ALL CATEGORY
Komnas HAM Butuh "Penyegaran" untuk Melindungi Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) butuh \"penyegaran\" terkait kerja-kerja dalam memperjuangkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).\"Dalam konteks kejahatan transnasional, buruh migran belum mendapatkan perlindungan yang maksimal. Karena itu butuh penyegaran di Komnas HAM untuk perjuangkan perlindungan buruh migran,\" kata Didik saat uji kelayakan calon anggota Komnas HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.Dia menilai penindakan untuk pengentasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih bersifat parsial sehingga keberpihakan terhadap perlindungan buruh migran belum maksimal.Menurut dia, persoalan yang dihadapi PMI ibarat fenomena gunung es yang memerlukan perhatian besar bangsa Indonesia untuk menghadirkan perlindungan bagi para buruh migran. \"Harus dipastikan perlindungan HAM dan kehadiran negara untuk melindungi buruh migran kita,\" ujarnya.Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal menilai selama ini Komnas HAM kurang memperbaharui data terkait konflik agraria yang dihadapi masyarakat.Hal itu menurut dia, menyebabkan Komisi III DPR \"turun tangan\" mengatasi persoalan tersebut, padahal seharusnya Komnas HAM juga ikut berperan.\"Ketika mengawal advokasi suatu kasus, sejauh mana integritas Komnas HAM. Banyak konflik agraria yang disebut penanganan-nya lemah dan lembek,\" ucapnya.Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 pada Jumat (30/9) dan Senin (3/10).Pada Jumat (30/9), ada 12 calon anggota Komnas HAM yang menjalani uji kelayakan yaitu Abdul Haris Semendawai, Amiruddin, Anis Hidayah, Antonio Pandjasto Hardojo, Atnike Nova Sigiro, Beka Ulung Hapsara, Chrisbiantoro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, dan Rita Serena Kalibonso.Sementara itu pada Senin (3/10), ada dua calon anggota Komnas HAM yang menjalani uji kelayakan yaitu Saurlin P. Siagian dan Uli Parulian Sihombing.Proses pemilihan calon anggota Komnas HAM akan dilaksanakan setelah proses uji kelayakan selesai dilakukan yaitu Senin (3/10). (Ida/ANTARA)
Ulang Tahun TNI Ke-77 Akan Digelar di Istana Merdeka
Jakarta, FNN - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 bakal digelar di lapangan Istana Merdeka. \"Upacara HUT TNI tahun ini akan diselenggarakan di lapangan istana merdeka yang biasanya juga digunakan untuk perayaan HUT RI. Rangkaian kegiatannya adalah upacara seperti biasa, dimana inspektur upacaranya direncanakan Bapak Presiden RI,\" kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Eko Margiyono di Istana Merdeka Jakarta, Jumat.Kasum TNI Eko Margiono menyampaikan hal tersebut saat gladi kotor HUT TNI dan mengecek halaman Istana Merdeka bersama dengan Kas Koopsudnas Marsda TNI Tedi Rizalihadi S, Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dan Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin. \"Bapak Presiden akan menyaksikan demo beberapa atraksi pesawat TNI Angkatan Udara, nanti ada \'fly pass\' pesawat F16, kemudian ada helikopter yang membawa \'giant flag\'. kemudian ada (pertunjukan) akrobat dari (pesawat) jupiter,\" tambah Eko.Presiden Jokowi juga akan melakukan \"video conference\" dengan pasukan TNI yang berada di empat lokasi yaitu pertama di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat; dengan pengamanan terluar di Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara; dengan petugas di PLBN Sota, Merauke, Papua, dan di PLBN Motaain Engelberthus Klau, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan perbatasan RI-Timor Leste.\"Setelah selesai melakukan \'video conference\', Presiden menuju ke depan istana. Di sana Presiden akan melihat beberapa kendaraan tempur yang terbaru yang kita miliki, yang akan kita tampilkan secara statis,\" ungkap Eko.Selanjutnya Presiden akan kembali ke panggung utama untuk menerima defile pasukan dan pagelaran Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista).Dalam pagelaran tersebut terdiri dari pasukan drum band, pasukan yang ikut upacara dan defile serta prajurit yang mengendarai 63 kendaraan tempur (ranpur).\"Kami juga perlu jelaskan ke masyarakat supaya nanti memaklumi, berkaitan dengan defile ranpur ini akan bergerak dari depan istana menuju Bundaran HI. Ranpur akan berhenti di Bundaran HI untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyaksikan alutsista terbaru milik TNI. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami ke rakyat Indonesia karena alutsista ini semua dibeli dari rakyat Indonesia melalui pajak,\" jelas Eko.Sedangkan perayaan HUT TNI di masing-masing daerah juga dilaksanakan secara gabungan dengan tiga matra. Namun, Eko belum menjelaskan apa saja jenis 63 ranpur yang akan dipamerkan itu.\"Saya sekali lagi belum bisa menjelaskan ranpur apa karena kita sedang \'menyetting\' kembali berkaitan dengan ranpur,\" ucap Eko. (Ida/ANTARA)
Sebanyak 50 Wartawan Diajak Penasihat Hukum ke Kediaman Pribadi Gubernur Papua
Jayapura, FNN - Sebanyak 50 wartawan dari berbagai media baik nasional maupun lokal, Jumat, diajak penasihat hukum ke kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tamo, Kota Jayapura, Papua. Penasihat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwaring, di Jayapura, Jumat, mengatakan bahwa ajakan itu terkait dengan pihak keluarga Lukas Enembe akan memberikan keterangan pers mengenai kesehatan kliennya. \"Kunjungan ini untuk melihat secara langsung kondisi kesehatan Gubernur sehingga dapat membantu memberi informasi kepada masyarakat,\" katanya. Dengan kunjungan tersebut, Aloysius berharap Lukas Enembe meminta dukungan untuk berencana berobat ke Singapura. \"Minggu depan dijadwalkan dua dokter yang menangani kesehatan Gubernur Enembe datang dari Singapura untuk mengecek kesehatan beliau,\" ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sebagai penasihat hukum Lukas Enembe hanya membantu wartawan untuk bertemu kliennya sekaligus bisa melihat secara langsung kondisi Gubernur Enembe. Sebelumnya, Koordinator Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stevanus Roy Rening, mengatakan bahwa saat ini kondisi Gubernur Lukas Enembe membaik. Obat dari Singapura, kata dia, sudah tiba 3 hari yang lalu. Pada saat ini sedang diupayakan agar dokter yang tangani kliennya ke Jayapura untuk cek kesehatan. \"Memang dokter pribadi Gubernur Enembe saat ini sedang mengupayakan mendatangkan dokter yang menangani sakit beliau dari Singapura,\" kata Roy Rening kepada wartawan di Jayapura, Rabu (28/9). Sementara itu, 50 wartawan dari berbagai media masih dalam perjalanan dari kawasan Ruko Dok II menuju ke Koya Tengah dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. (Ida/ANTARA)
Ini Hari Anti-PKI, Mana Bendera Setengah Tiang?
Adakah Instruksi Pengibaran Bendera Setengah Tiang pada Hari Ini, 30 September 2022? Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Ini sejarah, ini fakta dan masih banyak para pelaku sejarah sebagai saksi pemberontakan PKI jelang pagi yang terkenal G 30 PKI ( Gerakan 30 September PKI ) yang menewaskan 6 Jendral TNI AD dan lain lain diJakarta dan Jogyakarta. Bagaimana sikap dan reaksi para petinggi TNI AD? Diamkah? Takutkah? Setujukah? Kini pemutaran film klasik Peristiwa G 30 S PKI tidak ada komentar dan hambatan dari pihak manapun, tidak seperti halnya satu tahun yang lalu yang penuh pro / kontra. Berarti satu kemajuan sejarah dan kebangsaan bangsa Indonesia. Namun instruksi resmi dari pemerintah terkait pengibaran bendera merah putih setengah tiang kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai peringatan duka mendalam dan penghormatan terhadap gugurnya para pahlawan revolusi akibat kebiadaban pemberontakan atau kudeta PKI hingga tulisan ini diturunkan belum ada tanda tanda (mohon maaf jika ternyata sudah namun saya tidak tahu). Akankah sejarah nyata dibunuh? Dikebiri? Dimusnahkan? Diselewengkan? Saya yakin orang orang yang mengawaki di jajaran Stake Holder rezim bukan para pengkianat bangsa semuanya. Tapi kenapa diam dan tidak bersikap? Saya minta ketegasan bangsa Indonesia, jika hingga hari ini tidak ada instruksi dari pemerintah, kita harus bersikap dan bereaksi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati para pahlawanya! Kenapa justru kita diam saat rezim mengumandangkan dan menorehkan dikantor kantor bahwa tanggal 1 Juni merupakan kelahiran Pancasila oleh Bung Karno? Kita semua paham dan kita semua sadar, bahwa itu baru merupakan gagasan dan dan konsep awal bung Karno, yang kemudian ditanggapi dan dibahas oleh forum, panitia sembilan, yang selanjutnya muncul usulan dan permintaan dari saudara saudara kita dari Indonesia Timur, yang akhirnya disempurnakan melalui musyawarah mufakat, diputuskan dan ditetapkan Pancasila sebagai pandangan hidup, falsafah / filsafat negara lahir pada tanggal 18 Agustus 1945....syah...menurut Undang Undang. Dari uraian diatas dan menyikapi atas sikap dan pernyataan para generasi penerus PKI..baru baru ini. KAMI DARI SELURUH ANGGOTA FPPI ( FORUM PURNAWIRAWAN PEJUANG INDONESIA) : 1. MENENTANG DAN MENOLAK KERAS PERMINTAAN MAAF NEGARA KEPADA KORBAN PKI TAHUN 1965. 2. TETAP MENGAKUI BAHWA PANCASILA SEBAGAI LANDASAN DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA, SEBAGA FALSAFAH / FILSAFAT BANGSA INDONESIA, SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA, LAHIR PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945, TITIK !!! 3. SETIAP TANGGAL 30 SEPTEMBER DIPASANG BENDERA MERAH PUTIH SETENGAH TIANG SEBAGAI PENGHORMATAN KEPADA PARA PAHLAWAN REVOLUSI, DAN TANGGAL 1 OKTOBER SEBAGAI HARI KESAKTIAN PANCASILA, DISELURUH PERKANTORAN DAN RUMAH RUMAH DISELURUH PELOSOK TANAH AIR INDONESIA Demikian sikap dan Pernyataan FPPI (Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia) (Bandung, 30 September 2022, Ketum FPPI, Kol Purn SUGENGWARAS).
Alasan Kenaikan BBM Karena APBN Jebol Ternyata Dusta!
Apakah rakyat bisa menggugat kebohongan narasi APBN Jebol itu? Apakah alasan BBM naik untuk melayani kepentingan bisnis tertentu tersebut dapat dibenarkan? Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute PEMERINTAH disinyalir menyampaikan informasi salah dalam penjelasannya soal kenaikan BBM pada Sabtu, 3 September 2022 lalu. Dalam pengumuman kenaikan harga BBM, para pengambil keputusan menyampaikan, kenaikan harga pertalite dan solar dilakukan dalam rangka menyelamatkan agar APBN tidak jebol. Nyatanya, baru dirilis Senin, 26 September 2022, kemarin APBN pada Agustus 2022 dinyatakan surplus sebesar Rp 107,4 triliun. Dalam publikasi APBN kita hingga 31 Agustus 2022, pendapatan negara kita mencapai Rp 1.764,4 triliun atau 77,9% dari pagu. Sementara dari pos Belanja Negara, realisasinya mencapai Rp 1.657 triliun atau 53,3% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu) hingga akhir Agustus ini. Rinciannya, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat Rp 1.178,1 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp 478,89 triliun atau 59,5% dari pagu, tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Pengumuman Surplus APBN per 31 Agustus 2022 Rp 107,4 triliun membuat publik bertanya, kok tega benar, kenapa 3 hari kemudian diumumkan untuk menghindari APBN jebol, BBM Pertalite dan Solar harus dinaikan menjadi Rp 10,000 dan Rp 6,800 atau naik sekitar 30,72-32.04 persen. Padahal, APBN mencapai surplus per 31 Agustus 2022 alias punya ada dana yang memadai. Ditambah lagi ternyata per 31 Agustus 2022 ada SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran) sebesar Rp 394,2 triliun. Ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya Juli 2022 yaitu Rp 302,4 triliun dan jauh dari tahun lalu yang sebesar Rp 148 triliun. Dalam narasi Pemerintah, jumlah subsidi BBM sebesar Rp 502,4 triliun ini, kuota subsidinya hanya cukup untuk 23 juta kiloliter (kl) pertalite dan 15,1 juta kl solar. Setelah dikalkulasi lagi, anggaran subsidi tersebut hanya bisa mencukupi kebutuhan sampai pada awal Oktober 2022. Kalau dipaksakan sampai akhir tahun atau Desember 2022, maka pemerintah mengestimasikan kebutuhan BBM yang disubsidi menjadi 29,1 juta kl untuk pertalite dan 17,4 kl untuk solar. “Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu (subsidi) bisa sampai Rp 700 triliun. Uangnya dari mana? Enggak mampu APBN kita,” tutur Presiden Joko Widodo sebagaimana dikutip berbagai media. Di sini terlihat pemerintah tidak jujur saat mengumumkan kenaikan BBM 3 September lalu. Berdasarkan kalkulasi APBN Kita, per 31 Agustus Pemerintah memiliki ruang fiskal dari Surplus APBN dan SILPA totalnya sebesar Rp 501,6 triliun dengan rincian Surplus APBN Rp 107,4 triliun dan SILPA Rp 394,2 triliun. Bila berpihak pada rakyat, seharusnya tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp 195 triliun dapat diambil dari keluasan ruang fiskal per 31 Agustus 2022 tersebut Rp 501,6 triliun. Toh masih ada selisih positif Rp 306,6 triliun. Jelas sekali, selain tidak jujur terkait data surplus dan SILPA, Pemerintah juga tidak mau mengambil keluasan ruang fiskal tersebut untuk memperbesar subsidi BBM tersebut. Rakyat dikorbankan, inflasi sengaja dibuat naik terutama komponen inflasi administered price-nya, agar peluang bisnis SPBU swasta semakin marak. Bila itu yang terjadi seharusnya pengawas pemerintah yaitu anggota DPR RI bisa memanggil pemerintah untuk menjelaskan duduk persoalannya. Apakah rakyat bisa menggugat kebohongan narasi APBN Jebol itu? Apakah alasan BBM naik untuk melayani kepentingan bisnis tertentu tersebut dapat dibenarkan? Pertanyaan seperti ini harus dijawab oleh pemerintah ketika ditanya anggota DPR. Masalahnya adalah DPR seperti apa yang bisa membela rakyat manakala anggota DPR sudah tersandera oleh partai politiknya yang harus selalu setuju dengan pemerintah. Kacau demokrasi Indonesia hari ini! (*)
Rocky Gerung: Namanya Negeri Tirai Bambu, Kita Hanya Bisa Mengintip, Yang Jelas China Rapuh
Jakarta, FNN – Setelah ‘menghilang’ beberapa hari, Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul di depan publik di tengah rumor kudeta politik. Xi terlihat mengunjungi sebuah pameran di Beijing dalam tayangan televisi pemerintah China yang disiarkan pada Selasa (27/9/2022) waktu setempat. Seperti dilansir Associated Press, Rabu (28/9/2022), Xi Jinping terlihat tengah mengunjungi sebuah pameran dengan tema \'Menempa Menuju Era Baru\' yang digelar di Beijing Exhibitian Hall dalam tayangan televisi pemerintah China pada Selasa (27/9) waktu setempat. Tampak Perdana Menteri (PM) Li Keqiang dan beberapa jajaran pejabat tinggi China mendampingi Xi dalam momen tersebut. Xi sendiri tampak melihat-lihat beberapa benda yang dipamerkan dan sempat mengomentari kemajuan ekonomi China dalam satu dekade terakhir. Kunjungan itu menjadi penampilan pertama Xi di televisi pemerintah China semenjak dia kembali dari pertemuan puncak di Uzbekistan akhir pekan lalu. Diketahui bahwa di bawah aturan pandemi virus Corona (COVID-19) yang berlaku di China, Xi yang juga menjabat sebagai pemimpin Partai Komunis China dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) tersebut juga wajib menjalani karantina selama seminggu usai kembali dari kunjungan luar negeri. Sistem politik yang buram di China kerap memicu desas-desus soal pertikaian politik atau upaya kudeta, meskipun stabilitas yang dijunjung tinggi dalam negara dengan pengawasan otoriter itu berarti adanya penindakan tanpa henti setiap tanda-tanda perbedaan pendapat yang muncul. Xi secara luas dianggap sebagai pemimpin paling kuat dan berpengaruh di China dalam beberapa tahun terakhir, dengan tidak ada penantang kuat baginya. Bahkan Xi telah menghapuskan batasan masa jabatan yang diatur konstitusional China, yang mengizinkannya untuk menjabat seumur hidup jika dia berkenan. Sebenarnya, bukan hal yang tidak biasa bagi para pemimpin China untuk absen dari pandangan publik selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Seperti yang terjadi saat pertemuan politik informal digelar di resort tepi pantai Beidaihe setiap musim panas. Namun, waktu hilangnya Xi dari mata publik hanya beberapa pekan sebelum digelarnya kongres partai yang penting, yang hanya digelar setiap lima tahun, semakin mengobarkan rumor-rumor yang beredar. Xi diperkirakan akan menerima masa jabatan ketiga, selama 5 tahun, sebagai pemimpin Partai Komunis China (PKC) dalam kongres yang akan dimulai 16 Oktober 2022 mendatang. Masa jabatan ke-3 itu mematahkan tradisi sejak lama yang hanya membatasi pemimpin China untuk menjabat maksimum dua periode saja. Menurut Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, sementara spekulasi tersebut mereda, tetapi tetap saja namanya sistem yang tertutup, negara yang tertutup semacam itu, selalu saja ada spekulasi-spekulasi yang akan bermunculan. “Kemarin kita membahas soal Xi Jinping yang berkembang rumor di Nepal dan di India dia dikudeta karena dia ternyata tidak muncul dalam waktu beberapa hari setelah pertemuan di Uzbekistan,” katanya saat dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (29/9/2022). Ternyata dia kemudian kemarin itu mulai muncul dan dia membuka sebuah pameran di Beijing. Dengan begitu ini polanya bagus selalu seperti negara-negara yang otoriter. Kita ingat selalu dulu rumor muncul itu seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, terus tiba-tiba muncul-muncul dan polanya selalu seperti itu. Dan, ini bukan berarti bukan menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa ya walaupun Jinping muncul. “Kelihatannya sinyal-sinyal semacam itu menunjukkan ada hal yang rapuh di China. Secara ekonomi, ekonominya tidak bertumbuh dan dimensi politiknya ada ketegangan kelas menengah yang melihat demokrasi terhalang di China dan pasti ada operasi intelijen,” tandas Rocky Gerung. “Jadi, standar bahwa negara yang tertutup, namanya tirai bambu itu ya hanya bisa diintip. Sebetulnya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Dan sangat mungkin sebenarnya Xi Jinping sedang ikut musra itu, musyawarah rakyat,” sindirnya. (Ida/sws)
Tetap Mewaspadai Komunis
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan GERAKAN Komunis dimulai dari membangun kesadaran akan pentingnya kesejahteraan komunal yang dislogankan sebagai keadilan proletar. Menyusup ke berbagai elemen strategis, menggalang kekuatan hingga angkatan bersenjata, akhirnya melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan. Pemilu 1955 membuktikan PKI itu kuat. DN Aidit tahun 1964 membuat buku \"Membela Pancasila\" tetapi 1965 mencoba melakukan kudeta untuk mengganti Pancasila. Ditumpas oleh TNI pimpinan Pangkostrad Letjen Soeharto. Dibuat Tap No XXV/MPRS/1966 yang membubarkan dan melarang PKI, melarang pengembangan faham Komunisme Marxisme/Leninisme. Diperkuat dengan Tap MPR No I tahun 2003 dan UU No 27 tahun 1999 yang memasukkan Pasal 107 KUHP yang memberi sanksi pidana penyebaran Komunisme, Marxisme-Leninisme. Sanksi bervariasi antara 12, 15 dan 20 tahun. PKI secara formal sudah dibubarkan akan tetapi bukan berarti tidak potensial untuk bangkit. Neo PKI. Geliat anak muda kiri mendirikan Partai Rakyat Demokrasi (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko di awal Reformasi cukup fenomenal. Sudjatmiko kemudian bergabung dengan PDIP. Alfian Tanjung dalam buku \"Menangkal Kebangkitan PKI\" menyatakan setelah Kongres terakhir ke VII di Blitar 1965, maka loyalis mengadakan Kongres ke VIII di Sukabumi Selatan (2000), ke IX di Cianjur Selatan (2006), ke X di Desa Nagrak Magelang (2010) dan ke XI sekaligus HUT PKI 23 Mei tahun 2015 di Kendal Jawa Tengah. Ribka Tjiptaning 18 Maret 2004 menulis buku \"Aku Bangga Menjadi Anak PKI\" dan menyatakan : \"Hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa ini dari krisis\". Slogan saat ini mirip dengan masa Nasakom \"kerja, kerja, kerja\". Rieke Diah Pitaloka kader PDIP mengusulkan RUU HIP dengan spirit perjuangan pertama, tidak mencantumkan konsiderans Tap MPRS No XXV/MPRS/1966. Kedua, muncul pasal untuk rumusan Pancasila 1 Juni 1945 dengan pemerasan Trisila dan Ekasila. PKI di Konstituante mendukung Ekasila. Ketiga, agama dan nilai Ketuhanan yang dikerdilkan. Sila keadilan sosial bersifat materialistik dan menempati posisi dominan. Rezim masih menggenggam erat persahabatan dengan RRC baik untuk kepentingan investasi, hutang luar negeri maupun kerjasama dengan Partai Komunis China. 60 calon Jenderal Polri ber KKN ke China, Mega ucapkan selamat HUT PKC, dan PKC untuk pertama kalinya dapat menginjakkan kaki di Istana Merdeka. Penghancuran dan penghilangan diorama penumpasan G 30 S PKI di Makostrad oleh Letjen Dudung Abdurahman. Alasan diminta oleh Pangkostrad lama dan katanya haram membuat patung. Tokoh Jenderal Nasution, Letjen Soeharto dan Kolonel Sarwo Edhi dihilangkan. Vulgar sekali. Isu sensitif keterkaitan Presiden dengan aktivis atau tokoh PKI khususnya hubungan keluarga harus terklarifikasi. Ungkapan Bambang Tri tentang ibu asli Jokowi adalah Yap Mei Hwa mesti dijawab dengan serius dan ilmiah termasuk melakukan test DNA. Jangan biarkan publik terus ragu dan bertanya-tanya. Rezim kini tidak atau kurang bersahabat dengan umat Islam dan menciptakan stigma keagamaan yang radikal dan intoleran. Komunis itu dasar perjuangannya senantiasa memusuhi agama dan umat beragama. Adu domba dan gemar memfitnah. PKI sudah tidak ada, tetapi komunisme tetap hidup. Seperti ucapan Kamaruzaman \"tanpa bentuk\". Ada tapi tidak mudah untuk mendeteksi. Tindakan bodoh dan ceroboh jika mengabaikan keberadaan PKI atau Neo-PKI. Kesadaran (awareness) dan kewaspadaan (alertness) harus tetap kuat bahkan harus semakin kuat. PKI dalam berbagai bentuknya adalah musuh kemanusiaan serta representasi dari kedustaan dan kebiadaban. 30 September 1965 menjadi monumen kekejian dan kebinatangan PKI. Kita tetap waspada. (*)
Magis Anies
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Upaya berpola Machiavellis dalam menjatuhkan Anies, tampaknya semakin gencar namun selalu menemui jalan buntu. Dipolitisasi menjadikannya lebih bergengsi, dikriminalisasi malah muncul segudang prestasi. Kalut dan gegabah rezim menyerang, takut dan ciut rezim mendapat bumerang. Penguasa kerapkali meradang, semakin Anies didzolimi, semakin Anies dicintai rakyat seantero negeri. Anies telah memberi bukti, bahwasanya budi pekerti dan kerendahan hati, seiring waktu mampu menaklukan tirani. Anies seperti sedang berselancar dengan delik, diterpa gelombang politisasi dan kriminalisasi. Serbuan hujatan dan fitnah hingga framing jahat menghujamnya tanpa jeda. Alih-alih mendegradasi dan membunuh karakter, Anies melalui cara-cara santun dan beradab dalam menghadapinya. Siasat dan perangkap setan-setan politik itu, justru berbuah arus besar besar dan dukungan luas mulai dari mulut ke mulut komunikasi publik dan relawan hingga partai politik terhadap Anies terus menggema. Melawan kejahatan dengan kebaikan dan dengan kebesaran jiwa yang dimilikinya, Anies terus menuai simpati dan empati serta dicintai rakyat Indonesia. Tak dimiliki yang lain, itulah magis Anies. Kinerjanya penuh prestasi meski dalam keheningan publikasi. Integritasnya mengemuka di tengah krisis negara dan kemerosotan moral bangsa. Belajar dari sakit dan penderitaan akibat distirsi demokrasi dan konstitusi, membuatnya memahami kepentingan publik di atas segalanya dan betapa pemimpin tak berarti apa-apa tanpa kehadiran rakyat. Baginya, politik tidak sekedar menjadi bisnis harapan dan arena sirkus yang menghibur rakyat. Politik didesain sedemikian rupa untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Kekuasaan tidaklah digenggam kecuali sebagai alat untuk mengkreat ideslisme. Prinsip-prinsip itu menghidupi karakter Anies. Anies yang lahir dari keluarga terdidik dan pendidik, terus tumbuh mewarisi ilmu dengan memelihara tradisi pembelajaran. Sejak anak hingga usia remaja, Anies berkembang menjadi pemuda berprestasi baik dalam akademis maupun ranah sosial lainnya. Menjadi aktifis pergerakan kampus, akademisi hingga menggeluti dunia birokrasi. Membuat Anies Rasyid Baswedan bermetamorfosis sebagai figur pemimpin potensial dan masa depan Indonesia. Mewarisi nilai-nilai Islam secara genetis dari keluarga yang kental dengan nasionalisme dan patriotisme. Anies juga menempa pengetahuan tentang demokrasi dan pluralitas berbasis peradaban barat saat mengenyam pendidikan di Amerika. Perlahan dan berangsur-angsur mewujud pemimpin berpengaruh yang visioner, inklusif dan berwawasan global. Lengkap sudah identifikasi Anies sebagai pemimpin kebhinnekaan dan kemajemukan, tanpa menghilangkan kultur nasionalis religius dan religius nasionalis. Kelebihan Anies yang begitu fundamental dan fenomenal juga sering terlihat ketika larut dalam dinamika politik kontemporer. Sifat-sifat yang tenang, santun, cerdas dapat merangkul pelbagai macam perbedaan. Mampu membuat diferensiasi yang menonjol pada figur Anies jika dikomparasikan dengan pelaku politik lainnya. Begitupun terkait aspirasi dan kehendak rakyat ketika menginginkan Anies menjadi presiden pada pilpres 2024. Anies, melakonkan capresnya bersumber dari kedaulatan rakyat yang menginginkan perubahan yang lebih baik di negeri ini. Simpati, empati dan bahkan euforia rakyat pada Anies, telah memantik api pencahayaan sekaligus energi yang luar biasa bagi keberadaan bangsa yang sedang dirundung kegelapan. Itu ada di Pundak Anies sekarang. Sebuah mandat sekaligus tantangan yang berat bagi upaya restorasi Indonesia. Masyarakat tanpa pemerintahan dan tanpa negara kesejahteraan. Kejahatan bak lumpur beracun yang menyembur ke permukaan, sementara kebenaran dan keadilan terbenam ke dasar terdalam. Anies seperti denyut nadi kesadaran yang masih berdetak di tengah kematian yang membalut Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Sayup terdengar, perlahan dan belum kuat hentakannya, tapi setidaknya memberi sinyal kehidupan masih ada dan akan bertumbuh. Sedikit dari pemimpin yang waras dan menggunakan akal sehat. Sedikit dari pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional dan sipritual, lebih dari kecerdasan intelektual. Sedikit pemimpin yang mau akrab dengan modernitas tanpa menegasikan humanisme. Sedikit dari pemimpin yang bukan hanya mampu kerja keras dan kerja cerdas, melainkan juga sanggup terencana, tepat sasaran dan terukur. Sedikit dari pemimpin yang takut terhadap kekuasaan Tuhan dan mampu merendahkan posisinya dibawah kedaulatan rakyat. Ya, sedikit pemimpin yang bergenre semua itu, dan Anies lah yang salah satunya berada dalam hitungan sedikit itu. Anies lah yang bisa dinilai sebagai pemimpin yang menjadikan kemampuan menderita sebagai kekuatannya dan menjadikan kesabaran sebagai penolongnya, dalam memimpin Jakarta dan kelak Indonesia. Anies sang pemimpin yang pikiran, ucapan dan tindakannya tunduk di hadapan keesaan Ilahi serta kesolehan sosial sebagai tradisi. Sekali lagi, itulah Magis Anies. *) Catatan pinggiran labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 30 September 2022/4 Rabi\'ul Awal 1444 H.
Ekor G.30.S: Gedung RRT Diduduki Pendemo
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SEJAK Konferensi Asia Afrika 1955 hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok kian erat. Pada perayaan kemerdekaan 1958 hadir Madame Soon Ching Ling. Istri Dr Sun Yat Sen. Walau dipanggil madam beliau tetap memakai Cheong Sam. Saya sempat melihatnya dari dekat karena saya terpilih menyanyi di Istana bersama rekan-rekan pelajar SMP yang lain. Setelah Bung Karno berkuasa mutlak berkat Dekrit 5 Juli 1959 hubungan dengan Tiongkok makin erat. Akrobat dari Tiongkok pun sering main di Jakarta. Photo Mao Tse Tung sering tampil di media. Gunting rambut model Mao banyak yang contoh termasuk DN Aidit. Mao mengajarkan kader-kadernya pandang ke selatan, kalau ke utara gunung melulu. Hubungan PKI dan PKC makin erat. PKUS ditinggalkan. Organisasi Bapperki, badan permusyawaratan perwakilan kewarganegarsan Indonesia, makin berkembang. Bapperki pimpinan Siauw Giok Tjan. Mereka juga punya onderbouw namanya Perhimi, perhimpunan mahasiswa Indonesia. Perhimi mitra CGMI untuk gasak HMI. Mereka yang tendang HMI dari wadah bersana PPMI, perhimpunan perkumpulan mahasiswa Indonesia. Walau HMI ikut dirikan PPMI, tetap ditendang karena HMI dituduh kontrev, kontra revolusi. Ucapan Menlu RRC Chou En Lai lebih sering dikutip media kiri dari pada yang lain. Menlu Subandrio sering 4 mata dengan Chou En Lai di Beijing atau Jakarta. Indonesia dianggap kiri. Untuk jaga keseimbangan pada awal 1965 Indonesia gelar Konperensi Islam Asia Afrika, RRT kirim utusan. Mereka itu muslimin Uighur. Tapi mereka diam saja di sidang-sidang Dengan pers juga membisu. 30 September 1965 Gestapu/PKI meledug. Situasi berbalik. Bangkit demo besar ganyang PKI. Yang didemo termasuk gedung-gedung RRT di Jakarta dan daerah. Ternyata gedung2 RRT sudah tak berpenghuni. Akhirnya banyak gedung-gedung RRT yang diduduki pendemo. Di antara gedung-gedung itu juga beberapa dihuni tetap oleh ormas pendemo secara legal. Antara lain kantor HMI Jakarta Jl Cilosari 17. (RSaidi)
Pengamat Ekonomi INDEF Sepakat Dengan Hasil Survei Pusat Data Bersatu (PDB)
Jakarta, FNN – Dr. Agus Herta Sumarto sebagai Pengamat Ekonomi INDEF memberikan tanggapan bahwa sepakat terhadap hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB). Kata sepakat tersebut diungkapkan dalam rangkaian acara Hasil Survei Pusat Data Bersatu yang dilaksanakan pada Kamis (29/30) di Restoran Sederhana, Tebet, Jakarta Selatan. Publikasi Hasil Telepolling yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022 oleh PDB dengan 400 responden terpilih di semua kota di DKI Jakarta menghasilkan angka 83,8% merasa puas aras kinerja Anies – Riza. Namun, responden cukup sadar DKI Jakarta terjadi masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi. Terkait dengan calon pengganti, mayoritas responden yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan oleh calon Pj. Gubernur DKI Jakarta. “Ya, sebelum pergantian Gubernur memang sangat tepat mengadakan survei oleh PDB. Saya sepakat. Meskipun responden rasional, meskipun merasa puas. Masyarakat masih sadar, mengenai PR DKI Jakarta,” ungkap Agus. Kemudian, Agus juga mengatakan bahwa Jakarta memiliki fungsi dan letak yang diibaratkan Jantung (Ibu Kota). Hal ini menjadi PR besar, sepatutnya ekonomi setelah pandemi, ada tiga hal yang dibangun oleh calon pengganti Anies – Riza. “Sosok yang memiliki pergerakan, interaksi, dan relasi menghasilkan modal sosial yang dapat memajukan perekonomian DKI Jakarta,” tambahnya. Tak hanya itu, Calon Gubernur DKI Jakarta juga digadang-gadang harus bisa mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralis, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat. “Yang diharapkan oleh publik memang Gubernur selanjutnya mengayomi, dalam hal ini dibutuhkan pemimpin yang punya kondisivitas politik jakarta dan mengakhiri polarisasi masyarakat,“ tutupnya. (Ind)
POPULER
