ALL CATEGORY
Rocky Gerung: Kita Paham, Rakyat Merasa Jokowi Itu Ambisius dan Arogan
MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. “Semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri,” tegas Rocky Gerung. “Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat,” lanjutnya kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin 912/9/2022) “Jadi, terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi,” ungkap Rocky Gerung. Jadi, “Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi.” Berikut petikan dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo apa kabar Anda semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di awal pekan di hari Senin, 12 September 2022. Ini bagian dari gerakan September melawan ya Bung Rocky. Ini namanya bulannya Byorka, hahaha… Emang biasanya kalau zaman Orde Baru dulu, pada September ini ada yang spesial dan penting, yaitu peristiwa G30SPKI. Mulai hari ini akan ada gerakan aksi besar-besaran, ada yang mengatakan hari ini, ada yang besok. Tapi, bisa kita pastikan bahwa besar-besaran. Bahkan buruh sudah mengancam bahwa ada 5 juta buruh yang akan mogok selama satu bulan. Nggak main-main. Kemudian mahasiswa juga mulai turun bergerak. Kemudian PA 212 juga sudah mulai bergerak. Saya kira berbagai elemen turun. Jadi kita bisa simpulkan jutaan orang akan turun. Ini ngomong bukan hanya di Jakarta, karena ini kan masif di seluruh negeri ini. Tetapi tentu orang, Saya kira Anda juga pasti dapat kiriman berita, berita bulan lalu ketika Pak Jokowi berbicara di depan PPAT di Sentul. Jokowi kan terkesan kayak nantangin. Dulu naik 10% saja demonya sampai 3 bulan. Kalau naik sampai 100% berapa bulan ini. Sekarang nggak sampai 100% tapi 20 sekian persen. Kalau kita asumsikan ya 6 bulan. lya, jadi kan beberapa minggu lalu itu bahkan selama dua-tiga bulan yang lalu, kita bahas terus keadaan yang kita sebut ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. Kita hitung itu bahwa bulan September ini akan jadi bulan demo. Saya bahkan sebutkan itu di mana-mana. Ini bulan demo. Dan itu yang terjadi memang. Bukan karena kemampuan analisis FNN dan saya, tapi memang secara gampang kita lihat saja faktor-faktor itu ada di depan mata. Tetapi, semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri. Itu konyolnya justru di situ. Kan pemilu itu nggak boleh ada asuh-mengasuh. Biarin saja publik menentukan. Tetapi, begitu musyawarah rakyat meledak menjadi isu nasional, orang langsung paham bahwa Pak Jokowi tidak ingin tinggal gelanggang. Paling nggak dia mau titipkan seluruh proyek itu pada seseorang. Nah itu mengarah pada Ganjar Pranowo. Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat. Itu poin pertama yang dideteksi. Yang kedua adalah kepastian Global Politics yang meminta Indonesia tegas ke arah mana politik Anda. Ke arah Benua Amerika atau Benua Tiongkok. Hal yang simpel dalam politik global, kan Amerika ingin hitung potensi dia untuk punya proksi kalau eskalasi China dan Taiwan itu meledak. Jadi, itu semua adalah underline factor, faktor yang mendasari keadaan hari ini. Nah, sekarang kita tiba pada satu problem, bisa nggak dihentikan demo ini? Ya nggak bisa karena sudah kelewat, yang disebut critical point-nya sudah dilampaui. Sudah ada semacam persatuan diam-diam antara mahasiswa dengan buruh, antara buruh dengan ojol segala macam. Itu yang kemudian terbaca sebagai ketegangan dalam negeri. Dan kalau kita sekarang bicara tentang bjorka-bjorka itu juga pasti ada hubungannya dengan kepentingan asing, yang seringkali kepentingan asing justru memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Jadi, itu terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi. Jadi, kalau ada demonstrasi bukan lagi untuk BBM, tapi untuk perubahan politik. Jadi, itu rumusnya begitu. Dan buzer-buzer ini masih menganggap bahwa masih bisa diselamatkan. Semakin buzer bereaksi semakin bjorka itu mengatakan, ini mau bereaksi apa sama gue ni. Dan bantuan-bantuan variabel oposisi dari bjorka ini yang justru menambah semangat gerakan buruh. Karena nanti gerakan buruh atau gerakan mahasiswa anggap bahwa kita akan di-back up oleh data. Nanti pemerintah akan mengatakan itu dapat dari mana data kalian? Oke, kita bilang tanya sama bjorka. Bjorka nanti kita bahas tersendiri dia aksinya makin menarik dan beberapa hari belakangan semakin ditantang oleh pemerintah dia semakin menunjukkan kedigdayaannya. Balik lagi ke soal harga BBM ini, kelihatannta kalau lihat eskalasi semacam itu, mungkin pemerintah sekarang mulai berpikir. Tanda tanyanya kan sudah ada, seperti disampaikan oleh Menteri ESDM. Ketika ditanya wartawan apakah harga BBM sekarang mulai turun di pasar dunia itu juga akan menurun? Itu kan dia jawab insya’ allah. Kalau waktu itu Pertamina ditanya, jawabnya kalau pertamina mengikuti harga pasar, tetapi itu untuk jenis bahan bakar umum. Tapi, kalau wilayahnya yang penugasan, seperti pertalite dan solar, itu adalah wilayah pemerintah. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kemudian sampai pada satu titik karena lebih mengalami eskalasi kemudian mereka menurunkan, itu bisa menurunkan eskalasi unjuk rasa? Gak. Unjuk rasa itu, dalam teori unjuk rasa ada hal yang disebut precipitating factor, faktor picunya memang BBM, tetapi di bawah sadar publik bukan BBM sebetulnya, ini kekuasaan. Yang musti diturunkan bukan harga BBM, tetapi kekuasaan yang mustinya diturunkan. Logikanya begitu selalu. Lain kalau Indonesia begitu pemerintah menurunkan lalu sekaligus ada semacam statement bahwa ini kita turunkan karena luar negeri harganya turun, sekaligus diimbangi dengan pernyataan-pernyataan bahwa oke, sebetulnya sekaligus saja diturunkan harga BBM. Kita masuk dalam kompetisi yang bebas lalu MK kasih statement oke silakan ajukan lagi judicial review untuk 0%. Demikian juga faktor-faktor kepolisian. Kalau itu dilakukan, pasti reda. Tapi, arogansi-arogansi ini berlanjut terus, kan? Nanti orang ingat lagi, harga BBM diturunkan tapi pemerintah masih ngacak-ngacak PPP. Lalu mereka menganggap ya itu tipu saja turunkan harga BBM untuk mengelabui pemerintah yang mengintervesi PPP karena dianggap bahwa Suharso Monoarfa itu nggak pro calon presidennya Jokowi. Kan isu ini sudah beredar di WA grup semua. Dan itu nggak bisa ditahan lagi. Jadi, sekali lagi BBM itu cuma alasan simpel sajalah yang tidak akan menghentikan demonstrasi. Demontrasi akan jalan terus selama IKN masih dijalanin, selama kereta cepat masih ada di situ, selama Morowali itu masih dianggap sebagai tempat penampungan TKA dan informan-informan China. Jadi soalnya karena situasi sudah mengubah keadaan. Jadi orang sekarang melihat bahwa ini memang nggak becus dan nggak mampu untuk memberi harapan pada publik. Ya, apalagi sekarang kan sebenarnya dampak ikutan atau multiplayer effect dari kenaikan BBM sudah terjadi di mana-mana. Nggak mungkin kita minta turunin lagi pada pedagang di pasar. Atau ojol kita minta balikin harganya karena harga BBM turun. Dan ternyata kita meskipun ojol diberi kenaikan, saya kemarin baca mereka nggak happy juga. Karena mereka menuntut bahwa ini dinaikkan tapi kan yang justru mereka inginkan itu bagi hasilnya dengan operator yang diturunkan. Karena mereka maunya jangan 20% jadi 10 persen untuk mereka 10% tetap nggak naik. Jadi penumpang mereka juga nggak nggak mengalami kenaikan yang tinggi gitu. Jadi memang ini kelihatannya sudah atau point of no return ya buat pemerintah. Iya, ini point of no return dan akhirnya teman-teman di ojol juga paham bahwa mereka diperas sebetulnya oleh sistem komputerisasi itu. Yang di belakangnya adalah kalau kita pakai istilah-istilah analisis struktural kritis, nilai lebihnya dicuri oleh investornya. Jadi, sudah masuk pada analisis sosial yang luar biasa. Itu dikenali sebagai paham analisis struktural. Dan ojol ini walaupun nggak baca teori mereka sudah paham apa yang terjadi karena dihadapi sehari-hari. Dan ojol juga akhirnya mengikuti apa yang diterangkan oleh Anthony Budiawan, Rizal Ramli, dan macam-macam. Jadi akhirnya mereka ambil kesimpulan bahwa mereka itu dieksploitasi. Itu intinya. Dan soal kenaikan harga juga nggak mungkin begitu BBM diturunkan lalu harga langsung turun pada saat yang sama. Mungkin itu tiga bulan lagi karena begitu sifat pasar dan orang merasa oke daya beli publik naik maka harganya nggak usah diturunkan lagi kan. Itu begitu. Jadi, bagian itu memang riil yang dihadapi masyarakat dan nggak mungkin keadaan sekarang masih orang berharap tunggu BLT, kalau BLT datang kita ngga akan naikin. Nggak ada istilah itu. Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi. Tapi jangan-jangan lihat cuman komponen nanas saja yang naik 5000, karena di rumah tangga itu banyak sekali komponennya. Dan sekarang itu semuanya mengalami kenaikan dan jumlahnya pasti lebih tinggi dari persentase kenaikan harga BBM kan? Iya, tempat saya nih tempat semua orang minum kopi, nyari kopi enak karena saya racik sendiri. Saya akan bilang nggak naikin harga, karena gratis ya saya akan bilang oke minumnya dibikin lama, jangan setiap 20 menit nambah kopi. Kira-kira begitu teknik dagang saya nanti. (Ida/sws)
Hadiri Rakernas dan Musornaslub, Ketua DPD RI Dukung Penuh KONI untuk Bersatu Menuju Prestasi Global
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap prestasi olahraga di tanah air dapat lebih ditingkatkan dan juga mendunia. Harapan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2022, Senin (12/9/2022), di Hotel Sultan Jakarta. “Selama ini olahraga selalu menjadi duta-duta bangsa yang membawa nama baik negara ini di kancah internasional. Oleh karena itu perhatian lebih harus diberikan untuk dunia olahraga. Saya sangat mendukung cita-cita KONI dalam bersatu menuju prestasi global,” kata LaNyalla yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia. LaNyalla mengatakan, hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pembinaan. “Saya berharap rapat kerja nasional KONI ini juga memberikan sebuah keputusan untuk memaksimalkan sektor pembinaan di tanah air. Karena, pembinaan yang baik dan berkesinambungan menjadi kunci agar para atlet bisa meraih prestasi tinggi. Kunci prestasi global ada di pembinaan yang fair dan sportif,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. LaNyalla menambahkan KONI harus memetakan cabang olahraga prestasi dan event yang berpotensi dimaksimalkan. “Untuk event, ada kegiatan prioritas yang harus disiapkan KONI, seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, atau perhelatan Piala Dunia Sepakbola U-23, termasuk juga pelaksanaan event dalam negeri seperti PON, dan masih banyak lagi. Dari event ini, ada cabang prioritas untuk mendulang medali seperti bulutangkis, panahan, angkat besi, dan lainnya. Itu harus diperhatikan dan digenjot,” katanya. LaNyalla yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional PSSI, berharap rapat kerja KONI bisa membahas secara detail hal-hal tersebut untuk mendukung kemajuan olahraga tanah air. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengatakan tema Bersatu Menuju Prestasi Global yang diusung dalam kegiatan ini menjadi tema besar untuk Kemenpora dan KONI pusat di hari olahraga nasional. “Bahwa ini adalah cita-cita semua. Cita-cita mulia semua insan olahraga. Dari Rakernas musornaslub kita juga akan siapkan pengelolaan administrasi digital seluruh Indonesia. Mari kita dukung program pemerintah untuk mencetak para juara,” katanya. Sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menyambut kehadiran Ketua DPD RI. “Selamat datang dan selamat hadir Bapak Ketua DPD RI, Pak LaNyalla, yang sekarang menjadi Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia. Jadi perlu diketahui oleh stakeholder pelaku olahraga Indonesia, bahwa Ketua Muaythai sekarang adalah Pak LaNyalla,” katanya. Zainudin Amali pun berharap KONI bisa melahirkan banyak atlet berprestasi. “Saya berharap kegiatan olahraga ke depan harus ada prestasi yang membaik dari prestasi maupun pelayanan tuan rumah,” katanya. Rakernas turut dihadiri para ketua PB dan pengurus KONI provinsi seluruh Indonesia. Rapat Kerja Nasional ini dibagi di dalam dua komisi yaitu Komisi A Bidang Organisasi, Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Kesejahteraan Pelaku Olahraga, Badan Audit Internal, Perencanaan Anggaran dan Keuangan serta BAORI. Sedangkan Komisi B Bidang Pembinaan Prestasi, Pendidikan dan Penataran, Penelitian dan Pengembangan, Sport Science, Pengumpulan Data dan Mobilisasi Sumber Daya. LaNyalla hadir didampingi ketua harian PB Muaythai Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI asal Aceh dan Bendahara Umum PB Muaythai Bustami Zainuddin yang anggota DPD RI dari Lampung. (Sof/LC)
Untuk Membantu Mengendalikan Inflasi, Gubernur Jambi Mewajibkan ASN Beli Beras Lokal
Jakarta, FNN - Gubernur Jambi Al Haris mengatakan telah mengeluarkan imbauan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi yang dipimpinnya untuk membeli beras lokal demi membantu upaya pengendalian inflasi.Haris menjadi salah satu kepala daerah yang kebagian sorotan karena provinsi Jambi menempati daftar inflasi year on year (yoy) tertinggi, sebesar 7,7 persen, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan paparan dalam arahan pengendalian inflasi daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.Haris menjelaskan harga beras menjadi faktor kedua terbesar atas tingkat inflasi di Jambi dan ia beserta jajarannya sudah berusaha melakukan intervensi, tapi masih mengalami kendala di lapangan.\"Beras banyak tapi harganya belum bisa dianggap laku di pasaran karena bersaing dengan beras premium, karena banyak dari Sumsel (Sumatera Selatan),\" katanya kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta selepas kegiatan.\"Beras lokal harganya murah, tapi cenderung merek luar yang lebih familiar. Kita imbau semua ASN wajib beli beras lokal, mengurangi pembelian beras premium,\" ujar Haris menambahkan.Sejumlah langkah juga telah ditempuh Haris beserta jajarannya untuk menanggulangi harga cabai sebagai komoditas penyumbang utama inflasi di Jambi. Menurut Haris, Jambi telah memasok cabai lokal maupun mendatangkan dari luar provinsi dan dilanjutkan operasi pasar yang diklaim telah sukses menurunkan harga dari Rp100.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.\"Jangka menengah kita memberikan bibit cabai ke semua warga Jambi. Ada gerakan bersama tanam cabai, semua kita kasih bibit agar supaya tiga minggu ke depan ada panen,\" ujarnya.Kendati saat ini Jambi berada di posisi tingkat inflasi provinsi tertinggi, Haris cukup yakin angka 7,7 persen tersebut bisa turun.\"InsyaAllah 7,7 bisa turun. Beliau (Presiden Jokowi) minta inflasi di bawah 5 persen. (Target kami) ikut Presiden, menekan itu paling tidak bisa 6. Kemarin 8,55 ini turun 7,7, bulan depan bisa 6,\" kata Haris.Dalam paparannya saat menyampaikan arahan pengendalian inflasi daerah, Presiden Jokowi menyebutkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi yakni Jambi dengan 7,7 persen, Sumatera Barat (7,1), Kalimantan Tengah (6,9), Maluku (6,7), Papua (6,5), Bali (6,4), Bangka Belitung (6,4), Aceh (6,3), Sulawesi Tengah (6,2), dan Kepulauan Riau (6).Presiden mempertanyakan keberadaan lima provinsi di Pulau Sumatera dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi yoy terburuk tersebut. \"Dan lima provinsi dan 10 provinsi. Hati-hati. Saya juga tidak tahu ini kenapa, tolong dilihat betul. Ini ada di Sumatera lima provinsi itu,\" ungkap Presiden.Presiden meminta pemerintah daerah yang wilayahnya berada di jajaran inflasi tertinggi untuk segera melakukan intervensi. Haris menjadi salah menjadi salah satu kepala daerah yang hadir langsung di Istana Merdeka mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait pengendalian inflasi daerah. (Sof/ANTARA)
Meski Ada Penurunan, Harga Minyak Global Masih Fluktuatif
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan harga minyak di tingkat global masih akan fluktuatif, meski saat ini sudah mulai ada penurunan.“Sekarang kita melihat harga minyak sedikit menurun, tetapi kita tidak yakin kapan ini akan naik atau apakah akan turun dan terus turun lagi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Bloomberg Recovery and Resilience di Jakarta, Senin.Menurut Sri Mulyani, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan Bakar Minyak (BBM) dengan rata-rata sebesar 30 persen merupakan langkah yang cukup tepat mengingat harga minyak dunia mengalami kenaikan mencapai 100 dolar AS per barel.Ia mengatakan kenaikan harga BBM ini akan mampu mengamankan anggaran yang sudah terlalu tertekan jika harus ditambah untuk memberi subsidi.“Saya pikir langkah-langkah yang telah kita ambil untuk menyesuaikan harga minyak minggu lalu akan cukup untuk setidaknya mengamankan anggaran,” kata Sri Mulyani.Meski demikian, lanjutnya, pemerintah akhirnya memberi tambahan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi peningkatan berbagai harga komoditas akibat kenaikan harga BBM.Langkah itu sejalan dengan fokus kebijakan pemerintah yaitu menjaga momentum pemulihan melalui terjaganya daya beli masyarakat, namun anggaran tetap aman, kredibel dan berkelanjutan dalam jangka menengah panjang.Dalam hal ini, kata dia, pemerintah telah menjalankan tiga tujuan sekaligus yaitu melindungi rakyat karena masih memberi subsidi, mempertahankan pemulihan ekonomi yang diharapkan berlanjut pada kuartal III sekaligus menghemat dan menciptakan keberlanjutan serta kredibilitas anggaran. (Sof/ANTARA)
Terkesan Dilindungi, Saat Ini Putri Sambo Diduga Ikut Tembak Brigadir Yoshua
Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat terus memunculkan kejutan-kejutan baru. Salah satunya yang menjadi isu paling panas, Putri Candrawathi diduga ikut menembak Brigadir Yoshua hingga tewas. Dari hasil autopsi, Brigadir Yoshua ditembak lebih dari satu peluru yang kemungkinan dilakukan orang lain selain Ferdy Sambo dan Bharada E. Dugaan ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sebuah perbincangan dengan Rosiana Silalahi pada Kamis, Kamis (8/9/22) malam. “FS mengatakan, dia bilang hanya memerintah dan tak menembak. Tapi kami menemukan bukti-bukti dari autopsi maupun autopsi ulang, dan maupun uji balistik, bahwa jenis peluru yang ditembakkan ke Brigadir Yoshua bukan satu jenis. Karena itu, tidak mungkin dari satu senjata api, tapi pasti lebih dari satu senjata,” kata Taufan. Dengan begitu kata Taufan ia berharap penyidik mendalami lebih jauh dan menemukan alat bukti yang bisa diyakini semua pihak. “Tetapi sekali lagi, saya ingin penyidik juga harus mendalami kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan penembakan itu. Kuat dugaan iya, tapi saya belum bisa memastikan siapa ya. Pasti salah satu diantara yang ada di situ. Termasuk Ibu Putri dan bisa juga Kuwat,\" katanya. Menanggapi hal ini, wartawan senior FNN Hersubeno Arief mengatakan spekulasi ini semakin membuat mengejutkan. “Ini sangat menarik dan mengejutkan ya, jika hal itu dapat dibuktikan, maka skenario baru yang tengah dikembangkan oleh kubu FS bakal berantakan, dan kemudian posisi PC sebagai salah satu pelaku yang terkesan sangat dilindungi ini akan berubah total karena desakan publik semakin menguat,” kata Hersubeno dalam kanal YouTube Pribadinya Hersubeno Point, Minggu (11/9/22). Dalam keterangannya, Bharada E mengaku diperintah untuk menembak Brigadir Yoshua pertama kali, kemudian diakhiri dengan tembakan Ferdy Sambo. Namun di sisi lain, Bripka Ricky Rizal baru-baru ini mengaku bahwa ia menolak menerima perintah menembak Brigadir Yoshua dan menyebut tidak mengetahui apakah Ferdy Sambo ikut menembak atau tidak. Bripka RR mengaku sedang menjawab handie talky dari ajudan yang menanyakan ada apa di dalam. Bripka RR juga mengatakan ia tidak bisa memastikan apakah Ferdy Sambo ikut menembak karena ia berada di belakang Bharada E. “Tolong dicatat ya, mereka ini tidak melihat, bukan membantah FS menembak,” tegas Hersubeno. Lebih lanjut, dengan munculnya spekulasi keterlibatan Putri Candrawathi yang diduga ikut menembak Brigadir Yoshua, menurut Hersubeno hal ini justru menambah kebingungan publik. “Kita tunggu saja kejutan berikutnya, saat ini kuncinya berada di Bharada E, karena kalau kita review ke belakang, kasus ini menjadi terkuak dari pengakuan Bharada E,” pungkasnya. (Lia)
Kasus Edy Jin Buang Anak Bebas, Inilah Pasal-Pasal yang Menjeratnya
Jakarta, FNN – Sidang putusan Edy Mulyadi (EM) perkara istilah \"Tempat Jin Buang Anak\" digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (12/09/22). Ketua Majelis Hakim menjatuhkan pidana masa penahanan selama 7 bulan 15 hari, yang berarti terdakwa dapat segera dibebaskan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Edy Mulyadi dengan dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair atau dakwaan pertama lebih subsidair. Sebelumnya, terdakwa dituntut 4 tahun penjara dengan dakwaan utama menyebarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran. Dalam vonis yang dibacakan Majelis Hakim, dakwaan pertama primair tidak terbukti dengan tidak terpenuhinya unsur kedua berupa menyiarkan berita bohong yang diatur berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1946. \"Menimbang bahwa oleh salah satu unsur dalam dakwaan pertama primair, yaitu unsur kedua menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan unsur berikutnya, maka dakwaan pertama primair ini harus dinyatakan tidak terbukti,\" ujar Adeng Abdul Qohar, selaku pemimpin sidang. Selain itu, hakim juga menyatakan dakwaan pertama subsidair berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 tidak memenuhi unsur yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. \"Menimbang berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka unsur menyampaikan suatu pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat ini tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa,\" kata hakim ketua. Pada dakwaan pertama lebih subsidair yang diatur dalam Pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946, Majelis Hakim menjelaskan bahwa kabar yang disampaikan terdakwa mengenai IKN merupakan berita yang tidak lengkap dikarenakan tidak ada klarifikasi informasi kajian Walhi dengan pihak terkait. \"Terdakwa seharusnya mengerti atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa kabar yang demikian itu, yaitu kabar yang terdakwa sampaikan dalam rangka mengkritisi RUU IKN merupakan berita yang tidak lengkap karena terdakwa tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait tentang informasi yang diperoleh dari kajian Walhi tentang IKN,\" ujar Adeng. \"Maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan, atau kabar yang tidak lengkap telah terpenuhi. Sehingga unsur kedua inipun telah terbukti,\" tambahnya. Edy divonis melanggar Pasal 15 UU RI No. 1 1946 dakwaan pertama lebih subsidair. Sebelumnya, JPU sempat menghadirkan 22 saksi dan 7 ahli di persidangan. Sedangkan pihak terdakwa menghadirkan 4 saksi dan 4 ahli yang meringankan. Wartawan senior FNN tersebut telah ditahan sejak penangkapannya pada 31 Januari 2022 dan ditempatkan di rumah tahanan sementara. Dengan vonis 7 bulan 15 hari yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, Edy sudah dinyatakan bebas dan dapat segera meninggalkan tahanan. (oct)
Peretas Bjorka Hanya Memiliki Data Umum
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate menyebut data yang dimiliki oleh peretas Bjorka adalah data umum.\"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update,\" kata Menkominfo Johnny G Plate di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin.Johnny G Plate mengaku baru melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. \"Tim lintas kementerian lembaga dan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,\" ungkap Johnny.Johnny juga menyebut akan dibentuk tim khusus yaitu \"emergency response team\" untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia. \"Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada \'emergency response team\', (anggotanya) dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,\" tambah Johnny.Johnny juga mengaku ada keterbatasan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik. \"Saya mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis dan data juga bisa terkait dengan \'sovereignity\', kedaulatan kita, termasuk sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita saling \'mem-bully\'. Jangan sampai,\" ungkap Johnny.Ia berharap saat menghadapi serangan peretasan dapat dibangun kekuatan nasional dan bergotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk dalam ruang digital. \"Bahaya dalam ruang digital tersebut adalah bentuknya tindakan kriminal digital. Ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat itu normal dalam demokrasi. Namun, saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, mari kita jaga kekompakan,\" tuturnya.Menkominfo juga mengatakan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh panja Komisi 1 DPR dengan pemerintah. \"Kami sekarang tunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2 yaitu rapat paripurna DPR, mudah-mudahan nanti dengan disahkan RUU PDP jadi UU PDP ada payung hukum yang lebih baik untuk menjaga data,\" kata Johnny.Terbaru, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter \"DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence\", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi \"SIM Card Prabayar\" dan data milik salah satu provider telekomunikasi. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Diminta Tetap Tenang Soal Dugaan Kebocoran Data
Jakarta, FNN - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta masyarakat untuk tetap tenang atas dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini.Pasalnya, menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu meskipun di tengah maraknya dugaan kebocoran data.\"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya,\" kata Hinsa kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Kepala BSSN baru saja dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.Rapat internal tersebut hanya selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).Klaim tersebut menjadi viral setelah sebuah akun Twitter bernama \"DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence\" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.Menkopolhukam Mahfud MD pada Senin siang sudah menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data yang ramai diperbincangkan belakangan ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.\"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,\" kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam.Hal serupa disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate yang menyebut bahwa data yang dimiliki peretas atas nama Bjorka adalah data umum. \"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-\'update\',\" katanya selepas rapat internal bersama Presiden Jokowi. (Ida/ANTARA)
Vonis Edy Mulyadi, Hakim Bernurani dan Jaminan Kebebasan Pers
KETUKAN palu Ketua Majelis Hakim, Adeng Abdul Kohar dari ruang sidang Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 12 September 2022 sangat melegakan hati. Hakim benar-benar masih punya nurani. Sangat berbeda dengan polisi yang menangkap Edy Mulyadi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membegal hati nurani dan membegal hukum. Padahal, polisi dan jaksa adalah bagian dari aparatur penegak hukum. Bahkan, jaksa sejak awal antara lain mendakwa Edy bukan wartawan dan FNN tidak berizin. Kok izin? JPU pun menuntutnya 4 tahun penjara. Sebuah tuntutan yang tidak masuk akal, kecuali bagi mereka yang kerasukan jin. Oleh majelis hakim, Edy dijatuhi vonis sesuai masa tahanan, tujuh bulan 15 hari. Perintah majelis, ia juga harus dibebaskan. Ya, berdasarkan putusan itu, Edy harus segera menghirup udara, berkumpul dengan keluarga dan bertemu dengan sahabat, serta para penggemarnya. Wartawan senior FNN itu segera menghirup udara bebas sejak ditahan 31 Januari 2022 yang lalu. Ya, penahanan yang dilakukan semena-mena, tanpa terlebih dahulu polisi mengarahkan persoalan Edy ke Dewan Pers. Padahal, masalah yang terjadi adalah sengketa pers. Tidak ada hak jawab dan koreksi yang dialamatkan ke FNN oleh mereka yang merasa keberatan atas video Edy itu. Pokoknya, \'jin buang anak\', itu harus dijadikan masalah. Edy sendiri menjadi korban karena dia sudah lama ditarget berkaitan dengan investigasinya dalam kasus pembantaian enam laskar Front Pembela Islam (sekarang Front Persaudaraan Islam-FPI) yang mengawal Habib Rizieq Syihab, yang terkenal dengan peristiwa KM 50. Sebenarnya, sejak awal, perkara yang dialamatkan ke Edy itu adalah rekayasa jahat oleh penguasa, yang diperintahkan kepada polisi. Anda tidak percaya? Buktinya, baru sekali diperiksa, sudah langsung ditahan. Sedangkan Putri Candrawathi yang juga menjadi tersangka pembunuhan berencana bersama suaminya Ferdy Sambo terhadap Josua Hurabarat, sudah dua kali diperiksa, tetapi masih bebas menghirup udara. Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, khususnya bagian cyber terlalu memaksakan kasus tersebut hingga menjadikan Edy tersangka dan langsung ditahan. Jin buang anak yang menjadi malapetaka bagi Edy, jelas tidak masuk akal dan menjadikan aparat penegak hukum menjadi alat penguasa Semua tahu dan maklum, kalimat tersebut tidak memiliki konotasi negatif. Kalimat tersebut hanya mengambarkan sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Tetapi, polisi gelap mata dan memaksa Edy menjadi tersangka dan langsung ditahan sejak Senin, 31 Januari 2022. Nuansa politik sangat kental dalam kasus ini. Edy adalah wartawan senior FNN, yang sudah malang-melintang di beberapa media besar dan resmi. Edy bukan wartawan abal-abal. Intinya, Edy menjadi terdakwa bukan karena kalimat ‘jin buang anak’. Akan tetapi, di video itu ia mengkritisi habis-habisan pembangunan calon Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur yang akan menghabiskan anggaran ratusan triliun. Sebagai wartawan senior, Edy kerap membuat tulisan maupun video yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Misalnya, tulisannya berjudul; “Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk Siapa?” yang dimuat di FNN.co.id sudah dibuka lebih dari 20.000 kali. Belum yang disebar di media sosial lainnya. Sekali lagi, kita apresiasi putusan hakim terhadap Edy. Sebab, putusan itu juga sekaligus memberikan angin segar terhadap dunia pers. Jika mau jujur, seandainya Edy tidak sempat ditahan, majelis hakim akan memvonis bebas. Vonis itu membuat ruang pers bernapas lega. Andaikan vonisnya berat, itu pertanda mulai matinya kebebasan pers. Jika divonis lebih berat, bukan tidak mungkin banyak wartawan akan semakin mudah di-Edy-kan. Ya, akan ada sederet wartawan yang dihukum penjara. Padahal, tugas mereka bukan membela penguasa, tetapi menyampaikan kebenaran. Vonis tersebut juga membuat kebebasan pers yang bertanggungjawab terjamin dan terjaga. (*)
BBM Meroket dari Gorong-Gorong
Oleh : Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI SELAIN terlanjur dijuluki boneka, presiden ke tujuh RI itu sudah kerapkali disebut pembohong. Bukan hanya tak pernah menepati sebagian besar janji kampanyenya, kebijakan orang nomer satu di republik itu terus menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Tak hanya membuat kehancuran ekonomi, rezim yang porosnya ke negara Komunis Cina, cenderung korup, otoriter dan tak segan-segan mematikan lawan politiknya. Awalnya menampilkan kesan jujur, sederhana dan merakyat. Tak tangung-tangung, seiring keluar masuk warteg, keluar masuk kampung kumuh dan naik turun gorong-gorong berlumpur hitam pekat. Orang tak dikenal sejagad negeri dari Solo itu. Seketika populer, dikenal luas dan sering tampil di media massa. Mendadak muncul citra pemimpin layaknya satrio piningit. Publik seakan terhipnotis oleh pesona sosok yang sesungguhnya diendors oleh oligarki. Sukses, representasi kapitalisme menguasai lembaga strategis dan instrumen politik berpengaruh, menghasilkan pemimpin yang beda kemasannya dengan isinya dari demokrasi transaksional. Pada masa kampanye terlihat serius dan sungguh-sungguh menjabarkan program nawacita sebagai turunan dari konsepnya Trisakti Bung Karno. Tidak perlu waktu terlalu lama, setelah menjabat presiden langsung menggelontorkan semua program yang bertolak-belakang dengan apa yang menjadi bahan kampanyenya. Utang, pajak, impor, korupsi dan paling seksi BBM. Alih-alih stabil kalau ngga sanggup turun, justru angkanya terus meroket setinggi-tingginya melewati omong kosong pada janjinya. Bukan hanya sekedar kontradiktif, pemerintahannya juga agresif menyerang demokrasi dan Islam. Karena ketidakmampuan dan kegagalan proyek mimpi yang menjadi mercusuarnya, rezim berlaku represif dan memusuhi rakyat karena dianggap berbahaya bagi kelangengan kekuasaannya. Sebuah pola defensif bagi upaya menikmati harta dan jabatan berlebihan dari nikmatnya menjadi penguasa. Politik amburadul, ekonomi berantakan dan hukum hancur-hancuran. Membuat mata dan telinga rakyat tersadar bahwa presiden yang terpilih dua periode dalam genggaman oligarki baik oleh korporasi maupun partai politik itu. Sejatinya adalah budak imperialisme yang memiliki otoritas formal dalam negara. Berbingkai Pancasila, UUD 1945 dan NKRI yang secara halus telah tereliminasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, presiden dengan kewenangan penuh bersama jajaran institusi negara lainnya, telah menjadi bagian dari sistem kolonialisme modern. Rezim bersama oligarki secara faktual telah membangun persekongkolan yang terstruktur, sistematik dan masif menghasilkan penjajahan bumi pertiwi yang rakyat dan negaranya merdeka tapi tak berdaulat. Dua perode cukup sudah menjungkirbalikan keadaan yang masih dalam proses meraih cita-cita proklamasi kemerdekaa sebagaimana yang diinginkan oleh para \"the founding fathers\" dan pahlawan bangsa pendahulu. Rakyat harus bedarah-darah dan kehilangan nyawa menghadapi segelintir bangsanya sendiri. Presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang seharusnya mengayomi, melindungi dan melayani rakyatnya. Faktanya malah menjadi sumber masalah dan konflik pada bangsa ini. Bukan cuma sekedar menjadi penghianat distorsi kekuasaanya juga telah menjual dan menggadaikan negeri ini. Setelah mengalami nyaris tanpa pemerintahan dan menuju negara gagal. Rakyat yang secara bertubi-tubi hingga terseok-seok harus menghadapi kesulitan hidup. Bagaikan berada dalam fase hidup mati berjuang menyelamatkan dan mempertahankan hidup bagi rakyat, negara dan bangsa. Tak ada pilihan lain selain melawan rezim tirani, betapapun besar pengorbanannya dan harus menghadapi tembok besar kekuasaan. Sebagaimana syarat revolusi yang harus memenuhi syarat kondisi objektif, kondisi subjektif dan adanya pemimpin yangberpihak pada rakyat. Maka kenaikan harga BBM terakhir dari yang kesekian kalinya, bisa menjadi momentum perubahan yang tepat. Kenaikan harga BBM yang menimbulkan efek domino pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan berujung menurunnya daya beli rakyat sekaligus memunculkan kemiskinan struktural. Menjadi sinyal dan energi besar kemarahan rakyat untuk bergerak menjebol dan membangun sistem yang dikehendaki sesuai amanat revolusi Indonesia. Membebaskan rakyat dari belenggu orde distorsi, diksi penamaan setelah orde lama, orde baru dan orde reformasi. Maka dari itu, yang terbaik buat rakyat segera turunkan presiden yang telah menaikan harga BBM. Presiden yang oleh sebabnya, BBM meroket dari gorong-gorong. (*)
POPULER
