ALL CATEGORY
Digitalisasi Pemilu Menuju Pesta Rakyat yang Demokratis
Tanjungpinang, FNN - Pemanfaatan teknologi dalam pemilu bukan sebuah halusinasi. Penggunaan teknologi dalam proses pesta demokrasi, yang kemudian dikenal dengan istilah digitalisasi pemilu, merupakan harapan yang dapat diwujudkan.Pada era digitalisasi, penggunaan teknologi pada masa pemilu merupakan keniscayaan. Karena, digitalisasi pemilu diyakini mampu memberi kemudahan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Penggunaan perangkat digital dalam pemilu juga menciptakan efisiensi, baik dari aspek anggaran maupun sumber daya manusia.Energi yang dikeluarkan penyelenggara pemilu sudah tidak terlalu besar dibanding pemilu dengan sistem konvensional.Penggunaan teknologi dalam pemilu juga mampu menghadirkan pemilu yang transparan dan mencegah terjadi pelanggaran pemilu akibat kelalaian maupun keterbatasan pengawasan. Teknologi akan mempermudah penyelenggaraan tahapan pemilu dan memperkuat pengawasan pemilu, meski jumlah petugas yang terbatas.Menyadari bahwa pemilu sebagai akar demokrasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, berbagai negara pun mulai mencobanya. Dari hasil penelitian International Idea tahun 2019 terhadap 106 negara, diperoleh kesimpulan bahwa digitalisasi pemilu merupakan langkah tepat untuk melahirkan pemimpin dari pesta demokrasi yang demokratis, transparan, jujur, dan adil.India dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 miliar orang, misalnya, menggunakan e-voting dalam pemilu berskala nasional maupun lokal. Filipina, yang berada dalam satu kawasan (ASEAN) dengan Indonesia, Brazil, Estonia, Kazakhstan, Norwegia, Nepal, Rusia, Pakistan, Amerika, dan Belgia juga memanfaatkan teknologi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.Meski demikian, penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan tahapan pemilu masih ditemukan kelemahan, seperti masalah keamanan sistem yang dibangun sehingga berimbas pada kepercayaan pemilih. Padahal, kepercayaan masyarakat pemilih merupakan bagian terpenting dalam pemilu. Krisis kepercayaan terhadap pemilu merupakan benih konflik yang potensial membesar.Tidak semua negara berhasil menggunakan teknologi pemilu. Bahkan dua negara maju, seperti Belanda dan Jerman kembali menyelenggarakan pemilu secara konvensional setelah gagal menggunakan sistem digitalisasi.Dari keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu dengan memanfaatkan teknologi itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Perhatian itu sebagai bentuk evaluasi terhadap kelemahan dalam sistem digitalisasi pemilu untuk kemudian ditingkatkan. Mengembalikan sistem digital pemilu menjadi konvensional juga bukan jawaban kebutuhan kepemiluan, melainkan menurunkan derajat harapan masyarakat.Perkembangan teknologi dari masa ke masa tidak terlepas dari peran dunia pendidikan, terutama kampus. Kampus harus mampu melahirkan dosen dan mahasiswa yang memiliki kualifikasi mengembangkan teknologi untuk berbagai sektor strategis, salah satunya pemilu.Pemilu di IndonesiaSetahun berjalan era reformasi, Indonesia ternyata sudah berupaya menggunakan teknologi pemilu, meski tidak menyeluruh. Tepatnya tahun 1999, sejarah teknologi kepemiluan dimulai setelah pemerintah menyadari digitalisasi pemilu akan mempermudah KPU dan jajarannya menyelenggarakan tahapan pemilu.Digitalisasi pemilu juga dinilai mampu melahirkan pemimpin dari proses pemilihan yang berkualitas, transparan, dan profesional.Dalam catatan sejarah kepemiluan di Indonesia, digitalisasi pemilu tidak dilaksanakan dalam seluruh tahapan, melainkan pada proses pendaftaran partai politik peserta, pengelolaan logistik pemilu, rekapitulasi pemilu, registrasi pemilih, pendaftaran calon, kampanye, dan laporan dana kampanye.Dalam hal ini, rekapitulasi suara hasil pemilu bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya berperan sebagai alat bantu. Padahal teknologi rekapitulasi suara yang kemudian disebut sebagai e-recap dalam Sistem Penghitungan (Situng) dibangun untuk mempermudah proses rekapitulasi suara dari hasil penghitungan konvensional di tempat pemungutan suara (TPS).Kesalahan dalam input data pemilih di TPS menyebabkan kesalahan rekapitulasi suara atau sebaliknya. Namun KPU RI menyadari Situng memberikan kemudahan bagi jajarannya, mulai di tingkat kelurahan hingga provinsi dalam proses rekapitulasi suara.Berkaca dari pengalaman dalam proses digitalisasi Pemilu 2019, misalnya, penggunaan teknologi pada tahapan yang penting dan strategis sebaiknya dilaksanakan pada Pemilu 2024. e-voting merupakan salah satu tahapan yang penting sebagai penyeimbang e-recap.Sistem pemungutan suara secara digital atau elektronik merupakan gagasan strategis yang menjawab kebutuhan publik saat ini.Penyelenggara pemilu dan pemerintah harus mampu membangun kepercayaan publik dalam pemilu dengan melahirkan sistem yang mudah, transparan, dan berkualitas. Sistem itu juga sebagai bagian terpenting melahirkan kepercayaan peserta pemilu yang sudah terkuras energinya berkompetisi dalam pemilu.e-voting mampu mengurangi beban kerja petugas, meningkatkan kualitas pemilihan, dan menghemat anggaran. Namun, hasilnya dipengaruhi pada sistem yang dibangun sehingga memang wajib memperhatikan aspek keamanan dan keandalan sistem digital yang digunakan.Kemudahan dalam proses pemungutan suara juga menjawab kebutuhan publik pada masa pandemi COVID-19. Protokol kesehatan masih harus dilaksanakan untuk mencegah penularan COVID-19. E-voting mengharuskan pemilih dan petugas tidak berinteraksi. Pemilih juga tidak perlu mencoblos surat suara, melainkan cukup menentukan pilihan melalui sistem atau aplikasi khusus yang telah disiapkan secara digital.e-voting juga tidak membutuhkan bilik suara, gembok, meja, dan peranti fisik lainnya di TPS. Kemudian penggunaan e-voting juga mengurangi jumlah petugas di TPS, PPS, dan PPK, termasuk petugas keamanan dan pengawas pemilu di lokasi itu.Dari uraian tersebut dapat diprediksi sekitar 60 persen anggaran negara yang dialokasikan untuk anggota badan ad hock dan lainnya pada pemilu, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.Contohnya, pada Pilkada Kepri 2020, KPU Kepri mendapatkan dana hibah sebesar Rp98 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk membayar honor anggota badan ad hock, seperti KPPS, PPS, dan PPK.Tahun politikWarsa 2024 menjadi tahun politik yang paling sibuk. Bagaimana tidak, pemungutan suara yang dijadwalkan serentak di 514 kabupaten dan kota pada 14 Februari 2024, itu merupakan sejarah baru bagi Indonesia. Bagaimana tidak, beberapa bulan setelah pemilu atau tepatnya 27 November 2024 Indonesia kembali menyelenggarakan pilkada serentak di 34 provinsi.Seluruh pihak tentu tidak menginginkan peristiwa suram pada Pemilu 2019 kembali menimpa penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan catatan KPU, kala itu sebanyak 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit saat melaksanakan tugas.Jalan tengah untuk mengurangi beban kepada penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah membangun sistem dengan memanfaatkan teknologi. Petugas yang kelelahan dalam menyelenggarakan pemilu secara konvensional sebaiknya menjadi isu yang dibahas saat ini untuk memulai peradaban baru dalam proses kepemiluan yang canggih namun bisa dilakukan sederhana berkat dukungan teknologi.Petugas yang kelelahan mengerjakan tugas-tugas kepemiluan akan mempengaruhi kinerjanya, misalnya, keliru menginput perolehan suara salah satu peserta pemilu. Kesalahan penginputan perolehan suara, yang kemudian menyebabkan kesalahan dalam rekapitulasi suara, berpotensi menimbulkan permasalahan lainnya akibat ketidakpercayaan publik.Karena itu, e-voting dan e-recap merupakan dua tahapan yang perlu diperhatikan, tidak hanya sebatas alat bantu, melainkan sebagai salah satu alat ukur keberhasilan dalam pemilu. (Sof/ANTARA)
Elite Politik Harus Lebih Dewasa dalam Berdialektika
Jakarta, FNN - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengajak para elite politik lebih matang dan dewasa dalam berdialektika karena pernyataan mereka bisa memengaruhi sikap masyarakat. \"Pasti berpengaruh ke bawah, tinggal kuat atau tidaknya, ini jadi tidak produktif di masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak kritis bisa saja menelan yang elite politik katakan. Saya berharap elite politik berdialektika dengan kematangan dan kedewasaan agar masyarakat mendapat pencerahan,\" kata Emrus dihubungi di Jakarta Rabu. Emrus merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). AHY, kata dia, menyampaikan kebanyakan proyek infrastruktur dibangun di era SBY menjadi Presiden dan Presiden Joko Widodo tinggal meresmikan, sedangkan SBY menyebut Pemilu Presiden 2024 diatur hanya diikuti dua pasangan calon. Menurut Emrus, ada upaya memanipulasi persepsi publik, seolah SBY lebih hebat. Padahal, kata Emrus, setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan kekurangan. Emrus menegaskan kejujuran dalam berkomunikasi itu penting agar masyarakat yang menerima pesan bisa tercerahkan. \"Menurut saya, pola komunikasi politik AHY tidak dewasa, ini \'framing\' hanya untuk menguntungkan SBY dan dirinya. Seharusnya AHY menyatakan ini pembangunan di era SBY kemudian dilanjutkan Jokowi. Kemudian dia mengakui mana proyek pembangunan era Jokowi,\" kata Emrus. Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan pernyataan SBY mengenai kemungkinan Pilpres 2024 sedang diskenariokan diikuti dua pasangan calon tentu perlu diverifikasi lebih lanjut oleh Partai Demokrat. \"Bisa saja Demokrat konfirmasi ke Partai NasDem, kenapa beberapa bulan belakangan ini Demokrat dan NasDem terlibat dalam proses komunikasi intensif bagi penjajakan koalisi sehingga komunikasi politik di antara kedua partai tersebut tentu sangat baik saat ini,\" kata Bawono. (Sof/ANTARA)
Gde Siriana: Dewan Kolonel Tetap Tak Akan Dongkrak Elektabilitas Puan
Baru-baru ini mencuat \'Dewan Kolonel\', sebuah tim yang dibentuk oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR loyalis Puan Maharani. Pencetusnya adalah Johan Budi Sapto, mantan Jubir KPK. Anggotanya ada 12 orang dan sudah dilaporkan ke Puan Maharani. Gde Siriana Yusuf, analis politik dan Direktur Eksekutif INFUS memberikan pandangan terkait Dewan Kolonel PDIP tersebut kepada wartawan FNN Sri Widodo Soetardjowijono. Petikannya: Apa pandangan Anda terkait PDIP bentuk Dewan Kolonel? Kalau dari nama saya gak paham kenapa namanya Dewan Kolonel. Kenapa gak dikasih nama Dewan Kombes?. Tapi kalau lihat misi dan tugas-tugasnya, sepertinya ini menjadi Brand Ambassador nya Puan Maharani jelang Pilpres 2024. Apakah PDIP sudah bulat mencalonkan Puan Maharani sebagai Capres 2024? Saya lihat ini Dewan Kolonel ini sebagai indikasi adanya kristalisasi di tubuh PDIP terutama loyalis Megawati untuk mengusung Puan. Apalagi setelah dalam 1-2 bulan terakhir relawan Ganjar Pranowo tidak banyak melakukan aktivitas dukungan di berbagai daerah. Juga Ganjar Pranowo tidak banyak bersuara soal Pilpres 2024. Juga perlu dilihat hasil pertemuan Puan Maharani dan Prabowo beberapa waktu lalu, seperti apa deal yang sebenarnya. Barangkali mereka sepakat sebagai pasangan calon. Hanya kan gak jelas juga, siapa capresnya siapa cawapresnya. Nah, mungkin saja ada catatan dari kesepakatan itu untuk perlu mendongkrak lagi elektabilitas Puan yang menurut beberapa survei masih relatif rendah dibandingkan calon-calon lain. Jadi Dewan Kolonel ini sebagai inisiatif untuk dongkrak elektabilitas lagi. Soal ini mengkonfirmasi Puan maju sebagai Capres saya kira belum ya. Kan biasanya PDIP last minute baru putusin Capres. Masih perlu lihat-lihat calon-calon Capres lawannya siapa aja. Tapi setidaknya dengan adanya brand ambassador Puan Maharani yg namanya Dewan Kolonel ini dapat dilakukan survei lagi untuk mengetahui sejauh mana elektabilitas Puan mampu dinaikkan lagi dan bagaimana pengaruhnya terhadap elektabilitas partai. Jika setelah ada brand ambassador pun elektabilitas Puan tetap gak ngangkat signifikan, juga berdampak buruk pada elektabilitas partai, saya kira Megawati akan jalankan plan B nya. Mengapa Hasto membantah keberadaan Dewan Kolonel ini? Seperti saya bilang tadi, ini kan inisiatif loyalis Puan saja. Ada yang tidak sabar mendesak Megawati umumkan segera Puan jadi Capres. Tapi kan Megawati juga mengukur terus. Di kalangan akar rumput, apakah Puan benar-benar mewakili trah Soekarno? Atau ada yang lain yang lebih diterima, misalnya Prananda. Perlu dicatat bahwa sekian puluh tahun Megawati mampu pimpin PDIP artinya dia punya keistimewaan. Dan saya pikir Megawati punya rencana yang terbaik untuk PDIP. Tidak selalu harus mengikuti kemauan anak jika itu akan merugikan partai yang puluhan tahun dia besarkan. (*)
PMKI DEsak Pimpinan MPR Segera Berhentikan Fadel Muhammad
Jakarta, FNN - Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) mendesak pimpinan MPR segera mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sebab, sejak 5 September 2022 ia tidak lagi menduduki jabatan tersebut setelah dimosi tidak percaya pada Kamis, 18 Agustus 2022. Desakan tersebut disampaikan PMKI dalam sebuah diskusi bertema, \" Quo Vadis Indonesia, di Tepi Jurang dan Kebangkrutan,\" di Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Desakan tersebut disampaikan salah satu tokoh PMKI, Syahganda Nainggolan. PMKI merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan sejumlah aktivis lintas angkatan. Organisasi gerakan moral tersebut didirikan tahun 2021 yang lalu. Dalam diskusi tersebut, sejumlah aktivis yang ikut menjadi pembicara antara lain Rocky Gerung, Muhammad Said Didu, Ahmad Yani, Lieus Sungkarisma, Habil Marati dan Arif Minardi. Tamsil Linrung yang menjadi Wakil Ketua MPR terpilih menggantikan Fadel juga hadir dan menyampaikan pandangannya atas kondisi bangsa sekarang. Menurut Syahganda, Rapim MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada Senin, 19 September 2022 memutuskan mengirimkan surat kepada DPD yang intinya menunda pelantikan Tamsil Linrung dengan alasan supaya tidak ada masalah hukum setelah pelantikan. Padahal, pergantian dari Fadel ke Tamsil jelas sesuai undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPD RI. Surat pimpinan MPR tersebut jelas terlihat mempertimbangkan semua masukan dari seorang Fadel Muhammad dan pengacaranya. Pimpinan MPR malah mengabaikan surat DPD yang merupakan suara forum tertinggi lembaga negara ini, yaitu melalui penghitungan suara terbuka pada rapat paripurna. Lebih mengherankan lagi, Fadel yang seharusnya tidak menjabat lagi masih diundang menghadiri Rapim MPR pada Senin, 19 September 2022, dan ikut memutuskan hasilnya. \"MPR yang seharusnya mempertimbangkan keputusan DPD yang dilakukan secara kelembagaan melalui sidang/rapat paripurna, malah bertindak seolah-olah sebagai pengacara Fadel Muhammad,\" demikian bunyi pernyataan pers PMKI itu. PMKI mendesak Ketua MPR, Bambang Soesatyo beserta seluruh pimpinan lembaga negara tersebut agar segera mengagendakan pelantikan Tamsil Linrung. Hal itu guna mengisi kekosongan jabatan Waka MPR dari unsur DPD. MPR harus menghormati keputusan DPD, supaya jangan sampai terjadi sengketa anrar lembaga negara. Keputusan DPD tidak dapat dibatalkan oleh MPR sebagai sesama lembaga negara. \"MPR bertugas menindaklanjuti dengan melantik Wakil Ketua MPR, Tamsil Linrung, hasil keputusan DPD. Tidak boleh menunda (pelantikan) dan mempertanyakan kembali hasil keputusan rapat paripurna DPD itu,\" ujar Sjahganda Nainggolan. (Habil).
Rocky Gerung: Judi 303 Terungkap, Bukti Nyata Kekacauan di Tubuh Pori
Jakarta, FNN – Perkembangan kasus Ferdy Sambo yang berawal dari pembunuhan berencana secara perlahan membongkar permasalahan kompleks yang terjadi di dalam internal kepolisian yang melibatkan banyak petinggi Polri maupun petinggi negara. Dalam perbincangannya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menyoroti hal tersebut melalui video yang berjudul \"Mabes Judi Online Hanya 200 M dari Mabes Polri. Sambo Bisa Bebas!\" yang diunggah pada Selasa, 20 September 2022 melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official. \"Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis, dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut, karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu,\" ujar Rocky pada Hersubeno. Penyelidikan kasus ini berhasil mengungkap perjudian 303 yang juga didalangi oleh Ferdy Sambo. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kekacauan dalam tubuh Polri setelah terkuaknya kasus ini. \"Dan kita akhirnya lihat pat-gulipat, sogok-menyogok, ancam-mengancam, terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai-mengintai jabatan pasti terjadi,\" tambah Rocky. Pengamat politik tersebut juga menyebutkan adanya kemungkinan kasus Sambo dapat membatalkan agenda strategis nasional, seperti Pemilu dan G20, disertai dengan keadaan ekonomi yang sedang memburuk hingga aparat kepolisian yang belum berhasil membenahi institusi. Baru-baru ini, pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengungkapkan bahwa ayah dari kliennya mengaku merasa lelah dan pasrah memperjuangkan keadilan atas anaknya yang tak kunjung selesai. Namun, Kamaruddin tetap bersikap optimis membela kebenaran. Sebagai bangsa yang cerdas, Rocky berpesan kepada masyarakat untuk mengawal kasus Sambo dengan menetapkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah. Selain itu. publik juga harus mengontrol variabel politik yang akan masuk. “Tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, the presumption of innocence. Tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak, kita mesti kontrol juga variabel politik yang pasti akan masuk untuk cari bagian karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti,” Rocky menjelaskan untuk menumbuhkan bangsa yang sehat, pelaku yang menghalangi demokrasi, mempunyai kaitan dengan uang politik yang haram seperti perjudian 303 tidak boleh ikut dalam Pemilu 2024. Hal ini merupakan kesepakatan moral yang perlu dikawal oleh publik. \"Jadi, betul kita kawal terus, tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabuhi, tapi mata moral itu akan berlanjut,\" ujar Rocky. (Ida, oct)
Rocky Gerung: Kasus Sambo Mengungkap Kerapuhan Institusi
Jakarta, FNN – Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan kasus Sambo mengubah cara berpikir bangsa dan sebagai kunci dalam mengungkap kerapuhan institusi yang terjadi di Indonesia. Rocky bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief memulai pembahasan mereka mengenai perkembangan intelektual bangsa melalui video yang berjudul \"Mabes Judi Online Hanya 200 M dari Mabes Polri. Sambo Bisa Bebas!\" dipublikasikan melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (20/09/22). Wafatnya Azyumardi Azra turut meninggalkan duka mendalam kepada jajaran pers serta seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai seorang intelektual, kita tidak hanya kehilangan sosok tokoh Ketua Dewan Pers tersebut, melainkan juga dengan isi pikirannya, kata Rocky. Membahas soal intelektual, Rocky mengatakan bahwa intelektual bangsa ditentukan oleh tutur independen dalam berpikir. Menurutnya, banyak pikiran masyarakat yang tidak independen, sehingga disewa oleh negara serta aparat. \"Kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang bertutur independen dalam berpikir. Banyak orang yang punya pikiran tapi tidak independen. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat,\" ucap Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official dengan video yang dirilis pada Selasa, 20 September 2022. Berbagai kasus mulai dari perekonomian yang sedang memburuk hingga isu politik di antara institusi negara tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Indonesia membutuhkan kekuatan pikiran sehingga kritis dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Rocky mengaitkannya dengan kasus Sambo. Pengamat politik tersebut berpendapat bahwa peristiwa Sambo mengubah cara berpikir tentang bangsa. Pikiran rakyat tidak lagi dibatasi oleh kelompok maupun keyakinan tertentu. \"Peristiwa Pak Sambo ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi,\" ujar Rocky. Dengan pemikiran kritis masyarakat yang independen, kasus Sambo dapat terkuak dan mengungkap adanya kerapuhan institusi negara. “Kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” kata Rocky. (Ida, oct)
Kolektor Berburu Koin dan Uang Kertas Langka Bergambar Ratu Elizabeth
Ottawa, FNN - Kematian Ratu Inggris Elizabeth telah mendorong para kolektor untuk bersaing mendapatkan koin dan uang kertas langka bergambar dirinya. Para pedagang koin mengatakan permintaan uang kertas dan koin langka telah meningkat drastis sejak sang ratu wafat di Skotlandia pada 8 September.Salah satu yang diburu kolektor adalah uang kertas Kanada pecahan 20 dolar sebelum Perang Dunia Kedua yang menampilkan gambar Elizabeth ketika masih anak-anak. Selain itu, ada koin 50 sen Australia yang diterbitkan khusus untuk merayakan 70 tahun kekuasaannya (Platinum Jubilee).Permintaan berdatangan, baik dari kolektor musiman maupun pemula yang ingin mengenang kematian penguasa Inggris yang memerintah paling lama itu. Wajah Elizabeth tergambar pada 33 mata uang, paling banyak sedunia, menurut Buku Rekor Dunia Guinness. \"Ada lonjakan yang luar biasa pada permintaan,\" kata Peter Hutchison, spesialis koin bersejarah di Hattons of London, yang mengaku sedang membalas permintaan dari tempat-tempat yang jauh seperti Australia.Yang paling banyak dicari adalah koin seri terbatas yang dijual kepada kolektor tangan pertama. Harganya terus meningkat ketika kolektor koin musiman berusaha melengkapi koleksinya dan bersaing dengan pemula untuk mendapatkannya, kata Hutchinson.\"Saya kira ada peningkatan lebih besar sekarang ketika lebih banyak orang masuk ke pasar dan berusaha mendapatkannya,\" katanya, seraya menunjuk pada uang kertas Kanada keluaran 1954 yang dijuluki \"Devil\'s Head\".Uang kertas itu bergambar Ratu Elizabeth yang sebagian rambutnya seakan menampilkan wajah iblis yang sedang menyeringai. \"Hanya perlu menarik cukup banyak orang di eBay untuk menaikkan harganya,\" kata dia.Di Australia, pakar koin Joel Kandiah mengunggah video di TikTok pekan ini yang mengatakan bahwa nilai koin Purple Coronation (Penobatan Ungu) telah meroket dari 2 dolar menjadi 180 dolar Australia (Rp1,8 juta).Sean Isaacs, pemilik Alliance Coin & Banknote di Almonte, Ontario, sedang mempersiapkan lelang bulan ini untuk penjualan sejumlah barang langka bertema kerajaan, termasuk uang kertas Kanada nominal 20 dolar keluaran 1935 yang menampilkan Putri Elizabeth saat berusia 8 tahun. \"Ini salah satu dari 10 uang kertas abad ke-20 yang paling banyak diburu, jadi saya tertarik untuk melihat kegairahan terhadap uang-uang itu,\" kata dia.Uang-uang kertas yang akan dilelang oleh Isaacs nilainya mulai dari 300 dolar hingga \"sekian ribu\" dolar Kanada per lembar, tergantung kondisinya. Selembar uang kertas Prancis yang langka dan tanpa cacat bisa terjual 18.000 dolar sampai 22.000 dolar Kanada (sekitar Rp247 juta), kata dia.Minat terhadap malam lelang itu tinggi, kata Isaacs. Dalam sebuah lelang daring, uang kertas 20 dolar bergambar Elizabeth terbitan 1935 sedang dilelang pada harga 2.100 dolar Kanada dan akan ditutup 10 hari lagi.Isaacs memperkirakan adanya minat yang sangat besar terhadap koin apa pun terkait sang ratu. Dia juga mengaku bersemangat untuk melihat koin pertama bergambar Raja Charles. \"Akan ada momen penting lain untuk mengoleksi,\" katanya.Namun, masih perlu waktu cukup lama sebelum koin dan uang kertas bergambar Raja Charles sampai ke tangan masyarakat, khususnya di luar Inggris. Semua bank sentral di Kanada, Australia dan Selandia Baru mengatakan uang kertas bergambar Ratu Elizabeth masih akan berlaku bertahun-tahun ke depan.Percetakan uang Kanada mengatakan pihaknya akan terus membuat koin bertahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan publik. Koin baru di Australia pada saatnya akan menampilkan Raja Charles, meskipun tidak dalam waktu dekat, menurut Royal Australian Mint. \"Menurut sejarah, koin-koin bergambar penguasa baru kerajaan dirilis kira-kira 12 bulan setelah penobatan,\" kata percetakan uang Australia itu.Hingga kini, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk penobatan Raja Charles. (Ida/ANTARA/Reuters)
Kenaikan BBM Memicu Inflasi RI 2022 Akan Mencapai 4,6 Persen
Jakarta, FNN - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia memproyeksikan inflasi Indonesia tahun ini akan berada di level 4,6 persen atau naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,6 persen akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).“Terjadi kenaikan harga BBM pada September. Hal ini akan menyebabkan lonjakan tingkat harga pada September, Oktober dan November sehingga inflasi setahun penuh akan menjadi sekitar 4,6 persen,” kata Ekonom Senior ADB Henry Ma dalam acara Asian Development Outlook 2022 Update on Indonesia di Jakarta, Rabu.Henry mengingatkan inflasi masih akan tinggi sampai semester I-2023 yang diperkirakan mencapai 5,5 persen sampai 6 persen akibat kenaikan harga komoditas dan BBM ini.Tak hanya karena kenaikan harga BBM dan komoditas, inflasi tinggi sepanjang semester I tahun depan juga diakibatkan oleh basis inflasi yang rendah pada periode sama tahun sebelumnya.Menurutnya, perkembangan inflasi Indonesia sepanjang semester I-2022 masih cukup moderat dan rendah sehingga ini menjadi base year effect terhadap inflasi pada semester I tahun berikutnya.Meski demikian, Henry mengatakan inflasi akan kembali melandai pada semester II-2023 di kisaran 3,8 persen sehingga sepanjang tahun depan inflasi diperkirakan sebesar 5,1 persen.“Inflasi diperkirakan rata-rata 5,1 persen pada 2023 yang naik dari proyeksi sebelumnya 3 persen,” tegas Henry. (Ida/ANTARA)
Listrik 450 VA Subsidi Dipastikan Tidak Dihapus
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menepis isu kenaikan tarif listrik bersubsidi dan penghapusan golongan 450 Volt Ampere (VA) ke 900 VA.\"BUMN tidak pernah punya rencana untuk menaikkan tarif listrik dengan menghilangkan pelanggan 450 VA dan mengubahnya menjadi 900 VA,\" kata Erick yang dikutip dari akun Instagram @erickthohir di Jakarta, Rabu.Hal itu disampaikan Erick sebagai bentuk penegasan apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah terus berupaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang masih bergejolak. \"Sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden tadi pagi, kami dari Kementerian BUMN belum ada rencana menaikkan,\" ucap Erick.Sementara itu, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Agus Sutanto mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik bersubsidi dan penghapusan golongan 450 Volt Ampere (VA) ke 900 VA. \"Sebab secara faktual masih banyak masyarakat yang hanya butuh 450 VA, bahkan kurang,\" ujarnya.Dia mengatakan, jika memang akan membatasi subsidi dan tepat sasaran, maka paling tepat adalah membatasi pemakaian. Dia mencontohkan seperti 60 kWh per bulan untuk kelompok rentan, jika lebih 60 kWh, maka dikenakan tarif non subsidi.Menurutnya, jika konsep subsidi listrik bersifat gelondongan berdasar golongan VA-nya, memang berpotensi besar salah sasaran. \"Pekerjaan rumah pemerintah adalah memetakan kelompok masyarakat yang harus naik ke 900VA dan kelompok masyarakat yang tetap bertahan di 450VA. Jadi, listrik golongan 450 VA tetap dibutuhkan,\" jelasnya.Saat ini, kata dia, YLKI tidak sepakat penghapusan golongan pelanggan 450 VA. YLKI mendorong pembatasan pemakaian kWh per bulan, misalnya maksimal 60 kWh untuk golongan 450VA.Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak akan menghapus pelanggan listrik berdaya 450 volt, ia menyatakan golongan pelanggan berdaya 450 VA tetap ada dan tidak ada perubahan \"Tidak ada. Subsidi 450 tetap dan tidak ada penghapusan 450 ke 900,\" kata Jokowi menegaskan. (Ida/ANTARA)
Indonesia dan Belanda Membahas Pentingnya Penerapan Keadilan Restortif
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Reclasseering Netherland membahas pentingnya penerapan keadilan restoratif (\"restorative justice\").\"Belanda adalah negara yang telah berhasil dengan konsisten menerapkan pendekatan keadilan restoratif,\" kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham Heni Yuwono di Jakarta, Rabu.Hal tersebut disampaikan pada rangkaian kegiatan Indonesia Netherlands Legal Update (INLU) 2022 di Jakarta. Heni mengatakan Belanda memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan keadilan restoratif melalui berbagai mekanisme, salah satunya penjatuhan sanksi alternatif.Penerapan keadilan restoratif untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman bukan semata-mata untuk menghentikan perkara, namun lebih kepada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga, dan masyarakat, paparnya.Praktik-praktik dan pelaksanaan pidana alternatif yang beragam di Belanda, termasuk pelibatan masyarakat hingga koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum dinilai patut dijadikan contoh oleh Indonesia, katanya. \"Saya yakin Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengadopsinya,\" kata Heni.Apalagi, ujar dia, pada dasarnya cikal bakal hukum di Indonesia dengan Belanda memiliki kemiripan. Ditambah lagi, konsep keadilan restoratif pada dasarnya sudah ada dalam jati diri bangsa Indonesia. Hal itu tercermin dalam semangat kekeluargaan, gotong royong, kearifan lokal, dan adat istiadat yang dimiliki.Ia berharap melalui diskusi panel yang diselenggarakan kedua belah pihak dapat mencari poin penting terkait penjatuhan pidana alternatif dan pidana percobaan dalam kerangka penerapan keadilan restoratif.Selain itu, baik Indonesia maupun Belanda bisa menemukan formulasi bagaimana seorang pelanggar hukum tidak mesti harus selalu dikirim ke lembaga pemasyarakatan namun tetap membangun pertanggungjawaban pelaku serta pemenuhan kepentingan korban.Dia berharap lahir berbagai rekomendasi pengembangan bagi kedua negara, khususnya rekomendasi tentang penerapan keadilan restoratif untuk penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini prosesnya masih dibahas di tataran legislatif. (Ida/ANTARA)
POPULER
