ALL CATEGORY
Jangan Sampai Bjorka Menutupi Mafia Sambo
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior FNN Dalam seminggu ini publik dihebohkan oleh Bjorka. Dia melakukan pembobolan data base tingkat tinggi Indonesia. Data tentang korespodensi dan data pribadi Presiden Jokowi, data pribadi Luhut Panjaitan, Erick Thohir, Menkominfo Johnny G Plate, Puan Maharani, dll, dibongkar oleh Bjorka. Bjorka juga meretas data KPU. Dia mengklaim punya 100 juta data KPU. Bahkan 1.3 miliar data SIMCard. Pokoknya, Bjorka membuat kehebohan besar. Dia juga membongkar siapa yang membunuh pegiat HAM, Munir Said Thalib. Dia akan membongkar lagi data siapa pun yang dia anggap perlu dibeberkan. Bjorka mengatakan bahwa penguasa Indonesia tak akan bisa menemukan dirinya. Tak pelak lagi, ‘hacker’ yang mengaku bermukim di Polandia ini menyita perhatian media massa dan publik. Harus diakui, peretasan oleh Bjorka memang menyenangkan. Sebab, yang dia bongkar sejauh ini adalah data orang-orang penting yang berkuasa sewenang-wenang. Bjorka seolah menjadi bagian dari gerakan oposisi. Tapi, benarkah Bjorka bertindak untuk menolong rakyat sebagaimana dia katakan sendiri? Tidak sederhana persoalannya. Ada sebagian orang yang meragukan independensi Bjorka. Bahkan, ada yang meyakini dia berada di lingkaran kekuasaan. Yang jelas, bongkar data yang dilakukan Bjorka berhasil mengalihkan perhatian publik dari aspek kejahatan mafia yang diduga dilakukan oleh Ferdy Sambo. Kita yang semula berharap Kapolri akan menghancurkan kelompok mafia Sambo yang melindungi perjudian dan peredaran narkoba, sekarang menjadi gagal fokus disebabkan kehebatan Bjorka. Tindakan yang dilakukan oleh peretas ini memang gurih sekali. Enak dibaca dan menaikkan semangat juang untuk melawan kezaliman penguasa. Bjorka tampak berpihak ke publik yang melawan penguasa. Boleh jadi ini benar. Namun, belum tentu bagus bagi perjuangan untuk membersihkan Polri dari kelompok Sambo yang sangat kuat itu. Hari–hari ini perhatian publik pindah ke Bjorka. Karena memang orang senang data para penguasa zalim dibongkar. Tapi, pada saat yang bersamaan, perhatian ke kasus Sambo menjadi kendur. Ada kesempatan orang-orang Sambo untuk mengatur strategi. Para pengamat mengatakan jaringan mantan Kadiv Propam itu sudah terbangun luas dan kuat. Ulah Bjorka mengurangi tekanan terhadap pimpinan Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai merasa santai. Padahal, jaringan Sambo diduga bekerja terus tanpa jeda. Listyo tidak sepatutnya memperlihatkan seolah tidak ada masalah genting di Polri. Di tengah eforia Bjorka saat ini, Kapolri merasa lepas dari tekanan publik agar Polri dibersihkan tuntas. Itu tak boleh terjadi. Kapolri jangan menyia-nyiakan momentum yang sangat mahal ini. Seharusnya pimpinan Polri melihat pertarungan antara “good force” (kekuatan baik) melawan “evil force” (kekuatan jahgat) di era Sambo ini sebagai pertarungan hidup-mati. To kill or to be killed. Menyingkirkan atau disingkirkan. Listyo dan jenderal-jenderal yang baik semestinya berperan untuk menyingkiran yang bobrok, bukan disingkirkan oleh mereka. Kita tidak perlu ikut larut bersama peretasan Bjorka. Dia memang membuat para pejabat tinggi tampak tak berdaya bercampur dungu. Kurang tahu apakah tontonan ini menyenangkan atau menyakitkan. Tapi, jangan sampai tindakan Bjorka menutupi mafia Sambo. Kondisi di Kepolisian sangat buruk. Kapolri Listyo Sigit perlu diberi semangat dan kawalan agar dia tidak pura-pura membersihkan institusi ini dari praktik-praktik tercela.[]
Ruslan Tawari: Pejabat Bupati Seram Barat Jangan Bikin Resah Rakyat
Ambon, FNN – Sekretaris Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Maluku Dr. Ruslan Tawari mengingatkan Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) agar tidak membuat keresahan di masyarakat. Jangan bikin gaduh rakyat dengan hal-hal yang remeh-temeh. Bupati segera bangun ketenangan, soliditas dan kekompakan dengan masyarakat SBB. Rangkul dan ajak bicara itu tokoh agama dan tokoh adat. “Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin sebaiknya sering datang dan ketemu dengan tokoh agama dan tokoh adat. Sering bersilaturahmi itu baik untuk semua aspek. Bukan malah bersikap tidak bijak, tidak terpiji dan tidak elok dengan menarik paksa kendaraan yang sudah dihibakan oleh Bapati-bupati sebelumnya kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di SBB, “ujar Dr. Ruslan Tawari. Diingatkan, menjadi pejabat publik di Maluku ini berbeda dengan daerah lain. Rasa hormat masyarakat Maluku kepada tokoh agama dan tokoh adat sangat tinggi. Kadang-kadang penghormatan itu melebihi ketaatan kepada norma hukum positif. Kalau tokoh agama dan tokoh adat yang menghimbau masyarakat supaya mentaati hukum, itu lebih mudah dibandingkan suara dari pejabat publik. “Sebaiknya Bupati Andi Chandra banyak belajar dari Gubernur Maluku, Pak Murad Ismail yang sangat mengayomi dan menghormati tokoh agama dan tokoh adat di Maluku. Selain itu, sangat menghargai lembaga-lembaga keagamaan. Gubernur Maluku selalu membuka diri untuk berkomunikasi kapan saja bila tokoh agama dan tokoh adat mau. Tidak ada hambatan komunikasi kapan saja antara tokoh agama dan tokoh adat dengan Gubernur Maluku. Itu sikap yang benar, “kata Ruslan Tawari. Ditambahkan, sangat disayangkan kalau benar pimpinan keagamaan di SBB sulit untuk bersilaturahmi dengan Penjabat Bupati SBB. Apalagi sudah menunggu berjam-jam di kantor Bupati, namun tidak juga bisa ditemui. Sangat keterlaluan. Itu sikap yang tidak bijak dan tidak layak sebagai seorang pamong. Sikap yang terkesan didominasi oleh keangkuhan dan arogansi kekuasaan Penjabat Bupati. Sikap yang sangat tidak pantas untuk menjadi pejabat publik di Maluku. Mungkin di provinsi lain yang cocok. Pak Andi Chandra As’adudin harus ingat bahwa menjadi Penjabat Bupati SBB itu bekerja sebagai seorang pamong dan pemimpin sipil. Bukan lagi berbaju komandan. Untuk itu, semua sikap dan kebijakan Penjabat Bupati seharusnya untuk membangun soliditas dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Bukan sebaliknya, malah membuat keresahan dan kegaduhan di rakyat bawah atau akar rumput. Semua pejabat publik di Maluku diwajibkan untuk memahami dan mengetahui event-event keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), Perparani, Perparawi dan lain. Dengan demikian, anggarannya juga sudah harus disiapkan melalui APBD, baik itu pada APBD Provinsi atau semua Kabupaten-Kota. Bukan malah bertanya-tanya lagi apa itu Perparani, apa itu Pesparawi dan apa itu MTQ? Sikap penjabat Bupati SBB yang tidak menghargai lembaga-lembaga keagamaan di SBB membuat pimpinan lima kegamaan di Provinsi Maluku, yaitu Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha bereaksi keras. Melalui Uskup Diosis Amboina, Mgr Seno Ngutra menyatakan sikap Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin telah menciderai toleransi antar umat beragama di Maluku. Misalnya, dengan membuat kebijakan dan bersikap yang tidak manusiawi kepada tokoh agama di SBB. “Tindakan tidak terpuji Bupati SBB ini bukan yang pertama kali, tetapi berulang kali terhadap keberagaman umat beragama di Maluku, khususnya Kabupaten SBB. Untuk itu, lima pimpinan keagamaan di Maluku akan menyurati Manteri Dalam Negeri, dengan tembusan Presiden Joko Widodo untuk menolak Andi Chandra As’adudin sebagai Penjabat Bupati SBB, “ujar Uskup Seno Ngutra (Malukuterkini.com 13/09/20220). “Saya menduga Bupati SBB terlalu berambisi untuk hilangkan predikat disclaimer yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada laporang keuangan Pemda SBB. Mungkin saja berharap bisa dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), agar Pak Andi Chandra bisa diperpanjang lagi satu tahun setelah berakhir masa jabatan di bulan Mei 2023. Namun itu kan tidak harus dengan menarik mobil dan kendaraan yang telah diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan di SBB, “himbau Ruslan Tawari. Bupati SBB kata Ruslan Tawari, tinggal perintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melengkapi surat-surat hibah atau pinjam pakai yang memang diperlukan untuk itu. Bukan malah menarik mobil dari para pimpinan lembaga keagaamn di SBB seperti para debt collector menarik mobil kredit atau mobil leasing akibat telat bayar cicilan. Apalagi Bupati sampai juga mempersoalkan lembaga-lembaga keagamaan tidak membayar pajak tahunan kendaraan. Itu jelas tidak pantas, dan sangat keterlaluan Pak Bupati. “Semoga saja Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin tidak gagal paham soal kebaradaan APBD. Kan APBD itu miliknya rakyat Kabupaten SBB. Sementara lembaga-lembaga keagamaan, para tokoh agama dan tokoh adat di SBB itu sebagai simbol nyata dari masyarakat SBB. Apa yang salah kalau surat-surat kendaraan tersebut dilengkapi? Selanjutnya diberikan pinjam-pakai kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di SBB? “tanya Ruslan Tawari. (KL)
Mahkamah Konstitusi Berpolitik: Wajib Bubar?
Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mempertanyakan, apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi, presiden dua periode boleh maju sebagai cawapres? “Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?” ungkap Anthony Budiawan. MK wajib berhentikan juru bicara yang memberi pernyataan pendapat terkait materi konstitusi tanpa instruksi MK yang didahului sidang uji materi. Kalau tidak, MK diduga telah memberi pendapat konstitusi melampaui wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya: MK melanggar konstitusi. DPR wajib memanggil MK, minta klarifikasi apakah pernyataan juru bicara terkait “Presiden 2 periode boleh menjadi calon Wakil Presiden” merupakan pernyataan resmi MK. “Kalau tidak, DPR wajib minta MK memberi pernyataan publik, bahwa pendapat juru bicara tersebut bukan pendapat MK,” tegasnya. Anthony Budiawan menegaskan, parpol, yang dianggap masyarakat sebagai perusak demokrasi dan konstitusi, dengan PT 20%, sebaiknya tidak mengejar kekuasaan semata, dengan mengabaikan kepentingan masa depan bangsa, wajib menolak cawapres dari presiden yang sudah menjabat 2 periode: Ingat, rakyat mengawasi. Sebelumnya ramai diberitakan, MK menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya. “Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar, dilansir CNN Indonesia.com. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Menurut Fajar, bunyi Pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden periode berikutnya. “Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar. Itu berbeda halnya jika presiden dua periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut atau ada jeda, tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga. “Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu dua kali masa jabatan,” kata Fajar. Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres. Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya. \"Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,\" kata Fadhli. Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama. Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser. “Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya. “Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia. (mth)
Presiden Jokowi, Mundurlah Saat Ini Juga!
Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TITIK lemah Presiden Joko Widodo sudah bisa dideteksi sejak awal naik ke singgasana kekuasaan, bukan karena kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan tidak memiliki potensi sekedar ukuran minimalis. Akhirnya harus jatuh pada cara-cara mengelola negara dengan standar ngawurisme. Visi Misi verbalisme hanya untuk memenuhi dan menarik simpati dan menghipnotis rakyat saat kampanye telah menjadi mortir memukul balik dirinya. Karena akhirnya fakta tidak bisa lagi dibungkus dengan narasi kebohongan. Akibat balas budi politik kepada para bandar politik (Oligarki) membelit tak lagi ada ruang gerak keluar dari remotnya. Haluan negara (sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945) yang harus menjadi arah dalam mengelola negara, bukan saja dilupakan bahkan dianggapnya sebagai sampah. Moral dan etika bernegara yang harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila menguap dan tidak dikenali lagi. Kemampuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, apalagi pikiran untuk mensejahterakan rakyat itu kering kerontang, setelah pikiran hanya dibalut hutang-hutang dan hutang. Sampai sekedar harus membayar cicilan hutang sudah sempoyongan. Rakyat harus menerima imbas akibatnya. Semua otoritas negara sudah dalam kendali oligargi, adalah keajaiban sebuah negara yang mengaku merdeka. Kemampuan dan kualitas kepemimpinannya sangat rendah. Padahal 40 % kemampuan pemimpin akan menentukan apa yang akan dan harus terjadi. Bisa dibayangkan kalau kemampuan memimpin sangat rendah mendekati 0 %. Berantakan adalah resiko yang akan terjadi. Satu hari akan resafel kabinet dua kali sudah tidak ada gunanya, stop marah-marah seolah olah semua ini akibat para menterinya yang tidak becus. Tuntutan demo rakyat yang dimotori mahasiswa dan buruh, agar Presiden segera mundur adalah sebuah keniscayaan, bukan karena kebencian untuk mengindari kerusakan negara lebih berantakan. Abaikan semua penasehat yang akan menjerumuskan dirinya, karena ambisi mereka untuk tetap terbiasa hidup, atau harus melarikan diri akibat ulah dan kekakuannya sendiri. Jangan lagi merekayasa seolah-olah masih memiliki relawan yang bisa melindungi dan kekuatannya melebihi kekuatan parlemen. Dagelan seperti itu akan menjadikan dirinya seolah-olah masih terlindung, sedang yang namanya relawan hanya akan hidup sesaat dan bisa segera menghilang, tidak peduli akan nasib bos dan tuannya. Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Hanya itulah jalan keluar yang ada saat ini, sebelum semuanya terlambat, sikap kesatria seperti Presiden Soeharto yang mundur akan lebih bijak! (*)
Anthony Budiawan: DPR Wajib Usut Tuntas Skandal Raksasa “Satgassus Gate”
Jakarta, FNN – Dana judi online mengalir ke polisi dan masyarakat capai Rp 155 triliun? Lebih dari USD 10 miliar? “Fantastis! Ini skandal raksasa, bisa lebih besar dari skandal sama di AS. Kalau skandal ini melibatkan Satgassus, DPR wajib usut tuntas: audit semua rekening!” tegas Anthony Budiawan. Menurut Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu, kalau DPR tidak usut tuntas Skandal Raksasa Judi Online, masyarakat akan bertanya-tanya: ada apa? “Dikhawatirkan berkembang pendapat liar, jangan-jangan banyak anggota DPR juga terlibat? Ini bisa merusak reputasi negara, bagaimana bisa lembaga legistalif terlibat aktivitas kriminal?” lanjut Anthony Budiawan. Karena, normalnya, kata Anthony Budiawan, DPR akan menyelidiki kasus-kasus yang dianggap berat: ada Buloggate & Bruneigate, meski tidak terbukti melibatkan Gus Dur, atau Centurygate yang “hanya” melibatkan uang Rp 7 triliun. Sedangkan Satgassusgate melibatkan dana Rp 155 triliun: mengalir ke mana-mana. Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, Selasa (13 Sep 2022 18:39 WIB), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK) Ivan Yustiavandana telah mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 Triliun dari judi online. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun),” ujar Ivan di ruang rapat. Menurut Ivan, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Ivan juga menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait temuan itu dengan Polri. “Enggak-enggak (tidak hanya ke rekening polisi) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS,” imbuh Ivan saat ditemui usai rapat. Sepanjang tahun ini, Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah Rp836 miliar yang berhasil dibekukan. Sementara, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. “Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,\" tuturnya. Sebelumnya, Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang periode 2019-2022. Menurutnya, pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. “Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara \'tax haven\',” kata Ivan. (mth)
Situasi Kondusif, Akses Menuju Istana Dibuka Sementara
Jakarta, FNN - Terpantau hingga pukul 09.00 WIB, Rabu, 14 September 2022, akses transportasi sekitaran monas menuju Istana Merdeka kembali dibuka setelah beberapa hari tutup karena adanya demo kenaikan harga BBM. Suwanto selaku salah satu personel POLRI yang ikut mengawal jalannya demo mengatakan bahwa, pembukaan akses ini dikarenakan belum ada tanda-tanda diadakannya demo lanjutan oleh masyarakat. \"Belum ada tanda-tanda demo, jadinya belum ada perintah dari atas untuk menutup jalan ini,\" ujarnya di jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Meski begitu, Suwanto menambahkan bahwa pihak polisi terus siap siaga berjaga di sekitaran Monas. Suwanto menambahkan jika ada tanda-tanda akan dilaksanakannya demo, maka pihak polisi akan bergerak cepat menutup kembali akses dari sekitaran Monas menuju istana. \"Cuma kalo misalkan nanti ada demo dadakan gitu ya, kami udah siap. Bisa diliat juga banyak temen-temen yang berjaga disini. Jadi kita terus siap siaga, ketika ada kabar mau dilaksanakannya demo, kami langsung menutup akses ke istana,\" ujarnya. Dibukanya akses menuju istana ini terjadi setelah demo besar yang dilakukan oleh gabungan buruh dan mahasiswa pada 13 September 2022. Demo tersebut berlangsung dari pukul 13.00, terjadi sedikit bentrokan antara polisi dengan mahasiswa yang mencoba untuk membobol penghalang jalan ke istana sebelum akhirnya para demonstran memutuskan untuk membubarkan diri pada pukul 20.30 malam. (Habil)
Gontor: Santri Datang Tanpa Iklan
Begitulah sistem berjalan di Gontor sampai kelas VI, saya melihat Gontor sebagai kampung damai yang penuh dengan berbagai tantangan dan romantika. Kampus dinamakan sebagai kampung damai atau Darussalam. Oleh: Munawar Liza Zainal, Alumni 1992 (Country 92) KAMI berasal dari sebuah gampong yang terpencil. Utara dibatasi dengan Selat Malaka hanya dapat diakses dengan boat nelayan, ke timur perbukitan Guha Tujoh dan di barat perbukitan perbatasan Aceh Besar. Hanya bisa diakses dengan berjalan kaki, waktu itu belum ada jalan. Untuk memasuki kampung kami dengan kendaraan hanya melalui Simpang Beutong setelah turun dari gunung Seulawah. Itupun jalan tidak beraspal, sebab di masa Orde Baru, PPP selalu menang sehingga tidak tersentuh pembangunan. Kehidupan masyarakat sebagian bertani, lainnya menjadi nelayan. Keluarga kami banyak yang menjadi pedagang, turun-temurun dari endatu yang datang ke Aceh untuk berdagang. Hanya sedikit saja yang menjadi aparat atau pegawai negeri, salah satunya abang dari Ayah. Abuwa Kasim kami memanggilnya. Abuwa kepala sekolah, beliau itu sering meminjamkan buku untuk kami baca. Sekira tahun 1985, saat duduk di kelas V SD, saya membaca sebuah buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama tentang pendidikan agama Islam. Di dalam buku itu juga ada bab pengenalan beberapa pesantren di Indonesia. Saya tertarik membaca. Di dalam hati, terkesan dengan dua pesantren yang ada di dalam buku, yaitu Pesantren Gontor dan Tebuireng. Dua-duanya ada di Jawa Timur. Saya sampaikan kepada Abusyiek, bahwa saya tertarik untuk bersekolah ke sana. Abusyiek senang hatinya, dengan tegas menjawab, “jak u Guntur mantong”. Ke Gontor saja. Rupanya kakek yang pernah bertugas ke Kalimantan dan Madura, pernah mendengar tentang Gontor yang disebutnya sebagai Guntur. Kemudian saya sampaikan kepada Ayah dan Mamak, juga disambut dengan senang hati. Ayah mengingatkan bahwa perlu menabung untuk pergi bersama. Saya pun semakin semangat membantu orang tua dalam usaha. Keluarga kemudian mendapat informasi bahwa ada santri Gontor di Sigli. Kamipun ke sana menginap, dan belajar selama beberapa hari tentang Gontor. Keluarga ini membantu kami seperti bagian dari keluarga sendiri. Dari awal saya menjadi semangat dan terkesan dengan kekompakan keluarga santri ini. Sejak awal kami mengenal Gontor dengan mencari informasi sendiri. Tidak ada selebaran apapun tentang Gontor waktu itu. Akhirnya pada tahun 1986, beberapa keluarga di gampong bertekad ke Gontor. Ada yang tamat SMP dan SMA, seingat saya, hanya saya yang tamat SD. Perjalanan susah dan panjang sekali, setelah satu malam ke Medan, kami melanjutkan ke Jakarta, dua hari dua malam dengan bus ALS. Di Jalan ada berbagai cerita, penumpang turun untuk mendorong bus yang tidak sanggup mendaki, bahkan beberapa kali ganti ban dalam perjalanan karena kurang angin dan meletus. Sesampai di Jakarta, kami melanjutkan lagi satu malam menuju Ponorogo. Sesampai di Ponorogo, melanjutkan dengan trayek (L300), menuju Gontor. Sesampai di sana, disambut oleh panitia santri baru. Dengan dibantu oleh senior sedaerah, akhirnya mulai belajar untuk persiapan ujian masuk. Ada tes bahasa Indonesia, berhitung, dan imla’, menulis dengan benar kata-kata bahasa Arab yang diucapkan, dan membaca Al Quran. Tidak ketinggalan dengan psycho-test, di mana semua calon santri dipanggil satu-satu untuk dites supaya diketahui motivasi dan semangatnya untuk menuntut ilmu. Tahun itu, ada sekira 3.500 calon santri untuk memperebutkan 800 kursi untuk kelulusan. Semua ujian saya jawab dengan baik, namun pengetahuan imla’ saya sangat kurang. Saya tidak lulus pada tahun 1986. Saat itu, Gontor hanya satu. Belum ada Gontor dua dan lainnya. Memang ada beberapa pondok yang didirikan oleh alumni dan guru Gontor, tetapi tidak ada hubungan dengan Gontor. Karena Gontor cuma satu, bertahun-tahun menjadi masalah. Ribuan orang datang ke Gontor tanpa diundang, tanpa iklan, tanpa ada selebaran dan spanduk untuk penerimaan santri baru. Yang lulus terbatas, sekira 800-an, sisa yang ribuan lainnya sebagian besar tidak mau pulang ke kampung, tetap mau ke Gontor atau pesantren yang mirip Gontor. Masa itu, Gontor tetap teguh tidak membuka cabang di mana-mana. Namun, merekomendasikan santri yang tak lulus untuk masuk ke beberapa pesantren yang dikelola alumni. Di kawasan Ponorogo ada pesantren Ngabar, Joresan, Arrisalah Slahung. Di Madura ada Al Amin Prenduan, di Jakarta ada Darunnajah dan sebagainya. Walaupun sudah belajar dalam penungguan di Pondok lain, tidak ada jaminan untuk lulus di Gontor. Banyak yang sampai mencoba berulang kali. Sekarang, untuk menampung jumlah santri yang tidak bisa masuk ke Gontor, dan untuk memudahkan penuntut dari berbagai daerah, Gontor mengepakkan sayapnya, dengan menambah kampus Gontor di beberapa daerah. Makanya ada Gontor I, II, dan seterusnya. Sebagian besar calon santri yang tidak lulus Gontor, menyebar ke berbagai pesantren yang ada. Saya waktu itu dengan semua saudara yang dari gampong, memilih di Arrisalah Slahung, berjarak sekira 10 kilometer. Setelah belajar selama setahun di Slahung, berikutnya di 1987, kami mencoba mendaftar lagi ke Gontor. Kami dari gampong semua lulus dan masuk di kelas I. Di ujian kenaikan kelas, saya mendapat nilai tertinggi, berlima kami dari berbagai daerah waktu itu langsung melompat ke kelas III. Hilang setahun di Slahung terbayarkan. Santri baru, ditempatkan di sebuah asmara mirip letter U, dibelah dua. Untuk yang tamat SD, dinamakan Gedung Baru Shighar (GBS) dan untuk tamat SMP atau SMA, Gedung Baru Kibar (GBK). Selama di asrama, aturan sangat ketat dan jelas. Tidak ada saya alami kekerasan apapun. Badan saya paling kecil, namun tidak pernah ada yang bully. Ada beberapa rambu yang sangat jelas. Tidak boleh berhubungan dengan orang kampung, tidak boleh mencuri, tidak boleh berkelahi, itu pelanggaran dengan hukuman paling berat diusir dari Pondok. Sedangkan kesalahan lain seperti merokok bagi santri di GBS, bersembunyi di kamar mandi, itu biasanya ada hukuman dibotak kepala, atau dicukur mirip tentara (jundi). Keamanan ada hierarki-nya. Ada keamanan asrama atau rayon, ada juga keamanan pusat, untuk seluruh Pondok, ada bagian pengasuhan, untuk hal-hal yang luar biasa. Ada sanksi keras sekali-kali kalau sudah sangat salah, digebuk dengan sajadah misalnya kesalahan berbahasa daerah, ada satu dua yang melawan, khususnya terkait dengan adab dan ibadah, misalnya tidak shalat, itu biasanya lebih keras hukumannya. Begitulah sistem berjalan di Gontor sampai kelas VI, saya melihat Gontor sebagai kampung damai yang penuh dengan berbagai tantangan dan romantika. Kampus dinamakan sebagai kampung damai atau Darussalam. Beberapa hari ini, kita dikagetkan dengan berita meninggalnya salah seorang santri. Sangat-sangat berduka atas musibah ini. Semoga tidak terulang lagi. Alhamdulillah sikap Gontor sangat jelas, tidak mentolerir adanya kekerasan, menyerahkan perkara pelanggaran hukum kepada penegak hukum, dan dengan sangat besar hati, pimpinan Gontor meminta maaf kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. Semoga Allah memelihara Pondok Gontor yang akan menyongsong 100 tahun berkhidmah kepada agama dan bangsa. (*)
Mahasiswa Tilang Mobil Pejabat Saat Demo Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN – Unjuk rasa terkait kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut. Selasa, 13 September 2022 buruh kembali turun ke jalan, kali ini bersama kelompok mahasiswa. Hebohnya lagi mahasiswa hadir tidak hanya untuk mendengar orasi di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, tapi bersama kelompoknya mereka menghentikan mobil-mobil berplat merah yang melintasi kawasan jalan protokol MH Thamrin. Mereka menghadang mobil-mobil dinas yang diduga ditumpangi pejabat negara di dalamnya. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pejabat yang dinilai ikut andil dalam menaikkan harga BBM. Saat mobil berhasil dihentikan, mereka menyerukan beberapa tuntutan dan mengungkapkan kekecewaannya kepada pejabat yang berada dalam mobil. \"Buka dong pak! Dengarkan kami! Kami mau harga BBM turun, rakyat sedang kesusahan pak,\" teriak salah satu mahasiswa asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Beberapa mobil mencoba menghindari cegatan mahasiswa dengan masuk ke jalur khusus transportasi umum Transjakarta. Upaya yang justru memancing orator di mobil komando menyerukan massa mahasiswa menilang mobil yang masuk ke jalur terlarang bagi kendaraan pribadi itu. \"Tilang, tilang, tilang pejabat. Tilang pejabat di jalur busway,\" seru mereka dalam nada lagu \'Menanam Jagung di Kebun Kita\'. Selain mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta aksi juga diikuti oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). (Habil)
NKRI Harga Mati, Bukan Harga Naik
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Kalimat pada judul CABE diucapkan seorang mahasiswa Universitas Pamulang dalam orasinya depan rekan-rekannya mahasiswa. Kreasi sintaksis yang cerdas. Selasa 13/9/2022 mahasiswa ber-duyun-duyun dengan berkendara bus dan jenis angkut lain menuju center of change: Patung Kuda depan Hotel Benvenuto kemudian jadi Hotel Barito kemudian lagi jadi Gedung Satelit. Pembuat patung kuda seorang WNI yang sangat mungkin tak menyadari karyanya menjadi entry dalam kamus politik Indonesia. Justru! Hampir semua orang mengerti kapan demo harus dimulai, tapi tak sorang pun tahu kapan demo diakhiri. Banyak penguasa tau merajut dukungan, tapi banyak penguasa juga yang tak sadar bahwa ketika ia merasa dukungan optimal, justru disini proses kehancurannya bermula. Contoh aktual Rajapaksha. Mengendalikan ekonomi se-mau2nya hingga kenaikan harga tak terhindarkan. Ini resesi dunia, kita masih mending, negara2 lain parah. Ini kalimat menghibur diri yang kita dengar belum lama ini. Kenaikan harga pertalite di beberapa tempat menimbulkan keluhan baru. Pertalite tak ada orang terpaksa memakai pertamax yang lebih mahal. Demo kali ini menarik perhatian turis. Bahkan mereka mengamati dari dekat. Demo 13/9/2022 mulai gunakan lokasi bekas APHD/APHJ Arena Promosi dan Hiburan Djakarta/Jakarta yang dikelola IRTI Kemudian jadi lahan parkir ASN pemda DKI. Ini di-OK jadi arena demo. Kok bisa ya? Yang demo tanggal 13/9/2022 itu mahasiswa, emak-emak, pelajar STM dan buruh. Orator buruh, salah satunya seorang wanita, ia orator yang bagus. Pembicara-pengacara lain juga bagus-bagus. Saya pendemo sejak tahun 1963 sampai 1970. Setelah itu saya mengamati saja kadang- kadang dari dekat. Mengamati demo 13/9/2022 setidaknya sampai menjelang maghrib, komentar saya: ini symfoni yang indah dan menghangatkan jiwa juang. Pesan juang disampaikan dengan jelas. Lagu-lagu perjuangan menyeling dengan bagus. Jaket dan bendera colorful memberi kesan optimis. Wajah-wajah pendemo pun segar . Tempo hari ada yang bertanya, kalau BBM naik demonya berapa lama ya? Yang ditanyakan sebenarnya ausdauer, daya tahan, pejuang. Bertahan, hingga rakyat berpisah dengan penderitaan. (RSaidi)
Bjorka Bocorkan Data Pribadi Pejabat, Publik Jadi Paham Kelakuan Mereka
Jakarta, FNN - Belakangan ini sedang ramai dibicarakan bocornya data pemerintah yang dilakukan oleh peretas atau hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka. Kebocoran data pemerintah yang dilakukan oleh Bjorka ini awalnya dimulai dari dibocorkan data SIM Card dan sekarang merembet hingga ke data vaksinasi yang menyangkut beberapa pejabat. Akun sosial media Twitter belakangan ini digemparkan dengan kemunculan hacker Bjorka. Dari awal kemunculannya yang membeberkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hingga sempat mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyebarkan data pribadi beberapa pejabat, misalnya Kemenkominfo Johnny G Plate, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan yang terbaru Mendagri M Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Ketua DPR Puan Maharani. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut oleh Bjorka, bahwa baru mendapatkan vaksin dosis dua dan belum melakukan vaksinasi booster. Bjorka sebelumnya mengunggah data pribadi yang diduga milik Luhut, seperti nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), agama, tanggal lahir, alamat, status penduduk, nama istri hingga nama ibu. Di dalamnya juga terdapat status vaksinasi COVID-19 milik Luhut Binsar Pandjaitan, Puan Maharani serta Erick Tohir yang hanya baru divaksinasi dua kali saja Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara di akun Twitter pribadinya. \"Bnyk yg japri sy bhw data pribadi sy dibocorkan oleh bjorka hacker. Sy tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi sy bkn rahasia. bs diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku2 saya, di LHKPN KPK. Data pribadi sy terbuka, tak perlu dibocorkan,\" tulisnya pada akun Twitter @mohmahfudmd pada 13 September 2022. Dari pernyataan Mahfud tersebut, mendapat tanggapan dari Ismail Fahmi selaku Founder of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia yang tidak setuju dengan membalas cuitan milik Mahfud tersebut. \"Maaf pak. Masalahnya bukan di bapak @mohmahfudmd apakah peduli atau tidak. Tetapi pernyataan ini seperti menantang hacker untuk bertindak lebih jauh dan lebih parah. Bjorka ini emosinya tersulut krn dianggap hoak, jdnya malah terus menerus bikin sensasi. Yg rugi publik,\" tulis Fahmi dalam akun Twitter pribadinya @ismailfahmi pada 13 September 2022. Meskipun begitu, netizen sudah terlampau geram melihat bocornya data Luhut yang belum vaksin booster. Hal ini lantaran dikarenakan Luhut yang sebelumnya gencar dalam menyuarakan kepada masyarakat harus vaksin booster. Berbagai tanggapan netizen lontarkan dalam cuitan, beberapa diantaranya seperti \"Eh eh kamu ketahuan, tak vaksin booster, sangat mengecewakan\" tulis akun Twitter @StSyaf***** \"Dan kode vaaksinnya sama, pdhl beda tgl vaksin .. bisa gitu ya?\" tulis akun Twitter @Yuniar**** \"Rakyat di ancamnya dgn berbagaimacam cara & aturan supaya ikut,dia sendiri malah inkar,bisa jd banyak yg begini,bagaiaman kalau Tuhan menampakkan semua aib kalian ya..?\" tulis akun Twitter @herri***** Tak hanya netizen, mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, menyoroti sejumlah data para petinggi yang disebarluaskan oleh Bjorka. “Jika data pribadi yg diungkap Bjorka benar, bbrp pejabat tinggi negara ternyata belum vaksinasi Booster, Bgmn mereka bisa bepergian naik pesawat? SE 23/2002 Satgas Penanganan COVID-19 jelas syaratkan vaksinasi booster bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri @KemenkesRI @jokowi” tulisnya dikutip FNN dari cuitan akun @alvinlie21 yang diunggah pada Senin (12/9/2022). Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berkata bahwa data yang diretas oleh hacker Bjorka ini adalah data-data yang hanya bersifat umum dan tidak spesifik. Bahkan data-data yang diretas bukanlah data-data yang terbaru. \"Setelah ditelaah sementara, data-data yang (diretas) umum, data-data umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang ter-update,\" jelas Johnny Plate usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022). Johnny juga menambahkan bahwa pemerintah akan membuat tim tanggap darurat yang berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang akan berkoordinasi dalam menyelidiki peretasan yang dilakukan hacker belakangan ini. \"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data tata kelola data yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,\" tambahnya. Mengamati kondisi ini, Refly Harun seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, menyampaikan keresahannya terhadap pemerintah, melalui kanal YouTube miliknya yang berjudul \"Siapa Bjorka yang Bikin Malu (Pemimpin) Kita!\" \"Kalau pemerintahan kita baik, maka pertanyaannya adalah kalau ada kebocoran seperti yang dilakukan Bjorka ini siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab? Apakah Menkominfo atau menteri-menteri yang lain ataukah setingkat Sekjen atau Dirjen jadi eselon satu,\" ucapnya. \"Nah, ini sendiri di Indonesia gak jelas. Kalau goverment ini saja tidak jelas, siapa yang harus bertanggung jawab? Maka susah kita bicara tentang manajemen pemberantasannya,\" tambahnya. (Fik)
POPULER
