ALL CATEGORY
Siri Tampi Hormati Adat
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Menampi beras sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tampi di sini artinya membersihkan beras. Siri tampi Beduri duri Mandi aér Aér ujan Pok berèok Ini lirik lagu anak-anak, tapi bermakna. Kata tampi dalam siri tampi beda dengan tampi beras. Siri di sini bukan sirih tapi adat. Tampi juga bermakna membawa dengan cara hormat. Beduri duri bermakna dari kampung ke kampung. Mandi air hujan simbol rejeki, pok beréok onomotope, tiruan bunyi, air tumpah. Arti lirik ini kalau kita hormati adat niscaya murah rejeki. Kuasa adat adalah jenis power system yang pertama kali terbentuk sekitar 3050 tahun lalu ketika awal migrasi orang Maya. Konsep kepemilikan mulai dikenal beriringan dengan kesadaran nativity. Ada pun konsep kepemimpinan sudah dikenal sejak cave life. Harap perhatikan ragam hias gua Solok, Sumbar. Pemimpin adat yang mengatur rayonisasi hunian native juga migran. Pemimpin adat yang mengatur pembagian tanah garapan. Tidak ada pemilikan tanah, melainkan pemanfaatan. Hal ini masih berlaku di DIY. Keraton Jogya memegang hak adat akan tanah. Pemicu perang Diponegoro 1825-1830 adalah perampasan tanah adat oleh Belanda. Keluhan tentang ber-juta2 hektar tanah dikuasai asing dan aseng karena mencampakkan hukum adat. Padahal surat tanah awalnya yang disebut eigendom verponding ditandatangani penghulu adat. Setelah etische politiek Belanda mengakui hukum adat sebagai bagian dari burgelijkke-wet. 19 rechtsringen, wilayah hukum adat, yang diakui Belanda pada tahun 1918 harus diberlakukan lagi agar tanah air Indonesia terlindungi. (RSaidi).
Benteng Itu Akan Bobol Juga
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Aksi-aksi rakyat Indonesia untuk mendesak turunnya harga BBM maupun isu sampingannya semakin marak saja. Sementara Pemerintah sepertinya tidak peduli, tidak ada tanda-tanda untuk mempertimbangkan penurunan kembali harga BBM bersubsidi. Terkesan menantang sampai berapa lama mahasiswa, buruh, serta elemen lainnya kuat untuk melakukan unjuk rasa. Semestinya Pemerintahan Jokowi mulai sadar bahwa tingkat kepercayaan rakyat saat ini terus menurun. Keterlibatan mahasiswa, buruh, umat Islam, purnawirawan dan elemen lainnya dalam aksi adalah sinyal. Begitu pula dengan sikap ulama dan guru besar dari berbagai Perguruan Tinggi yang telah menyatakan prihatin atas kondisi negeri. Hampir setiap hari ada aksi demonstrasi yang silih berganti. Baik di ibukota maupun berbagai daerah. Lokasi utama di Jakarta adalah Patung Kuda sebagai area yang terdekat dengan Istana Presiden. Presiden merupakan figur penentu dari pengambilan kebijakan politik yang sepantasnya menjadi sasaran tekanan publik. Aksi yang dilakukan bergelombang membangun kepercayaan diri bahwa tujuan aksi dalam waktu dekat akan tercapai. Ketika aksi mahasiswa, buruh, umat, purnawirawan, guru atau guru besar bersatu padu menggebrak, maka benteng itu segera bobol. Presiden yang awalnya menghadapi dengan arogan esok akan terkejut, melemah dan akhirnya jatuh tersungkur, Ada pelajaran dari pengepungan dan penjebolan benteng Konstantinopel oleh pasukan Turki Osmani dipimpin Sultan Mehmet II pada tahun 1453 M. Romawi yang digjaya dan arogan akhirnya hancur berantakan. Selama 6 minggu pasukan Islam pimpinan Sultan Mehmet II atau Al Fatih, pemuda berusia 21 tahun, terus menggempur benteng pertahanan Byzantium atau Romawi Timur dan tepat pada tanggal 29 Mei 1453 M benteng terkuat di masanya itu bobol. Kekaisaran Romawi Timur takluk kepada Kesultanan Islam. Memang tidak mudah untuk membobol benteng Konstantinopel. Selama 8 abad sejak masa Kekhalifahan Bani Umayyah, Abbasiyah hingga Kesultanan Utsmaniyah silih berganti pasukan datang untuk membobol benteng kuat dengan pertahanan hebat Kekaisaran Romawi. Selalu gagal. Tercatat Shahabat Nabi yaitu Ayyub Al Anshori gugur dalam salah satu penyerangan. Makamnya kini berada di Distrik Ayyubiyah kota Istambul. Sultan Mehmet II yang didampingi oleh penasehat Syekh Aaq Syamsuddin, Halil Pasha dan Zaghanos Pasha setelah lebih dari satu bulan mengepung dan secara terus menerus menggempur, akhirnya berhasil membobol benteng Konstantinopel. Kesabaran, kegigihan dan keuletan telah membuahkan kemenangan. Tentu dengan pertolongan Allah SWT. Kaisar Constantinus Palaiologos atau Konstantin XI pun jatuh tersungkur dan tewas. Jokowi tentu bukan Konstantin tetapi penguasa arogan dan tidak peduli rakyat dimanapun selalu mencoba untuk membuat benteng pertahanan. Akan tetapi aksi yang masif, bergelombang dan gigih selalu membuahkan hasil. Benteng itu akhirnya bobol. Benteng kebodohan, kebohongan, kezaliman serta ketidakpedulian yang segera dihancurkan. (*)
IPW Desak Timsus Polri Usut Bong dan Yoga dalam Kasus Judi Online
Jakarta, FNN - Indonesia Police Watch, (IPW) meminta Tim Khusus Polri menjelaskan keterlibatan nama RBT dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan Konsorsium 303. Sekaligus membongkar peranannya, menyusul terungkapnya pemakaian private Jet oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan dalam kaitan temuan uang Rp 155 Triliun oleh PPATK dari judi online. Demikian rilis yang diterima FNN dari Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW dan Data Wardhana, Sekretaris Jenderal, Senin, 19 September 2022. IPW menegaskan bahwa Brigjen Pol Hendra Kurniawan diketahui pada tanggal 11 Juli 2022, diperintah atasannya Irjen Ferdy Sambo, yang saat itu Kadiv Propam Mabes Polri ke Jambi menemui keluarga Briptu Josua guna memberikan penjelasan atas kematian ajudannya tersebut. Mantan Karo Paminal Divpropam Polri itu bersama-sama Kombes Pol Agus Nurpatria, Kombes Pol Susanto, AKP Rifazal Samual Bripd Fernanda, Briptu Sigit, Briptu Putu dan Briptu Mika menggunakan private jet yang menurut pengacara Kamaruddin Simanjuntak sebagai milik seorang mafia berinisial RBT. Oleh karenanya, IPW mencium aroma amis keterlibatan RBT dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan Konsorsium 303. Lantaran, selain RBT, nama Yoga Susilo, Direktur Utama PT. Pakarti Putra Sang Fajar muncul dalam struktur organisasi Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, sebagai Bos Konsorsium Judi Wilayah Jakarta. Nama RBT alias Bong alias Robert Prianto Binosusatya, dalam catatan IPW adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. Almarhum Ketua Presidium IPW Neta S Pane pada Juli 2020 sudah pernah meminta kepada Tim Satgasus Merah Putih Polri untuk segera bertindak membubarkan guna menjaga marwah Merah Putih. “Satgasus Merah Putih yang selama ini sigap memburu bandar narkoba, tapi impoten dalam memberangus bandar judi online” ujar Neta Pane ketika itu. Dengan kenyataan ini, apa yang dinyatakan Neta S Pane itu adalah benar adanya, dimana terbukti Konsorsium Judi Online selama ini dilindungi oleh Satgas Merah Putih. Sebab, Robert Prianto Binosusatya adalah Direktur Utama PT. Robust Buana Tunggal. Satu afiliasi dengan PT. MMS Group Indonesia, PT. Mahaguna Bara Sukses, PT. Graha Cipta Pesona Indah, dan PT. Pakarti Putra Sang Fajar. IPW berhasil mengidentifikasi jenis private jet yang dipakai oleh Brigjen Hendra Kurniawan dan-kawan ketika terbang ke Jambi pada tanggal 11 Juli tersebut, yakni tipe Jet T7-JAB. Private jet T7-JAB diketahui sering dipakai oleh Andrew Hidayat Bos PT. MMS Group Indonesia, yang juga mantan narapidana kasus korupsi dan Yoga Susilo, Direktur Utama PT. Pakarti Putra Sang Fajar dalam penerbangan bisnis Jakarta-Bali. Seperti diketahui Andrew Hidayat dan Yoga Susilo adalah pemilik Hotel Pullman Bali. Karenanya, Timsus bentukan Kapolri perlu menelusuri hubungan tali temali antara Kaisar Sambo, dana judi online sebesar Rp 155 Triliun milik Konsorsium 303, dengan RBT dan Yoga Susilo dalam kaitan pemberian dukungan kepada pencalonan capres tertentu pada 2024 dimana Irjen Ferdy Sambo ingin menjadi Kapolrinya. Dalam rilis yang diterima FNN, IPW, menyebut tidak ada alasan bagi Timsus Polri atau Bareskrim Polri untuk tidak memproses hukum judi online kelompok Konsorsium 303 dengan transaksi sebesar Rp. 155 Triliun yang sudah dijejaki oleh PPATK. Termasuk memeriksa RBT dan Yoga Susilo dalam kedudukannya sebagai terduga tokoh bandar judi besar online. Utamanya, saat Polri melakukan bersih-bersih di internalnya, aliran dana dari judi online yang masuk ke anggota-anggota Polri harus dibongkar secara terang benderang. Sebab itu, IPW menghimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk serius memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memproses hukum temuan aliran dana Rp 155 Triliun dari judi online. Sekaligus, membongkar peran Irjen Ferdy Sambo saat menjadi Kasatgassus Merah Putih serta penerimaan gratifikasi fasilitas penggunaan pesawat privat jet oleh Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dkk yang adalah tindak pidana Korupsi. Karenanya KPK juga harus memeriksa terkait gratifikasi pesawat jet. (sws)
PBB Luncurkan Fasilitas Keuangan Internasional untuk Pendidikan
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Utusan Khusus PBB untuk Pendidikan Global Gordon Brown pada Sabtu (17/9) meluncurkan fasilitas keuangan internasional untuk pendidikan (International Finance Facility for Education/IFFEd) senilai miliaran dolarDengan proyek pertama diharapkan berlangsung pada 2023, IFFEd akan mendukung investasi pendidikan dan pengembangan keterampilan di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah. Dengan pendanaan awal sebesar 2 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.939), fasilitas tersebut diperkirakan meningkat menjadi 10 miliar dolar AS pada 2030 mendatang.Sejak pandemi COVID-19 mulai merebak, dua pertiga negara di dunia telah memangkas anggaran pendidikan mereka, kendati pendidikan merupakan komponen dasar untuk membangun masyarakat yang damai, makmur, dan stabil, ujar Guterres dalam konferensi pers bersama Brown. \"Mengurangi investasi sebenarnya menjamin munculnya krisis yang lebih serius di masa mendatang. Alih-alih mengurangi, kita harus mengalokasikan lebih banyak uang ke dalam sistem pendidikan.\"Negara-negara kaya dapat meningkatkan pendanaan dari sumber-sumber domestik. Namun, banyak negara berkembang sedang dilanda krisis biaya hidup, dan sangat membutuhkan dukungan untuk pendidikan, tutur Guterres, seraya menambahkan bahwa inilah peran IFFEd. Fasilitas ini bertujuan untuk mendapatkan pendanaan bagi negara-negara berpendapatan menengah ke bawah, yang menjadi rumah bagi separuh anak-anak dan remaja di dunia, dan bagi mayoritas anak-anak telantar dan pengungsi di dunia, urai GuterresIFFEd bukanlah dana baru, melainkan mekanisme untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia bagi bank-bank multilateral untuk menyediakan pembiayaan pendidikan berbiaya rendah. Fasilitas itu akan melengkapi dan bekerja sama dengan sarana yang ada yang memberikan hibah dan bantuan lainnya, kata Guterres, seraya menyerukan kepada semua donor internasional dan organisasi filantropis untuk mendukung IFFEd.Brown menguraikan bahwa IFFEd ada untuk menangani krisis saat 260 juta anak usia sekolah tidak bersekolah, 400 juta anak berusia 11 tahun yang tidak dapat membaca atau menulis dan meninggalkan bangku pendidikan untuk selamanya, serta 840 juta anak dan remaja, yang saat mereka meninggalkan bangku pendidikan pada usia remaja, tidak memiliki kualifikasi untuk tempat kerja di masa mendatang.\"Seiring waktu, kami memperkirakan dana itu akan tumbuh dari dua miliar (dolar) yang akan menjadi awalnya, menjadi lima miliar, dan kemudian 10 miliar. Ini berarti hari ini kami mengumumkan investasi tunggal terbesar dalam pendidikan global yang pernah disaksikan dunia, dan kami meyakini hal itu dapat mengubah prospek jutaan anak,\" papar Brown. (Ida/ANTARA)
Polri Tak Mengulur Waktu Tuntaskan Sidang Etik
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan Polri tidak mengulur waktu dalam menuntaskan sidang etik terhadap puluhan anggota polisi yang terlibat dalam penanganan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J di Duren Tiga. \"Tidak ada mengulur-ulur waktu,\" kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Menurut jenderal bintang dua itu, ada mekanisme dalam pelaksanaan sidang etik terhadap 35 personel Polri yang ada dugaan kuat melanggar etik tidak profesional dalam penanganan TKP Duren Tiga. \"Semua perlu penahapan, semuanya butuh proses, tentu apabila sudah ada hasilnya akan disampaikan ke media,\" kata Dedi.Polri telah melaksanakan sidang etik terhadap 11 anggota Polri yang terlibat kasus Duren Tiga.Sidang etik pertama terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, Kamis (25/8). Putusan sidang dibacakan pada hari Jumat (26/8) dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Namun, putusan tersebut ditolak oleh Sambo dengan ajukan banding.Sidang etik berikutnya pada hari Kamis (1/9) terhadap Kompol Chuck Putranto, lalu Jumat (2/9) sidang etik Kompol Baiquni Wibowo. Sidang sempat dijeda sehari, dan dilanjutkan lagi pada hari Selasa (6/9) terhadap AKBP Agus Nur Patria. Ketiga pelanggar dijatuhi sanksi PTDH.Sidang etik dilanjutkan terhadap AKP Dyah Chandrawathi yang dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada pelanggar etik Bharada Sadam dan Briptu Firman Dwi Ardiyanto. Sementara itu, Brigadir Frillyan Fitri Rosadi dijatuhi sanksi demosi selama 2 tahun.Berikutnya, komisi etik Polri menjatuhkan sanksi meminta maaf kepada institusi dan pimpinan Polri kepada AKBP Pujiyarto. Sidang etik berikutnya terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan pada hari Kamis (15/9). Namun, pembacaan putusan sidang ditunda karena salah satu saksi kunci tidak dapat hadir dengan alasan sakit.Putusan sidang etik Ipda Arsyad Daiva Gunawan diagendakan berlangsung pada hari Senin (26/9). Demikian pula, untuk sidang etik Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, ikut ditunda karena alasan saksi atas nama AKBP Arif Rahman Arifin sakit.Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai Polri mengulur-ulur waktu karena tidak menuntaskan sidang etik terhadap tujuh tersangka obstruction of justice. Dari tujuh orang, menjalani sidang sebanyak empat orang, sisanya tiga orang belum disidang.Bambang mengkritisi pelaksanaan sidang etik yang ditunda dan ada jeda untuk tersangka obsrtuction of justice yang diseling dengan sidang etik pelanggar sidang dan ringan. Terlebih lagi, para terduga pelanggar mengajukan banding atas putusan PTDH.Menurut dia, tidak dituntaskannya sidang KKEP terhadap anggota Polri yang terlibat pelanggaran berat dalam kasus \"Sambogate\" diartikan Polri seolah mengulur-ulur waktu dan memainkan kepercayaan publik yang baru saja meningkat atas upaya kepolisian mengungkap kasus Brigadir J.\"Padahal, salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat adalah kasus obstruction of justice. Kalau sidang etik dan profesi terlalu lama, publik akan makin apatis pada kinerja kepolisian,\" kata Bambang.(Ida/ANTARA)
Menunggu Pemakaman Ratu Elizabeth, Ribuan Orang Bermalam di Luar
London, FNN - Ribuan orang bermalam di ruang terbuka di London demi mendapatkan tempat terbaik untuk melihat prosesi pemakaman Ratu Elizabeth pada Senin. Beberapa dari mereka membawa tenda, kantong tidur, ranjang tiup dan termos teh, sedangkan yang lainnya duduk atau tidur di atas tanah dengan hanya memakai jaket.Satu pasangan tampak tertidur sambil saling menggenggam tangan untuk menahan dingin. Melanie Odey, seorang guru berusia 60 tahun, berada di dekat penghalang yang dipasang di sepanjang Mall, jalan besar yang membentang di depan Istana Buckingham.Dia telah bermalam di sana dalam tenda bersama dua anak perempuan dan cucunya setelah tiba pada Minggu sore pukul 04.30 waktu setempat (22.30 WIB). \"Ini kesempatan sekali seumur hidup menjadi bagian dari sejarah, untuk memberikan penghormatan Anda,\" kata Odey, yang melilitkan syal merah muda di kepalanya.\"Suasana di sini begitu unik. Saya harus datang. Ini pasti sangat berharga,\" katanya, menambahkan bahwa setidaknya itulah yang dia bisa lakukan untuk menghormati mendiang ratu. \"Dia selalu menjadi bagian besar dalam hidup saya. Dia selalu ada untuk membimbing kami. Dia begitu peduli dengan negara ini.\" Odey mengatakan orang-orang dalam antrean bersikap ramah. Mereka saling berbagi cerita sampai sekitar pukul 23.00 ketika beberapa orang berusaha untuk tidur.Orang-orang terus mendatangi lokasi itu sepanjang malam dengan menumpang taksi atau kereta tambahan yang dioperasikan untuk membantu masyarakat. Ketika orang-orang berjalan melintasi rute prosesi pemakaman, beberapa di antaranya berpakaian hitam dan tampak muram. Sebagian lainnya terlihat lebih ceria. Tiga wanita dengan kostum bendera Inggris Union Jack menyanyikan lagu kebangsaan \"God Save the Queen\".Di jalan-jalan, berbagai kelompok masyarakat berbaur jadi satu, tua dan muda. Beberapa orang datang dengan memakai kursi roda, lainnya dalam kereta dorong.Mereka datang dari seluruh Inggris, juga dunia. Seorang perempuan dengan rambut dicat hijau dan tindik wajah berdiri di samping seorang pria yang mengenakan jas pagi ketika mereka menunggu prosesi dimulai.Duka BersamaAnna Kathryn menumpang kereta pada jam 03.00 pagi dari Richmond, barat daya London, dengan harapan bisa melihat prosesi pemakaman. Seperti sebagian besar orang di sana, dia belum pernah bertemu atau melihat Ratu Elizabeth. Namun, dia mengatakan keluarganya merasa punya ikatan personal dengan sang ratu. \"Rasanya seperti ada kerabat yang meninggal, kami tidak bisa melewatkan ini,\" katanya. \"Dia adalah titik terang bagi hidup setiap orang dan rasanya sinar itu sekarang menghilang.\"Orang-orang yang bepergian ke London berbicara tentang motivasi mereka untuk berada di sana. Ada yang ingin mengambil bagian dalam sejarah, ada yang mau mengungkapkan kebanggaan nasional, ada pula yang ingin menghormati seorang wanita yang telah memimpin Inggris melewati banyak perubahan selama berpuluh-puluh tahun. Beberapa di antaranya mengaku terkejut saat mengetahui mereka berbagi duka dengan orang-orang yang tidak mereka kenal.Alistair Campbell Binnings (64) mengatakan dia meninggalkan rumahnya di Norfolk pada tengah malam dan pergi menuju London. \"Ini cuma sekali. Kami berada di sini hanya untuk sang ratu. Kami cuma merasa kami harus ada di sini.\"Ketika dia bersiap menyaksikan prosesi pemakaman penuh tradisi itu, dia mengatakan ada sesuatu yang khas Inggris tentang upacara itu. \"Hanya Inggris yang melakukan hal semacam ini secara besar-besaran,\" katanya. \"Saya biasanya tidak datang ke acara-acara kerajaan, tetapi kami sedang menyaksikan sejarah. Hari ini, inilah tempatnya.\"Katie Williams, seorang perawat 43 tahun, sampai di London pada Minggu dan pergi menuju rute prosesi pada tengah malam. Sambil memegang buket bunga dengan satu tangannya, dia menyebut sang ratu \"nenek bangsa\". \"Dia semacam magnet yang menarik orang-orang dari seluruh dunia. Kami semua mencintainya, kami semua menghormatinya.\" (Ida/ANTARA/Reuters)
Kepergian Azyumardi Kehilangan Besar Media Malaysia-Indonesia
Kuala Lumpur, FNN - Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (ISWAMI) menyampaikan belasungkawa yang terdalam atas wafatnya Ketua Dewan Pers Indonesia Prof Azyumardi Azra, yang menjadi kehilangan besar dalam hubungan media Malaysia dan Malaysia.Presiden ISWAMI Malaysia Datuk Mokhtar Hussain di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan almarhum banyak memberikan gagasan dan pendapat untuk membantu ISWAMI dan media Malaysia mewujudkan Persatuan Wartawan Malaysia, untuk menjaga kepentingan, integritas dan sebagai platform yang mengukuhkan hubungan Malaysia dan Indonesia.Sejumlah pengurus ISWAMI Malaysia sempat bertemu dan berbincang bersama Dewan Pers dan Azyumardi pada 19 Agustus 2022 dalam lawatan delegasi organisasi kewartawanan Malaysia itu ke Jakarta. Cendekiawan Muslim Indonesia itu meninggal dunia setelah saat menjalani perawatan di CCU Rumah Sakit Serdang di Selangor, Malaysia.Azyumardi dilarikan ke rumah sakit itu pada Jumat (16/9) sore, sesaat setelah mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) karena mengalami sesak nafas dalam penerbangan dari Jakarta.Dia berencana menjadi pembicara dalam sesi diskusi panel dalam Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam di Malaysia. (Ida/ANTARA)
Minta Solusi Konflik Internal, 23 Pengwil INI Datangi Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Sejumlah pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Delegasi Lantai 8, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (19/9/2022). Mereka meminta Ketua DPD RI menjembatani konflik internal di dalam organisasi terkait pemaksaan pelaksanaan Kongres yang melanggar AD dan ART. Hadir beberapa Ketua pengwil dan anggota lainnya. Antara lain Ratna Nelli R (Ketua Pengwil INI Papua), Christina Ella Y (Ketua Pengwil INI Papua Barat), H Ikhsan Lubis ( Ketua Pengwil Sumut), Moh Nasir (Gorontalo), Karel L Butar-butar (Ketua Pengwil Sulut), Rayan Riadi (Ketua Pengwil Sultra), Yoshepina HW (Ketua Pengwil Kepri), Helmy (Ketua Pengwil Maluku Utara), Carolina Anggraini (Ketua Pengwil Kalimantan Barat), Abdul Muis (Sulsel), Kartini Notoprawiro (NTT), Nia T (Jabar), Widhi H (Jateng), Natalia Pandiangan. (Banten), Ismiati Dwi K (Jabar) dan beberapa pengurus lainnya. Sementara Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Ketua Pengwil INI Sulsel, Abdul Muis, menyampaikan sebanyak 23 pengurus wilayah INI dari 33 pengurus wilayah menolak pemindahan lokasi pelaksanaan Kongres Luar Biasa INI 2022 dari Jawa Barat ke Bali. “Awalnya para pengurus wilayah menerima surat dari pengurus Pusat INI terkait adanya percepatan waktu dan pemindahan tempat pelaksanaan kongres. Hal ini menurut kami sangat bertentangan dengan AD/ART,” katanya. Menurut Abdul Muis, keputusan tertinggi itu ada di kongres rapat anggota, tetapi pengurus pusat memutuskan pemindahan secara sepihak. “Keputusan soal Kongres ke-XXIV tahun 2022 yang akan dilakukan di Jawa Barat sudah diputuskan pada Kongres ke-XXIII di Makassar. Ini juga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pasal 12 ayat 4. Tetapi dengan sepihak dan mengatasnamakan anggota pengurus pusat melakukan pemindahan ke Bali,” jelasnya. Para pengurus wilayah, lanjutnya, ingin Pengurus Pusat taat asas, patuh pada keputusan kongres. Tetapi mereka merasa Pengurus Pusat tidak akomodatif dan tetap memaksakan kehendak. “Kami sebenarnya sudah memenuhi kuorum untuk menempuh jalan mosi tidak percaya. Tetapi kami tidak ingin terjadi perpecahan karena kami cinta pada organisasi dan profesi ini. Makanya kami ingin jalan musyawarah mufakat demi tegaknya AD/ART,” tutur dia Ditambahkan oleh Desi, dari Pengwil Jambi, ada indikasi Pengurus Pusat melakukan lobi-lobi tingkat tinggi untuk melanggengkan kekuasaan. Untuk itulah mereka mengadu ke Ketua DPD RI agar diberikan solusi. “Kami ingin ada jalan terbaik, tidak ingin ada gugat menggugat, ingin berjalan secara damai. Kami berharap Kemenkumham sebagai Pembina atau pihak lain jangan mendengar dari satu pihak tapi dengarkan juga suara dari daerah,” ujar dia. Dilanjutkannya, jumlah anggota notaris sekitar 17 ribu se-Indonesia. Harapannya tetap berhimpun dan bersatu dalam satu wadah yakni INI. “Sesuai UU, bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah. Dengan dasar itu tidak ada organisasi lain selain INI alias azas tunggal kami,” ucap dia. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan memanggil Pengurus Pusat INI, Kemenkumham, Pengwil dan yang terkait lainnya. “Kalau saya melihat dalam hal ini kedaulatan anggota dirampas oleh pengurus pusat yang ingin melanggengkan kekuasaan,” ucap LaNyalla. Bagi LaNyalla notaris bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan agraria. Jika kemudian terjadi konflik intern hal itu akan semakin membuat susah dalam penegakan hukum tanah, termasuk pemberantasan mafia tanah. Sementara itu Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, menyarankan perbaikan atau penyempurnaan AD/ART dimana di dalamnya ada soal keputusan di luar kongres (KDK) yang menjadi celah untuk mengubah keputusan Kongres sebagai forum tertinggi organisasi. (Sof/LC)
Penyerahan Surat Keputusan Penanda Pemecatan Ferdy Sambo
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan tidak ada upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Pol. Ferdy Sambo dari anggota Polri, tetapi pemberhentian yang bersangkutan dengan penyerahan surat keputusan Kapolri.\"Tidak ada (upacara PTDH), sudah diserahkan (surat keputusan Kapolri) berarti sudah diberhentikan tidak dengan hormat. Diserahkan saja itu sudah bentuk seremonial,\" kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Komisi Sidang Etik Polri (KKEP) Banding memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo yang mengajukan keberatan atas putusan Sidang KKEP pada hari Jumat, 26 Agustus 2022.Dalam putusan KKEP Banding itu, pimpinan Sidang KKEP juga menguatkan putusan Sidang Etik yang digelar pada hari Jumat (26/8) yang menjatuhkan saksi administrasi PTDH terhadap Ferdy Sambo.Setelah putusan dibacakan, kata Dedi, hasil putusan Sidang KKEP Banding akan ditindaklanjuti oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) untuk proses administrasinya.Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: \"Penyampaian putusan Sidang KKEP Banding dilaksanakan oleh sekretariat KKEP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah diputuskan.\" \"Sesuai dengan Pasal 81 ayat (2), 3 hari proses administrasi yang harus diselesaikan oleh SDM. Ya, setelah itu diserahkan diputus sudah (resmi diberhentikan),\" kata Dedi.Berdasarkan hasil putusan Sidang KKEP Banding Ferdy Sambo resmi diberhentikan sebagai anggota Polri setelah proses administrasi di Asisten SDM Kapolri selesai dalam kurun waktu 3 hari kerja terhitung sejak putusan banding dibacakan, jenderal bintang dua itu kehilangan seluruh haknya sebagai polisi.Dedi menegaskan bahwa keputusan sidang banding tersebut bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lagi bagi Ferdy Sambo, baik berupa peninjauan kembali. \"Ini adalah komitmen Kapolri untuk segera menuntaskan proses terkait dengan kasus-kasus kode etik di Duren Tiga,\" kata Dedi.Ferdy Sambo merupakan tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.Mantan Kadiv Propam Polri itu juga dijadikan tersangka kasus menghalangi penegakan hukum pada penyidikan kasus Brigadir J dijerat dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan/atau 233 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP. (Sof/ANTARA)
Pengalihan Subsidi BBM Bentuk Terobosan Agar Tepat Sasaran
Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan terobosan pemerintah agar tepat sasaran.\"Pemerintah melakukan terobosan untuk memastikan dan mendorong barang subsidi dinikmati mereka tidak mampu,\" katanya dalam diskusi Jakarta Journalist Center secara daring di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan berdasarkan data 80 persen konsumsi BBM subsidi jenis pertalite digunakan masyarakat menengah ke atas, sementara 20 persen sisanya digunakan oleh masyarakat kurang mampu. Adapun untuk solar 95 persen dinikmati kelompok mampu dan sisanya 5 persen untuk kelompok tidak mampu.Yustinus mengungkapkan subsidi BBM dan energi naik tiga kali lipat dari Rp152 Triliun menjadi Rp502,4 Triliun. Kondisi ini disebabkan kenaikan harga minyak dan gas dikarenakan kondisi geo politik dunia akibat dampak perang Rusia dan Ukraina.Untuk itu, pemerintah mengalihkan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan sosial. Upaya pemberian bantuan sosial itu dilakukan agar daya beli masyarakat terlindungi dari dampak kenaikan harga BBM.\"Pemerintah memberi bantalan Rp24,17 triliun. Diharapkan mampu menjaga daya beli. Untuk pekerja gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau UMP ikut batas UMP, dapat Rp 600 ribu dibayar satu kali,\" jelasnya.Menurut dia, pemerintah berupaya memastikan agar bantuan subsidi BBM tepat sasaran. Upaya penyaluran bantuan subsidi BBM itu menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).\"Reformasi subsidi menjadi ikhtiar pemerintah, bagaimana ingin mengubah subsidi barang menjadi kepada orang. Sekarang ada DTKS termasuk aplikasi penyaluran bansos,\" katanya.Dia berharap apabila menemukan bantuan tidak tepat sasaran maka dilaporkan kepada pemerintah. Dia mengajak mahasiswa dan masyarakat mengawasi penyaluran bantuan BBM tersebut.\"Bantuan tidak tepat sasaran, maka dilaporkan ke Kemensos yang tidak berhak menerima. Dukungan mahasiswa dan masyarakat supaya bisa mengawasi yang belum mendapatkan,\" harapnya. (Sof/ANTARA)
POPULER
