ALL CATEGORY
Ahmad Yani: Tragedi Kanjuruhan PSSI Perlu Diusut Secara Total
Jakarta, FNN – Praktisi Hukum Ahmad Yani menyebut Tragedi Kanjuruhan perlu diusut tuntas hingga dilakukan evaluasi PSSI secara keseluruhan. Hal ini dibahas dalam webinar yang bertemakan \"Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab\" pada Selasa (11/10) diselenggarakan secara daring. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn tersebut mengungkapkan tragedi Kanjuruhan perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi politik dalam pemilihan anggota PSSI. \"Harus kita ketahui memang persepakbolaan kita ini sudah ada masalah dari sejak dulunya. Kita sama-sama mengetahui bahwa pemilihan untuk menjadi anggota PSSI atau ketua PSSI ini, dia tidak lepas dari pengaruh dan intervensi politik,\" ucap Ahmad Yani dalam webinar yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara, Selasa, 11 Oktober 2022. Ahmad Yani mengatakan tragedi Kanjuruhan tidak hanya dilihat kasusnya, namun juga perlu membongkar internal PSSI secara keseluruhan. \"Kita harus tarik, membongkar kasus PSSI-nya secara keseluruhan. Apakah betul di dalam kasusnya PSSI secara keseluruhan ini hanya seputar pertandingan sepak bola atau tidak ada persoalan-persoalan lain?\" ucap Ahmad Yani. Yani berpendapat bahwa yang perlu diusut tuntas adalah siapa yang memberi instruksi untuk membawa gas air mata dan tahapan atas perintah lisan. Ia juga menyoroti adanya temuan Koalisi Masyarakat Sipil dan mendorong agar temuan tersebut diberikan kepada Komnas HAM untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. \"Yang paling penting langkah kita itu adalah mendorong untuk koalisi masyarakat sipil itu menyerahkan hasil temuannya kepada yang namanya institusi Komnas HAM,\" jelas Ahmad Yani. Selain Ahmad Yani, webinar ini juga mengundang Mayor Jenderal TNI Purn. Soenarko, Taufik Bahaudin (UI Watch), dan Rizal Fadillah (Pemerhati Kebangsaan) dan membahas tragedi Kanjuruhan dari beberapa perspektif pemantik. (oct)
Kasus Kanjuruhan Harus Ada Tanggung Jawab Hirarki
Jakarta, FNN – Rizal Fadillah, Pemerhati Kebangsaan, mengatakan tanggung jawab pemerintah penting berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Webinar yang diselenggarakan TP 3 Enam Pengawal dan UI Watch, dengan tema Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggungjawab, Selasa (11/10). Dalam seminar tersebut, menghadirkan pembicara antara lain Slamet Soebijanto (Laks. TNI Purn), Soenarko (Mayjen TNI Purn), Dr. Ahmad Yani (Praktisi Hukum), Dr. Taufik Bahaudin (UI Watch), dan Rizal Fadillah (Pemerhati Kebangsaan dengan moderator H. M. Mursalin (KISDI). Dalam seminar tersebut, Rizal menjelaskan mengenai Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999. Ia menekankan pasal tersebut yang berbunyi bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kasus Kanjuruhan kesalahannya sudah melekat pada pemerintah. \"Tanggungjawab tentang hukum, penetapannya 6 tersangka. Masih kurang siapa yang menjadi penyedia sarana. Masih dimungkinkan lebih dari 6,\" ujar Rizal. Tak cukup sampai tanggungjawab hukum. Rizal-pun membahas tanggungjawab lainnya, yaitu tanggungjawab hierarchy. \"Anggota polres kemudian atasannya Kapolres. Atasannya Kapolres lanjut ke Kapolda Jatim. Tidak hanya 6 tersangka itu saja. Bisa Ketum PSSI diberhentikan. Karena ini peristiwa dahsyat,\" tegasnya. Di samping itu, Rizal menambahkan adanya tanggungjawab politis. Bahwa kebijakan politik juga bertanggung jawab, dimana ini adalah tanggungjawab yang sangat puncak. \"Bupati, Gubernur, bahkan Presiden juga ikut serta. Karena melanggar peraturan FIFA. FIFA itu cakupannya internasional. Dalam masa pemerintahan Jokowi. Banyak hal terjadi kasus pelanggaran HAM,\" Rizal menyinggung soal kepemerintahan. Tiga hal tersebut melekat pada pemerintah (tanggungjawab hukum, hirarki, dan politik). Di akhir pembicaraannya, Rizal berharap kita semua, Indonesia, bisa membongkar kasus Kanjuruhan sebagai upaya menggaungkan kembali nilai-nilai HAM. (Ind)
Pemerintah Harus Tanggung Jawab Atas Tragedi Kanjuruhan
Jakarta, FNN – Tragedi Stadion Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, akan terus menjadi kenangan pahit bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentu tidak hanya insan sepak bola yang menyoroti tragedi tersebut, para tokoh-tokoh pun turut serta memberikan perhatian. Bagaimana menyikapi tragedi di awal Oktober 2022 tersebut? TP3 dan UI Watch mengadakan webinar dengan tema “Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab” secara daring pada Selasa (11/10/22) di Jakarta. Dalam pembukaannya, koordinator acara Marwan Batubara menjelaskan tujuan dari webinar ini agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, juga untuk mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban di pemerintahan Jokowi, korban yang tidak mendapatkan porsi yang layak dari penyelenggara negara. Pemerhati kebangsaan, Rizal Fadillah menilai tragedi Kanjuruhan ada unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kerusuhan berujung pada korban jiwa. Rizal mengatakan tanggung jawab pemerintah penting terhadap Kanjuruhan, karena sebagai penyelenggara negara, pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, hal itu berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sisi lain, Mayjen TNI Purn. Soenarko, menyatakan tragedi Kanjuruhan sangat menyakitkan hati para korban dan keluarga. Secara tegas Soenarko mengatakan tindakan yang dilakukan oleh aparat adalah tindakan sadis dan brutal. “Aparat ini semacam tidak bertanggung jawab atau pengecut? Aparat melakukan tindakan sadis dan brutal, karena penonton di tribun itu campur, ada bapak-bapak, ibu-ibu bahkan anak-anak yang tidak melakukan hal apa-apa tetapi ditembak gas air mata, maka dari itu ini sangat biadab,” tegas Soenarko. Menurutnya, pemerintah harus mempertanggung jawabkan kebrutalan, maka dari itu perlu dibentuk tim yang independen dan kompoten. Kemudian, UI Watch Taufik Bahaudin mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo, ia menilai daftar kebohongan Jokowi sangat banyak. “Saya sangat mohon maaf tidak bisa respect terhadap pak Jokowi, bagaimana mau respect, daftar kebohongannya banyak bener,” ujar Taufik. Menurut Taufik, kebohongan Jokowi ini menurun kepada unit kerja di bawah pemerintahan Jokowi yakni aparat kepolisian. Taufik membandingkan kasus Sambo, KM 50 hingga tragedi Kanjuruhan ini memiliki skenario yang sama, mulai dari berbohong, merekayasa dan yang salah selalu jadi korban. Selain itu, praktisi hukum, Aziz Yanuar tampak yakin jika ratusan nyawa yang melayang itu akibat ulah represif aparat terhadap pendukung Arema FC dan aksi penembakan gas air mata kearah tribun penonton. Penembakan gas air mata disinyalir menjadi pemicu jatuhnya korban, selain bikin mata perih dan sesak nafas, penembakan gas air mata itu juga membuat penonton panik berebutan keluar stadion, akibatnya ada yang terjatuh dan terinjak hingga tewas. Menurut Aziz, aparat yang ditugaskan di stadion Kanjuruhan Malang, tugasnya untuk menjaga ketertiban para supporter bukan membunuh rakyat. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Masyumi Reborn, Ahmad Yani mengungkapkan tragedi Kanjuruhan ini perlu diusut, tidak hanya aparat yang di lapangan, tetapi juga perlu dilakukan evaluasi PSSI. Ahmad Yani mengungkapan tragedi Kanjuruhan ini perlu dilihat dari berbagai macam paradigma. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia yang sudah bermasalah sejak dulu dan adanya intervensi dalam pemilihan anggota PSSI. (Lia)
Skenario (Bilamana Terjadi) Revolusi
Sebab, tidak bisa dibantah bahwa di antara triumvirat itu Prabowo-lah yang paling senior. Dan, karena keseniorannya itulah, rasanya tidak mungkin Tito maupun Retno mau atau berani melangkahi Prabowo. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) MANUVER Partai NasDem yang declare Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal Calon Presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Anies dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah membuat PDIP “kalang-kabut”. Akhirnya, Presiden Joko Widodo yang terkesan “berseberangan” dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo, bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Sabtu, 8 Oktober 2022. Jokowi menjelaskan, pertemuan dengan megawati bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas. “Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 oktober 2024. Sehingga, kata Jokowi, stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting saat ini. “Jangan sampai kita mau menjelang pemilu, padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita. Itu yang kami enggak kehendaki,” ujar Presiden Jokowi. Tak hanya dengan Megawati saja, Jokowi menyebut isu ini juga dibahas dalam pertemuan dengan Ketua Umum partai politik lainnya. “Sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu, termasuk juga untuk 2024 lah, kami enggak mungkin tutupi itu,” kata dia. Jokowi membantah bahwa pertemuan tersebut bagian dari lobi Megawati agar Jokowi mendukung Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadi calon presiden 2024. “Tanya Bu Mega, wong kandidatnya belum diputuskan,” kata dia. Rasanya sangat tidak mungkin jika dalam pertemuan Jokowi-Megawati di Istana Batu Tulis itu tanpa pembicaraan soal “nasib” Puan Maharani yang harus “bersaing” di internal PDIP dengan Ganjar Pranowo. Apalagi, fakta hasil beberapa lembaga survei selalu “mengunggulkan” Ganjar ketimbang Puan. Jika PDIP memaksakan Puan sebagai bakal Capres PDIP, ini jelas akan membuat Ganjar kecewa berat. Dan, petinggi PDIP sendiri juga tahu bahwa nama Puan “tidak laku” dijual di masyarakat. Sehingga, bukan tidak mungkin pada akhirnya, diambil jalan tengah. Bisa saja Jokowi-Megawati mengambil kesepakatan Batu Tulis II antara Jokowi bersama Megawati untuk mengusung paslon Ganjar Pranowo-Puan Maharani sebagai bakal Capres-Cawapres 2024. Seolah mengulang “sejarah”, pada 2014 Megawati akhirnya mengalah kepada Jokowi yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, menerima tugas sebagai bakal Capres PDIP pada 2014. Sekjend DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Jokowi itu memang direncanakan secara periodik dan sering dilakukan di Istana Merdeka, Istana Bogor, maupun di Batu Tulis. Alasan dipilihnya Batu Tulis sebagai lokasi pertemuan, menurut Hasto, daerah tersebut memiliki alasan historis. Dia menceritakan lokasi itu sebagai tempat saat megawati mempersiapkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi, itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan (yang sangat kuat) itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara,” katanya. Sedangkan mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari PDIP, Hasto mengatakan itu menjadi kewenangan Megawati. Menurut Hasto para kader tetap disiplin menunggu arahan Megawati. Hasto juga menegaskan pdi perjuangan tidak ingin terburu-buru menetapkan dan mendeklarasikan bakal capres demi pengaruh ekor jas atau coattail effect, yakni merujuk pada hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh penting atau tokoh tersohor. Pernyataan Hasto itu sepertinya menyindir NasDem yang secara terburu-buru deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Tapi, yang jelas, deklarasi itu setidaknya telah membuat PDIP panik. Ketum NasDem Surya Paloh tampaknya ingin mengulang sukses Pilkada Jawa Barat 2017 yang saat itu mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal Cagub Jabar 2017. Inilah yang ketika itu membuat PDIP merasa “tidak nyaman” atas manuver Surya Paloh itu. Karena, konon, PDIP juga “mengincar” RK. Beragam manuver pun kemudian ditempuh PDIP, termasuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis itu. Setidaknya, tempat pertemuan itu bisa mengingatkan Jokowi bahwa PDIP-lah yang berjasa atas sukses Jokowi meraih jabatan Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI pada Pilpres 2014. Puan Maharani sendiri juga telah bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, menyusul dukungan terbuka tokoh senior Golkar Akbar Tanjung terhadap Anies Baswedan. Satu-satunya halangan yang kini tengah dihadapi Anies adalah manuver Firli Bahuri, Ketua KPK, yang ngotot ingin memproses hukum Anies terkait dengan penyelenggaraan balapan Formula E di Jakarta. Skenario yang konon dirancang Presiden Jokowi hanya akan ada dua paslon, menambah panik PDIP maupun Jokowi sendiri. Apalagi, ada pernyataan Anies akan dipenjara. Info yang diterima Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu dapat dipastikan akurat sekali. Saya yakin, SBY punya “mata dan telinga” yang bisa melihat dan mendengar ucapan Presiden Jokowi itu. Sekelas SBY tidak mungkin berani bilang seperti itu jika mata dan telinganya tidak menjangkau “mulut” Jokowi. Perlu diingat, baik SBY maupun Surya Paloh itu pernah sama-sama di Golkar. Mereka pasti akan saling membantu jika pada akhirnya mereka satu gerbong dalam Pilpres 2024 nanti. Revolusi Semesta Skenario “copras-capres” di atas bisa terjadi bila kondisi politik nasional dalam keadaan normal hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi, jika melihat sikon politik akhir-akhir ini dengan maraknya demo anti kenaikan harga BBM yang semakin massif, peta politiknya tentu bakal berubah total.Apalagi, suara desakan agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden juga marak saat demo BBM, karena dianggap membuat rakyat semakin susah. Ekonomi pun memburuk. Hutang sudah mencapai angka Rp 7.000-an triliun. Rakyat dicekik dengan beragam “pajak”. Selain BBM, listrik juga naik. Mahasiswa sendiri berencana akan melakukan “Sidang Rakyat” pada Kamis, 20 Oktober 2022. Yang diadili nanti adalah Presiden Jokowi. Bisa disebut, ini sebagai puncak aksi mahasiswa dan rakyat Indonesia yang mengkritisi pada kebijakan Presiden Jokowi yang tidak “pro rakyat”. Jika Kamis pekan depan benar-benar terjadi “revolusi semesta” yang diikuti oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya, dapat diprediksi Presiden Jokowi bakal “tergusur” dari jabatan Presiden. Kalau sudah begitu keadaannya, maka Wakil Presiden RI, KH Ma\'ruf Amin akan naik pangkat menjadi Presiden RI ke-8. Namun, akan menjadi berbeda halnya jika hasil \"Sidang Rakyat\" itu juga menyeret sang Wapres sebagai pihak yang ikut diturunkan. Ketika hal itu terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku universal, kursi kepemimpinan nasional ada di tangan Triumvirat: Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Artinya, Prabowo Subianto, Tito Karnavian, dan Retno Marsudi akan menjadi pimpinan nasional sementara dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu dalam jangka waktu tertentu, lebih-kurang 6 bulan. Dan, jika memang itu yang terjadi, mimpi Prabowo sebagai \"Presiden RI\" bisa terwujud, meski hanya sementara. Pertanyaannya mengapa? Sebab, tidak bisa dibantah bahwa di antara triumvirat itu Prabowo-lah yang paling senior. Dan, karena keseniorannya itulah, rasanya tidak mungkin Tito maupun Retno mau atau berani melangkahi Prabowo. Di sinilah kepemimpinan Prabowo akan benar-benar diuji. Apakah memang Prabowo sebagai pemimpin eksekutif nasional yang bisa membawa Indonesia kembali menuju pada demokratisasi sesuai amanat konstitusi, atau malah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi? (*)
PLN Berada di Garis Depan Memandu Yang Lain Mencapai Net Zero Emission
Terserah Indonesia, kalau mau mempersiapkan diri, kemungkinan masih ada Opportunity dalam 2 isu ini. Indonesia adalah climate super power. Indonesia adalah metaverse alam nyata. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) TIDAK lama lagi, kurang lebih 10 tahun lagi tidak ada yang bisa menghindar dari isu emisi karbon yang telah diletakkan secara internasional sebagai masalah paling besar umat manusia sekarang ini. Industri migas, Pembuang kitan listrik, Ekstraktif industri, manufacturing, industri keuangan, perbankan, jasa-jasa, konsumen akhir, semua tidak lagi dapat menghindar dari semua denda yang akan dibebankan terhadap semua emisi karbon yang dihasilkan. PT PLN sebagai perusahaan BUMN ketenagalistrikan mengambil tempat paling depan untuk memimpin segenap sektor yang lain. Mengapa? Karena di masa depan semua harus elektifikasi, semua harus menuju ke listrik, tidak ada lagi motor bakar yang dapat bertahan dari denda emisi, mesin mesin industri akan berganti dengan mesin listrik, alat alat transportasi akan berpindah ke listrik, seluruhnya sampai dengan kapal kapal tengker pengangkut BBM. Tampaknya mau tidak mau, suka tidak suka nantinya PLN akan memimpin. Melaksanakan seluruh proses transisi energi pada semua lini, mulai dari bahan bakar primer, pembangkit listrik, jaringan, hingga usaha meningkatkan kesadaran konsumen, semua memang harus dikerjakan oleh PLN. Roadmap atau peta jalan transisi energi yang telah ditetapkan PLN setahun yang lalu tentu tidak mudah untuk dijalankan. Hambatan dan rintangan akan datang baik dari aspek politik, ekonomi, hingga masalah sosial budaya, semua memang menjadi beban tugas berat PLN untuk menyelesaikannya. Setiap kebijakan yang akan diambil PLN terkait dengan pelaksana roadmap tersebut sudah pasti banyak yang tidak senang. Karena bisnisnya terganggu. Namun, masalah transisi energi telah menjadi faktor kunci bagi ketahanan nasional. Dunia telah memutuskannya. Penataan keuangan global yang baru telah mengambil isue transisi energi dan digitalisasasi sebagai pintu faktor kunci membangun tatanan keuangan baru. Terserah Indonesia, kalau mau mempersiapkan diri, kemungkinan masih ada Opportunity dalam 2 isu ini. Indonesia adalah climate super power. Indonesia adalah metaverse alam nyata. Bukan perubahan besar kalau tanpa resiko. Semua hanya dapat diwujudkan dengan direction yang kuat. Tahun depan 2023 diramalkan resesi melanda dunia, krisis energi, krisis keuangan, akan mendera dalam waktu bersamaan. Transisi energi adalah salah satu strategi mempersiapkan Ketahanan Nasional menyongsong perubahan yang kadang menyakitkan hati. (*)
Penerapan NIK jadi NPWP Memperluas Basis Data Pajak
Jakarta, FNN - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa penerapan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan memperluas basis data pajak melalui pencatatan transaksi ekonomi.“Semua transaksi yang menggunakan NIK diharapkan dapat tercatat. Jadi kita lebih mudah membandingkan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak,” katanya dalam Podcast Cermati yang dipantau di Jakarta, Selasa.Ia menyebut saat ini banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan tanpa tercatat termasuk transaksi wajib pajak dengan perbankan luar negeri sehingga menyulitkan pengawasan pembayaran pajak.Dengan pengintegrasian NIK menjadi NPWP, pemerintah dapat mengetahui dengan lebih detail aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk total pengeluaran dalam satu bulan yang dapat dibandingkan dengan pelaporan pajaknya.“Jadi bisa terlihat berapa pengeluaran masyarakat. Apabila tampaknya pengeluarannya besar tapi pembayaran pajaknya kurang, mungkin ada penghasilan yang tidak dilaporkan, ini yang diawasi,” katanya.Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga didorong untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi mereka untuk mempermudah pengawasannya.Frans menyebutkan pengintegrasian NIK dengan NPWP diharapkan dapat menghasilkan data masyarakat dengan standar yang lebih baik, misalnya saja terkait penulisan nama dan alamat tinggal masyarakat.“Misalnya data identitas di KTP terkadang berbeda dengan alamat sebenarnya karena kesalahan nomor rumah. Ini akan mengganggu pengawasan perpajakan karena petugas kesulitan menemukan rumah wajib pajak yang dimaksud,” ucapnya.Pengintegrasian NIK ke dalam NPWP diharapkan dapat memperluas basis pajak pemerintah setelah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dilakukan.PPS yang dijalankan sepanjang Januari sampai Juni 2022 menunjukkan bahwa peserta PPS tidak lagi hanya masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.“Artinya PPS menunjukkan kita telah memiliki lebih banyak data dari yang sebelumnya sehingga data-data kegiatan ekonomi bisa kita kumpulkan dari siapapun, tidak lagi melihat status sosial dan jabatannya,” ucapnya. (Ida/ANTARA)
Tentang Isu Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Gibran Memberi Tanggapan
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku bosan menanggapi munculnya isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat beberapa waktu terakhir. \"Itu isunya muncul terus, tanya yang bikin isu. Nganti bosen nanggepi aku (saya sampai bosan menanggapi),\" kata Gibran kepada awak media di Solo, Senin.Gibran mengatakan bahwa bantahan yang berkali-kali disampaikan akan menjadi sia-sia jika berhadapan dengan pihak yang tidak menyukai ayahnya.Menurut ia, jika memang Presiden Jokowi hanya mengandalkan ijazah palsu, tidak mungkin lolos pendaftaran pada berbagai kontestasi politik yang diikutinya, mulai dari Pemilihan Wali Kota Surakarta, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hingga Pemilihan Presiden 2014.\"Sekarang daftar wali kota, gubernur, ora nganggo ijazah meh nganggo opo? Nganggo godong pisang po piye. Ora to yo, mosok meh ngapusi pendaftaran presiden (tidak pakai ijazah terus pakai apa? Apa pakai daun pisang. Kan tidak, masa mau berbohong pendaftaran presiden),\" katanya.Gibran mengatakan ijazah yang dimiliki ayahnya tersebut sah dan sudah sesuai, termasuk riwayat pendidikan Presiden Jokowi juga sesuai dengan daftar yang beredar saat pendaftaran pilpres. \"Riwayat pendidikan Pak Jokowi ya sesuai itu,\" katanya.Sementara itu, mantan Kepala SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto memastikan ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah asli.Ia menegaskan bagi siapa saja yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi bisa datang langsung ke SMAN 6 Surakarta. \"Kalau yang begini-begini saya tidak mau menanggapi berlebihan. Begini saja, kalau ada yang ragu, silakan datang dan cek ke SMAN 6 Solo. Dokumennya kan ada di sana,\" kata Kepala SMAN 6 Surakarta periode 2015-2020 tersebut. (Ida/ANTARA)
Terkait Kasus Rektor Unila Nonaktif, KPK Panggil Guru MTsN
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil saksi seorang guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Rektor Universitas Lampung nonaktif, Karomani (KRM).Pemanggilan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru Unila pada 2022 \"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Tugiyo, guru MTsN Tanjungkarang,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa.KPK telah menetapkan empat tersangka terdiri dari tiga orang selaku penerima suap, yakni Karomani (KRM), Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila, Muhammad Basri (MB). Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta Andi Desfiandi (AD).Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan KRM yang menjabat sebagai rektor Unila periode 2020-2024, memiliki wewenang terkait mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022.Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga KRM aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan HY, Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila, Budi Sutomo, dan MB untuk menyeleksi secara \"personal\" terkait kesanggupan orang tua mahasiswa.Apabila ingin dinyatakan lulus maka calon mahasiswa dapat \"dibantu\" dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan ke pihak universitas.Selain itu, KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus bagi HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua calon mahasiswa baru. Besaran uang itu jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin selaku dosen dari orang tua calon mahasiswa itu berjumlah Rp603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar Rp575 juta.KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM atas perintah KRM.Uang tersebut telah dialihkan dalam bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp4,4 miliar. (Ida/ANTARA)
Tersangka Peristiwa Kanjuruhan Menjalani Pemeriksaan Lanjutan
Jakarta, FNN - Sebanyak lima dari enam tersangka tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka di Mapolda Jawa Timur, Selasa.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan penyidik sudah melayangkan surat penggilan kembali kepada enam tersangka, namun hari ini yang menjalani pemeriksaan hanya lima tersangka. “Hari ini lima orang (tersangka) diperiksa lanjutan, untuk Direktur LIB diperiksa besok,” kata Dedi.Polri telah menetapkan enam orang tersangka pada Kamis (6/10), terdiri atas tiga tersangka dari unsur sipil dan tiga tersangka dari unsur anggota Polri.mTiga tersangka warga sipil dijerat dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 dan/atau Pasal 103 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mereka adalah Direktur Utama LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan Security Steward Suko Sutrisno.Sedangkan tiga tersangka dari unsur Polri, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, disangka dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 KUHP.Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keenamnya langsung menjalani pemeriksaan. Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan dalam rangka menuntaskan perkara tersebut dan mendalami peran-peran tersangka.Dedi tidak menjelaskan alasan Direktur LIB tidak menjalani pemeriksaan lanjutan bersama lima tersangka lainnya hari ini. Tapi diagendakan pemeriksaan lanjutan pada Rabu (12/10) besok. “Direktur LIB sudah diperiksa, Rabu (12/10) pemeriksaan tambahan oleh penyidik,”Dalam perkara ini, selain telah menetapkan enam tersangka. Tim investigasi Polri juga memeriksa 31 personel Polri dan 20 di antaranya dinyatakan terduga pelanggar etik dalam tragedi Kanjuruhan.Di sisi lain, Polri juga mengusut pelaku pengerusakan yang terjadi di luar Stadion Kanjuruhan, dan adanya temuan minuman keras (miras) dari berbagai jenis termasuk miras campuran.Namun, kata Dedi, Polri sesuai arahan Kapolri fokus menuntaskan perkara utama yakni Pasal 359 dan/atau Pasal 360 dan/atau Pasal 103 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. “Penyidik harus menuntaskan itu dulu. Harus mampu membuktikan itu dulu karena jatuhnya korban cukup banyak. Ini yang menjadi keprihatinan kita semuanya,” kata Dedi. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Dimina Aktif Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan ikut terlibat langsung mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. \"Masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam setiap tahapan Pemilu sebagai pemilih, penyelenggara, atau peserta pemilu,\" kata dia, di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan, inti dari sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah pertama, harus mengetahui informasi tentang kepemiluan.Kedua menurut dia, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pemilu, dan ketiga, adanya upaya masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilu.Ia mendorong masyarakat agar bisa menjadi pemilih cerdas dalam rangkaian pemilu serentak yang akan digelar pada 2024. \"Pemilih cerdas adalah mereka yang terlibat dan mempunyai kesadaran saat sebelum pemilu, saat pemilu berlangsung, dan setelah pemilu dilaksanakan,\" ujarnya.Ia bilang, masyarakat yang punya hak pilih sebelum pemungutan suara dilaksanakan harus memastikan terdaftar sebagai pemilih dan paham hak dan kewajiban serta mengetahui kapan pemungutan suara dilaksanakan.Selain itu menurut dia, masyarakat harus tahu siapa saja calon yang ikut kontestasi dan rekam jejaknya serta jangan mau diimingi-imingi sejumlah uang untuk memilih seseorang.\"Pemilih juga harus mengetahui tata cara menggunakan hak suara dengan benar, lalu saat pemungutan suara datang ke TPS tepat waktu. Sudah memiliki pilihan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, juga calon legislatif yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan yang rasional dan logis,\" katanya.Ia mengatakan pemilih yang cerdas, setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan maka harus ikut mengawasi pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara.Ia meminta masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan berdaulat sehingga dapat mendorong terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.(Ida/ANTARA)
POPULER
