ALL CATEGORY
Kalau Rakyat Menghendaki, Mudrick SM Sangidu Siap Pimpin Revolusi
“Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BERSAMA Bapak Mudrick SM Sangidu: telah bergerak dari Solo Raya – sekalipun masih skala kecil dan lokal – adalah bagian dari gelombang dahsyat people power yang akan terjadi. Berangkat dengan kesadaran bahwa sumber masalah itu dari orang Solo. Kata Rocky Gerung, orang Solo harus ikut bertanggung jawab. Politik Solo adalah sumbunya pendek. Sejarah pernah membuktikan diawali dari Solo melebar ke Semarang – Jogja berubah menjadi huru-hara Nasional. People/Revolusi satu-satunya pintu perubauan, Solo Raya siap atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Konsolidasi langsung dengan tokoh masyarakat masing-masing daerah (Solo - Wonogiri - Sragen, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali). Segera dan secepatnya adakan koordinasi dengan semua tokoh pergerakan dari masing-masing daerah menyamakan pikiran, kekuatan, dan dukungan logistik (satu paket). Menentukan langkah gerakan riil dan taktis. Menunjuk pemberani sebagai leader pergerakan. Suasana psikologis saat awal mereka kita temui: Selama ini mereka hanya mengeluh, takut, dan ke mana harus mengadu. Mereka hanya menunggu ada pimpinan penggerak dan pemberani. Awalnya mendengar people power atau Revolusi tidak paham, dan bahkan hanya ketakutan. Setelah ada penjelasan versi bahasa yang mereka bisa pahami, ini hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan – mereka baru mengerti, memahami, dan barulah muncul ghiroh semangat dan keberanian. Kekuatan Solo Raya harus dikoordinasikan dengan kekuatan Magelang Raya, Jogjakarta, dan Semarang. Kekuatan Jogjakarta dan Semarang serta belahan daerah lainnya, harus secepatnya dikoordinasikan. Apa yang akan dilakukan harus segera dirumuskan dengan jelas dan pasti menjadi pergerakan setelah pertemuan para tokoh pergerakan dalam waktu dekat. Perjuangan ini harus dan akan konek dengan arus pergerakan dengan daerah lainnya khususnya dengan gerakan di Jakarta. Bergerak dan berjuang bersama, kita harus bergerak dan berjuang bersama semua sadar dan menyadari ada pembagian tugas masing-masing dan tetap harus bersinergi menghadapi keadaan yang makin tidak menentu dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jangan pernah mencela atau menyepelekan setiap pergerakan demo sekecil apapun – mereka telah bergerak dengan tenaga, pikiran, waktu dan finansialnya masing masing. Satu orang yang telah bergerak di depan lebih mulia daripada ribuan orang yang hanya diam ditempat. Dalam setiap sambutannya, Mudrick menyampaikan bahwa people power yang kita lakukan ini adalah dalam rangka ber-amar makruf nahi munkar. “Kondisi negara saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Kewajiban kita adalah untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim saat ini,” katanya. Lebih lanjut Mudrick mengajak seluruh Aktivis Pergerakan khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk bangkit melawan rezim yang zalim kepada rakyatnya. \"Ini saatnya, kita diam ditindas atau bangkit melawan,” tegas Mudrick yang diikuti pekikan takbir peserta. “Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Salah satu peserta ada yang bertanya, kapan people power ini akan dilakukan? Maka Mudrick menjawab, “Saatnya adalah sekarang. Dan kita semua adalah pemimpin. Jangan pernah bergantung kepada siapa pun. Kita adalah pemimpin.” Selanjutnya Mudrick menyampaikan bahwa semua komponen masyarakat harus saling bersinergi. Jangan mudah terpecah-belah. Yang tidak ada keberanian berada dalam gelanggang, jangan mengendurkan semangat teman-temannya. Bahkan bisa membantu dengan apapun dan sekecil apapun bantuan tersebut. Bisa dengan dana maupun doa. Mudrick meminta segera disosialisasikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Ada koordinator-koordinator di tiap-tiap kecamatan untuk lebih memudahkan komunikasi dan mensinergikan kekuatan rakyat. Pasti Terjadi Kerusakan negara datang dari Solo, maka masyarakat Solo juga harus ikut bertanggung jawab! People power pasti terjadi. Rakyat selama ini hanya mengeluh tak tahu kemana harus mengadu. Rakyat makin takut dengan ganasnya rezim melakukan penangkapan hanya beda aspirasi. Rakyat hanya menunggu dan menunggu pemimpin berani untuk bergerak menghentikan keadaan yang makin carut marut dan rakyat menjadi korbannya. People power atau Revolusi hanya itulah jalannya setelah semua pendekatan secara konstitusional dan demo-demo diabaikan dan tidak gubris sama sekali. Gerakan Solo Raya telah terkoordinasi dan dipastikan akan sambung dengan gerakan dari Jogjakarta. Nyambung dengan Magelang Raya dan daerah di Jawa Tengah khususnya. Tentunya akan sambung dengan gerakan di Jakarta. People power adalah hak rakyat sebagai pemilik kekuasaan negara. Sekiranya rakyat menghendaki Mudrick SM Sangidu siap pimpin people power. Dan people power pasti terjadi kalau rezim tetap ambigu dan menyepelekan aspirasi rakyat yang saat ini pada puncak kemarahan dan menginginkan ada perubahan negara ke arah yang lebih baik. (*)
Indonesia Mulai Restrukturisasi dan Reformasi Ekonomi Setelah Pandemi
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia mulai melakukan restrukturisasi dan reformasi ekonomi setelah pandemi COVID-19 hampir berakhir pada saat ini. \"Reformasi yang mungkin bisa membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikannya, namun Indonesia bisa melakukannya selama pandemi COVID-19. Sehingga ketika pandemi hampir berakhir, kami mulai melakukan restrukturisasi dan reformasi ekonomi,” kata Menko Airlangga dalam Public Lecture pada The CSIS ASEAN Leadership Forum berjudul \"Indonesia\'s Economic Priorities: A Conversation with Airlangga Hartarto\", yang dikutip dari keterangan di Jakarta, Selasa.Menurut Airlangga, Indonesia juga memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk mengembangkan transformasi digital, yang meliputi penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan pengembangan sistem e-payment melalui QRIS.Kemudian, Indonesia juga berkomitmen untuk turut berperan menghadapi tantangan perubahan iklim global melalui transformasi energi dengan upaya diversifikasi energi dan upaya konservasi energi.“Perekonomian Indonesia saat ini telah berjalan dengan sangat baik, dan dengan recovery ekonomi dari pandemi yang terus berlanjut dengan kecepatan tinggi. Pertumbuhan PDB Indonesia sebesar lebih 5 persen saat ini telah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia pra-pandemi,\" kata Airlangga.Dalam laporan World Economic Outlook terbaru pada Oktober 2022, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,3 persen, di tengah perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi global yang menjadi 3,2 persen.Selain itu, Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN pada 2023, dimana terdapat peluang perluasan kerja sama regional dengan mitra ASEAN dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).Dalam keketuaan ini, Indonesia akan melanjutkan keempat pilar yang dibahas dalam G20, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, transisi energi, dan ketahanan pangan.Sementara, terkait RCEP, Airlangga menyebut daya tariknya saat ini lebih tinggi, dimana penting untuk mendukung rantai pasokan global, serta menghilangkan 92 persen dari tarif bea masuk negara- negara anggota.Dalam pertemuan itu turut hadir Menteri Perindustrian beserta beberapa pejabat Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian, CEO CSIS John J. Hamre, dan Director CSIS untuk Kawasan Asia Tenggara Gregory B. Poling.(Ida/ANTARA)
Bharada E Berjanji akan Jujur dalam Persidangan Kasus Pembunuhan Brigadir J
Jakarta, FNN - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjanji untuk berkata jujur dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.\"Saya cuma menyampaikan saya akan berkata jujur, saya akan membela abang saya, Bang Yos (Brigadir J), terakhir kalinya,\" kata Bharada E di akhir sidang menanggapi kesaksian keluarga korban.Ia kemudian mengaku secara pribadi tidak mempercayai Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi, istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. \"Saya tidak menyakini Bang Yos melakukan pelecehan, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan,\" ujarnya.Dia juga menyatakan siap dengan konsekuensi hukum yang harus diterima atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana Brigadir J yang nantinya diputuskan oleh majelis hakim dalam persidangan.\"Saya ingin mengatakan saya siap apa pun yang akan terjadi dan apa pun keputusan hukum terhadap diri saya,\" ujarnya pula.Hakim ketua Wahyu Iman Santosa pun kemudian bertanya kepada Bhatada E kebenaran keterangan saksi yang disampaikan di persidangan. \"Mohon izin Yang Mulia untuk keterangan saksi benar semua,\" jawab Bharada E.Usai sidang, kuasa hukum Bharada E, Ronny Talapessy menegaskan permohonan maaf dan penyesalan kliennya terhadap keluarga Brigadir J. Ia pun menyebut kliennya tidak mengelak atas perbuatannya dan telah memberikan keterangan secara terbuka dalam persidangan.\"Klien kami mengutarakan rasa penyesalannya, ya. Permintaan maafnya tadi pada keluarga korban, semoga ini bisa diterima. Kami sampaikan bahwa proses hukumnya tetap berjalan, kami hormati faktanya klien saya sudah menyampaikan semuanya,\" ujarnya lagi.Ronny kemudian merinci bentuk penyesalan dan permintaan maaf yang telah disampaikan Bharada E kepada keluarga Brigadir J. Mulai dari mengirimkan surat permohonan maaf kepada keluarga Brigadir J, hingga kembali membacakan surat permohonan maaf usai sidang perdana pada Selasa (18/10).Ronny menyebut dengan pangkat Bharada E yang berada pada tingkatan paling bawah, kliennya tersebut mengaku hanya melaksanakan perintah atasan. Ia pun menyebut beban yang dipikul Bharada E di usianya yang masih 24 tahun amat berat.\"Dia mengaku apa yang terjadi, kemudian yang bukan tembak-menembak tetapi penembakan, kemudian dia tulis surat. Kemudian kemarin dia bacakan permohonan maaf dan hari ini secara spontanitas tadi teman-teman lihat bahwa sebelum sidang mulai, dia sudah samperin tadi, secara tulus dia menyampaikan permohonan maaf,\" katanya.Pada kesempatan itu, Ronny juga mengklarifikasi pernyataan kuasa hukum Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut Putri Candrawathi ikut menembak Brigadir J adalah tidak benar. \"Jadi yang perlu kita luruskan di sini bahwa penembakan itu adalah klien saya Richard Eliezer pertama kali, kemudian disusul oleh Ferdy Sambo,\" katanya lagi.Sebelum sidang dimulai, Bharada E tampak melakukan sungkeman kepada Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak yang merupakan orangtua dari Brigadir J sebagai bentuk permohonan maaf.PN Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan 12 saksi terdakwa Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dari pihak korban dan keluarga korban.Dua belas orang saksi itu, adalah Kamarudin Simanjuntak, Samuel Hutabarat, Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Hutabarat, Devianita Hutabarat, Novita Sari Nadeak, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian Sianturi, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak. (Ida/ANTARA)
LaNyalla: Demokrasi Pancasila Adalah Konsep Majelis Syuro Sama-sama Permusyawaratan Perwakilan
Jember, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Demokrasi Pancasila yang digagas para pendiri bangsa sejalan dengan konsep Majelis Syuro yang sangat dikenal dalam Islam. Keduanya sama-sama menekankan pada permusyawaratan perwakilan.Hal itu disampaikan LaNyalla saat memberi Kuliah Umum Kebangsaan dan Tata Negara Indonesia di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Selasa (25/10/2022).“Para pendiri bangsa sepakat menggunakan Demokrasi Pancasila karena memahami betul taksonomi Indonesia sebagai bangsa yang super majemuk dengan beribu pulau, ratusan suku dan banyak agama. Mereka juga memiliki suasana kebatinan yang sama. Merasakan langsung menjadi bangsa yang terjajah, menjadi inlander atau bangsa kelas bawah,” kata LaNyalla.Karena itu para pendiri bangsa bersepakat untuk menggunakan sebuah sistem sendiri. Sistem yang berbeda dengan Isme-Isme yang ada saat itu, seperti Liberalisme di Barat atau Komunisme di Timur.“Dan kita semua tahu, para pendiri bangsa kita bukan orang sembarangan. Mereka yang terlibat dalam perumusan lahirnya negara ini berlatar beragam. Mulai dari intelektual, ulama, raja dan sultan Nusantara, hingga tokoh pergerakan. Dan banyak di antara mereka adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Kiai Wachid Hasyim dan Kiai Achmad Siddiq,” ungkap LaNyalla.Ia menambahkan, ciri utama dari Demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Sehingga terjadi penjelmaan rakyat. Tidak sekedar perwakilan rakyat.“Mereka kemudian menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih petugas rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan arah tersebut. Artinya, rakyatlah yang menentukan cara bagaimana mereka harus diperintah oleh pemerintah yang mereka bentuk,” ulasnya.Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, konsep keterwakilan itu seperti halnya konsep Majelis Syuro yang sebenarnya sangat dikenal dalam Islam. Dimana sesuai Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, agama menjadi dasar negara ini.“Artinya sangat jelas bahwa negara ini adalah negara yang berketuhanan. Oleh karena itu negara ini tempat orang-orang yang beradab dan membangun peradaban dengan persatuan,” katanya.(Ida/LC)“Negara ini juga tempat semua perwakilan elemen bangsa yang disebut para hikmat untuk bermusyawarah. Demi menuju satu hakikat tujuan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.Namun sistem demokrasi Indonesia dari konsep perwakilan berubah menjadi presidensial murni dengan mengadopsi sistem demokrasi liberal. Hal itu terjadi saat bangsa ini melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 empat tahap di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.“Yang kita lakukan saat itu adalah mengganti total UUD 1945 naskah asli menjadi Undang-Undang Dasar baru. Karena isi pasal-pasalnya telah berubah lebih dari 95 persen. Sistem Demokrasi Pancasila ditinggalkan. Naskah Pembukaan Konstitusi sudah tidak nyambung lagi dengan isi pasal-pasal yang ada di dalam Batang Tubuh. Bahkan Perubahan saat itu, menghapus total Penjelasan UUD 1945. Padahal Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan adalah satu kesatuan yang utuh,” paparnya.Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, kondisi tersebut merupakan paradoksal terbesar dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana sistem demokrasi liberal melahirkan spirit sekularisme dan individualisme serta ekonomi kapitalistik. Sehingga Indonesia semakin karut marut dan dikuasai oleh Oligarki Ekonomi yang bersatu dengan Oligarki Politik. “Hari ini kita sudah merasakan dan mengalami situasi dimana kita sudah menjadi bangsa yang terpolarisasi dan tidak mempunyai karakter serta jati diri. Bangsa ini dipenuhi buzzer yang menggunakan narasi kebencian dan penghinaan sesama anak bangsa.Dari sisi ekonomi, terjadi ketidakadilan yang melampaui batas dan nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara,” ungkap dia.Karena itu, LaNyalla sangat berharap, mahasiswa dan kalangan akademisi di perguruan tinggi membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa.Menurutnya mahasiswa bukan saja agent of change, tetapi juga agent of repair. Karena hakikat dari Intelektual adalah wajib menawarkan gagasan atas hal-hal yang dilihat tidak benar. “Rumusan yang digagas para pendiri bangsa tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi sudah sangat tepat untuk Indonesia. Untuk itu marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Pancasila. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar. Dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm,” ungkapnya.Hadir Wakil Rektor III UIN KHAS Dr. Hefni Zein, S.Ag., M.M yang mewakili Rektor, Para Dosen dan mahasiswa
strasi
Jakarta, FNN - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi amunisi dalam memenuhi kebutuhan TNI. \"Kemhan membuka seluas-luasnya industri pertahanan swasta yang memenuhi syarat untuk terlibat,\" kata Juru Bicara Kemhan Dahnil Azhar Simanjuntak ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Hal itu, lanjut dia, sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa memperkuat industri pertahanan domestik. Dahnil membenarkan kebutuhan amunisi Kemhan sebanyak 5 miliar amunisi untuk menyuplai kebutuhan TNI hingga 2023. Sementara itu, PT Amerind Global akan membangun pabrik amunisi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, untuk memenuhi kebutuhan amunisi untuk TNI. Direktur Utama PT Amerind Global Mayjen TNI (Purn) George E. Supit mengatakan, pihaknya telah menggandeng tiga perusahaan alutsista ternama asal Amerika Serikat yaitu Northrop Grumman, Bliss, dan Olin/Winchester untuk membangun pabrik amunisi di Indonesia, khususnya amunisi kaliber 5.56 mm. Menurut Supit, keinginan membangun pabrik munisi di dalam negeri itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan amunisi sebanyak 5 miliar amunisi yang telah direncanakan oleh Kemhan untuk kebutuhan operasional dan cadangan institusi TNI. \"Menhan (Prabowo Subianto) memberikan kesempatan kepada swasta untuk bisa membangun pabrik amunisi karena dalam kebijakan beliau akan mengadakan 5 miliar butir amunisi, untuk kebutuhan TNI, baik untuk cadangan maupun operasional kegiatan,\" ujarnya dihubungi secara terpisah. Mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu mengaku amunisi dari perusahaan alutsista asal Amerika Serikat yang kini telah menjadi principal PT Amerind Global telah menjalani uji amunisi di Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat (Dislitbangad). \"Amunisi ini sudah kita uji di Dislitbang Angkatan Darat yang laboratorium nya ada di Batu Jajar. Amunisi yang sudah kita uji ada 3 jenis, yaitu kaliber 5.56 mm, kaliber 7.62 mm, dan kaliber 12.7 mm, dan semuanya sudah dinyatakan lulus uji. Dan kita sudah dapat sertifikat nya, sudah disertifikasi jadi kami jamin amunisi ini sangat layak digunakan untuk TNI,\" papar Supit. Oleh karena itu, dia berharap PT Amerind Global dapat membantu, mendukung pengadaan amunisi 5.56 mm yang menjadi kebutuhan Kementerian Pertahanan itu. Rencana pembangunan pabrik amunisi sudah disetujui oleh Kemhan. Kemhan RI dan Kementerian ATR/BPN sudah menyetujui untuk mendirikan pabrik amunisi bertaraf internasional di atas lahan seluas 100 hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepri. \"Pabrik amunisi di KEK Galang Batang, Bintan akan mampu memproduksi 360 juta/tahun,\" tutur purnawirawan jenderal bintang dua ini. Namun demikian, tambah Aster Panglima TNI tahun 2018 itu, saat ini proses pendirian pabrik amunisi berteknologi tinggi itu masih menunggu proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). \"Kalau sudah ada AMDAL dari KLHK, nanti diserahkan ke Kemhan RI, baru kemudian Kemhan yang mengeluarkan izin pendirian pabrik di tempat yang sudah ditentukan oleh Kemhan,\" ujar Supit.(Ida/ANTARA)
Pertemuan Tim kecil NasDem, Demokrat, dan PKS Membahas Bakal Cawapres Anies
Jakarta, FNN - Tim kecil dari Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali melakukan pertemuan untuk membahas tokoh yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pertemuan itu digelar di kediaman Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa. Hadir perwakilan dari ketiga partai politik itu, yakni dari Partai NasDem, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto dan Ketua DPP Willy Aditya. Dari PKS, ada M Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro didampingi Jubir PKS Pipin Sofian dan M Kholid, sedangkan dari Partai Demokrat terlihat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dan Iftitah. Selain perwakilan dari tiga parpol itu, hadir juga Sudirman Said sebagai Liaison Officer (LO). LO adalah seorang penghubung atau pendamping. Saat diskusi santai berlangsung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang bergabung. \"Hadir juga menyusul Ketum Demokrat, Mas AHY,\" ujar Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya. Dia mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Menurut Willy, pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies. \"Dalam suasana santai diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda pembahasan terkait cawapres termasuk pendalaman kriteria dan mekanismenya,\" katanya pula. Untuk saat ini, kata Willy, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. \"Partai NasDem menyerahkan kepada capres (Anies Baswedan). Komitmen itu sudah dikuatkan oleh pernyataan Pak Surya Paloh yang telah memberikan kewenangan kepada Anies,\" kata Willy. Sejauh ini, kata dia lagi, pertemuan tim kecil ketiga parpol yang dikemas dengan makan siang itu sangat demokratis. Pembahasan terjadi secara dinamis.(Ida/ANTARA)
Audit Satgassus, Letjen Suharto Sebut UU Polri Juga Perlu Diubah
Jakarta, FNN – Letjen Marinir Purn. Suharto menyoroti undang-undang Polri yang perlu diubah sebagai awal dari langkah reformasi Polri dan audit Satgasus Merah Putih. Hal ini disampaikan dalam seminar bertemakan \"Tegakkan Martabat Bangsa: Reformasi Total Polri Dimulai dengan Audit Satgasus Merah Putih Segera!\" yang diselenggarakan di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/10). Mantan Irjen Departemen Pertahanan Keamanan tersebut mengungkap bahwa kelemahan pada pembentukan satgasus berawal dari kelalaian bangsa yang membiarkan undang-undang Polri tahun 2002 disahkan. \"Kalau saya melihat kelemahan kita adalah sebetulnya di intelejen. Satgasus ini hanyalah badan yang dibentuk sebagai akibat daripada kelalaian kita. Kelalaian kita membiarkan undang-undang Polri tahun 2002 yang isinya seperti itu, kita biarkan,\" ujar Suharto dalam seminar yang dimoderatori oleh Rahma Sarita pada Selasa, 25 Oktober 2022. Suharto membahas isi UU Polri yang salah satunya berisi tentang polisi yang berada di bawah kekuasaan presiden. Ia juga menyebut pasal tentang organisasi polri yang ditentukan oleh Kapolri sehingga polisi memiliki kekuasaan penuh atas pembentukan Satgassus. \"Jadi, yang namanya Satgasus Merah Putih ini, itu adalah akibat dari undang-undang yang memberikan keleluasaan dan kekuatan penuh kepada Polri,\" kata Suharto. Kekuatan tersebut dimanfaatkan polisi. Suharto menyebutkan contoh seperti Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), logistik, hingga imigrasi yang semuanya dikuasai Polri. Kekuasaan yang berlebihan tersebut menghasilkan Satgassus Merah Putih yang salah satunya mengarah pada kekuasaan. Menurutnya, persoalan audit Satgassus perlu dibarengi dengan pergantian UU Polri sehingga tidak terjadi lagi pembentukan Satgassus di bawah kekuasaan kepolisian yang dikatakannya menguras kemampuan republik. \"Sekarang kita reformasi, kita ganti Satgassusnya. Tapi undang-undang polisi tidak pernah kita ganti, timbul lagi Satgassus merah putih berikutnya. Timbul lagi dan lebih pintar dia nanti, dan lebih cerdik dan lebih menguras kemampuan republik ini,\" ucap Suharto. Selain Letjen Suharto, seminar yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara ini juga menghadirkan pembicara Abdullah Hehamahua dari Front Kedaulatan Negara (FKN) dan Usman Hamid dari Transparansi Internasional yang bergabung melalui Zoom Meeting. (oct)
Mayjen Farid Makruf Bicara Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana
Jakarta, FNN – Mayjen TNI Farid Makruf menjelaskan bagaimana peran TNI dalam penanganan bencana alam di Indonesia. Ia menegaskan, TNI adalah milik rakyat Indonesia yang bekerja dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal itu disampaikan dalam kursus seminar DMHA (Disaster Management & Humanitarian Assistance) ini diselenggarakan oleh DRRC UI (Disaster Risk Reduction Center UI) pada Selasa (25/10/2022). Seminar ini sering diselenggarakan untuk memberikan gambaran tentang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan dengan fokus pada strategi pengurangan resiko dan ketahanan. DRRC juga berkolaborasi dengan University of Hawai’i-Manoa dan The Asian Institute of Technology Thailand. Peran TNI dalam menangani bencana meliputi pemberian tempat berlindung, pencarian korban hilang, dan pembuatan perencanaan evakuasi. Mayjen Farid menjelaskan, dalam penanganan evakuasi khususnya, TNI melibatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau yang dikenal BASARNAS. Mayjen Farid menceritakan bagaimana pengalamannya dalam melakukan penyelamatan korban terjebak reruntuhan masjid karena gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018. “Dari 12 orang yang terjebak tersebut, kita berusaha menyelamatkan mereka. Kemudian Basarnas menurunkan peralatan untuk mengangkat reruntuhan bangunan. Dari pagi sampai jam 5 sore, akhirnya selesai. Dari 12 orang, kita telah berhasil menyelamatkan 8 dan sisanya meninggal karena tidak adanya makanan dan minuman serta reruntuhan bangunan menimpa mereka,” jelas Mayjen Farid. Ia juga menegaskan bahwa TNI telah melakukan operasi penyelamatan nyawa semacam ini tidak hanya di NTB, juga di banyak tempat dan telah berkali-kali. Bahkan untuk ke depannya, Mayjen Farid menginginkan adanya penanganan evakuasi yang lebih baik agar lebih banyak nyawa yang bisa selamat. “Bagaimana dengan ke depannya? Saya menyarankan agar kita mempunyai kendaraan yang sangat baik. Kita punya kendaran untuk mengangkat semua reruntuhan untuk menyelamatkan korban selamat yang tertimbun. Kemudian tidak hanya mobil ambulans, kita juga membutuhkan kendaraan yang lebih baik untuk membawa korban ke rumah sakit. Jika kita bisa membangun rumah sakit di lapangan dekat dengan terjadinya bencana, mungkin kita akan bisa menyelamatkan nyawa lebih baik,” ujar Mayjen Farid. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara yang rawan terkena bencana alam. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2022 telah terjadi 2.860 peristiwa bencana alam di Indonesia. Korban yang terdampak tercatat ada 3.593.497 orang. (Fer)
Kuasa hukum Menegaskan bahwa Ada Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J
Jakarta, FNN - Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, menegaskan di persidangan sebagai saksi bahwa sejak awal menduga kematian Brigadir J disebabkan oleh pembunuhan berencana. Hal tersebut diungkapkannya sebagai saksi pertama yang diperiksa dalam persidangan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa. \"Yang saya ketahui dan teman-teman saya berdasarkan investigasi bahwa ini pembunuhan terencana yang sudah direncanakan sejak di Magelang,\" kata Kamaruddin di hadapan majelis hakim. Ia menyebut bahwa Brigadir J diduga sebagai pemberi informasi kepada istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, terkait orang ketiga dalam rumah tangga. \"Informasi bahwa si bapak ada wanitanya, begitu. Karena dari informasi yang kita dapat mereka sudah pisah rumah. Bu PC (Putri Candrawathi) tinggal di rumah Saguling, sementara bapak itu tinggal di rumah Jalan Bangka,\" tuturnya. Di malam sebelumnya yakni pada tanggal 6 menjelang 7 Juli, ia menjelaskan Sambo dan Putri sempat terlibat pertengkaran yang berdasarkan informasi yang didapatnya disebabkan karena persoalan wanita. Ia menyebut bahwa informasi tersebut didapatkan dari sumber rahasia yang tak mau diungkapkannya. Di sisi yang lain, Kamaruddin dalam kesaksiannya menyebut mendapat informasi bahwa Putri justru yang menggoda Brigadir J saat peristiwa di Magelang terjadi. \"Lalu almarhum tidak mau, dia pergi keluar,\" ucapnya. \"Kemudian ada informasi lagi bahwa terdakwa Kuat Ma\'ruf memegang pisau ditujukan kepada almarhum. Kemudian ada informasi bahwa asisten rumah tangga menangis-nangis tetapi tidak tahu tangisannya tentang apa,\" lanjut Kamaruddin. Ia juga mengungkapkan bahwa Brigadir J mendapatkan tuduhan menjadi penyebab Putri sakit. Hal tersebut, katanya, sebagaimana yang diceritakan Brigadir J kepada kekasihnya, Vera Simanjuntak. \"Almarhum dituduh oleh squad-squad lama bahwa dia membuat ibu sakit,\" ucapnya. Terlebih kejanggalan-kejanggalan lainnya, seperti luka penyiksaan yang ada di tubuh jenazah Brigadir J, berikut peti jenazah yang tidak boleh dibuka oleh pihak keluarga ketika tiba di rumah keluarga di Jambi. \"Maka menurut saya sangat janggal. Saya langsung yakin membuat laporan dugaan tindak pembunuhan berencana,\" ujarnya. Di samping itu, Kamaruddin menyebut informasi terkait pelucutan atau penyembunyian barang bukti DVR kamera pemantau (CCTV) juga semakin menguatkan kematian Brigadir J akibat pembunuhan berencana. \"Mereka-mereka para terdakwa khususnya yang berpangkat tinggi ini ada dugaan bisnis gelap yang diduga diketahui oleh almarhum,\" kata Kamaruddin. Agenda sidang pemeriksaan 12 saksi Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dari pihak korban dan keluarga korban. Keduabelas orang saksi itu, adalah Kamarudin Simanjuntak, Samuel Hutabarat, Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Hutabarat, Devianita Hutabarat, Novita Sari Nadeak, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian Sianturi, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak. Sidang Kamaruddin tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Adapun sebanyak 12 saksi yang akan diperiksa secara bergilir tampak mengenakan pakaian seragam berwarna merah putih ketika memasuki ruang persidangan. Dalam surat dakwaan Bharada E dinyatakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J berdasarkan perintah dari pimpinannya Ferdy Sambo. (Sof/ANTARA)
Putri Candrawathi Ikut Menembak Brigadir J, Sebut Kamaruddin Simanjuntak
Jakarta, FNN - Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, mengatakan di persidangan bahwa Putri Candrawathi, istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, ikut menembak Brigadir J.Hal tersebut diungkapkannya sebagai saksi pertama yang diperiksa dalam persidangan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang didapatkan pihaknya, Putri diketahui ikut menembak Brigadir J bersama dengan Ferdy Sambo dan Bharada E. Sehingga, sambungnya, ada tiga orang pelaku yang menembak Brigadir J. \"Kami temukan fakta baru bahwa yang menembak adalah Ferdy Sambo dan Richard Eliezer atau Bharada Richard Eliezer bersama dengan Putri Candrawathi,\" kata Kamaruddin di hadapan majelis hakim.Mendengar pernyataan Kamaruddin, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa pun mencoba meyakinkan kembali pernyataan tersebut dengan bertanya, \"Putri Candrawathi terlibat menembak?\". \"Ya, karena ada menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman,\" jawab Kamaruddin. Sementara ditemui usai persidangan, Kamaruddin kembali menjelaskan bahwa ada tiga selongsong peluru yang ditembakkan di tubuh Brigadir J, yakni ada yang buatan Jerman, Austria dan Ukraina. \"Nah, jadi berdasarkan selongsong peluru dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi kalau pelakunya tiga,\" ucapnya.Namun, ia mengaku melimpahkan kepada hakim untuk menguji kebenaran dari temuan informasi pihaknya bahwa ada tiga pelaku penembak Brigadir J, di mana Putri menjadi salah satunya. \"Ternyata informasi yang saya berikan ke penyidik maupun kepada majelis hakim dibenarkan oleh Eliezer (Bharada E),\" tuturnya.Kamaruddin menjelaskan bahwa informasi itu didapatkannya dari sumber rahasia yang tak mau ia ungkapkan di persidangan. \"Hakim tadi meminta disebutkan sumber-sumbernya saya bilang sampai kiamat pun enggak akan saya berikan karena saya komitmen dengan janji saya,\" ujar Kamaruddin.Agenda sidang pemeriksaan 12 saksi Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dari pihak korban dan keluarga korban turut dihadiri langsung oleh Bharada E yang hadir di Ruang Sidang Utama Oemar Seno Adji, PN Jaka Selatan.Keduabelas orang saksi itu, adalah Kamarudin Simanjuntak, Samuel Hutabarat, Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Hutabarat, Devianita Hutabarat, Novita Sari Nadeak, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian Sianturi, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak.Sidang Kamaruddin tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Adapun sebanyak 12 saksi yang akan diperiksa secara bergilir tampak mengenakan pakaian seragam berwarna merah putih ketika memasuki ruang persidangan.Dalam surat dakwaan Bharada E dinyatakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J berdasarkan perintah dari pimpinannya Ferdy Sambo.(Sof/ANTARA)
POPULER
