ALL CATEGORY
Rakyat Menolak Kenaikan Harga BBM (1)
Oleh Marwan Batubara, IRESS PEMERINTAH telah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan Solar, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022. IRESS memahami bahwa subsidi BBM di APBN memang cukup besar dan subsidi tersebut pun sebagian besar tidak tepat sasaran. Namun melihat kondisi ekonomi rakyat, penaikan harga BBM saat ini bukanlah kebijakan yang tepat dan pantas dimaklumi. Karena itu, IRESS menganggap kebijakan penaikan harga ini sangat pantas ditolak, terutama karena berbagai pertimbangan seperti diuraikan berikut. Pertama: kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi Covid-19, terutama karena kenaikan harga BBM secara otomatis telah dan akan memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lain, seperti harga-harga pangan, bahan pokok dan transportasi. Kenaikan inflasipun tak bisa dihindari, dan pada akhir 2022 dapat mencapai 10%. Kedua dalam kondisi daya beli yang masih rendah dan beban hidup yang semakin berat, kenaikan harga berbagai barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM, berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Rakyat miskin semakin miskin, sedangkan yang hampir miskin benar-benar akan jatuh miskin! Tingkat kemiskinan minimal akan mencapai 12%. *Ketiga:* pemerintah mengatakan subsidi BBM tidak tepat sasaran (86% subsidi Pertalite dan 89% subsidi Solar tak tepat sasaran) dan kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun. Jika penyelewengan ini diatasi, maka kuota BBM bersubsidi tidak naik atau bahkan bisa turun, dan subsidi BBM di APBN pun turun. Sehingga harga BBM tidak perlu naik. Ternyata bukannya mencari solusi dan memperbaiki kondisi *tidak adil* ini, pemerintah malah menzolimi rakyat dengan semena-mena menaikkan harga BBM. Sementara itu penyelewengan dan ketidakadilan dibiarkan tetap berlangsung. *Keempat*: diperkirakan kebijakan subsidi solar sarat moral hazard, sebab pemerintah yang menyatakan 89% solar bersubsidi tidak tepat sasaran, penikmatnya adalah dunia usaha. Namun pada saat yang sama pemerintah membuat kebijakan sumir, tidak jelas dan tidak pruden, sehingga membuka celah terjadinya penyelewengan penggunaan Solar bersubsidi, minimal bagi truk-truk pengusaha sawit, tambang batubara, tambang mineral dan industri untuk leluasa mengkonsumsi solar bersubsidi. Khusus untuk Solar, yang diakui pemerintah dikonsumsi oleh dunia usaha, justru selisih harga per liternya dengan Pertalite saat ini sangat besar (Rp 3200). Padahal saat Sudirman Said menjadi Menteri ESDM (2015: terjadi 2 kali perubahan harga), selisih harga tersebut hanya berkisar Rp 400 hingga Rp 900. Tampaknya kebijakan harga Solar ini sangat pro oligarki! *Kelima:* Presiden Jokowi telah menggunakan kebijakan harga BBM untuk pencitraan politik demi kekuasaan, terutama saat menjelang Pilpres 2019. Untuk itu, kebijakan harga BBM yang semula “berfluktuasi” sesuai perubahan harga minyak dunia, telah dirubah (ditahan) menjadi “harga tetap” selama lebih dari empat tahun. Padahal inflasi terus terjadi setiap tahun (diperkirakan 2022: 10%). Akibatnya, keterkaitan harga-harga barang dan jasa lain terhadap harga BBM yang semula linear dan harmonis, saat harga naik pada 9 September 2022, berubah menjadi hubungan non-liner yang memicu lonjakan tinggi terhadap berbagai harga barang dan jasa lain. Dampak kebijakan ini justru memiskinkan dan menyengsarakan! Politik harga BBM Jokowi yang sebelumnya sarat pencitraan, saat ini telah nyata memakan korban mayoritas rakyat, tak terkecuali para pendukung dan simpatisan Jokowi sendiri. *Keenam*: Harga BBM dihitung berdasarkan formula yang antara lain mengandung unsur pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Karena menganut paham ekonomi sangat liberal dan tidak berempati kepada nasib rakyat, pemerintah yang seharusnya bisa menghapus pajak di tengah kesulitan ekonomi rakyat, justru tetap mengenakan pajak terhadap harga BBM. *Ketujuh*: Alasan BBM bersubsidi menjadi beban APBN adalah alasan yang mengada-ada bahkan cenderung menghina rakyat, karena APBN adalah instrumen untuk mensejahterakan. Hal ini sesuai Pancasila dan amanat konstitusi. Yang terjadi adalah, APBN dinilai telah menjadi instrumen ketidakadilan serta bancakan bagi pengusaha dan kekuasaan oligarkis. *Kedelapan:* Sejalan dengan butir ketujuh di atas, Pemerintahan Jokowi menggunakan APBN untuk mendanai pembangunan proyek-proyek pro oligarki dan tidak prioritas, seperti proyek IKN, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang biayanya terus meningkat, impor vaksin tidak transparan yang pengadaannya didominasi swasta, dan proyek-proyek infrastruktur yang ditengarai sarat penggelembungan biaya demi perburuan rente. *Kesembilan:* Pernyataan pemerintah tentang APBN jebol jika harga BBM tidak naik akibat subsidi membengkak adalah absurd dan sarat kebohongan. Dikatakan ada kebutuhan tambahan subsidi energi Rp 198 triliun terhadap anggaran subsidi saat ini yang besarnya Rp 502 triliun. Padahal pada saat yang sama, kenaikan harga batubara, CPO, minyak dan gas dunia jutsru meningkatkan penerimaan negara SANGAT BESAR (windfall profit taxes), yakni lebih dari Rp 400 triliun. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tambahan subsidi energi yang disebut Rp 198 triliun jika harga BBM tidak naik, pada dasarnya APBN tidak akan membuat APBN jebol, dan bahkan jauh melebihi kebutuhan tambahan yang nilainya Rp tersebut. *Kesepuluh*: Di dalam nilai subsidi energi APBN Rp 502 triliun, terkandung nilai subsidi listrik sebesar Rp 60 triliun. Besarnya beban subsidi ini antara lain terjadi akibat kebijakan pemerintah yang *memberi peluang kepada pengusaha listrik swasta* (independent power producer, IPP) pro oligarki untuk menjual listrik kepada PLN dalam kondisi PLN kelebihan pasokan listrik (cadangan berlebih sekitar 50-60%, seharusnya hanya 15-20%). Harga jual listrik tersebut pun menerapkan skema *take or pay* (TOP). PLN terpaksa membeli listrik IPP melebihi kebutuhan dengan harga justru lebih mahal. Akibatnya, harga pokok penyediaan (BPP) listrik naik dan tarif listrik pun ikut naik. Kenaikan ini akhirnya harus ditanggung APBN melalui subsidi listrik dan juga oleh konsumen listrik non-subsidi. Kebijakan listrik pro IPP oligarkis telah menghisap rakyat. *Kesebelas:* Pemerintah menghitung nilai subsidi BBM atas dasar harga keekonomian BBM berdasar komponen harga beli minyak mentah, nilai alpha (termasuk keuntungan badan usaha), PPN dan PBBKB. Namun rakyat disuguhi informasi tentang harga keekonomian BBM yang tidak kredibel dan berbeda-beda dari pejabat negara yang berbeda. Harga keekonomian BBM ini tidak transparan dan melanggar prinsip good governance, diduga digelembungkan dan patut diduga bernuansa moral hazard. Sebenarnya masih ada beberapa pertimbangan lain mengapa rakyat harus menolak kenaikan harga BBM, dan hal itu akan diuraikan pada tulisan kedua. Namun, sebelas pertimbangan di atas sudah lebih dari cukup bagi rakyat menolak kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, IRESS menilai telah terjadi pengkhianatan terhadap hak rakyat dan juga terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu, kami mengajak rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM dan sekaligus menuntut agar Presiden Jokowi segera manjalani proses pemakzulan oleh DPR/MPR dan MK, sesuai Pasal 7 UUD 1945. (*)
Semua Bersumber Dari Istana
Dan, semua yang terjadi bersumber dari kedunguan Istana. When a clown moves into a palace he doest be come a king. The palace be come a circus. (Ketika badut pindah ke Istana dia tidak menjadi Raja. Istana menjadi sirkus). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PROFESOR Daniel M Rosyid mengatakan: Kebrutalan Ferdy Sambo itu adalah peringatan atas pembusukan yang terjadi pada Republik ini, tak hanya polisi. Kekejamannya tak terperikan dan tak terbayangkan manusia ber-Pancasila. Ribut-ribut soal korupsi, dan kenaikan harga BBM hanya retak-retak kecil dari Republik yang nyaris ambruk karena hukum dipermainkan oleh para pembuat dan penegak hukum di Republik ini @MenyamboRepublik. Profesor Salim Said mengatakan: Indonesia Saat Ini Dikuasai Oligarki. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Profesor Salim Said dalam Refly Harun Channel. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu, adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki. Oligarki juga telah menguasai Pak Jokowi. Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Lengkap sudah, kita seperti terkena hipnotis atas terjadinya penjajahan gaya baru oleh Oligarki. Oligarki sangat taktis dan paham seperti dikatakan oleh Guilford dan Henry Kissinger: Guilford (1973): mengatakan bahwa if you would understand world geopolitic today, follow the oil (Deep Stoat). (Bicara soal minyak, maka 90% soal politik, dan 10% tentang teknis perminyakan itu sendiri). Henry Kissinger mengatakan: control oil and you control nation, control food and you control the peoples (Kendalikan minyak maka Anda menguasai negara, dan kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat). Lihat saja bagaimana Oligarki menguasai sektor perkelapa-sawitan di Tanah Air, sulit ditepis. Saat ini, ada 10 kelompok besar yang menguasai 29 persen dari total kebun sawit di Indonesia. Team Leader Forest Campaigner Greenpeace Arie Rompas menyebutkan, 29 persen dari total luasan kebun sawit di Indonesia itu setara dengan 16 juta hektare. Hal ini membuktikan betapa kuatnya cenkeraman oligarki di bisnis sawit Indonesia. Menurut Arie Rompas, ada 10 kelompok besar penguasa sektor sawit. Posisi pertama, dikuasai BUMN, melalui PT Perkebunan Nusantara (Persero/PTPN). Perkebunan pelat merah ini, menguasai land bank 1.131.285, hektare. Selanjutnya PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), PT Gama Plantation Tbk, PT Wilmar Nabati Indonesia, Jardine Matheson Holdings Ltd., Salim/Indofood Agri Resources Ltd., Fangiono Family/First Resources Ltd., Sime Darby Bhd, PT Genting Plantations Nusantara dan Royal Golden Eagle (RGE). “Sinarmas, Gama, Wilmar, Jardine Matheson, dan Salim adalah sepuluh kelompok bank tanah yang dikuasai di Indonesia,” ungkap Arie. Menurutnya, mereka itu dari kelompok yang sama yang selalu menonjol dari sisi hilir bahkan dominan di tingkat hilir. Beberapa perusahan sawit raksasa inilah yang berhasil menguasai semua sektor, terutama dari perkebunan, pabrik, kilang, hingga ekspor. “Di perkebunan dikuasai oleh kelompok tersebut dan di pabrik, kilang serta ekspor juga dikuasai,” ujar Arie. Ada tiga perusahaan yang memiliki lebih dari setengah kapasitas kilang dan mendominasi ekspor minyak sawit di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah Wilmar, Sinarmas, dan Musim Mas. “Ternyata lebih dari tiga perempat kapasitas kilang dan perdagangan ekspor dikuasai oleh 10 kelompok utama yang beroperasi di dalam negeri,” kata Arie. Jadi benar, carut-marut dalam kelola negara telah menyimpang jauh dari kiblat tujuan negara, karena yang mengendalikan bukan lagi bangsa sendiri. Semua pengelola negara ini sudah dalam kendali Oligarki. Dan, semua yang terjadi bersumber dari kedunguan Istana. When a clown moves into a palace he doest be come a king. The palace be come a circus. (Ketika badut pindah ke Istana dia tidak menjadi Raja. Istana menjadi sirkus). Prof. Amin Rais mengatakan: It\'s now or never… Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat). Tanpa mengatasi sumber bencana ini, akan sia sia. (*)
Tarif Naik, Diprediksi Pengguna Ojol akan Beralih ke Motor Pribadi
Jakarta, FNN - Pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai kenaikan tarif ojek online (ojol), yang mulai berlaku Minggu diprediksi membuat banyak pengguna ojol beralih menggunakan sepeda motor pribadinya.Menurut Yayat, kelebihan utama sepeda motor adalah penggunaan BBM yang hemat.\"Orang akan lebih banyak pindah ke sepeda motor, karena sepeda motor itu luar biasa. Motor baru itu, untuk setiap satu liternya ada yang bisa (mencapai jarak) 62 km,\" katanya dalam rilis survei nasional Polling Institute bertajuk \"Kenaikan Tarif Ojek Online di Mata Pengguna dan Pengemudi\" secara daring di Jakarta, Minggu.Yayat mencatat jika penggunaan satu liter BBM bisa untuk jarak 40 km, maka bisa dibandingkan berapa besar efisiensi yang bisa dilakukan pelaju dengan menggunakan angkutan umum atau ojol.\"Makanya, kalau survei mengatakan bahwa kemungkinan besar orang akan pindah ke sepeda motor, benar. Karena kekuatan motor adalah pada super hematnya dalam konteks penggunaan energi dengan jarak yang ditempuh,\" imbuhnya.Dalam simulasi yang dilakukan Yayat, dalam satu liter BBM bisa digunakan selama dua hari PP untuk jarak tempuh sekitar 10 km. Padahal biaya yang sama jika digunakan untuk angkutan umum atau ojol, hanya bisa digunakan untuk sekali perjalanan.Ia juga mencontohkan, jika jarak rumahnya ke stasiun sejauh sembilan km dengan tarifnya Rp24 ribu, maka perjalanan PP sudah menghabiskan Rp50 ribu. Biaya tersebut, jika dikonversi dengan naik motor, totalnya bisa mencapai jarak tempuh 200-300 km untuk BBM jenis Pertalite.\"Jarak tempuh dekat, tapi mahal dengan naik angkot dan ojol kemungkinan besar akan membuat orang mau berpindah (ke motor pribadi) karena menghemat luar biasa. Kenapa? Karena gaji tidak naik, kalau gaji naik tidak apa-apa, tapi gaji tidak naik, BLT tidak cukup,\" imbuhnya.Yayat juga menyoroti kenaikan tarif ojol akan cukup membebani rumah tangga karena banyak anak sekolah atau pelajar yang menggunakan jasa ojek online. Sayangnya, pelajar adalah kelompok yang tidak memiliki penghasilan sehingga beban tersebut akan kembali ke orang tua atau kepala rumah tangga.Yayat juga menilai pilihan masyarakat untuk menggunakan sepeda motor juga tidak bisa disalahkan. Pasalnya, minimnya pendapatan dan makin mahalnya biaya hidup mengharuskan mereka untuk mencari opsi penghematan.\"Mereka yang penghasilannya terbatas, kurang dari Rp4 juta, itulah yang paling rentan dengan kenaikan tarif transportasi. Jadi, pilihan pendukung mengapa orang pindah ke sepeda motor, tidak boleh disalahkan. Dengan minimnya pendapatan dan semakin mahalnya biaya hidup, maka agak sulit menyalahkan masyarakat ketika memilih harus menggunakan sepeda motor,\" kata Yayat. (Ida/ANTARA)
Kenaikan Tarif Ojol Kerek Inflasi hingga Tambah Penduduk Miskin
Jakarta, FNN - Peneliti Indef Nailul Huda memaparkan sejumlah dampak kenaikan tarif ojek online (ojol) yakni memicu peningkatan inflasi, berkurangnya produk domestik bruto (PDB), hingga pertambahan jumlah penduduk miskin.Hal itu lantaran sektor transportasi merupakan penyumbang inflasi tertinggi kedua setelah makanan, minuman dan tembakau.\"Inflasi kita saat ini cukup tinggi di 4,69 persen (Agustus 2022). Adanya kenaikan BBM dan diikuti dengan kenaikan transportasi bisa mengerek inflasi jauh lebih tinggi lagi. Ini yang kita tidak mau,\" katanya dalam paparan rilis survei nasional Polling Institute bertajuk \"Kenaikan Tarif Ojek Online di Mata Pengguna dan Pengemudi\" secara daring di Jakarta, Minggu.Nailul menuturkan Indef telah menghitung jika kenaikan tarif ojol bisa memicu kenaikan inflasi hingga dua persen, maka secara makro akan mengurangi PDB hingga Rp1,76 triliun dan menyebabkan gaji atau upah tenaga kerja nasional secara riil turun 0,0094 persen.\"Selain itu, menurunkan pendapatan usaha sebesar 0,0107 persen, ada potensi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 14 ribu jiwa dan ada potensi kenaikan jumlah penduduk miskin 0,14 persen,\" katanya.Sementara itu, jika kenaikan tarif ojol mendorong kenaikan inflasi nasional hingga 0,5 persen, maka pengurangan PDB diprediksi Rp436 miliar, upah tenaga kerja turun 0,0006 persen, potensi penurunan jumlah tenaga kerja hanya 869 jiwa dan kenaikan jumlah penduduk miskin juga relatif terbatas dengan 0,04 persen. \"Ini yang relatif masih bisa diterima oleh kondisi makro ekonomi kita,\" katanya.Oleh karena itu, ketika sebelumnya pemerintah berencana untuk menaikkan tarif ojek online sebesar 30-45 persen, berbagai kalangan dengan keras mengkritisi karena dikhawatirkan bisa menyebabkan kenaikan inflasi yang imbasnya merembet ke semua bidang.\"Makanya ketika isunya akan naik 30-45 persen, itu kita kritis sekali. Kita tidak mau ini terlalu tinggi sehingga menyebabkan inflasi kita tinggi dan efek dominonya kemana-mana. Makanya kita minta hitung ulang karena terkait dengan dampak inflasi yang bisa saja terjadi,\" kata Nailul.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan kenaikan tarif ojek online sebesar 6-10 persen yang mulai berlaku Minggu ini. Penyesuaian tarif tersebut telah melalui kajian matang agar tidak terlalu mengurangi penumpang ojol meski tarif dinaikkan. (Ida/ANATARA)
PLTN Zaporizhzhia di Ukraina Berhenti Total untuk Mencegah Bencana Nuklir
London, FNN - Pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina, yang dikuasai pasukan Rusia, dihentikan secara penuh sebagai tindakan keselamatan, kata perusahaan negara Energoatom, Minggu.PLTN tersebut \"benar-benar berhenti\" setelah koneksi di unit pembangkit nomor 6 diputus dari jaringan listrik utama pada pukul 03.41 waktu setempat (07.41 WIB), kata Energoatom dalam pernyataannya. Persiapan pendinginan sedang dilakukan, menurut pernyataan itu.Pemerintah Ukraina pada Rabu (7/9) meminta penduduk di sekitar PLTN terbesar di Eropa itu untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas penembakan roket di sekitar pembangkit tersebut, yang memicu kekhawatiran pada bencana nuklir.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah menyerukan agar kawasan di sekitar PLTN itu dibebaskan dari keberadaan militer (demiliterisasi).Energoatom pada Sabtu (10/9) mengatakan pihaknya memulihkan kapasitas operasional jalur komunikasi ke sistem listrik, yang disebut mengalami kerusakan akibat serangan roket Rusia.Pemulihan itu memungkinkan PLTN tersebut mendapat setrum dari jaringan listrik Ukraina. \"Oleh karena itu, keputusan diambil untuk mematikan unit pembangkit No. 6 dan memindahkannya ke status paling aman: mati dalam keadaan dingin,\" kata Energoatom.Perusahaan itu mengatakan risiko kerusakan lebih lanjut di jaringan tersebut \"tetap tinggi\", yang akan membuat PLTN terpaksa \"ditenagai oleh generator diesel, yang durasinya dibatasi oleh sumber daya teknologi dan ketersediaan solar.\" (Ida/ANTARA/Reuters)
Peti Jenazah Ratu Elizabeth akan Dibawa Perlahan ke Edinburgh
Balmoral, FNN - Peti jenazah Ratu Elizabeth akan dibawa pelan-pelan dari kediamannya di wilayah pegunungan Scottish Highlands ke Edinburgh, Skotlandia, dengan menempuh perjalanan selama enam jam pada Minggu.Prosesi itu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berbaris di tepi jalan guna memberi penghormatan terakhir kepada sang ratu, yang baru saja mangkat setelah tujuh dekade menduduki takhta Kerajaan Inggris.Pada Minggu pukul 09.00 GMT (16.00 WIB), sebuah peti dari kayu ek yang berisi jenazah Elizabeth akan diletakkan ke dalam mobil jenazah yang dikawal enam penjaga. Peti itu sebelumnya ditempatkan di aula Kastil Balmoral dengan ditutupi kain bersimbol kerajaan Skotlandia dan karangan bunga di atasnya.Didampingi anak perempuan Elizabeth, Putri Anne, rombongan pengiring jenazah akan bergerak perlahan dari kastil yang jauh itu melalui kota-kota kecil dan desa-desa ke Edinburgh, tempat peti akan diletakkan di ruang takhta Istana Holyroodhouse.Ribuan orang berkumpul di istana-istana kerajaan dalam beberapa hari terakhir, sejak Elizabeth wafat pada Kamis (8/9), untuk meletakkan bunga dan memberi penghormatan.\"Saya tahu betapa dalam Anda, seluruh bangsa --dan saya pikir saya bisa mengatakan seluruh dunia-- bersimpati dengan saya dalam kehilangan besar yang kami derita ini,\" kata Raja Charles, putra Elizabeth, Sabtu (10/9).Charles berbicara dalam upacara yang memproklamasikan sebagai raja baru Inggris. \"Menjadi penghiburan terbesar bagi saya ketika mengetahui begitu banyak simpati yang diungkapkan bagi saudara-saudara saya dan bahwa kasih sayang dan dukungan luar biasa itu diberikan kepada seluruh keluarga kami saat kami mengalami kehilangan ini.\"Meski kematian Elizabeth tak sepenuhnya di luar dugaan --mengingat usianya, kesehatannya yang menurun, kematian Pangeran Philip, suami yang mendampinginya selama 73 tahun, pada tahun lalu-- kabar wafatnya sang ratu masih dirasa mengejutkan.\"Kami semua mengira beliau tak terkalahkan,\" kata sang cucu, Pangeran William, yang kini menjadi pewaris takhta, pada Sabtu ketika dia menemui masyarakat di Kastil Windsor.Upacara kenegaraan pemakaman Ratu Elizabeth akan dilangsungkan di Westminster Abbey, London, pada Senin (19/9), yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional di Inggris.Sebelum itu, peti jenazahnya akan diterbangkan ke London dan akan ada prosesi untuk membawa peti tersebut dari Istana Buckingham ke Westminster Hall, tempat jenazahnya akan disemayamkan selama empat hari. (Ida/ANTARA/Reuters)
Ragam Kuliner Khas Indonesia Dipromosikan KBRI Den Haag
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda, mempromosikan ragam kuliner khas Indonesia dalam Embassy Festival 2022 yang kembali digelar tanpa pembatasan jumlah pengunjung setelah ditiadakan akibat pandemi COVID-19.Festival itu digelar pada Sabtu (3/9) di kawasan Lange Voorhout yang terletak di pusat Kota Den Haag, menurut keterangan tertulis dari KBRI Den Haag, Minggu. Tenda-tenda karnaval aneka warna dan aroma masakan dari mancanegara mengundang puluhan ribu warga untuk memadati area festival.Sate ayam dan tempe mendoan diserbu pengunjung hingga antrean mengular di depan Paviliun Indonesia, menurut KBRI. Selain sate dan tempe, makanan khas Indonesia seperti rendang, kue pandan, martabak telor, nasi goreng dan mie goreng juga laris manis, kata KBRI.\"Sebagai orang yang sudah belasan tahun tinggal di Belanda, masakan Indonesia sudah sangat tidak asing, tapi ini pertama kalinya saya mencoba tempe mendoan. Makanan ini jelas akan masuk ke dalam menu favorit saya,\" kata seorang pengunjung Paviliun Indonesia asal Bulgaria.Di Creative Arena, tampilan tari kontemporer dinamis \"Wonderland Indonesia\" yang memadukan beragam tarian Nusantara oleh grup Edi de Danser disambut meriah dengan standing ovation para pengunjung yang memenuhi area panggung sore itu, tulis keterangan KBRI.\"Luar biasa, membuat kami menahan napas karena keindahan (gerakan tari)-nya. Budaya Indonesia dan pemandangan Indonesia sama-sama membuat saya selalu rindu untuk kembali mengunjungi Indonesia,\" kata Ammar, pengunjung asal Suriname yang hadir menyaksikan pertunjukan itu.Duta Besar RI untuk Belanda Mayerfas menyatakan partisipasi KBRI Den Haag pada festival itu merupakan salah satu upaya diplomasi melalui kuliner dan budaya Indonesia yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan setelah pembatasan COVID-19 di Belanda dicabut.“Embassy Festival kali ini menjadi spesial bagi banyak warga di Belanda. Sudah lama mereka menunggu untuk dapat merasakan kembali suasana hangat dan kemeriahan dari negara-negara sahabat di ajang festival ini. KBRI juga kembali hadir dalam festival ini sebagai pengobat rindu bagi para pengunjung yang sudah tak asing dengan makanan dan budaya Indonesia,\" kata Mayerfas.Indonesia bersama dengan empat perwakilan negara ASEAN lainnya di Belanda, yakni Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina, bekerja sama mendirikan ASEAN Village di Embassy Festival kali ini. Upaya itu dilakukan untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang ASEAN. (Ida/ANTARA)
Payung Hukum Implementasi Strategi Ekonomi Biru Disiapkan Pemerintah
Semarang, FNN - Pemerintah menyiapkan payung hukum terkait dengan rencana implementasi strategi ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada kegiatan di ruang laut guna mewujudkan laut yang sehat, aman, tangguh, serta produktif. \"Sekarang sedang dalam penyiapan payung hukum mudah-mudahan bisa segera selesai,\" kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono usai menyampaikan pengarahan pada Strategi Implementasi Ekonomi Biru di Bidang Perikanan, Semarang, Minggu. Setelah ada payung hukum, strategi ekonomi biru akan diujicobakan ke beberapa daerah sebelum diterapkan secara menyeluruh. \"Jadi, tidak langsung dijalankan secara masif tetapi trial dahulu. Kalau bagus, baru diterapkan. Maka, keberlanjutan ekosistem di laut akan berjalan baik, dan nelayan akan diuntungkan,\" ujarnya. Wahyu menegaskan bahwa strategi ekonomi biru merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada nelayan lokal tradisional. \"Sekarang ini kami mau berpihak pada mereka, butuh sesuatu apa yang bisa kami berikan, salah satunya menghidupkan pertumbuhan ekonomi di situ supaya nelayan bisa berkembang,\" katanya. Lima strategi ekonomi biru itu meliputi: pertama, memperluas wilayah konservasi dengan target 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi. Kedua, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan. Ketiga, Bulan Cinta Laut, dalam pelaksanaannya nelayan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di laut. Keempat, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut; Kelima, neraca sumber daya laut dijadikan alat untuk mengukur keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya laut. Selain itu, terdapat kebijakan budi daya yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tangkapan yang memiliki kontribusi signifikan di laut sehingga populasi ikan tetap terjaga dan melindungi jenis ikan tertentu untuk ditangkap. Rumput laut memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon dan menjadi bahan baku utama untuk industri-industri lain. (Sof/ANTARA)
Proteksi Sektor Rentan Serangan Teroris Dibahas oleh BNPT dan PBB
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Bidang Kontraterorisme (UNOCT) membahas proteksi sektor rentan serangan terorisme di New York, Amerika Serikat.\"BNPT terus memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga internasional,\" kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Menurut dia, awalnya agenda utama BNPT di Markas PBB ialah menghadiri acara Kongres PBB tentang korban terorisme. Pertemuan dengan UNOCT adalah kegiatan lanjutan.Pertemuan Boy Rafli dengan Wakil Sekretaris Jenderal UNOCT Vladimir Voronkov juga membahas rencana kunjungan UNOCT ke Indonesia pada tanggal 29 November hingga 2 Desember 2022.UNOCT akan mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan pemerintah Indonesia dalam cakupan Global Programme on Vulnerable Targets Protection di kementerian dan lembaga terkait di Tanah Air.\"BNPT menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan siap untuk mengoordinasikan pertemuan UNOCT dengan kementerian dan lembaga terkait,\" kata Boy RafliBNPT dan UNOCT juga bakal membahas perkembangan Bali Work Plan 2019—2025. Bali Work Plan merupakan upaya Indonesia bersama seluruh negara ASEAN dalam menggandeng badan-badan internasional untuk membicarakan persoalan keamanan yang mendasar berkaitan dengan violent extremism dan deradikalisasiUNOCT saat ini tengah menyiapkan sejumlah program yang bertujuan memperkuat implementasi Bali Work Plan 2019—2025, antara lain, terkait dengan penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi serta pengembangan kapasitas penanggulangan terorisme.Pada tanggal 10—12 Mei 2022, BNPT menghadiri pertemuan tingkat Asia di Thailand membahas program perlindungan event olahraga dari serangan ekstremismePada kesempatan tersebut Indonesia menyampaikan pengalaman serta praktik, baik dalam menangani ancaman terorisme, khususnya terkait dengan perhelatan olahraga, maupun peran duta damai dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.Sejauh ini, BNPT dan UNOCT juga telah terlibat dalam berbagai kerja sama strategis penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara.Beberapa program kerja sama yang telah berjalan dalam mendukung prioritas pemerintah terkait dengan terorisme, antara lain, perlindungan objek vital, pencegahan dan perlindungan pekerja migran di Asia Tenggara dari kerentanan ekstremisme berbasis kekerasan.Hal itu, termasuk upaya memperkuat implementasi Bali Work Plan 2019—2025 dalam mempromosikan pencegahan dan penanggulangan kejahatan ekstremisme (violent extremism) di lingkup regional serta dalam hal kerja sama teknis.\"BNPT juga terus memperkuat peluang kerja sama dengan UNOCT melalui kerangka South-South Cooperation yang jadi salah satu fokus UNOCT,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Proses Hukum Alvin Lim Bila Terbukti Memfitnah Polri
Jakarta, FNN - Pengamat Kepolisian Irjen Polisi (Purn.) Sisno Adiwinoto mengatakan pernyataan Alvin Lim yang diduga memfitnah dan menghina institusi Mabes Polri melalui tulisan atau video harus diproses hukum apabila terbukti ada unsur pidana atau pelanggaran.\"Polisi dan Kapolri saja dimaki-maki seperti itu, rasanya \'gemes\' dan \'ngenes\'. Polisi jangan menunggu termotivasi baru bergerak tapi segera bergerak,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Ia mengatakan kritik tidak mesti dengan caci-maki. Begitu pula menegakkan hukum tidak harus dengan melanggar hukum. Apalagi, polisi tidak antikritik karena sudah semestinya semua pihak demikian.Setiap polisi, papar dia, adalah pemimpin karena institusi Bhayangkara memiliki diskresi yang melekat pada dirinya sebagai insan Bhayangkara negara. Dalam rangka menerapkan dan mengendalikan diskresi tersebut, maka diperlukan jiwa dan semangat kepemimpinan yang kuat.Oleh karena itu, ia menunggu aparat kepolisian berani untuk menangkap Alvin Lim karena patut diduga melakukan pidana ujaran kebencian dengan caci maki atau penyebaran fitnah yang membuat citra negatif institusi Polri.Ketua Penasihat Ahli Kapolri tersebut menyarankan Polri segera membuat tim kerja untuk mempelajari unsur hukum dengan pemahaman sosiologi dan psikologinya terkait kasus dugaan ujaran kebencian tersebut.Menurutnya, perlu mempelajari kata-kata yang diucapkan oleh Alvin Lim, misalnya mengucapkan polisi dan bukan oknum polisi. Hal tersebut dinilainya reifikasi menyamaratakan oknum polisi menjadi semua anggota polisi.Bahkan, katanya, bila perlu libatkan ahli bahasa yang paham dengan masalah tersebut, khususnya tentang fallacy kekeliruan dalam konteks Alvin Lim telah melakukan kekeliruan dan kemungkinan sudah melanggar hukum pidana yang diatur KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Sof/ANTARA)
POPULER
