ALL CATEGORY
Berkas Putri Candrawathi Dikembalikan ke Penyidik Pekan Ini
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung segera mengembalikan berkas perkara Putri Candrawathi, tersangka pembunuhan Brigadir J kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri karena belum lengkap. \"Rencananya pekan ini P-19 (dikembalikan),\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi ANTARA melalui pesan instan di Jakarta, Senin. Tim jaksa peneliti bidang pidana umum menerima pelimpahan berkas perkara tahap satu (I) tersangka Putri Candrawathi pada Senin (29/8). Kemudian berkas diteliti. Berdasarkan hasil penelitian oleh jaksa peneliti, pada Kamis (1/9) berkas dinyatakan belum lengkap (P-18) berdasarkan surat nomor: B-3423/E.2/Eoh.1/09/2022 tanggal 01 September 2022. Selanjutnya berkas akan dikembalikan kepada penyidik dalam tujuh hari setelah surat perihal pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi (P-19) diterbitkan oleh Jaksa Peneliti yang disertai dengan petunjuk Jaksa. \"Paling lambat Kamis depan (dikembalikan/P-19),\" kata Ketut. Selain berkas Putri Candrawathi, Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung juga mengembalikan kepada Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri berkas empat tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni berkas Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Ricard Eliezer, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma\'ruf. Berkas dikembalikan atau P-19 pada Kamis (1/9) karena belum lengkap secara formil maupun materiil. Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan saat ini penyidik tim khusus Bareskrim Polri tengah fokus menyempurnakan berkas perkara kelima tersangka untuk segera bisa dilimpahkan kembali ke jaksa penuntut umum (JPU). \"Terkait masalah timsus dan timsidik, fokus penyelesaian dan penyempurnakan lima berkas perkara untuk memenuhi apa yang menjadi petunjuk JPU,\" kata Dedi, Jumat (2/9). Jenderal bintang dua itu berterima kasih kepada media yang mengawal proses penyidikan yang dilakukan timsus sehingga sesuai perintah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. \"Sesuai perintah Bapak Kapolri kasus ini harus dibuka secara terang benderang apa adanya dan tetap proses pembuktian secara ilmiah, kecermatan, kehati-hatian ketelitian harus menjadi standar kerja timsus,\" ujar Dedi. (Ida/ANTARA)
Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM Diblokade Polres Palembang
Palembang, FNN - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang memblokade ruas Jalan POM IX di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, atau depan gerbang kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan kawat berduri akibat aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.Demonstrasi \"Seruan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Rakyat Menjerit\" itu diikuti sekitar ratusan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sumatera Selatan itu berlangsung pada Senin siang pukul 11.00 WIB.Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Komisaris Polisi Rendy S. Aditama di lokasi demo mengatakan selama unjuk rasa berlangsung maka arus lalu lintas dialihkan sementara ke jalan lain untuk menghindari kepadatan kendaraan yang berlebih.Pengalihan arus lalu lintas tersebut menyasar ke sejumlah lokasi, mulai dari jalur Jalan Radial menuju Jalan Samsat Baru atau Jalan Kapten A Rivai, Jalan Jendral Sudirman Simpang RSK Charitas menuju Jalan Radial, serta Jalan Samsat Baru atau Jalan Kapten A Rivai.\"Jalur dari Simpang Samsat Baru atau Jalan Kapten A. Rivai mengarah simpang DPRD Sumsel ditutup total. Jalur dari Jalan Angkatan 45 diarahkan ke Jalan Jendral Sudirman Simpang RSK Charitas,\" katanya. Berdasarkan pantauan di lokasi massa demonstrasi tampak mulai berdatangan memadati sepanjang jalan depan Kantor DPRD Sumatera Selatan dengan membawa spanduk, poster bertuliskan tuntutan mereka, dan satu unit mobil bak terbuka berisi alat pengeras suara.\"Silahkan teman-teman merapat untuk perjuangkan nasib rakyat, nasib orang tua kita yang semakin sulit karena harga BBM naik kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan kita pun naik. Pemerintah dan wakil rakyat dengar keluhan kami ini,\" kata salah satu mahasiswa yang menggunakan jaket almamater berwarna biru muda Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.Aparat kepolisian juga tampak menjaga ketat jalannya aksi demonstrasi tersebut, dengan mengerahkan sekitar lebih dari 900 personel yang dilengkapi alat pengaman diri dan satu unit mobil pengurai massa.Aksi demonstrasi tersebut sejauh ini terpantau berjalan dengan tertib. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol. Toni Harmanto menyebutkan personel-nya yang bersiaga di setiap kabupaten/kota diperintahkan untuk mengkondusifkan kondisi dilapangan secara humanis. Namun, untuk bentuk pelanggaran pidana terkait BBM subsidi harus ditindak secara tegas.Kesiagaan personel kepolisian tersebut sudah berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral dipimpin Gubernur Herman Deru beberapa waktu lalu di Griya Agung Palembang.Hasil rapat tersebut, kata dia, di antaranya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beserta jajaran dan instansi terkait melaksanakan rencana jangka pendek dan jangka panjang.Rencana jangka pendek tersebut di antaranya, berupa sosialisasi menyampaikan kesepahaman kepada masyarakat terkait penyesuaian harga BBM subsidi. Kemudian, untuk rencana jangka panjang yakni memperketat pengawasan distribusi BBM mulai dari hulu hingga ke hilir dan penegakan hukum.Pemerintah menetapkan penyesuaian harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9), mengatakan pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter.Kemudian, untuk BBM non-subsidi, pemerintah pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. “Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin.Pemerintah memutuskan skema mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. Saat ini besaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp502,4 triliun di APBN 2022, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun. (Ida/ANTARA)
Indonesia Menjadi Negara Pertama Kunjungan Presiden Bongbong Marcos
Jakarta, FNN - Presiden Filipina Ferdinand \"Bongbong\" Romualdez Marcos Jr. mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjunginya sejak dilantik sebagai Presiden Filipina pada Juni 2022.\"Saya memilih Indonesia, Jakarta, menjadi kunjungan pertama saya sebagai presiden karena berbagai alasan,\" kata Ferdinand saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin.Ferdinand bersama sang istri, Louise Araneta-Marcos, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/9).Dia menyebutkan salah satu alasan yang membuatnya memilih Indonesia sebagai tujuan kunjungan kenegaraan ialah karena kedekatan antara Indonesia dan Filipina, baik dari segi lokasi geografis maupun budaya. Dia juga mengakui kunjungan pertamanya ke Jakarta membuatnya berasa di rumah sendiri karena kehangatan sambutan Presiden Jokowi.\"Meskipun ini kali pertama saya ke Jakarta, saya melihat sekitar dan rasanya seperti di rumah karena Anda begitu hangat. Anda menyambut kami dengan sangat hangat dan kami merasakan Indonesia dan Filipina berkomitmen menjalin kemitraan yang kuat,\" kata Ferdinand kepada Jokowi.Dia juga meyakini pertemuannya dengan Jokowi dan delegasi Indonesia akan mewujudkan kemitraan kuat serta membuat kedua negara perlahan keluar dari sulitnya perekonomian pascapandemi COVID-19.\"Saya percaya ini adalah kemitraan yang kuat dan akan menjaga stabilitas dari seluruh rencana ke depan kami dalam beberapa tahun mendatang. Saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Anda, Pak Presiden, atas undangan baiknya,\" katanya.Ferdinand Marcos Jr. terpilih menjadi Presiden ke-17 Filipina dan dilantik pada Juni 2022. Ia merupakan putra satu-satunya dari Presiden ke-10 Filipina, Ferdinand Marcos, yang memimpin negara tersebut pada periode 1917-1989.Usai pertemuan bilateral, kedua kepala negara menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman dan memberikan keterangan pers bersama terkait kerja sama yang dibangun. (Ida/ANTARA)
Soal Kenaikan Harga BBM, Presiden Jokowi Menjadi “Raja Tega”
Banyak pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh Rezim Jokowi agar rakyat tidak menderita. Kewajiban Pemerintah yang sesuai butir Pancasila dan konstitusi UUD, untuk keadilan sosial dan mensejahterakan rakyat. Oleh: Ir. Tito Rusbandi, MM, Ketua Umum Komite Peduli Indonesia (KPI) KOMITE Peduli Indonesia (KPI) menilai bahwa Presiden Jokowi sangat “ngotot” untuk menaikan harga BBM, dengan prosentse harga tinggi sekali, mencapai lebih 30%. Kenaikan ini akan membuat semua harga akan terkatrol ikut naik secara luar biasa. Walaupun sebelumnya para analis ekonomi dan pengamat kebijakan publik sudah mewanti-wanti bahwa argumentasi Pemerintah tentang angka subsidi Rp 502 Triliun tersebut suatu kebohongan. Tidak sesuai dengan apa yang tercantum dan realisasi APBN. Presiden Joko Widodo telah menjadi “raja tega”, dalam situasi ekonomi rakyat sedang dalam krisis karena dihantam pandemi Covid selama dua tahun lebih. Penambalan APBN yang “katanya bocor” diletakkan di pundak rakyat, yang sudah terbebani kemiskinan karena banyaknya terjadi PHK selama pandemi Covid. Banyak perusahaan/usaha UMKM tutup dan gulung tikar. Ini adalah suatu kekeliruan dari pemerintah Jokowi. Narasi Pemerintah terkait APBN “bocor” karena subsidi BBM terus meningkat, padahal data per Juli 2022 menunjukkan APBN masih surplus cukup besar, lebih dari Rp 100 triliun. Begitu juga tentang argumentasi bahwa pengalihan melalui BLT rakyat miskin akan tertolong juga tidak benar. BLT bersifat sementara dan berjangka waktu (bagaikan memakan gula-gula). Sedangkan harga-harga akan tetap tinggi bisa-bisa akan menjadi permanen. BLT hanya diperuntukan bagi keluarga pra sejahtera yang datanya dari tahun- ke tahun tidak berubah. BLT hanya berfungsi sebagai “suap” pemerintah pada rakyat tak berdaya, supaya tidak melakukan aksi. Padahal akibat pandemi status ekonomi rakyat sudah banyak yang berubah. Karena semua asset sudah mereka jual. Bahkan ada yang sudah bergelimang utang/pinjol untuk mempertahankan hidup. Yang tadinya keluarga ekonomi menengah menjadi miskin. Tadinya keluarga dengan kategori miskin menjadi pra sejahtera. Dipastikan mereka yang sudah berubah satus tersebut, tidak terdatakan sebagai penerima BLT. Ketika usaha rakyat masih tertatih dan berusaha merangkak untuk kembali normal, di siang bolong dihantam palu godam “kenekadan” Jokowi dengan menaikan harga BBM, tanpa peduli kondisi rakyat yang sudah menderita. Termasuk para buruh, pegawai PNS/ASN, TNI/Polri golongan menengah bawah, dengan gaji tidak naik. Semua harga melambung naik tinggi sekali. Juga tidak termasuk mendapat gula-gula, sementara harga BBM sudak naik secara meroket. Banyak pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh Rezim Jokowi agar rakyat tidak menderita. Kewajiban Pemerintah yang sesuai butir Pancasila dan konstitusi UUD, untuk keadilan sosial dan mensejahterakan rakyat. Bukan kebijakan mengorbankan dan memiskinkan rakyat. Pertama, melalui audit investigasi efisiensi dan efektifitas Pertamina meningkatkan keuntungan Pertamina, yang juga menjadi janji Jokowi pada masa kampanye, namun yang terjadi Pertamina inefisiensi kalah jauh dengan Petronas. Kedua, memilih menyetop proyek Infrastuktur yang jor-joran dan banyak yang sudah merugi. Ketiga, menghentikan proyek menara gading seperti Kereta Cepat dan proyek Ibu Kota Negara baru yang membebani APBN. Namun ternyata Jokowi lebih suka memilih membuat rakyat Indonesia menderita. Untuk hal tersebut KPI berpendapat, Negara telah salah urus oleh Presiden Jokowi. Perlu dilakukan perubahan cepat melalui Revolusi Ekonomi & Politik agar Indonesia terhindar menjadi Negara gagal (Failure State). Jakarta, 5 September 2022. (*)
Sub Kultur Politik Tergila-gila Puji
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Di puncak dahsyatnya Orde Baru, sebut Masyumi saja bisik2. Situasi ini mencekam. Pada 5 November 1995 saya gelar konperensi pers umumkan berdirinya Masyumi baru di Manggala Wana Bhakti. Pers ramai hadir termasuk luar negeri. Masyumi baru lahir bersipongang disiarkan media. Pada pendaftaran calon peserta pemilu, yang mendaftar a.l partai dengan lambang bulan bintang tapi nama bukan Masyumi. Ada pula partai dengan nama Masyumi tapi lambang tidak bulan bintang. Apa pun, di balik ini mereka mengagumi sub kultur politik Masyumi dan ingin mencontohnya. Ini reaksi kejenuhan terhadap sub kultur politik tergila-gila puji yang dipertontonkan selama ber-tahun2. Content pidato kaum ter-gila2 puji tampak hasrat ingin dipuji tatkala mempidatokan rencana proyek. Hasrat padam sendiri ketika proyek mangkrak. Puluhan proyek mangkrak pun tidak dipidatokan lagi. Yang mengejutkan ada pula yang berpikir pantas jadi Sekjen PBB. Padahal setau saya untuk menjadi Sekjen Partai Bulan Bintang perlu acc Yusril Ihza Mahendra selaku Ketum PBB. Secara sosiologis komunitas muslim ex Partai Masyumi itu apa setelah Partai Masyumi dibubarkan dengan Kepores 24 Agustus 1960? Itu adalah anak cucu mereka, mungkin sudah ke cicit. Majlis Syuro Muslimin Indonesia disingkat Masjumi berdiri 7 November 1945 demi merespon Maklumat No X. Ketua Umum pertama Dr Sukiman yang pernah memimpin Perhimpunan Indonesia di negri Belanda bersama a.l Drs Moh Hatta. Kemudian tahun 1950-an berganti dengan Moh. Natsir. M. Natsir ketika lulus Algemene Midelbaarschool mendapat nilai 10 untuk bahasa Latin, yang berdasarkan ketentuan waktu itu Natsir berhak tanpa testing masuk Geneeskundige Hogeschool (fakultas kedokteran). Natsir lebih memilih memimpin sekolah Pendidikan Islam yang ia dirikan Mr Achmad Subardjo dan Mr Kasman tokoh2 yang berperan pada hari2 sekitar proklamasi. Inilah beberapa tokoh teras Masyumi selain Mr Roem, Mr Syafrudin, Mr Burhanudin. Kebanyakan mereka di usia remaja dan mahasiswa aktif dalam Jong Islamieten Bond dan atau Studenten Islam Studieclub. Masyumi dibubarkan 24 Agustus 1960 dengan tuduhan tidak ambil tindakan pada pengurusnya yang terlibat PRRI, maksudnya Natsir dan Syafrudin. PSI Partau Sosialis Ibdonesia yang menindak anggota/pimpinannya karena PRRI dibubarkan juga. Tetapi fraksi Masyumi di DPR terima Dekrit 5 Juli 1959. Ketika masih exsist 3 tokoh Masyumi: Sukiman, Natsir, dan Burhanudin Harahap pernah jadi Perdana Menteri. Banyak tokoh Masyumi duduk dalam kabinet pimpinan PNI. Tapi tak seorang dari mereka yang terlibat korupsi. Ketika jaman Orla banyak tokoh Masyumi yang dipenjara, bahkan disiksa, tanpa diadili. Ini semua unsur2 yang membentuk Masyumi sebagai sub kultur politik, yang bercirikan: 1. Mengamalkan Islamic value sebagai pegangan van huis uit, dari sananya. 2. Bersikap jujur dan mengindahkan pluralisme 3. Intelect After all komunitas sub kultur politik Masyumi biologis Masyumi. Itu ciri sub kultur politik Masyumi. (RSaidi)
BBM Naik, Jokowi Turun!
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SULIT bersabar dan menoleransi kemampuan Jokowi untuk memimpin bangsa. Terlalu lama rakyat mengurut dada. Negara terus menjadi mainan, taruhan, dan batu loncatan. Untuk menumpuk kekayaan dan mempertahankan kekuasaan. Kulminasi dari ketidakmampuan dan kegagalan adalah kenaikan harga BBM berulang yang hal itu sama saja dengan mencekik leher rakyat. Presiden dan oligarki tetap nyaman di tengah kehidupan rakyat yang semakin berat. Sebenarnya ketika menyatakan bahwa kenaikan BBM adalah keputusan sulit, maka itu artinya kibaran bendera putih. Presiden Jokowi yang sudah tidak mampu lagi. Program BLT langsung subsidi BBM adalah tipu dari seribu tipu, bohong dari sejuta bohong. Tak ada arti dan hanya cerita tentang citra yang mengedepankan kepribadian ganda. Mana Megawati dan Puan Maharani dulu yang menangis (berpura-pura) membela rakyat. Tangis kegembiraan sebagai langkah menuju tampuk kekuasaan. Kini Jokowi bersama rezimnya termasuk barisan Megawati dan Puan Maharani sangat tega menaikkan harga BBM yang dipastikan semakin menyengsarakan rakyat semesta. Hukum politik harus berlaku, naik BBM adalah turun Jokowi. Empati dan simpati atas kesulitan Pemerintah sudah habis. Rakyat telah sadar bahwa mereka selalu dibohongi. Ternyata dunia pun dibohongi dengan plakat palsu. Sungguh memilukan memiliki pemimpin yang tidak punya rasa malu. Pada tanggal 13 Juli 2022 Presiden Jokowi menjamin bahwa sampai akhir tahun 2022 harga BBM tidak akan naik mengingat harga BBM dunia juga sedang turun. Tetapi baru bulan September 2022 ternyata harga BBM telah dinaikannya. Perubahan putusan yang sangat cepat dan sesat. Andai penyair besar Chairil Anwar masih hidup, mungkin dengan ruh dan semangat juangnya kini ia akan membuat puisi yang membela rakyat sebagai perlawanan atas ngototnya kekuasaan tiran. Imajinasi dengan sedikit ubahan dari \"AKU\". KAU Kalau sampai waktumu//Kau mau tak seorang kan merayu//Tidak juga Aku Tak perlu sedu sedan itu//Kau ini binatang jalang//Dari kumpulannya terbuang Biar peluru menembus kulitmu//Kau tetap meradang menerjang Luka dan bisa kau bawa berlari//Berlari//Hingga hilang pedih perih Dan kau akan lebih tidak perduli//Kau ingin hidup seribu periode lagi Ironi di tengah ketidakmampuan Jokowi memimpin negara, namun rekayasa aspirasi tiga periode masih dijalankan. Musyawarah \"rakyat-rakyatan\" dilakukan untuk mencari legitimasi. Netizen sering nyeletuk tentang kabar. Kabar baiknya bahwa Presiden tidak mau tiga periode, kabar buruknya yang ngomong itu Jokowi. Nah, semoga saat ini yang menjadi kabar buruknya adalah BBM naik dan kabar baiknya Jokowi turun. Turun.. Turun...Turuun !
Dr Rizal Ramli: Pemerintah Jokowi Tidak Kreatif
Jakarta, FNN – Pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak kreatif. Selalu mencari cara yang gampang yaitu ‘nambah utang’ dan ‘menaikkan harga-harga\' yang bikin susah rakyat! Hal tersebut diungkapkan Dr Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menanggapi kenaikan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. “Pejabat yang ilmunya cuma segitu, ndak usah S3! Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan – dasar koplok,” ujar Rizal Ramli setengah emosi. Bagi Rizal yang juga alumni ITB Bandung itu, pemerintah seharus tidak perlu menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Bagaimana caranya agar BBM tidak naik? Menurut Rizal, pemerintah harus menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek ibukota negara baru di Kalimantan abal-abal itu. “Kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi (MK) yang anggarannya malah dinaikan empat kali lipat. Padahal kinerjanya payah!” ungkap Rizal Ramli. Inefisiensi Pertamina Selain itu, Presiden Jokowi bisa perintahkan Komisaris dan Direksi potong ineffesiensi Pertamina dan PLN sebesar 20%. “Itu bukan hal yang sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok). Kalau itu dilakukan, tidak perlu BBM naik!” ujar Rizal Ramli. Cara lain yang bisa ditempuh pemerintah agar tidak menaikkan BBM adalah fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini mencapai Rp 805 triliun. Jumlah tersebut, sepertiga dari APBN. Jika dilakukan debt-swap, lanjut Rizal, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang seperempatnya atau sebesar Rp 200 triliun. Saat ini inflasi sebesar 5% tapi inflasi makanan sudah mencapai 11,5%. “Rakyat betul-betul sedang susah. Kok tega-teganya pemerintah naikkan harga BBM,” ucap Rizal Ramli dalam nada kesal. Pasca pandemi Covid-19 ini ekonomi rakyat sebenarnya mulai membaik, tapi sekarang malah dihantam kenaikan BBM. Ini bisa menyebabkan ekonomi rakyat rontok. Kenaikan harga BBM sebenarnya bisa ditunda karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun. Harga minyak mentah dunia memang pernah naik sampai 120 dollar AS per barrel. \"Namun gari ini sudah kembali turun ke 89 dollar AS per barrel. Trend harga turun, ngapain BBM dalam negri naik? Kecuali untuk menutup ineffesiensi Pertamina?\" papar Rizal Ramli. Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat ! \"Bisanya hanya ‘nambah utang mahal’ dan ‘naikkan harga’ yang bikin susah rakyat. Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM. Ndak kreatif, tapi songong pula. Jokowi wis, cukup sudah,” ujar Rizal. (TG)
Era Minyak Telah Berakhir
Itu tidak mungkin kata pengamat energi di Indonesia, mana mungkin dunia meninggalkan minyak, 100 tahun, 200 tahun dunia tetap akan berlumur minyak. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) DI sini masih ribut subsidi BBM, namun dunia sebagian besar tengah ribut bagaimana meninggalkan minyak. Tentu saja ribut karena sebagian besar dari bangsa kita masih hidup miskin. Sementara lebih dahsyat lagi dunia sedang ribut meninggalkan minyak tidak hanya sebagai bahan bakar, atau sebagai komoditas, tetapi minyak tidak lagi sebagai jangkar mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang internasional saat ini. Sebagai isu politik minyak sebenarnya telah berakhir. Minyak tidak lagi dipandang sebagai jangkar mata uang global dolar Amerika Serikat. Rezim petro dolar yang ditopang oleh minyak sejak tahun 1971, sekarang sudah diakhiri oleh jaman digitalisasi dan transparansi. The Federal Reserve (The Fed) tidak lagi legitimate untuk mencetak uang dengan dasar minyak. Antara harga minyak dengan nilai mata uang dolar sudah tidak lagi memiliki korelasi. The Fed di era Obama dan di era Trump tidak lagi menjadikan minyak sebagai dasar dalam mencetak uang dolar. Uang dolar modal kertas dan tinta dicetak begitu saja dan lalu dituangkan ke seluruh dunia tanpa dasar colleteral sama sekali. Pelanggaran motener paling besar yang dilakukan The Fed dan tidak sejalan lagi dengan rezim petro dolar 1971. Lalu apa jangkar ekonomi yang baru? Belum jelas sampai sekarang. The Fed sendiri pusing sudah tujuh keliling menghadapi peningkatan permintaan dan penggunaan uang kripto. Digitalisasi akan melahirkan rezim baru menggantikan petro dolar. The Fed dan bank sentral seluruh dunia berencana menciptakan mata uang digital untuk menandingi uang kripto. Tapi bagaimana menandingi cripto curency, sementara mata uang kertas sendiri sedang tergerus legitimasinya akibat The Fed ugal-ugalan mencetak uang. Bagaimana Subsidi Minyak? Subsidi minyak adalah rezim yang dilahirkan oleh ideologi neoliberal. Subsidi adalah strategi yang dilahirkan oleh politik ekonomi neoliberal. Ideologi yang memisahkan antara negara dengan ekonomi. Negara tidak boleh memainkan peran langsung dalam ekonomi. Negara hanya menjadi “hansip” penjaga malam, pekerjaan negara adalah mengurusi mengatur agar swasta mengambil alih seluruh urusan ekonomi termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan layalanan publik atau bahasa konstitusi indonesia hajat hidup orang banyak. Semuanya tidak boleh lagi dijalankan oleh negara. Bagaimana negara berbuat agar public goods bisa dijangkau oleh daya beli masyarakat? Maka negara mengeluarkan uang yang bersumber dari pajak untuk mengatur harga barang dan jasa. Negara dalam ekonomi neolineral hanya mengurus fiskal. Bagaimana mendapatkan uang untuk membiayai pengeluaran negara, seperti menggaji apatur negara. Kalau sudah dapat uang, lalu uangnya dialokasikan negara untuk mengatur harga barang dan jasa yang dijual swasta dengan mengintervensi harga maka disebut dengan subsidi. Begitu pula dengan subsidi minyak. Minyak diserahkan kepada swasta atau badan usaha komersial, di Indonesia oleh perseroan terbatas. Mereka membeli minyak lalu menjual ke masyarakat. Negara boleh menetapkan harganya dengan jaminan negara memberikan ganti rugi jika terjadi selisih harga antara harta yang ditetapkan negara dengan harga yang sebenarnya. Itulah yang disebut subsidi minyak. Apa sesungguhnya pengertian subsidi menurut rezim internasional? Subsidi adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pengusaha atau pebisnis oleh negara melalui pemerintah untuk mengganti kekurangan pendapatan dari perusahaan komersial akibat menjual barang atau jasa yang harganya di tetapkan oleh pemerintah. Jadi subsidi tetap merupakan pendapatan yang diterima oleh sektor bisnis dan tetap menjadi uang bisnismen. Pada Era 90-an kembali dipertegas melalui konsensus Washington, aturannya melalui liberalisasi pasar, privatisasi BUMN, reformasi pajak, disiplin anggaran negara dan pengetatan fiskal. Jadi anggaran negara tidak boleh dipakai untuk menanggung subsidi yang besar. Karena subsidi semacam itu dalam sistem liberalisasi pasar akan merusak persaingan usaha yang sehat dan menghabisi anggaran negara. Konsensus Washington ini ternyata tidak membuat negara menjadi banyak uang karena disiplin anggaran. Justru negara menetapkan sistem anggaran defisit. Negara meminjam uang sebagai pembiayaan pembangunan. Maka mulailah anggaran negara ditopang oleh utang. Konsesnsus Washington ternyata hanya memperkaya swasta namun membuat negara makin tergantung pada utang. Pada ujungnya negara tidak punya lagi uang dan kemampuan melakukan subsidi BBM. Makanya harga BBM harus diserahkan pada pengusaha dan menjadi urusan mereka. Silakan bisnis dan jual BBM sesuai harganya. Negara tidak punya uang untuk ikut campur. Subsidi Transisi Energi Tapi seiring waktu sektor BBM makin terjepit. Dunia tengah berada bawah ancaman yang serius dengan isue kurasakan lingkungan atau climate change. Bank bank internasional tidak lagi mau menginvestasikan uang mereka dalam sektor minyak. Satu persatu perusahaan minyak tutup dengan tanggungan utang yang besar. Tinggal beberapa perusahaan besar dunia, namun mereka terancam tekanan keuangan yang sangat besar. Kalau dulu ketika perusahan minyak ambruk, maka mereka akan ditolong oleh negara. Mengapa? Sebab negara sangat berkepentingan akan keberadaan mereka, sebagai sumber uang bagi negara penghasil minyak. Apalagi negara Amerika Serikat, minyak adalah alat dominasi mereka secara global melalui petro dolar. Namun sekarang ketika perusahaan minyak colaps, tidak ada lagi yang menolong mereka, perusahan minyak disita oleh pemilik modal atau investornya tanpa ada harapan untuk bangkit lagi seperti tahun 1971 lalu. Mereka lari meninggalkan ladang ladang minyak mereka di negara negara dunia ketiga atau negara berkembang. Lalu kemudian ladang ladang yang telah mengering itu diambil alih oleh perusahaan lokal. Namun perusahan lokal dan nasional tidak dapat leluasa mencapai level keekonomiannya. Bangkrut tapi perlahan lahan. Apakah negara masih bisa menyelamatkan mereka. Tergantung kalau negaranya punya uang. Kalau menerapkan geopolitik internasional sekarang, maka saat ini tidak ada yang lagi yang diperbolehkan untuk mensubsidi minyak. Bisa jadi tak lama minyak akan dipandang sebagai barang ilegal, sumber polusi dsn penyakit, yang malah akan dikenakan cukai oleh negara. Harga minyak pasti naik, minyak lama lama akan langka, bukan karena tidak ada minyak mentah di dalam perut bumi, tapi tak ada satu lembaga keuangan pun yang boleh membiayai eksplorasi dan ekploitasinya. Sementara perdagangan minyak makin tergencet pajak ekspor impor, sehingga konsumsi minyak digencet cukai. Maka minyakpun akan langka. Tak sampai di situ, setelah pertemuan Paris yang dilanjutkan dengan COP 26 Glasgow, minyak yang telah langka tadi akan dikenakan pajak karbon. Tidak main main, pajaknya mencapai 250 dolar per ton karbon yang diproduksinya. Bayangkan 1 liter minyak sama dengan 1,70 kg karbon. Jadi harga jual BBM sekarang harus naik 1,7 kali lagi. Akan mahal sekali. Langka mahal dan bisa jadi bahan bakar tercela dan terlarang. Itu tidak mungkin kata pengamat energi di Indonesia, mana mungkin dunia meninggalkan minyak, 100 tahun, 200 tahun dunia tetap akan berlumur minyak. Kalau minyak ditinggal, dimana orang mau mendapatkan energi kalau minyak telah langka, bagaimana nasib mobil, kapal, pesawat terbang dll. Tidak demikian yang terjadi. Sebaliknya dunia mengalami over supply energi, di Indonesia listrik yang diproduksi PLN melimpah tidak terserap oleh pasar lebih dari 50 %. Dahsyat kapasitas energi sekarang. Jadi hati hatilah dengan subsidi minyak dan bersiaplah untuk move on. (*)
Kudeta Itu Legal
Dalam Revolusi Rakyat itu, masih ada nama tokoh militer yang berperan saat itu. Adalah Gregorio Ballesteros Honasan II, lahir 14 Maret 1948), yang lebih dikenal sebagai Gringo Honasan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “HIDUP yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan” – (Sutan Syahrir). Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebathilan” – (Imam Syafi’i). Kita terus dihadapkan pada sebuah rekayasa politik oligarki yang ugal-ugalan. Negara bukan hanya menjauh dari cita cita dan tujuan negara, tetapi sudah mengarah ke arah kehancurannya. Saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Indonesia, pintunya hanya People Power – Revolusi atau Kudeta oleh Rakyat. Setiap kudeta bisa bermakna legal, hanya satu kudeta yang legal. Yaitu kudeta dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menggulingkan tirani. Seperti tertulis di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat: ”….. Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness”. (Pemerintah dilembagakan di antara Manusia, yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dari persetujuan yang diperintah. Bahwa setiap kali Bentuk Pemerintahan apa pun merusak tujuan-tujuan ini, adalah Hak Rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan untuk membentuk Pemerintah baru, meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut dan mengatur kekuatannya dalam bentuk sedemikian rupa, karena bagi mereka tampaknya paling mungkin mempengaruhi Keselamatan dan Kebahagiaan mereka). A Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler. (Seorang Pangeran yang karakternya ditandai oleh setiap tindakan yang dapat mendefinisikan seorang Tiran, dia tidak layak untuk menjadi penguasa). Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Itulah yang pernah terjadi di Filipina. Revolusi EDSA atau Revolusi Kekuatan Rakyat (People Power) adalah sebuah demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada 1986. Aksi damai selama empat hari yang dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. EDSA merupakan singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat demonstrasi. Pemicunya, pada 21 Agustus 1983, senator dan tokoh oposisi Benigno \"Ninoy\" Aquino Jr. ditembak mati di Manila International Airport (kini dikenal sebagai Ninoy Aquino International Airport) setelah kembali dari pengasingan selama tiga tahun di Amerika Serikat. Pembunuhan Ninoy mengejutkan dan membuat marah rakyat Filipina yang kebanyakan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Marcos. Hal tersebut juga mengejutkan pemerintahan Marcos yang melemah, karena penyakit Marcos yang terus memburuk. Istri Ninoy, Corazon \"Cory\" Aquino, kemudian menjadi figur populer yang menentang rezim Marcos. Pada 23 November 1985, Marcos secara mendadak, setelah adanya tekanan dari Washington DC, mengumumkan pemilihan presiden lebih cepat setahun dari jadwal. Pemilihan diadakan pada 7 Februari 1986. Konferensi Uskup Katolik Filipina menyatakan pemilihan tersebut terjadi kecurangan, Senat Amerika Serikat juga menyatakan resolusi yang sama. Yang terjadi kemudian: Revolusi. Revolusi ini dimulai ketika dua pemimpin kunci militer mencabut dukungan mereka kepada Marcos. Pada 22 Februari 1986, Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Ketua Angkatan Bersenjata Fidel Ramos mengumumkan penarikan dukungan dan menuduh Marcos melakukan kecurangan pada pemilihan sebelumnya. Dalam Revolusi Rakyat itu, masih ada nama tokoh militer yang berperan saat itu. Adalah Gregorio Ballesteros Honasan II, lahir 14 Maret 1948), yang lebih dikenal sebagai Gringo Honasan. Ia memainkan peran penting dalam Revolusi EDSA 1986 yang menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos. Gringo Honasan meninggalkan barak, memimpin pasukannya bergabung bersama rakyat Filipina. Dan, masih banyak kudeta rakyat di negara-negara lain, yang tidak mungkin disebutkan satu-satu dalam tulisan ini. Bagaimana dengan Indonesia? Silakan cari sendiri ceritanya daripada dinilai sebagai provokator. (*)
Masa Depan Suram, Ganjar Makin Ambyar
Ganjar Pranowo dicitrakan sebagai sosok calon presiden yang mampu menggantikan Presiden Jokowi. Namun ia tak sadar punya masa lalu yang membelitnya. Impian Ganjar bisa ambyar. Oleh Fikri Dwi Nugroho | Jurnalis Yunior FNN MENJELANG tahun politik 2024, sejumlah partai politik (parpol) mulai bermanuver menyiapkan kandidat presiden dan wakil presiden, hingga melakukan kunjungan kepada Parpol lain untuk membentuk koalisi yang kuat. Adapun, tiga kandidat yang memiliki elektabilitas besar dari berbagai lembaga survei adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, Gubenur Jawa Tengah. Dari ketiga nama tersebut yang digadang-gadang oleh presiden Joko Widodo adalah Ganjar Pranowo. Meski tidak dikatakan secara eksplisit, namun dari perkataannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Projo di Balai Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022), \"jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini.\" Hal itu menunjuk pada Ganjar yang juga berada di sana. Telah banyak dukungan yang diberikan oleh masyarakat dari berbagai daerah kepada kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. Namun, meski memiliki elektabilitas yang tinggi dari berbagai survei, hal itu tidak lantas menjadikannya mendapatkan dukungan dari partainya. Melihat manuver yang dilakukan oleh Jokowi dan Ganjar itu pun membuat Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri membuka suara. Megawati mewanti-wanti kepada kader partai untuk tidak bermanuver dalam ajang Pemilihan Presiden 2024. Hal itu karena dirinya memiliki hak prerogatif sebagai Ketum partai untuk menentukan bakal calon presiden. Mendengar hal itu, Ganjar hanya bisa pasrah dan mengikuti aturan main partai. Walaupun pada kenyataannya, dirinya masih digadang-gadang oleh berbagai pihak untuk dicalonkan, oleh partai Nasional Demokrat atau NasDem misalnya. Namun, meski memiliki elektabilitas yang tinggi dan mendapatkan restu dari Jokowi, apakah Ganjar benar-benar layak untuk menjadi presiden Indonesia? Memanglah benar bahwa privilese presiden begitu tinggi dalam memberikan restu. Akan tetapi, hal itu tidak akan ada artinya mengingat Ganjar pernah terseret dalam kasus kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tidak menemukan bukti bahwa Ganjar Pranowo terlibat dalam kasus tersebut. Demikian Ganjar pun mengatakan ditawarkan, tetapi dia tolak. Namun, hal itu sangat bertentangan dengan kesaksian dari M. Nazaruddin dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/11/2017). Dalam kesaksiannya, Nazaruddin mengatakan bahwa Ganjar menerima sejumlah uang senilai 500 ribu Dollar AS, setelah menolak tawaran sebesar 150 ribu Dollar AS. Tak hanya itu, dalam kepemimpinannya pun, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjadi provinsi termiskin di pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik regional bruto (PDRB) Jateng per kapita pada 2021, sebesar Rp38,67 juta per tahun atau Rp3,22 juta perbulan. Angka tersebut adalah yang terendah di pulau Jawa buka dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebesar Rp40,23 juta per tahun. Diikuti Jawa Barat Rp45,3 juta per tahun, Banten Rp55,21 juta per tahun, dan Jawa Timur Rp60,04 juta per tahun, dan Jakarta yang tertinggi sebesar Rp274,71 juta per tahun. Besaran kemiskinan di Jateng pun sebesar 11,79 persen pada semester satu dan 11,25 persen pada semester 2 tahun 2021. Adapun jumlah itu lebih besar dari Jawa Timur sebesar 10,59 persen, Jawa Barat sebesar 7,97 persen, DKI Jakarta sebesar 4,6 persen, dan Banten sebesar 6,50 persen persemester 2 tahun 2021. Adapun jumlah penduduk miskinnya lebih dari 4,1 jiwa. Dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jateng 0,3 persen yang merupakan angka lebih rendah dibanding IPM Jabar, Jatim, dan Banten. Meskipun, angka kemiskinan menurun sebesar 0,55 persen. Hal itu belumlah cukup untuk menjadikan Ganjar sebagai pemimpin yang ideal. Masih banyak kemiskinan dan suara-suara rakyat yang tidak didengar olehnya. Salah satunya adalah peristiwa di Wadas. Masyarakat Wadas telah menolak penambangan batu andesit dan juga pembangunan waduk Bener sejak tahun 2016. Masyarakat menuntut Ganjar untuk mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) terkait pembangunan waduk Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Masyarakat mendapatkan tekanan dari polisi yang tidak menurut, hingga terjadinya penangkapan bagi warga Wadas yang menolak pembangunan strategi nasional tersebut. Lantas apa yang dilakukan oleh Ganjar terhadap insiden yang terjadi pada 8 Februari 2022 itu? Ganjar hanya meminta maaf kepada warga Wadas. Meski telah tiga kali datang, tak ada ketuntasan dari kasus tersebut. Polisi yang harusnya menjadi institusi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, malah digunakan sebagai alat menekan rakyat. Hal itu telah menyalahi aturan dan bahkan nurani. Tidak ada kelanjutan terhadap nasib warga Wadas yang mengalami ketakutan sampai trauma. Mengapa tidak, tindak kekerasan sampai penangkapan oleh pihak berwenang nyata adanya dialami oleh warga Desa Wadas. Meski telah menolak dengan aksi, pamflet, hingga menuntut melalui jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tetap saja suara rakyat Wadas tidak didengarkan. Seakan, kedatangan Ganjar sebagai Gubernur Jateng hanyalah menjadi momen cuci muka terhadap warga Wadas. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Ganjar layak untuk dicalonkan sebagai presiden? Mungkin tiga fakta tadi adalah satu alasan PDIP tidak menjadikan Ganjar sebagai bakal calon presiden? Tidak ada yang pasti dalam politik, mari bersama-sama kita kawal pesta politik, pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun sekali itu dan menjadikan politik Indonesia bersih hingga mendapatkan pemimpin yang layak dan tepat. (fik)
POPULER
