eks warga negara Indonesia dan warga negara asing bisa menggunakan visa rumah kedua atau second home visa.\"WNA atau eks WNI yang ingin tinggal lama di Indonesia sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat menggunakan visa jenis ini,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh di Jakarta, Senin.Nur Saleh mengatakan pada prinsipnya visa rumah kedua dimaksudkan sebagai aktualisasi salah satu fungsi keimigrasian, yakni fasilitator pembangunan masyarakat.Ia menjelaskan orang asing yang merupakan keluarga dari WNI dapat mengajukan second home visa apabila dapat melampirkan semua persyaratan yang diperlukan, termasuk bukti dana (proof of fund) senilai Rp2 miliar atau bukti kepemilikan properti di Indonesia.Kemudian, apabila WNA ingin menyatukan diri dengan keluarga WNI dan tinggal di Indonesia tanpa melalui jalur tersebut maka dapat menggunakan visa penyatuan keluarga (C317). Adapun eks WNI dapat mengajukan permohonan visa repatriasi (C318).\"Untuk penyatuan keluarga dan eks WNI sudah ada indeks visanya tersendiri. Jadi, silakan mengajukan permohonan visa dan izin tinggal sesuai dengan tujuan atau kegiatan masing-masing,\" ujarnya.Tidak hanya itu, anak berkewarganegaraan ganda yang menggunakan paspor asing dapat mengajukan fasilitas affidavit di kantor imigrasi maupun perwakilan RI di luar negeri. Setelah mempunyai affidavit, anak berkewarganegaraan ganda bisa dibuatkan paspor RI. \"Kami harap masyarakat tidak salah kaprah terkait second home visa,\" tambahnya.Ditjen Imigrasi menekankan bahwa mengakomodasi setiap jenis kegiatan WNA dengan berbagai jenis visa dan izin tinggal. Terakhir, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut maka dapat menghubungi laman Ditjen Imigrasi (www.imigrasi.go.id).(Sof/ANTARA)
Brigjen Hendra Kurniawan Dipecat dari Kepolisian dalam Sidang Etik Polri
Jakarta, FNN - Pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atau memecat Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropam Polri dari dinas kepolisian. “Di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dedi menjelaskan, keputusan sanksi pemecatan itu dijatuhkan pimpinan komisi sidang KKEP secara kolektif kolegial. Sidang dipimpin oleh Wakil Inspektorat Umum (Wairwasum) Irjen Pol. Tornagogo Sihombing.Sidang etik juga memutuskan Brigjen Pol. Hendra Kurniawan bersalah, sebagai perbuatan tercela sehingga dijatuhi sanksi etik. Ia dijatuhi sanksi penempatan khusus selama 29 hari. “Jadi sanksi patsus itu sudah dijalankan oleh yang bersangkutan,” kata Dedi.Sidang Etik Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dilangsungkan pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB di Ruang Sidang Divisi Propam Polri, Gedung TNCC, Mabes Polri. Sidang tersebut menghadirkan 17 orang saksi.Dedi enggan mengungkapkan apakah Brigjen Pol. Hendra Kurniawan mengajukan banding atas putusan etik tersebut atau tidak.Brigjen Pol. Hendra Kurniawan telah berstatus terdakwa dalam perkara dugaan menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir J atau \"obstruction of justice\" dan sudah menjalani sidang pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Selain itu, mantan anak buah Ferdy Sambo itu terseret dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan pesawat pribadi untuk mengunjungi orang tua Brigadir J di Jambi.Selain Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, terdapat dua terdakwa \"obstruction of justice\" yang belum menjalani sidang etik, yakni AKBP Arif Rahman Arifin dan AKP Irfan Widyanto. (Sof/ANTARA)
Dana Komando Tidak Ada Dalam Nomenklatur
Jakarta, FNN - Bintara Urusan Bayar Markas Besar TNI Angkatan Udara Sigit Suwastono mengakui sudah terbiasa mengurus dana komando, meskipun hal tersebut tidak ada dalam nomenklatur.\"Dako (dana komando) tidak ada di nomenklatur, tapi kami dari 2013 sudah menangani itu, dari dulu-dulu sudah 4 persen,\" kata Sigit Suwanstono yang menjadi saksi pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.Sigit Suwastono adalah tentara aktif yang bertugas sebagai pemegang kas di Mabes TNI Angkatan Udara. Sigit menjadi saksi untuk Direktur PT Diratama Jaya Mandiri John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh yang didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW) 101 di TNI AU tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar.Dalam dakwaan Irfan disebutkan ada dana komando (DK/Dako) ditujukan untuk Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari Irfan Kurnia. Jumlah tersebut adalah 4 persen dari pembayaran tahap pertama untuk PT Diratama Jaya Mandiri, yaitu senilai Rp436,689 miliar dari total seluruh pembayaran Rp738,9 miliar. \"Tapi, dako itu sebenarnya apa, saya juga tidak mengerti. Dako bersumber dari tagihan yang mengajukan kontrak atau tagihan yang lain,\" tambah Sigit.Sigit mengaku bahwa dirinya tidak ditugaskan atasan secara khusus untuk meminta dana komando sebesar 4 persen ke vendor, tetapi hal tersebut sudah lumrah terjadi. \"Dana komando di nomenklatur tidak tercatat, tapi kok diurusi? Apakah ada catatan administrasi dana keluar masuk atau sumber-sumber dananya? Kalau dana komando tidak ada di nomenklatur lalu pencatatan 4 persen dalam bentuk apa?\" tanya Ketua Majelis Hakim Djumyanto.\"Secara aturan memang tidak ada karena itu rutinitas dari dulu-dulu,\" jawab Sigit.\"Tercatat penggunaannya untuk apa?\" tanya Hakim Djumyanto.\"Penggunaannya untuk apa tidak tahu, Kaur Yar Pekas yang lebih tahu,\" jawab Sigit.\"Tugas saudara apa? Masa tahu masuk tidak tahu keluarnya? Bingung jawabnya? Makanya jujur saja, bisa dijawab jujur?\" tanya Hakim Djumyanto lagi.\"Kami dari awal tugasnya mencairkan dan membayarkan, untuk penggunaan spesifik saya tidak tahu,\" jawab Sigit.Dari jumlah dana komando untuk Kasau Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar tersebut, Sigit menjelaskan dalam BAP bahwa uang itu lalu dimasukkan ke dalam beberapa deposito, yaitu ke rekening BRI atas nama PT Vibra sebesar Rp5 miliar, PT VSAT sebesar Rp5 miliar dan Rp7,733 miliar ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Citra Trans Nasaka.Namun, pada 16 Mei 2017, Sigit mencairkan deposito sebesar Rp8 miliar dengan terlebih dulu mempersiapkan kop surat PT Diratama Jaya Mandiri untuk membuat surat pernyataan pinjaman uang Rp8 miliar dan 800 ribu dolar AS.\"Setahu saudara ada peristiwa apa tiba-tiba sudah diberikan seperti biasa tiap ada proyek masuk dan dana komando, tapi kenapa sudah biasa harus dikembalikan?\" tanya Ketua Majelis Hakim Djumyanto.\"Karena kejadian AW, yang kami dengar pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur,\" jawab Sigit.\"Ada tidak uang yang dikembalikan?\" tanya hakim.\"Saya diperintahkan untuk ambil Rp8 miliar untuk diserahkan ke PT Diratama. Saya dengan orang BRI kasih tunai di bank BRI, tapi tanda terimanya baru proses bikin,\" jawab Sigit.\"Apakah Kasau Agus Supriatna tahu soal 4 persen itu?\" tanya hakim.\"Saya tidak tahu apakah tahu atau tidak, untuk pengaturan ke Kasau bukan bagian saya,\" jawab Sigit.JPU KPK mendakwakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Sof/ANTARA)
Untuk Mengawal KTT G20, TNI Menggelar Pasukan dan Mengirim Mobil Listrik
Jakarta, FNN - TNI memastikan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berjalan aman dan lancar dengan menggelar pasukan oleh tiga matra, yakni AD, AL, dan AU, serta mengirimkan 252 unit kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, TNI AL menyiapkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan KTT G20. \"Ini untuk mengamankan pemimpin-pemimpin negara sehingga kita harus betul-betul menyiapkan kapal-kapal yang siap tempur,\" kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Komando Daerah Maritim (Kodamar), Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.Gelar pasukan juga dilakukan TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (28/10). Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan, kegiatan Presidensi atau Keketuaan G20 pada 15-16 November 2022 menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia internasional.Dalam Presidensi G20 ini, TNI AU mendapat tugas pengamanan mulai dari pengamanan bandara, aerodrome, pergerakan pesawat kenegaraan, dan pengawalan VVIP.\"Untuk itu kepada seluruh prajurit TNI AU yang terlibat agar mempersiapkan diri, memahami tugas dan menguasai setiap prosedur yang diberikan, serta mampu menampilkan performa terbaik, khususnya dalam tugas-tugas pengamanan Presidensi G20, dan tugas pertahanan negara di udara,\" ujar Fajar.Kesiapan pengamanan juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. \"Untuk itu, kita membantu keamanan dan mendukung pemerintah agar kegiatan ini berjalan sukses dan lancar,\" ucap Dudung.Selain kesiapan pasukan, Mabes TNI mengirimkan 252 Unit Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) untuk mendukung kegiatan KTT. Kendaraan listrik tersebut terdiri atas mobil kawal sebanyak 42 unit, dengan rincian 12 unit tipe Hyundai Ioniq dan 30 unit tipe Hyundai Ioniq Five yang diproduksi tahun 2022 dari Korea Selatan.Sementara untuk 126 unit motor kawal dan 84 unit motor penyelamatan dilengkapi dengan helm, jaket, celana, sepatu dan sarung tangan adalah merk Zero SRFM produksi tahun 2022 dari Amerika Serikat.\"Kendaraan ini untuk mendukung kegiatan tugas pengamanan dan pengawalan terhadap para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan,\" ujar Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Kisdiyanto.Pengiriman KLBB ke Bali dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2022. Untuk KLBB roda empat dikirim melalui jalur laut menggunakan KRI Tanjung Kambani-971, dan untuk KLBB roda dua dikirim melalui jalur darat dengan menggunakan trailer.Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan TNI mengerahkan ribuan prajurit untuk memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi yang akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16 November 2022.Dari total 18.030 personel yang terlibat, TNI mendominasi dengan lebih dari 14 ribu personel. Sisanya berasal dari kepolisian dan institusi lain, yakni 3.200 dari Polri dan 492 dari institusi lainnya. \"Semuanya berada di bawah komando Panglima TNI,\" kata Jenderal Andika Perkasa.(Sof/ANTARA)
Kesiapan Pengamanan KTT G20 Mencapai 75 Persen
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan kesiapan pengamanan KTT G20 di Bali hingga akhir Oktober ini sudah mencapai 75 persen, sarana dan prasarana keamanan terus ditingkatkan hingga bulan November nanti sudah mencapai 100 persen.\"Saat ini dari persiapan sudah 75 persen, tanggal 7 November kami harapkan sudah 90 persen dan 11 November sudah 100 persen siap semuanya. Itu termasuk TNI, Polri, dari pemerintah daerah (Pemda), kami melibatkan Pecalang juga itu nanti digelar semuanya,\" kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Dalam pengamanan KTT G20 ini Polri mengerahkan 8.000 personel gabungan dari tingkat Mabes Polri, Polda Bali dan polda terdekat seperti Polda Jawa Barat, Polda NTB dan Polda Jawa Timur. Jenderal bintang dua itu menjelaskan, sebelum KTT G20 digelar (14-15 November), Polri melaksanakan Operasi Puri Agung dari tanggal 7 sampai degan 18 November.Adapun jumlah pengamanan yang dilibatkan ada lima klaster. Klaster yang pertama Seminyak diamankan 297 personel. Klaster Jimbaran diamankan 257 personel, klaster C Sanur diamankan 82 personel, klaster Nusa Dua Utara 187 personel dan klaster Nusa Dua Selatan 213 personel. \"Semua personel yang dilibatkan khusus pada klaster itu ada 1.038 personel,\" ucapnya.Kemudian pengamanan di bandara terbagi atas Ring I Paspampres, Ring II dari Lanud oleh Paskas serta Ring III dari Kodam serta Polda Bali. \"Seluruh personel yang dilibatkan pengamanan di Bandara ada 340 personel,\" ujarnya.Mantan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri itu juga menjelaskan Satgas Puri Agung 2022 melakukan pengamanan berdasarkan ring yang telah dibagi, Ring I pengamanan dari Paspampres, Ring II gabungan TNI-Polri, Ring III pengamanan TNI dan sebagian Polri.Pengaman selanjutnya di hotel dan wilayah Garuda Wisnu Kencana (GWK) sebanyak 245 personel, wilayah Hutan Mangrove sebanyak 233 personel, wilayah Kura-kura Island ada 201 personel. \"Inilah wilayah-wilayah menjadi fokus pengamatan Satgas Puri Agung 2022,\" kata Dedi.G20 merupakan forum global yang beranggotakan 19 negara dan satu kawasan dengan kontribusi 80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.(Ida/ANTARA)
Bersama Anies Tanpa Indonesia Menangis
Telah menjadi milik seluruh anak bangsa, Anies memenuhi dahaga melepas kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Pemimpin yang respek, menghormati dan menghargai rakyatnya. Mampu merangkul perbedaan dari kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Terbukti telah bekerja nyata, bukan citra apalagi sekedar retorika. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI BAGAI lilin kecil di gelap malam-malam gulita. Redup lemah hampir-hampir tiada daya. Sesungguhnya walaupun sedikit kau berarti, bagi mata hati dalam buta meraba. Seperti itulah perumpamaan kehadiran Anies Baswedan, berjibaku melawan kejahatan bersama dan kehancuran sistem. Bersama rakyat, Anies tertantang dan akan membuktikan, bagaimana layaknya dan sebenarnya bernegara. Anies hanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi manfaatnya terasa ke seluruh Indonesia. Bukan hanya kebijakan pembangunannya yang memang tak mampu mencapai ke pelosok nusantara. Bukan juga kewenangannya yang memang terbatas ruang dan waktu, tidak mengalir hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun, kerja nyata dan prestasinya membuat decak kagum setiap mata yang melihat dan setiap telinga yang mendengarnya. Kabar-kabar keberhasilannya tersebar dari mulut ke mulut, menelusuri negeri dari Sabang hingga Merauke. Ruang media sosial tak pernah sepi membicarakan pesonanya, seluruh jemari bergerak mengutip dan menyebarkan asa kebaikan negeri dalam personalnya. Bagai hujan sehari menghapus kemarau panjang setahun, begitulah wujud kehadiran Anies usai mengemban amanat sebagai Gubernur Jakarta yang eksistensinya semakin didamba. Warga Jakarta terasa puas dan semangat menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasinya. Kemajuan kotanya dan kebahagiaan warganya, seakan ingin ditularkannya ke seantero negeri, tak cukup berhenti hanya sampai di Jakarta. Rakyat antusias mengabarkannya, menyebarkan kebaikan figur pemimpin yang sederhana dan bersahaja, namun gilang-gemilang karyanya. Letih berurai keringat, darah, dan nyawa, rakyat begitu peluh merindukan figur pemimpin yang melindungi dan melayani. Terlalu lama makan janji dan kenyang dengan mimpi-mimpi. Rakyat begitu menderita karena didera hidup dalam tekanan dan rutin dieksploitasi. Bukan kejujuran yang memandu, namun kebohongan yang beraksi saban hari. Bukan pemimpin yang mengayomi, negeri semakun ironi karena kiprah pejabat dan politisi tanpa nurani. Krisis kepemimpinan, seperti tanpa pemerintahan dan cenderung menjadi negara gagal. Fakta dan realitas itulah yang telah lama dirasakan rakyat. Tahun-tahun panjang penuh nestapa, rakyat banyak menanggung beban dari dosa-dosa kalangan durjana pengelola negara. Harapan terbesit dari suasana Jakarta. Meninggalkan jejak pemimpin yang bijak dan berwibawa. Cerdas, bersih, dan santun, menyalip maraknya isu, intrik, dan fitnah. Kesalehan sosialnya mampu menepis badai sikap kebencian dan permusuhan. Ia tak punya waktu untuk meladeni suara nyinyir dan julid. Ia dituntun oleh semangat menunaikan amanah, dan totalitas pengabdian diri untuk negeri. Dikenal, dibela, dan dicintai, begitulah pemilik nama lengkap Anies Rasyid Baswedan mendapat perlakuan rakyat. Telah menjadi milik seluruh anak bangsa, Anies memenuhi dahaga melepas kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Pemimpin yang respek, menghormati dan menghargai rakyatnya. Mampu merangkul perbedaan dari kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Terbukti telah bekerja nyata, bukan citra apalagi sekedar retorika. Memang tak terbantahkan dan sudah menjadi rahasia umum. Bahwa Negara sejahtera, di mana kemakmuran dan keadilan bukan hal mudah, tetapi juga bukan mimpi. Kehadiran Anies dan karyanya, secara perlahan namun pasti menuntun rakyat mewujudkan keinginan para “the founding fathers” dan cita-cita proklamasi kemerdekaan itu. Anies yang rendah hati, juga Anies yang berbudi pekerti dan dengan segudang prestasi. Berangkat dari Jakarta menjejaki seluruh negeri, siap menghapuskan derita setiap anak bangsa. Terimakasih Jakarta dan kini Indonesia memanggil, terasa tepat ditujukan ke Anies. Sepertinya rakyat boleh bangga dan berbesar hati karena boleh jadi pada waktunya, bersama Anies tanpa Indonesia menangis. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Oktober 2022/5 Rabi\'ul Akhir. (*)
Darah Segar Muhammadiyah Itu Proporsional
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid adalah organisasi yang dilahirkan untuk siap menghadapi hal-hal tersebut di atas. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan MANTAN Ketum PP Muhammadiyah Prof DR Dien Syamsuddin menyampaikan pandangan segar tentang darah segar di Muhammadiyah. Agenda Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tanggal 18-20 Nopember 2022 di samping penyampaian jawaban atas tanggapan peserta Muktamar yang dikemukakan secara daring pada 5 Nopember 2022 juga fokus terhadap pemilihan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Melalui Sidang Tanwir pada 18 Nopember 2022, 94 calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat akan dipilih dan ditetapkan menjadi 39 calon tetap. Selanjutnya, 39 calon ini yang akan dipilih oleh seluruh peserta Muktamar menjadi 13 anggota PP Muhammadiyah. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dimusyawarahkan oleh 13 Pimpinan terpilih. Inilah Demokrasi berbasis musyawarah yang berlaku di lingkungan Muhammadiyah. Kolektif kolegial menjadi prinsip kepemimpinan yang dijalankannya. Buya Anwar Abbas, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah menyambut konstruktif ungkapan Prof Dien tentang darah segar tersebut. Tekanannya pada kriteria komitmen dan pemahaman nilai Al Qur\'an dan As Sunnah. Di samping segar menurutnya harus memiliki idealisme dan integritas. Mampu menghadapi tantangan perubahan di tingkat lokal, nasional maupun global. Muhammadiyah tentu memiliki sumber daya insani yang cukup untuk itu. Darah segar yang ideal adalah proporsional. Jika 13 anggota PP yang akan dipilih dan terpilih komposisi 7 personal lama dan 6 yang baru maka hal itu sudah cukup bagus. Apalagi kalau terbalik. Ada nuansa keberlanjutan dan perubahan. Inilah makna dari penyegaran tersebut. Bukankah tiga anggota PP Muhammadiyah yang ada telah meninggal dunia dan itu harus tergantikan? Tiga ledakan besar (three explotions) yang harus diantisipasi Muhammadiyah ke depan. Pertama, jumlah penduduk yang semakin meningkat (population). Hal ini menuntut kualitas sumber daya insani yang siap untuk berkompetisi. Apalagi dalam peluang “bonus demografi”. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology). Kemampuan untuk melakukan healing dengan sarana iptek yang berkembang cepat science tell us how to heal and how to kill. Ketiga, pergeseran nilai dan relasi (changing ethics and norms, relationship between man and man, man and nature). Pemahaman Qur\'an dan Sunnah secara bayani, burhani dan irfani akan mampu mengantisipasi perubahan nilai tersebut. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid adalah organisasi yang dilahirkan untuk siap menghadapi hal-hal tersebut di atas. Pandemi Covid 19 telah berhasil di antisipasi dan warga Muhammadiyah nampak bersemangat untuk mensukseskan dan menggembirakan Muktamar ke-48. Berjuta anggota akan hadir di Solo dengan bahagia. Untuk melanjutkan dan melakukan perubahan. Dalam rangka \"memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta\". Bandung, 31 Oktober 2022. (*)
Predator Politik Saling Menjegal
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? PDIP memang “seksi”, bisa mengusulkan capres sendiri tanpa tergantung partai lainnya. PDIP bisa mengusung sendiri paslon Capres-Cawapres. Tapi, ketika tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang: target “dikudeta”. Tidak tanggung-tanggung, target penghancuran langsung diarahkan ke Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri, putri dan ibunya yang menjabat Ketua DPP dan Ketua Umum DPP PDIP. Sepertinya sikap politik PDIP dan Megawati bertentangan dengan keinginan para oligarki penguasa yang mau meneruskan status quo, akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Di lain pihak, Megawati tidak berkenan, alasannya belum menentukan capres: atau mau mendorong Puan? Perselisihan semakin keras dan terbuka. Pertama, Puan langsung jadi sasaran tembak. Sekelompok orang mengaku Sahabat GP 2024 meminta KPK periksa Puan dalam skandal E-KTP: ini permintaan wajar atau politis? Puan dianggap penghalang untuk bisa capreskan Ganjar? Sahabat GP 2024 meminta KPK harus segera memeriksa Puan Maharani, yang juga Ketua DPR dalam skandal E-KTP. Semua nama yang disebut terpidana Setya Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK, namun sampai saat ini Puan belum diperiksa lembaga antirasuah itu. “Kami dari Sahabat GP 2024 menyerahkan secara tertulis dalam bentuk surat meminta KPK agar segera memeriksa Puan dalam skandal E-KTP,” kata Yonpie anggota Sahabat GP 2024, dalam video yang beredar. Yonpie mengatakan, KPK tidak boleh tebang pilih dalam kasus korupsi E-KTP. “Jangan ada tebang pilih dan Puan belum pernah diperiksa KPK padahal dalam dakwaan Mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto nama Puan mencuat di Persidangan Tindak Pidana Korupsi E-KTP. Kasus korupsi E-KTP ini harus dibuka terang benderang hukum tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah,” ungkapnya. Hampir semua nama yang disebut Setya Novanto dalam Sidang Tipikor sudah dipanggil KPK termasuk Ganjar Pranowo yang juga dinyatakan tidak cukup bukti dan clear dalam kasus korupsi E-KTP tersebut. “Dikuatkan oleh kesaksian Novel Baswedan kala itu sebagai penyidik KPK menyebutkan Ganjar tidak termasuk dari orang yang mengembalikan hasil Korupsi E-KTP artinya Ganjar tidak terlibat dalam kasus tersebut,” paparnya. Sebelumnya, Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDIP, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan US$ 500.000. Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018). “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata Setya Novanto kepada majelis hakim. Menurut Novanto, pada suatu waktu pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Made Oka Masagung datang ke rumahnya. Ia menyebut, saat itu Oka menyampaikan bahwa ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR. “Saya tanya pada waktu itu ‘Wah untuk siapa?’ Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf, karena ada juga saudara Andi di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 (dollar AS) dan untuk Pak Pramono 500.000 (dollar AS),” kata Novanto. Saat majelis hakim mengonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Narogong. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga membantah pernyataan Novanto tersebut. Ia mengatakan, saat proyek e-KTP dijalankan, PDIP sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain. Sasaran kedua langsung mengarah ke jantung lawan, mematikan. Relawan Ganjar lainnya doakan Jokowi terpilih jadi Ketum PDIP. Artinya, Megawati akan dikudeta? Apakah akan ada “PDIP tandingan” dan Megawati tersingkir? Apakah tanda Trah Soekarno akan berakhir? Koalisi Aktivis dan Millennial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (KAMI-Ganjar) bakal menggelar doa, zikir dan istigasah agar Gubernur Jawa Tengah itu bisa menjadi Capres dan terpilih menjadi Presiden RI. Selain itu, mereka juga bakal mendoakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024. “Sebagai bangsa yang percaya terhadap Tuhan dan Pancasilais, segala usaha dan upaya yang akan kami lakukan harus diawali dengan doa dan harapan agar mendapat Ridho dan rahmat Allah SWT. Apalagi menetapkan calon pemimpin bangsa ini ke depan,\" ungkap Koordinator KAMI-Ganjar, Joko Priyoski dalam keterangan tertulis pada Rabu, 26 Oktober 2022 lalu. Ia menambahkan, KAMI-Ganjar bukan sekadar organisasi relawan biasa. Organisasi itu telah terstruktur dan diklaim tersebar di seluruh Indonesia. “Kami akan adakan acara sakral ini di seluruh Indonesia menurut ajaran Islam. Agar nanti kerja-kerja politik, bisa dimenangkan oleh Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Lalu, agar Pak Jokowi paska tidak menjadi presiden lagi di 2024 bisa menjadi Ketum PDIP periode 2024-2029,” kata pria yang akrab disapa Jojo itu. Mengapa KAMI-Ganjar yakin Jokowi dapat dipilih menjadi Ketum PDIP pada kongres mendatang? KAMI-Ganjar yakin Jokowi bisa terpilih menjadi ketum karena PDIP bukan partai kerajaan Presiden Jokowi dan Megawati tiba di Rakernas PDIP, Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. (dok. PDIP) Menurut Jojo, Jokowi berpeluang untuk memimpin PDIP pada 2024. Sebab, partai berlambang banteng hitam dan moncong putih itu adalah partai demokrasi. Fatsunnya PDIP, kata dia, bukan partai kerajaan. “Maka, kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi ketum ketika Kongres PDIP tahun 2024 nanti,” kata pria yang mengaku juga adalah aktivis 98 itu, seperti dilansir IDN Times. Ia mengaku yakin bila PDIP dipimpin oleh Jokowi dan Ganjar terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 maka itu akan berimbas semua program Nawacita Jokowi yang sudah dirintis dan telah direalisasikan bisa tetap dipertahankan. Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? Atau Megawati akan melawan, dan balik “kudeta” Jokowi melalui parlemen, seperti kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berhasil dijatuhkan? Apakah Megawati masih mampu? (*)
Hakim Sebut Cerita Putri Candrawathi Pingsan Tak Masuk Akal
Jakarta, FNN – Asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Susi hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/10/22). Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa, sempat mencecar Susi yang dianggap tidak konsisten memberikan kesaksian. Keraguan hakim semakin menjadi ketika Susi menyampaikan cerita tak masuk akal saat Putri Candrawathi pingsan. Awalnya Susi yang mengatakan Putri Candrawathi pingsan di kamar mandi rumah Magelang, tiba-tiba Kuat Ma\'ruf memangilnya. Kuat meminta Susi naik ke lantai dua untuk mengecek Putri Candrawathi. Meskipun saat itu, Susi tidak mendengar ada teriak Putri yang mendadakan terjadi sesuatu. “Saudara Putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa,” ujar hakim dalam persidangan (31/10/22). Dijelaskan Susi kalau Putri Candrawathi jatuh di lantai dua. \"Lantai dua,” jawab Susi. Dipertanyakan juga bagaimana Putri Candrawathi jatuh. “Bagaimana dia jatuh,” ujar hakim kembali. “Saya tidak tahu karena saya disuruh Om Kuat, ke atas saya melihat keadaan ibu udah tergeletak di depan kamar mandi,” jelasnya. Susi pun tidak tahu waktu terjatuhnya Putri Candrawathi. Sesampainya di lantai dua, Susi menemukan Putri yang katanya dalam keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Disebutkan Susi, kondisi Putri tidak berdaya bahkan kaki dan tangannya dingin. “Kok bisa bilang dingin, emang megangin?” tanya hakim. “Pegang sambil peluk ibu, saya dalam keadaan panik, dan nangis,” kata Susi. Setelah itu, Susi berteriak minta tolong. Teriakannya saat itu membuat Putri setengah sadar dan meminta agar jangan Yoshua yang dipanggil. “Lalu saya panggil Om Kuat, Om Kuat lalu Om Kuat naik ke atas. Bi kenapa ibu kayak gini? Saya bilang gak tahu, saya naik ke sini udah begini,” kata Susi. Kemudian, Susi melanjutkan kesaksiannya dengan menyebut Brigadir J sempat akan naik juga ke lantai dua tetapi dihalau Kuat Ma\'ruf. Dia bahkan mengaku mendengar perdebatan Ma\'ruf dan Yosua. Kata Susi, dirinya sempat mendengar samar-samar Yoshua berkata tidak melakukan apa-apa pada Putri dan ingin mengatakan kejadian yang sebenarnya. “Lalu saya bilang udah om jangan ribut, tolong ibu dulu,” kata Susi. Pernyataan Susi membuat hakim merasakan keanehan. Hakim menilai Susi berasumsi. “Loh kok mungkin nanti dulu, belum sampai situ inilah ceritanya settingan seperti ini,” ujar hakim. “Kamu anggap kami ini bodoh, kan ketika saya tanya tergeletak saudara berharap siapa bisa mendengar untuk memapah saudara Putri,” tegasnya. (Lia)
POPULER
