ALL CATEGORY
Xi Jinping dan Fumio Kishida Saling Bertukar Ucapan Selamat
Beijing, FNN - Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Kamis (29/9) saling mengirim kawat ucapan selamat atas peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik Tiongkok-Jepang.Xi mengatakan bahwa selama lebih dari 50 tahun terakhir, berkat upaya bersama dari pemerintah dan rakyat kedua negara, China dan Jepang berturut-turut menandatangani empat dokumen politik dan mencapai serangkaian konsensus penting.Kedua negara juga terus memperdalam pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang, membawa manfaat penting bagi kedua negara dan rakyatnya serta mempromosikan perdamaian dan pembangunan kawasan dan dunia yang lebih luas.Xi menekankan bahwa dia menaruh perhatian besar terhadap pengembangan hubungan China-Jepang, dan siap bekerja sama dengan Kishida guna memimpin kedua negara untuk bersama-sama membangun hubungan China-Jepang yang memenuhi berbagai tuntutan di era baru dengan memanfaatkan momentum peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik ini sebagai peluang dan mengikuti tren zaman.Sementara itu, Kishida mengatakan dalam pesannya bahwa 50 tahun lalu, para pemimpin China dan Jepang kala itu, dengan pemikiran strategis dan keberanian politik, membuka jalur bersejarah baru dalam hubungan Jepang-China.Selama 50 tahun terakhir, kerja sama Jepang-China di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan pertukaran personel, telah membuat kemajuan luar biasa, ujar Kishida.Ia menambahkan bahwa sangat penting bagi kedua pihak untuk bersama-sama menciptakan masa depan baru bagi hubungan Jepang-China.Pihak Jepang siap bergandengan tangan dengan pihak China untuk fokus mempromosikan pengembangan hubungan Jepang-China yang konstruktif dan stabil serta perdamaian dan kemakmuran di kedua negara, kawasan, dan dunia dalam 50 tahun ke depan, ujarnya.Pada hari yang sama, Perdana Menteri China Li Keqiang dan Kishida juga bertukar ucapan selamat.Li mengatakan China dan Jepang secara geografis saling berdekatan serta terhubung secara budaya, dan keduanya merupakan negara penting di kawasan dan komunitas internasional.China bersedia melakukan upaya bersama dengan Jepang untuk mengupayakan hidup berdampingan secara damai dan bersahabat, mempertahankan fondasi politik hubungan bilateral, memperdalam pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang.Juga mengelola konflik dan perbedaan dengan tepat, serta mendorong pengembangan hubungan China-Jepang yang sehat dan stabil dengan peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik sebagai titik awal baru, ungkap Li. (Sof/ANTARA)
MK Tolak Gugatan Presidential Threshold PKS
Jakarta, FNN - Kamis, 29 September 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang putusan terkait gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Dalam putusannya, sidang yang dipimpin oleh Anwar Usman tersebut menolak gugatan pengujian ulang terkait Undang-Undang tersebut. \"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,\" ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan Sidang Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022. Gugatan yang tercatat sebagai Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 itu diajukan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran pengurus PKS Aboe Bakar dan Salim Segaf Aljufri. Sebelum memutuskan perkara, dua hakim konstitusi yaitu Soehartoyo dan Saldi Isra menyatakan sempat mengalami perbedaan pendapat terkait presidential threshold tersebut hingga menyatakan dissenting opinion . Mereka berargumen bahwa sudah sepantasnya bahwa pemilu diadakan tanpa ada ambang batas tertentu. Menanggapi hal tersebut, hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa MK tetap pada pendiriannya yaitu bahwa hal tersebut adalah kebijakan politik yang terbuka, dan bukanlah wewenang MK untuk mengubah besaran angka ambang batas tersebut. \"Hal tersebut bukanlah menjadi ranah wewenang MK untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Hal tersebut merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni DPR dengan presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut,\" jelas Enny. Sidang tersebut digelar secara daring dan disiarkan secara online oleh channel Youtube bernama Mahkamah Konstitusi RI. Sidang ini dimulai dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. (Habil)
Kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris Akan Kunjungi Bali
Jakarta, FNN - Kapal angkatan laut Kerajaan Inggris HMS Spey akan mengunjungi Bali untuk kegiatan pertukaran budaya dengan TNI Angkatan Laut mulai 30 September hingga 3 Oktober 2022.His Majesty’s Ship (HMS) Spey, kapal patroli lepas pantai terbaru dari Inggris, akan mengunjungi Bali untuk melakukan pertukaran budaya dengan TNI Angkatan Laut dan anak-anak dari sanggar tari Bali, kata Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam keterangannya pada Kamis.Kedubes Inggris menyebutkan bahwa HMS Spey tengah beroperasi selama lima tahun di kawasan Indo-Pasifik bersama kapal AL Inggris HMS Tamar untuk bekerja bersama para mitra dan sekutunya dalam upaya mengatasi tantangan di sektor keamanan dan mendukung negara-negara dalam mengatasi dampak perubahan iklim.Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan bahwa membangun kemitraan yang kuat dan langgeng dengan Indonesia adalah inti dari kapal misi Inggris tersebut.Menurut Dubes Jenkins, HMS Spey adalah demonstrasi fisik dari komitmen Inggris untuk memperdalam hubungan diplomatik, ekonomi dan keamanan dengan Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.HMS Spey adalah kapal \"terhijau\" dan paling ramah lingkungan di angkatan laut Kerajaan Inggris karena konventer katalitik (catalytic converter) yang dipasang pada corong serapan untuk mengurangi emisi karbondioksida, kata Kedubes Inggris dalam pernyataannya.\"Saya sangat bangga bahwa HMS Spey adalah kapal paling ramah lingkungan di Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan telah bekerja erat dengan negara-negara di kawasan ini dalam bidang-bidang penting seperti perubahan iklim,\" ujar Dubes Jenkins.\"Teknologi yang digunakan di kapal adalah contoh yang bagus dari transisi energi berkelanjutan, salah satu Prioritas G20 Kepresidenan Indonesia, yang didukung sepenuhnya oleh Inggris,\" lanjutnya.HMS Spey baru-baru ini melakukan patroli untuk memerangi penangkapan ikan ilegal yang tidak diatur dan tidak dilaporkan (IUU fishing), serta melakukan survei lingkungan. Kedatangan HMS Spey itu akan dipimpin oleh Letnan Komandan Bridget Macnae.Awak HMS Spey juga akan berkesempatan melakukan kegiatan pertukaran budaya dengan TNI Angkatan Laut di mana mereka akan diperkenalkan dengan tarian Poco-Poco dan Maumere yang populer di Indonesia.\"Saya dan kru kapal HMS Spey sangat senang mengunjungi Bali, dan ini adalah kunjungan pertama setelah lebih dari 25 tahun sejak kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris merapat di sini. Kami sangat menantikan kesempatan untuk pertukaran budaya, olahraga dan tarian-tarian tradisional Indonesia,\" kata Wakil Komandan Kapal HMS Spey Letnan Komandan Bridget Macnae.\"Kunjungan ini juga merupakan waktu bagi kami untuk memanfaatkan layanan logistik di Bali, mengisi persediaan bahan makanan segar dan bahan bakar yang kami butuhkan untuk HMS Spey agar bisa menjalankan misinya di laut. Kami sangat berterima kasih atas keramahtamahan yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia,\" ujarnya.Kunjungan HMS Spey ke Bali diharapkan dapat semakin mempererat hubungan angkatan laut Inggris dan Indonesia. (Sof/ANTARA)
Jelaskan Pelanggaran Etik, LaNyalla Minta BK Berhentikan Fadel
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Kehormatan (BK) menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD RI kepada Senator asal Gorontalo, Fadel Muhammad. LaNyalla juga meminta Fadel Muhammad menyampaikan maaf kepada dirinya di hadapan Sidang Paripurna DPD RI dan media nasional. Menurut LaNyalla, Fadel Muhammad telah melakukan pelanggaran kode etik, terutama pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan DPD nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI. Permintaan itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri Sidang Badan Kehormatan DPD RI di Ruang Mataram, Gedung B DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda sidang adalah mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh LaNyalla sebagai pengadu. Hadir Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy, Wakil Ketua BK, Made Mangku Pastika, Eni Sumarni dan Marthin Billa, serta 8 anggota BK lainnya. LaNyalla sebagai pengadu, menjelaskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadel Muhammad terjadi pada 13-14 Agustus 2022 saat Rapat Badan Kehormatan (BK) di Hotel Mercure Jakarta. Saat itu hadir 8 orang anggota BK dengan agenda kegiatan finalisasi hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik. “Dalam rapat, Saudara Fadel Muhammad mengeluarkan pernyataan yang menuduh saya mengkoordinir anggota DPD mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menarik dia sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Saudara Fadel juga menuduh saya melakukan pemberian uang kepada anggota DPD untuk memudahkan proses mosi tidak percaya tersebut,” ucapnya. Selain itu, pada 15 Agustus 2022 ketika Sidang Paripurna ke-13 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara V yang dihadiri 114 anggota, Fadel yang seharusnya menyampaikan laporan kinerja sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, justru kembali menyampaikan tuduhan seperti yang terjadi saat Rapat BK. Mengenai penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD yang diawali dengan surat pernyataan mosi tidak percaya yang menarik dukungan terhadap Fadel, LaNyalla mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi dari sebagian besar anggota DPD. Aspirasi itu ditampung dan ditindaklanjuti olehnya, sebagai pimpinan DPD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI. “Saya jelaskan bahwa sebagai Ketua DPD saya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPD yang diatur dalam peraturan nomor 1 tahun 2002 tentang tata tertib di pasal 57. Yaitu pimpinan DPD mempunyai tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,” katanya. Oleh karena itu, dengan beberapa pernyataan Fadel tersebut, LaNyalla merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya di hadapan para anggota DPD RI. “Saudara Fadel menuduh tanpa bukti otentik yang valid dan tidak meminta klarifikasi dahulu dari saya. Pernyataan beliau juga tidak rasional, bagaimana mungkin saya memobilisasi sampai memberikan uang dalam menggalang mosi tidak percaya,” tuturnya. Dijelaskan juga oleh LaNyalla bahwa dirinya bertemu dengan Fadel pada 11 Agustus 2022 namun tidak pernah mengarahkan Fadel yang saat itu masih menjabat Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD untuk walk out pada Sidang Bersama tanggal 16 Agustus 2022. “Saya juga tidak pernah mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi dan kasar kepada beliau,” ucap dia. (Ida/ANTARA)
Paus Fransiskus: Konflik Rusia-Ukraina adalah "Perang Dunia"
Vatican, FNN - Paus Fransiskus dalam perjalanannya baru-baru ini ke Kazakhstan mengatakan bahwa adalah kesalahan untuk menyebut konflik di Ukrain sebagai perang Rusia-Ukraina, sebab kenyataannya, itu adalah perang dunia, kata Vatikan pada Rabu (28/9).Menurut media berita yang dekat dengan Vatikan, Fransiskus bertemu dengan sejumlah pastor Yesuit selama kunjungannya ke Kazakhstan pada pertengahan September.Dikatakan bahwa selama kunjungan, pemimpin Katolik sedunia itu dan Presiden Vatikan membuat pernyataan ke publikasi Yesuit La Civilta Cattolica. Fransiskus juga berbicara tentang perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.\"Ada perang yang sedang berlangsung. Saya rasa, salah jika beranggapan bahwa itu adalah sebuah film koboi di mana ada orang baik dan ada orang jahat. Keliru juga untuk menganggap ini perang antara Rusia dan Ukraina. Bukan. Ini adalah perang dunia.\"Fransiskus juga mengatakan bahwa kunjungan ke Ukraina, yang sebelumnya dikatakan masih tentatif, tidak masuk dalam agenda pada tahap ini.Paus Fransiskus juga menuturkan selagi dirinya berada di Kazakhstan, beberapa tamu warga Ukraina mendatangi dirinya.Salah satunya adalah pejabat militer yang bertanggung jawab atas pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina yang diumumkan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Pejabat itu lantas bertanya apakah ada hal yang dapat dilakukan, seraya memberikan daftar nama 300 tahanan.Sesudahnya, Fransiskus mengatakan bahwa dirinya sendiri yang akan menanyakan itu langsung ke Duta Besar Rusia.(Ida/ANTARA)
Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe Murni Soal Hukum
Jakarta, FNN - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menilai kasus Gubernur Papua Lukas Enembe murni pelanggaran hukum sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. \"Setiap KPK menjerat atau menangkap politikus karena dugaan korupsi selalu ada tuduhan motif politik. Terkait isu politik di balik penetapan tersangka itu perkara basi. Itu biasa saja, yang penting ada buktinya tidak? Sangkaan korupsinya kuat tidak? Itu saja,\" kata Bonyamin, dalam keterangan, di Jakarta, Kamis. Dia yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya cukup bukti untuk menetapkan Lukas sebagai tersangka. \"Proses hukum ini harus segera diselesaikan karena sudah sesuai prosedur, ada bukti,dan ada pemeriksaan saksi,\" kata dia. Menurut Bonyamin, kalau pihak Lukas tidak terima atau merasa ada yang janggal dari proses hukum di KPK karena langsung penetapan tersangka tanpa pemeriksaan saksi, maka jalan terbaik adalah mengajukan praperadilan. \"Silakan saja pihak Lukas Enembe mengajukan praperadilan, nanti hakim yang akan menilai,\" kata dia. KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Rp1 miliar terkait proyek di Pemerintah Provinsi Papua. Sedangkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas Enembe yang tidak wajar. Salah satunya, setoran tunai dari Lukas yang diduga mengalir ke kasino judi dengan nilai Rp560 miliar. Boyamin yakin KPK berpengalaman menghadapi tudingan seperti tuduhan motif politik tersebut. Masyarakat pasti mendukung KPK untuk segera menuntaskan perkara korupsi jika bukti-bukti sudah cukup. Dia menduga pihak tertentu yang menuding motif politik di balik kasus Lukas hanya untuk mengulur waktu, menjadi polemik di masyarakat, dan berharap mendapatkan dukungan. \"Saya kira sah saja itu. Pembelaan itu boleh secara hukum atau di luar hukum, ya opini segala macam. Tujuannya untuk memperlambat atau bahkan menghentikan perkara ini,\" kata Boyamin. (Ida/ANTARA)
Semua Pihak Diajak untuk Menciptakan Kondisi Sejuk dan Damai Saat Pemilu
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengajak semua pihak untuk terlibat menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Setiap orang termasuk pengurus, anggota partai politik, dan pejabat negara agar menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu,\" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta Kamis. Setiap orang termasuk pengurus dan anggota partai politik, serta pejabat negara diimbau agar tidak menggunakan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), baik dalam kegiatan aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, papar dia. \"Dan tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan,\" kata dia. Untuk pejabat negara, Bawaslu mengimbau agar dapat menahan diri tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya guna kepentingan partai politik dan golongan tertentu. Bagja mengatakan partai politik, bakal calon peserta pemilu presiden, wakil presiden, dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. (Ida/ANTARA)
Ibunda Brigadir J Berharap Bebenaran Terungkap
Jakarta, FNN - Rosti Hutabarat, ibu dari Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, berharap agar sidang kasus pembunuhan anaknya nanti dapat mengungkapkan kebenaran.Respons tersebut disampaikan setelah berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu (28/9). \"Karena berkas sudah diterima jaksa, semoga nanti persidangan itu akan terungkap kebenaran yang seadil-adilnya,\" kata Rosti saat jumpa pers di Jakarta Barat, Kamis.Ia berharap agar penegak hukum, baik jaksa maupun hakim, dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk dapat mengungkapkan kebenaran dan keadilan atas kasus Brigadir J sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. \"Mereka bekerja dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan setransparan-transparan mungkin agar hukum atau pengadilan nanti berjalan dengan seadil-adilnya,\" katanya.Diharapkan pula bahwa para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya tersebut dapat dihukum seberat-beratnya. \"Dihukum sesuai dengan perbuatan mereka dan seberat-beratnya, Pasal 340 KUHP akan dijalankan dengan baik,\" katanya.Vera Simanjuntak, kekasih dari almarhum Brigadir J, juga berharap proses persidangan nanti dapat berjalan dengan baik agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. \"Sidang yang kita tunggu-tunggu bisa berjalan dengan baik dan tersangka yang sudah ditetapkan mendapat hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan,\" ujarnya.Ia juga menyampaikan syukur dan terima kasih atas perkembangan kasus Brigadir J yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejagung. \"Semua itu adalah berkat Tuhan dan orang-orang yang terkait yang mau membantu, baik penyidik, pengacara, maupun semuanya yang bekerja, kami ucapkan terima kasih,\" kata Vera.Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa pihaknya menunggu pelimpahan tahap kedua tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan dari penyidik Polri usai berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). \"Untuk pelimpahan, kami menunggu pelaksanaannya. Kami tentu sudah ada juga persiapan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti,\" kata Syarief saat dihubungi ANTARA melalui pesan instan di Jakarta, Kamis. (Ida/ANTARA)
Dimarahi Anggota DPR, Menteri Itu Ter-Diem Makarim
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SUDAH berlalu beberapa hari. Tapi, peristiwa itu adalah salah satu episode parlementer yang terbaik. Menteri super-pintar itu babak belur. Dia dihajar habis oleh sejumlah anggota DPR-RI Komisi X. Labrakan yang paling keras datang dari Anita Jacoba Gah dari Partai Demokrat dalam rapat di Senayan, Senin, 26/9/2022. Anita sangat fenomenal. Di depan komisi yang antara lain membidangi masalah pendidikan itu, sang menteri super-hebat dibuat tak berkutik. Menteri kesayangan Presiden Jokowi itu senyap membantu ketika Anita menguliti pekerjaan Pak Menteri yang dinilai tidak berhasil. Organisasi Bayangan (shadow organization) yang beranggotakan 400 orang, yang dibangga-banggakan oleh Nadiem Makarim di depan diskusi di markas PBB belum lama ini, juga disikat oleh Anita. Kata Anita, “Orang luar negeri boleh bertepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi, kita di negeri ini, kita yang tahu.” Ucapan Anita ini merujuk pada penjelasan Mendikbudristek tentang tim bayangan yang dipekerjakan di kementerian yang dipimpin oleh mantan “ketua Gojek” itu. Tim bayangan ini memang layak dipertanyakan. Keberadaannya di Kemendikbudristek boleh jadi menyenangkan Nadiem. Namun, sebaliknya organisasi bayangan itu membuat banyak ASN senior bawahan Pak Menteri yang merasa terhina. Pertanyaannya, apakah pembentukan organisasi bayangan memang bisa menjadi solusi untuk memperbaiki atau mempercepat kinerja di bidang pendidikan? Menurut Anita, tim itu tidak ada gunanya. Anita menunjukkan bukti-bukti. Antara lain keterlambatan pembayaran gaji atau honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) alias pegawai kontrak. Banyak yang tidak dibayar berbulan-bulan. Ada juga masalah bantuan kementerian untui PAUD. Begitu pula dana BOS (bantuan operasional sekolah). Masih banyak masalah, ujar Anita. Jadi, apa yang dilakukan oleh tim bayangan yang beranggotakan 400 orang itu? Kembali Nadiem menjadi Ter-Diem Makarim. Ini baru sebatas isu organisasional. Belum lagi politik pendidikan yang diterapkan oleh Nadiem. Banyak pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan menduga Nadiem mejalankan “hidden agenda” (agenda terselubung). Dia diduga kuat sedang menerapkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk mendangkalkan pengetahuan dan praktik agama di kalangan murid sekolah. Agenda terselubung itu tampaknya berjalan. Belakangan ini ada semacam gerakan yang menyasar busana muslimah di semua tingkatan sekolah. Bahkan, menurut berbagai sumber, ada pihak yang berusaha menggugat anjuran sukarela yang meminta agar murid perempuan muslim mamakai rok panjang, baju tangan panjang, dan jilbab. Ada kekuatan politik besar yang secara konsisten mempermasalahkan busana muslimah di sekolah. Salah satu parpol besar yang memang dihuni oleh para politi anti-Islam memperlihatkan ketidaksenangan terhadap anak-anak sekolah yang berbusana muslimah. Seorang politisi partai itu diduga sengaja mencari-cari kesalahan para pengelola sekolah yang murid perempuanya berjilbab. Politisi dimaksud menceritakan anak perempuan dari keluarga dekatnya dipaksa berbusana muslimah. Dia ingin mengesankan kepada publik bahwa murid-murid sekolah menengah yang berpakaian muslimah itu dipaksa oleh pihak sekolah. Padahal, semuanya diminta sukarela.. Di front lain, ada sejumlah LSM pembela liberalisme yang bertekad untuk. “membebaskan” murid-murid yang berjilbab agar mereka tidak lagi memakai busana muslimah. Nadiem sendiri adalah penganut kuat prinsip liberalisme itu. Jadi, sangat besar kemungkinan Pak Menteri gerah melihat murid-murid perempuan yang berbusana muslimah. Publik patut curiga. Dan perlu curiga. Sebab, masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak sekolah yang hari ini ada pada fase penempaan moralitas. Moralitas adalah modal utama dan terbaik untuk Indonesia yang berkeadilan, dengan merit system, tanpa atau minim korupsi. Kalau konten pendidikan sengaja menyingkirkan panduan moralitas keagamaan yang diamanatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bangsa ini akan sampai pada titik kekacauan. Termasuklah kekacauan spiritual, kecauan sosial, dan juga kekacauan kultural. Aspek spiritual, sosial, dan kultural itu sangat bergantung pada penyemaian dan perawatan nilai-nilai moralitas keagamaan. Agama apa pun itu. Jadi, Kemendikbudristek memang sedang dilanda kegagalan total dalam membangun visi dan misinya agar Indonesia menjadi negara maju yang berkarakter dengan landasan moralitas Pancasila –bukan moralitas liberalisme. Semua ini bermuara ke pimpinan tertinggi di kementerian. Jadi, memang benar bahwa di Kemendikbudristek itu banyak tumpukan masalah. Mulai dari masalah administrasi sampai masalah ideologi. Bisa dipahami kalau Anita Jacoba marah besar dan panjang-lebar di rapat Komisi X, beberapa hari lalu. Sampai-sampai marah anggota DPR ini membuat Nadiem duduk kaku. Dia Ter-Diem Makarim.[]
No Free Rides, No Free Lunch: Kurs Rupiah Anjlok, Dolar Kabur
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KURS rupiah tertekan, tembus Rp15.250 per dolar AS. Inipun mungkin sudah dibantu intervensi BI. Tanpa intervensi, kurs rupiah mungkin sudah tembus Rp15.500, atau bahkan Rp16.000 per dolar AS. Melemahnya kurs rupiah sudah dapat diperkirakan. Jadi tidak ada yang mengejutkan. Dana asing keluar dari dalam negeri, atau capital outflow, juga sudah dapat diperkirakan. Jumlah dana asing yang kabur dari pasar SBN (Surat Berharga Negara) mencapai Rp148 triliun, sekitar 10 miliar dolar AS, sepanjang tahun hingga 22 September 2022. Mungkin capital outflow ini belum mencapai puncaknya, artinya masih bisa terjadi outflow yang lebih besar lagi, yang pastinya juga akan semakin menekan kurs rupiah. Karena pada prinsipnya no free rides, Tidak ada pihak yang bisa mengambil keuntungan dari kebijakan pihak lain, tanpa usaha. Dan no free lunch, tidak bisa mengambil keuntungan secara gratis, tanpa mengeluarkan biaya. Bayangkan, untuk melawan inflasi global, Bank Sentral AS, the FED, menaikkan suku bunga acuan hingga 3 persen, sejak Maret hingga September 2022. Sedangkan Bank Indonesia hanya menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75 persen saja, masing-masing 0,25 persen dan 0,5 persen pada Agustus dan September 2022. Akibatnya, selisih bunga acuan antara AS dan Indonesia menyempit. Dari sebelumnya sekitar 3,25 persen menjadi 1,0 persen. Suku bunga acuan AS saat ini sekitar 3,25%, dan Indonesia 4,25%. Hal ini tentu saja memicu dolar kabur keluar, dan kurs rupiah terpuruk. Bank Indonesia terlalu percaya diri, mengambil kebijakan moneter penuh risiko. Membiarkan selisih suku bunga acuan the FED dan BI menipis. Kalau ini terus berlanjut, dolar pasti akan terus mengalir keluar, kurs rupiah akan terus tergelincir. Masalahnya, inflasi AS masih tinggi meskipun agak menurun. Inflasi Agustus 2022 masih 8,3 persen, hanya turun sedikit dari 8,5 persen pada Juli dan 9,1 persen pada Juni 2022. Tingkat inflasi ini masih sangat tinggi dibandingkan target inflasi AS sebesar 2,0 persen. Maka itu, the FED akan terus menaikkan suku bunga acuan sampai target inflasi tercapai. Diperkirakan, the FED masih akan menaikkan suku bunga acuan sekitar 1,25 persen lagi, hingga akhir tahun 2022, menjadi sekitar 4,5 persen. Bagaimana dengan Bank Indonesia? Apakah masih berusaha Free Riding, dan Free Lunch? (*)
POPULER
