ALL CATEGORY
Mantan Dubes RI Yuddy Chrisnandi, Berikan Dukungan Solidaritas Pada Ukraina
Jakarta, FNN - Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut menghadirkan rasa simpati global, termasuk dari Indonesia. Mantan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI )untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandi menyampaikan rasa simpati terhadap situasi Ukraina. Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan dengan friends of Indonesia yang antara dihadiri oleh Volodymyr Pakhil dan Yuriy Kosenko, Direktur Ukrainian Initiative, serta beberapa perwakilan persahabatan Indonesia-Ukraina dari Donetsk dan Kramatorsk, di perpustakaan umum anak-anak Taras Shevchenko, di kota Kyiv, Ukraina, Senin, 26 September 2022. Bentuk simpati Yuddy disampaikan dengan cara memberikan buku karyanya berjudul, “Cintaku yang Kedua Berlabuh di Ukraina,” secara simbolis dalam pertemuan tersebut. Buku tersebut merupakan hasil karyanya selama menjadi Dubes RI untuk Ukraina pada 2017-2021. Sebagai bentuk rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang tulus dari salah satu wakil masyarakat Indonesia kepada firend of Indonesia di Ukrania, Yuddy juga menyumbangkan hasil penjualan buku karyanya itu. Oleh karena itu, Volodymyr Pakhil dan Yuriy Kosenko memberikan apresiasi mereka atas dukungan tulus dari mantan Dubes RI dan masyarakat Indonesia itu. (Rachmat).
Kasus Enembe Ini Kompleks, Perlu Leadership Yang Kuat untuk Menyelesaikannya
Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening memastikan bahwa kliennya siap untuk menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Kendati demikian, ia meminta agar Lukas diperiksa setelah sembuh dari sakit yang diderita saat ini. Dia pun menawarkan solusi agar tim medis KPK dapat mengecek langsung kondisi kliennya bersama dokter pribadi Lukas di Jayapura, Papua, sehingga semua pihak dapat saling memahami kondisi kesehatan Lukas yang sebenarnya. Menanggapi hal itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan pihak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menggelar pemeriksaan di Jayapura, Papua. Sebab, lembaga antikorupsi ini merupakan pihak yang memanggil Lukas untuk diperiksa di Jakarta. Gde Siriana, Direktur Eksekutif Indonesia Future Institute (INFUS) merasa prihatin atas kasus yang menimpa Gubernur Papua ini. Berikut petikan wawancara wartawan FNN Sri Widodo Soetardjowijono dengan Gde Siriana. Bagaimana Anda melihat persoalan Enembe yang menolak datang ke KPK? Begini, persoalan Enembe ini punyak banyak dimensi. Yaitu dimensi penyelenggaraan otonomi daerah, juga punya dimensi internasional terkait dengan isu kemerdekaan Papua. Bisa dijelaskan lebih detail dimensi itu? Dari dimensi penyelenggaraan otonomi daerah, banyak isu yang bisa dibahas. Misalnya bagaimana hubungan pusat dan daerah hari ini. Kita bisa lihat bagaimana hubungan yang tegang secara terbuka antara Mendagri Tito dan Gubernur Enembe. Tetapi sebelum-sebelumnya bagaimana. Misalnya Mendagri menurut Enembe menyodorkan nama untuk calon Wakil Gubernur Papua. Apakah itu proses yang wajar dalam otonomi daerah. Atau seharusnya soal calon kepala daerah tidak etis diusulkan Mendagri. Juga soal info dari MAKI bahwa Gubernur Enembe sering berpergian ke luar negeri. Nah, apakah ini baru ketahuan sekarang? Apa Kemendagri tidak punya pengawasan, koq tidak dari awal Gubernur ditegur karena sering tidak berada di wilayahnya. Juga isu pencucian uang oleh kepala daerah. Banyak Casino di negara-negara tertentu dipakai untuk money laundry hasil narkoba atau korupsi. Selain itu juga toko-toko branded di mal-mal premium, yang jika diamati sepi pengunjung terus tapi koq tetap survive? Nah dalam dimensi otonomi daerah ini diuji kewibawaan pusat dan KPK, berani gak nangkap Enembe di Papua, di wilayahnya. Tapi saya menduga, jika terjadi chaos saat penangkapan, artinya memang ada pihak yang ingin situasi chaos terjadi di Papua. Karena sebenarnya kan bisa KPK nangkap Enembe saat di Jakarta. Apakah ada isu Pemilu 2024? Sangat mungkin, karena kan itu berdekatan waktunya antara KPK menyatakan Enembe tersangka dengan pernyataan SBY akan turun gunung karena mensinyalir Pemilu 2024 akan berlangsung tidak Jurdil. Lalu soal dimensi internasionalnya? Enembe ini kan banyak pendukungnya. Kalau penangkapannya kemudian memunculkan deklarasi Papua Merdeka bagaimana? Kapan saja bisa dideklarasikan ketika situasi panas. Lalu deklarasi itu didukung negara-negara tetangga, akan jadi isu internasional. Apakah kita siap dengan kemampuan lobi internasional terkait isu Papua, atau kekuatan militer kita, jika kemudian juga ada kekuatan militer asing masuk ke Papua? Ini bukan situasi yang sama seperti operasi Mandala dan Seroja dulu. Kalau Papua bergolak karena deklarasi kemerdekaannya, ini pun dapat membangkitkan lagi GAM di Aceh. Dalam situasi global tidak menentu, sementara domestik nya ada isu kepemimpinan, itu sangat mungkin terjadi. Jadi isu Enembe ini sangat kompleks dan sensitif. Perlu ledership yang kuat dan cerdas untuk atasi.
Aparat Tak Mau Fasilitasi Audiensi Sebelum Jalan di Depan DPR Steril
Jakarta, FNN – Demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali digelar oleh elemen Petani, buruh, dan mahasiswa di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 27 September 2022. Tuntutan yang dibawa oleh para demonstran mulai dari menolak kenaikan harga BBM, menuntut kesejahteraan petani dan buruh, hingga pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam aksi hari ini, para demonstran sedianya menghadirkan perwakilan untuk temu diskusi dengan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. Adapun perwakilan massa aksi dari elemen petani diwakili oleh Dewi Sartika selaku Sekjend KPA dan Agustiana selaku Sekjend Serikat Petani Pasundan, serta Nining Elitos, Ketua Umum KASBI dan Juru Bicara GEBRAK. Namun, dalam upaya audiensi terjadi penolakan atau tidak difasilitasi oleh pihak aparat kepolisian sebelum jalan di depan DPR steril. Oleh sebab itu, terjadi penggiringan para massa aksi menuju pintu Timur DPR RI. (Rac)
Politik Identitas Jujur Vs Palsu
Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIKA musim politik mendekat akan banyak keanehan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Keanehan-keanehan itu terkadang menggelikan karena lucu. Tapi tidak jarang juga menjengkelkan karena buruk bahkan busuk. Seringkali juga keanehan-keanehan itu dibumbui oleh drama-drama lucu, khususnya di kalangan para pendukung. Satu di antara keanehan itu adalah apa yang disebut politik identitas dan drama tuding-menuding. Hal ini saya katakan aneh karena kerap menjadi isu yang samar, abu-abu, tidak jelas lagi membingungkan. Selain tidak jelas defenisinya, juga tidak jelas siapa dan kenapa seseorang dianggap bermain politik identitas. Yang paling membingungkan lagi biasanya yang paling getol menuduh orang lain bermain politik indentitas, justeru sadar atau tidak, terjatuh ke dalam perangkap yang sama. Ragam identitas menjadi simbol-simbol kegiatan politik demi meraup dukungan dari masyarakat. Politik Identitas Sejujurnya saya tidak terlalu paham apa defenisi dari politik identitas itu. Namun merujuk kepada dua kata itu, politik dan identitas, saya memahami bahwa yang dimaksud adalah ketika identitas pribadi/kelompok terpakai untuk meraih keuntungan politik. Anggaplah ketika seorang calon melakukan kampanye dengan menjual atau menampakkan identitas agama tertentu. Identitas itu sesungguhnya banyak. Tapi yang populer adalah suku, ras/etnis dan agama. Hal-hal ini menjadi identitas dasar bagi setiap orang dalam mendefenisikan dirinya. Idetitas itu seringkali justeru menjadi bagian alami dari seseorang. Jika identitas-identitas itu dikaitkan dengan perpolitikan, maka diakui atau tidak politik dan identitas tidak akan bisa terpisahkan. Di bawah alam sadar perpolitikan di Indonesia sejak lama telah memakai politik identitas. Bagaimana tidak, sejak dahulu faktor kesukuan atau etnis sering menjadi penentu kemenangan atau kekalahan seorang kandidat politik. Ambillah Jawa dan non Jawa misalnya. Selain itu sejak Kemerdekaan bangsa ini perpolitikan telah diwarnai dengan ragam identitas itu. Dan itu diterima normal dan berjalan secara alami saja. Dulu ada partai yang berbasis Islam, nasionalis, bahkan sosialis komunis. Partai berbasis Islam pun juga bahkan terpecah kepada identitas Islam traditional (NU) dan Islam modern (Masyumi). Semua itu berjalan secara alami dan menjadikan identitas masing-masing sebagai “engine” atau energi dalam melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan identitas masing-masing terjadi “fastabiqul khaerat” dalam mengambil bagian bagi pembangunan bangsa dan negara. Jika kita melihat pada semua partai politik saat ini, disadari atau tidak, juga mengikut pola yang sama. Masing-masing memiliki identitas yang bersifat partikukar. Identitas ini biasanya menjadi pertimbangan utama bagi pemilih atau pendukung untuk memilih atau mendukung. Bahkan, sebelum melihat kepada apa program-programnya. Di antara partai tersebut ada yang beridentitas nasionalis murni, ada yang nasionalis-religious, ada pula yang religius-agamis. Bahkan partai-partai yang berbasis agama juga punya identitas yang berbeda yang tidak perlu saya rincikan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa identitas dalam perpolitikan itu menjadi keniscayaan. Jangankan di negara-negara yang memang sangat peduli dengan identitas kelompok seperti Indonesia. Amerika saja perpolitikan masih diwarnai identitas masing-masing. Demokrat lebih dikenal dengan liberalism. Sementara Republican populer dengan identitas konservatisme. Dan, karenanya isu idenitas dalam perpolitikan jangan dibesarkan, apalagi dipolitisir dan dijadikan senjata untuk merusak karakter pihak atau kelompok lain. Biarkanlah masing-masing menggunakan identitasnya untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan besar bangsa dan negara. Identitas keislaman itu bisa menjadi dorongan bagi Umat Islam untuk ikut berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Ada nilai-nilai positif ke-Islaman yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Demikian tentunya Umat-Umat yang lain. Umat Kristiani pastinya memiliki identitas yang dapat menjadi motivasi dalam berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Saudara-Saudara kita di Bali dengan identitas Hindu-nya melakukan yang terbaik bagi kemajuan Bali dan negeri. Jujur Vs Palsu Yang memang seringkali menjadi masalah, bahkan menjengkelkan dan meresahkan adalah ketika identitas itu dijadikan tameng untuk memburu kepentingan sempit (kelompok) dan mengorbankan kepentingan luas (negara dan bangsa). Tapi yang lebih busuk dan menjengkelkan lagi ketika identitas-identitas itu dipergunakan secara tidak jujur dan tidak dengan kesungguhan. Tapi sekedar untuk tujuan sempit dan sesaat demi meraup dukungan masyarakat luas. Di musim politik seringkali ada pihak-pihak yang tidak pernah tampil dengan identitas keagaman tertentu, tiba-tiba berubah drastis. Jarang bahkan hampir tak pernah ke masjid tiba-tiba rajin berkunjung dari masjid ke masjid. Bahkan memakai jubah dan sorban sekalipun. Ada pula yang bukan saja memang tidak berjilbab. Tapi, rekaman jejaknya memperlihatkan sikap yang anti jilbab. Tiba-tiba di musim politik memakai jilbab, berkunjung ke rumah-rumah ibadah dan pesantren-pesantren. Bahkan lebih aneh lagi ketika non Muslim yang kemudian tanpa malu-malu mempertontonkan indentitas-identitas yang memang dikenal sebagai bagian dari identitas Islam. Memakai baju koko dan peci bahkan memaki baju jubah dan sorban berkunjung ke masjid-masjid dan pesantren. Syukurlah saya belum pernah mendapatkan ada kandidat politik Muslim yang memakai identitas Kristiani, salib misalnya. Walau di Amerika hal ini biasa. Hampir semua kandidat politik jika berkunjung ke synagogue Yahudi akan memakai kippah (songkok Yahudi). Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan politik identitas atau menampilkan identitas dalam politik bukan sesuatu yang negatif dan perlu dimasalahkan. Justeru bisa menjadi motivasi untuk melakukan yang maksimal dan terbaik bagi bangsa. Dengan catatan tentunya bahwa identitas partikular itu tidak menjadi alasan untuk membatasi diri pada kepentingan sempit kelompok. Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Hal ini negatif bahkan berbahaya karena dapat dilihat sebagai ketidak jujuran, bahkan penipuan. Karenanya hati-hati dengan para penipu politik! New York, 27 September 2022. (*)
Survei CSIS Tiba-tiba Unggulkan Anies: Isyarat Supaya Sprindik Segera Diterbitkan?
FAKTANYA, elektabilitas Anies Rasyid Baswedan yang kini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu memang tinggi, dan lebih unggul dibandingkan dengan nama-nama yang disebut-sebut sebagai Calon Presiden 2024. Tampaknya CSIS mengamati itu semua. “Itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu,” kata pengamat politik Rocky Gerung. Jadi, “Daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan saja supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies ini berbahaya, ya supaya Sprindik dikeluarin lebih cepat.” “Jadi, kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita musti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (27/9/2022). “Kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pastikan amplop. Tapi, kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis karena nggak ada di CSIS main amplop. Dia memainkan persepsi,” tegas Rocky Gerung. “Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu akseptabilitasnya sudah sampai ke daerah apa belum karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan atau ke kiri atau ke tengah. Dan, bagi CSIS saya kira tetap dianggap bahwa Anies itu akan didukung oleh politik kanan Islam, gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu bahwa Anies menang lawan dengan apapun kalau duel,” lanjujtnya. “Nah, itu sebetulnya, kalau kita baca terbalik, kalau begitu hati-hati dengan Anies, itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain banyak lagi tuh,” ungkap Rocky Gerung. Apa sebenarnya yang membuat CSIS mengunggulkan Anies? Berikut dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat. Kita ketemu di hari Selasa dan saya masih akan mengajak ngobrol Bung Rocky ini sekarang karena ada di kejauhan. Jadi lebih enak itu ngeliatnya Indonesia. Kalau berita di Tokyo itu pemerintah Tokyo, pemerintah Jepang, menaikkan anggaran pertahanannya menjadi dua persen dari GDP, yang bisa dianggap berbahaya karena dulu waktu selesai Perang Dunia ke-2, Jepang ditekan oleh Amerika Serikat supaya tidak boleh anggaran militernya itu melampaui satu persen dari GDP. Sekarang dia doubelin itu dengan alasan ada ancaman China dan Korea Utara. Tetapi itu juga akan menyebabkan kompetisi menaikkan anggaran di negara-negara yang lain. Selalu begitu prinsipnya. Si vis pacem, para bellum, Belanda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Karena itu anggaran militer bertambah. Jadi, Asia Tenggara Asia Pasifik akan bertambah lagi berlomba membeli senjata. Tapi Indonesia itu ada dalam problem yang lain, yaitu membeli survei karena berupaya untuk menaikkan elektabilitas itu. Ganjar Pranowo pasti juga sudah lakukan itu dan Puan Maharani juga lakukan. Anies nggak mungkin karena Anies juga nggak tahu dia nggak punya uang. Jadi nggak mungkin dia. Nah, itu yang menarik kalau tiba-tiba survei Anies itu naik di beberapa lembaga survei, itu memang riil sebetulnya itu. Justru itu yang saya mau tanyakan pada Anda karena ini khususnya yang menarik adalah survei yang baru saja dipublikasikan oleh CSIS. Kita tentu tahu di belakang CSIS itu siapa dan apa kepentingan CSIS kita juga tahu. Tapi ketika dia kemudian mempublikasikan hasil sebuah survei yang menyatakan bahwa ketika head to head itu Anies menang lawan Ganjar dan juga lawan Prabowo, saya jadi bertanya-tanya apa yang terjadi sesungguhnya ini. Kan selama ini kita selalu skeptis kalau melihat soal hasil lembaga survei kan. Ya, akhirnya yang kita bahas bukan Anies, yang kita bahas CSIS, karena orang tahu ini ada sebuah brain trust sebuah think tank yang punya afiliasi dengan think tank yang sama, mungkin di Amerika, di negara-negara yang sifatnya sekuler tuh. Yang kita tahu juga di situ berkumpul konglomerat yang punya kepentingan sejak orde baru itu ditampung di CSIS. Itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu. Jadi, daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan saja supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies berbahaya ini supaya Sprindik dikeluarin lebih cepat. Kira-kira begitu. Jadi, kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita musti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS. Lain lagi kalau cara melihat. Kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pastikan amplop. Tetapi kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis karena nggak ada di CSIS main amplop. Dia memainkan persepsi. Itu bedanya antara CSIS dengan lembaga yang lain. Jadi, kita boleh berhitung bahwa memang ditemukan survei Anies itu tinggi dan itu CSIS pasti benar. Yang lain kalau ada yang lain bilang Anies rendah itu pasti salah. Karena itu pasti lawannya yang bayar kan. Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu akseptabilitasnya sudah sampai ke daerah apa belum karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan atau ke kiri atau ke tengah. Dan bagi CSIS saya kira tetap dianggap bahwa Anies itu akan didukung oleh politik kanan Islam, gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu bahwa Anies menang lawan dengan apapun kalau duel. Nah, itu sebetulnya kalau kita baca terbalik, kalau begitu hati-hati dengan Anies, itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain banyak lagi tuh. Mungkin nggak dapat tiket atau ditolak oleh beberapa partai politik. Macam-macamlah. Tapi, saya anggap bahwa membaca CSIS harus membaca dua dimensi itu, dimensi elektabilitasnya dan dimensi ideologisnya. Kira-kira itu. Dan sebenarnya sejak awal kita tahu soal itu dengan gencarnya diwacanakan kembali soal politik identitas dan sebagainya, kita tahu siapa yang sebenarnya disasar tentunya. Betul. Kan ini berkaitan dengan isu politik identitas yang masih berkembang terus kan. Dan, bagi publik atau bagi peneliti atau pengamat politik yang cerdik, dia harus membaca juga dengan cerdik survei CSIS. Saya menduga bahwa itu sengaja diucapkan bukan saja dia dinaikkan, tapi sengaja diucapkan bahwa Anies potensial untuk menang dan itu diajukan untuk siapa? Tentu untuk Pak Jokowi. Jadi orang melihat atau CSIS bahkan mau lihat reaksi Pak Jokowi apa. Kan kalau rasional Pak Jokowi akan bilang ya sudah kalau begitu Anies saja yang saya pilih. Nah, kalau itu terjadi tentu akan ada komplain dari Pak Prabowo karena Pak Prabowo merasa dia yang membantu presiden, kenapa dia nggak dapat restu dari presiden. Kenapa pindah ke Anies? Jadi, ini adalah sesuatu yang disodorkan untuk jadi complicated nanti dan dalam kekalutan itu presiden terpaksa musti memutuskan. Ganjar kalau begitu nggak perlu didukung lagi dong. Kan begitu. Padahal, sebetulnya kecenderungan CSIS harusnya pada Ganjar. Itu intinya. Kita masih meraba-raba sebetulnya, ini arahnya apa research CSIS. Saya tetap konsisten menganggap itu dalam upaya untuk mencegah Anies justru. Gitu ya. Jadi semacam teori Ballon. Digelembungkan untuk dikempeskan. Iya, begitu. Kan tetap ada kecemasan. Kita lihat konsistensinya Pak Jokowi mengatakan silakan Anies maju, Ganjar maju. Tapi Pak Jokowi nggak ingin Anies maju dan itu pertanda bahwa CSIS terpaksa membaca pikiran Pak Jokowi. Karena dia baca pikiran Pak Jokowi maka dilakukan reverse psikologi. Itu kalau psikologi kita sebut psikologi terbalik. Sesuatu yang menggembirakan untuk oposisi tentu berbahaya bagi kekuasaan. Karena itu, harus dipercepat upaya untuk menjegal Anies. Kan kita sebenarnya tidak punya preferensi terhadap siapapun juga, begitu. Preferensi kita adalah bahwa rakyat diberikan pilihan sebanyak mungkin dan pilihan-pilihan itu adalah tentu saja pilihan-pilihan orang yang memang secara kualitas yang Anda sebut sebagai moralitas, akhlak, etikabilitas, intelektualitas, kapabilitas, dan kemudian baru soal elektabilitas. Tapi tetap saja sekarang dengan kita bicara soal lembaga survei, itu kita pasti terjebak soal yang tadi, yang soal elektabilitas tadi. Ya, itu masalahnya di kita itu, seolah-olah hasil lembaga survei itu akan disodorkan ke KPU. Kan kira-kira begitu. Jadi bahayanya juga Pak Jokowi tetap menyimpan ambisi. Itu susahnya kan. Jadi seolah-olah ya sudah tunggu dulu sinyal Pak Jokowi ke siapa? Kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan ya udah silakan terakhir diputuskan sendiri, ngapain Pak Jokowi masih mondar-mandir dari satu musra ke musra yang lain. Kan besok dia akan datang juga ke musyawarah rakyat yang dibuat di Makassar itu. Jadi, yang panas sekarang di Makassar dan itu musyawarah kedua. Lalu ada musyawarah keliling Indonesia. Dari awal Pak Jokowi tahu bahwa dia sedang dielu-elukan atau ingin dielu-elukan oleh satu kelompok. Nah, kita menganggap kalau sinyal itu tetap musyawarah rakyat, itu artinya Anies akan dijegal. Kan nggak mungkin Anies tiba-tiba masuk ke musyawarah rakyat lalu jadi nomor satu. Kalau terjadi, itu juga semacam jebakan Batman sebetulnya. Lain kalau kita lihat bahwa beberapa relawan merasa bahwa sudahlah kalau Ganjar nggak bisa tinggal milih Anies atau Prabowo. Dan, terlihat kan kita ingin kalau Ganjar nggak bisa maju suara Ganjar pergi ke mana tuh? Tentu nggak bakal pergi ke Anies. Jadi, pasti ke Prabowo yang akan nampung limpahan itu. Ok. Jadi, sekarang ini kita memang tidak tentu saja karena media juga sudah membombardir publik dengan hasil-hasil lembaga survei, saya kira ini pasti cukup besar pengaruhnya terhadap publik. Apalagi mereka yang tidak cukup kritis melihat hasil lembaga survei. Tapi kita penting untuk terus mengingatkan itu bahwa kalau tadi kita tidak ada urusannya dengan seorang Anies tapi kita membaca apa kepentingannya CSIS gitu. Bagaimana kita musti memandu publik untuk menghadapi Pemilu atau Pilpres 2024. Saya kira publik nggak perlu dipandu lagi karena publik merasa bahwa memang yang rasional itu ya cuman Anies. Jadi, walaupun digede-gedein, misalnya, tiba-tiba kalau kita lihat misalnya nanti dua minggu lagi ada survei tentang elektabilitas Ibu Puan. Kan nggak mungkin Ibu Puan itu elektabilitasnya tiba-tiba melampaui Anies. Publik merasa ya kok bohongnya gede banget. Tapi, lembaga survei kan sudah digaji untuk menggelembungkan tokoh-tokoh itu, termasuk Puan. Saya kira itu. Jadi nanti orang bilang bahwa itu fitnah, bukan. Saya melihat record dari awal kelakuan dari lembaga-lembaga survei ini. Yang bisa dipercaya hasil survei CSIS dan itu menunjukkan, metodologinya benar. Siapa yang mau nyogok CSIS. Dia sendiri punya duit kok. Nah kalau nggak punya duit ngapain dia main-main dengan elektabilitas yang memang dipalsukan. Nggak ada urusan dengan dia tuh. Satu-satunya urusan dengan CSIS adalah mengikuti Anies itu mau ke mana arah ideologisnya tuh. Sampai sekarang pasti CSIS menganggap Anies akan diasuh oleh politik kanan alias politik muslim. Jadi dengan mudah sebetulnya kita petakan bahwa ya semua ini akan berantakan juga karena yang satu bergelimpangan duit yang satu fobia ideologi. Kan begitu. Nah, fobia ideologi ini yang sebetulnya lebih bagus kita perhatikan tuh. Dan satu waktu, kalau misalnya Anies sudah masuk 40% itu lalu riil. Siapa lagi yang mau terima duit untuk mengalahkan, seluruh akan diikuti riil kalkulasinya tuh. Nah, itu yang akan nanti memaksa Pak Jokowi untuk secara pragmatis mungkin oh kalau begitu Anies aja. Nah, kalau Anies yang terpilih oleh Pak Jokowi, relawan-relawan Ganjar itu tidak akan mendengarkan pilihan dari Pak Jokowi itu karena mereka sendiri menganggap nggak akan ke Anies. Lalu datang ke Prabowo. Nah, itu juga jadi lucu nanti. Akhirnya, Jokowers ini datanya ke Prabowo juga. Kita lihat saja itu kegelian-kegelian semacam itu. (Sof/sws)
Peringati Hari Tani Nasional: Mahasiswa, Petani, dan Buruh Gelar Demo di DPR
Jakarta, FNN – BEM SI beserta Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi demo pada hari ini (27/09/2022) di depan gedung DPR, Jakarta Pusat. Yuza Augusti, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI mengatakan aksi ini adalah rangka untuk memperingati Hari Tani Nasional dengan tema “Seruan Aksi Nasional III BBM Melejit, Petani Menjerit”. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, ada sekitar 2.000 massa yang hadir di demo ini berdasarkan surat pemberitahuan. “Kita lihat estimasi massa yang hadir dan pokoknya kita bisa manfaatkan halaman gedung DPR, untuk dijadikan tempat penyampaian pendapat,” ujar Komarudin. Ada 4.400 personel polisi yang ditugaskan untuk mengawal aksi hari ini. Dikabarkan, ada beberapa titik di Jakarta Pusat akan dijadikan tempat untuk menyampaikan pendapat. “Hari ini ada di beberapa titik juga, makanya disiapkan 4.400 personel,” jelas Komarudin. Komarudin mengharapkan demo hari ini akan berjalan kondusif, sehingga tidak mengganggu lalu lintas di depan gedung DPR. Menurut pengamatan FNN, mahasiswa belum hadir saat berita ini ditulis. Sementara itu, massa buruh dan petani sudah memenuhi depan gedung DPR. Tuntutan yang disampaikan pada demo kali ini berjumlah 5. Dari penolakan kenaikan BBM hingga kesejahteraan petani dan buruh. (Fer)
Selama 9 Bulan Guru PPPK Tak Dapat Gaji, LaNyalla Ingatkan Pemda
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyesalkan tindakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang abai terhadap nasib guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurutnya, gaji adalah hal yang paling mendasar dan sangat diharapkan. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi dana transfer dari pusat, sudah dikhususkan untuk pos tersebut. “Pemerintah daerah jangan sampai lalai. Gaji merupakan hak lanjutan dari guru PPPK yang seharusnya mendapat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Sehingga mereka berhak dibayar. Dan hal itu adalah bentuk penghargaan terhadap para guru PPPK tersebut,\" ujar LaNyalla yang sedang berada di Surabaya, Selasa (27/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta hak para guru PPPK untuk mendapat SPMT dan kemudian gaji yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan agar diselesaikan. “Sangat disayangkan ada sekian banyak pejabat di sana mengapa tidak ada yang peduli nasib mereka, sehingga mereka harus mengadu ke pihak luar,\" tukas dia lagi. Dikatakan oleh LaNyalla, fakta tersebut sangat kontradiktif dengan tujuan pendidikan nasional yang digalakkan pemerintah. “Jika seperti itu saja masih terjadi, bagaimana pendidikan kita mau maju, bagaimana SDM kita menjadi unggul dan bagaimana masa depan bangsa ini?” tanya LaNyalla. Ia juga minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan Kota Bandar Lampung. Karena menurut Komisi X DPR RI, Kemenkeu sudah mentransfer DAU sebesar Rp 43 miliar, di mana sebesar Rp 38 miliar bisa digunakan untuk membayarkan gaji dari Januari hingga Desember. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @hotmanparisofficial dan kemudian viral, puluhan guru PPPK Bandar Lampung mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny, Senin (26/9/2022). Mereka meminta bantuan agar gaji mereka dibayarkan. Setidaknya, terdapat 1.166 guru honorer yang diterima PPPK pada bulan Oktober dan Desember tahun 2021 hingga saat ini belum menerima SPMT (surat pernyataan melaksanakan tugas), sebagai dasar penggajian. (mth/*)
Jahatkah Jokowi?
Oleh : M Rizal Fadillah BEREDAR video kader Demokrat Andi Arief yang menjelaskan adanya suara Istana yang menginginkan hanya dua pasang Calon Presiden yang bersaing di Pilpres 2024. Ia mempertegas pidato SBY soal siap turun gunung melihat perkembangan politik yang dinilainya tidak sehat. Rekayasa dalam mensukseskan Presiden/Wapres pilihan Jokowi dan Oligarki. Ungkapan Andi Arief lebih jelas untuk tiga substansi. Pertama, Jokowi menghendaki hanya ada dua pasang Calon Presiden/Wapres. Kedua, Anies calon potensial akan dipenjarakan. Ketiga, Jokowi dinilai jahat. Keberadaan hanya dua pasangan yang bertarung tentu rekayaya agar siapapun terpilih yang menang adalah Jokowi dan Oligarki. Taruhlah itu pasangan Prabowo-Puan melawan Ganjar-Erik Thohir. Maka habislah Demokrasi dibantai Oligarki. Apalagi jika pasangan itu Prabowo-Jokowi melawan Puan dengan wakil siapapun. Prabowo sekarang bukan Prabowo kemarin, Prabowo kini telah menjadi mainan Oligarki. Prabowo yang mendewakan Jokowi. Lihat pidato di Muktamar Persis Bandung. Kalimat bagai peluru yang ditembakan penuh dengan puja-puji yang menyebalkan. Saat menyebut Anies Baswedan, Andi Arief menyatakan suara Istana miring kepada Anies. Bahkan peluang kecil untuk maju sebagai Capres karena ia akan dipenjarakan. Begitu juga dengan tokoh-tokoh KIB yang diancam untuk dipenjarakan. Lalu Arief bertanya, jahat bukan? Ya tentu Jokowi jahat jika dua hal ia lakukan. Pertama, merekayasa hanya ada dua pasang Capres/Cawapres itu artinya mencederai Demokrasi dan menguatkan Oligarki bahkan Otokrasi. Presiden yang melanggar Konstitusi. Kedua, mengancam atau membungkam rivalitas sampai mengkriminalisasi adalah kejahatan tidak termaafkan. Menghalalkan segala cara khas pemerintahan Komunis. Istana harus segera melakukan klarifikasi secara jujur dan faktual agar apa yang dikemukakan oleh kader Demokrat Andi Arief tidak menjadi bola liar atau benar adanya. Andi Arief sendiri mengklarifikasi ucapannya konon itu untuk internal Partai Demokrat. Media mengkonfirmasi kepada Partai tetapi tidak mendapat jawaban. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk tentu rakyat pun tidak boleh tinggal diam, melainkan harus semakin gencar melakukan koreksi. Meluruskan arah perjalanan para penyelenggara negara. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik Jokowi, partai politik, taipan, atau keluarga. Perlu dicegah agar Indonesia tidak menjadi negara family atau kroni yang semakin tenggelam di pusaran Oligarki.
BPIP Harus Bisa Menjelaskan Negara Ini Masih Berideologi Pancasila Atau Tidak
Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BUDAYAWAN Sujiwo Tejo mengkritisi tudingan radikal yang selalu dikaitkan dengan Pancasila. Menurutnya, Pancasila sekarang ini tidak ada. “Pancasila itu gak ada. Yang ada itu gambar Garuda Pancasila. Teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila itu gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang tidak ada?” kata Sujiwo dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (5/11/2022). Pernyataan Sujiwo Tejo memang benar, Pancasila sudah tidak ada, mengapa? Sebab, Pancasila sebagai dasar negara yang ada di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 kemudian oleh Bapak dan ibu pendiri negeri ini diuraikan di dalam batang tubuh UUD 1945 telah diamandemen dan diganti dengan UUD 2002 yang tidak mengacu pada pembukaan UUD 1945. Bukti bahwa Pancasila tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara Indonesia adalah: 1. Sistem kolektivisme MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia telah diganti. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR. 2. Sistem MPR diganti dengan sistem Presidensil yang basisnya individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, maka kekuasaan dipertarungkan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan maka lahir mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah, maka dengan demokrasi mayoritas ada oposisi, dan ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Jadi jelas sistem ini menghabisi Pancasila, tidak ada lagi Permusyawaratan perwakilan, tidak ada lagi nilai \"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sila ke-4 dikhianati diganti dengan banyak-banyakan suara. 3. Tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia, sila ke-3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. Menurut Arief Budiman, mantan Ketua KPU, total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit ketika Pilpres 2019 lalu. Jadi, di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jadi, dalam sistem presidensil itu tidak mengenal Kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa melayang nyawanya yang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya, misterius. 4. Pemilu pada 2024 dianggarkan dengan anggaran Rp 110 triliun, jelas bukan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemilu membutuhkan biaya yang besar, maka lahirlah cukong-cukong atau bandar-bandar pemilu yang kemudian menjadi kristalisasi lahir Oligarki. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Maka ketika terpilih lahirlah peraturan atau konsensi untuk kemudahan para cukong menggarong kekayaan Ibu Pertiwi. Jadi, korupsi kebijakan itulah yang mengkhianati bangsanya dan korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bertentangan dengan sila ke-1 Pancasila. Dengan keadaan saat ini seharusnya ada lembaga yang bertangungjawab pada ideologi Pancasila, yaitu BPIP yang dibayar mahal, harus mampu memberikan kajian keadaan bangsa Indonesia saat ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Apakah Pancasila itu masih ada? Artinya apakah Pancasila itu masih menjadi dasar negara Indonesia? Apakah Ideologi Pancasila itu masih ada? Apakah dengan Sistem demokrasi liberal itu sesuai dengan Pancasila? Apakah dengan sistem Presidensil itu mengganti Visi Misi negara dengan Visi Misi Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, Apakah negara ini masih mempunyai Tujuan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia? Dengan menjalankan ekonomi super kapitalis seperti ini apa sesuai dengan Pancasila? Jadi, semua ini tanggungjawab BPIP yang dibayar mahal, kita tidak pernah mendengar pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, apakah negara ini masih berdasarkan Pancasila atau tidak. Apakah Pancasila masih ada atau tidak, paling tidak harus mampu menjawab pertanyaan Sujiwo Tejo. Harusnya BPIP bisa menjelaskan sistem negara berideologi Pancasila dengan negara yang berideologi Liberalisme Kapitalisme hasil amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 itu banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak pada 2002 itu telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme. Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berimplikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensil yang dasarnya Individualisme Liberalisme Kapitalisme. BPIP perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensil berideologi Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila. Kalau BPIP sebagai lembaga yang melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak mampu menjelaskan sistem negara berdasarkan Pancasila harus malu pimpinannya seorang Profesor dan Ketua Penasehatnya anaknya Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, apa tidak malu? Dibayar ratusan juta hanya diam tidak melakukan tugasnya. Sistem MPR basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili DPR. Sedang golongan Fungsional diwakili utusan Golongan-golongan dan utusan daerah. Tugasnya merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR, dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya, apalagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipinpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil Hikma, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah. Sebab musyawarah bukan kalah-menang, bukan pertaruhan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras Triliunan rupiah, tidak ada pengerahan masa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan masa yang tidak perlu, sebab yang dipertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban yang sampai hampir 894 petugas KPPS meninggal tidak jelas juntrungan. Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Maka rakyat harus cerdas dan mampu mengoreksi negeri ini dan membangun kesadaran untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli. (*)
Mahfud Akan Mereformasi Hukum Peradilan Berantas Mafia Hukum
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan mencari formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim agung Sudrajat Dimyati oleh KPK. \"Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia,\" kata Mahfud dalam akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd yang dipantau, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, Presiden Jokowi kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen. \"Presiden sangat prihatin dengan peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan hakim agung Sudrajat Dimyati. Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Dia menjelaskan, pemerintah sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri seperti menindak pelaku kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, Kementerian, dan lainnya. \"Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. KPK juga berkinerja lumayan. Tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di Mahkamah Agung (MA),\" ucap Mahfud menegaskan. Menurut dia, ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar. \"Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sementara mereka yudikatif,\" ujarnya. \"Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajat Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan,\" tuturnya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan segera berkoordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum Indonesia. \"Presiden sangat serius tentang ini,\" tegas Mahfud. (Ida/ANTARA)
POPULER
