ALL CATEGORY
Dukung RUU Kreativitas, LaNyalla Ajak PPI Tata Ulang Indonesia
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung Perkumpulan Pemuda Indonesia (PPI) yang mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kreativitas Pemuda. Menurut LaNyalla, kepedulian pemuda terhadap masa depan patut disyukuri. Sebab, para pemuda memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib bangsa. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak para pemuda Indonesia, khususnya PPI, untuk ikut aktif menata ulang Indonesia. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech dalam acara Rapat Kerja Nasional I PPI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022). Dalam pandangan LaNyalla, sudah sepatutnya negara hadir memberikan dukungan kepada pemuda dalam mengembangkan kreativitas mereka. Dijelaskannya, harus banyak lintas kementerian yang terlibat dalam mendorong pengembangan kreativitas pemuda. “Sebab, hari ini masih ada gap yang tajam terkait fasilitas dan sarana pendukung kreativitas pemuda di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Juga antara kota dan desa,” tuturnya. Gap tersebut pada akhirnya menciptakan disparitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari infrastruktur teknologi pendukung internet yang belum merata di Tanah Air. Padahal, salah satu basis kreativitas pemuda adalah penggunaan infrastruktur internet. “Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Apalagi, di era dis-ruptif ini, percepatan perubahan menuntut pula percepatan antisipasi dari pemerintah dalam menyiapkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat luas,” ujar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur tak lupa menitip pesan kepada seluruh pemuda di Indonesia, khususnya kepada PPI, agar jangan pernah meninggalkan sejarah. Para pemuda juga jangan sampai kehilangan jati diri dan karakter. “Kuncinya, jangan tinggalkan budi pekerti luhur bangsa ini. Harus diingat bahwa pemuda tak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa ini. Para pemuda di kalangan terdidik adalah mereka yang tercatat dalam sejarah memulai pergerakan kemerdekaan,” kata LaNyalla. Bahkan, Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu menjelaskan, Proklamasi 17 Agustus 1945 juga tidak terlepas dari peran para pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan sudah seharusnya para pemuda Indonesia kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. “Pemuda juga harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut,” tegas LaNyalla. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menegaskan, para pemuda Indonesia harus kritis terhadap konsep dan kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. Di mana mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai cita-cita negara ini, bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan. “Artinya, mencerdaskan kemanusian secara utuh, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,” tutur LaNyalla. Sebab, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta tanpa ilmu agama, kita hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita di masa depan. “Untuk itu, kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang pikiran-pikiran mereka. Karena semua bangsa yang besar, adalah bangsa yang dibangun dengan landasan peradaban dan watak dasar bangsa mereka,” tutur LaNyalla. Dalam hal sistem demokrasi bangsa ini, LaNyalla menyebut watak dan DNA asli Indonesia adalah sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila. “Dalam sistem tersebut, kedaulatan diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di mana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan-golongan yang lengkap,” ujar LaNyalla. Sistem tersebut adalah yang sesuai dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. Sebab, demokrasi Pancasila bukanlah sistem demokrasi liberal di Barat. Bukan pula sistem komunisme di Timur. Saat ini, LaNyalla mengaku terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. “Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari,” tegas LaNyalla. LaNyalla mengajak kepada semua elemen bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan, agar kita tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. “Oleh karenanya, saya ingin mengajak kalian semua para pemuda Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam gerakan menata ulang Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik, lebih adil, makmur dan sejahtera,” demikian LaNyalla. Ketua Nasional PPI, MT Natalis Situmorang meminta arahan kepada LaNyalla dalam mengarungi organisasinya. Sebab, kata dia, saat ini banyak permainan dan hobi di daerah-daerah mulai ditinggalkan. “Oleh karenanya, kami mencetuskan RUU Kreativitas Pemuda, dengan harapan hobi dan permainan di daerah itu dapat dilestarikan. Kami mohon dukungan Pak LaNyalla dan mohon arahannya,” kata Natalis. Dikatakannya, organisasinya bukan lawan tanding KNPI. Tetapi lebih kepada organisasi yang menghimpun anak-anak muda yang memiliki hobi dan kreativitas untuk dapat mendukung kemajuan bangsa. “Organisasi kami berdiri sejak 5 tahun lalu. Kami ini adalah perkumpulan anak-anak muda yang punya hobi. Pada kesempatan ini hadir anak-anak muda yang memiliki hobi seperti DJ, tamiya, nasyid, debat dan hobi serta permainan lainnya,” papar Natalis. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung). Sedangkan dari PPI hadir Ketua Nasional MT Natalis Situmorang dan Sekretaris Eksekutif Angga Busra Lesmana beserta jajaran pengurus dan peserta Rakernas I. (Sof/LC)
Kabareskrim Tepis Isu Perselingkuhan Putri Candrawathi Dengan ART
Jakarta, FNN - Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto menepis isu dugaan perselingkuhan antara Putri Candrawathi dengan Kuat Ma’ruf yang merupakan asisten rumah tangga (ART) merangkap sopir keluarga Irjen Pol. Ferdy Sambo yang santer di kalangan masyarakat.Isu dugaan perselingkuhan itu tidak terbukti dengan adanya keterangan saksi dan para tersangka yang diperoleh penyidik dalam mengusut kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.“Karena Kuat Ma\'ruf baru seminggu masuk (kerja) setelah hampir dua tahun (berhenti) karena pandemi COVID-19. Kuat Ma\'ruf kena COVID hal itu terkonfirmasi dari saksi-saksi yang lainnya,” kata Agus saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Menurut Agus, dari keterangan Putri Candrawathi dan saksi lainnya, isu perselingkuhan tersebut tidak terbukti.Terkait rekonstruksi yang berlangsung Rabu (30/8) di mana dalam reka adegan peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, Kuat Ma’ruf berada di dalam kamar Putri Candrawathi lebih dulu daripada Brigadir J yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat hingga memunculkan isu perselingkuhan.Jenderal bintang tiga itu mengatakan saat kejadian tersebut ada saksi lain yang berada di lokasi, yaitu Susi, ART keluarga Ferdy Sambo.Ia menyebutkan saat kejadian Susi ada di tangga dekat kamar dan Kuat Ma\'ruf berada di bawah sedang merokok melihat Brigadir J mengendap-endap keluar dari kamar Putri Candrawathi. Sebelumnya, Susi mendengar Putri Candrawathi diduga sedang menangis, merintih atau ekspresi lainnya.“Hal ini terkomunikasi antara S (Susi) dan KM (Kuat). KM ada di kamar untuk memastikan kondisi PC (Putri) yang ada di kamar terduduk di depan kamar mandi dikuatkan dengan keterangan S,” ungkap Agus.Putri Candrawathi dan Kuat Ma\'ruf ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J bersama tiga tersangka lainnya, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo (suami Putri), Bharada Richard Eliezer, dan Bripka Ricky Rizal.Kelima tersangka disangkakan dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ancaman maksimal hukuman mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. (Sof/ANTARA)
Pemda Diminta untuk Cepat Mengatasi Inflasi Terkait Kenaikan Harga BBM
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah bertindak cepat mengatasi inflasi, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kita menyampaikan briefing tentang inflasi, terutama yang berhubungan dengan pengurangan subsidi imbas dari kenaikan harga BBM. Semua perlu kita antisipasi bersama, baik pusat maupun daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Jakarta, Senin. Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM pertalite, pertamax, hingga solar per Sabtu, 3 September 2022. Mendagri menjelaskan beberapa poin yang bisa dilakukan pemda dalam upaya pengendalian inflasi. Pertama, pemda perlu menjadikan upaya pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan bersinergi dengan semua pihak, seperti saat pengendalian pandemi COVID-19. “Kunci utama tolong rekan-rekan kepala daerah dan forkopimda semua memang sibuk, banyak pekerjaan di masing-masing daerah, kita paham di semua daerah banyak isu yang harus ditangani, tapi tolong mengenai pengendalian inflasi sekarang ini jadikan isu prioritas,” katanya. Kedua, pemda diminta untuk melakukan komunikasi publik yang efektif sehingga tidak membuat masyarakat panik. Sebab, menurut Mendagri, ketika masyarakat panik akan memicu sentimen dan dampak ekonomi, seperti pembelian berlebihan karena kepanikan. Ketiga, pemda diminta mengaktifkan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Tolong rekan-rekan gubernur meminta kepada perwakilan BI dan BPS daerah masing-masing untuk mengumumkan inflasi tingkat kabupaten/kota karena akan ketahuan bupati dan wali kota mana yang bisa mengendalikan dan mana yang tidak. Sebetulnya sebagian besar bisa dikendalikan kalau bekerja bersama-sama dengan forkopimda” ujarnya. Keempat, Mendagri meminta pemda mengaktifkan satgas pangan yang dipimpin sekretaris daerah. Satgas pangan tersebut, salah satunya bertugas memonitor kenaikan harga setiap hari. Kelima, pemda perlu memastikan pemberian BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu. Keenam, melaksanakan gerakan penghematan energi. Ketujuh, kata Mendagri, perlu melakukan gerakan tanam pangan cepat panen. Kedelapan, melaksanakan kerja sama antardaerah. Kesembilan, pemerintah daerah mesti mengintensifkan jaring pengaman sosial yang berasal dari anggaran belanja tidak terduga (BTT), bantuan sosial (bansos), dana desa, dana alokasi umum, hingga pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR). “Tolong juga selain dari APBN dan APBD, manfaatkan CSR di daerah masing-masing dari perusahaan dan masyarakat mampu dengan menggunakan skema,\" ujar Mendagri. (Sof/ANTARA)
Pernyataan Paguyuban Pandu Tidar '82
(Disampaikan pada kesempatan setelah selesai rekonstruksi di TKP Lembang) KAMI Paguyuban Pandu Tidar\'82 adalah perkumpulan teman satu Angkatan di AKABRI tahun 1982 bersama alm. Letkol inf. Purn. H. Muhammad Mubin yang meninggal dibunuh secara sadis melalui penikaman berkali-kali, dalam kondisi duduk di mobil oleh Hendri Hernando alias Aseng pada tanggal 16 Agustus 2022. Paguyuban Pandu Tidar\'82, mengamati secara cermat dari awal proses pidana pembunuhan terhadap Letkol.inf.Purn.H.Muhammad Mubin,baik ketika diproses penyidikan dan penyampaian hasil oleh Kapolres menetapkan tersangka dengan pasal ringan, dianggap perkelahian. Terkesan ada rekayasa melindungi tersangka. Jauh berbeda dengan apa yang telah disidik oleh pihak Polda Jabar, dan menetapkan tersangka sebagai Tindakan Pidana Pembunuhan berencana dengan Pasal 340. Untuk hal tersebut kami anggap sudah sangat tepat. Agar kedepan menjadi pelajaran bagi aparat polisi lebih berhati-hati dan jujur mengungkap kasus. Kami ingin agar Polda JABAR melakukan sidang etik, adanya tindakan obstruction of justice di internal polsek dan polres. Paguyuban Pandu Tidar\'82, menyesalkan adanya usaha meringankan tersangka oleh pihak aparat Polsek dan Polres. Serta menyembunyikan/ mengaburkan identitas tersangka. Melalui narasi, yang menurut kami pihak aparat polisi secara sengaja menimbulkan isu RAS, bahwa tersangka adalah asli Sunda dan beragama Islam. Menurut kami pernyataan tersebut malah dapat memojokan bahwa seakan suku Sunda dan Islam berbuat kekerasan dan melakukan pembunuhan. Paguyuban Pandu Tidar\'82, akan terus mengawal penyelesaian kasus pidana pembunuhan Letkol inf. Purn H. Muhammad Mubin tersebut untuk tercapainya keadilan. Karena hal ini menyangkut sisi kemanusiaan, hilangnya nyawa manusia secara semena-mena. Sesuai dengan ajaran Islam membunuh satu orang tanpa alasan sama dengan membunuh semua umat. Bandung, 5 September 2022 Paguyuban Pandu Tidar 82 Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat Nara Hubung: Mayjen TNI Purn. Robby Win Kadir Hp. 0813-9437-4916
Rezim Baru dan BBM Lima Ribu Rupiah
Jika negara kaya raya seperti Indonesia bisa digenggam oleh elit-elit yang cinta rakyat, yang bekerja berdasarkan UUD 45 Asli pasal 33, sila ke-5 Pancasila dan tujuan kemerdekaan seperti pada preambul UUD45, maka persoalan harga BBM tidak menjadi urusan ruwet lagi nantinya. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Alumni ITB PEMERINTAH menaikkan harga Pertalite dan Solar masing-masing sebesar 31% dan 34%. Alasannya adalah harga keekonomian dan subsidi tidak tepat sasaran. Lalu mahasiswa bergerak marah di berbagai penjuru bumi pertiwi. Ketua-ketua partai asyik masyuk kasak kusuk cari pasangan copras capres tak peduli. Kaum buruh menjerit, bayang-bayang PHK muncul, baik jutaan buruh sektor otomotif yang baru akan pulih setelah kenaikan BBM 2014 dan pandemi, maupun buruh berbagai sektor lainnya. Ibu-ibu rumah tangga mulai hitung menghitung tambahan inflasi kebutuhan pokok yang akan sangat besar kali ini. Benarkah harga keekonomian terlalu tinggi? Sehingga subsidi yang diberikan pemerintah naik 3 kali lipat menjadi Rp. 502 Triliun tahun ini. Benarkah pernyataan Jokowi bahwa orang kaya menikmati subsidi BBM itu dalam porsi 70%? Bagaimana dengan 120 juta pemilik sepeda motor, apakah mereka orang-orang yang dituduh Jokowi penikmat subsidi tidak tepat sasaran itu? Tentu saja pemerintah boleh menaikkan harga BBM jika memang hal itu dapat dimengerti oleh Rakyat Indonesia. Namun, jika itu sebuah kebijakan yang salah, ketika ekonomi mulai bangkit setelah dua tahun kehancuran akibat pandemi, maka nasib rakyat bisa terperosok lebih buruk lagi. Bagaimana mengukur kebenaran dari kebijakan pemerintah ini, khususnya masih terngiang berita di bulan Juli, di mana Jokowi menyampaikan pada Forum Pemred, bahwa sepanjang tahun 2022 ini tidak ada kenaikan BBM. Soal Harga Keekonomian Pertama, mari kita lihat definisi harga keekonomian yang dimaksud pemerintah. Airlangga Hartarto, 16/8/22, menyatakan harga keekoniam pertalite adalah Rp 13.150, Menteri ESDM, awal September, mengatakan Rp. 17.000 dan Dirut Pertamina mengatakan Rp. 17.500. Dengan harga Pertalite, sebelum dinaikkan, Rp. 7.650, maka pemerintah memberikan subsidi yang besar. Urutan pernyataan menteri ini seharusnya terbalik atau aneh, karena harga minyak dunia lebih mahal ketika 16/8/22 dibandingkan awal September. Tapi begitulah pemerintah kalau memberi statemen. Entah mana yang benar. Kwik Kian Gie, mantan Menteri Perekonomian Era Gus Dur, alumni Erasmus University Rotterdam, jurusan ekonomi, pernah mengaku tidak paham istilah subsidi BBM ini. Sebab, menurutnya, sebagai produsen minyak, Indonesia tidak perlu memberikan istilah subsidi bagi barang miliknya sendiri. Bahkan, ketika kita menjadi net importir, tetap saja kita punya porsi minyak hasil perut bumi Pertiwi. Pada tahun 2008 Indonesia mendeklarasikan diri sebagai net importir minyak mentah. Kemampuan produksi kita tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus menerus meningkat. Awal tahun 2000an, grafik konsumsi dan produksi telah bersentuhan, grafik konsumsi terus tajam ke atas, sebaliknya grafik produksi tajam menurun ke bawah. Pada Juli 2022 lalu, Indonesia memproduksi minyak mentah 616.000 barrel pernah hari (Bph), namun kebutuhannya mencapai 1,4 juta Bph. Lalu bagaiamana menentukan harga keekonomian BBM kita? Minyak mentah 1,4 juta Bph diolah di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Singapura, sehingga menjadi BBM. Refenery pada kilang dapat mengkonversi minyak mentah sekitar 50% menjadi bensin dan 20% solar. Sisanya bervariasi dalam bentuk produk lainnya, seperti kondensat, bahan kimia dll. Harga refenery berkisar 10 dollar perbarrel (Rp 890 per liter dengan asumsi $1=14.890) atau 3 dollar perbarrel jika kilang sangat besar/raksasa. Atau jika di Iran sekitar $1, 7 per barrel. Selain harga refenery, diperlukan harga angkut minyak mentah ke kilang dan sebaliknya ke penyimpanan. Lalu tambahkan ongkos distribusi sampai ke SPBU. Voltaoil.com dalam What Determines Retail Prices dor Gasoline and Diesel, 2015, memaparkan harga untuk memproduksi (cost of production) satu barrel minyak mentah bervariasi antara $20/barrel, seperti di Saudi Arabia, hingga $90/barrep di sumur minyak yang dalam. Menurutnya, struktur pembentukan harga sampai ke SPBU, di Amerika, untuk bensin, dibentuk oleh 51% biaya minyak mentah, 21% biaya Refining, 11% biaya distribusi dan marketing serta 16% pajak. Sedangkan untuk Diesel, biaya minyak mentah 49%, Refining 13%, Distribusi dan Marketing 19% dan pajak 18%. Di Indonesia, harga minyak mentah kita ditentukan oleh Menteri ESDM, bukan harga produksi. Menteri merujuk pada harga minyak Brent plus minus Alpha. Alpha, menurut panduan ESDM berkaitan dengan kualitas BBM, harga pasar internasional dan ketahanan energi nasional. Pada saat ini, 4/9/2022, oilprice.com memuat harga minyak mentah kita bervariasi $69, 74/barrel (Cinta), $99, 65/barrel (Duri) dan $87, 24/barrel (Minas). Sedangkan Brent pada harga $93, 02 dan WTI $86, 87. Menurut dataharian.esdm.go.id, harga minyak mentah kita per Juli adalah $106,73, turun dari bulan sebelumnya, Juni, $117, 62. Rerata ICP bulanan, Januari sampai Agustus 2022 adalah $103, 33 perbarrel. Rata-rata sampai tanggal 23 Agustus adalah $94, 65 perbarrel. Sementara asumsi APBN 2022 adalah $63 per barrel. Situs ini juga memuat harga BBM batas atas eceran per 1 Agustus, Bensin/liter Ron 89 Rp 17.078, Ron 90 Rp. 17.196, bensin Ron 92 Rp. 17.315, bensin Ron 95 Rp. 18.311, bensin Ron 98 Rp. 18.682, Solar PSO Rp. 19.652, Solar CN48 Rp. 19.651, Solar CN 51 Rp. 19.982. Pada saat yang sama, Data per 22/8/22, Bensin Ron 95 di Malaysia Rp. 6.801, Vietnam Rp. 16.042, Australia Rp 16.578 dan Indonesia Rp. 17.292. Lalu, Diesel, Malaysia Rp. 7.128, Thailand Rp. 14.509, Vietnam Rp. 15.239, Jepang Rp. 15.566, Australia Rp. 20.581 dan Indonesia Rp. 19.242 Di luar urusan harga, stock ketahanan BBM pada 28 Agustus disebut sebagai berikut, bensin Ron 90 cukup 17,7 hari (1.451.348 KL), Ron 92 cukup untuk 43,9 hari, bensin Ron 95 cukup untuk 92,3 hari, Solar CN 48 cukup untuk 20,9 hari, Solar CN 53 cukup untuk 56,2 hari. Apakah harga keekonomian BBM pertalite (Ron 90) benar-benar berkisar Rp. 17. 000? Seperti kata Menteri ESDM? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan merk keluaran SPBU Vivo dengan harga Rp. 8.900 di Indonesia atau di Malaysia harganya Rp. 7.128? Kalau kita mengikuti struktur biaya pada voltaoil. com di atas, maka, dengan harga minyak mentah $100, harga sampai ke SPBU juga sekitar $100 per barrel, dengan asumsi negara memungut pajak sebesar16% kepada rakyat. $100 dollar per barrel artinya $0,63 per literliter atau Rp. 9.366 pada saat dollar di hari Jokowi menaikkan BBM kemarin lalu. Harga itu lebih mahal dari SPBU Vivo, yang menjual bensin Rp 8.900 per liter atau Malaysia menjual Rp. 7.128. Kita sudah mebuktikan bahwa harga keekonomian yang digunakan Airlangga Hartarto, Menteri ESDM maupun Dirut Pertamina tidak jelas asal usulnya. Apakah ada biaya siluman ataukah kita tidak efisein dalam usaha minyak/BBM? Sekarang kita lanjut sedikit tentang pikiran Kwiek Kian Gie, tentang barang kita sendiri. Seandainya komponen pembentukan minyak mentah kita mendekati 50-50 antara impor dan ekspor, lalu kapasitas kilang kita mencapai 1 jutaan PBH, tentu saja harga BBM kita pada akhirnya tergantung pada cara kita menghargai milik kita sendiri. Apakah bebasis ongkos produksi saja, seperti di Saudi Arabia, $ 20 atau katakanlah setengah harga dunia. Kalau kita memilih setengah harga dunia, atau sekitar $50, maka harga di SPBU adalah $75 per barrel untuk bensin. Atau Rp. 7000 per liter, seperti Malaysia. Apakah mungkin harga BBM kita menjadi Rp 5000 per liter? Tentu saja jika komponen pajak dikurangi. Atau basi harga minyak mentah dikurangi. Soal Subsidi Kedua, kita bicara soal subsidi. Apakah kita sedang mensubsidi rakyat soal BBM? Apakah orang-orang pengguna 120 juta motor sedang menerima subsidi negara? Apakah orang-orang ojek sedang menerima subsidi? Apakah mobil-mobil angkutan umum sedang menerima subsidi? Untuk harga BBM sekarang bahkan sampai harga Rp. 5.000 per liter, kita tidak perlu mengatakannya subsidi. Sebab, hal ini hanya terkait cara kita menafsirkan angka-angka dalam APBN kita, sisi pemasukan dan pengeluaran. Di Venezuela harga BBM Rp 330, di Iran Rp. 900 dan Libya Rp 500, begitu murahnya, mungkin karena kotak-katik APBN mereka tidak terjebak mazhab neoliberalisme barat. Apakah subsidi salah? Jika memang diperlukan subsidi, sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah. Memang harus tepat sasaran agar mayoritas yang mendapatkan adalah yang berhak. Pertanyaan kenapa dana PEN (Pemilihan Ekonomi Nasional) setiap ekonomi menghadapi krisis, dikeluarkan negara untuk melindungi orang-orang kaya (juga)? Sekali lagi kita belum melihat adanya subsidi dan subsidi salah sasaran sejauh ini. Lalu apa motif pemerintah menaikkan BBM? Pertama tentunya mencari uang mudah dengan berdagang dengan rakyatnya sendiri. Ini penting untuk adanya uang dialokasikan pada projek-projek infrastruktur, seperti IKN dan Kereta Api KCIC. Kedua, takut mengevaluasi efisiensi dalam bisnis minyak ini. Begitu juga takut mengevaluasi berbagai rencana perluasan kilang yang tidak kunjung tiba. Ketiga, \"mindset\" penguasa yang tidak mampu melihat kesulitan rakyat yang datang bertubi-tubi, dari mulai pendemi covid-19, harga-harga kebutuhan pokok melambung akibat perang Rusia-Ukraina dan berbagai hal lainnya. Lalu apa dampaknya pada rakyat? Yang jelas Bank Indonesia sudah memperkirakan akan ada tambahan inflasi 1,3% perkenaikan BBM Rp 1000. Berbagai pengamat mengatakan akan mengakibatkan kenaikan inflasi 7-8% tahun ini. Sejatinya, dilapangan inflasi bisa berkali lipat, khususnya di sektor pangan dan transportasi. Untuk manufaktur sendiri, seperti otomotif, maka kejadian lesunya bisnis otomotif akibat kenaikan BBM 2014, akan terulang. Jutaan buruh dan keluarganya harus siap-siap menghadapi nasib buruk. Pengguna motor dan mobil untuk usaha, juga akan menghadapi nasib buruk. Apalagi kebijakan mewajibkan mobil 1400 Cc beli Pertamax, yang akan diteken dalam waktu dekat, semakin memukul usaha UMKM. Penutup Rakyat terhempas menderita yang dalam dengan BBM dinaikkan Jokowi. Sementara ketua ketua parpol sibuk kunjungan copras capres. Anggota DPR dan politisi diam seribu bahasa. Tinggallah rakyat, kaum buruh, mahasiswa, petani, ulama harus berpikir keras. Bagimana men-setting Indonesia ke depan? Kita sudah perlihatkan soal harga keekonomian dan subsidi salah sasaran, sebagai alasan kenaikan BBM sebuah omong kosong belaka. Jika presiden ke depan pro rakyat, maka harga BBM bisa Rp. 5000 per liter, tanpa istilah subsidi. Ini belum kita mengintegrasikan seluruh sumber energi, seperti batu bara, biofuel (sawit, buah Jarak, dll), energi angin dan Matahari dlsb. Jika negara kaya raya seperti Indonesia bisa digenggam oleh elit-elit yang cinta rakyat, yang bekerja berdasarkan UUD 45 Asli pasal 33, sila ke-5 Pancasila dan tujuan kemerdekaan seperti pada preambul UUD45, maka persoalan harga BBM tidak menjadi urusan ruwet lagi nantinya. Sekali lagi semua itu tergantung Mahasiswa, Buruh, Emak-emak, kaum purnawirawan TNI dan Ulama. (*)
CERI: Harga BBM Vivo89 di Bawah Harga Subsidi Pertalite, Pecat Direksi Pertamina atau Menteri BUMN?
Jakarta, FNN – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, mempertanyakan pernyataan Dirjen Migas Tutuka Ariadji yang dinilai tanpa dasar memaksa Vivo menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) Vivo 89 adalah sikap arogansi dan melanggar hukum. Pasalnya, mendadak publik membanjiri SPBU Vivo di Jabodetabek untuk mencari Vivo 89 yang dijual lebih murah dari Pertalite setelah dinaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/22) siang, jadi perbincangan hangat di media sosial sepanjang hari, kata Yusri. “Jika Vivo89 itu adalah jenis BBM umum. Apa hak pemerintah melalui Dirjen Migas meminta Vivo menaikkan harga Revvo 89? Apakah ini jenis BBM bersubsidi? Kalau bukan, merupakan hak Vivo turunkan harga dengan pertimbangan bisnis. Ada perusahaan ‘obral’, kenapa dilarang? Jika itu katanya stock lama di saat harga minyak dunia di atas USD 100 perbarel, apa malah bukan menegaskan BBM Pertamina bahwa memang tidak efisien?\" tanya Yusri heran, Senin (5/9/2022). Yusri mengutarakan, pemerintah melalui Dirjen Migas Kementerian ESDM jika mengacu pada Perpres 191 tahun 2014 tidak berwenang melarang perusahaan Vivo menjual BBM jenis Revvo 89 hanya Rp 8.900 per liter. “Harga Vivo 89 itu mengkonfirmasi bahwa harga keekonomian BBM sejenis Pertalite hanya berkisar Rp 8.500 per liter, jadi alasan Dirjen Migas bahwa Vivo menjual harga Vivo 89 di bawah harga Pertalite yang sudah disubsidi adalah tak masuk akal sehat, baru pertama sekali saya mendengar alasan seperti ini,” ungkap Yusri. Oleh sebab itu, kata Yusri, sebaiknya Pertamina dilarang berbisnis Pertalite, karena harga keenomiannya Rp 17.100 per liter yang tak masuk akal. “Patut dicurigai harga itu banyak \'pungutan sambo\', harusnya Dirjen Migas bentuk tim audit telisik ketidak efisienan Pertamina dari hulu ke hlir, loh Pak Dirjen juga sebagai Komisaris di Subholding Pertamina gak paham ?” ketus Yusri. Lebih lanjut Yusri mengatakan, jika Vivo harga keekonomian Vivo 89 jauh di bawah keekonomian Pertalite yang katanya Rp 17.100 perliter, supaya tidak menjadi beban pemerintah dan rakyat, sebaiknya Kementerian ESDM menugaskan Vivo untuk menjual BBM sejenis Pertalite di seluruh Indonesia. “Biar Pertamina fokus jual BBM umum seperti Pertamax 92, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertadex, itupun Harga Pertamax 92 masih disubsidi Pertamina Rp 4500 perliter, meskipun sudah dinaikan oleh pemerintah menjadi Rp 14.500 perliter,” kata Yusri. Yusri menegaskan, Vivo jual BBM seharga Rp 8900 sudah pasti untung, sedangkan Pertamina jual Rp 10.000 malah masih disubsidi Pemerintah Rp 7.200, karena harga keekonomiannya katanya Rp 17.100. “Pecat saja Direksi dan Komisaris Pertamina yang gajinya gila-gilaan, Rp 3 miliar hingga Rp 5.6 milyar per bulan atau memang akibat Menteri BUMN yang salah pilih Direksi ?. Oleh sebab perlu dikocok ulang seluruh jajaran Direksi di Holding dan Subholding Pertamina, beber Yusri. Lagipula, lanjut Yusri, Vivo Energy merupakan perusahaan di bawah PT Nusantara Energy Plant Indonesia. “Pemegang sahamnya Vitol ltd, berbasis di negara Swiss termasuk trader besar dunia selain Travigura dan Glencore. Vitol adalah pemasok besar minyak mentah dan BBM serta LPG ke Pertamina,” kata Yusri. Kemudian, pada Juni 2019 CERI mendeteksi ada dugaan hengki pengki juga dalam tender pengadaan kontrak LPG selama 5 tahun di ISC (Intergrated Supply Chain) Pertamina, di mana katanya sejak awal Vitol Singapore dan BGN Turki diduga diatur sebagai pemenang tender, tampaknya dugaan itu belakangan terbukti memang kedua perusahaan itu sebagai pemenangnya\" ungkap Yusri. (mth/*)
Pesawat N-219 Dipamerkan di G20 Belitung oleh PT Dirgantara Indonesia
Belitung, Babel, FNN - PT Dirgantara Indonesia akan memamerkan pesawat N-219 kepada perwakilan menteri dan tamu undangan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 7-9 September mendatang.\"Dalam rangka side event Presidensi G20 di Belitung pesawat Nurtanio 219 sebagai karya anak bangsa hadir sebagai produk ikon nasional yang akan dipamerkan kepada perwakilan menteri dan tamu undangan yang hadir,\" kata Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia Batara Silaban di Tanjung Pandan, Senin.Hal ini disampaikan dia dalam acara penyambutan kedatangan pesawat N-219 di Bandara Internasional H. AS Hananjoeddin Belitung yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Statistic Display N-219 untuk delegasi side event G20 di Belitung.Pesawat N-219 tersebut berangkat dari Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung pada pukul 08.15 WIB dan tiba di Bandara Internasional H.AS Hanandjoeddin, Belitung pukul 10.00 WIB.Kedatangan pesawat N219 Nurtanio di Bandara Internasional H. AS Hanandjoeddin disambut oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin didampingi Direktur Produksi PTDI, Batara Silaban beserta para jajaran.Ia menilai, pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung merupakan momentum untuk mempromosikan dan memperkenalkan pesawat N-219 kepada dunia internasional.\"Kesempatan \"show case\" N-219 dalam ajang G20 ini kami harapkan akan banyak \"key person\" melihat langsung pesawat N-219 sehingga pesawat ini lebih cepat tambah order,\" ujarnya.Dikatakan dia, pesawat N219 dikembangkan secara khusus untuk dapat beroperasi di wilayah pegunungan dengan kemampuan \"short take off landing\" di landasan yang panjangnya kurang dari 800 meter dan tidak beraspal.Dalam pemanfaatan pesawat N219 Nurtanio dapat digunakan dengan berbagai konfigurasi sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk angkut penumpang, logistik, maupun \"medical evacuation\" dan \"flying doctor,\".\"Pesawat mampu terbang dalam waktu dua jam dan bisa mengangkut sebanyak 19 penumpang dan bisa mengangkut kargo sebanyak tujuh ton jadi pesawat ini sangat multi purpose,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Bertemu Jaksa Agung, Ketua DPD RI Sampaikan Peta Jalan Kembalikan Kedaulatan Rakyat
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan peta jalan mengembalikan kedaulatan rakyat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Minggu (4/9/2022). Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat menerima kunjungan Jaksa Agung di kediaman Ketua DPD, kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (4/9/2022). Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainudin dan Senator asal Sulawesi Selatan, Andi Muh Ihsan. LaNyalla mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) seperti membongkar mafia minyak goreng, mafia pupuk dan menangkap Surya Darmadi dalam kasus korupsi lahan sawit yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun. “Terobosan dari Pak Jaksa Agung sangat bagus. Kami di DPD berharap prestasi yang diraih terus dilanjutkan, kemudian dapat memotivasi serta menginspirasi satuan kerja di bawahnya,” kata LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, selain berbicara soal dinamika kebangsaan, pertemuan juga merupakan bagian dari ikhtiar perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat. “Baik secara formal maupun informal saya memang berkomitmen untuk menemui semua stakeholder bangsa dan pejabat negara sesuai niat saya dalam pengembalian kedaulatan rakyat. Ini salah satu upaya itu, setelah sebelumnya saya pernah bertemu dengan Ketua MA,” ujarnya. Ketua DPD RI juga menyampaikan peta jalan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Selaku ketua DPD RI dirinya saat ini sedang sosialisasi kembali ke UUD 45 naskah asli. Kita menawarkan peta jalan untuk menyelamatkan bangsa. Dan lembaga Bapak sangat dibutuhkan untuk menjalankan peta jalan ini dalam bidang penegakan hukum, termasuk mengamankan aset-aset bangsa,” tukasnya. Anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainudin, yang juga Ketua Pansus BLBI DPD RI menjelaskan bahwa nanti pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung berkaitan dengan temuan-temuan dari Pansus. “DPD RI membentuk Pansus BLBI untuk membuat terang kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu. Kami sudah panggil BPK, Kementerian Keuangan, juga obligor BLBI. Nanti setelah selesai semua, kami mohon ijin menyampaikan rekomendasi ke Kejaksaan Agung,” ujar Bustami. Jaksa Agung ST Burhanuddin berterima kasih atas apresiasi dari Ketua DPD RI. Harapannya Kejaksaan Agung dan DPD RI bisa terus bersinergi dan berkoordinasi dengan baik. “Soal peta jalan dan rekomendasi Pansus BLBI nanti pasti akan kami pelajari,” ujarnya. (Sof/ANTARA)
Tarif Angkot Pemkot Bogor Naik, Dampak Kenaikan Harga BBM
Kota Bogor, Jawa Barat, FNN - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menaikkan tarif angkutan umum kota (angkot) sebesar Rp1.000 bagi pelajar dan Rp1.500 bagi penumpang umum sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Jabar, Senin, menyebutkan tarif baru angkot disepakati Rp4.000 untuk pelajar dari semula Rp3.000 dan Rp5.000 untuk orang dewasa dari sebelumnya Rp3.500. \"Ini menyikapi harga BBM yang naik. Tarif angkot juga naik untuk menyesuaikan,\" ujarnya.Eko menyampaikan kenaikan tarif merujuk surat keputusan Wali Kota Bogor Nomor 551.2/KEP.280-DISHUB/2022 tentang tarif angkutan umum jenis pelayanan angkutan kota tipe bus kecil kelas ekonomi di wilayah Kota Bogor.Kenaikan tarif telah melalui kajian teknis mengenai biaya operasional kendaraan (BOK) dan lain-lain agar transportasi umum tersebut tetap bisa beroperasi di tengah kenaikan harga BBM.Dishub akan memberikan surat imbauan kepada sopir dan pengusaha angkot untuk menaati ketentuan tarif. Eko menegaskan apabila ada masyarakat yang menemukan sopir angkot memberikan tarif lebih dari yang ditentukan, bisa melaporkannya ke Dishub Kota Bogor. \"Masyarakat jangan ragu laporkan kepada Dishub kalau ada sopir memberi tarif di atas ketentuan. Jangan lupa foto pelat nomor kendaraannya,\" kata dia.Pada Sabtu (3/9/2022), saat mengumumkan kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sebagai pilihan terakhir. Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite subsidi dari Rp7.650 menjadi Rp10.000/liter, Solar bersubsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800/liter; dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500/liter yang berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.Sebagai dampak kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.Kemudian, bantuan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dan memerintahkan daerah menggunakan dua persen dana transfer umum senilai total Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek daring, dan nelayan. (Ida/ANTARA)
Temuan Komnas HAM Bisa Bantu Polri Ungkap Kasus Brigadir J
Jakarta, FNN - Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Magelang bisa membantu Polri mengungkap kasus tersebut.\"Agar dapat membantu mengembangkan pemeriksaan kasusnya dan tidak mustahil akan membuat terang perkaranya sehingga bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penetapan tersangkanya,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Fickar mengatakan Polri akan memperoleh banyak informasi jika mengusut dugaan pelecehan seksual tersebut. Informasi dan keterangan yang didapatkan Polri bisa membuka seluruh fakta dari kasus pembunuhan Brigadir J. \"Permintaan Komnas HAM hendaknya direspons Polri karena ada banyak informasi dan keterangan untuk membuka kasus tersebut secara keseluruhan,\" ujarnyaKomnas HAM menemukan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terhadap istri eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi.Dari laporan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM, dugaan kekerasan seksual terjadi di Magelang pada Kamis (7/7) 2022. Peristiwa tersebut terjadi setelah Putri merayakan hari ulang tahun pernikahan sekitar pukul 00.00 WIB.\"Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC dimana saudara FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang,\" ujar Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam. (Ida/ANTARA)
POPULER
