ALL CATEGORY

Isa Anshari Masyumi dan DN Aidit PKI Semeja Makan, Lho?

Oleh Ridwan Saidi Budayawan  KALAU pertemuan Rocky Gerung dan LBP yang lanjut dengan podcas, banyak orang bisa menerka. Begitu pun pertemuan ocky dan Walkot Solo, tak sulit untuk dipahami. Ehem ehem aku tahu la, kata orang-orang angkatan 50. Tapi, tak mudah menerka latar belakkang dan motif bertemunya Kyai Isa dan Aidit yang keduanya berasal dari partai-partai yang berlawanan.  Media hanya memuat photo  tanpa spekulasi tujuan pertenuan mereka. Kalau reaksi publik atas berita  bertebar, bagaimana ini bisa terjadi , apa karena etika dihormati hingga walau partai dan keyakinan bertabrakan duduk semeja OK saja?  Yang harus dijernihkan Aidit itu orang Bangka atau orang Sumbar yang pindah ke Bangka? Kalau Kyai Isa orang Minang.  Nama Aidit semula diketahui Dja\'far Na\'im lalu DN Aidit yang dikatakannya sebagai Dipa Nusantara Aidit. Seandainya Dja\'far bin Naim bukan Minang, saya kehilangan dasar untuk memberi alasan keakraban mereka berdua. Atau mereka semeja makan karena soal teknis saja. Kantin DPR,  kantor Kemenkeu sekarang, sempit.  Isa Anshari orator Masyumi yang hebat. Pada tahun 1956 Kyai Isa pidato dalam rapat akbar di Taman Wijaya Kusuma, Istiqlal sekarang, Kyai risau anak-anak muda keranjingan rock \'n roll.  Sudah dua bulan film Billl Haley Rock Around the Clock diputar di bioskop-bioskop Jakarta a.l di Astoria di Jl Pintu Air. \"Bayangkan film rock \'n roll diputar di bioskop yang berjarak ratusan meter saja dari Istana\", kata Kyai Isa dalam pidatonya. Pada era Orde Lama rock \'n roll juga digasak. Route  politik terkadang menempuh potongan jalan zig zag. (RSaidi)

Dewan Jenderal dan Dewan Kopral

Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DEWAN Jenderal adalah fitnah PKI kepada TNI untuk membenarkan percobaan kudeta yang diawali penculikan para Jenderal. Dilaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta kontra revolusioner pada hari Angkatan Bersenjata tangga 5 Oktober 1965. Kini dalam konteks yang berbeda muncul istilah Dewan Kolonel yang dimaksudkan pada dukungan kader PDIP khususnya anggota DPR Fraksi PDIP untuk mengusung Puan Maharani sebagai Calon Presiden dari PDIP. Entah apakah terinspirasi dari Dewan Jenderal atau tidak, tetapi penamaan Dewan Kolonel menjadi menarik.  Polarisasi dukungan kader PDIP antara kandidat Puan Maharani dan Ganjar Pranowo telah membangun reaksi berupa Dewan Kopral untuk dukungan pada Ganjar Pranowo. Dewan Kolonel versus Dewan Kopral menjadi fenomena politik unik di internal PDIP. Hanya catatan pentingnya adalah bahwa Calon Presiden PDIP nantinya ditentukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sang \"Jenderal\". Dewan Jenderal itu tentu PKI sentris, Dewan Kolonel adalah dukungan elit partai, kelas menengah dan atas. Fraksi di DPR. Dewan Kopral mengesankan pada dukungan arus bawah. Mungkin kelompok non mainstream di PDIP dan lingkungan sekitarnya. Dewan Kolonel digagas Johan Budi dikomandani Bambang Wuryanto dan Utut Adianto. Ada juga nama Trimedya Panjaitan.  Sementara Dewan Kopral adalah pendukung Ganjar termasuk GP Mania. Menurut tokohnya Immanuel Ebenezer Dewan Kopral adalah \"prajurit\" masyarakat kebanyakan baik mahasiswa, buruh, tani, guru pendukung Ganjar Pranowo. Membangun citra komunitas yang tidak elitis.  Sekeras apapun konflik tetapi penamaan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral menyinggung TNI dan hal itu dinilai tidak  etis. Sebaiknya diubah penamaan pada yang lebih pada orientasi dukungan politik seperti Puan Mania atau Ganjarist atau lainnya. Lucu-lucuan juga boleh.  Ingatan publik dibawa ke arah peristiwa bulan September, bulan hitam di tahun 1965. Peristiwa menghalalkan segala cara, PKI memfitnah TNI dan memusuhi agama. Berlindung pada ideologi Pancasila untuk menggantikan ideologi Pancasila. Menjadikan Dewan Jenderal sebagai batu loncatan. Gotong royong kamuflase atas prinsip sama rata sama rasa. Indonesia sebagai proxi China.  Adakah Soekarno terpengaruh oleh bisikan PKI soal Dewan Jenderal  ? Pengetahuan soal G 30 S PKI sebagaimana ucapan Ratna Sari Dewi di Wisma Yoso menjadi indikasi. Aneh Soekarno masih membela PKI setelah peristiwa pembunuhan para Jenderal 30 September 1965. Pada tanggal 6 September 1966 di depan delegasi Angkatan 1945, Soekarno menolak pemberantasan Komunis.  PKI memang licik dan gemar adu domba. Dulu PKI, kini PKI tanpa bentuk.  Bandung, 25 September  2022

Benarkah Presiden Xi Jinping Dikudeta?

Jakarta, FNN - Sejumlah laporan media menyebutkan Presiden China Xi Jinping saat ini dikenai tahanan rumah. Ditambahkan bahwa ibukota, Beijing, berada di bawah kendali tentara. Laporan-laporan itu belum dikonfirmasikan oleh media terpercaya di China. Sejauh ini, FNN memantau laporan tentang kudeta atau penggilingan Presiden Xi itu disiarkan oleh berbagai media online di India termasuk Indiadotcom, India Today, Hindu Times, India Weekly, dll. Laporan-laporan media tersebut mengatakan bahwa penerbangan internasional dan domestik dihentikan dari dan ke Beijing. Disebutkan, ibukota China ini diputuskan komunikasinya dengan bagian dunia lainnya. Presiden Xi sekarang dicopot dari jabatan sebagai panglima Tentara Pembebasan China (People Liberation Army atau PLA). Jagad internet China dihebohkan oleh berita tentang tahanan rumah Xi Jinping. Berbagai platform media sosial China mengatakan Presiden Xi dikenai tahanan rumah setelah para senior Partai Komunis China mencopot dia dari jabatan sebagai panglima PLA. Belum terlihat media Barat yang melaporkan rumor tentang penggulingan Presiden Xi. Presiden China itu sedang menghadiri pertemuan puncak SCO di Samarkand, ibukota Uzbekistan. Disebutkan, Xi Jinping ditahan di bandara Beijing ketika dia mendarat dari Samarkand. Postingan di media sosial yang belum dipastikan kebenarannya menunjukan video tentang kendaraan militer PLA yang bergerak menuju Beijing sejak 22 September 2022. Berbagai laporan mengatakan konvoi kendaraan militer mencapai panjang 80 kilometer. Konvoi itu dikabarkan dimulai dari Kabupaten Huanlai, tak jauh dari Beijing. Netizen China mengatakan Beijing berada di bawah kekuasaan militer. Laporan lain yang disiarkan oleh News Hingland Vision menyebutkan mantan Presiden Hu Jintao dan mantan PM Wen Jibao membujuk Song Ping – mantan anggota Komite Pengarah (Standing Committee) - untuk menguasai kembali Biro Pengawal Pusat (Central Guard Bureau atau CGB) yang bertugas menjaga keselamatan dan keamanan presiden. Dikabarkan, selama 10 hari belakangan ini para anggota CGB melakukan beberapa kali pertemuan tertutup. Pertemuan tertutup ini diduga dilaksanakan dengan tujuan untuk merebut kekuasaan dari Presiden Xi. Kudeta ini, kata laporan-laporan tanpa verifikasi itu, disulut oleh kemungkinan Presiden Xi Jinping dipilih kembali untuk masa jabatan ketiga.[]

Eksklusif: Rocky Gerung Bongkar Habis Pertemuannya dengan Luhut dan Gibran

PERTEMUAN pengamat politik Rocky Gerung dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, menyusul kemudian kedatangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kediaman Presiden Akal Sehat ini, “memantik” fans-nya untuk bertanya. Ada apa dengan Rocky Gerung? “Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya,” tegasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (24/9/2022)   “Masa’ saya host hajar dia. Ya nggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam,” kata Rocky Gerung.   “Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu,” lanjut Rocky Gerung dalam dialognya dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam,” tegasnya. “Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic,” ujar Rocky Gerung. Untuk lebih jelasnya, berikut petikan dialog Rocky Gerung bersama Hersubeno Arif. Halo apa kabar Anda semua. Ketemu di akhir pekan. Wah saya akhir pekan ini pasti banyak yang nunggu-nunggu ini, karena ada dalam dua pekan terakhir ini Bung Rocky Gerung sedang jadi sorotan publik. Apalagi kemarin ada Gibran Rakabuming, putra Pak Jokowi, Walikota Solo dateng ke Bojong Koneng. Terus sebelumnya ada wawancara dengan Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sampai 2 episode segala macam. Itu saya kira Anda musti menjelaskan karena orang bertanya-tanya ini kelihatannya Rocky sudah mengkhianati perjuangan. Rocky sudah mulai main dengan kekuasaan. Itu yang banyak sekali pertanyaan. Kalau tidak percaya, Anda bisa saya tunjukin di WA-nya, banyak banget nih yang masuk ke saya. Bahkan, teman-teman dari luar negeri juga banyak yang langsung ngecek saya, itu Bung Rocky. Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya. Itu beda banget. Dan kelihatannya memang ada keadaan baru yang mencemaskan bangsa ini. Karena itu, tetap di layar kritisi kita produksi terus. Sekarang saya punya dua channel, teman-teman di FNN buatin saya channel, namanya Rocky Gerung Official, dan itu tiap hari dan tiap hari ngocehnya nggak pernah berhenti. Hard news sifatnya. Lalu ada teman-teman lain buatin saya RGTV Channel. Itu isinya refleksi pembicaraan. Tapi itu bukan cuma politik karena di situ mereka sebut tag line-nya politic and beyond BRGTV yang baru seminggu ini bikin heboh. Di situ ada soal kultur, soal seks, soal naik gunung, dan yang lain. Tapi memang edisi pertama Pak Luhut. Jadi saya wawancara dia. Lalu orang bilang, hajar dong. Ya nggak bisa. Masa’ saya host hajar dia. Ya enggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam. Jadi, nggak akan berkurang kritisisme saya, bahkan bisa berlebih, karena nanti ada banyak tokoh. Semua orang meminta Habib Rizieq, oh, pasti. Iya, jangan pilih-pilih kasih. Lalu saya bilang enggak, itu cuma mau bikin heboh pertama saja tuh. Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu. Lain kalau saya diundang dia, pasti saya akan berdebat. Tapi, ini kan saya mengundang bukan untuk itu. Saya kira etika pertama itu. Nah, di FNN kita bahas setiap hari apapun isunya dalam upaya untuk memberi kritik yang paling radikal. Tapi, tetap juga dengan konsep karena versi saya dan Hersubeno Arief adalah berbicara tentang hard news, tapi dengan soft brain ‘akal yang teduh’. Kira-kira begitu. Ya, sebelum Anda lanjutkan, jangan lupa ya musti subscribe dulu. Di RGTV. Jadi kalau ada yang tanya apa bedanya dengan Rocky Gerung Official maka yang ini hard news, daily news, yang satu lagi magazine, mingguan. Begitulah kira-kira konsepnya. Ya, kira-kira begitu. Kalau yang hard news nggak ada yang kita edit-edit yang di FNN, kalau yang di RGTV pasti ada yang sedikit diedit karena ada yang mungkin peka. Karena itu, dia pasti siaran-siaran tunda. Jadi, sekali lagi itu dasarnya. Jadi tetap ikuti channel ini kalau mau yang keras, dalam arti langsung attack policy tapi dengan argumen ada di FNN. Ini sehari dua kali, bahkan dan di RGTV itu ya seminggu dua kali. Temanya itu di RGTV adalah RGTV Channel itu variasinya paling banyak, cuma kebetulan kemarin duluan soal politik. Tetapi nanti juga banyak soal-soal seks, soal-soal kuliner, mau gaya hidup, macam-macamlah, sebagai magazine.  Itu jangan lupa harus dua-duanya di-subsribe. Tapi gini ya, Anda ternyata sudah kayak Bjorka juga ya karena kemarin sudah muncul juga channel namanya Rogerisme dan isinya sama dengan RGTV. Ya, buat teman-teman yang tentu tertarik untuk ambil bagian di situ, jangan nyolong semualah. Silakan ambil bagian-bagian, tapi kalau Anda ambil semuanya lalu Anda ganti judulnya, seolah produser sendiri, itu juga tidak etis. Saya tahu banyak orang yang ngefans dan FNN juga nggak ketat-ketat amat. Demikian juga RGTV nggak ketat-ketat amat, tapi ada sedikit etika supaya nanti nggak ketahuan itu nyolong buat nyari duit doang gitu. Tapi, tetap info itu boleh diambil sesuka-sukanya, tapi dengan etis itu. Kalau nggak nanti digugat juga susah karena nggak ada hukumnya, tapi juga ini produk publik. Jadi silakan tapi dengan etik yang rada-rada tertiblah. Kita ini intelektual property right karena bagaimanapun juga teman-teman itu juga melakukan production ini, melakukan riset, melakukan post-production, ada effort-nya gitu. Tapi, kalau mau ambil silakan untuk tiktok, untuk YouTube short, dan sebagainya, saya kira nggak ada problem. Apalagi itu juga disebar di WhatsApp. Kan banyak juga. Ya, saya kira begitu. Jadi istilahnya ada intelektual property right. Atau kalau minimal konsep itu ya property right. Ada orang riset bisa berjam-jam untuk tahu bagaimana mata hati dan kata hati rakyat. Jadi jangan diabaikan, kita hormati sedikit orang yang melakukan riset. Kalau kalian cuma asal ambil itu kan artinya mencuri. Dan produk jurnalistik itu adalah kerja serius, bukan batubara. Kalau batubara kan tinggal digali-gali dari tanah tinggal diangkut. Tapi menggali ide itu serius. Jadi hirmatilah ide di FNN dan di RGTV Channel. Bung Rocky, kita balik lagi ke tema tadi. Kan Anda tadi menjelaskan soal Pak Luhut. Tapi orang pasti paling banyak pertanyaan soal Gibran Rakabuming. Ini apakah ada kaitannya karena kemarin ketemu Pak Luhut kemudian Pak Gibran tiba-tiba datang. Gitu lo. Jadi, Gibran datang itu nggak ada, sehari sebelumnya atau mungkin setengah hari, saya lagi di Sentul, lalu kalangan dari Istana menelpon, Gibran pingin berkunjung. Saya bilang oke semua di situ berkunjung. Anies Baswedan berkunjung, Prabowo Subianto berkunjung macam-macam tuh tokoh-tokoh politik. Saya bilang, ini tempat kita bicara-bicara ya silakan saja berkunjung. Ada yang khusus nggak yang Pak Rocky inginkan, misalnya harus tersembunyi. Saya bilang ya terserah saja mau bawa wartawan nggak bawa wartawan nggak ada soal buat saya. Lalu datang Gibran, Walikota Solo itu. Dan ya kita bicara tentang apa sebetulnya yang bisa kita ucapkan pada publik, sehingga publik mengerti bahwa Indonesia itu ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi saya bilang kalau berbicara tentang Indonesia yang baik-baik saja bukan di sini tempatnya. Di sini tempat orang bicara keadaan Indonesia yang tidak baik, dari segi ekonomi, politik dan segala macam. Jadi saya beri tahu itu terus terang. Lalu kita ngomong apa yang tidak baik, termasuk Presiden Jokowi. Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam.  Jadi, soal-soal itu. Dan, yang saya anggap penting adalah memberi pesan bahwa orang seperti Gibran atau yang seangkatannya, kan masih panjang usianya itu. Tiga kali pemilu masih ada di situ. Lalu bicara soal apa benar fungsi partai politik sekarang jalan tuh. Dan Gibran juga kasih otokritik terhadap keadaan partai politik. Saya bilang,  betul juga PDIP itu, kehilangan kader. Jadi, hal yang biasa saya bicarakan di FNN, di mana-mana, itu saya bicarakan dengan Saudara Gibran. Jadi semua soal kita coba bicarakan, tentu dengan keinginan agar supaya ada perubahan bahkan di dalam cara Presiden Jokowi mengambil keputusan. Jadi, nggak ada yang saya edit-edit di situ karena Gibran bertamu maka saya bilang oke siap terima sebagai tamu, tapi dengarkan pikiran saya yang tidak mungkin berubah sebagai pengkritik kekuasaan. Dan dia senang karena itu dianggap oke lain kali saya, bahkan dia bilang mau berguru, saya bilang oke silakan saja berguru tapi ada jadwalnya, karena banyak juga yang mau berguru. Lalu orang bilang jadi eksklusif karena anak presiden, saya bilang enggak karena semua orang bisa datang ke sini sehingga jadwal saya sangat padat. Mungkin kalau nggak bisa berguru langsung ya silakan ikuti FNN dan RGTV Channel. Di RGTV dia baru 2 kali nonton kalau di FNN tiap hari dia tonton.  Jadi FNN itu justru yang memancing semua orang untuk ketemu dengan saya. Dianggap bahwa Rocky Gerung dan Hersubeno itu nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Saya bilang nggak, semua orang justru nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Jadi kita menghidupkan oposisi. Dan saya anggap ya itu hal yang biasa saja, wartawan bombardir saya. Jadi, ada kecemburuan sebetulnya baik Cebong maupun Kadrun. Berapa lama ngobrol sama Gibran? Ya, ada hampir dua jam. Tentu orang akan bilang pasti ada yang sembunyi.... ya ada beberapa. Kalau begituan ya saya sudah bocorkan ke FNN tapi nggak semua.  Ya, tapi clear ya, nggak ada deal, nggak ada upaya menarik Anda ke kubu pemerintah gitu enggak ada, dan saya pun juga ditanya orang kalau toh ada saya bilang saya jamin itu juga nggak akan berhasil. Ya, itu. Ya, saya bilang begitu, kalaupun ada nggak akan berhasil. Saya kira Gibran tahu bahwa itu tidak akan berhasil. Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic. Semua itu yang saya anggap bahwa kalau bangsa ini kita tuntun dengan pikiran maka perubahan politik justru bisa berlangsung ya baik-baik saja. Adem-adem. Tapi kalau kita mulai dengan dendam, itu juga saya terangkan, nggak mungkin bangsa ini tumbuh kalau ada dendam. Dan, memikirkan Indonesia harus dipikirkan dengan konsep, bukan sekadar dengan hoaks, dengan buzzer kiri kanan. Saya bisa mengerti bahwa banyak buzer Pak Jokowi yang kesel. Oke, tapi saya kira kan gini, ini menurut saya, lepas dari bagaimanapun juga, saya musti apresiasi Gibran. Karena dia datang pada orang yang dia tahu setiap hari pagi sore mengkritik bapaknya. Menurut saya ini kan luar basa juga. Betul, saya tanya ke dia awalnya, Anda ngapain temui saya, kan di kalangan Istana saya dibenci tuh dan dia menganggap ya itu lain aja. Dia merasa dia anak muda yang ingin tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan Istana. Saya kira anak ini, eh bukan anak tapi Pak Walikota ini, muda sekali kan buat saya, dia berupaya untuk bikin distingtion dengan keluarga Istana. Saya masih nyinggung, tapi ada oligarki ada disebut-sebut macam-macam itu. Dia merasa oke kalau itu problem saya ya silakan disampaikan secara hukum. Jadi, ya fair enough. Tapi saya tahu pasti ada orang yang mulai mengintai, ya itu pasti duga macam-macam, baik dari pihak sana maupun di sini. Tapi saya yakinkan bahwa saya lebih suka mengatur daripada diatur. Mengatur dengan pikiran tuh. Jadi biasalah langsung kontroversi, ada apa Rocky segala macem. Ada yang benci segala macem. Tapi ya sudahlah, biasa. Kita sudah terlatih untuk diombang-ambingkan, tapi layar tetap terkembang lurus suara Nol (0) persen. (Ida/sws)

Pencabutan Subsidi BBM dan Pupusnya Amanat Penderitaan Rakyat

Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DIGANTINYA UUD 1945 dengan UUD 2002 ternyata bukan hanya mengganti sistem berbangsa dan bernegara. Juga, mengganti Visi dan Misi dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati dan Walikota, tetapi juga  mengganti tujuan masyarakat adil dan makmur. Banyak yang tidak tahu kalau negara sudah tidak bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jadi, jangan heran kalau negara dikelola seperti perusahaan, yang penting untung. Apalagi, dengan naiknya harga BBM dan mulai merangkaknya beban kebutuhan hidup dianggap oleh penguasa itu biasa saja bagian dari resiko yang harus diterima rakyat. Elit politik dan penguasa hari ini tidak mengerti apa itu Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi mereka tidak peduli dengan amanat penderitaan rakyat ya sebab tidak belajar dari sejarah dan ajaran Soekarno. PDIP yang mengaku Soekarnois tak lebih hanya mengkultuskan Soekarno saja tetapi membuang ajaran Soekarno. Jika mereka mengerti amanat penderitaan rakyat maka tak akan mendukung kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Percuma, patung Bung Karno dibuat di mana-mana tetapi hanya sekedar patung karena ajarannya dibuang. Cuplikan pidato Soekarno. Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta: .... ”Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, – sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat! Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara! Engkau … engkau … engkau … engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ke tulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat? Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, – sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daaripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? Sekali lagi engkau semua, – engkau semua dari Sabang sampai Merauke! –, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? Kesadaran sosial dari Rakyat Indonesia itulah pokok-hakekat daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia itu adalah dus bagian daripada social consciousness of mankind. Dus amanat Penderitaan Rakyat Indonesia adalah bagian daripada Amanat Penderitaan Rakyat daripada seluruh kemanusiaan! Dus Amanat Penderitaan Rakyat kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat Penderitaan Rakyat kita bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Amanat Penderitaan Rakyat kita menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia, Amanat Penderitaan Umat Manusia menjalin kepada Amanat Penderitaan Rakyat kita. Revolusi Indonesia menjalin kepada Revolusi Umat Manusia, Revolusi Umat Manusia menjalin kepada Revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata: “there is an essential humanity in the Indonesian Revolution”. Pernah pula saya katakan bahwa Revolusi Indonesia mempunyai suara yang “mengumandang sejagad”, yakni bahwa Revolusi Indonesia mempunyai “universal voice”..... Yang perlu dicatat, karena elit politik dan penguasa tidak memahami apa itu \"Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia\", maka kebijakan dengan menaikkan harga BBM tak lagi mempertimbangkan amanat penderitaan rakyat Indonesia. Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat. Meluruskan kembali negara yang bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak ada jalan lain kecuali Revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Merdeka! (*)

Jadikan Krisis BBM sebagai Momentum untuk Migrasi ke EBT

Jakarta, FNN - Pengamat isu strategis dan politik internasional Prof Imron Cotan mengatakan bahwa krisis bahan bakar minyak (BBM) saat ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan migrasi ke energi baru dan terbarukan (EBT), agar Indonesia terbebas dari energi fosil.“Jadi keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung. Akhirnya nanti APBN memang semata-mata berfungsi sebagai alat menyejahterakan masyarakat, karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi,” ujar Imron dalam webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, dipantau dari kanal YouTube Moya Institute, di Jakarta, Sabtu.Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Tiongkok ini mengatakan bahwa dengan beralih ke energi baru dan terbarukan, akan terjadi pengurangan beban konsumsi BBM fosil, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang menjadi penyebab utama terganggunya rantai pasok makanan, pupuk, dan energi dunia. “Kendati demikian, publik amat yakin pemerintah dapat menjaga perputaran roda ekonomi rakyat,” kata Sirojudin.Awal September lalu, Pemerintah Indonesia telah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga APBN dari tekanan berat akibat krisis ekonomi dan inflasi global yang tinggi.Tingginya suku bunga internasional dan belum usainya perang Rusia-Ukraina menambah tekanan berat bagi ekonomi seluruh negara di dunia, akibat dari meroketnya harga BBM, gas, dan pupuk.Sementara kebijakan penyesuaian harga BBM nasional tidak dapat dipungkiri berdampak pula pada kehidupan masyarakat, khususnya lapisan ekonomi kelas bawah dan menengah.Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto menyampaikan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global, konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai.(Ida/ANTARA)

Gibran Pastikan Tak Ada "Cebong-Kampret" Usai Kunjungi Rocky Gerung

Solo, FNN - Putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak akan ada lagi istilah \"cebong\" dan \"kampret\" usai dirinya mengunjungi pengamat politik Rocky Gerung di Sentul, Jawa Barat, Jumat (23/9).Saat dikonfirmasi di Surakarta, Sabtu, Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah aktivis yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan, melainkan diskusi santai antara dirinya dan Rocky Gerung. \"Main aja. Kita semua saudara, sudah tidak ada lagi (istilah) cebong, kampret, dan lain-lain,\" kata Wali Kota Surakarta itu.Gibran membagikan foto-foto pertemuannya dengan Rocky Gerung di akun media sosial miliknya. Sejumlah warganet menyambut baik dan mengapresiasi agenda tak resmi itu. Gibran juga memastikan tidak ada permusuhan dengan pihak mana pun.Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas beberapa hal. Namun, Gibran mengakui pertemuan itu banyak diisi dengan diskusi. \"(Membahas) human genome, social movement, dll,\" katanya.Ditanya soal kemungkinan keduanya membuat proyek bersama, Gibran mengatakan tidak ada rencana apa pun yang dibuat dalam pertemuan tersebut. Termasuk soal pembahasan politik, Gibran juga enggan memberikan banyak keterangan. \"Ngobrol santai saja,\" ujarnya.Gibran mendatangi rumah Rocky Gerung di Sentul, Jumat, usai dia mengikuti kegiatan sekolah partai kepala daerah kader PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9).(Ida/ANTARA)

KPU Puji Keseriusan Partai Gelora Lakukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Peserta Pemilu 2024

Jakarta, FNN  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memuji keseriusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam melakukan perbaikan data dan dokumen verifikasi administrasi tahap pertama. Karena itu, KPU yakin Partai Gelora dapat menuntaskan  persyaratan calon peserta Pemilu 2024 Hal itu disampaikan Andi Krisna, Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu KPU RI, Andi Krisna ketika menerima Tim Partai Gelora saat melakukan konsultasi perbaikan verifikasi administrasi, Jumat (23/9/2022). \"Kami lihat progresnya sudah bagus yang telah dibuktikan dengan segala sesuatu hal, dan pertanyaanya dalam konsultasi sudah semakin sedikit.  Kehadiran LO Partai Gelora cukup intensif,\" kata Andi Krisna. Andi Krisna berharap seluruh partai politik (parpol) memanfaatkan masa perbaikan persyaratan peserta Pemilu dari 15-28 September 2022 secara maksimal. \"Kuncinya adalah koordinasi yang baik antara LO dengan Helpdesk KPU. KPU berharap hasil rekapitulasi Vermin (verifikasi admnistrasi) bisa dilengkapi, baik kategori BMS (belum memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat),\" katanya. Konsultasi Tim Partai Gelora ke KPU dipimpin Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori, didampingi dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora, yaitu Sutriyono dan Ratu Ratna Damayani, serta Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Kewilayahan Junef Ismaliyanto. Ketua Pokja Verifikasi Parpol Achmad Chudori mengatakan, konsultasi ke KPU dalam rangka menyisir temuan-temuan proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU pusat dan daerah. \"Temuan-temuan tersebut, langsung kita lakukan perbaikan dan kita input lagi ke Sipol (sistem informasi partai politik). Progresnya hari demi hari sudah banyak yang selesai,\" kata Chudori. Hingga kini, kata Chudori, sudah ada 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang selesai melakukan perbaikan 100 persen. Sebagian besar DPW diatas 75 persen telah melakukan perbaikan dan tinggal 5 DPW lagi dibawah 50 persen. LO Partai Gelora Sutriyono mengatakan, dalam masa perbaikan verifikasi administrasi, Partai Gelora berada di KPU sudah sepekan ini. Ia mengaku diterima langsung oleh Pimpinan Komisioner KPU dan Tim Teknisnya. \"Kita sudah satu minggu ngepos di KPU, dari pagi sampai sore. Malemnya kita ke DPN untuk evaluasi, dan besoknya kita ke KPU lagi untuk menanyakan hal-hal yang perlu kita konsultasikan,\" kata Sutriyono. Pada prinsipnya, kata Sutriyono, Partai Gelora siap mengikuti proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual hingga penetapan sebagai peserta Pemilu 2024. \"Jadi setelah tanggal 28 September akan menjadi tugas kewenangan KPU untuk melakukan verifkasi terhadap apa yang sudah kita perbaiki Prinsipnya, kita siap menjadi peserta Pemilu 2024,\" katanya. Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora ini mengungkapkan, data dan dokumen yang diperbaiki meliputi AD/ART partai, SK Kepengurusan, alamat kantor, nomor rekening, serta keanggotaan yang harus 1.000 anggota atau per seribu dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota. \"Khusus mengenai masalah keanggotaan, karena rakyat Indonesia memiliki hak menjadi anggota partai dan masing-masing partai juga punya hak memasukkan, makanya ada potensi ganda anggota. Temuan ini yang kita perbaiki,\" katanya. Ratu Ratna Damayani, LO Partai Gelora lainnya menambahkan, perbaikan data dan dokumen ini menunjukkan bahwa Partai Gelora serius mengikuti Pemilu 2024. \"Semua persyaratan yang diminta KPU, kita langsung perbaiki apabila ada temuan. Dan data kita, bukan data kaleng-kaleng, bisa diverifikasi faktual dan dipertanggungjawabkan,\" kata Ratu Ratna Damayani. Mia-sapaan akrabnya, mengatakan, Partai Gelora merasa terbantu terhadap fasilitas yang diberikan KPU dalam masa perbaikan proses verifikasi administrasi seperti mendapat kesempatan untuk mengakses langsung untuk melihat data-data temuan di Helpdesk KPU. \"Kami bisa mengecek langsung data-data yang diuplod di KPU, ternyata ada temuan-temuan yang harus diperbaiki. Sebenarnya hal-hal ini tidak prinsipil, tetapi sangat  mempengaruhi status seperti ada typo misalnya, sehingga harus benar-benar diperhatikan,\" katanya. Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Antarlembaga DPN Partai Gelora ini berharap agar para pengurus di daerah melakukan rechecking data-data dan dokumen sebelum di uploud ke Sipol agar tidak ada perbaikan. (sws)

Kandang Banteng Kembali Bergolak, Dewan Kopral vs Dewan Kolonel

Kandang Banteng sebagai tempat bernaungnya kader PDI Perjuangan kembali memanas jelang pencapresan Pemilu 2024. Muncul kubu Dewan Kolonel yang diikuti kubu Dewan Kopral. Sebelumnya telah muncul istilah Celeng untuk kader pendukung Ganjar Pranowo yang kini membentuk Dewan Kopral. Sementara kubu Banteng membentuk Dewan Kolonel yang disetting untuk menopang pencapresan Puan Maharani. Namun demikian, sebagaimana disampaikan elite PDI-P berulang kali, ketuk palu pencapresan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hingga kini, Megawati belum bicara perihal capres cawapres yang akan partainya usung. Mengapa muncul dua istilah ini, berikut wawancara Direktur Eksekutif Indonesia Future Institute, Gde Siriana Yusuf dengan Sri Widodo Soetardjowijono dari FNN. Petikannya: Bagaimana Anda menilai munculnya Dewan Kopral setelah adanya Dewan Kolonel? Seperti saya bilang sebelumnya, kalau Dewan Kolonel adalah inisiatif loyalis Puan Maharani yang tidak sabar karena Megawati belum juga mengumumkan atau setidaknya ngasih clue siapa Capres PDIP.  Nah, akhirnya ini memprovokasi loyalis Ganjar Pranowo untuk merespons dengan membentuk Dewan Kopralnya.  Apakah ini sebagai bentuk perlawanan Ganjar Pranowo? Saya kira bukan ya. Saya melihat GP masih tidak punya keberanian mendahului Megawati dengan declare mau nyapres. Risiko buat dia juga besar. Lihat saja kader-kader yang pernah melawan Megawati karir politiknya berakhir. Ini semacam keyakinan konstituen di kantong-kantong suara PDIP. GP masih menahan diri dari desakan loyalisnya. Dia kan masih bisa jadi menteri nantinya jika PDIP berkuasa lagi. Apalagi banyak dukungan dari luar partai kepada GP, ini tentunya bikin Megawati sangat tidak suka. Bagaimana dampaknya pada internal PDIP? Kita bisa amati ucapan Hasto yang tegak lurus ke Ketua Umum, tentang Dewan-dewanan ini...kan gak serius, gak struktural partai. Artinya ya dibiarkan aja bermain sambil bersaing. Artinya Megawati tetap akan menonton, dan pada saat yang tepat nanti jelang pencalonan resmi, biasanya baru umumkan.  Apakah GP akan berani nyapres dengan partai lain jika bukan dia yang dicalonkan PDIP? Saya kira dia gak berani, meskipun partai lain seperti Nasdem masukkan dia salah satu Capres muda terbaik. Ini kan masih jauh. Partai-partai kan juga masih menjajaki belum final. Nasdem juga kan nyebut 3 nama Capres. Klo hanya dukung 1 calon itu baru bisa dibilang final. Elit partai Politik kita kan sering bertindak tiba-tiba sesuai dorongan material dan jabatan. Jadi ini masih permainan panjang. Saat ini saya nilai hanya untuk naikkan bargain position aja terhadap parpol besar. Juga untuk naikkan elektabilitas partai. Misalnya Nasdem dapat keutungan partainya akan lebih diterima di kantong-kantong suara pemilih Islam dengan cara mengusung Anies, terlepas nantinya jadi atau gak jadi ngusung Anies.***

Anies Pemimpin Akal Sehat

Meminjam istilah Aa Gym, Anies itu orang yang paling beruntung dunia akhirat. Karena dialah orang yang kesalahannya selalu dicari, prestasinya tidak pernah diakui. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior AKAL Sehat tampaknya benar-benar dibutuhkan sekarang. Jika kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa yang sudah carut-marut sedemikian rupa. Karenanya, pemilu 2024 mendatang sangat penting artinya bagi perjalanan sejarah bangsa ini ke depan. Pemimpin yang mestinya tampil sesudah ini harus dipastikan yang benar-benar memiliki akal sehat. Dipilih oleh orang-orang yang berakal sehat. Untuk mencapai langkah pembangunan sebagai hasil olah pikir dan olah kerja dari akal sehat. Pemimpin yang dimaksud tentu saja adalah seseorang yang benar-benar mampu melihat akar persoalan bangsa. Dengan kejernihan mata pikiran dan mata hati yang tidak diragukan lagi. Yang siap dan yakin mampu mengatasi segala keterpurukan yang nyata ada. Siap saat menghadapati tantangan resiko yang besar. Termasuk penentangan dan penolakan dari mereka yang pro status quo. Dalam situasi dan kondisi yang begitu buruk sekarang. Ketika situasi politik dan ekonomi yang banyak masalah. Tingkat kemiskinan yang terus bertambah. Hutang negara dan swasta yang kian menggunung. Penegakan hukum yang tampak tidak adil. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berorientasi kemaslahatan rakyat banyak. Paling tidak, semua itulah yang selalu jadi sasaran kritik dari para pakar dan anak bangsa yang peduli nasib bangsa ini hari ini. Dan berharap dapat mengalami kemajuan yang dicita-citakan dalam masa yang dekat ke depan. Bagaimanapun, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat 7,07 persen pada kuartal II 2021. Sebuah angka yang fantastis sekali tentunya. Yang memungkinkan kita bisa keluar dari keterpurukan sekarang ini. Tapi, sayangnya, angka itu tidak dapat diterima begitu saja. Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli malah meragukan rilis itu. Menurut Rizal, hal itu tidak sesuai dengan realita di masyarakat. \"Kok ekonomi rakyat masih nyungsep? Efek kenaikan harga ekspor sawit & batubara dll sama rakyat mah kecil. Konsumsi dan daya beli rakyat masih jeblok!\" begitu cuit akun Twitter @RamliRizal, 6 Agustus lalu. Sementara itu, bagaimana dengan soal utang? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali naik hingga akhir Juli 2022. Berdasarkan dokumen APBN Kita, pada akhir Juli 2022, utang kita berada di angka Rp 7.163,12 triliun. Lalu bagaimana pula dengan istilah penegakan hukum yang tebang pilih? Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Ramelan, baru-baru ini tidak menolak adanya istilah itu. Menurut dia, hal itu disebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Disebabkan oleh penerapan kewenangan diskresi (pengecualian) yang tidak jelas pedomannya. Mantan Direktur YLBHI sekaligus mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto, juga mengamini hal itu. Menurut Bambang, istilah tebang pilih itu adalah konsekuensi ketidakmampuan pemerintah untuk melahirkan politik penegakan hukum yang baik. Secercah Harapan Dalam kondisi keterpurukan yang sedemikian rupa, masih adakah secercah harapan agar kita dapat bangkit kembali? Tidak adakah seorang anak bangsa yang dapat diharapkan sebagai tempat menggantungkan harapan itu? Yang akan dapat mengubah keadaan? Agar dapat tegak sama tinggi duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang maju lainnya. Sekali lagi, perlu sekali diingatkan. Bahwa pemilu 2024 sangat penting bagi bangsa ini untuk berubah. Meskipun baru tahun depan tepatnya disebut sebagai tahun politik, namun para elit politik kita sudah disibukkan dengan upaya mempersiapkan diri dan kelompoknya menyongsong kontestasi itu. Baliho dan spanduk dari mereka yang siap dan berambisi jadi pemimpin telah disebar di mana-mana. Dari sudut-sudut jalanan kota sampai ke daerah pinggiran yang jauh. Tapi dari sekian banyak calon itu, adakah yang dapat memberikan secercah harapan, bagi kemajuan yang mesti diraih di masa depan? Tentu saja ada penilaian. Bahwa saat ini hanya Gubenur DKI Jakarta Dr. Anies Baswedan satu-satunya calon pemimpin yang dapat memberikan secercah harapan. Jika kita benar-benar ingin berubah. Jika kita ingin meninggalkan keterpurukan yang ada. Untuk menggapai angan-angan kemajuan bangsa. Tentu ada yang bertanya: Kenapa Anies? Bukankah di antara 275 juta jiwa penduduk negeri ini pasti ada yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan? Persoalannya, yang lain itu memang banyak. Tapi belum teruji. Sedangkan Anies sudah membuktikannya selama 5 tahun memimpin ibukota Jakarta. Dengan sejumlah prestasi membanggakan.  Kita saksikan, banyak tokoh yang sudah membuat persiapan luar biasa. Dengan didukung kekuatan mesin partai. Dikibarkan namanya dengan berbagai bentuk survey. Termasuk upaya branding berbiaya super mahal. Dan jangan lupa, sebagian dari mereka itu tentu akan di-back up secara total oleh kekuatan oligarkhi politik dan ekonomi yang tetap ingin bercokol. Persoalannya, apakah semua itu bisa diharapkan akan dapat memulihkan keadaan, dalam artian yang positif bagi rakyat banyak? Bukankah begitu banyak survey abal-abal yang hasil surveynya pun diragukan publik kebenarannya? Bukankah upaya branding berbiaya super mahal juga tidak menjamin menaikkan elektabilitas seseorang secara signifikan? Kalau yang jeblog mah akan tetap sulit digerek naik. Di samping itu, kian menjamurnya lembaga survey dan penyedia layanan branding politik kecenderungannya tak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin maupun partai politik. Tapi lebih kepada upaya mengeruk keuntungan finansial dari suasana perpolitikan berbiaya tinggi.  Sudah bukan rahasia lagi, seorang politisi yang ingin di-branding harus mampu memberikan bayaran Rp 200 sampai Rp 300 juta untuk sebuah survey super kilat. Hanya untuk seorang calon anggota dewan. Menyangkut elektabilitas dirinya. Yang dia sendiri belum tentu mengerti bagaimana survey itu dilakukan. Siapa saja respondennya dan berapa banyak jumlahnya. Karena itu, banyak yang tarik diri. Tidak ikut-ikutan di-survey, karena tidak punya dana. Kecuali kalau ada cukong yang mau membiayai semuanya. Dengan segala konsekuensi. Karena pada saatnya nanti tidak akan mampu menolak bila kekuasaannya yang akan dicampurtangani oleh cukong tersebut. Anies Memang Beda Sementara itu, Anies Baswedan memang beda. Secara politik dia memang tidak punya kekuataan apa-apa. Tidak juga ekonomi. Jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pun akan berakhir 16 Oktober mendatang. Tidak sampai satu bulan lagi. Meskipun Nasdem, PKS, Demokrat plus PPP disebut-sebut siap mengajukannya sebagai Capres, namun itu belum pasti. Bila positif saat didaftarkan sebagai Capres di meja KPU nanti barulah bisa dipastikan calon. Artinya, jika tak ada partai yang mencalonkannya, keinginan untuk jadi presiden tampaknya hanyalah fatamorgana. Situasi dan kondisi perpolitikan kita di tanah air sekarang begitu rumit. Parlementarian Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen adalah salah satu penyebabnya. Karenanya perpolitikan kita sulit untuk bisa keluar dari suasana politik berbiaya tinggi. Akibatnya jumlah calon pemimpin sangat terbatas. Hanya yang berhasil mendapatkan dukungan dari satu maupun gabungan beberapa partai. Pada akhirnya, pemimpin yang akan dihasilkan hanyalah para pemimpin boneka. Karena dipilih bukan berdasarkan kualitas, kapasitas dan integritas. Popularitasnya adalah popularitas semu. Yang merupakan hasil polesan penata rias kelas kambing. Sementara itu, popularitas Anies terus melambung tinggi. Dalam berbagai kesempatan, dia dielu-elukan dengan teriakan “presiden, presiden, presiden!” Kenapa bisa begitu? Karena hanya dialah calon presiden yang tidak berasal dari partai politik. Tapi dia punya keberanian untuk mengambil resiko kebijakan. Dan punya kapasitas untuk mengatasi masalah. Begitu juga integritas yang rasanya tidak banyak dimiliki para calon pemimpin yang ada. Dan Anies sudah membuktikannya selama 5 tahun memimpin ibukota Jakarta. Dengan segala perubahan yang berhasil dia buat. Hasil kerja keras dalam kesunyian. Tanpa gembar-gembor dan acting palsu di bawah sorotan kamera. Soal keberanian, bukankah tidak ada pemimpin selain dia yang berani secara frontal mematikan langkah oligarkhi 9 naga? Dengan membatalkan pembangunan beberapa pulau reklamasi. Proyek bergengsi para taipan itu. Soal kapasitas, dia tidak hanya meraih prestasi yang gemilang. Yang mendapatkan pengakuan mulai dari rakyat kecil di Jakarta dan luar Jakarta, sampai para pemimpin dunia. Begitu juga soal integritas. Tanpa perlu dibesar-besarkan, anda semua tahulah. Anies semakin terkenal sebagai tokoh yang populis. Tanpa perlu melempar-lempar kaos atau hadiah recehan. Tanpa terpengaruh untuk ikut-ikutan masuk gorong-gorong. Karena itu para calon lain berikut oligarkhi pendukung mereka akan mati-matian berusaha menjegal langkah Anies. Mulai dari dilaporkan ke KPK untuk sebuah kesalahan yang tak ada. Sampai kepada upaya mendegradasi citra dirinya sebagai seorang pemimpin populis. Bukankah sekarang begitu masif serangan yang bernuansa kebencian, hinaan, dan fitnah kepada mantan Mendikbud itu? Bahkan beberapa di antaranya mengandung unsur SARA. Dengan dituduh memainkan politik identitas. Meminjam istilah Aa Gym, Anies itu orang yang paling beruntung dunia akhirat. Karena dialah orang yang kesalahannya selalu dicari, prestasinya tidak pernah diakui. Saya mencoba memaknai kata-kata ulama kondang Jawa Barat ini dengan pengakuan. Betapa besar pahala yang dapat dia raih. Dengan berbuat semata-mata demi Allah SWT., dan untuk kesejahteraaan rakyat yang menjadi tanggungannya. (*)