ALL CATEGORY
OJK Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan untuk Berantas Pinjol Ilegal
Jakarta, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi terus berupaya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal dengan membuka Warung Waspada Pinjol yang melayani konsultasi dan sosialisasi terkait pinjol ilegal.“Hari ini kita buka Warung Waspada Pinjol untuk menampung semua keluhan-keluhan masyarakat, terutama di Jakarta yang terkait dengan pinjol ilegal,” Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing saat membuka Warung Waspada Pinjol di Jakarta, Jumat.Tongam menyampaikan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pinjol ilegal bisa langsung mendatangi Warung Waspada Pinjol yang berlokasi di The Gade Coffee and Gold Kebun Sirih, Jakarta Pusat, setiap Jumat pada minggu II dan IV pukul 09.00-11.00 WIB.“Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pinjol ilegal, di sini kami hadir bersama teman-teman dari Bareskrim untuk menampung pengaduan dan harapan kami semua ini akan masuk proses hukum apabila dibuktikan dengan adanya teror, intimidasi, atau perilaku tidak menyenangkan yang diterima masyarakat,” ujarnya.Selain di Jakarta, terdapat 45 Tim Kerja SWI Daerah yang merupakan wadah koordinasi 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.Tongam berharap sarana pengaduan pinjol dalam bentuk Warung Waspada Pinjol dapat diikuti oleh seluruh Satgas Daerah agar dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan.Sebagai upaya pencegahan, ia pun menegaskan SWI bersama dengan Kominfo melakukan siber patrol harian untuk membasmi entitas yang diduga melalukan pinjol ilegal. Selain juga melakukan edukasi lewat transportasi umum seperti memasang iklan layanan masyarakat di KRL.“Yang paling utama adalah bagaimana agar masyarakat tidak meminjam dari pinjol ilegal, jangan mengakses pinjol ilegal,” tegasnya.Adapun hingga Agustus 2022 SWI telah menghentikan 426 entitas pinjol ilegal, termasuk juga 5 gadai ilegal dan 71 investasi ilegal.SWI mencatat jumlah pinjol ilegal semakin menurun sejak 2019 yang berjumlah 1.493 pinjol ilegal, lalu pada 2020 sebanyak 1.026 pinjol ilegal yang dihentikan, serta pada 2021 sebanyak 811 pinjol ilegal. (Ida/ANTARA)
Pelimpahan Kembali Berkas Perkara Ferdy Sambo dan Kawan-kawan Diterima Kejagung
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J dengan lima tersangka salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum. Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung Agnes Triani mengatakan pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut pada Rabu (14/9) lalu. \"Betul pada hari Rabu pukul 11.30 WIB, kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka FS dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya,\" kata Agnes dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma\'ruf dan Putri Candrawathi. Menurut Agnes, sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas (P-19) dari jaksa ke penyidik Polri. \"Dari hasil koordinasi kami sebelum petunjuk tertulis, sebagian sudah dipenuhi oleh penyidik. Lalu berkas masuk, kami sedang teliti,\" katanya. Ia mengatakan berkas yang telah masuk dan diterima JPU kembali diteliti apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa oleh penyidik. \"Apabila petunjuk kami sudah dipenuhi kami akan nyatakan lengkap. Apabila belum dipenuhi kami akan segera berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk yang belum terpenuhi,\" kata Agnes. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap I tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma\'ruf pada Jumat (19/8). Setelah diteliti selama 14 hari, jaksa penuntut umum menyatakan berkas belum lengkap (P-18) dan dikembalikan dengan petunjuk jaksa (P-19) pada Kamis (1/9). Sementara itu, Jampidum Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Putri Candrawathi pada Senin (29/8) lalu, dan berkas dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik pada Kamis (8/9). Kini berkas perkara kelima tersangka telah dilimpahkan kembali oleh penyidik ke jaksa penuntut umum pada Rabu (14/9) kemarin. Selanjutnya penyidik menunggu jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau (P-21). Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan jika berkas selesai diteliti dan dinyatakan lengkap atau P-21 maka dilanjutkan dengan tahap II, yakni pelimpahan berkas perkara disertakan dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti. \"Kalau sudah dikembalikan lagi dari penyidik ke JPU, diteliti kembali kemudian kalau dinyatakan lengkap maka P-21 yang diikuti dengan tahap dua penyerahan barang bukti dan tersangka perkara,\" kata Ketut. Dalam perkara ini kelima tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. (Ida/ANTARA)
Ada dugaan Korupsi Kabupaten Subang, KPK Harus Turun Tangan
Jakarta, FNN – Center for Budget Analysis (CBA), meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Subang. “Dugaan kasus korupsi ini terkait 2 proyek Dana Alokasi Khusus Pemerintah pusat kepada Kabupaten Subang tahun anggaran 2022 senilai Rp 24,1 miliar,” ungkap Direktur CBA Uchok Sky Khadafi. Terdapat 2 proyek bermasalah yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Subang dan di bawah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Proyek tersebut adalah: Pertama, proyek peningkatan jalan pagaden-balingbing (DAK Reguler) dengan pagu anggaran Rp 14,7 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. Kedua, proyek peningkatan Jalan Sukahaji-Blanakan (DAK Penugasan) dengan pagu anggaran Rp 9,3 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. “Kedua proyek di atas yang dikerjakan tahun anggaran 2022 diduga kuat adanya permainan,” lanjut Uchok Sky Khadafi. Modusnya berupa pengaturan pemenang melalui persyaratan-persyaratan tender yang tidak dimilik perusahaan lain, Seperti persyaratan tender pada dukungan batcingplant dan dukungan quary. Akibat dari kongkalikong oknum pejabat Pemkab Subang dengan swasta, terdapat potensi kerugian negara sedikitnya Rp 1, 6 miliar. Hal ini disebabkan nilai proyek yang ditetapkan tidak sesuai standar harga pasar dan proses lelang diduga dijalankan dengan tidak sehat. Selain itu, Dugaan permainan proyek pada Pemkab Subang telah dilaporkan masyarakat Subang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, namun sayangnya belum ada tindak lanjut. Oleh karena itu CBA meminta KPK untuk turun tangan menuntaskan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Subang. “Panggil dan periksa pihak-pihak terkait dalam dua proyek DAK Kabupaten Subang,” tegas Uchok Sky Khadafi. Yakni Kabag UKPBJ Kabupaten Subang Iwan Kurniawan, Ade Riswanto, S.T selaku Kasie Perencanaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, serta H Ruhimat selaku Bupati Kabupaten Subang dan Kuasa Anggaran. (mth/*)
Sepuluh Peta Jalan Menyelamatkan Masa Depan Indonesia
Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sebenarnya kita telah melakukan pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa ini. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila SEJAK digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 Negara Bangsa Indonesia seperti buih-buih di lautan yang diombang-ambingkan keadaan dunia, tidak lagi punya kekuatan untuk bisa tegak, apalagi mandiri runtuhnya jati diri sebagai bangsa yang merdeka. Yang dikatakan Amandemen UUD 1945 ternyata bukan hanya merubah pasal-demi pasal, tetapi justru memporakporandakan bangunan ke-Indonesia-an, menghacurkan jati diri bangsa yang telah dibangun tahap demi tahap, menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa semua itu bisa hancur, sebab amandemen tidak hanya merontokkan lembaga kedaulatan rakyat tertinggi yang disebut MPR, tetapi sekaligus yang dirontokkan adalah aliran pemikiran tentang ke-Indonesia-an, menghilangkan sejarah, menghilangkan Visi Misi Negara Indonesia diganti dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati dan Walikota, sama artinya Mengganti tujuan berbangsa dan bernegara “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menghilangkan Bangsa Indonesia asli, dan mengganti Pancasila dengan Ultra Liberal. Ketika ada yang jualan Trisakti, saya tertawa. Sebab, logika otak saya tidak bisa nyambung bagaimana mungkin Trisakti dengan dasar negara Ultra Liberal seperti sekarang ini, tentulah itu hanya sebuah bualan saja, bagi yang nggak ngerti menyamakannya dengan Trisakti-nya Soekarno. Trisakti tidak mungkin dijalankan di atas sistem Liberalisme dan Kapitalisme seperti sekarang ini, sebab Trisakti itu juga bagian dari antitesis Liberalisme, Kapitalisme, dan Imperialisme. Harus diingat, bahwa Trisakti itu harus dipenuhi ketiga-tiganya, tidak bisa dipretel-preteli. Tidak ada kedaulatan dalam politik dan kepribadian dalam kebudayaan, bila tidak berdikari dalam ekonomi, dan sebaliknya! Seluruh minat kita, seluruh jerih-payah kita harus kita abdikan kepada pelaksanaan seluruh Trisakti, yang benar-benar sakti itu. Ya, Berdaulat dalam politik! Apa yang lebih luhur daripada ini, Saudara-saudara? Lebih dari setengah abad lamanya bangsa Indonesia berjoang, membanting-tulang dan mencucurkan peluh, untuk kedaulatan politik itu. Sekarang kedaulatan politik itu sudah di tangan kita. Kita tidak bisa didikte oleh siapapun lagi, kita tidak menggantungkan diri kepada siapa-siapa lagi, kita tidak mengemis-ngemis! Kedaulatan politik ini harus kita junjung bersama-sama, harus kita tegakkan beramai-ramai. Nation-building dan character-building harus diteruskan sehebat-hebatnya, demi memperkuat kedaulatan poIitik itu. Kerukunan nasional sekarang ini – kerukunan antara berbagai agama dan berbagai sukubangsa, termasuk suku-suku keturunan asing – kerukunan nasional yang bebas sama sekali dari diskriminasi atau rasialisme macam apapun, harus kita bina dengan kecintaan seperti kita membina kesehatan tubuh kita sendiri. Jangan justru sebaliknya kedaulatan kita serahkan pada Oligarki dan kita hanya sebagai jongos-nya oligarki yang melayani keinginan oligarki untuk mengeruk kekayaan ibu Pertiwi. Hal yang demikian itu harus dihentikan kedaulatan rakyat harus ditegakkan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Berdikari dalam ekonomi! Apa yang lebih kokoh daripada ini, Saudara-saudara? Seperti kukatakan di depan MPRS tempohari, kita harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah di tangan kita dan menggunakannya semaksimal-maksimalnya. Pepatah lama “ayam mati dalam lumbung” harus kita akhiri, sekali dan buat selama-lamanya. Kita memiliki segala syarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah sandang-pangan kita. Yang terjadi hari ini setelah 77 tahun merdeka justru kita terjajah dengan Neo Kapitalisme Neo Imperalisme, kita dijajah lagi 72% wilayah tanah kita dikuasai Aseng dan Asing. Segala kekayaan ibu Pertiwi dikeruk dan mereka datangkan tenaga Asing China untuk mengeruk kekayaan kita hukum lumpuh untuk kedatangan tentara merah di saat bangsa ini dicekam dengan Covid 19 mereka mendapat perlakuan spesial oleh pengkhianat bangsa ini. Hari ini kita tidak bisa lagi berdiri apa lagi berdikari hutang yang sudah hampir menenggelamkan Indonesia dan Ekonomi digantungkan pada Investor aseng dan asing, bahkan pembangunan bangsa ini apa kata China maka pembangunan bukan apa yang dibutuhkan bangsa dan rakyatnya tetapi apa kepentingan China dengan OBOR nya, infrastruktur akhirnya dijual pada China. Tanpa perang China telah menguasai tanah air 75 % lahan sudah dikuasai Aseng dan Asing, Investasi Aseng lebih penting daripada nyawa rakyatnya di saat dunia menolak kedatangan TKA China, justru kita memasukan TKA China pembawa dan penyebar Virus Corona . Ekonomi kita semakin tidak berdaulat karena Korupsi dan salah kelola yang ada hanya Hutang-hutang dan hutang. Kata Soekarno, berkepribadian dalam kebudayaan! Apa yang lebih indah daripada ini Saudara-saudara? Bukan saja bumi dan air dan udara kita kaya-raya, juga kebudayaan kita kaya-raya. Kesusastraan kita, seni-rupa kita, seni-tari kita, musik kita, semuanya kaya-raya. Juga untuk membangun kebudayaan baru Indonesia, kita memiliki segala syarat yang diperlukan. Kebudayaan baru itu harus berkepribadian nasional yang kuat dan harus tegas-tegas mengabdi kepada Rakyat. Dengan menapis yang lama, kita harus menciptakan yang baru. Sikap kita terhadap kebudayaan lama maupun kebudayaan asing adalah sikapnya revolusi nasional-demokratis pula: dari kebudayaan lama itu kita kikis feodalismenya, dari kebudayaan asing kita punakan Imperalisnya. Justru hari ini kita menjadi super liberal dan super kapitalis sehingga kita tidak mampu membangun karakter kebangsaan itu, justru kita terjajah kembali di bidang kebudayaan. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sebenarnya kita telah melakukan pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa ini. Kita telah mengganti Pancasila dengan ultra liberal. Kita telah kehilangan karakter kebangsaan kita. Untuk menyelamatkan Indonesia perlu revolusi dengan sepenuh hati. 1. Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. 2. Retoling terhadap MPR dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tinggi negara. 3. Membatalkan amandemen ke 1, 2, 3, 4. 4. Memberlakukan kembali GBHN. 5. Menegakkan kembali pasal 33 Bumi Air dan kekayaan yang ada di dalamnya harus Nasionalisasi. 6. MPR Mengadakan pemilihan Presiden dengan syarat yang sudah pernah menjadi presiden tidak bisa dipilih lagi. 7. Melakukan Retoling terhadap lembaga-lembaga negara dan menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 8. Menyerderhanakan kepolisian menjadi non combatan dan Brimob digabung dengan TNI. Polisi berada di bawah departemen dalam negeri. 9. MPR melakukan amandemen dengan adendum untuk menyempurnakan UUD 1945. 10. MPR membuat UUD pemerintahan sebagai UUD administrasi pemerintahan. Dengan peta jalan menyelamatkan Indonesia akan tercapai tujuan Masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Hikayat Raja Gembul
Oleh Syafril Sjofyan | Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77/78 TERSEBUT seorang Raja dari Kerajaan Musra namanya Jaka Kekuasaan Wacana, namanya sering disingkat oleh rakyatnya dengan inisial JKW dikenal sebagai Raja Gembul. Walaupun badan sang raja kurus mungkin karena selalu pingin kekuasaan. Tersebut sebagai Raja Gembul. Berkunjung ke restoran Padang. Raja Gembul dengan suara baritonnya : “Wuih Enak tenan,..Ambo sudah 2 kali makan, bisa tigo kali yo” Majikan Restoran : “Indak bisa tuan sudah habis waktunyo” Raja Gembul : “Kalau gitu tambuah duo sajo” Majikan; “Juga tidak bisa tuan,.. sudah habis.” Pongawa Raja Gembul mulai esmosi, “Aturan dimana pula tu, di kerajaan MUSRA bisa nambah 3 kali, paling tidak bisa “tambuah”. Raja Gembul senyum sembari membusungkan dadanya yang tipis menimpali; “saya tidak mau lho,…itukan keinginan rakyat, biar aku gembul. Majikan (tidak kalah esmosi, tidak tahu kalau sedang berhadapan dengan raja); “Itu di Kerajaan Musra, kini tuan ada di Indonesia,…Harus ikut aturan disini.” Tegas dengan nada tinggi. Raja Gembul dan pongawanya mulai merendah dan merayu; “Tidak bisa tiga kali, tidak bisa tambuah dua,.. Nah kalau begitu saya jadi wakil tuan saja ya”. Pongawa merajuk; “Ayolah kata adik ipar saya yang kerja di EMKA, bisa jadi wakil” Majikan (tidak kehilangan akal, dengan wajah menahan ketawa); Di sini (di Indonesia) tidak bisa, silakan direstoran (Negara) lain, mungkin tuan bisa jadi wakil. Episode pertama hikayat Raja Jaka Kekuasaan Wacana (JKW). End. Bersambung pada hikayat selanjutnya. (SS)
Jokowi Benar-benar Bingung
Oleh Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan JOKOWI sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan dalam dua makna, yaitu pertama Jokowi sudah tidak akan mampu bertahan karena serangan terhadap kursi kepresidennya semakin menguat. Kedua, rakyat yang sudah tidak memiliki harapan perbaikan apapun di bawah kepemimpinan Jokowi bersama oligarkinya. Ada indikasi bahwa Jokowi ingin tetap bertahan. Walaupun nampak kebingungan. Apakah tidak bingung jika menyatakan bahwa tiga periode sebagai melanggar konstitusi tetapi menghargai aspirasi tiga periode sebagai demokrasi? Upaya bertahan itu dilakukan dengan berbagai cara mulai dari tarik ulur wacana tiga periode, mencari boneka kepanjangan tangan Ganjar Pranowo atau Erick Thohir, hingga siap untuk menjadi Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo. Tapi apapun itu sebenarnya publik membaca Jokowi sedang bingung. Fakta yang sulit dibantah adalah merosotnya kepercayaan rakyat pada Jokowi dan Pemerintahannya. Untuk bertahan sampai 2024 saja bukan hal yang mudah. Pukulan bertubi-tubi diarahkan padanya akibat kebijakan oligarkis atau tidak populis yang telah diambil. Mangkrak Kereta Cepat jadi masalah dengan anggaran yang ternyata membebani APBN. IKN yang terseok-seok dan Omnibus Law yang masif digempur buruh. RUU KUHP dilempari mahasiswa, kasus Sambo merobek-robek Polri, ada sinyalemen Effendi soal disharmoni TNI, BBM naik dengan aksi berkesinambungan mahasiswa, buruh, dan umat Islam. Aksi membuat fondasi untuk reaksi dampak kenaikan harga BBM ke depan. Arah pergerakan mendesak perubahan. Suara agar Jokowi turun terus menggema bersahutan. Pilihan Jokowi yang berasumsi bertahan hingga 2024 dan terpaksa siap menjadi Wakil Presiden nampaknya menjadi agenda pahit. Sudah ada komunitas yang mendeklarasikan. Jubir MK Fajar Laksono menyatakan tidak masalah Jokowi yang menjabat dua periode untuk mencalonkan sebagai Cawapres. Rupanya Jokowi memang sedang benar-benar bingung menghadapi hari-hari yang berjalan. Semua langkah selalu salah. Cermin dari lingkungan sekitar yang sudah tidak ajeg. Tidak satupun Menteri mampu mendongkrak kinerja. Malahan sebagian sedang sibuk pasang baliho pencapresan. Tak peduli bahwa sesungguhnya rakyat sudah muak dan mual. Atas kondisi \"hopeless\" ini Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur membuat pernyataan sikap tanggal 12 September 2022 yang diserahkan kepada MPR. Di antara butir pernyataannya adalah Mosi Tidak Percaya atas kepemimpinan Jokowi serta mendesak MPR untuk segera memproses pemakzulan Jokowi. Di samping itu para ulama dan tokoh Jatim tersebut mendesak pula agar MPR membuat Ketetapan tentang kembali kepada UUD 1945 yang asli. Fenomena aksi dan aspirasi rakyat berbagai elemen mendorong turunnya Jokowi. Dua jalan, pertama dengan kesadaran sendiri sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dimana di dalamnya ada klausul kesiapan mundur. kedua, berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 dengan pemakzulan oleh MPR. Jokowi memang sudah tidak dapat memberi harapan dan tidak ada harapan. Rakyat sudah ingin memiliki pemimpin baru yang lebih amanah, jujur, dan kapabel. Segar, berani dan mampu memimpin gerakan untuk memulihkan wibawa dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Jangan biarkan Jokowi bingung. Tidak ada yang bisa diharapkan dari orang yang menderita delirium atau penyakit kebingungan (acute confusional state). Sindrom delirium dapat berdampak pada pemanjangan perawatan di RS atau berisiko kematian. (*)
Satu Bungkusnya, Bung Setengah Rupiah
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Gado-gadonya Bung dari Jakarta Rasanya enak Bung tidak terkira Satu bungkusnya Bung setengah rupiah Bang Amat pulang Bung sudah sedia Tahun 1952 sebungkus gado-gado setengah rupiah. Tahun 2022, atau 70 tahun kemudian, di Jakarta Selatan sebungkus gado-gado tiga belas ribu rupiah, paling murah. Terjadi kenaikan 2600%> Untung ,saja gado-gado tidak dijadikan indikator kenaikan inflasi. Sehingga Bu Menkeu Mulyani masih bisa bilang, inflasi kita aman. Popularitas gado-gado selalu menjulang di masa gawat: 1. Era malaise/resesi 1929-1931 2. Jaman Jepang 1942-1945 3. Revolusi 1945-1949. 4. Orde Lama 1960-1966. Di masa-masa seperti itu mayoritas ibu-ibu ke dapur untuk masak nasi saja dan masak air buat menyeduh kopi karena apa-apa serba mahal. Aslinya unsur flora gado-gado kangkung, toge, dan ketimun. Ketika harga toge tak stabil maka masuk kol. Untuk pengimbang masuk pare. Ada 2 jenis gado-gado: 1. Gado-gado ulek 2. Gado-gado siram atau kuah. Siram lebih mahal. Kalau gado-gado mentah flora tak direbus. Jenis ini disebut keredok. Marketing gado-gado bermula di tempat tetap dengan perabotan meja saja. Yang ngulek ibu-ibu. Ini namanya mangkal. Lalu banyak gado-gado dijaja keliling. Yang ngulek abang-abang. Lebih 10 tahun gado-gado dijaja indoor di resto spesial. Syukurlah, gado-gado saja nasibnya bisa berubah. (RSaidi)
Masa Depan Kita
Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, kemana pendulum sejarah kehidupan dunia bergerak pasca pandemi Covid-19? Baiklah, pagi ini saya membaca buku Peter Zeihan, \"The End of the World is just the Beginning\" (2022). Dikatakan bahwa perkembangan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir sebenarnya dipicu oleh kepentingan AS untuk bisa melumpukan Uni Soviet selama perang dingin, dengan menjalin aliansi strategis lintas negara. Untuk itu, AS menawarkan bantuan keamanan, investasi, infrastruktur teknologi, finansial dan pasar global. Rantai pasok cakupan global dimungkinkan karena proteksi angkatan laut AS. Dolar AS menopang pasar finansial dan internasionalisasi energi. Komplek-komplek industri inovatif tumbuh untuk memuaskan konsumen AS. Kebijakan keamanan AS menekan negara-negara bersengketa untuk melucuti senjata. Miliaran orang memperoleh makanan dan pendidikan berkat sistem perdagangan global yang dipimpin AS. Berkat semua itu, globalisasi merebak dengan membuat segala hal jadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Dengan berakhirnya perang dingin, AS kehilangan kepentingannya untuk mempertahankan itu. Kecuali bila AS terlibat perang langsung dengan negara adidaya baru, pendulum sejarah akan berbalik arah menuju de-globalisasi. Tandanya mulai dicanangkan pada era Donald Trump: \"America First\". Dan, keterisolasian berbagai negara semasa pandemi mempercepat proses ke arah itu. Pada era de-globalisasi, negara dan kawasan tak memiliki pilihan lain kecuali membuat barang sendiri, menanam makanan sendiri, memenuhi energi sendiri, bertempur dengan senjata sendiri, dan mengerjakan semua itu dengan penduduk dan sumberdayanya sendiri. Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Kita juga memiliki keanekaragaman sumberdaya sebagai sumber rantai pasok bagi industri sendiri. Ancaman terbesar yang kita hadapi adalah rendahnya human capital. Bila kita gagal membangun kualitas hidup dan kapabilitas manusia, maka di negeri yang kaya potensi sumberdaya ini, kelimpahan penduduk muda tidak akan menjadi bonus demografi, melainkan bencana demografi. (*)
Neo-Sishankamrata
Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Oleh: Raden Baskoro Hutagalung, Forum Diaspora Indonesia SAYA yakin kita semua sudah sepakat dan paham bahwa negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Sejatinya, rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara di selenggarakan dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan oligarki. Dan, sudah tepat sebenarnya, inilah yang disebut era Neo-Kolonialisasi, dengan menggunakan kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi. Kita bisa melihat dan menganalisis dampak Neo-Kolonialisasi ini dalam kehidupan Asta Gatra bangsa kita. Dari segi ideologi, bagaimana rapuhnya Pancasila dan nilai KeTuhanan Yang Maha Esa saat ini. Pergeseran navigasi dan kebijakan negara sangat jauh panggang dari api. Agama dan Pancasila yang seharusnya jadi arah kiblat bangsa, saat ini justru dibentur-benturkan. Secara ideologis, bangsa kita saat ini sudah sangat super sekuler dan liberalis. Menjauhkan hegemoni pengaruh Agama dan nilai moralitas dari kehidupan bernegara. Dan, menjadikan legitimasi sosial opini sabagai legitimasi yuridis pemerintahan. Sehingga banyak terjadi post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute. Kebenaran objectif bisa dikalahkan oleh keyakinan subjectif yang ditopang kekuasaan melalui aparat hukum. Degradasi dan neo-kolonialisasi ini juga merambah dalam hal ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Secara sumber daya alam yang melimpah, serta populasi dan luas bentang negara kita yang luar biasa strategis secara geografis, sebenarnya tidak ada alasan negara kita bisa punya hutang sampai sebesar 7200 triliun, apalagi kalau digabung hutang swasta 6000 triliun rupiah. Jadi, wajar tingkat pengangguran terus meningkat, kemiskinan bertambah, daya beli masyarakat melemah, nilai tukar rupiah hancur-hancuran, tapi di satu sisi sumber daya alam dan perkebunan kita dieksploitasi serta dinikmati hanya oleh segelintir orang. Ironisnya lagi, dalam laporan LHKPN 2021, telah terjadi kenaikan laporan hasil kekayaan para pejabat tinggi negara ini dengan drastis. Ini sangat miris sekali. Belum lagi kalau kita berbicara penegakan hukum, serbuan budaya asing, Narkoba, LGBT, yang merusak generasi muda kita. Jangankan itu, TNI-POLRI yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan dan tumpah darah bangsa Indonesia, saat ini justru berbalik menjadi alat kekuasaan. Skandal besar Sambo Cs, serta kriminalisasi dan pembunuhan yang mereka lakukan pada para ulama dan aktifis, sungguh hampir tidak ada bedanya dengan cara VOC dan Belanda ketika menjajah nusantara. Dan ini yang seharusnya segera menyadarkan kita semua. Kalau sudah terjadi Neo-Kolonialisasi, Neo Komunisme dan Neo Liberalisme, kenapa kita juga tidak segera menggelorakan Neo-Sishankamrata kita? Yaitu Menggelorakan kembali Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Karena Sishankamrata kita ini telah teruji dan terbukti mengusir penjajah yang saat itu begitu kuatnya dan juga berhasil memerdekan negeri ini dari Penjajahan gaya baru Oligarki. Dengan Sishankamrata ini bangsa kita bisa buat malu tentara Sekutu pada perang 10 November 1945 di Surabaya. Dengan Sishankamrata para pejuang kita dapat mengalahkan sekutu pada perang Palagan Ambarawa. Dengan Sishankamrata kita dapat membuat kejutan serangan umum 1 Maret dan operasi Trikora yang membuat malu Belanda hingga akhirnya kecut dan berunding dengan para pejuang kita. Sishankamrata ini telah teruji dapat memobilisasi semua sumber daya nasional yang dimiliki bangsa kita untuk melawan raksasa penjajah. Kultur budaya bangsa kita, yang militan dan berdarah pejuang mesti digelorakan kembali. Seluruh lapisan masyarakat harus disadarkan kembali, bahwa negara kita saat ini sudah berada di bibir jurang kehancuran. Semua jalan perbaikan melalui jalur linear konstitusional sudah dikunci dan di rekayasa melalui peraturan dan perundangan yang mereka buat sendiri. Hukum justru jadi alat kekuasan. Penegak hukum juga justru jadi centeng kekuasaan. Agama dan Pancasila yang seharusnya menjadi patokan nilai moralitas kebangsaan, sudah diframing buruk dengan stigma radikalisme dan intoleran. Lalu apa lagi ? Neo-Sishankamrata adalah cara ampuh untuk melawan Neo-Kolonialisasi, Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme akut yang sedang menyerang bangsa kita dari luar dan dalam. Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Neo-Sishankamrata ini harus melibatkan semua aspek dan unsur rakyat. Baik itu dari TNI, Polri, Ulama, Aktifis, Buruh, Mahasiswa, Petani, Pedagang, Guru, Nelayan, hingga pelajar. Semua harus bahu-membahu bersama bagaimana untuk menghentikan rezim ini berbuat zalim dan seenaknya. Dan musuhnya sudah jelas yaitu para oligarki, elit global, yang menggunakan tangan-tangan proxy bonekanya yang sengaja diberi fasilitas dukungan untuk dapat merebut tampuk kekuasaan. Mereka itulah para pengkhianat bangsa yang menjual harga dirinya kepada penjajah oligarki. Neo-Sishankamrata adalah solusi dari kondisi kita saat ini. Bangkit atau Punah… Merdeka! Australia, 16 September 2022. (*)
Mahasiswa : Kami Kecewa, Tapi Takkan Lelah
Jakarta, FNN - Demonstrasi pada Kamis, 15 September 2022 lagi-lagi berujung kecewa. Perwakilan mahasiswa kembali gagal menyampaikan aspirasinya langsung kepada Presiden Jokowi, yang kabarnya, memilih menghindar keluar kota. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) lewat Koordinatornya Muhammad Yuza Augusti menyatakan kekecewaannya karena pemerintah terbukti tidak mau mendengar aspirasi mereka bahkan sebaliknya bersikap represif dengan meminta polisi menghalangi unjuk rasa. Yuza Augusti sebelumnya adalah Presiden BEM KM Institut Pertanian Bogor (IPB) dan menggantikan Koordinator BEM SI sebelumnya Nofrian Fadil Akbar. \"Lagi-lagi kami ditahan kembali oleh bapak-bapak yang mengaku memberikan keamanan kepada mahasiswa. Tapi nyatanya hanya memberi represifitas terhadap mahasiswa,\" akunya dalam rilis resmi BEM SI yang mereka keluarkan pada Kamis, 15 September 2022. Ia menambahkan bahwa, cara pemerintah dalam merespon demonstrasi ini justru menimbulkan korban dari pihak mahasiswa. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya mahasiswa yang mengalami luka-luka akibat terkena kawat yang dijadikan sebagai penghalang akses ke istana, maupun yang pingsan akibat berlama-lama di jalan karena tak kunjung diterima ke dalam istana. \"Kami pada hari ini menjadi korban tindakan represif aparat keamanan ada tujuh orang mahasiswa yang luka-luka akibat tertahan oleh bapak-bapak di depan yang katanya memberikan keamanan terhadap aksi kali ini,\" lanjutnya. Menurutnya juga sikap itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mau mendengar aspirasi masyarakat yang sudah turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM sejak 6 September lalu. \"Mulai dari tanggal 6 hingga pada hari ini pemerintah yang ada didepan sana tidak mau mendengar aspirasi rakyat! Kami kecewa,\" cetusnya. Meski begitu Yuza menegaskan bahwa BEM SI tidak akan pernah lelah mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi dari rakyat karena mahasiswa adalah hati nurani rakyat. Demo BEM SI dimulai sejak pukul 10.00 WIB di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Monas. Terjadi beberapa kali bentrokan antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya mahasiswa membubarkan diri pada pukul 16.44 WIB. (Habil)
POPULER
