ALL CATEGORY
Masjid Tertua di Jakarta Arkaeologi Jakarta (I)
Oleh Ridwan Saidi Budayawan DALAM peta Jacatra 1618 di daerah Kali Besar timur dekat Gudang Lada ada messigiet (mesjid). 10 tahun lalu di lokasi masih ada minaret berbentuk spiral seperti minaret Babylon, ada tangga batu untuk azan, dan ada mihrab. Seperti halnya mesjid \"Pecinan\" di Banten unsur-unsur bangunan mesjid: mihrab, plaza untuk jamaah, dan minaret. Tidak ada keterangan time line mesjid \"Pecinan\". Kalau mesjid ini didirikan Banten Girang, niscayalah abad XIII. Mesjid di Kali Besar timur itu lokasinya termasuk Majakatera, posisinya sebrang selatan Menara Syahbandar. Di Majakatera sebelah barat dekat Jl Kakap ada sumur Mandi Rancan, mandi bersih. Mandi Rancan ada dalam laporan Bujangga Manik XIV M. Sangat mungkin Mandi Rancan tempat wudhu. Jaraknya dengan mesjid sekitar 100 meter saja. Time line berdiri mesjid Majakatera dengan mesjid \"Pecinan\" berdekatan sekitar abad XIII. Sampai dengan XIII M di Jakarta belum ada mesjid dengan bangunan induk. Di kampung Daleman ada mesjid juga. Kalau pembangunan medjid itu bersamaan dengan Kota Inten berarti setidaknya tahun 1540 mesjid itu sudah ada. Di kampung Kebon Pisang dekat Jl Cengkeh juga ada mesjid. Kebon Pisang kampung tua, tapi tidak mudah juga mengetahui time line berdirinya mesjid tersebut. Mesjid di Jakarta berdiri abad XIII dapat dipertanggung jawabkan secara historiografis. Tapi kita tak dapat buat simpulan terbalik bahwa sebelum XIII M di Jakarta belum ada mesjid. Apalagi Mualim Teko abad X M sudah menulis kitab tuntunan sembayang. (RSaidi)
Fenomena Anies dan Gerilya Oligarki
Jusuf Kalla memprediksi ada empat poros kekuatan politik dalam pilpres 2024. Salah satunya, poros Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Tiga partai ini diharapkan mengusung Anies Baswedan- Khofifah Indar Parawangsa. Khofifah adalah kandidat terkuat yang dapat diandalkan meraih suara mayoritas di Jawa Timur dan tidak menutup kemungkinan di Jawa Tengah. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI/Pejuang PT 0% JIKA saja ada jajak pendapat tentang siapa tokoh politik yang paling banyak dimaki, barangkali Anies Baswedan jawabannya. Kalau jajak pendapat itu diteruskan dengan pertanyaan siapa tokoh politik yang paling dingin menanggapi makian, mungkin jawabannya akan tetap Anies. Ini bukan sanjungan, bukan pula sokongan politik. Ini sekadar mengemukakan fakta, dan kita harus jujur menarasikan fakta. Di tengah buasnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik memangsa rakyat, tak sekali pun Gubernur DKI Jakarta ini memanfaatkan kedigdayaan aturan itu. Padahal, dialah tokoh politik yang banyak mendapat serangan verbal. Siapa sangka, sikap dingin Anies justru menjadi kekuatan yang menyulap cacian banyak orang menjadi pengatrol simpati publik. Semakin diserang, semakin dia berkibar. Semakin sabar, semakin menampakkan kelas kenegarawanannya. Alih-alih menanggapi, Anies memilih tetap fokus membenahi Jakarta meski jabatannya tinggal menghitung hari. Konsep “gagasan-narasi-karya” yang menjadi pijakan kinerjanya, dalam lima tahun ini terasa telah mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Konsep itu boleh dibilang antitesa semboyan “kerja-kerja-kerja” khas Presiden Joko Widodo. Rakyat bisa merasakan perbedaan keduanya. Rakyat juga bisa membandingkan capain keduanya, meski tidak apple to apple. Sebagai gubernur, prestasi Anies memang tidak diragukan. Bayangkan, 53 penghargaan pernah ia raih hanya dalam tempo 1 tahun 4 minggu. Anehnya, lawan politik, terutama oleh buzzer-buzzer itu, sering menyebut dia tidak bisa bekerja. Para buzzer itu juga tak bosan membandingkan kinerja Anies dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Padahal, jauh panggang dari api. Tidak perlu mengulik semua pencapaian untuk membuktikannya. Cukup menyodorkan fakta opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk DKI Jakarta selama 5 tahun berturut-turut, maka kita bisa menarik kesimpulan. Bukankah pemerintahan yang bersih menjadi ukuran paling mendasar? Maka wajar, di antara deretan nama yang disebut-sebut bakal menjadi calon presiden, sosok Anies cukup menonjol. Karena segudang prestasi itu, ia tidak perlu menggandeng nama besar orang tua hingga kakek atau neneknya. Ia juga tidak perlu bergantung pada nama besar presiden, atau berharap dukungan tukang survei. Gaya komunikasi berikut jaringan internasional yang luas adalah kelebihan lain yang ia miliki. Kelebihan ini rasanya cukup menonjol di antara deretan nama-nama capres yang ada. Dan yang harus menjadi catatan tambahan, di antara nama-nama capres itu, hanya Anies yang relasinya relatif berjarak dari penguasa, bahkan cenderung dipersepsikan berseberangan. Dari perspektif itu, tantangan Anies melaju di 2024 menjadi kian besar. Terlebih, mekanisme politik kita agaknya didesain untuk tidak sungguh-sungguh menemukan calon pemimpin terbaik. Itu terlihat dari upaya kuat mempertahankan presidential threshol (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Padahal, PT ini telah puluhan kali digugat ke Mahkamah Konsitusi (MK), termasuk oleh saya dan beberapa rekan dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Akan tetapi, semua gugatan ditolak. MK (Mahkamah Konstitusi) berkukuh, partai politiklah yang memiliki legal standing. Lucunya, ketika Partai Bulan Bintang (dan lembaga DPD) mengajukan gugatan, nyatanya tetap ditolak dengan berbagai dalih. Sementara di sisi lain, kolega saya, fraksi-fraksi dari partai besar di DPR terlihat nyaman dengan aturan ini. Kita menemui jalan buntu karena hanya melalui dua lembaga inilah aturan presidential threshold dapat diubah. Oligarki Bergerilya Yang senang tentu oligarki. Ada oligarki politik, ada pula oligarki ekonomi. Pilpres adalah wadah yang tepat menyatukan kekuatan. Oligarki ekonomi menyiapkan cuan, oligarki politik bergerilya ke sana-kemari. Tujuannya, agar capres yang disodorkan ke hadapan rakyat adalah orang-orang mereka juga. Siapa pun yang unggul, pada akhirnya oligarkilah pemenang sejati. Sembari memekikkan demokrasi ala mereka, para oligarki menunggangi presidential threshold untuk mengatur paket boneka sebagai pemenang, dan paket lainnya sebagai lawan yang kalah. Dan kita akan terperangah karena yang kalah pun berpotensi duduk manis di kabinet yang diracik oligarki. Jusuf Kalla memprediksi ada empat poros kekuatan politik dalam pilpres 2024. Salah satunya, poros Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Tiga partai tersebut diharapkan mengusung Anies Baswedan- Khofifah Indar Parawangsa. Khofifah adalah kandidat terkuat yang dapat diandalkan meraih suara mayoritas di Jawa Timur dan tidak menutup kemungkinan di Jawa Tengah. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentu layak diperhitungkan juga. Namun, anak muda cerdas ini barangkali lebih pas bila terlebih dahulu mengasah memimpin kementerian, mengikuti jejak sang ayah, Soesilo Bambang Yudhoyono. Jika AHY siap dengan gagasan itu, maka pasangan Anies Baswedan – Khofifah Indar Parawangsa dapat tampil elegan sebagai kandidat nonparpol. Nasdem telah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, selain kepada Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. PKS belum resmi menyatakan sikap, namun agaknya mengarah kepada Anies. Pun dengan Partai Demokrat, mengingat karakter partainya agaknya sulit bila menyatu dengan PDIP, Gerindra, atau Golkar dalam konteks hari ini. Di banyak kesempatan, tiga partai ini terlihat makin harmonis. Namun, gerilya oligarki bukan tidak mungkin mencari celah. Bila salah satunya dapat “ditarik,” dua partai tersisa kemungkinan tersandung presidential threshold dan harus rela mengobral dukungan kepada capres dari poros lain. Layu sebelum berkembang, sinyalemen keretakan tiga partai itu mulai berdetak menyusul pelukan teletubbies Puan dan Bang Surya yang begitu dinikmati keduanya. Mungkinkah kemesraan ini membuyarkan prediksi terbaru JK terkait pasangan Anies – Khofifah? Kita tunggu saja. Yang jelas, tidak sedikit pengamat politik menduga bahwa oligarki akan bekerja ekstra keras untuk mengganjal Anies. Maka, terhadap kasak-kusuk politik di atas, boleh jadi merupakan bagian dari proyek politik para oligar, meski tidak juga menutup kemungkinan terjadi secara natural. Puan Maharani barangkali merasa semakin popular sehingga target sebagai Capres dalam pemilu 2024 menjadi harga mati. Itu artinya, Ganjar Pranowo yang berkomitmen tidak akan ikut pilpres bila tidak diusung PDIP, ya… akan terganjal pula. Satu hal yang pasti, selama presidential threshold menjadi rahim bagi lahirnya koalisi Parpol dan pasangan capres, selama itu pula pekik demokrasi hanya teriakan omong kosong belaka. (*)
Kasus Ferdy Sambo Harus Dikawal Terus
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN PUBLIK tak boleh lengah. Ada aroma tak sedap setelah reka ulang (rekonstruksi) peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Yoshua atau Brigadir J. Kasus ini harus terus dikawal. Sebab, jalan ceritanya mudah berubah atau diubah. Rekonstruksi (reka ulang) di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo (Jalan Saguling) dan di rumah dinas mantan Kadiv Propam itu (Duren Tiga) pada 30 Agustus 2022, menunjukkan kasus ini rentan ditambal-sulam, ditambah atau dikurangi. Ingat, sejak awal pun berubah-ubah penjelan Polisi tentang apa yang terjadi. Cerita tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J akhirnya berubah menjadi pembunuhan berencana yang didalangi dan dilakukan oleh Sambo. Ingat juga bahwa istri Sambo, Putri Candrawathi, yang semula mengaku dilecehkan oleh Brigadir J, ternyata tidak terjadi. Pimpinan Polri sendiri yang menafikan pengakuan Putri. Dan Kapolri mengatakan dalam jumpa pers yang sangat fenomenal itu bahwa Sambo memerintahkan Bharada E menembak Yoshua. Seiring penolakan pelecehan seksual itu, peliputan media umum dan media sosial tertuju pada sepak terjang Satgassus Merah Putih yang dipimpin Ferdy Sambo. Media umum dan media sosial membicarakan tentang operasi judi online dan judi offline serta peredaran narkoba yang dikaitkan dengan dugaan perlindungan atau pembekingan dari kelompok Sambo. Muncullah diagram (silsilah) yang berjudul “Kaisar Sambo Konsorsium 303”, yang merujuk pada operasi judi (online dan offline) yang dikatakan sebagai sumber duit besar Diagram ini menjelaskan keterkaitan Sambo dan orang-orangnya dengan para bandar judi. Tertulis di diagram ini bahwa Sambo dan kroninya menerima setoran 1.3 triliun tiap tahun. Diagram ini dibuat sangat rapi. Sangat prefesional. Tak mungkin dibuat oleh orang yang tidak tahu peta kelompok di Polri. Orang-orang Sambo , atau sering pula disebut Geng Sambo, di Polri meliputi sejumlah jenderal berbintang satu dan dua. Banyak pula kombes, AKBP, kompol, AKP hingga polisi berpangkat rendah yang ikut kelompok yang oleh Menkopolhukam Mahfud MD disebut sebagai “Mabes Di Dalam Mabes”. Semakin riuh liputan dan bahasan tentang Konsorsium 303 dan misi duit besar Sambo. Isu pelecehan atau aspek asmara yang semula diusung sebagai motif pembunuhan Brigadir J, semakin sedikit dibahas media umum dan media sosial. Gencar sekali pembahasan soal dana besar yang dikumpulkan Sambo. Ada cerita tentang bunker duit 900 miliar. Disusul soal rumah-rumah pribadi Sambo di Jakarta yang berharga mahal. Tak lama setelah kemunculan diagram “Kaisar Sambo dan Konsorsium 303”, beredar pula diagram yang bertajuk mirip dengan diagram pertama. Di dalam diagram kedua yang berjudul “Konsorsium 303 dan Narkoba Medan Sumatera Utara” itu, nama Komjen Agus Andrianto (Kabareskrim) didiskreditkan sebagai orang yang menerima seteron sebesar 54 miliar tiap bulan. Menurut diagram tandingan yang tidak sedetail diagram Kaisar Sambo itu, Agus pun digambarkan punya struktur komando pengumpulan duit besar. Seperti halnya diagram Kaisar Sambo, diagram tandingan ini juga tidak diketahui siapa pembuatnya. Yang jelas, tidak salah kalau diagram ini disebut sebagai bentuk perlawanan kelompok Sambo. Kemungkinan perlawanan inilah yang perlu diamati. Publik perlu mewaspadai tekanan yang menginginkan agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J digiring kembali ke drama pelecehan seksual atau perselingkuhan. Sehingga, dugaan keterlibatan Sambo dan para petinggi Polri lainnya dalam bisnis perjudian dan narkoba akan lenyap ditelan skenario perselingkuhan atau pelecehan seksual itu. Ini selaras dengan munculnya isu pelecehan martabat keluarga Sambo yang dikatakan terjadi di Magelang. Pelecehan Magelang ini tak pernah disebut sejak awal pembunuhan Yoshua terungkap. Tambahan cerita Magelang ini cukup aneh dan semakin aneh. Belakangan ada lagi tambahan cerita perselingkuhan. Salah seorang supir yang bernama Kuwat Ma’ruf –salah satu tersangka pembunuhan Yoshua-- diisukan punya hubungan intim dengan Putri Candrawathi. Skenario asmara atau pelecehan sekesual tampaknya sedang diusahakan untuk kembali menjadi motif pembunuhan Brigadir J. Motif demi kehormatan keluarga berkemungkinan untuk menyelamatkan Sambo dari hukuman berat. Mungkin juga dari pemecatan. Sekali lagi, kasus Sambo yang berdimensi mafia harus dikawal terus.[] 2 September 2022.
Anis Matta: Parpol Yang Tidak Dukung Kadernya Maju sebagai Capres, Lebih Baik Jadi Event Organizer Saja
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memprediksi menjelang Pemilu 2024 mendatang akan muncul calon presiden (capres) yang tidak terduga, dan capres tersebut kemungkinan akan terpilih sebagai Presiden RI ke-8. Hal itu sesuai dengan karakter dari sebuah krisis, yakni memunculkan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan dan keluar dari krisis multidemensi saat ini. \"Apa yang ada di dalam survei saat ini, belum tentu terpilih. Krisis saat ini bisa menciptakan hal-hal yang tidak terduga sebelum 2024, sebelum penetapan capres. Nanti mungkin akan muncul capres tidak terduga,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022). Menurut Anis Matta, lembaga survei saat ini hanya menjadi instrumen atau alat propaganda media capres tertentu agar popularitasnya tinggi, bukan lagi berpegang pada instrumen akademik. \"Saya tahu bahwa di lembaga survei itu, mereka menyimpan angka-angka yang benar secara akademik. Mereka melakukan fungsi survei sebagai alat akademik, tetapi disisi lain menggunakannya sebagai alat propaganda. Dan ini meracuni pikiran banyak orang dan partai-partai,\" katanya. Karena menjadi instrumen propaganda, maka popularitas seseorang bisa berubah cepat tergantung pesanan. Dari tidak punya popularitas, dalam sesaat popularitasnya menjadi tinggi, karena adanya permainan angka-angka survei. \"Popularitas tinggi itu hanya untuk instrumen media propaganda saja, tapi sesungguhnya popularitasnya kosong. Ini juga yang kita sesalkan, kenapa partai politik menjadi inferior karena dibombardir lembaga survei,\" katanya. Sementara terkait pencapresan, Anis Matta mengatakan, lebih respek terhadap PDIP, Partai Gerindra dan PKB, yang mencalonkan kadernya sendiri Puan Maharani, Prabowo dan Muhaimin Iskandar. \"PDIP, Gerindra dan PKB benar-benar membangun sebuah partai dengan memperjuangkan kadernya secara konsisten. Mereka bekerja keras membangun jaringannya dan tidak menjual karcis atau tiket kepada orang lain. Saya respek dengan orang-orang seperti ini,\" katanya. Anis Matta mengaku tidak mengerti terhadap pola pikir partai politik (parpol) yang tidak mau mencalonkan kadernya sebagai capres, tetapi justru mencomot orang lain untuk didukung. Padahal fungsi parpol itu, adalah sekolah kepemimpinan nasional, dan kita sering mengkritik soal politik transaksi. Namun, ternyata kita juga yang tidak konsisten dengan mendukung dan melakukan politik transaksi, mencalonkan orang lain ketimbang kadernya sendiri. \"Jadi fungsi partai politik itu melahirkan pemimpin, bukan sekedar membangun kekuatan politik untuk mendapatkan jabatan, dengan mencalonkan orang lain dan berjualan karcis, bukan kadernya sendiri. Maka lebih baik tidak usah jadi partai politik, jadi event organizer saja,\" tegasnya. Partai Gelora, kata Anis Matta, sebenarnya ingin mencalonkan kadernya sendiri sebagai capres di Pilpres Pilpres 2024. Namun, karena gugatan Partai Gelora soal pemisahan antara Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), maka tidak bisa mengajukan sendiri. \"Karena sistem Pemilu-nya telah ditetapkan Serentak seperti 2019 dan gugatan kita telah ditolak Mahkamah Konstitusi, maka Partai Gelora akan terlibat dalam proses pencapresan saat ini, cuma kita sampai saat ini hingga Desember nanti fokus untuk bisa lolos verifikasi partai politik,\" katanya. (sws)
WNI Tertahan di Perusahaan Laos, Mohon Bantuan Pemerintah RI
Jakarta, FNN - Dua orang warga negara Indonesia yang tertahan di perusahaan tempat mereka bekerja di kawasan Provinsi Bokeo Laos, meminta bantuan perlindungan dari pemerintah RI karena menerima perlakuan yang melibatkan kekerasan fisik dari pihak perusahaan.Saat dihubungi ANTARA melalui sambungan telepon dari Jakarta, Jumat, salah satu WNI tersebut dengan inisial RP mengatakan ia bekerja di sebuah perusahaan di kawasan tersebut dan kini tertahan tak bisa meninggalkan tempat ia bekerja karena tak memegang identitas seperti paspor maupun KTP.Dia bekerja sebagai operator administrasi sebuah perusahaan yang diduga scammer atau penipuan yang melakukan berbagai modus untuk mengajak orang berinvestasi, padahal investasi yang dibuat adalah investasi bodong.Menurutnya, dia dan rekan kerjanya berinisial T sebelumnya bekerja di Myanmar. Namun pindah ke Laos usai ditawari pekerjaan sebagai operator administrasi perusahaan gim. Ketika tiba di Laos, pekerjaan yang dia hadapi tak sesuai dengan apa yang ditawarkan.“Hingga saat ini juga tak ada kontrak kerja yang sudah dijanjikan dari awal. Paspor kami pun disebut hilang di perjalanan dari Myanmar ke Laos sehingga kami tidak memiliki identitas apapun, KTP kami kini juga ditahan,” papar RP.Selain itu mereka telah menerima ancaman akibat target pekerjaan yang disebut tak memenuhi standar. Namun bukan sekedar teguran atau surat peringatan yang diterimanya, tapi juga tindak kekerasan fisik.“Saya sangat berharap untuk pertolongannya, hari ini saya disetrum di bagian bahu sebanyak 3-4 kali, dan pada tanggal 5 ini HP pribadi kami akan disita,” ujar dia.Dia pun mengatakan bahwa jika target tak juga tercapai, keduanya diancam akan dijual ke perusahaan lain.Oleh karena itu, RP meminta pertolongan kepada pihak pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan KBRI Vientiane untuk memberikan bantuan perlindungan. Dia khususnya berharap agar pihak KBRI dapat menjemput keduanya.ANTARA telah menghubungi Kementerian Luar Negeri RI, namun belum mendapatkan keterangan tentang hal tersebut hingga berita ini ditayangkan. (Sof/ANTARA)
Pertahanan Negara Ditentukan oleh Sains dan Teknologi
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertahanan sebuah negara ditentukan oleh sains dan teknologi.“Saya garis bawahi, pertahanan sebuah negara di abad XXI ditentukan oleh sains dan teknologi. Bangsa Indonesia harus merebut sains dan teknologi,\" kata Prabowo, sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi inspektur upacara Pembukaan Pendidikan Program Vokasi diploma (D-3), program sarjana (S-1), program magister (S-2) dan program doktoral (S-3) serta kenaikan pangkat kadet mahasiswa D-3 dan S-1 Universitas Pertahanan (Unhan) RI Tahun Ajaran 2022/2023 di Kampus Bela Negara Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat.Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menilai Universitas Pertahanan merupakan lembaga pendidikan yang strategis dan vital terkait dengan persoalan pertahanan negara ini. Hal tersebut, lanjut dia, karena Universitas Pertahanan merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mendalami seluruh spektrum kajian dan pelajaran tentang strategi manajemen pertahanan serta ilmu perang.“Pertahanan adalah hal yang mutlak. Kalau kita kaya, kita harus kuat menjaga kekayaan. Kalau kita ingin merdeka, kita harus kuat menjaga kemerdekaan. Kalau kita ingin berdaulat, kita harus kuat menjaga kedaulatan. Di sinilah pentingnya Universitas Pertahanan,\" jelas dia.Selanjutnya, Prabowo pun menyampaikan bahwa sejak awal bertugas sebagai Menteri Pertahanan, dia menempatkan pengembangan Universitas Pertahanan sebagai salah satu hal yang bernilai penting agar institusi pendidikan ini mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal, idealis, dan profesional.Langkah tersebut dia lakukan karena pada saat ini perkembangan teknologi dan sains di dunia membutuhkan sumber daya manusia yang andal, idealis, serta profesional.Adapun mahasiswa Universitas Pertahanan yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023 ini berjumlah 792 orang dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka terdiri atas 175 orang di program D-3, 300 orang di S-1, 293 orang di S-2, serta 24 orang di S-3. (Sof/ANTARA)
Kompolnas Bukan Juru Bicara Polri Melainkan Mitra Lembaga
Jakarta, FNN - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Dawam menegaskan bahwa pihaknya bukan juru bicara Polri, melainkan mitra kelembagaan untuk memberi dampak pada perbaikan kemandirian dan profesionalitas Polri ke depan.\"Intinya, Kompolnas sejatinya bukan sebagai juru bicara Polri sebab Polri sudah memiliki juru bicara, yakni Divisi Humas Mabes Polri yang sekarang dikepalai Bapak Dedi,\" kata Mohammad Dawam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan tersebut dia sampaikan menanggapi atas ucapan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang mengatakan bahwa Kompolnas menjadi perpanjangan tangan Polri dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.Apa yang disampaikan publik kepada Kompolnas, kata Dawam, adalah bagian dari kritik konstruktif masyarakat kepada penyelenggara negara. Oleh karena itu, hal demikian harus dipahami secara positif.\"Sebagai salah satu anggota Kompolnas, saya, Mohammad Dawam, memandang perlu untuk menyampaikan kepada publik bahwa Kompolnas juga telah banyak memberikan masukan dan surat rekomendasi sesuai dengan kewenangannya, kemudian menyampaikan langsung secara internal kelembagaan melalui Bapak Kapolri,\" ucap Dawam.Dikatakan pula bahwa sudah banyak saran Kompolnas yang telah ditindaklanjuti dengan baik, salah satunya dalam konteks kasus ini adalah saran Kompolnas kepada Polri terkait dengan pemakaman kembali almarhum Brigadir J secara kedinasan.Bahkan, kata dia, saran-saran Kompolnas kepada Polri dalam peristiwa lainnya juga sudah berjalan dengan baik. Di sisi lain, Kompolnas memang sedang membangun hubungan tata kerja kelembagaan Kompolnas dengan Polri, salah satu klausul kerja samanya menyebutkan perlu adanya pertukaran dan pemanfaatan data/informasi baik melalui elektronik maupun nonelektronik.\"Bahkan, bisa melalui lisan yang kemudian ditindaklanjuti secara tertulis,\" ucapnya.Hubungan sinergi kelembagaan yang sedang dibangun seperti ini, kata Dawam, memang timbulkan banyak pihak berpersepsi seolah-olah Kompolnas menjadi perpanjangan tangan Polri.\"Strategi kemitraan kelembagaan kami dengan memberikan masukan, kritik konstruktif ke internal Polri memang terkadang tidak populer. Namun, kami meyakini akan memberikan dampak besar pada proses perbaikan kemandirian dan profesionalitas Polri ke depan,\" kata Dawam. (Sof/ANTARA)
Kebijakan Penyesuaian Harga BBM Secara Bertahap
Jakarta, FNN - Pengamat sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyatakan kebijakan penyesuai harga bahan bakar minyak (BBM) dapat secara bertahap.\"Saya usulkan kenaikannya jangan sekaligus agar tidak terasa. Kalau naiknya langsung banyak, nanti masyarakat yang terkejut,\" kata Azyumardi Azra dalam webinar Moya Institute dikutip di Jakarta, Jumat.Menurut dia, penyesuaian harga BBM yang bakal ditempuh pemerintah memang tidak dapat dihindari. Hal itu untuk menghindari dampak negatif lebih besar, yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus pemerintah Amerika Serikat yang terganggunya likuiditas keuangan.Ia berharap kebijakan penyesuaian harga BBM ke depannya sebaiknya juga melibatkan banyak pihak, misalnya kelompok masyarakat sipil, karena ini adalah \"urusan bersama\".Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan bahwa langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, seperti yang terjadi juga pada masa lalu.\"Namun, penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak terlalu terdampak,\" katanya.Sementara itu, pengamat ekonomi sekaligus mantan Kepala Wantimpres Sri Adiningsih memandang perlu menjaga APBN supaya tidak mengalami defisit.Sri Adiningsih mengatakan bahwa APBN itu berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, melainkan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional.Keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu, kata dia, berdasarkan banyak pertimbangan. Bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, melainkan juga memacu kesejahteraan masyarakat (public spending) dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya.Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengemukakan bahwa penyesuaian harga BBM memiliki dua aspek, yakni untuk kebaikan publik atau masyarakat dan negara sendiri.Sasaran dari penyesuaian harga BBM, kata Marsudi Syuhud, adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan. Dengan demikian, BBM bersubsidi yang selama ini masih banyak digunakan konsumen yang tidak berhak dapat dihindari.\"Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Hanya Pecundang yang Masih Mainkan Isu Islamofobia
Jakarta, FNN - Ketua Bidang Agama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Ustaz H. Suparman Abdul Karim menyatakan hanya pecundang yang masih memainkan isu islamofobia.Ustaz Suparman menilai narasi islamofobia dengan memosisikan diri dan kelompoknya seolah korban kebijakan negara yang zalim, sejatinya merupakan isu yang berulang dan tidak strategis.\"Ini isu yang berulang. Sifatnya berulang dan tidak strategis. Akan tetapi bagi mereka yang pecundang sebetulnya juga inferior, ya, mungkin ini sudah menjadi hiburan bagi mereka, melakukan playing victim, merasa terzalimi, dan lain sebagainya,\" ujar Ustaz Suparman dalam rilis BNPT yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, maraknya kemunculan narasi ini karena kelompok radikal kerap menganggap isu ini sebagai isu yang paling efektif untuk menjaring simpati massa yang mayoritasnya penganut agama Islam.\"Karena inilah yang paling efektif untuk menyulut sensitivitas massa, yang mayoritas di negara Indonesia ini beragama Islam. Dikatakan laku, ya, tentunya laku hanya bagi kelompok mereka saja,\" ucap anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung ini.Tokoh yang dikenal dengan ceramah kritis terkait dengan isu radikal dan terorisme ini juga menganggap isu islamofobia amat sarat akan kepentingan politik, khususnya oleh kelompok politik yang kerap menggunakan label keislaman.Ia menilai kekalahan kelompok tersebut di pentas politik menjadi pemicu sikap playing victim mereka.\"Bisa diibaratkan seperti para pecundang yang tidak kesatria untuk mengakui kekalahannya, atau seperti anak kecil yang kurang perhatian. Ini menguat menjadi sebuah kepentingan bersama dari beberapa kelompok politik yang merasa terkalahkan,\" kata Owner and Founder Di Sedekah Seribu Sehari ini.Oleh karena itu, Ustaz Suparman menilai setidak ada dua hal guna mematahkan narasi islamofobia yang kerap kali berkembang di tengah masyarakat.\"Yang mesti dipatahkan pada kenyataannya di negara yang mayoritas muslim ini tidak ada sama sekali orang yang ketakutan terhadap Islam. Bangsa kita yang mayoritas muslim ini hidup tenang tenang saja, berislam dengan baik-baik saja,\" katanya.Islamofobia sendiri sejatinya adalah isu yang dikembangkan di negara Barat setelah runtuhnya Gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Orang-orang nonmuslim yang mayoritas di Amerika Serikat belum paham betul tentang Islam. Mereka menjadi ketakutan seolah-olah Islam ini mengajarkan radikalisme dan terorisme.Kedua, pada kenyataannya yang terjadi ini adalah banyak yang mengajarkan ajaran radikal, dan mengarah kepada aksi terorisme dan intoleransi tetapi membalutnya sebagai ajaran Islam. Ketika dikritik, mereka malah putar balikkan bahwa ini bentuk dari intoleransi dan islamofobia.Ustaz Suparman mengatakan bahwa intinya semua pihak harus berani mematahkan narasi kelompok radikal sesuai dengan narasi yang mereka bawa dengan fakta dan dasar yang benar serta relevan.\"Hal-hal yang berasal dari pengaburan fakta akan terus digoreng guna menakut-nakuti khalayak ramai. Kalau ini dibiarkan terus, akan dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran,\" tuturnya.Untuk itu, dia berharap ada ketegasan dari pemerintah untuk menertibkan hal ini melalui regulasi yang tepat, mengingat hal ini justru dapat menjadi ancaman terhadap persatuan bangsa.\"Ini sebetulnya yang harus dipertegas. Pemerintah harus lebih tegas dalam membuat aturan. Kerena playing victim ini ujung-ujungnya bermuara kepada fitnah, penyebaran berita bohong (hoaks). Hukum harus dikuatkan,\" kata Ustaz Suparman. (Sof/ANTARA)
Berbohong Stok BBM Kritis, Pertamina Bisa Digugat “Class Action”
SEBELUM isu kenaikan harga BBM subsidi, PT Pertamina pernya menyatakan bahwa stok BBM bersubsidi menipis. Ditambah lagi, beban APBN berat kalau subsidi tidak dicabut. Setelah rakyat panik dan sempat antri di SPBU jelang 1 September 2022, ternyata Pertamina tidak menaikkan. “Tetap kita (hanya) ingin lihat bahwa ini problem yang tertunda dan memang ada kalkulasi bahwa ini demi menyelamatkan reputasi Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), harus berkorban APBN buat terus-menerus subsidi,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. “Dan keadaan yang sekarang yang kita cukup sebut situasi yang disruptif ini setiap saat justru bisa jadi katastrofi,” lanjut Presiden Akal Sehat itu dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petikannya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (2/9/2022). Halo apa kabarmu Bung Rocky, ini ketemu di hari Jumat, menjelang akhir pekan. Orang bilang thanks God is Friday. Thanks God, bukan kepada Jokowi. Thanks God karena harga pertalite ternyata tidak jadi naik. Tetapi, tetap kita ingin lihat bahwa ini problem yang tertunda dan memang ada kalkulasi bahwa ini demi menyelamatkan reputasi Pak Jokowi harus berkorban APBN buat terus menerus subsidi. Mungkin sama dengan yang jadi semacam pertaruhan hukum politik sekarang. Demi menyelamatkan Sambo maka skenarionya harus sampai di situ saja. Kira-kira begitu kan. Desas-desus yang kita lihat dari berbagai pembicaraan di DPR atau Komnas HAM mungkin berpikir begitu. Jadi semuanya itu serba tidak pasti. Tetapi, kita bisa bayangkan seandainya terjadi kekacauan ekonomi, lalu terjadi juga guncangan politik, dan semua yang tidak pasti itu akhirnya terbongkar bahwa ini hanyalah upaya untuk menghalangi melebarnya isu politik, melebarnya isu hukum, melebarnya isu asmara segala macem. Jadi kita ada dalam kecemasan sebetulnya. Apalagi soal pertalite yang seolah-olah yang mungkin buat sementara karena harga minyak dunia agak turun maka kesempatan untuk membujuk kembali legitimasi publik. Tapi ini semua nggak pasti. Dan keadaan yang sekarang yang kita cukup sebut situasi yang disruptif ini setiap saat bisa jadi katastrofi itu justru. Iya. Ini kan jadinya kredibilitas pemerintah makin hancur. Realitas sebelumnya kan bagaimana corporate secretary PT Pertamina ini menyatakan bahwa ini stok solar dan pertalite itu akan habis tahun ini. Tiba-tiba kemarin Pertamina umumkan bahwa stok sampai tahun baru aman. Jadi kalau begitu terus ada yang tanya, ini tuyul dari mana yang bawa minyak. Iya, ini Pertamina juga jadi tempatnya jin buang anak. Orang itu menganggap Pertamina tempat angker. Kira-kira begitu kalau bilang perspektif kemarin jin buang anak karena kita nggak tahu siapa yang kendalikan Pertamina. Kenapa Humasnya beda-beda itu. Direksi bisa beda dengan…. Kan musti satu suara antara Humas, Direksi, Komisaris, Menteri Keuangan. Kan itu soalnya. Jadi, dalam keadaan ketiadaan informasi, orang akhirnya kasak-kusuk bahwa ini ada isu politik di situ. Lalu masuk segala macam kecurigaan bahwa ini ada uang yang akan ditahan dulu untuk permainan politik, untuk sementara oke subsidi tidak akan dicabut. Jadi hal-hal semacam itu bikin mereka yang panik sebetulnya karena ketahuan oleh rakyat. Istana itu panik sendiri saja sehingga di antara mereka saling menghumaskan diri. Jadi, setiap orang di Istana jadi humas buat dirinya sendiri. Kalau kita lihat ini kan soal mazhab. Sri Mulyani jelas mazhabnya ingin cabut subsidi. Pak Luhut tadinya juga termasuk yang kenceng menyuarakan. Tetapi, saya kira Pak Luhut ini satu suara dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sudah ngomong hati-hati itu dan DPR kemarin untuk pertama kalinya kompak ini. Ya ada satu dua fraksi yang sepakat. Yang lain menolak untuk pencabutan dan selalu mereka bilang pro orang cilik. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai mengendus ini ada semacam itu. Kalau nggak perpecahan ya kita bilang ada perbedaan mazhab. Ujungnya, itu nanti juga persoalan bagaimana mengelola negara ini. Ya, itu selain perbedaan mazhab juga perbedaan raport atau proksi pada presiden. Kan jelas Pak LBP lebih dekat dengan Presiden Jokowi karena reputasi beliau bahkan sebelum Jokowi jadi presiden. Jadi, orang yang paling kenal watak dan sekaligus kecemasan Pak Jokowi adalah Pak Luhut. Jadi mungkin Pak Luhut juga membaca wah itu Presiden Jokowi potensial untuk kehilangan legitimasi maka diubahlah kebijakan-kebijakan itu. Dan itu memang hal yang dari dulu kita tahu selama presiden tidak kasih sinyal yang kuat maka presiden menunggu reaksi publik. Nah, karena reaksi publiknya kencang ya presiden menganggap wah bahaya nih, kalau tiba-tiba ada situasi kritis, satu POM bensin saja dibakar, itu bisa menular ke mana-mana kontinjen efeknya. Ini yang harus diantisipasi memang. Tentu semua orang merasa kok tiba-tiba ada analisis POM bensin dibakar. Loh, ini keadaan rakyat ini, keadaan unthrush sosial ini, apa saja bisa terjadi. Saya kira itu ada temuan dari intelijen berdasarkan bigdata mungkin bahwa potensi kerusuhan itu bisa meledak karena memang daya belinya rendah sekali. Jadi pembuktian hoaks itu sebetulnya juga bukan hoaks ini, karena memang pemerintah mau mendeteksi ambang kemarahan rakyat dengan melihat mengularnya kemarin di hari pertama isu mau dinaikkan. Jadi bara sosial itu tetap ada di situ. Dinaikin atau tidak tetap rakyat masih ingat bisa-bisa besok dinaikin malam-malam. Jadi tetap ketegangan sosial sudah terjadi. Jadi, artinya sebenarnya kita juga mengendus bahwa pemerintah diam-diam menyadari soal itu dan itu bagi kita menunjukkan bahwa ya memang realitas seperti itu yang terjadi pada masyarakat. Suasananya seperti kita sebut dulu seperti ranting yang kering gitu. Yang satu memantik saja itu bisa jadi mudah terbakar. Ya, keadaan ini yang membuat kita menganggap bahwa seluruh informasi dari relawan buzer Istana soal Musra, ada dukungan tentang tiga periode itu dan tokoh-tokohnya ini itu, itu kan jadi absurd juga akhirnya, nggak ada gunanya kan. Misalnya Presiden Jokowi bikin musyawarah rakyat pertama di Bandung, Presiden Jokowi tinggi sekali. Itu artinya bahwa rakyat Jawa Barat itu ingin menghendaki Presiden Jokowi kan? Kan yang dikumpulkan Jawa Barat kemarin. Padahal, faktanya di Jawa Barat justru Presiden Jokowi jeblok suaranya kan? Itu bagaimana saat Pemilu kemarin kan jeblok betul suara Pak Jokowi. Jadi rekayasa itu terjadi. Lalu orang bertanya sekarang hebat betul ya masyarakat Jawa Barat ingin Presiden Jokowi jadi presiden lagi, lalu orang ingatkan, hai tunggu dulu ya, ada data hasil pemilu Presiden Jokowi itu suara di Jawa Barat itu rendah. Demikian juga PDIP sebagai partai pendukung dalam perbandingan dengan partai lain. Jadi kalau di Jawa Tengah masuk akal, masa di Jawa Barat orang Jawa Barat pro Jokowi. Itu agak kacau logika itu. Ya, saya mendapat gambaran bagaimana sebenarnya pemerintah. Dengan cara itu saja kita bisa mengendus bahwa sesuatu sedang terjadi di sana. Iya betul. Something rotten in Denmark, ada yang membusuk di Denmark kalau lakonnya Shakespiare. Nah, sekarang kita mau coba lihat impact-nya apa nanti. Apakah betul-betul akan dihitung ulang anggaran subsidi ini dan para pakar betul-betul sudah pikir ya subsidinya memang kecil kok, kenapa digede-gedein sampai ratusan triliun. Nah, poin-poin ini yang harusnya dikritisi oleh DPR. Nah DPR jangan sekadar menunggang isu bahwa rakyat tidak menghendaki subsidi dicabut tapi dia juga musti breakdown dong karena soal anggaran itu fungsi dari DPR. Supaya jelaslah bagian ini disubsidi buat itu, yang ini buat ini, yang sini ditahan untuk main politik, kan gampang. Jadi, jangan DPR di satu pihak muji-muji Pak Kapolri, di pihak lain sekarang berupaya untuk memuji-muji rakyat itu. Padahal, lembaga itu adalah lembaga yang paling koruptif mentalnya di dalam survei-survei. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan melihat situasi bangsa kita saat ini. Kalau melihat situasi semacam ini kan sebenarnya harusnya pemerintah itu kan kebijakannya tidak hanya sekedar yang tadi permen itu tidak dinaikkan, menjanjikan BLT, dan sebagainya, tetapi kita juga mengendus bahwa ini dampaknya tidak hanya persoalan APBN, tetapi juga berkaitan dengan banyak sekali program hukum legacy Pak Jokowi, salah satunya jelas kita sebut IKN, kemudian infrastruktur- infrastruktur lain yang jadi andalan Pak Jokowi. Itu selalu yang mesti kita ingatkan bahwa trade of itu terjadi dan kekacauan kebijakan bukan tidak soal BBM saja, banyak hal yang memang kacau. Tapi demi legacy tetap dilakukan musra itu seolah ingin memberi keterangan bahwa Presiden Jokowi itu masih disukai rakyat. Jadi informasi yang tidak dikenali dengan positif oleh rakyat itu justru yang dimanipulasi oleh para surveiyor. Kan baru-baru ini kan para surveyor justru mengeluarkan angka baru 79 persen. Itu artinya, ada informasi yang gak sampai di responden. Kan mustinya surveyor itu kasih tahu dulu keadaannya. Baru ditanya apa pendapat kalian. Bukan sekadar asal tanya dan mengandalkan, responden tahu. Padahal buyers pendidikan itu sudah terlihat bahwa responden kita memang tidak mampu untuk mencerna kekacauan kebijakan. Yang kedua, responden kita sudah fatalistis, suka-sukalah Istana. Bagian ini yang tidak dikontrol dalam metodologi. Jadi saya menganggap itu survei-survei yang tiba-tiba memberatkan lagi dukungan kepercayaan publik pada Presiden itu tinggi artinya gagal mendeteksi variabel ignorantia dari respondennya. Ya, saya kira ini sebenernya jangandianggap sepele ya apa yang disampaikan oleh Pertamina kemarin menyatakan bahwa stok solar dan pertalite itu akan habis akhir tahun dan kemudian sekarang ternyata tidak habis, aman sampai tahun 2006, mereka bisa dikenakan hoaks yang luar biasa besar karena ada orang-orang antre. Kemudian yang lebih parah lagi kan harga-harga ini meskipun pertalite dan solar tidak jadi naik, tapi harga-harga sudah naik. Ini sebenarnya bisa dituntut, bisa class action kita terhadap Pertamina. Nah, ini mustinya ada class action. Tapi sebelum ada class action kan DPR bisa panggil direksi dan tanyakan ngapain kalian berbohong. Kami wakil rakyat, rakyat kalian bohongi itu. Ini yang musti kita dorong juga atau nggak kita dorong itu harusnya sudah otomatis kalau DPR punya otak, panggil dong. Ini ada apa? Kenapa menyembunyikan stok? Apa kalian Pertamina juga sudah jadi penyelundup? Kan saya lama-lama jadi berpikir, jangan-jangan yang selama ini terjadi seperti itu gitu. Jadi ini cuman permainan mereka menakut-nakuti rakyat sebagai justifikasi untuk menaikkan harga. Ya memang begitu. Yang diawalnya kan begitu, stok menipis, APBN nggak mampu. Oleh karena itu secara rasional ekonomi, harga harus naik. Kalau itu diterangkan dengan bagus dan dukungan pada Jokowi betul-betul jujur, orang akan oke, sama-sama kita berkorban. Ini dia sudah menipu dua kali rakyat Indonesia. Dan dalam penipuan itu terlihat manipulasi angka, nilai itu untuk menyelamatkan reputasi Jokowi. Kan cuman itu intinya. Dan yang kedua adalah bagaimana lembaga sebesar pertamina itu bermain politik, menunggangi isu publik, lalu main-main di situ. Itu bukan etik korporasi, itu etik manipulatif. Oke jadi kita tunggu ya, karena rakyat jutaan orang berbondong-bondong antre dan yang lebih parah dampaknya harga-harga sudah naik. Itu hanya ulah dari Pertamina yang menyatakan bahwa stok solar dan pertalite menipis, tapi ternyata mereka punya stok sampai akhir tahun tetap aman. Jadi ini silakan kalau ada yang mau melakukan class action. Saya kira ini sudah memenuhi unsur (kalau dalam pidana unsur deliknya sudah ada). (Ida)
POPULER
