ALL CATEGORY
Menkeu Ungkap Alasan Harga BBM Naik Meski Minyak Dunia Turun
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN Tahun 2022 meskipun harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah Indonesia (\"Indonesian Crude Price\"/ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.Dengan asumsi ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun.“Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698 triliun, namun Rp653 triliun, kami terus melakukan penghitungan,” ujarnya.Sri Mulyani memberikan gambaran jika harga ICP berada di 85 dolar AS per barel, maka subsidi akan tetap bertambah dari Rp502 triliun menjadi Rp640 triliun. “Ini adalah kenaikan Rp137 triliun atau Rp151 triliun tergantung dari harga ICP,” ujarnya.Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus mencermati harga minyak dunia karena kondisi geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia yang masih sangat dinamis. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Karena itu, dengan adanya pengalihan subsidi BBM, maka akan terjadi penyesuaian harga BBM.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga BBM subsidi pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu, pukul 14.30 WIB, kataPemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Untuk BBM nonsubsidi, pemerintah menyesuaikan harga pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini. Jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB,” kata Arifin. (Sof/ANTARA)
Data Terbaru Warga yang Layak Terima BLT BBM Disiapkan Pemerintah
Jakarta, FNN - Pemerintah menyebutkan telah menyiapkan data terbaru untuk warga yang layak menerima bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).\"Kami ingin menjelaskan bahwa saat ini, dari rencana 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah siap salur di PT. Pos Indonesia sebanyak 18.486.756 KPM, sisanya sedang dilakukan proses \'cleansing\',\" kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu.Pada hari Ini (Sabtu) dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter; solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp Rp6.800 per liter; dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.\"Karena seperti kita ketahui, misalkan kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam, atau beberapa menit kemudian ada (penerima) yang meninggal, maka kami perlu mendata lagi karena masih ada 313.244 KPM,\" tambah Risma.Pemerintah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta KPM sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan dalam 2 tahap, artinya per tahap diberikan Rp300 ribu pada September dan Desember 2022.\"Dalam perjalanan, warga bisa mengusulkan karena kami memiliki situs namanya \'Usul Sanggah\'. Jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami,\" ungkap Risma.Risma menyebut Kemensos mempunyai 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia yang bertugas untuk mengklarifikasi apakah sudah atau belum menerima BLT BBM. \"Kemudian, apabila mendesak kami punya \'command center\' yang bisa ditelepon di 021-171 maka itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan tadi,\" tambah Risma.Sementara bagi warga yang tidak mampu mengakses \"command center\" maupun pendamping karena secara fisik sakit atau tinggal di pegunungan, Risma menyebut Kemensos sudah sepakat dengan PT. Pos Indonesia bekerja sama dengan kepala suku, kepala adat, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk membagi bantuan.\"Bagi warga yang sakit, lansia, dan tidak bisa datang ke kantor pos maka pihak pos akan mengantar ke rumah bersangkutan yang sudah ada perjanjiannya. Jadi, nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke \'command center\', maka akan ditindaklanjuti,\" ungkap Risma.Risma mengatakan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, maka data penerima manfaat seharusnya diperbaiki setiap bulan.\"Sebenarnya di UU setiap tahun dua kali (perbaikan) tapi karena kondisi perubahan di daerah tersebut cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Setiap bulan kita membuat SK (surat keputusan) baru dan itu masukan dari daerah dan \'Usul Sanggah\' tadi, jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri tapi memang harus kita verifikasi,\" jelas Risma.Apalagi berdasarkan UU No.13 Tahun 2011, kewenangan perbaikan data berada di pemerintah daerah.\"Daerah memang harus \'update\' apakah ada yang meninggal, kami juga \'cross check\' dengan data kependudukan dan sebagainya jadi kalau dengan data kependudukan \'clear\', kita juga mendapat penilaian dari KPK cukup bagus,\" ungkap Risma. (Sof/ANTARA)
Hanya Iblis Bernafsu Tiga Periode
Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presiden GMNI BUKAN cuma presidennya yang ndablek karena kegagalan kepemimpinannya. Bahkan sebuah ormas kumpulan relawan tak bermutu, berlagak seperti partai politik membuat musyawarah yang mengklaim rakyat menginginkan presiden tiga periode. Rakyat yang mana? Rakyat yang menderita karena utang yang meroket, maraknya korupsi, pajak yang mencekik, rutinnya kenaikan BBM, harga sembako yang melambung, dan pelbagai kebobrokan lainnya penyelenggaraan negara? Selain bertentangan dengan konstitusi dan mengabaikan realitas obyektif kondisi rakyat yang begitu memprihatinkan, itu adalah pemikiran sesat dan upaya kasak-kusuk mengolah perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Apalagi sampai mengamandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden yang sudah baku dua periode demi kepentingan sesaat dan sesat. Bukan saja membunuh demokrasi dan melukai hati nurani rakyat. Lebih dari itu, syahwat kekuasaan yang menghalalkan segala cara, terkesan bagai orang kesurupan yang membabi-buta. Keinginan menjadi presiden untuk periode ketiga, saat waktunya belum genap dua periode menimbulkan kesengsaraan rakyat dan nyaris menghancurkan kehidupan bernegara dan berbangsa. Entah keinginan itu dari presidennya sendiri maupun orang di sekelilingnya atau bahkan dari ormas relawan pendukungnya. Hasrat sarat siasat itu hanya menunjukkan rezim ini memang benar-benar dalam kedunguan tingkat akut dan krisis moral yang identik dengan kebiadaban. Tanpa malu karena miskin prestasi, menjadi penguasa yang dzolim karena berorientasi harta dan jabatan serta memisahkan kehidupan rakyat dari kemakmuran dan keadilan. Aspek politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan, cenderung mengalami distorsi yang diikuti kerusakan struktural dan sistemik menahun. Negara secara internal telah begitu tajam mengalami degradasi kemanusiaan, sementara secara eksternal terus tereliminasi dalam pergaulan internasional. Negeri nusantara sudah larut menjadi bangsa kacung yang primitif dan tak bermartabat. Konflik sesama akibat pembelahan sosial untuk berebut kekuasaan dan saling membunuh demi memenuhi kepuasan harta dan jabatan. Menjadi identifikasi paling relevan bagi Indonesia meskipun mengusung Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dengan tingkat pendapatan perkapita paling rendah dilihat dari ukuran sebagai negara dengan kekayaan alam berlimpah. Kemudian terus-nenerus mengalami penurunan indeks demokrasi dan penegakan hukum. Serta yang paling miris terjadinya kemerosotan budaya yang tercermin dari kemiskinan ahlak seiring kemiskinan ekonomi bangsa. Pantaslah negeri ini dikatakan dipimpin oleh para pejabat yang tidak kompeten, tidak akuntabel dan nihil integritas. Kepemimpinan yang tidak manusiawi, yang tega dan acuh mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan kelompok. Membuat para pemangku kepentingan publik itu, tak ubahnya seperti gerombolan berwujud manusia yang dominan kerasukan setan. Melalui sokongan oligarki, tampaknya rezim ini terlalu percaya diri sekaligus tak tahu diri. Mengambil ancang-ancang berupaya merekayasa politik demi presiden tiga periode sebagai target utama. Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Ormas relawan bersama sub koordinat lainnya rezim yang ngga jelas peran dan fungsinya buat rakyat, terus menggonggong menyuarakan presiden tiga periode sembari berharap tetap dalam zona nyaman turut menikmati kue kekuasaan. Tanpa disadari menutup mata, telinga, dan batin dari kenyataan pahit yang dialami rakyat dan negara bangsa Indonesia. Tak lagi dapat membedakan mana kebenaran dan kejahatan, mana yang hak dan batil serta mana kejujuran dan kebohongan. Boleh jadi sisi-sisi kemanusiaanya telah raib dari jiwa raganya, dan perlahan namun pasti bertransformasi menjadi iblis kekuasaan. Iblis yang bernafsu tiga periode. (*)
Tiga Solusi Atasi Masalah Harga BBM
Jakarta, FNN - Co-Founder Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I) Hangga Satya Yudha menyebutkan ada tiga solusi untuk mengatasi permasalahan harga bahan bakar minyak (BBM) sekarang ini.\"Ada tiga solusi. Pertama, menaikkan harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar. Kedua, membatasi penggunaan dua jenis BBM subsidi tersebut; dan ketiga, menambah dana subsidi energi sebesar Rp198 triliun,\" katanya saat menjadi narasumber dalam acara diskusi \"BBM Subsidi\" yang diadakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), seperti disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Ia juga mengatakan sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina harus terus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan agar penggunaan BBM subsidi menjadi tepat sasaran.Hangga mengatakan rencana kenaikan harga BBM subsidi disebabkan harga minyak dunia yang naik tinggi akibat kondisi geopolitik, cuaca, perang, dan kuota BBM bersubsidi yang diperkirakan akan habis pada Oktober ini. \"Kenaikan harga BBM ini diwacanakan untuk mengurangi beban APBN,\" ujar Sekretaris Jenderal Organisasi Penerima Beasiswa LPDP atau Mata Garuda 4.0 itu.Menurut Hangga, penyesuaian harga BBM akan mempengaruhi daya beli konsumen, inflasi, dan juga roda usaha nasional. Pemerintah pun telah mengalihkan dana subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun untuk bantuan sosial yaitu bantuan sosial tunai, bantuan subsidi upah, dan bantuan sosial dari pemerintah daerah.Masyarakat sudah mulai mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM sebesar Rp600.000 untuk empat bulan. Pada 31 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo menyalurkan BLT BBM di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, Papua. Jumlah total penerima BLT BBM sekitar 20,6 juta orang. Presiden berharap BLT BBM bisa menjaga daya beli dan meringankan pengeluaran masyarakat.Hangga menambahkan subsidi BBM, elpiji, dan listrik yang dialokasikan dalam APBN 2022 mencapai Rp502,4 triliun sesuai Perpres No 98 Tahun 2022. Namun, harga minyak diperkirakan akan mencapai 105 dolar AS/barel atau di atas level yang ditetapkan dalam perpres yaitu 100 dolar/barel.Lalu, nilai tukar juga berada di Rp14.700 per dolar AS atau lebih tinggi dari asumsi Rp14.450 per dolar. \"Sementara, volume BBM bersubsidi yang dianggarkan APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022,\" kata Hangga.Dengan kondisi tersebut, apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, maka harus ada tambahan subsidi sebesar Rp198 triliun. \"Jika Rp198 triliun itu tidak disediakan pada tahun ini, maka akan ditagih melalui APBN 2023,\" katanya.Artinya, menurut Hangga, potensi subsidi energi dalam anggaran negara bakal membengkak menjadi Rp700 triliun yang tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam mengembalikan defisit fiskal di bawah tiga persen tahun depan. \"Namun demikian, apapun keputusan yang diambil pemerintah soal harga BBM ini, saya yakin akan menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Untuk Mengamankan Aset Perusahaan, KAI Gandeng Kementerian ATR/BPN
Jakarta, FNN - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto guna memperkuat pengamanan aset KAI dengan dukungan penuh dari pemerintah.“KAI mengharapkan dukungan dari Bapak Menteri ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian berbagai permasalahan aset yang ada di wilayah KAI,” kata Dirut KAI Didiek Hartantyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Didiek mengatakan, terdapat sejumlah permasalahan aset KAI di antaranya yaitu pendudukan aset oleh pihak-pihak yang tidak berhak dalam kurun waktu yang lama bahkan berkeinginan untuk menguasainya. Untuk mengamankan aset tersebut, KAI terus melakukan penertiban aset dengan dibantu oleh aparat kewilayahan dan kepolisian sehingga prosesnya berjalan dengan lancar.Hingga Agustus 2022, KAI telah melakukan penertiban asetnya berupa tanah seluas 527.952 m2 dan bangunan seluas 37.147 m2 di wilayah kerjanya seperti di DKI Jakarta, Sumatra Barat, dan Jawa Tengah. Adapun bangunan yang telah ditertibkan yaitu berupa kios, rumah perusahaan, bangunan dinas, dan bangunan liar. Melalui penertiban tersebut, KAI telah menyelamatkan asetnya senilai Rp1,02 triliun.Didiek mengungkapkan, KAI juga meminta Kementerian ATR/BPN agar dapat terus memberikan dukungan terhadap program penyertipikatan aset KAI yang selama ini telah berjalan baik.Hingga Agustus 2022, luas tanah KAI yang telah bersertifikat yaitu 144 juta m2 atau 53 persen dari total luas tanah KAI yaitu 270 juta m2. Pada 2022, penyertifikatan aset ditargetkan dapat mencapai seluas 3,9 juta m2 dan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,6 juta m2.Selain penertiban dan penyertifikatan aset, KAI juga terus bekerja sama dengan Arsip Nasional Belanda untuk mendapatkan dokumen asli tentang aset-aset KAI. Kata dia, dokumen ini penting untuk menunjukkan bukti bahwa aset tersebut adalah milik KAI sejak dulu.Dengan adanya kolaborasi KAI, Kementerian ATR/BPN dan berbagai pihak ini, akan semakin memperkuat KAI jika terjadi sengketa dengan pihak-pihak yang mengklaim aset KAI misalnya, Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN), Aliansi Penghuni Rumah Tanah Negara (APRTN), Forum Penghuni Rumah Negara (FPRN), dan aliansi, forum, atau paguyuban lainnya.“Dengan penyertifikatan dan penjagaan seluruh aset KAI, maka amanah pemerintah kepada kami untuk mengamankan aset-aset negara, betul-betul bisa tertata dengan baik,” kata Didiek.Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, pada pertemuan tersebut pihaknya ingin mendengarkan secara langsung apa yang menjadi permasalahan di KAI.Menurutnya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar jalur kereta api yang harus ditertibkan. “Permasalahan KAI akan saya coba selesaikan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu permasalahan aset yang ada di masyarakat,” kata Hadi Tjahjanto.Hadi mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai KAI. Ia menilai kereta api adalah transportasi yang memiliki keunggulan dalam kenyamanan dan ketepatan waktu. “Saat ini saya sering menggunakan kereta api untuk berpergian karena ketepatan waktunya. Makanan selama dalam perjalanan juga enak rasanya,” katanya. (Ida/ANTARA)
Hingga Akhir Tahun, Stok Beras dan Pangan Dipastikan Aman
Jakarta, FNN - Pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan memastikan stok beras nasional dan bahan pangan lain tersedia hingga akhir 2022. \"Dalam rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah atau beras petani dengan fleksibilitas harga,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menko Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah secara intens memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.Rakortas pada Jumat (2/9/2022) juga memutuskan Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) untuk melakukan pembelian gabah atau beras dengan menggunakan fleksibilitas harga.Panen gadu petani diperkirakan akan menghasilkan panen sebesar lima juta ton. Untuk itu, Bulog diharapkan dapat menyerap sampai dengan 1,2 juta ton dengan fleksibilitas harga.Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pada Agustus 2022, bahan makanan mengalami deflasi sebesar 2,64 persen (mtm). Secara rinci, komoditas bahan makanan yang memberikan andil deflasi pada Agustus 2022 adalah bawang merah 0,15 persen, cabai merah 0,12 persen, cabai rawit 0,07 persen, minyak goreng 0,06 persen, daging ayam ras 0,06 persen, tomat 0,03 persen, ikan segar, jeruk dan bawang putih masing-masing 0,01 persen.Sementara komoditas yang memberikan andil dalam inflasi yaitu telur ayam rass dan beras masing-masing 0,02 persen. \"Dari angka tersebut, kemarin kita juga telah rapat dengan seluruh gubernur dan meminta seluruh gubernur untuk membantu menekan inflasi melalui berbagai upaya antara lain dengan operasi pasar dan mengatur transportasi sebagai dukungan memperlancar distribusi,\" tutur Airlangga.Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Wakil Menteri BUMN, Kepala Badan Pangan Nasional, Wakasatgas Pangan, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Utama Bulog, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, perwakilan Menteri Keuangan, dan perwakilan Sekretaris Kabinet. (Ida/ANTARA)
Terkait Isu Kenaikan BBM, Polda Papua Barat Siagakan Personel di SPBU
Manokwari, FNN - Personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) dan Direktorat Samapta Polda Papua Barat disiagakan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Manokwari terkait dengan isu kenaikan harga BBM.Kabid Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi di Manokwari, Sabtu, mengatakan bahwa setiap hari lima hingga enam personel mengamankan setiap SPBU untuk antisipasi penimbunan di tengah isu keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).Adam khawatir informasi kenaikan harga BBM membuat masyarakat panik dan membeli dalam jumlah besar.Hingga saat ini, kata dia, situasi dan kondisi masih terpantau aman meski antrean pengisian BBM subsidi tetap terjadi. \"Sampai saat ini situasi aman terkendali, personel Polri akan bertugas untuk menjamin antrean kendaraan berlangsung aman dan lancar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,\" katanya.Polda Papua Barat juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar melaporkan jika menemukan penimbunan BBM di wilayah tersebut. \"Jika masyarakat melihat dan menemukan adanya penimbunan BBM, segera lapor ke kepolisian baik call center 110 ataupun ke kantor kepolisian terdekat,\" kata Kabid Humas.(Ida/ANTARA)
Meminta Klarifikasi Pernyataan Menteri Keuangan Bahwa Kuota BBM Bersubsidi Akan Habis September 2022
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SANGAT disayangkan pernyataan menteri keuangan mengenai kuota BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, akan habis pada akhir September lalu, jika subsidi dan konsumsi tidak diatur. Pernyataan ini sangat berbahaya, terdengar atau terkesan seperti bernada ancaman. Seolah-olah, kalau harga BBM bersubsidi tidak naik maka kuota BBM bersubsidi akan segera habis, dan sebagai konsekuensi publik tidak bisa mendapat BBM bersubsidi lagi. Jadi harus beralih ke BBM lain, dalam hal ini, Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi. Kalau publik tidak mau beralih ke Pertamax, maka mau tidak mau harus setuju dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Kalau harga naik, maka pemerintah bisa menyediakan tambahan stok BBM bersubsidi. Singkatnya, kalau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka dengan konsekuensi tidak bisa lagi mendapatkan BBM bersubsidi (karena kuota habis), dan silakan beralih ke Pertamax. Kalau mau BBM bersubsidi, maka silakan setujui kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Bukankah seperti itu? Kalau ini sampai terjadi, pemerintah patut diduga kuat telah melanggar hak konstitusi rakyat untuk mengkonsumsi produk BBM, dalam hal ini Pertalite dan Solar. Pemerintah tidak bisa membatasi jumlah konsumsi masyarakat, apalagi meniadakan barang yang seharusnya ada, hanya karena perbedaan harga: kalau harga naik, barang ada! Perlu dicatat, bahwa anggaran subsidi BBM di APBN hanya merupakan angka perkiraan, berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Jadi, bukan merupakan sebuah angka yang pasti, di mana realisasinya harus sama dengan anggaran. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi kuota BBM bersubsidi pada kenyataannya sudah sering terlampaui dibandingkan dengan anggaran. Tetapi selama ini tidak menjadi masalah, masyarakat tetap dapat membeli dan konsumsi BBM bersubsidi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu diingatkan lagi bahwa APBN memberi fleksibilitas, bahwa realisasi dapat berbeda dengan anggaran. Pasal 16 ayat (3) UU APBN mengatur: Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan realisasi subsidi BBM dari anggaran juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah diaudit oleh BPK untuk tahun 2021, dikatakan: Realisasi Belanja Subsidi, realisasi mencapai Rp242,08 triliun atau melampaui sebesar Rp45,85 triliun dari Pagu APBN sebesar Rp175,35 triliun. Pelampauan realisasi Belanja Subsidi terutama pada Belanja Subsidi Energi, realisasi mencapai Rp140,0 triliun atau Rp29,9 triliun dari APBN 2021 Rp110.5 triliun. Penyesuaian pagu Belanja Subsidi sesuai dengan Pasal 16 UU APBN 2021 ayat (3), bahwa anggaran subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran subsidi tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan realisasi tahun berjalan, karena dampak dari kenaikan ICP, pagu subsidi jenis bahan bakar tertentu dan subsidi LPG yang ditetapkan dalam APBN 2021 diperlukan penyesuain tambahan sebesar Rp28,1 triliun, untuk bisa memenuhi kebutuhan tahun berjalan. Dengan demikian, Menteri Keuangan tidak sepatutnya mengatakan kepada publik hal yang diduga bertentangan dengan UU APBN, yang terkesan atau terdengar seperti bernada ancaman. Semoga Menteri Keuangan dapat mengklarifikasi Surat Terbuka ini. Tembusan Komisi XI DPR RI. Terima kasih. Dari Seorang Warga. (*)
Tiga Langkah Jegal Anies
Jangan \"paksa\" Anies jadi tersangka jika tidak benar-benar ada bukti layaknya tersangka yang lain. Yang ada bukti, jelas dan kasat mata saja, gak kunjung dijadikan tersangka. Anies yang menurut banyak ahli hukum tidak melanggar mau dijadikan tersangka. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ANIES Baswedan gak boleh nyapres. Ini harga mati. Ada pihak yang merasa tidak aman kalau Anies nyapres. Apa yang tidak aman? Bisnisnya tidak aman, kepentingan politiknya tidak aman, bahkan diri mereka juga bisa tidak aman. Anies satu-satunya kandidat yang oleh mereka dianggap tidak bisa mereka kendalikan. Karena itu, Anies harus dihentikan. Sekali lagi, harus dihentikan. Ada upaya sangat serius untuk jegal Anies, kata Andi Arief. Politisi Demokrat yang terkenal tegas ini blak-blakan soal penjegalan terhadap Anies. Publik pun sebenarnya sudah sangat paham. Bagaimana cara menghentikan Anies? Ada tiga langkah. Langkah pertama, jadikan Anies tersangka. Pra pilgub DKI 2017 hingga hampir selesai masa kerja lima tahun sebagai gubernur, kasus demi kasus terus dicari. Kasus DP 0%, gak ketemu. Formula E? Commitment fee, ternyata bukan pelanggaran. Tanggal pembayaran? Di sini dicari celahnya. Meski sudah disetujui banggar, pembayaran Formula E tetap mau diutak atik. Pembayaran sebelum Sidang Paripurna DPRD mau dipermasalahkan. Padahal, tidak ada pelanggaran hukum. Itu hanya soal administrasi belaka. Apalagi, ini dilakukan untuk menghindari denda. Kalau kena denda, harus keluar uang lagi. Anies selamatkan event Formula E dari denda. Kok mau ditersangkakan? Ini bisa memicu gejolak sosial, kata salah seorang ketua umum partai dengan wajah marah. Hal yang sama dikhawatirkan sejumlah orang. Kalau Anies tetap \"dipaksa jadi tersangka\" apakah akan terjadi gejolak sosial, tanya sejumlah anggota Dewan dan aktifis ke saya. Boleh jadi apa yang diungkapkan Ketua Umum Partai itu benar-benar terjadi, jawabku. Jawaban yang aman. Saat ini, Anies boleh dibilang satu-satunya ekspektasi bagi rakyat yang selama ini merasa tidak terakomodir aspirasinya. Jika ekspektasi ini hilang, mereka bisa putus asa. Frustasi! Dan ini bisa menjadi sumber lahirnya gejolak sosial-politik itu. Sebab, tak ada lagi harapan. Ngeri! Jangan \"paksa\" Anies jadi tersangka jika tidak benar-benar ada bukti layaknya tersangka yang lain. Yang ada bukti, jelas dan kasat mata saja, gak kunjung dijadikan tersangka. Anies yang menurut banyak ahli hukum tidak melanggar mau dijadikan tersangka. Hal ini bukan saja akan dicatat sebagai sejarah terburuk bagi demokrasi di Indonesia, tapi juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial-politik. Ini juga akan membuat kualitas pemilu pada 2024 menjadi pemilu terburuk di era reformasi. Emang ada yang mikirin kualitas pemilu? Banyak yang justru masa bodoh! Langkah kedua, Anies jangan sampai dapat tiket nyapres. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk oleh PPP, PAN dan Golkar dibaca publik sebagai upaya untuk jegal Anies. Publik tahu bahwa kader dan pemilih PPP-PAN mayoritas mendukung Anies. Terlalu berisiko jika dua partai ini dukung capres lain. Elektoral bisa jeblok. Suka tidak suka, fakta politiknya menunjukkan bahwa kader dan konstituen dua partai ini mayoritas dukung Anies. Partai yang tidak aspiratif terhadap konstituennya, bisa collaps! Kita lihat di pemilu 2024 nanti. Golkar sendiri? Ada Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung. Dua tokoh KAHMI ini masih punya pengaruh besar terhadap Golkar. Keduanya lebih dekat dengan Anies dari pada kandidat-kandidat yang lain. Ada kemungkinan merapat le Anies setelah KIB gak berujung. Kehadiran Partai Komunis China (PKC) ke kantor Golkar baru-baru ini juga dicurigai oleh sejumlah pihak sebagai upaya untuk menjegal Anies. Nah, kecurigaan ini perlu ditelusuri. Benarkah? Setelah KIB terbentuk, munculah Nasdem, PKS dan Demokrat yang semakin intens berkomunikasi. Arahnya akan mengusung Anies. Tiga partai ini hampir solid. Gabungan dari tiga partai ini cukup memenuhi syarat untuk mengusung Anies. Tapi, masih ada satu persoalan. Demokrat bisa pindah tangan jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Moeldoko. Mungkinkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melemah dan membuka ruang negosiasi untuk menghentikan langkahnya mendukung Anies? Hanya SBY dan Tuhan yang tahu. Teriakan Andi Arief sebagai kader militan Demokrat mungkin bisa dibaca dari sini. Langkah ketiga, jika langkah pertama dan kedua gagal dan Anies tetap bisa maju di pilpres 2024, maka cara terakhir adalah menggunakan infrastruktur kecurangan. Ini akan bisa masif jika kubu Anies tidak mengantisipasinya. Kemungkinan akan ada sejumlah institusi dan lembaga yang dilibatkan untuk mengalahkan Anies di pilpres 2024. Anda ingat pilgub DKI 2017? Ada instruksi kepada sejumlah kepala daerah datang ke Jakarta untuk memenangkan Ahok. Ada sejumlah TPS dimana di putaran pertama Anies-Sandi tidak dapat suara satupun. Baru di putaran kedua, Anies-Sandi bisa menang di beberapa TPS itu. Dahsyat bukan? Jadi, ini semua gak ada urusannya dengan isu kadrun, radikal, intoleransi atau sejenisnya. Itu semua sampah. Anda bodoh kalau percaya isu ini. Orang Arab bilang: \"bahlul murakab\". Yang terjadi adalah pertarungan politik tingkat tinggi, dimana munculnya Anies sebagai kandidat capres 2024 menjadi ancaman bagi kepentingan segelintir orang. Mereka merasa tidak aman. Munculah kemudian isu-isu sampah itu. Dan mereka yang goreng isu itu saat ini sedang bekerja keras untuk jegal dan hentikan Anies, sebagaimana yang Andi Arief bongkar itu. Paham? Akhirnya, apakah Anies akan terjegal dan bisa dihentikan? Atau Anies melenggang dan menjadi Presiden RI ke-8? Mari kita tunggu takdir masa depan bangsa ini. Jakarta, 2 September 2022. (*)
Masjid Tertua di Jakarta Arkaeologi Jakarta (I)
Oleh Ridwan Saidi Budayawan DALAM peta Jacatra 1618 di daerah Kali Besar timur dekat Gudang Lada ada messigiet (mesjid). 10 tahun lalu di lokasi masih ada minaret berbentuk spiral seperti minaret Babylon, ada tangga batu untuk azan, dan ada mihrab. Seperti halnya mesjid \"Pecinan\" di Banten unsur-unsur bangunan mesjid: mihrab, plaza untuk jamaah, dan minaret. Tidak ada keterangan time line mesjid \"Pecinan\". Kalau mesjid ini didirikan Banten Girang, niscayalah abad XIII. Mesjid di Kali Besar timur itu lokasinya termasuk Majakatera, posisinya sebrang selatan Menara Syahbandar. Di Majakatera sebelah barat dekat Jl Kakap ada sumur Mandi Rancan, mandi bersih. Mandi Rancan ada dalam laporan Bujangga Manik XIV M. Sangat mungkin Mandi Rancan tempat wudhu. Jaraknya dengan mesjid sekitar 100 meter saja. Time line berdiri mesjid Majakatera dengan mesjid \"Pecinan\" berdekatan sekitar abad XIII. Sampai dengan XIII M di Jakarta belum ada mesjid dengan bangunan induk. Di kampung Daleman ada mesjid juga. Kalau pembangunan medjid itu bersamaan dengan Kota Inten berarti setidaknya tahun 1540 mesjid itu sudah ada. Di kampung Kebon Pisang dekat Jl Cengkeh juga ada mesjid. Kebon Pisang kampung tua, tapi tidak mudah juga mengetahui time line berdirinya mesjid tersebut. Mesjid di Jakarta berdiri abad XIII dapat dipertanggung jawabkan secara historiografis. Tapi kita tak dapat buat simpulan terbalik bahwa sebelum XIII M di Jakarta belum ada mesjid. Apalagi Mualim Teko abad X M sudah menulis kitab tuntunan sembayang. (RSaidi)
POPULER
