ALL CATEGORY
Bersama Cucu, Presiden Berjalan Santai di Lokasi CFD
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan santai bersama cucunya, Jan Ethes Srinarendra, di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, saat hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD), Minggu.Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, sekitar pukul 07.30 WIB, Presiden Jokowi dan keluarga mulai berjalan kaki di area CFD.Suasana di area tersebut ramai oleh masyarakat yang menghabiskan waktu akhir pekan dengan berolahraga atau sekadar jalan santai.Di sepanjang jalan, tak sedikit masyarakat yang menyapa Presiden dan Jan Ethes.Pada kesempatan tersebut Jan Ethes sempat membeli balon, kemudian membagikannya kepada sejumlah pengunjung yang membawa anak kecil.\"Terima kasih Mas Ethes,\" ujar seorang warga yang diberi balon.Tak hanya itu, sejumlah masyarakat juga meminta untuk berfoto bersama dengan Presiden Jokowi, Ibu Negara, maupun dengan Jan Ethes.\"Pak Jokowi, boleh foto?\" ujar masyarakat yang kemudian dijawab dengan lambaian tangan memanggil oleh Presiden.Setelah berjalan sejauh kurang lebih 2 kilometer, Presiden dan keluarga meninggalkan lokasi CFD sekitar pukul 08.25 WIB.Turut hadir dalam kesempatan tersebut, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta yang juga ayah dari Jan Ethes, Gibran Rakabuming Raka. (Sof/ANTARA)
MER-C Indonesia Mengutuk Serangan Israel di Jalur Gaza
Jakarta, FNN - Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia mengutuk serangan yang baru-baru ini dilakukan Israel di Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan pemerintah Palestina.\"MER-C Indonesia mengutuk serangan terbaru Israel ke Jalur Gaza. Hal ini karena bisa berdampak luas dan menyebabkan banyak korban sipil yang akan berjatuhan,” demikian keterangan tertulis MER-C Indonesia yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pihaknya juga meminta Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang guna mencegah eskalasi kian meluas.“Kepada pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan dunia Internasional kami harapkan dapat segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan tekanan dan desakan kepada Israel untuk menghentikan serangan,” katanya.Sebelumnya, lanjut MER-C, tentara Israel telah kembali melancarkan serangan ke sejumlah titik di Jalur Gaza pada Jumat (5/8). Kementerian Kesehatan Palestina sendiri menyebut serangan itu telah mengakibatkan kematian 10 orang warga sipil, yang termasuk seorang anak berusia 5 tahun dan wanita berusia 23 tahun.“Jika eskalasi terus meningkat dan jumlah korban terus bertambah, MER-C sebagai organisasi medis yang berpengalaman bekerja di Palestina akan mempertimbangkan pengiriman relawan medisnya ke Jalur Gaza,” demikian MER-C.MER-C menambahkan bahwa RS Indonesia, sebagai rumah sakit terbesar di Gaza bagian Utara juga siaga untuk memberikan pertolongan medis bagi mereka yang menjadi korban dalam serangan tersebut. (Sof/ANTARA)
Revitalisasi Terminal Tipe A Tingkir Salatiga Menjadi Pusat Kegiatan Masyarakat
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah membangun atau merevitalisasi Terminal Tipe A Tingkir di Salatiga, Jawa Tengah dengan konsep mixed use sehingga dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dan UMKM.“Kalau nanti mau cari kuliner favorit Salatiga ada di terminal ini. Kemudian nanti juga ada ruang pertemuan. Jadi semua kegiatan masyarakat bisa difasilitasi di Terminal Tingkir,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Tingkir, Minggu.Menhub menjelaskan, kehadiran terminal ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, khususnya kepada para UMKM di daerah Salatiga dan sekitarnya.“Kita bangun terminal ini agar konektivitas berjalan dengan baik dan juga bisa melayani masyarakat dengan lebih maksimal dengan fasilitas yang ada,” ujarnya.Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Salatiga Wuri Puji Astuti menyambut baik dibangunnya Terminal Tingkir yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Salatiga dan sekitarnya.Menurutnya, lokasi terminal ini sangat strategis karena berada di tengah kota.“Kami akan mengupayakan agar kegiatan pelayanan masyarakat bisa dilakukan di sini. Kemudian, segala produk UMKM yang menjadi unggulan juga akan dipusatkan di sini. Ini akan menjadi pusatnya oleh-oleh khas Salatiga,” tuturnya.Sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengelolaan Terminal Tipe A yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah diserahkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.Selanjutnya, Kemenhub melakukan revitalisasi sejumlah Terminal Tipe A yang ada di Indonesia sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan jalan.Melalui revitalisasi ini, terminal bus tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, melainkan juga memiliki fungsi lain (mixed use) misalnya seperti kegiatan perkantoran (working space), hotel, pusat perbelanjaan, pusat pelayanan masyarakat, dan juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.Terminal Tipe A Tingkir ini terletak di Ruas Jalan Raya Kota Salatiga – Solo (Jl. Soekarno – Hatta Tingkir Tengah Salatiga) dengan luas kurang lebih 10.329 m dan luas bangunan kurang lebih 1.700 m.Pembangunan Terminal Tingkir sudah dimulai sejak Februari 2022 dengan target pengerjaan sekitar 240 hari atau diperkirakan akan selesai pada Oktober 2022.Hingga saat ini progres pembangunan fisik sudah mencapai 50,91 persen.Adapun lingkup pekerjaan revitalisasi ini antara lain bangunan terminal, fasilitas terminal, kantor terminal, foodcourt (kios / agen (90 kios), area parkir, kedatangan dan pemberangkatan bus AKAP dan AKDP, ruang tunggu penumpang, area parkir kendaraan pribadi, ruang genset, pos jaga, gate entrance, mushola, dan meubelair, pekerjaan infrastruktur dan landscape pengaspalan jalan lingkungan, kansteen dan penghijauan, lampu PJU (penerangan jalan).Saat ini terminal Tipe A Tingkir melayani jalur trayek bus AKAP dengan 9 (Sembilan) rute yaitu Salatiga – Denpasar, Salatiga – Surabaya, Salatiga – Bandung, Salatiga – Tangerang, Salatiga – Bogor, Salatiga – Jakarta, Salatiga – Palembang, Salatiga – Lampung, dan Salatiga – Bengkulu.Kemudian, melayani trayek bus AKDP dengan 4 (empat) rute yaitu Solo - Salatiga - Semarang, Salatiga – Solo – Purwokerto, Solo – Salatiga – Wonosobo, Salatiga – Semarang. Serta melayani 5 (lima) trayek ANGKUDES yaitu Salatiga – Ambarawa, Salatiga – Ampel, Salatiga – Ungaran, Salatiga – Simo dan Salatiga – Karanggede.Turut hadir mendampingi Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Hendro Sugiatno, Direktur Prasarana Transportasi dan Jalan Popik, Kepala BPTD Wilayah X Jateng-DIY Eko Agus Susanto, Kepala Terminal Tipe A Tingkir Tubagus Kresno. (Sof/ANTARA)
Konsensus Nasional untuk Melawan Virus Radikalisme dan Terorisme
Jakarta, FNN - Tantangan menghadapi intoleransi, radikalisme dan terorisme dari tahun ke tahun kian meningkat seiring kemajuan teknologi informasi digital dan meluasnya pengguna media sosial.Hal itu digunakan oleh kelompok terorisme untuk kepentingan mereka, misalnya menyebarkan jebakan paham radikal dibungkus bahasa agama, termasuk menggaet anggota baru melalui baiat secara daring.Lihat saja, perbedaan antara pola penyebaran radikalisme dan terorisme antara Al Qaeda (didirikan jutawan Arab Saudi, Osama bin Laden, awal 1980-an) dengan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah, dideklarasikan Abu Bakar al-Baghdadi di Mosul, Irak, pada 2014).Perkembangan Al Qaeda cenderung konvensional dengan pola rekrut melalui tatap muka dan perkembangan terbatas. Berbeda dengan ISIS, polanya begitu masif dan cepat menyasar ke berbagai negara, semua jenis kelamin dan usia --khususnya generasi milenial dan generasi Z-- pasalnya gerakan ini lahir bersamaan kemajuan teknologi informasi digital dan luasnya pengguna media sosial. Sering kita baca atau lihat berita tentang seorang remaja dari suatu negara yang susah-payah pergi ke Irak atau Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Mereka mengenal organisasi teroris itu melalui media sosial di internet.Kemajuan teknologi informasi digital dan media sosial menjadi \"ladang subur\" untuk kelompok teroris dalam menyebarkan \"virus\" Intoleransi, radikalisme dan terorisme. Para aktor intelektual ini paham bahwa intoleransi dan radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme.Para anggota ISIS yang tidak mau disebut teroris namun \"mujahidin\" --memanipulasi istilah keagamaan oleh penganut paham radikal dengan bingkai agama-- tersebar dari berbagai negara baik dari negara-negara Asia dan Eropa, Amerika, bahkan dari Indonesia yang umumnya berusia produktif.Dua contoh kasus belakangan ini menjadi indikasi kaum milenial dan generasi Z (Gen Z) kini memang jadi sasaran.Milenial atau generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X, yakni mereka yang lahir pada kisaran 1980 hingga 2000-an. Sedangkan generasi yang lahir setelah generasi Y (milenial) adalah mereka yang lahir pada 1995 sampai dengan 2010. Kadang Gen Z disebut juga sebagai i-Generation atau generasi internet atau generasi net.Ledakan bom di Gereja Katedral Makassar pada Minggu (28 Maret 2021) dilakukan Lukman dan Dewi pasangan suami istri kelahiran 1995 atau tergolong Gen Z.Kemudian kasus yang menghentakkan, tentang indikasi seorang wanita Gen Z --kelahiran 1995-- bernama Zakiah Aini, diperkirakan terpapar virus melalui dunia maya dan menjadi seorang lone wolf memilih jalan \"jihadis\" dengan menyerang Markas Besar Kepolisian Indonesia pada Rabu petang (30 Maret 2021).Mereka ternyata berbeda aliran terorisme, yakni Lukman dan Dewi berafiliasi pada Jamaah Ansharut Daulah (JAD) berkiblat ke Jalo di Filipina Selatan, sementara lone wolf Zakiah Aini diduga bagian dari jaringan ISIS.Kian meluas tantangan itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, di Jakarta, 2 Agustus 2022 dalam amanatnya sebelum digelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional.Dianalogikan sebagai virus, dia --dalam acara itu mengenakan baju daerah dari Palembang-- menjelaskan ideologi yang mengusung kekerasan dan anti kemanusiaan itu menyebar sangat cepat.Menghadapi berbagai tantangan itu, maka BNPT terus melakukan berbagai upaya, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain organisasi keagamaan, tokoh agama dan perguruan tinggi.Perang melawan virus tersebut tidak mungkin hanya oleh BNPT atau Detasemen Khusus 88 Antiteror namun menjadi tanggung jawab semua pihak sehingga berkolaborasi adalah langkah strategis.Kali ini, BNPT kembali berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.Melalui kerja sama itu, maka selain Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, juga digelar rapat koordinasi nasional antara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang di bawah koordinasi BNPT dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di bawah koordinasi Kemendagri dari 34 provinsi.Kegiatan itu juga menghadirkan pejabat Badan/kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dari 34 provinsi.Dalam acara itu digelar pula Dialog Kebangsaan melibatkan sejumlah pembicara antara lain Pastur Antonius, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Marthinus Hukom, dan Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi R Ahmad Nurwakhid.Perkokoh konsensus nasionalKesiapsiagaan Nasional adalah amanah UU Nomor 5/2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.Kesiapsiagaan nasional sebagai salah satu strategi pencegahan terorisme dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat agar berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme.Kesiapsiagaan nasional juga sebagai bentuk kewaspadaan dari kian meningkatkan potensi ancaman radikalisme dan terorisme, terutama bagi kawula muda.Pertanyaannya mengapa generasi milenial dan Gen Z jadi sasaran teroris untuk menggaet jadi kelompoknya ?Amar menyebut ada dua faktor, pertama karena usia mereka --khusus Gen Z-- yang masih labil atau dalam proses pencarian jati diri sehingga mudah terpapar virus.Faktor kedua, karena derasnya pengaruh global di era kemajuan teknologi digital serta meluasnya pengguna media sosial seperti kondisi sekarang.Diperkirakan dari total penduduk Indonesia 270 juta jiwa itu ada 202 juta jiwa pengguna internet dan 80 persen adalah memiliki akun berbagai media sosial. Dari pengguna media sosial, 60 persen adalah kawula muda atau generasi milenial dan Gen Z.Menghadapi tsunami informasi dari media sosial maka harus dilawan dengan penguatan literasi, dan meningkatkan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam memperkokoh ketahanan nasional, terdiri berbagai aspek, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.Inteloransi, radikalisme, dan terorisme adalah ancaman nyata yang merupakan transnasional ideologi, kejahatan yang anti dengan konstitusi negara dan ideologi negara Pancasila.Indonesia hakikatnya punya identitas diri namun tantangan terus menghadang sebagai konsekuensi dalam pergaulan global yang sarat dengan berbagai kepentingan internasional, nasional dan domestik.Sistem nilai bangsa Indonesia ini terbukti tangguh namun kadang dilupakan. Dari Sabang hingga Marauke terdapat lebih dari 1.300 suku, 600 bahasa ibu, ada agama yang disahkan dan aliran semua adalah kekayaan yang dirumuskan dalam Pancasila.Tapi derasnya pengaruh globalisasi maka sebagian anak bangsa terpengaruh dan berpaling dari ideologi luhur bangsa, yakni Pancasila yang antikekerasan.Menurut dia, jika penanganan virus Covid-19 berhasil dengan berbagai vaksin maka menangkal virus intoleransi, radikalisme dan terorisme juga perlu vaksin, yakni dengan memperkuat konsensus nasional pada empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.Ubah paradigmaSementara itu Hukom menjelaskan ada beberapa poin penting terkait perubahan paradigma dalam penanganan teroris dan eks narapidana terorisme.Langkah itu antara lain mengusulkan agar para eks narapidana terorisme diundang hadir saat perayaan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus 2022. Ini terkait upaya memperlakukan para eks narapisana terorisme secara lebih manusiawi dan memperkuat rasa nasionalis mereka.Upaya lain dalam mengubah paradigma itu, yakni kewenangan Detasemen Khusus 88 dalam proses penangkapan dan penahanan bukan untuk memenjarakan badan tapi mengubah cara pandang atau keyakinan mereka, ini jadi dasar dibentuk program \"Pesantren 200 Hari\".Sesuai UU Nomor 5/2018, Detasemen Khusus 88 Antiteror diamanatkan untuk penangkapan dan penahan selama 14 hari dan bisa ditambah tujuh hari serta proses penyidikan 200 hari. Terkait upaya mengubah pola pikir itu maka lahir program \"Pesantren 200 hari\" untuk penguatan moderasi beragama.Berbagai kegiatan dalam program \"Pesantren 200 Hari\", disebut Hukom, sebagai internalisasi nilai-nilai baru untuk menghapus doktrin kekerasan yang sebelumnya mereka dapatkan sebagai anggota teroris.Aparat Detasemen Khusus 88 di daerah juga diperintahkan memperlakukan eks narapidana khusus dan keluarganya secara baik. Misalnya, diperintahkan aparat Detasemen Khusus 88 di daerah harus menyambut eks narapidana terorisme saat keluar dari penjara dengan suatu pesta. Kegiatan itu harus melibatkan ketua RT dan tokoh masyarakat setempat, tujuannya agar mereka bisa diterima kembali dan tidak eksklusif.Berdasarkan pengalaman Detasemen Khusus 88 Antiteror, hampir semua pelaku teroris dalam interaksi sosial berlaku eksklusif.Sedangkan pendekatan kesejahteraan, mereka juga mencari pekerjaan dan menyantuni keluarganya, khususnya bagi eks narapidana terorisme dari lapisan tak mampu.Tindakan Detasemen Khusus 88 Antiteror ini kadang dicibir dan diprotes sejumlah kalangan, padahal tujuannya selain untuk kemanusiaan juga sebagai sarana kontak agar petugas tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi sangat penting dalam menjaga mereka agar tidak terpapar lagi.Upaya mengubah paradigma oleh BNPT dan Detasemen Khusus 88 Antiteror --khususnya memandang anggota teroris sebenarnya korban dari jebakan paham anti kemanusiaan-- cukup berhasil dalam menyembuhkan para eks narapidana terorisme dan keluarganya baik dari virus radikalisme maupun dari trauma psikis akibat hukuman sosial.Salah satu contoh, berhasil menjadikan seorang anak teroris bisa diterima di lingkungannya yang sebelumnya selalu murung, dikucilkan dan tak mau bergaul.Ia menyebut itu adalah anak dari Syarial Alamsyah alias Abu Rara, pelaku penusukan Jenderal TNI (Purn) Wiranto (saat itu sebagai menteri koordinator bidang Polhukkam) di Pandeglang, Banten, pada Kamis (10 Oktober 2019).Adapun Nurwakhid mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain --apalagi Irak, Afganistan dan Suriah-- maka hakikatnya Indonesia cukup berhasil menjaga kestabilan keamanan dari ancaman radikalisme dan terorisme.\"Kata kunci\" sehingga Indonesia berhasil melawan virus itu, yakni terus menjalin kolaborasi, memperkokoh konsensus nasional dan mengubah paradigma dalam penanganan para tahanan dan eks narapidana terorisme.Perubahan paradigma telah menumbuhkan asa baru bagi eks narapidana terorisme bahwa mereka bisa kembali diterima sebagai anak bangsa meski sebelumnya sempat tersesat dengan paham anti kemanusiaan.Strategi lainnya, kata dia, adalah terus membangun dan menyebarkan kontra narasi bahkan kontra simbol-simbol di ruang digital untuk melawan radikalisme.Hal itu tergambar dari keindahan musik angklung dengan melibatkan semua peserta rapat koordinasi nasional yang mendapat pelatihan singkat oleh seorang pemandu untuk memainkan alat musik dari Jawa Barat itu saat pembukaan acara Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional.Inilah gambaran utuh Indonesia bak sebuah simponi yang meski berbeda-beda tangga nada pada setiap alat angklung --simbol keanekaragaman budaya, suku dan agama-- namun bisa melahirkan keindahan alunan suara jika musik dimainkan bersama-sama (berkolaborasi) dan harmoni dalam memperkokoh konsensus nasional. (Sof/ANTARA)
Fientje de Venick Tewas di Depan Rumah Snouck Hurgronje
Oleh Ridwan Saidi | Budayawan Prostitusi di Jakarta baru ada pada abad 18 setelah bukit Tambora diruntuhkan. Itu behaviour pendatang. Lokasi yang mereka pakai di bekas reruntuhan bukit Tambora. Penduduk menyebut tempat itu Rébo (bukan Rabu) artinya ramai. Wanita Tuna Susila (WTS) disebut cabo. Ini bahasa Latin America yang artinya perempuan. Mucikari disebut ba\'tau, sedangkan sakit kelamin disebut péhong. Keduanya saya tak tahu bahasa apa. Masih di lokasi bekas bukit Tambora ada tempat first class namanya Macao Po. Di sini beroperasi WTS yang didatangkan dari Macao. Bisnis prostitusi di luar kepentingan dan urusan native. Menjelang akhir abad 19 muncul produk baru dunia hitam, namanya Soehian. Soehian adalah rumah hiburan yang dimeriahkan gambang kromong. Yang ke sini baik perempuan maupun laki bukan native atau pun muslim. Perempuan Soehian disebut lonté. Juga perempuan gendak atau bini piara. Tapi umumnya jobong, atau wanita nakal. Dalam penelitian saya, saya belum pernah dengar ada jago Betawi yang jadi backing soehian atau pun tempat nge-top, perjudian. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, di Palmera ada satu soehian. Sayang sekali tempat dengan toponim bersejarah: Palmyra, ibukota Assyria, dikotori soehian. Pada suatu pagi di tahun 1911 di Jalan Kebon Siri orang pada kumpul di sekitar rumah Snouck Hurgronye di dekat jembatan Serong. Di kali sodetan ditemukan jenasah perempuan Belanda yang masih muda. Perempuan itu tampaknya dibunuh. Polisi Belanda bertindak. Ditangkap seorang terduga. Ini kasus tak ada urusannya dengan Hurgronje penasehat Belanda urusan bumi putera, hanya saja terduga pernah melancong ke rumah Hurgronye. Pelaku orang Belanda langganan soehian. Ia kenal korban: Fientje de Venick, yang tinggal di Kwitang, di soehian Palmera. Fientje memang kembang di soehian itu. Tapi de Venick tak tertarik dengan Belanda itu. Fientje dibunuh. Kasus terbunuhnya de Venick membuat Belanda tutup semua soehian. Mungkin ada advis dari Snouck Hurgronje. (RSaidi)
Ketegangan Politik Akan Naik
Musra Indonesia bisa jadi hanya test the water. Dampaknya hanya akan menimbulkan ketegangan politik baru yang semestinya dihindari oleh Presiden. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MUSRA Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, konon, diinisiasi oleh belasan gugus relawan Jokowi (Presiden Joko Widodo) segera dihelat di 34 provinsi, dalam rentang waktu mulai 27 Agustus 2022 hingga Maret 2023. Sikap sinis sebagian netizen langsung muncul semua itu gagasan Presiden bersama Oligarki. Musra Indonesia, dipastikan atas restu, bahkan dugaan kuat, ide juga datang dari Presiden, sekalipun kepada publik dibungkus bahwa kegiatan tersebut diinisiasi oleh relawan Jokowi. Beberapa hari lalu Presiden telah mengundang beberapa perwakilan dari relawannya ke Istana. Dikemudian hari langsung muncul ada rencana Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra Indonesia). Lengkap dengan susunan Panitia Dewan Pakar dan Ketua Pelaksana. Panitia Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang telah digagas sejumlah kelompok relawan Presiden Jokowi merilis daftar nama tokoh-tokoh yang terlibat sebagai panitia gelaran tersebut. Salinan daftar kepanitiaan tersebut telah tersebar luas di media sosial. Ketua Pelaksana Musra Panel Barus, Kamis (4/8). Salinan itu menyebutkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Penanggung Jawab Musra. Kemudian, tokoh buruh Andi Gani Nena Wea ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah. Ia membawahi 16 anggota dewan pengarah, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rudiantara. Selain itu, ada Bendahara Umum Projo Panel Barus yang menjadi Ketua Pelaksana Musra. Ia memiliki delapan orang wakil. Musra juga melibatkan 14 tokoh dari kalangan militer dan akademik yang menjadi dewan pakar. Salah satunya adalah mantan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Badan Intelijen Negara (BIN) Soedarmo. Hebat betul relawan Jokowi bisa menyusun Gelaran Musra Indonesia dengan melibatkan pejabat setingkat menteri dan mantan pejabat tinggi negara. Tampaknya mereka juga sudah mencoba menerobos masuk ke Perguruan Tinggi. Tiba-tiba menyeruak informasi melalui medsos, sejumlah akademisi menolak undangan dari Relawan Jokowi untuk menjadi Dewan Pakar Musra Indonesia. Pertama datang dari Rektor Universitas Indonesia (UI) Arie Kuncoro. Arie beralasan dirinya sibuk memimpin UI. Kemudian, peneliti komunikasi politik yang juga mantan Guru Besar UI Effendi Gazali menyampaikan hal serupa. Penolakan juga datang dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria. Arif dengan tegas menolak undangan itu. “Yang pasti rektor harus menjaga independensi dan tidak boleh berpolitik praktis,” ucap Arif melalui pesan singkat, Jumat (5/8). Musra untuk menjaring aspirasi rakyat di 34 provinsi. Salah satu agenda salam musyawarah itu adalah menjaring usulan nama Calon Presiden. Kalau itu tujuannya kenapa Presiden tidak mengundang Koalisi Parpolnya (kalau masih utuh dan kompak) sebagai bentuk yang sah mewakili rakyat dan didukung dengan aturan tentang Presidential Threshold (PT) 20 % yang secara konstitusional akan menentukan Calon Presiden. Sebagian rakyat spontan memunculkan memorinya rangkaian kejadian sebelumnya yang masih hidup sampai saat ini munculnya isu perpanjangan jabatan dan rekayasa jabatan Presiden 3 periode. Sekalipun Presiden juga berkali kali menolaknya. Gempuran kepada MK sangat keras dan masif, yang tetap menolak Gugatan PT Nol (O)%. Setiap ada agenda apakah Kongres, Munas, Musyawarah Nasional atau apapun namanya semua agendanya lazim sudah dipersiapkan sebelumnya, forum tidak lebih hanya sebagai legalisasi. Musra Rakyat Indonesia itu (tidak salah) hanya tidak lazim dilakukan oleh Presiden Jokowi sekalipun terselubung inisiasi oleh relawan dan menafikan keberadaan Parpol yang justru telah memiliki legalitas konstitusional untuk menentukan Capres. Presiden terbaca akan tetap memaksakan keinginannya untuk tetap berkuasa. Dugaan kuat ada kegelisahan Oligargi yang sedang galau dan resah setelah rentetan gagasan perpanjangan dan/atau penambahan jabatan Presiden 3 periode, otomatis harus ada amandemen UUD 1945, dan rezim yang tetap mem-back up PT tetap 20 % mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari rakyat dan bahkan datang dari beberapa pimpinan parpol. Anomali politik sangat sering dilakukan oleh Presiden, apa yang dikatakan bisa ditebak akan ada kejadian sebaliknya. Dugaan kuat Presiden dalam tekanan oligarki. Seharusnya dengan jabatan yang tinggal beberapa bulan ini, Presiden mengambil langkah bagaimana menurunkan harga-harga kebutuhan rakyat dan menghadapi krisis ekonomi yang sudah didepan mata. Beban hutang negara yang sangat besar dengan resiko kesulitan membayar hutang akan beresiko ke semua aspek kehidupan ekonomi, eksistensi dan harga diri bangsa dan negara sedang dipertaruhkan. Keadaan negara bisa berubah dengan cepat, mengarah pada stabilitas dan keutuhan negara. Wajah demokrasi yang mengarah ke pola otoriter, korupsi dan kerusakan moral aparatur negara yang semakin tak terkendali. Semua membutuhkan konsentrasi di ahir masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan. Musra Indonesia bisa jadi hanya test the water. Dampaknya hanya akan menimbulkan ketegangan politik baru yang semestinya dihindari oleh Presiden. Alangkah bijaknya Presiden berjiwa negarawan dan berpikir mandiri mengikuti proses konstitusi yang sudah baku menjaga diri dan sekuat tenaga dan pikiran menghilangkan stigma masyarakat bahwa Presiden telah menjadi boneka oligarki dan hanya larut pada kepentingan kelangsungan kuasa dan kekuasan oligarki di negara ini yang mulai goyah dan telah menjadi musuh bersama rakyat. (*)
Anis Matta dan Fahri Hamzah Pimpin Pendaftaran Partai Gelora ke KPU
Jakarta, FNN - Ahad (7/8/2022) pagi, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan melakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Partai Gelora dijadwalkan melakukan pendaftaran, pada pukul 10.00 WIB di KPU dengan kehadiran sekitar 5.000an kadernya. Pendaftaran akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, didampingi Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. \"Partai Gelora mendapatkan giliran hari Minggu pas hari libur, untuk menggambarkan bahwa politik adalah sesuatu yang bisa menyenangkan,\" kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (6/8/2022). Fahri Hamzah berpandangan, politik bisa diletakkan dalam satu konsep keakraban secara nasional. Sehingga politik itu, menyenangkan dan bisa membawa kebahagiaan, bukan sebaliknya. \"Politik bisa kita letakkan sebagai salah satu ruang ke akraban secara nasional. Dan itulah konsep yang ingin ditunjukkan oleh Partai Gelora besok di pendaftaran KPU,\" katanya. Rencananya, Anis Matta dan Fahri Hamzah bersama 200 orang akan berjalan kaki dari depan gedung Graha Mandiri menuju KPU. Dalam kesempatan ini juga Partai Gelora mengajak para pengurus DPN Partai Gelora di antaranya Deddy Mizwar, Dedi Miing Gumelar, Ratih Sanggarwati juga para kader, sahabat Gelora dan masyarakat. Untuk mendukung acara pendaftaran ke KPU tersebut, Partai Gelora membuat sayembara membuat konten media sosial berupa foto, poster, atau video. Konten tersebut diharapkan diunggah di Facebook, Twitter, Istagram dan Tiktok padaMinggu (7/8/2022) pujul 06.00-18.00 WIB. Sayembara ini berhadiah total Rp 12 juta. “Indonesia butuh suasana baru dalam politik. Santai, bergembira, tidak tegang. Itulah suasana politik yang ingin dibawa Gelora,” pungkas Fahri. (sws).
LaNyalla Minta Kominfo Blokir Judi Online
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir aplikasi judi online yang semakin marak. Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi pro kontra warganet terhadap sikap Kementerian Kominfo yang membiarkan sejumlah situs yang terindikasi sebagai penyedia judi online karena sudah secara legal terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara, sejumlah aplikasi permainan atau game online diblokir karena tidak mendaftar sebagai PSE. \"Saya minta Kemenkominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran situs maupun aplikasi perjudian online. Pasalnya belakangan ini semakin marak dan menyasar anak-anak muda. Karena jiwa muda yang penuh penasaran akhirnya mencoba dan terjebak perjudian online,\" ujar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur, kemarin. Menurut LaNyalla, pemblokiran jangan sekedar memenuhi desakan warganet. Namun, kebijakan yang secara moral harus diambil demi penyelamatan aset bangsa dan juga sejumlah materi yang dimiliki masyarakat. \"Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo harus lebih bekerja keras lagi untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapat merusak generasi kita,\" papar dia. Ditambahkannya, keberadaan aplikasi dan situs judi online juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \"Sangat jelas, judi online itu perbuatan melanggar hukum. Makanya Kominfo harus tegas dalam hal ini. Bahkan bisa diambil tindakan hukum kalau tidak mau ikuti aturan,\" tegasnya. (sof/ant)
Malaysia Harus Perlakukan Korban Perdagangan Manusia Asal Indonesia Secara Manusiawi
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah Malaysia memperlakukan korban perdagangan manusia asal Indonesia secara manusiawi. LaNyalla juga meminta polisi membongkar sindikat perdagangan orang dengan kedok pengiriman tenaga migran ke luar negeri. \"Secara prinsip mereka adalah korban. Bukan penjahat. Dan umumnya mereka ditipu dengan iming-iming akan dipekerjakan atau menjadi pekerja migran. Padahal mereka menjadi korban perdagangan orang. Jadi saya minta Pemerintah Malaysia paham itu dan perlakukan mereka secara manusiawi. Tidak boleh ada penganiayaan, karena mereka korban penipuan,\" kata LaNyalla, Sabtu (6/8/2022). Senator asal Jawa Timur juga meminta Kementrian Tenaga Kerja mengevaluasi dan melakukan mengecek aktivitas pengiriman orang ke luar negeri. Menurutnya, human trafficking merupakan pelanggaran HAM dan hal ini patut dicurigai merupakan sindikat perdagangan antar-negara. \"Dan kasus ini jangan selesai dengan kategori pemulangan Pekerja Migran Indonesia ilegal. Tetapi harus diselidiki lebih lanjut mafia perdagangan orang,\" ujar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memfasilitasi pemulangan sebanyak 193 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terkendala kelompok rentan dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (4/8/2022) di Terminal 3-Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Sebanyak 193 PMI terkendala terdiri atas 66 perempuan dan 127 laki-laki. Kondisi kerentanan adalah yang sakit, sebanyak 28, ibu dan anak sebanyak 30, 14 orang lansia, 1 orang anak tanpa penjaga, dan sisa 120 orang lainnya. Menurut LaNyalla, 193 orang WNI bukan jumlah sedikit. Mereka terjebak di negara-negara asing dan dalam ancaman dan bahaya karena berhadapan dengan hukum di negara setempat. Oleh karenanya, LaNyalla meminta agar keimigrasian menelusuri kasus ini dan segera memulangkan WNI yang masih bersembunyi. (mth/*)
Karma Kereta Cepat: Siapa Bertanggung Jawab?
Tugas dan tanggungjawab yang sama juga ada di pundak DPD RI. Maka DPD telah melakukan ancang-ancang, mempertimbangkan urgensi pembentukan Pansus Kereta Kereta Cepat Jakarta Bandung. Bagaimana pun juga, Pemerintah harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang ditengarai bermasalah ini. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD - MPR RI AWAL 2016 lalu, Presiden Joko Widoao meresmikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Enam tahun berselang, kereta yang dinanti tak kunjung tiba. KCJB yang ditarget beroperasi pada 2019, hanya omong kosong tanpa realisasi. Sejak awal, proyek kereta cepat memang sudah masalah. Ketika Japan International Cooperation Agency (JICA) telah mengeluarkan modal sebesar 3,5 juta dolar AS untuk mendanai studi kelayakan proyek ini, China tiba-tiba muncul dengan klaim studi kelayakan untuk proyek yang sama. Indonesia lalu kepincut China, memunggungi JICA dan segala pembicaraan dengannya. Keputusan itu menuai “karma”. Problem demi problem beranak pinak di sepanjang pengerjaan proyek ini. Ada pilar yang jatuh, drainase yang buruk, dan seterusnya. Semua persoalan teknis ini masih di tambah problem non teknis yang turut menimbulkan kontroversi. Tenaga kerja asal China, misalnya. Ingat kontroversi tukang las kereta cepat? Seolah tak berkesudahan, masalah demi masalah terus bermunculan menyusul pembengkakan biaya atau cost over run KCJB. Celakanya, China meminta Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, salah satu alasan Pemerintah menghindari Jepang adalah karena China menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN. Dalam kunjungan kerja yang saya lakukan ke Jepang, Duta Besar kita Dr. Yusron Ihza Mahendra sempat bercerita kepada rombongan kami yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dr. Agus Hermanto dari Partai Demokrat. Yusron menyampaikan betapa PM Abe sangat kecewa atas putusan pemerintah tersebut. Kekecewaan itu disampaikan PM Abe kepada pak Yusron karena dia dikalahkan dalam proyek yang sudah digelutinya dan tidak tertandingi selama berpuluh puluh tahun, sehingga menjadi icon Jepang atas proyek kerata tersebut. Bagi Jepang, pengerjaan kereta cepat memang dipandang sulit terlaksana bila murni menggunakan skema business to business (b to b) sehingga meminta pemerintah Indonesia menjamin proyek tersebut. Sebaliknya, China menggoda Indonesia dengan iming-iming tanpa APBN. Ini pula yang menjadi salah satu alasan pemerintah “membelot” ke China. Namun ludah terpaksa dijilat kembali. Pembiayaan KCJB tanpa merogoh kocek APBN yang disahkan Jokowi melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2015 diralat. Yang ralat ya presiden sendiri melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Dengan Perpres itu, pemerintah menyetujui cuan sebesar 4,1 triliun dicairkan ke proyek KCJB melalui skema penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). Skema inilah yang membuat argumen b to b tetap dipertahankan, meski terkesan akal-akalan. Penyertaan modal 4,1 triliun rupanya hanya untuk menutupi kewajiban 25 persen biaya pembengkakan yang harus ditanggung konsorsium BUMN Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China sesuai komposisi saham, dimana PSBI memiliki saham sebesar 60 persen. Lalu, bagaimana dengan cost over run 75 persen lainnya? Pada titik inilah kisah pilu itu kian mengenaskan. China Development Bank (CDB) secara terbuka meminta Pemerintah Indonesia turut menanggungnya. Situasinya bak kata pepatah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kereta cepat awalnya sebesar 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian membengkak menjadi 6,07 miliar AS. Setelah melalui kajian pada 2021, proyek itu berpotensi naik lagi sekira US$ 1,17-1,9 miliar dolar AS atau sekira Rp 16,6 – 26,98 triliun dengan kurs Rp14.200 Proyek telah berjalan. Pilihannya, lanjut atau mangkrak. Posisi Jokowi jelas dilematis. Di satu sisi, akan sangat sulit memaksakan penggunaan duit APBN yang pas-pasan, terlebih di tengah sorotan tajam banyak pihak. Di sisi lain, proyek unggulan ini memengaruhi citra Jokowi yang semakin pudar. Bila mangkrak, lalu apa lagi yang bisa didengungkan? Konon, Pemerintah tengah mencari jalan keluar dan tidak buru-buru menyetujui usulan China. Sebagai solusi alternatif, Wakil Menteri BUMN mengusulkan agar pemerintah meminjam duit ke China. Usulan ini diperkuat oleh staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Pemerintah sepertinya berputar di situ-situ saja, tidak jauh-jauh dari dua kata: China dan utang. Begitu miskin kreativitas. Padahal, harusnya kita bisa belajar banyak pada Sri Lanka, Kenya, dan Pakistan perihal jebakan utang China atau Chinese money trap. Dalam kasus kereta Cepat, potensi jebakan itu harus diwaspadai, mengingat Pemerintah agaknya mulai tersandera proyek ini: lanjut atau mangkrak? Pilihan terbaik tentu melanjutkan. Tetapi konsekuensinya juga tidak mudah, yakni kembali mengutang atau memaksakan menalanginya dengan APBN. Bila menggunakan APBN, bagaimana mempertahankan argumentasi b to b? Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto menduga, proyek ini memiliki agenda tersembunyi. Awalnya diberi harga murah, lalu kemudian dibengkakkan. Bila dugaan ini benar, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Siapapun itu, tentu harus dicari tahu agar ada pembelajaran dan tidak terulang di kemudian hari. Maka, saya sepakat dengan usul pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini agar DPR segera membentuk Panitia Khusus Kereta Cepat Jakarta Bandung. Fraksi PKS DPR RI telah menyatakan akan mendorong pembentukan Pansus Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kita berharap, fraksi-fraksi lain menyambut gagasan ini, sebab DPR memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada Pemerintah. Tugas dan tanggungjawab yang sama juga ada di pundak DPD RI. Maka DPD telah melakukan ancang-ancang, mempertimbangkan urgensi pembentukan Pansus Kereta Kereta Cepat Jakarta Bandung. Bagaimana pun juga, Pemerintah harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang ditengarai bermasalah ini. Momentum penyelesaian perkara ini ada dua, yakni diselesaikan sekarang atau setelah Pemerintahan Jokowi berlalu. Kalau diselesaikan sekarang, barangkali imbasnya tidak terlalu kompleks. Kalau menunggu diselesaikan oleh pemerintahan pasca 2024, ceritanya bisa kemana-mana. Nah, pilih yang mana? (*)
POPULER
