ALL CATEGORY
Faktor Pemimpin Sangat Berpengaruh Terhadap Upaya Perpecahan Bangsa
Jakarta, FNN – Ketua Umum Majelis Tao Dharma Indonesia (MTDI), Taosu Agung Kusumo, mengingatkan seluruh komponen bangsa mengedepankan persatuan dan kerukunan pada saat suhu politik yang terus meningkat. Sebab, cukup banyak negara yang hancur lebur dan terjadi perang saudara hanya karena masing-masing lebih mengedepankan egoisme. Kusumo mengatakan, segenap komponen bangsa Indonesia sekuat tenaga secara terus-menerus membangun harmonisasi yang sudah lama terjalin. “Harus berupaya juga supaya bangsa yang majemuk ini terhindar dari perpecahan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya, di Jakarta, Sabtu, 11 September 2022. Faktor sikap, karakter dan kejujuran para pemimpin bangsa juga sangat berpengaruh penting dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. “Rakyat akan selalu mencermati prilaku para pemimpin dan keteladanan sangat menentukan terbelah atau tidaknya bangsa,” tutur Kusumo. Menurut Kusumo, selama ini rakyat cukup dewasa dalam membangun proses demokratisasi. Akan tetapi, jika para pemimpinya tidak jujur dan tidak ada yang diteladani, maka demokrasi yang dibangun akan rapuh. Keberadaan Perhimpunan dan Majelis Tao yang dipimpinnya bertujuan membantu semua masyarakat yang sedang susah, menjaga kerukunan umat dan mendoakan agar negara Indonesia selamat dari berbagai ujian dan tetap utuh dalam persatuan. Kusumo menilai, sejak dahulu hingga kini semua masih rukun. “Jika ada pergesekan, itu hanya dipicu oleh ulah oknum yang menginginkan perpecahan bangsa,”\' tegas Kusumo. Menurutnya, sejak dulu kerukunan beragama di Indonesia sudah bagus. Tidak ada yang tidak rukun karena setiap anak bangsa dari dulu sampai sekarang semua bersatu. “Yang terjadi adalah ulah oknum-oknum yang ingin membuat tidak rukun,” katanya. Menurut Kusumo, sebagai anak bangsa jangan sampai ada yang terpengaruh dan semua harus memperkuat diri, memperkuat iman serta memberikan dukungan kepada negara agar bisa mencapai kemajuan bersama. “Sebagai anak bangsa, kita jangan terpengaruh. Harus menguatkan diri, kuatkan iman, supaya mendukung negara ini maju,” tururnya. Pendiri PTDI dan MTDI tersebut menekankan, semua harus bersyukur karena Indonesia memiliki hasil bumi yang begitu melimpah dan bisa diberdayakan. Oleh karena itu, rakyat harus kompak agar tidak bangkrut seperti beberapa negara di luar negeri yang tidak memiliki apa pun. “Kita melihat di luar negeri sudah banyak negara yang bangkrut karena mereka tidak kompak. Padahal, mereka tidak memiliki sumberdaya alam. Kalau negara ini, ada hasil bumi yang sangat banyak. Kalau nggak ada hasil bumi pada hari ini, Indonesia mau menjadi negara apa,” ujarnya. (Anwar)
BBM Antarkan Jokowi Turun
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Satu opsi upaya agar harga BBM turun bahkan lebih rendah dari sebelum dinaikkan oleh Jokowi adalah Jokowi turun. Turunnya Jokowi dari jabatan Presiden akan diikuti oleh turunnya harga BBM dan juga harga-harga barang yang sudah terlanjur naik akibat ulah rezim. Jokowi tidak pernah memberi kegembiraan kepada rakyat. Kepemimpinannya penuh kegaduhan dan penekanan pada kenyamanan hidup rakyat. Boro-boro meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Jokowi gagal dan tidak mampu mengemban amanah. Menaikkan harga BBM adalah wujud dari ketidakbecusan. Kalaupun dengan desakan rakyat terpaksa Pemerintah menurunkan harga BBM maka itupun tidak menyelesaikan masalah bangsa. Pembenahan harus dimulai dengan turunnya Jokowi. Ia harus lengser keprabon baik dengan kesadaran sendiri atau melalui mekanisme pelengseran. Menaikkan harga BBM hanya bagian dari cara kerja yang tidak profesional, tutup lobang gali lobang serta kriminal. BBM menjadi alat main-mainan untuk menggendutkan oligarki, memeras rakyat, dan tindakan makar seorang Presiden. Menginjak-injak Konstitusi dan tidak peduli pada aspirasi rakyat dalam kehidupan berdemokrasi. Turunnya Jokowi adalah kebahagiaan rakyat Indonesia. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin sebagai paket pasangan hendaknya turun pula. Ia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Kini posisi dan perannya hanya sebagai asesori semata yang tidak memberi makna signifikan bagi jalannya pemerintahan. Perlu kepemimpinan segar yang mampu mendorong partisipasi seluruh rakyat untuk membangun bersama bangsa dan negara. Tidak ada figur di kabinet Jokowi saat ini yang pantas dan \"qualified\" untuk mengemban amanah perubahan tersebut. Presiden dan Kabinet memang buruk. Kepemimpinan segar yang menggantikan tentu dapat berbasis konvensi ketatanegaraan. Memberi mashlahat dalam peran transisional menuju pemulihan asas kedaulatan rakyat. Mengoreksi pola pemerintahan Jokowi yang telah melakukan pembusukan politik (political decaying). Merusak tatanan demokrasi. Betul untuk memulihkan negeri ini perlu langkah yang bertahap. Namun tahapan awal dan terpenting adalah turunnya Jokowi dari jabatan Presiden. Sepanjang ia tetap memerintah, maka sulit untuk melakukan pembenahan. Termasuk soal harga BBM. Jika Jokowi terpaksa menurunkan kembali harga BBM maka itu tidak akan memperbaiki keadaan. Masih terlalu banyak masalah lainnya yang menjadi beban rakyat. Sebaliknya jika Jokowi yang turun dari jabatan, maka harga BBM akan ikut turun. Pemerintahan baru berkesempatan untuk mulai menata agenda kebangsaan dan kenegaraan dengan dukungan maksimal rakyat. Dengan harga BBM turun maka diprediksi harga-harga akan turun pula. Lalu penegakkan hukum dilakukan secara konsisten dengan memberantas berbagai mafia yang tumbuh, berkembang dan menjadi warna buram dari Pemerintahan Jokowi. Tak ada pilihan lain untuk agenda mendesak selain Jokowi turun atau diturunkan. Harga BBM naik adalah bukti bahwa Jokowi telah gagal dan tidak mampu lagi untuk mengemban amanah. BBM antarkan Jokowi turun. Bandung, 11 September 2022
Drama AMPAI April 1965 dan Sinshe Road
Oleh Ridwan Saidi Budayawan AMPAI Associated of Motion Pictures Anerica-Indonesia importir film-film Hollywood. Directornya Bill Palmer yang oleh pihak komunis dituduh agen CIA. Tempat tinggal Bill Palmer di kawasan Puncak didemo Pemuda Rakyat. Sampai akhirnya pada suatu hari di bulan April 1965 rumah Bill Palmer diserbu. Kata Badan Pusat Intelejen pimpinan Subandrio ditemukan dokumen rahasia rencana kudeta pihak asing. Isi lengkap doc tak pernah dipublikasi melainkan phrase \"our local army friend\' saja. Pihak Inggris dianggap tahu menahu dengan doc itu. Bung Karno sempat duduk satu table jamuan makan dengan Dubes Inggris Andrew Gilchrist, mungkin mau ngorek-ngorek. Dokumen itu sendiri dikenal sebagai dokumen Gilchrist. Hampir tiap hari kedubes Inggris didemo Pemuda Rakyat. Di bunderan HI, PKI pasang spanduk: Hai Nekolim! Ini dadaku, mana dadamu. Bung Karno akhirnya naik emosi, Aku tidak takut dengan jenderal petak-petak. Petak itu minor. Tiba-tiba berkembang cerita BK jatuh sakit. Terentang Sinshe Road dengan cepat. Ber-tubi-tubi sinshe datang dari China. Mereka ahli medis yang kata orang-orang dengan system OTOH once touch once health. Dengan sistem OTOH tak ada kabar BK jadi sehat atau tidak. Tau2 Gestapu/PKI meledug, malah yang pimpin Overste Untung. Sejak itu dokumen Gilchrist pun tak di-sebut-sebut lagi. Pada tahap tertentu kemelut politik sering tak terhindar dari operasi intelejen canggih yang biasanya baru setelah 20 tahun dikatakan sebagai; Now it can be told. Tetapi drama dokumen Gilchrist tak pernah jadi: now it can be told. Ngomong-ngomong, tatkala di sini kemelut politik kusut butut, kok dari sono ada hacker Bjorka yang akan bongkar segala laksana penjinak ular dari Afrika. Baba, memang banyak uler . (RSaidi)
Seharusnya Biaya Minyak Mentah untuk BBM Bisa 500 Perak Seliter
Sri Mulyani mudah-mudahan bisa. Pengalaman belasan tahun jadi Menteri Keuangan masa iya cuma bisanya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) HARGA minyak mentah seharusnya tidak perlu ditakutkan oleh pemerintah, asal pemerintah serius menjaga nilai tukar dan menguatkannya terhadap mata uang asing, terutama terhadap US Dolar. Caranya banyak. Asal berani saja. Pada masa Pemerintahan SBY rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.000 per US dolar. Kalau harga minyak sekarang 90 US dolar, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM Rp 4.500 per liter BBM. Waktu itu Menteri Keuangan SBY adalah Sri Mulyani. Karena kepotong kasus Century jadi Sri Mulyani tidak menjadi menteri lagi. Sri Mulyani kembali di jaman Jokowi tapi nilai tukar rupiah terhadap US dolar ambruk menjadi Rp 14.750 per dolar AS. Meski harga minyak mentah sama 90 US dolar per barel seperti saat SBY dulu, tapi biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM naik jadi dua kali lipat menjadi Rp 10.000 per liter BBM. Jadi, kepada Presiden Jokowi, cobalah perintahkan pada Sri Mulyani sebagai Menkeu, supaya diskusi dengan Gubernur BI bagaimana cara menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap USD. Karena sekarang ini Indonesia itu beli minyak menggunakan dolar. Bukan menggunakan Yuan atau Rubel. Sri Mulyani mudah-mudahan bisa. Pengalaman belasan tahun jadi Menteri Keuangan masa iya cuma bisanya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Sekali-kali Sri Mulyani tunjukkanlah kepintarannya dengan menaikkan nilai tukar rupiah ini. Kalau bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1.000 per Dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter. Kalau Jokowi mau bisa melakukan ini. Kalau pembantunya tidak bisa coba cari yang bisa. Jadi, demikian jika nilai tukar Rp 1.000 per dolar maka biaya pokok produksi bisa jadi Rp 500 per liter, ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, biaya pokok BBM hanya Rp 650-750 per liter. Pertamina bisa jual pertalite Rp 5.000 per liter untungnya bisa segaban. Kalau sekarang dengan biaya pokok BBM Rp 10.000 per liter (harga minyak mentah x kurs 14.750/159 liter sebarel) maka ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, ditambah lagi pungutan lain-lain, maka biaya pokok BBM mencapai 12 ribu sampai 13 ribu rupiah. Pertamina jual 10 ribu ya lama-lama Pertamina Pecok. Ngono lo... (*)
Pemerintah Menjadikan Permainan Harga Minyak untuk Isu-isu Negara Kesejahteraan yang Palsu
PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, kita musti tagih terus bahwa negara itu diwajibkan untuk menyejahterakan rakyat. “Kalau kebijakannya tidak menyejahterakan rakyat maka dia musti minta maaf pertama-tama, lalu kalau dia bilang oke ada kesalahan, dia ganti kesalahan itu,” tegasnya. “Rakyat nggak setuju ibukota itu dibiayai lewat pajaknya, artinya meras rakyat kok tetap dipaksa,” ujar Rocky Gerung dalam dialog dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (10/9/2022). Terkait framing KOMPAS atas Anies Baswedan, Rocky Gerung mengebutkan, di-framing jahat Kompas, Anies membalas dengan halus tapi menohok. “Tapi intinya adalah Anies paham itu, tapi Anies membalas dengan cara yang semacam pukulan tersembunyi bahwa oke saya nggak akan lapor ke Dewan Pers, tapi rakyat berhak tahu,” tegasnya. Berikut petikan lengkap dialog mereka. Halo halo, Bung Rocky, ketemu lagi di akhir pekan. Ini enak suasananya, sejuk ya, karena sepanjang hari kemarin hujan lebat di mana-mana. Juga banyak kali saluran-saluran internet ini lagi nggak stabil. Jadi mohon maaf kalau pagi ini kita suaranya juga agak putus- putus. Tetapi tetap saja walaupun putus-putus kita tidak pernah putus harapan. Yang putus harapan sebenarnya pemerintah kalau melihat situasi sekarang. Iya putus harapan. Kita selalu punya harapan ketika semakin banyak Byorka beroperasi. Masalah BBM Oke, biarkan byorka itu nanti kita bahas pada bahasan yang kedua. Kita kan ada dua topik, yang pertama soal Anies Baswedan dengan Kompas dan juga soal BBM. Ini menarik karena ternyata hari ini kan tanggal 10 ya. Ojol sudah secara resmi mulai menaikkan tarifnya. Kita tahu itu pasti bukan kabar gembira juga buat para ojol. Ini justru kabar buruk buat mereka karena mereka pasti tahu bisa saja potensi kehilangan penghasilan, akan berkurang. Begitu juga kabar buruk dengan para UMKM yang selama ini juga mengandalkan mereka untuk menjualnya. Nah, di tengah situasi itu kemarin tiba-tiba Menteri ESDM karena dituntut orang, ini harga BBM pasaran dunia turun kok kita malah naik. Dia bilang kemungkinan juga kalau harga terus menurun ya pertalite bisa turun. Ini pilihannya kelihatannya presidennya turun atau pertalitenya turun. Tapi juga ribut sekali ini petisi. Nanti saya akan ajak ngobrol sendiri ke Agustinus Edi yang sangat kritis ini dan mantan wartawan, LBH. Dia bilang lo di tengah subsidi dicabut kok bonus dari Direksi dan Komisaris Pertamina gila-gilaan tuh gedenya, sampai ratusan miliar itu. Itu Menteri ESDM mendengarkan suara publik, tetapi nada bicaranya atau warna kalimatnya kan kemungkinan. Kan ini menteri yang dia itu pelaksana teknis, yang mutusin kan pasti Menteri Keuangan, Direksi Pertamina, terus presiden sendiri. Tapi, bukan itu poinnya. Kalau dibilang oh mungkin akan dicabut, harganya diturunkan, itu berarti subsidinya ditarik lagi gitu. Kan orang berpikir begitu kan. Ada orang berpikir ya sudah biarin saja naikin terus-menerus tapi subsidi naikin terus juga tuh. Jadi nggak ada lagi semacam kesatuan pikiran sebetulnya tuh karena tetap orang menganggap bahwa apapun yang disodorkan oleh istana pada publik, itu pasti akan di belakang bukan sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Tuker tambahnya banyak. Jadi soal harga BBM ini tidak lagi akan diturunkan, mau dinaikkan, orang anggap bahwa poinnya bukan sekadar lagi harga BBM, tetapi pemerintah yang memang pelit; pemerintah yang mempermainkan harga diri publik itu. Seolah-olah oke nanti subsidi kita tambah. Iya, tapi itu kan artinya membuat orang merasa dia jadi pengemis. Jadi hak yang disebut hak itu, tidak diperhatikan pemerintah. Pemerintah justru mau menjadikan permainan harga minyak ini untuk isu-isu negara kesejahteraan yang palsu. Kami akan melindungi orang miskin, kami akan memberikan tambahan ini, kami ya tapi orang tahu bahwa Istna itu musti batalkan sesuatu yang tidak dikehendaki rakyat, IKN, kereta cepat. Kan hanya itu sinyalnya sebetulnya. Kalau presiden bilang oke, saya mengerti bahwa memang yang diminta rakyat itu bukan sekadar turunkan harga minyak, tetapi ganti proyek-proyek yang menggerogoti perekonomian Indonesia. Makronya begitu sebetulnya. Jadi, bolehlah Menteri ESDM ngomong, tapi tetap tuntutan utama publik adalah hak batalkan proyek-proyek mercusuar yang hanya untuk kepentingan 2-3 orang, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu dasar kita bernegara. Nah, soal ojol ini kan juga dilematis. Pemerintah minta agar kita mengurangi konsumsi BBM. Orang kemudian beralih katanya. Oke, diparkirlah kendaraan-kendaraan pribadi. Kalau kita pakai kendaraan pribadi, kita akan pindah ke kendaraan umum. Tetapi, kendaraan umum juga naik semua. Jadi kan kita betul-betul dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit buat buat publik. Mobil parkir, tapi ketika kita mau pindah ke transportasi umum, ternyata transportasi umum juga jadi mahal. Jadi terus mau ngapain kita, bertapa di rumah, gitu? Nanti pemerintah bilang kalian beli lagi mobil yang 900 cc. Itu jalan pikiran yang konyol. Kan begitu sebetulnya, diarahkan untuk beli mobil cc kecil. Padahal dia yang bikin kebijakan sehingga mobil yang tadinya berharap beli pertalite sudah keburu kebeli. Kalau di Eropa, kalau pemerintah bikin kebijakan konyol, dia akan ganti kekonyolan itu. Dia bilang oke, saya siapin ke mesin 900 cc, dia ganti semua. Itu namanya pemerintah yang bertanggung jawab. Dia bikin kesalahan, dia suruh orang lain cari solusinya. Jadi, brengseknya di situ tuh cara berpikir itu. Jadi tetap, kita musti tagih terus bahwa negara itu diwajibkan untuk menyejahterakan rakyat. Kalau kebijakannya tidak menyejahterakan rakyat maka dia musti minta maaf pertama-tama, lalu kalau dia bilang oke ada kesalahan, dia ganti kesalahan itu. Kan bukan kita yang disuruh beli mobil baru, dia musti ganti mobil kita. Kan begitu. Kan kemarin ingat kita, beberapa waktu yang lalu, itu biaya pajak mobil mewah dihapuskan. Tadinya katanya cuma untuk yang cc bawah, tapi seperti biasa kita duga itu hanya strategi awal saja, lama cc tinggi juga dihapus. Sekarang orang-orang yang kadung beli mobil cc yang tinggi itu karena dengan harapan pada waktu mobil murah, karena pajak ekspor dan barang mewahnya dihapus, eh tiba-tiba sekarang bensinnya dinaikkan. Jadi, itu poin-poin atau dalil-dalil mendasar itu tuh yang musti kita terangkan kepada publik bahwa kita berhak untuk minta penggantian sesuatu yang kita prediksikan dari awal, dipuji-puji oleh pemerintah, terus pemerintah ternyata bohong. Beli mobile ini murah segala macam tapi begitu beli harganya dinaikkan minyaknya. Padahal, mereka yang membeli mobil itu dengan perhitungan. Oke, disuruh beli itu artinya disediakan fasilitas supaya mobil itu bisa jalan. Sekarang fasilitas utamanya BBM itu hilang. Begitu kan. Sama saja dengan petani sawit, dijanjiin Pak Jokowi tahun lalu bahwa harga sawit akan stabil segala macam, lalu petani sawit bikin proyeksi kehidupan keluarganya. Kalau begitu, saya akan kirim dua anak saya sekolah ke Jawa. Eh ternyata harga sawit ngaco jadinya. Maka dia batalin lagi. Mustinya diganti oleh pemerintah karena pemerintah yang menjaminkan kebijakan itu. Bukan dengan alasan fluktuasitas harga komoditas internasional. Ya pastilah semua orang tahu harga komoditas ada up-nya ada down-nya. Jadi, pemerintah berbohong dalam membuat kebijakan. Jadi, poin dasarnya kira-kira di situ, kemampuan kita untuk melihat kebohongan itu. Lalu IKN yang diminta dibatalkan, malah pemerintah bilang kalau begitu bisnis-bisnis masih berjalan tapi 20% diambil dari APBN. Saya nggak setuju IKN, lalu saya disuruh bayar IKN, kan ngaco. Kan lewat APBN artinya pajak rakyat dipakai buat IKN. Ya tanya saja pada rakyat, mau nggak kita bikin IKN. Baru ambil pajak dari rakyat. Rakyat nggak setuju ibukota itu dibiayai lewat pajaknya artinya meres rakyat kok tetap dipaksa. Kalau bisnis ke bisnis ya silakan saja, kan nggak ganggu pajak saya. Saya dipajaki saya setuju supaya tetangga saya bisa dapat beasiswa untuk sekolah anaknya, bukan pajak saya dipakai untuk IKN sehingga tetangga saya kekurangan IQ. Jadi cara bicara berpikir politik-ekonomi nggak dipahami oleh Presiden, ya. Iya. Di tengah situasi itu seperti tersebut tadi, muncul petisi. Ini rupanya ada bonus untuk direksi dan komisaris Pertamina. Jadi total, tapi ini sudah bonus terhutang segala macem, 446 miliar rupiah. Jadi kalau dibikin rata-rata katanya direksi itu akan dapat 35 miliar bonusnya, sementara komisarisnya 33 miliar. Tapi nanti wawancara lengkapnya bisa kita simak di Hersubeno Point channelnya. Ini sebenarnya juga kebijakan yang tidak masuk akal, tidak sensitif, atau apalagi namanya. Ya, itu pongah namanya. Pongah. Jadi kan orang ingin lihat Indonesia itu tumbuh dalam persaudaraan, dalam penderitaan orang berbagi itu. Kalau ada sedikit rezeki, tetangganya senang. Ini mereka kuras harga diri rakyat, tapi mereka naikkan harga insentif mereka tahu harga bonus mereka. Jadi, ya sudah kalau statistik menunjukkan kejomplangan antara 4 orang terkaya di Indonesia menguasai separuh dari harta umat, bahkan NU pernah bikin perumpamaan satu orang kaya di Indonesia itu setara dengan 100 juta kekayaan umat NU. Kan itu sudah betul-betul gila. Ini NU yang bikin. Sekali lagi kita lihat kontras itu. Jadi, satu orang di pertamina itu mungkin setara dengan 300.000 sekolah yang terlantar karena akses jalan desa itu nggak dibuat. Hersu: Dapat dihitung 150.000 untuk BLT, dan mereka ini dia cuma dapet empat bulan, jadi cuma 600.000. Sementara yang ini dapat 35 miliar dan 33 miliar. Dibandingkan dengan itu berapa juta kali. Jadi, harga minyak yang dipermainan itu adalah subsidi rakyat terhadap komisaris dan direksi. Kan begitu jadinya. Kan logikanya gampang saja. Soal Anies Baswedan Oke, makin banyak ketidakwarasan akal-akal di kalangan pemerintahan. Tetapi, seperti tadi saya singgung, ini saya kira tetap menarik soal Anies Baswedan. Saya tahu pasti ketika Anda kemarin membuat konten sama saya soal Islamophobia, pasti banyak yang kebakaran jenggot. Saya nggak tahu apakah Anda sudah dikontak oleh Kompas karena Anies Baswedan ini statusnya di Instagram di Facebook, dan lain-lain dia ternyata sudah dikirimi surat permintaan maaf dari Kompas dan kemudian dia mengaku dia mendapat desakan banyak orang untuk melaporkan ke Dewan Pers, tetapi dia merasa nggak perlu dia melaporkan soal itu. Ya, saya ada yang memuji dan ada yang menyesalkan ucapan saya. Saya bilang ya memang saya ucapkan itu, bahwa Kompas itu di dalam analisis saya di belakang kepalanya secara psikoanalisis masih memelihara Islamophobia. Saya terangkan begitu. Banyak teman saya di Kompas yang seperti protes. Enggak, itu analisis saya, bukan saya menyebabkan Kompas dianggap Islamophobia, tetapi dalam alam bawah sadar orang itu, bahkan saya pakai istilah Sigmund Freud, Freudian Key-nya bisa kita temukan, kita buka dengan kunci itu, kunci psikoanalisis bahwa di belakang politik redaksional Kompas diam-diam masih dihuni oleh kalangan Islamophobia. Itu biasa saja sebagai (pengajar), kan saya mengajar critical thinking dan saya pakai semua peralatan akademi untuk membaca itu dan memang ternyata begitu akhirnya kan? Kalau enggak ngapain Kompas ralat itu. Biarin saja itu mengalir dan musti menerangkan pada Anies lewat surat bahwa nggak begitu maksud kami. Iya, semakin tidak begitu semakin begitu anlisis saya. Jadi itu intinya. Saya tidak ada problem dengan Kompas. Saya hanya mengamati gerak naratif dari Kompas. Jadi, karena dibahas dalam berita Kompas kan kita bisa baca dalam narasi dia. Itu gampang, yang diajarin di teori dasar filsafat komunikasi, Noam Chomsky, Walter Lippmann. Tapi intinya adalah Anies paham itu, tapi Anies membalas dengan cara yang semacam pukulan tersembunyi bahwa oke saya nggak akan lapor ke Dewan Pers, tapi rakyat berhak tahu. Iya, sudah, rakyat berhak tahu, ya sudah. Rakyat juga berhak tahu analisis saya, ngapain saya dibuli. Jadi hal itu biasa saja. Jadi buzer-buzer nggak usah baperlah. Kalau mau debat intelektual, taruh di situ saya layani satu persatu. Kalau bisa pararel. (Ida/sws}
LaNyalla Dukung UMKM Berbasis Ekspor Melalui Pengembangan Ekonomi Syariah
Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur untuk membantu pengembangan UMKM berbasis ekspor. Menurut LaNyalla, pasalnya ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan yang mampu membangkitkan pergerakan ekonomi. “Saya lihat implementasi program pengembangan ekonomi syariah masih minim. Harapannya pemerintah lebih gencar mengedukasi pelaku UMKM untuk mewujudkan ekonomi inklusif yang berfokus pada ekspor,” tutur LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Jawa Timur, Sabtu (10/9/2022). Dijelaskan LaNyalla, saat ini perbankan ekonomi syariah sedang gencar memberikan fasilitas pembiayaan terhadap pelaku usaha dengan bagi hasil yang terjangkau. Hal ini perlu digaungkan sehingga mampu mendorong pergerakan usaha yang kontinyu. Diingatkan LaNyalla, pengembangan ekonomi syariah harus dimulai dengan membangun kapabilitas pelaku usaha ekonomi syariah. Sehingga resonansi pengembangan secara nasional semakin kuat dan berdaya saing. “Program pembinaan dan aspek-aspek pendukung lainnya perlu dihidupkan melalui kolaborasi berbagai elemen terkait seperti pembinaan peningkatan kualitas produk, jaminan kehalalan, merk dan aspek lain sehingga menembus pasar global,” ujar dia. Terpenting lagi, menurut LaNyalla, berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut harus dilakukan secara kontinyu dengan berbagai sinergi dan kolaborasi bersama dengan pihak terkait. “Program ini perlu kerjasama seluruh pihak seperti perbankan, pelaku usaha, pesantren-pesantren dan lainnya. Dengan satu tujuan yang sama yakni kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM,” paparnya. (Sof/LC)
Inilah Sejumlah Persoalan yang Harus Dihadapi Raja Charles
London, FNN - Raja baru Inggris Charles akan menghadapi sejumlah persoalan di awal kekuasaannya, mulai dari kasus pelecehan seksual terhadap sang adik hingga tuduhan rasisme kerajaan.Kasus Pangeran AndrewAndrew, putra kedua dan anak kesayangan Ratu Elizabeth II yang baru saja mangkat, mundur dari tugas-tugas kerajaan pada 2019 setelah sebuah wawancara TV ditayangkan.Wawancara itu mengungkap hubungannya dengan Jeffrey Epstein, ahli keuangan AS yang dipenjara setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran seksual. Pada Januari 2022, dia kehilangan pangkat militer dan perlindungan bagi keluarga kerajaan, serta menyerahkan gelar Royal Highness.Satu bulan kemudian dia menyetujui penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan Virginia Giuffre, seorang perempuan AS yang menjadi korban Epstein dan menuduh Andrew melakukan pelecehan seksual saat dirinya masih remaja.Andrew menyangkal tuduhan itu dan tidak didakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.Charles harus memutuskan bagaimana mengatasi persoalan adiknya itu, yang secara resmi masih menyandang gelar Duke of York, dan apa tugas, jika ada, yang dapat diemban oleh Andrew.Pangeran Harry dan RasismeCharles telah lama berencana untuk merampingkan monarki hingga ke keluarga dekatnya, istrinya Camilla serta para pasangan dan para cucu dari kedua putranya, Pangeran William dan Harry.Namun, keputusan Harry untuk pindah ke luar negeri bersama istrinya yang berkebangsaan Amerika, Meghan, dan melepas peran di kerajaan pada 2020, membuat rencana Charles berantakan.Sejak itu, Harry dan Meghan telah menyampaikan kritik terhadap Istana Buckingham, termasuk menuduh sejumlah pejabat dan bangsawan atas tindakan rasisme. Mereka mengatakan bahwa Charles dan William \"terjebak\" dalam kerajaan.Harry, yang bergelar Duke of Sussex, telah berbicara tentang perpecahan keluarga, yang membuat sulit hubungannya dengan sang ayah dan kakaknya.Dalam pidato pertamanya sebagai raja, Charles memberi sinyal tentang keinginannya untuk mencairkan ketegangan hubungan itu.\"Saya juga ingin mengungkapkan kasih sayang saya kepada Harry dan Meghan ketika mereka terus membangun kehidupan mereka di luar negeri,\" kata Charles dalam pidatonya, Jumat.Penyelidikan PolisiPada November 2021, Michael Fawcett, asisten paling dekat dan tangan kanan Charles selama puluhan tahun, mengundurkan diri dari tugasnya di yayasan amal The Prince\'s Foundation, setelah dituduh menawarkan penghargaan kepada seorang warga Arab Saudi sebagai imbalan atas donasinya.Beberapa bulan kemudian, Kepolisian London mengatakan mereka telah membuka penyelidikan terhadap yayasan tersebut. Kantor Charles telah mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kejahatan yang dituduhkan itu, dan hubungannya dengan Fawcett telah berakhir.Pada Juni 2022, Sunday Times juga melaporkan bahwa Charles telah menerima dari seorang mantan perdana menteri Qatar uang tunai 3 juta euro (Rp45,18 miliar), sebagian dimasukkan dalam kantong belanja.Kantor Charles mengatakan uang tersebut untuk salah satu yayasan amalnya dan semua prosedur telah dipatuhi. Seorang sumber kerajaan mengatakan donasi tunai dalam jumlah besar tidak akan diterima lagi.Times melaporkan satu bulan kemudian bahwa Dana Amal Pangeran Wales telah menerima uang dari keluarga Osama bin Laden. Kantor Charles mengatakan keputusan menerima uang itu diambil setelah melakukan uji kepatutan yang tepat, dan dirinya tidak terlibat. (Sof/ANTARA/Reuters)
Pemerintah Canangkan Pembangunan Paket CP 202 MRT Jakarta
Jakarta, FNN - Pemerintah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kontrak paket CP 202 angkutan massal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, yang menghubungkan Harmoni-Sawah Besar sepanjang 1,8 kilometer (km) dengan tiga stasiun di bawah tanah.“Saya selaku pembantu Presiden secara konsisten mendukung apa yang dilakukan kota-kota besar di Indonesia khususnya DKI Jakarta untuk meningkatkan fungsi-fungsi angkutan massal karena tidak mungkin kita membiarkan pergerakan manusia yang ada di kota besar terutama di DKI Jakarta,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri acara groudbreaking tersebut di Plaza Beos Kawasan Kota Tua, Jakarta, Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula seremonial pembukaan kembali Kawasan Kota Tua.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya konsisten terhadap pembangunan angkutan massal terutama di Jakarta. Kontrak kerja paket CP 202 telah ditandatangani sebelumnya pada 18 Juli 2022. Paket CP 202 merupakan bagian dari fase 2 menghubungkan Bundaran HI hingga kawasan Kota.Selain paket CP 202, sudah dilakukan pengerjaan paket CP 201 dari Thamrin-Monas sepanjang 2,26 km dengan dua stasiun di bawah tanah. Hingga kini, paket CP 201 telah tercapai 42,7 persen sejak pekerjaan pada 15 Juli 2020.Selain itu, PT MRT Jakarta (Perseroda) juga telah mengerjakan paket CP 203 yang menghubungkan Glodok-Kota sepanjang 1,3 km dengan dua stasiun bawah tanah yang mencapai persentase 15 persen sejak dilakukan pengerjaan pada 18 September 2021.“Tentu kegiatan di Kota Tua akan menjadi yang favorit karena aktivitas kereta api sudah terbukti sangat mumpuni dan memberikan kebersamaan untuk semua level. Saya apresiasi pemerintah Jepang yang telah bekerja sama (membangun MRT) dengan pemerintah Indonesia ” kata Menhub.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen mendukung proyek pekerjaan MRT fase 2 secara keseluruhan agar tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat anggaran.Berdasarkan proyeksi, diperkirakan fase 2 MRT yang terdiri dari tiga paket (CP 201, CP 202, dan CP 203) selesai pada tahun 2028.“Ini kegiatan penting karena pembangunan MRT akan terus berjalan ke depan. Jakarta sebagai kota modern yang nantinya akan menjadi pusat perekonomian, bukan hanya Indonesia, tetapi juga kawasan Asia Tenggara, sehingga kita harus menyiapkan transportasi umum massal yang bisa menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta,” ujar Anies.Saat ini, 92 persen wilayah DKI Jakarta disebut telah terjangkau dengan kendaraan umum. Hal tersebut didukung kesadaran warga yang mulai menggunakan kendaraan umum.“Karena itulah pembangunan fasilitas kendaraan umum modern harus jalan terus dan salah satunya yang penting ini adalah pembangunan MRT yang kita tahu akan menjadi salah satu tulang punggung utama bagi kegiatan mobilitas penduduk di Jakarta,” ungkap dia. (Sof/ANTARA)
Dasar Hukum hingga Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Didalami KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dasar hukum hingga prosedur dalam penerimaan mahasiswa baru dengan memeriksa Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Srie Tjahjandarie sebagai saksi.Tjitjik diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM) dan kawan-kawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/9) dalam penyidikan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru Unila tahun 2022.\"Saksi hadir dan dikonfirmasi pengetahuan saksi, antara lain soal dasar hukum, prinsip-prinsip, mekanisme, serta prosedur dalam penerimaan mahasiswa baru,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu.Selain itu, KPK juga mendalami pengetahuan saksi Tjitjik soal peran. Kemendikbudristek dan rektor dalam penerimaan mahasiswa baru tersebut.KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi Unila. Tiga tersangka selaku penerima suap ialah Karomani (KRM), Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB), sedangkan seorang tersangka selaku pemberi suap adalah Andi Desfiandi (AD) sebagai pihak swasta.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan KRM yang menjabat sebagai Rektor Unila periode 2020-2024 memiliki wewenang terkait mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022.Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga KRM aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan HY, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, dan MB untuk menyeleksi secara \"personal\" terkait kesanggupan orang tua mahasiswa.Apabila ingin dinyatakan lulus maka calon mahasiswa dapat \"dibantu\" dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme pihak universitas.Selain itu, KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus bagi HY, MB, dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua calon mahasiswa baru. Besaran uang itu jumlahnya bervariasi mulai dari Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin, yang seorang dosen, dari orang tua calon mahasiswa itu berjumlah Rp603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar Rp575 juta.KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan atas perintah KRM.Uang tersebut telah dialihkan dalam bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp4,4 miliar. (Sof/ANTARA)
Potensi Kejatuhan Presiden Jokowi
Bagi mereka, buat apa simpan di bank kalau bunganya kecil dan nyaris tidak ada sama sekali? Kabarnya, inilah yang sekarang ini terjadi. Kekhawatiran ini jelas bisa berdampak pada ketahanan perbankan. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) DEMONSTRASI menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah marak di mana-mana. Mahasiswa dan buruh di berbagai kota turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9/2022). Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan harga BBM terbaru di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter dan berlaku mulai Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Akankah demonstrasi besar-besaran ini berpotensi menjadi gerakan people power yang bisa menjatuhkan jabatan Presiden Jokowi? Pasalnya, fakta di lapangan ditemukan suara-suara desakan Jokowi Mundur. Apalagi rakyat sudah benar-benar jenuh dengan berbagai kebijakan yang telah diambil Presiden Jokowi. Janji-janji kampanye 2014 dan 2019 tidak banyak ia penuhi. Kebohongan APBN bisa jebol jika terus subsidi BBM didengungkan di depan publik. Bahkan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebut, Pemerintah berbisnis dengan rakyat: harga pertalite naik Rp 2.350 per liter x sisa konsumsi tahun ini anggap saja 10 juta KL = Rp 23,5 triliun. Harga solar naik Rp 1.650 per liter x sisa konsumsi 5 juta KL = Rp 8,25 triliun. Inikah nilai menyakiti hati masyarakat, nilai keadilan: hanya Rp 31,75 triliun? Di lain sisi, Anthony mengungkap, pendapatan Negara per Juli 2022 naik jadi Rp 519 triliun (50,3%), akibat harga komoditas, yang notabene milik negara, meroket. Bukannya membagi rejeki ‘durian runtuh’ ini kepada masyarakat, sebagai kompensasi kenaikan harga pangan, tapi yang ada malah menaikkan harga BBM: Sehat? Sedangkan ‘durian runtuh’ sektor batubara sangat besar, ekspor 2021 naik $12 miliar, dari $14,5 miliar (2020) menjadi $26,5 miliar. Kenapa Rp 31,75 triliun, sekitar $2 miliar saja, tidak ambil dari batubara ini? Kenapa harus dari rakyat kecil? Bukankah batubara milik rakyat juga? Yang jelas, kemarahan rakyat sudah memuncak. Sehingga demonstrasi tetap akan sulit dibendung, meski senjata “BLT” BBM sudah digelontorkan dengan nilai miliaran, atau bahkan, triliunan rupiah. Anthony mengungkap, negara maju, liberal dan kapitalis, saja masih mau memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah. Dan, subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya. Tapi, Indonesia menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp 1.055 menjadi Rp 1.380/liter. Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah itu seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM. Perlu dicatat, konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp 7.650 per liter, pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp 24,27 triliun. Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut. Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp 8.620 per liter. Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau keuntungan pertalite Rp 1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp 7.650 Lagi. Tapi, pemerintah bersikukuh menghapus subsidi BBM dengan alasan APBN bisa jebol. Inilah yang dinilai sebagai kebohongan pemerintah. Karena riilnya subsidi BBM itu cuma sekitar Rp 11 triliun saja. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk akibat dari perang Rusia-Ukraina, bayang-bayang krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia juga mengkhawatirkan. Karena bisa berdampak para krisis politik. Apalagi, tanpa disadari, suku bunga tabungan di perbankan kini sudah menyentuh 0%. Beberapa bank memberlakukan bunga ini untuk jumlah simpanan tertentu.Misalnya untuk Tabungan Rupiah Bank Mandiri untuk tabungan 0 - Rp 1 juta suku bunga 0%, lalu Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 50 juta juga berlaku bunga 0%.Sedangkan untuk biaya administrasi mulai dari Rp 12.500 sampai Rp 18.000. Tergantung dari jenis kartu dan tabungan yang digunakan. Apakah ini artinya jumlah tabungan lama-lama bisa habis termakan biaya admin?Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho mengungkapkan memang untuk bunga bank yang nol persen hingga biaya admin yang besar bisa mempengaruhi jumlah tabungan.Seperti dilansir Detik.com, lanjut Andy Nugroho, sebaiknya rekening tabungan digunakan bukan untuk mengembangbiakan uang. “Karena dengan bunga segitu (0%), sudah pasti tak akan ada keuntungannya. Apalagi sekarang inflasi dan BBM naik,” katanya, Senin (5/8/2022). Andy menyebut sebaiknya rekening tabungan ini digunakan untuk cash flow sehari-hari atau menerima gaji, untuk transaksi bisnis. “Jadi kalau simpan uang di bank lebih baik untuk transaksi keuangan bukan untuk menabung. Jika ingin mendapat keuntungan bisa simpan di deposito,” ujarnya.Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengungkap, biaya administrasi yang dikenakan bank ini digunakan untuk pengembangan sarana dan pra sarana.Nasabah juga bisa menikmati berbagai layanan perbankan agar transaksi menjadi lebih mudah. “Misalnya internet banking dan mobile banking bisa digunakan 24 jam, jaringan ATM yang luas ada di mana-mana,” jelas dia.Menurut dia, jika memang ingin menabung dan tak dikenakan biaya admin. Bisa memilih produk tabungan yang biaya admin rendah atau gratis. Namun memang transaksi dibatasi dan tak bisa menggunakan layanan e channel. Dalam tulisan yang lainnya, Senin (05 Sep 2022 07:26 WIB), Detikcom dengan tegas menyebut, bunga tabungan di bank kini sudah menyentuh level 0%. Ya, 0% alias tidak ada bunganya sama sekali. Tapi bunga 0% ini berlaku untuk jumlah simpanan dengan nominal tertentu. Tidak semua simpanan diberikan bunga 0%. Di beberapa website bank, bunga tabungan untuk denominasi rupiah ini mulai dari 0% - 1%.Misalnya untuk Tabungan Rupiah Bank Mandiri untuk tabungan 0 - Rp 1 juta suku bunga 0%, lalu Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 50 juta juga berlaku bunga 0%.Untuk tabungan Rp 50 juta kurang dari Rp 500 juta akan mendapat bunga 0,10%. Lalu tabungan Rp 500 juta kurang dari Rp 1 miliar suku bunganya 0,6%. Lalu untuk tabungan di atas Rp 1 miliar suku bunganya 0,6%.Suku bunga akan berbeda untuk setiap produk. Untuk tabungan berjangka mulai dari 1 sampai jangka waktu 15 tahun diberikan bunga mulai dari 1% - 1,85%.Di Bank Negara Indonesia (BNI) nyaris sama. Untuk simpanan kurang dari Rp 1 juta bunga 0% (p.a). Lalu simpanan di atas Rp 1 juta hingga Rp 50 juta suku bunganya 0,10%. Kemudian di atas Rp 50 juta hingga Rp 500 juta 0,20%, selanjutnya Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar 0,60% dan di atas 1 miiar 0,80%. Dari keterangan di website, suku bunga BNI Taplus ini berlaku mulai 04 Februari 2022.Di OCBC NISP untuk simpanan kurang dari Rp 1 juta bunganya 0%. Lalu simpanan Rp 1 juta sampai dengan kurang dari Rp 30 juta bunganya 0,10%. Selanjutnya simpanan Rp 30 juta hingga kurang dari Rp 100 juta bunganya 0,10%. Untuk simpanan Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta bunganya 0,50% dan simpanan lebih dari Rp 1 miliar bunganya 1%.Untuk beberapa jenis produk di CIMB Niaga seperti XTRA Savers Special untuk saldo rata-rata bulanan kurang dari Rp 1 juta bunga tabungan adalah 0%. Lalu untuk tabungan Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 100 juta adalah 0,25%. Kemudian tabungan Rp 100 juta sampai kurang dari Rp 250 juta bunganya 1%.Lalu tabungan Rp 250 juta sampai kurang dari Rp 500 juta bunganya 2%. Selanjutnya untuk tabungan Rp 500 juta hingga kurang dari Rp 5 miliar bunganya 2,25% dan di atas Rp 5 miliar 2,5%.CIMB Niaga juga menyebut suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan kepada nasabah melalui cabang. Metode perhitungan bunga dan nisbah adalah tiering progrssive kecuali produk TabunganKu, SimPel, Xtra Pandai dan Xtra Dinamis.Di Panin Bank, untuk bunga tabungan dengan rata-rata saldo 0 - Rp 1 juta adalah 0%. Kemudian saldo Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 10 juta 0,25%.Kemudian saldo Rp 10 juta sampai kurang dari Rp 25 juta 0,25%. Saldo Rp 25 juta sampai kurang dari Rp 100 juta 0,50%, saldo Rp 100 juta kurang dari Rp 1 miliar 1%. Lalu saldo Rp 1 miliar sampai kurang dari Rp 10 miliar 1,25% dan saldo di atas Rp 10 miliar 1,5%. Berlakunya suku bunga bank sampai menyentuh 0% tersebut, tentu saja bisa membuat nasabah yang punya tabungan dengan nilai kecil hingga besar akan mempertimbangkan untuk menarik simpanannya dari bank-bank. Bagi mereka, buat apa simpan di bank kalau bunganya kecil dan nyaris tidak ada sama sekali? Kabarnya, inilah yang sekarang ini terjadi. Kekhawatiran ini jelas bisa berdampak pada ketahanan perbankan. Jika sampai terjadi rush, maka bisa berdampak pada krisis kepercayaan atas kepemimpinan Jokowi, seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto, Mei 1998. Meski kenaikan harga BBM itu dibatalkan, tuntutan Jokowi lengser bisa saja terus bergema di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Garut, misalnya. Jokowi sendiri sudah sejak awal 2022 boyongan barang-barang miliknya dari Istana untuk dibawa pulang ke Solo. Hal itu dilakukan agar bila nanti benar-benar lengser sebelum habis masa jabatan presiden 2024, tidak ada barang miliknya yang hilang seperti saat Presiden Abdurrahman Wahid keluar dari Istana. Konon, setelah dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR RI dulu, banyak barang milik Gus Dur yang hilang ketika harus keluar dari Istana. Kembali ke soal kenaikan harga BBM. Presiden mengungkapkan, berdasarkan penghitungan pemerintah kenaikan harga BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax akan menambah inflasi sebesar 1,8 persen. Penyesuaian subsidi BBM yang diumumkan pekan lalu berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri, kira-kira akan naik di 1,8 persen. “Tapi saya enggak mau diem, kita harus intervensi,” ujar Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/9/2022). Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk turut berperan mengatasi inflasi seperti ketika menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemda diwajibkan untuk membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yang mencakup dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bantuan sosial (bansos). Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Soeharto Lengser Jika melihat gejala dan tanda-tandanya, kondisi saat ini nyairs mirip dengan jelang Presiden Soeharto lengser dari jabatan Presiden. Jokowi harus belajar dari lengsernya Presiden Soeharto, Mei 1998. Dari jejak digital dapat diketahui, ada peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto lengser. 1. Krisis Moneter. Dampak terjadinya krisis moneter 1997 yang melanda Indonesia sekaligus jadi titik awal gerakan reformasi. Dampaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melambung tinggi dari Rp 2 ribu per dolar AS pada Juni 1997, menjadi di atas Rp 16 ribu per dolar AS pada Juni 1998. Bahkan angka pengangguran pun makin meningkat dari 4,68 juta penduduk pada 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998. 2. Demo Besar-Besaran. Tercatat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/MPR, menuntut Soeharto untuk mundur. Demo mahasiswa ini mendapat dukungan Harmoko selaku Ketua MPR saat itu. Harmoko adalah Menteri Penerangan era Orde Baru dari tahun 1983-1997. Setelahnya, ia menjabat sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999. Harmoko berpidato pada 18 Mei 1998, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. 3. Kerusuhan Merajalela. Kerusuhan, pembakaran, penjarahan, dan pemerkosaan merajalela di ibu kota dan sejumlah daerah pada 13-15 Mei 1998. Diantaranya adalah kebakaran Mal Yogya di Klender yang menewaskan 400 orang pada 15 Mei, setelah dua hari berturut-turut menjadi target penjarahan warga. 4. Ke-14 Menteri Mundur. Dengan dimotori Ginandjar Kartasasmita, ke-14 menteri menyatakan untuk mengundurkan diri secara bersama-sama dari jabatan mereka. Dari empat peristiwa di atas, hanya poin ke-3 dan 4 yang belum terjadi saat ini. Poin pertama, tinggal menunggu waktu saja saat ketahanan perbankan bobol. Poin kedua, sedang berlangsung demonstrasi di mana-mana. Semoga saja poin ketiga tidak terjadi. Kalau poin keempat, rasanya sulit terjadi. Karena, jabatan menteri sedang diuber-uber politisi. (*)
POPULER
