ALL CATEGORY
Bengsin Memisahkan Lagu dan Irama
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Andai dipisah lagu dan irama Lemah tiada berjiwa Hampa Itu sebait liric lagu ciptaan legenda musik Melayu P. Ramlee dalam lagu ciptaannya Getaran Jiwa. P. Ramlee melihat lagu dalam satuan energi yang utuh dengan irama, jika pisahkan mereka niscaya tak ada getaran lagi. Rencana pemerintah mau naikan bengsin seolah bukan bagian dari kebijakan sebuah sistem pemerintahan. Walau pada 29/8/2022 digelar pertemuan terbatas di Istana, mugkin soal BBM. Tapi partai2 setelah gagal menyusun capres dan cawapres tak beri sokongan dukung harga bengsin naik, terutama partai2 pendukung pemerintah. Malah Gerindra minta tunda kenaikan. Petahana jadinya tak ada power, laksana kartu bukan kartu mati, tapi kartu patah, tak bisa dikocok. Kecebong alias kutu kupret juga menghilang serentak dengan membiarkan bapake bertahan dalam kesendirian. Menteri2 yang berkiprah Menkeu Mulyani bicara soal bengsin, dan Menko Mahfud bicara di luar mainsteam, tapi publik suka. Mentri Sandiaga Uno coba2 tampil sebagai pemikir global, namun tak terlihat lagi setelah karya pikirnya dirujak orang. Mentri Erick Tohir selesai beratraksi di Mabes langsung dihajar seorang aktivis. Kisah tak berlanjut. Dalam istilah 1950-an keadaan seperti ini disebut krisis gezag, krisis wibawa. The singer not the song, judul sebuah film yang dibintangi Dirk Bogarde dan Mylene Demongeot yang saya tonton pada pra OrLa. Judul film tidak adil. The song juga dong, karena sangat mungkin komposisi tidak memadukan lagu dan irama dengan pas dan indah. Bukan cuma the singer yang dicela. Perubahan sistem, bukan hanya perubahan orang. Ini tentu tidak mudah dilakukan, tetapi dapat dilakukan terutama yang mendasar: political behaviour. Coba tengok sejarah sekejap: 1. Syahbandar Pasuruan Pambekel pada tahun 1540 menghajar dan mengusir ribuan pasukan multi nasional yang dipimpin Yahudi Achem yang datang dari sebelah barat Aljier (re: Adventures Ferdinand Mendez Pinto, 1539-1540). 2. Syahbandar Sunda Kalapa Wa Item (1518-1540) berhasil membuat perjanjian International (pertama di Indonesia) dengan Portugis 21 Agustus 1522 tentang pembangunan labuhan Kalapa II. Kedua pihak menjalankan butir2 perjanjian dengan sukses. Indonesia bukan bangsa tempe, kata Bung Karno. Tapi sekarang tempe juga mahal. (RSaidi)
Aneh, Putri Candrawathi Hadir di Rekonstruksi Tanpa Baju Tahanan
Jakarta, FNN - Putri Candrawathi mengikuti rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, yang berlangsung di dua kediaman Ferdy Sambo, Kompleks Polri Duren Tiga dan Jl. Saguling III, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/22). Ini merupakan kemunculan pertama Putri Candrawathi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dari pantauan di lokasi, Putri Candrawathi mengenakan pakaian serba putih. Dari mulai sepatu, celana, baju, hingga masker semuanya putih. Sementara tersangka lainnya memakai baju tahanan Mabes Polri. Pakaian Putri Candrawathi kali ini berbeda saat ia menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri dengan pakaian serba hitam, Jumat 26 Agustus 2022 kemarin. Hal ini justru menuai sorotan publik, lantaran dianggap tak adil. Seperti yang kita ketahui, Putri Candrawathi juga memang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak beberapa waktu lalu. Alasan Putri Candrawathi tidak mengenakan baju tahanan dikarenakan belum berstatus tahanan meski sudah ditetapkan tersangka. \"Empat tersangka berstatus tahanan akan menggunakan baju tahanan, tersangka Putri Candrawathi bukan tahanan,\" kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi. Dalam rekonstruksi ini , para tersangka memperagakan ulang 78 peristiwa yang terbagi dalam kejadian sebelum Brigadir Yoshua tewas, insiden penembakan hingga setelah pembunuhan berencana tersebut terjadi. (Lia)
Ketua Dewan Pers: Konten Edy Mulyadi Produk Jurnalistik yang Dilindungi
Jakarta, FNN - Sidang lanjutan Jin Buang Anak sudah memasuki hari-hari akhir dengan terdakwa wartawan Edy Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 30 Agustus 2022. Dua saksi ahli hadir dalam persidangan tersebut adalah Prof Dr Azyumardi Azra Ketua Dewan Pers dan Muhammad Taufik, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Azyumardi mengatakan, konten kontroversial Jin Buang Anak Edy Mulyadi di mana videonya dijadikan barang bukti tuduhan pencemaran nama baik tersebut tetap dianggap sebagai salah satu karya jurnalistik yang dilindungi. \"Seorang wartawan yang berbicara sebagai narasumber, karyanya tidak bisa dianggap sebagai produk jurnalistik. Namun ketika ia membuat laporan kegiatan tersebut, maka karyanya termasuk ke dalam produk jurnalistik yang dilindungi, sesuai UU No.40 Tahun 1999,\" ujarnya menjawab pertanyaan Hakim Ketua,Adeng Abdul Kohar. Prof.Azyumardi Azra yang hadir tidak mewakili institusi yang dipimpinnya Dewan Pers dan UIN sebagai guru besar tapi jadi saksi ahli atas nama pribadi menyatakan, Dewan Pers berkoordinasi dengan Polri dalam kaitan dengan MOU tahun 2017. \"Saya minta Polri tidak mudah kriminalisasi pers, tidak juga represif terhadap wartawan. Jika terjadi sengketa, undang mereka berdialog dan mediasi.Agar tidak terjadi seperti zaman Orba. Lembaga persnya dibreidil,\" ujarnya.ĺ Pendekatan yang dilakukan, lanjut saksi ahli baiknya akomodatif dan perdamaian. Mengenai pernyataan saksi sebelumnya dari Bidang Hukum Dewan Pers, Wina Armada tentang data wartawan yang ditanya salah satu pengacara, guru besar UIN ini enggan menjawab. Sebab, katanya Dewan Pers tidak mendaftar wartawan. Adanya di organisasi wartawan, baik PWI, AJI atau yang lain. Saat istirahat sidang,terdakwa Edy Mulyadi menjelaskan, video kontroversial \"Jin Buang Anak\" Itu berasal dari kegiatannya dalam mengisi acara yang diadakan KPAU (Koalisi Persaudaraan dan Advokat Umat) bertemakan kritik terhadap pemindahan IKN. Edy Mulyadi menambahkan bahwa, sebelum mempublikasikan video kontroversial \"Jin Buang Anak\" pada acara yang diadakan oleh KPAU, wartawan senior tersebut telah meneruskan surat undangan pengisian acara yang dikirimkan kepadanya sebagai pembicara pada acara KPAU, kepada pihak Media FNN yang mana merupakan tempatnya mengabdi sebagai wartawan. Hal itu merupakan laporan kegiatannya terhadap acara tersebut. (Habil)
OJK Menjalankan Fungsi Edukasi Dengan Meningkatan Kompetensi Wartawan
Jakarta, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan tugas dan fungsi edukasi dengan menggelar Journalist Class guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan media massa khususnya mengenai sektor jasa keuangan.“Kami mendukung pembentukan jurnalis yang berkualitas karena ini merupakan kebutuhan mendasar bagi negara dengan sistem demokrasi di mana pilar keempat demokrasi adalah media,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Launching Journalist Class dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Capacity Building antara OJK dan Forum Pemred di Kantor OJK, Jakarta, Selasa.Dalam situasi krisis, lanjut Mahendra, pilar keempat yakni media paling menentukan, sehingga jurnalis memegang peranan penting. Menggandeng Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred), OJK berharap kegiatan Journalist Class tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi insan jurnalis dan dapat memperkuat kerja sama antara OJK dengan jurnalis kedepannya.“OJK berharap dengan penyelenggaraan Journalist Class ini wartawan dapat memahami tugas pokok dan fungsi OJK di bidang pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, memahami perkembangan perekonomian global dan Indonesia secara umum, serta menjadi duta informasi sektor jasa keuangan,” ujarnya.Mahendra juga menegaskan bahwa Journalist Class akan terus disempurnakan oleh OJK sesuai masukan dan saran dari wartawan dan narasumber yang dilibatkan.Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menyambut baik dan mengapresiasi komitmen OJK dalam meningkatkan kualitas jurnalis karena sejalan dengan komitmen Forum Pemred dalam mewujudkan jurnalis yang berkualitas dengan membentuk struktur Ketua III di Forum Pemred yang khusus membidangi jurnalis berkualitas.“Jurnalis kami haruskan untuk berkomitmen dan berpedoman pada Undang- Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik agar konten yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena akan meresahkan apabila berita yang dikonsumsi masyarakat merupakan berita yang tidak benar,” tambah Arifin. (Sof/ANTARA)
Ferdy Sambo Reka Ulang 78 Adegan Pakai Baju Tahanan dan Tangan Diikat
Jakarta, FNN - Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo tiba di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, usai menyelesaikan rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) pertama rumah pribadi di Jalan Saguling III, pada Selasa (30/8/22) sekitar pukul 15.17 WIB. Jarak antara rumah pribadi dan rumah singgahnya hanya 400 meter. Ferdy Sambo tiba beberapa saat setelah istrinya Putri Candrawathi sampai di TKP . Siaran langsung FNN TV, tampak Ferdy Sambo mengenakan baju tahanan orange dengan tulisan ‘Tahanan Bareskrim Polri’ di bagian belakang. Sedikitnya 78 adegan reka ulang dilakukan jenderal bintang dua yang diberhentikan tidak hormat itu pada tiga tempat berbeda. Raut wajah Ferdy Sambo terlihat sangat tenang saat turun dari mobil dan menjalani rekonstruksi. Dia digiring dan diarahkan oleh penyidik, sementara kedua tangannya diikat. Ferdy Sambo mulai memperagakan adegan ke 52, lanjut dari TKP rumah pribadinya di Jalan Saguling III, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Namun awak media hanya diizinkan mengambil gambar dari luar pagar rumah tersebut. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan awak media tak diizinkan melihat secara langsung rekonstruksi kasus pembunuhan berencana tersebut. Alasannya karena lokasi sempit, sehingga awak media hanya bisa meliput lewat monitor yang dipersiapkan di luar rumah. Reka ulang adegan pembunuhan tersebut menghadirkan kelima tersangka, yakni Putri Candrawathi, Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alisa Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan asisten rumah tangga yang juga sopir Kuat Ma’ruf. Adegan yang direkonstruksi meliputi 3 lokasi, yaitu di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, dan di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Rumah Magelang diperagakan sebanyak 16 adegan. Kejadian itu meliputi peristiwa pada tanggal 4, 7 dan 8 Juli 2022. Rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa pada tanggal 8 Juli dan pasca-pembunuhan Brigadir Yoshua. Kemudian, di rumah dinas di Kompleks Polri Duren Tiga digelar 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yoshua. Total ada 78 adegan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yoshua. (Lia)
B20 Indonesia Gandeng Perusahaan Kerjasama dengan Pendidikan Vokasi
Jakarta, FNN - B20 Future of Work & Education Task Force (FOWE TF), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggandeng enam perusahaan untuk menandatangani dokumen perjanjian kerja sama (MoU) serentak dengan puluhan institusi pendidikan vokasi.Chair of B20 FOWE TF, Hamdhani Dzulkarnaen Salim menyatakan, kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pendidikan vokasi dan program magang di industri dan dunia usaha dengan konsep link & match.\"Melalui kerja sama ini, FOWE TF ingin membantu meningkatkan kualitas talenta muda dalam negeri melalui program magang dan penguatan pendidikan vokasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri saat ini maupun di masa depan,\" ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut dia kemitraan dengan enam korporasi ini merupakan komitmen konkrit dari B20 FOWE TF yang merumuskan tiga rekomendasi kebijakan mencakup tiga prioritas utama yang meliputi penciptaan lapangan kerja, pendidikan yang berkualitas untuk masa depan dan keragaman dan inklusi.Sementara itu keenam perusahaan yang melakukan kerjasama tersebut yakni PT Astra Agro Lestari Tbk; PT Astra Daihatsu Motor; PT Astra International Tbk; PT Astra Otoparts Tbk; PT Bina Karya Prima dan PT United Tractors Tbk.Dalam penandatanganan yang dilakukan pada Senin (29/8) lalu, enam korporasi tersebut menjalin MoU dengan 30 institusi pendidikan baik SMK maupun kampus dari berbagai kota di Indonesia.Sementara itu Hamdani menambahkan pendidikan vokasi, secara tujuan sangat bagus karena memang membekali lulusannya dengan keterampilan. Artinya, pendidikan vokasi sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan industri atau link & match.Persoalannya, dunia industri belum bisa merasakan manfaat maksimal dari lulusan vokasi karena keterampilan atau skill yang dimilikinya belum sesuai dengan kebutuhan industri.Hal itu, tambahnya, bisa karena kurikulum yang ketinggalan zaman, peralatan bengkel atau lab yang minim, kualifikasi pengajar yang tidak kompeten dan banyak hal.\"Untuk itu, kemitraan ini merupakan penyegaran dan revitalisasi dari pendidikan vokasi melalui program magang, pelatihan, bantuan alat dan revisi kurikulum agar mencapai kesinambungan dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan,” ujar Hamdhani.Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani menambahkan komitmen dan implementasi dari MoU ini akan memberikan manfaat bagi dunia usaha dunia industri serta menghasilkan SDM vokasi yang mampu meningkatkan daya saing industri. \"Ini memperlihatkan pendidikan vokasi sangat erat dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional,\" ujarnya.Sementara itu, Chair Empoyment Working Group G20 Indonesia yang juga Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan sangat mengapresiasi inisiatif link & match yang dimotori Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta B20 FOWE TF dengan menggandeng 6 (enam) korporasi besar yang menghasilkan 30 MoU tersebut.\"Penandatanganan MoU ini akan mengakselerasi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Presidensi B20-G20 Indonesia harus dijadikan momentum untuk membangkitkan kembali ekonomi indonesia dengan mendidik dan menghasilkan talenta muda berkualitas unggul. Kemajuan suatu negara-bangsa itu dari SDM-nya dan itu jadi aset terpenting kerangka kesejahteraan bangsa,” katanya. (Sof/ANTARA)
Palestina Mengutuk Penindasan Warganya di Penjara Israel
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta mengutuk keras kampanye penindasan, pelecehan, dan penargetan secara terus menerus oleh Israel terhadap warga Palestina di dalam penjara.\"Serta upaya untuk mematahkan dan mengendalikan kesadaran rakyat Palestina,\" menurut Kedubes Palestina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Israel menganggap kampanye penindasan itu sebagai perpanjangan dan tindak lanjut dari perang pendudukan terbuka terhadap rakyat Palestina dan juga terhadap hak-hak rakyat Palestina yang adil dan sah, menurut pernyataan itu.Kedutaan Besar Negara Palestina di Republik Indonesia meminta pemerintah Israel bertanggung jawab penuh dan responsif atas kehidupan para warga Palestina yang dianiaya di dalam penjara. \"Kami menilai bahwa warga kami di penjara adalah sasaran kebrutalan yang terprogram,\" ujar pernyataan itu.Kedubes Palestina menyerukan kepada masyarakat internasional dan seluruh kalangan di dunia untuk mengecam tindakan Israel. \"Kami juga menuntut penghentian kebijakan penahanan administratif, pembebasan narapidana wanita, orang sakit, orang tua dan anak-anak,\" kata Kedubes Palestina.Kedubes Palestina juga mengajak kepada seluruh elemen di dunia untuk ikut serta menuntut kembali hak-hak para tahanan PalestinaPalestina juga mengajak seluruh elemen di dunia untuk memaksa Israel untuk kembali ke perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya, yang mana telah dinyatakan bahwa tindakan pendudukan secara represif harus ditolak, menurut pernyataan itu. (Sof/ANTARA)
Publik Ingin RI Berperan Aktif Mendamaikan Rusia-Ukraina
Jakarta, FNN - Hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan masyarakat Indonesia menginginkan agar pemerintah berperan aktif untuk ikut mendamaikan Rusia dan Ukraina yang sedang terlibat dalam perang.Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyampaikan hasil temuan survei itu yang bertajuk \"KTT G20 dan Perang Rusia-Ukraina\" yang ditayangkan melalui kanal YouTube SMRC TV, di Jakarta, Selasa.Deni dalam presentasi-nya mengatakan, ada 63 persen publik yang mengetahui atau pernah mendengar tentang perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.\"Dari yang tahu, mayoritas (71 persen) tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina. Hanya ada 16 persen yang setuju,\" ungkapnya.Dari yang tahu perang Rusia-Ukraina itu, lanjut dia, ada 58 persen yang ingin agar Indonesia mengambil peran untuk ikut mendamaikan kedua negara.Namun, sebanyak 34 persen ingin Indonesia tetap menjaga jarak dan netral. Hanya ada 2 persen yang menyatakan Indonesia harus memihak salah satu negara. Sementara ada 6 persen yang tidak menjawab.Survei ini juga menemukan bahwa di antara yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah KTT G20, sekitar 76 persen yakin Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dapat mengambil peran untuk berupaya meredakan peperangan antara Rusia dan Ukraina dengan terus melakukan penengahan antara kedua negara yang berperang.\"Dari yang yakin, ada 80 persen yang menilai sebaiknya Presiden Jokowi terus melakukan kunjungan ke dua negara tersebut untuk meredakan peperangan antara kedua negara,\" ucap Deni.Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.053 atau 86 persen.Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling). (Sof/ANTARA)
Rekonstruksi Duren Tiga untuk Kepentingan Penyidik
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menegaskan rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di komplek Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa, untuk kepentingan penyidik dan penuntut.\"Rekonstruksi atau reka ulang ini untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan,\" kata Andi di lokasi rekonstruksi Jalan Saguling III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa.Andi mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, yang kecewa karena merasa diusir dari lokasi rekonstruksi. Kamaruddin tidak diperbolehkan masuk ke tempat kejadian perkara (TKP) di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling III, Jakarta Selatan.Dia menegaskan segala proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J hanya wajib dihadiri penyidik, jaksa penuntut umum (JPU), kelima tersangka, dan kuasa hukum para tersangka.\"Yang wajib hadir dalam proses reka ulang atau rekonstruksi adalah penyidik, JPU, para tersangka dan saksi beserta kuasa hukumnya,\" katanya.Dia menambahkan tidak ada ketentuan atau kewajiban dari Polri untuk mengizinkan pihak lain, termasuk pihak kuasa hukum korban, masuk dan menyaksikan proses rekonstruksi tersebut.\"Dihadiri para tersangka, saksi beserta kuasa hukumnya. Proses reka ulang diawasi oleh Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Jadi, tidak ada ketentuan proses reka ulang atau rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya,\" tambah Andi.Sebelumnya, Kamaruddin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan mendatangi rumah pribadi Ferdy Sambo selaku tempat rekonstruksi berlangsung. Kamaruddin mengatakan dirinya sejak pukul 08.00 WIB telah bersiap mengikuti proses rekonstruksi. Namun, setelah menunggu, dia tidak diizinkan masuk.\"Kami sudah datang pagi-pagi, bahkan jam 8 sudah di sini, ternyata kami sudah di sini menunggu, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, LPSK, Komnas HAM, Brimob, dan sebagainya,\" kata Kamaruddin di Jalan Saguling III, Jakarta.Menurut dia, larangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum karena dia memiliki kuasa sebagai salah satu pelapor.\"Kami dari pelapor tidak boleh lihat. Ini bagi kami suatu pelanggaran hukum yang sangat berat, tidak ada makna dari equality before the law, entah apa yang dilakukan di dalam kami juga enggak tahu,\" ujar Kamaruddin.Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J dilakukan di dua lokasi, yakni rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling III dan rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang diduga sebagai lokasi pembunuhan.Rekonstruksi berlangsung secara tertutup dan Polri menyediakan layar televisi untuk awak media dapat menyaksikannya. Sebanyak 78 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. (Sof/ANTARA)
Pemda Jangan Anggap Enteng Isu Inflasi
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak menganggap enteng isu inflasi.\"Tempatkan jadi isu prioritas; yang sebelumnya dari cuek saja dan hanya bergerak dengan mengikuti pasar, sekarang tidak. Ini menjadi isu penting seperti saat menangani pandemi COVID-19,\" kata Tito Karnavian di Jakarta Selasa.Dia mengatakan inflasi bisa membahayakan sebuah negara. Apabila suatu negara mengalami hiperinflasi atau keparahannya melebihi 100 persen per tahun, maka negara tersebut bisa kolaps.Beberapa penyebab inflasi, sebutnya, antara lain karena banyak uang beredar atau banyak mencetak uang, kenaikan suku bunga, suplai barang kurang baik, distribusi komoditas yang terganggu, serta harga pupuk mahal.Dari berbagai penyebab inflasi tersebut, menurut dia, hal penting yang harus diperhatikan ialah soal kelancaran suplai barang dan menjaga distribusi komoditas dengan mencegah penimbunan barang, menyediakan kelayakan infrastruktur untuk distribusi, serta antisipasi proses distribusi dalam kondisi gangguan cuaca.Selain itu, lanjutnya, pemda harus berhati-hati menyampaikan kondisi inflasi dan ketersediaan komoditas pokok di daerah kepada masyarakat.\"Hati-hati komunikasi publik.Tetap bekerja mengidentifikasi masalah inflasi daerah masing, tapi jangan bikin masyarakat panik. Intinya, jangan komunikasinya malah memicu inflasi. Sampaikan situasi terkendali, cukup pangan, cukup harga; jangan sampaikan bahasa yang membuat masyarakat panik kaget,\" imbaunya.Dia juga meminta pemda mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sekaligus bekerja rutin memantau dan menyiapkan solusi agar inflasi tidak membahayakan perekonomian.\"Aktifkan TPID, rajin dan rutin, jangan rapat hanya sebulan sekali. Kuncinya sinergi dan konsisten, jangan sampai tidak konsisten,\" ujar Tito. (Sof/ANTARA)
POPULER
